Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan membuka persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Pulau Punjung, Senin, (15/07/24).

Bupati Dharmasraya dalam sambutannya mengatakan bahwa dari tahun 2017 kategori SAKIP Kabupaten Dharmasraya tidak mengalami peningkatan. Dalam selama 7 tahun berturut turut, nilai SAKIP Dharamsraya hanya mendapat nilai B dengan nilai 64,75.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait komitmen kita bersama untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya menjadi prediket BB dengan nilai minimal 70. Karena SAKIP bukan sekadar tuntutan administratif semata, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Sutan Riska.

Implementasi SAKIP yang baik akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis hasil. Dalam hal ini, pemahaman dan komitmen dari setiap kepala perangkat daerah sangatlah krusial. Tanpa pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat, mustahil bagi kita untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu, Bupati menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk benar-benar memahami dan menghayati SAKIP, bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi, tetapi lebih dari itu, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Untuk dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditekankan, diantaranya, pemahaman Visi dan Misi: Setiap kepala perangkat daerah harus memahami dengan baik visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. Visi dan misi inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah. Tanpa pemahaman yang kuat, program dan kegiatan yang disusun akan kehilangan arah dan tidak akan efektif dalam mencapai tujuan.

Kedua, tujuan dan sasaran yang jelas. Dalam menyusun program dan kegiatan, kita harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan dan sasaran ini harus selaras dengan visi dan misi daerah, serta dapat diukur dengan indikator yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dapat terpantau dan dievaluasi dengan baik.

Ketiga, penganggaran yang efektif dan efisien. Penganggaran adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan SAKIP. Setiap anggaran yang disusun harus berdasarkan pada kebutuhan riil dan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menghindari pemborosan dan penyalahgunaan.

“Manfaat SAKIP dalam menjalankan fungsi pemerintahan sangatlah besar. Dengan penerapan SAKIP yang baik. Kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, memperbaiki kinerja pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, SAKIP juga membantu kita dalam mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ada, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasinya,” bebernya Sutan Riska yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APKASI.

Sedangkan untuk seluruh Kepala Perangkat Daerah, Sutan Riska menegaskan kembali pentingnya pemahaman dan komitmen terhadap SAKIP. Setiap kepala perangkat daerah harus benar-benar memahami visi, misi, tujuan, sasaran, dan penganggaran di perangkat daerah masing-masing. Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa pemerintahan kita berjalan dengan efektif dan efisien.

“Saya mengharapkan, melalui evaluasi SAKIP ini, kita dapat melihat sejauh mana komitmen kita dalam menerapkan sistem ini. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kita bersama. Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk introspeksi dan perbaikan, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel,” tegas Sutan Riska.

Diakhir kalimatnya, Sutan Riska mengajak, bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan SAKIP dengan sebaik-baiknya. Harus ingat bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mari bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan tanggung jawab, serta selalu berinovasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(elda)

 

Meranti, Lintasmedianews.com

Pasca diusia 44 tahun Desa Bagan Melibur saat ini diperingati dengan cara Tasyakuran oleh Pemerintah Desa (PemDes) bersama warga tempatan. Tasyakuran digelar di halaman Kantor Desa Bagan Melibur pada Senin (15/7/2024) siang berlangsung hidmat.

Tasyakuran ini dilakukan dalam rangka memperingati hari jadi ke 44 tahun Desa. Desela kesempatan itu dilakukan santunan anak yatim. diawali dengan doa' bersama, dan pemotongan tumpeng, dan makan nasi ambeng bersama, yang diikuti berbagai pihak dan kalangan masyarakat turut diundang.

"Tasyakuran seperti ini kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Istilah ini sudah menjadi tradisi dalam masyakarat Indonesia. Umumnya, budaya tasyakuran ini benyak dilakukan di kalangan masyarakat desa yang masih menjunjung budaya adat istiadat.

Secara umum, tasyakuran adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur, atau bersyukur kepada Allah SWT.

Seperti dikemukan Kepala Desa Bagan Melibur Isnadi Esman, S.Pd mengatakan, Kegiatan tasyakuran yang dilakukan pemerintah Desa bersama warga setempat ini merupakan bentuk untuk memanjatkan rasa syukur atau terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ucapnya.

Isnadi Esman menuturkan lagi, tasyakuran adalah perayaan baik dalam skala besar maupun kecil sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah SWT, dan para orang tua tokoh pejuang dalam membangun desa ini sebelumnya, ujarnya lagi.

Tasyakuran dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk acara doa bersama, pemberian santunan anak yatim, makan bersama, tergantung pada konteks budaya, agama, atau tradisi yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai momen penting, seperti, memperingati hari jadi ke 44 tahun, Desa Bagan Melibur, jelas Isnadi 

Diharapkan, melalui tasyakuran ini dapat meningkat hubungan silaturrahmi kita sesama, terutama mengingat kembali perjuangan para sesepuh kita yang terdahulu memperjuangkan desa dan masyarakat Desa Bagan Melibur, pungkas Kepala Desa Bagan Melibur Isnadi.

Untuk diketahui, pada malam harinya setelah bada' Isya' dilakukan Tablik Akbar memperingati 10 Muharram 1446 Hijriah, bersama Ustadz Ucay Batubara dari Sumatra Utara (Sumut). (Nina Chandra/Ali Sanip).

Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.

Kedatangan pansus IV DPRD Jambi ini diterima sekretaris komisi V DPRD Sumbar Ardinalis Kobal
di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Senin (15/7/2024).

Ketua pansus IV DPRD Jambi Hamdani yang merangkap pimpinan rombongan dalam sambutannya menyampaikan,terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Sumbar dan Dinas Kesehatan Sumbar yang telah menerima kunjungan pansus IV DPRD Jambi.

"Insya Allah akan kami manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya",ucap Hamdani.

Menurut Hamdani, kulturaliasasi kawasan tanpa rokok yang ada di propinsi Sumbar menarik untuk menjadi acuan di propinsi Jambi.

Dimana Sumbar sudah merampungkan perda KTR ini sejak tahun 2013 lalu. Sebagai acuan dan Study tiru bagi Propinsi Jambi sangatlah diharapkan.Tambahnya.

Dikatakan Hamdani, Bukan  Sumbar saja untuk sampel studi ajar ini, propinsi Palembang juga kami lakukan kunjungan.

Sementara Ardinalis Kobal menyampaikan, untuk perda KTR diberlakukan aturan sesuai dengan tertuang pada perda tahun 2012 dan aturan menteri kesehatan tentang bahaya rokok dan lingkungan.

Perda KTR merupakan aturan Kawasan tanpa rokok sebagai perlindungan  masyarakat terhadap asap rokok, karena Kebiasaan merokok tidak baik terutama kepada  anak.anak usia remaja, orang tua dan wanita hamil.(St)

 




Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengharapkan,Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) kedepan harus lebih baik lagi.

Suwirpen mengharapkan hal itu saat menyalurkan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sabtu (13/7/2024) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 18 Marapalam Indah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

“Dalam pelaksanaan PSU calon DPD RI, saya merasakan adanya penurunan animo masyarakat untuk memilih dan datang lagi ke TPS, semoga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 27 November mendatang, pihak penyelenggara harus bekerja lebih baik lagi,” kata Suwirpen.

Menurut Suwirpen,adanya penurunan animo masyarakat datang ke TPSnsangat drastis sekali, sehingga harus dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi untuk penyelenggara Pemilu agar lebih baik kedepan.

 Anggaran PSU yang dialokasikan negara kurang lebih sebesar Rp250 miliar, dengan kondisi sekarang kemungkinan yang akan menang pada PSU memiliki suara rendah, tidak sama seperti yang sebelumnya.Jelas Suwirpen.

“Sebelum PSU DPD RI pemenang bisa maraup suara 590 ribu, jika melihat sekarang kemungkinan pemenang bisa meraup 150 ribu suara. Jadi ini harus mejadi perhatian seluruh pihak ),” ungkapnya.

Suwirpen mengatakqn pelaksanaan PSU di Marapalam Indah berjalan lancar dan tertib, hanya animo masyarakat saja yang menurun. Diharapkan usai PSU DPD RI sekarang tidak ada masalah lagi, sehingga nantinya para senator yang menjadi perwakilan Sumbar dipusat bisa bekerja fokus dan maksimal untuk daerah.

Suwirpen sendiri, datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih pada pukul 8.24 WIB. Saat pemungutan suara pada TPS itu belum banyak yang datang, bahkan informasi nya hingga waktu pemungutan suara selesai juga masih sedikit. 

Pihak nya tetap berharap agar PSU bisa sukses dan tidak menyebabkan gesekan gesekan sosial.

Sebelumnya, pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di Sumbar berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU untuk melakukan PSU calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumbar.
 Dalam keputusan MK juga memerintahkan KPU mengikutsertakan Irman Gusman  sebagai peserta. (Rel)

 

Padang,Lintasmedianews.com

Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nofiandi Amir, SH, MH meminta seluruh pelajar di kecamatan lubuk begalung, termasuk siswa siswi SMP Negeri  6 Padang untuk menghindari tawuran. Tidak itu saja, jangan mencoba mengkonsumsi  narkoba ataupun kenakalan remaja lainnya.

"Kepada para pelajar saya ingatkan tawuran itu tidak ada gunanya, harus dihindari. Begitu juga penyalahgunaan narkoba dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Semua yang merusak itu harus  dijauhi demi masa depan yang cemerlang," sebut Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir, SH, MH ketika jadi pembina upacara di SMPN 6 Padang, Senin (15/7/2024).

"Para siswa siswi SMPN 6 jangan sampai  ada yang ikut tawuran, geng motor dan lain sebagainya. Lebih baik  jaga nama baik sekolah dan orangtuamu. Bentengi diri dengan belajar ilmu agama Islam dan mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya terhindar dari hal-hal negatif," ucapnya mengingatkan.

Camat Nofiandi Amir juga menyampaikan bahwa Pemerintah  Kota Padang bekerjasama dengan Kepolisian siap memberikan sanksi tegas bagi setiap siswa yang terlibat tawuran. Lebih baik tekun belajar supaya bisa berprestasi dan kemajuan bangsa ada di tangan generasi muda.Jadilah orang hebat di masa yang akan datang, menuju bonus demografi untuk Indonesia emas.

Maka dari itu, semua siswa harus fokus belajar dan terus berupaya meraih  prestasi serta bersaing secara sehat.

Pada kesempatan tersebut Camat Nofiandi Amir didampingi oleh Kasi Trantib Kecamatan, Lurah Pagambiran Ampalu Nan XX dan Komite Sekolah.(Irwan Rais).

 

Solok. Lintasmedianews.com.

Ketua TP-PKK Kab. Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP lantik dan kukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Bundo Kanduang (FK-BK) Kecamatan X Koto Diatas Periode 2024-2029, Minggu (14/7/2024), bertempat di Aula SDN 07 Nagari Sulit Air.

Tampak hadir, Ketua TP-PKK Kab. Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Kepala OPD, Camat X Koto Diatas, Jhoni, S. Sos. MM, Ketua TP-PKK Kec X Koto Diatas, Ketua Forum BPN Kec. X Koto Diatas, Ketua Bundo Kanduang Kec. X Koto Diatas, Walinagari se-Kecamatan X Koto Diatas, Pengurus Bundo Kanduang Kecamatan X Koto Diatas

Mengawali kegiatan Ketua TP-PKK Kab. Solok melantik Kepengurusan Forum Komunikasi Bundo Kanduang Kec. X Koto Diatas, adapun Pengurus FK-BK Kecamatan X Koto Diatas yang dilantik :

Ketua : Muliyarnis

Wakil Ketua : Syafrida

Sekretaris : Gusnani

Bendahara : Evi Yusra Milda

Muliyarnis, Ketua Bundo Kanduang yang Baru Dilantik, dalam kesempatan nya mengucapkan terimakasih kepada Camat yang telah melakukan pembinaan kami para Bundo Kanduang di Kecamatan X Koto Diatas sehingga dapat terbentuk kepengurusan pada hari ini.

“Kami Bundo Kanduang merupakan organisasi wanita sebagai perpanjangan tangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di nagari,” ucapnya.

“Harapan kami setelah dilaksanakan pengukuhan ini kita bisa diberikan peningkatan kapasitas sehingga peran kami dapat memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat nantinya,” harapnya.

Ketua Forum BPN Kecamatan X Koto Diatas, Safrudin Dt Marajo dalam kesempatan nya menyampaikan ucapan syukur alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan rahmat telah dikukuhkannya kepengurusan Forum Komunikasi Bundo Kanduang di Kecamatan X Koto Diatas.

“Kami dari Forum BPN kedepannya siap untuk bersama-sama membantu dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Bundo Kanduang Kec. X Koto Diatas,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP dalam kesempatan nyanya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Forum Komunikasi Bundo Kanduang Kecamatan X Koto Diatas yang berkenan mengundang kami Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok untuk mengikuti dan mengukuhkan secara resmi Forum Komunikasi Bundo Kanduang Kec X Koto Diatas.

Dikatakan nya, perlu kita ketahui bersama peranan Bundo Kanduang sangatlah penting. Bundo Kanduanglah yang menentukan maju mundurnya nagari ini. Bundo Kanduang sangatlah menjaga kehidupan maupun harta pusako. Peranan Bundo Kanduang bukan hanya soal adat dan budaya saja. Tapi juga termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Harus ada sumbangan pemikiran dari Bundo Kanduang demi masa depan anak cucu karena Bundo Kanduang memiliki tiga makna yaitu perempuan yang dituakan di dalam suatu kaum, ibu dari seorang Anak dan Bundo Kanduang sebagai sebuah organisasi.

Bundo kanduang sebagai organisasi mempunyai fungsi melestarikan adat. Apalagi saat ini krisis budaya telah mulai mengikis kelestarian adat budaya yang merusak generasi muda Minangkabau. Dunia telah dirasuki budaya merusak yang menjangkiti Anak muda kita. Pergaulan  negatif remaja saat ini sudah meresahkan.

Kita tidak mungkin menentang zaman. Namun perubahan zaman itu seharusnya tidak menghilangkan jati diri adat dan budaya minangkabau di tengah masyarakat. Disitulah peran bundo kanduang.

“Untuk itu kami mengapresiasi Forum Komunikasi Bundo Kanduang Kec X Koto Diatas, dimana berusaha untuk tetap melestarikan adat budaya. Mari kita perkenalkan kepada anak cucu kita budaya adat istiadat yang ada, dan kami harapkan forum ini tidak hanya seremonial belaka namun terdapat kegiatan dapat berkelanjutan sehingga anak cucu kita lebih mengenal budaya adat istiadat kita tersebut khususnya adat istiadat budaya Kecamatan X Koto Diatas,” ungkap Emiko.

“Melalui Bapak Wali Nagari, Bapak Camat kami mohon bantuan dan dukungannya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bundo Kanduang kita agar apa yang menjadi kebiasaan, adat istiadat dapat kita lestarikan,” tutup Emiko.(karta)



Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2024 dan penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur,di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Senin (15/7/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil Ketua Irsyad Safar,wakil Ketua Suwirpen Suib dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar,Audi Joenaldy, anggota DPRD Sumbar, utusan OPD, dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Ketua DPRD Sumbar mengatakan, perkembangan ekonomi global dan nasional cendrung melambat serta tingginya inflasi dan kondisi ekonomi  semakin tidak menentu, maka  asumsi digunakan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang saat ini, baik terhadap asumsi makro ekonomi daerah maupun terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

"Laporan realisasi anggaran semester 1 Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah khususnya dari PAD baru sebesar 38.94 % dan realisasi belanja baru sebesar 30.31 %. Disamping itu, SILPA dari APBD Tahun 2023 direncanakan untuk menutup defisit APBD Tahun 2024, juga tidak tercapai," ujar Ketua DPRD Sumbar
Menurut Ketua DPRD Sumbar, i Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur.

"Kita sudah dapat mengetahui dan memahami perlu dilakukannya Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk mewujudkan APBD yang kredibel, sehat dan dapat dilaksanakan," ujar Ketua DPRD Sumbar

Lanjut Ketua DPRD Sumbar, Melihat pada perkembangan makro ekonomi daerah, SILPA APBD Tahun 2023 serta realisasi anggaran pada semester pertama Tahun 2024, terlihat bahwa kondisi keuangan daerah Perubahan APBD Tahun 2024, tidaklah menggembirakan dan sulit untuk meningkatkan program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja RPJMD, apabila kita tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

"cukup banyaknya beban anggaran yang harus di akomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2024, diantaranya pembayaran sisa bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dapat dilakukan pada Tahun 2024, serta tidak mencukupinya SILPA Tahun 2023 untuk menutup defisit awal pada APBD Tahun 2024," ujar Ketua DPRD Sumbar
Disamping itu, pada tanggal 27 November 2024 akan datang, juga akan melaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada  beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini, tentu akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

 "Namun demikian, kondisi tersebut tetap harus kita hadapi dengan sikap yang optimis dengan melakukan inovasi dan semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, baik melalui peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja yang lebih efektif, efisien serta tepat sasaran," ujarnya

Dikatakan Ketua DPRD Sumbar, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan Komisi I dengan pimpinan pembahasan akan ditentukan kemudian mengingat Jadwal Badan Musyawarah sudah sampai pada akhir masa jabatan DPRD Tahun 2019-2024.

"tentu saja akan dilanjutkan oleh Komisi 1 periode 2024-2029 nantinya," ujarnya (st)


Padang,Lintas Media News
Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja (wbr) Sumatera Barat (Sumbar) mendukung program pemerintah untuk mewujudkan generasi muda menuju Indonesia Emas.

Hal itu disampaikan Komandan Korem 032 Wira Braja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo saat 
bertindak sebagai  inspektur upacara dan secara resmi  membuka kegiatan masa  pengenalan lingkungan sekolah,di jl. Dr. Soetomo No. 4 C Simpang Haru Padang, Senin, (15/07/2024).

Wahyu Eko Purnomo menyebutkan.
Pelaksanaan MPLS  dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang nyaman bagi siswa siswi baru serta merupakan kegiatan pertama bagi peserta didik baru di sekolah untuk pengenalan program, tata kelola, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
Menurut Wahyu,Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diperlukan dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Diakhir sambutannya,Wahyu Eko Purnomo berharap,siswa siswi yang mengikuti kegiatan ini, mampu menyiapkan diri secara produktif dengan mengasah intlektual, mencari skil kemampuan baru untuk mewujudkan program pemerintah generasi muda menuju Indonesia emas melalui bidang pendidikan, tutur danrem mengakhiri amanatnya.

Acara yang digelar oleh Yayasan Kartika Jaya koordinator Korem 032 cabang I Bukit Barisan ini, dihadiri oleh Kasrem, Kasiren dan para Kasi Kasrem, Para Komandan/Kepala dinas jawatan serta  400 peserta didik  siswa-siswi baru,(rel)


 
Lintasmedianews.com, DHARMASRAYA – Wali Nagari Sipangkur, Arif lakukan kunjungan rutin ke setiap posyandu posyandu yang ada di nagari pimpinannya. Kali ini, Senin, (15/07/24) Wali Nagari Sipangkur melakukan kunjungan ke Posyandu Permata Ibu di Lagan 1 Jaya 1 Nagari Sipangkur.

Menurut Wali Nagari Sipangkur, kegiatan posyandu balita ini adalah merupakan pelayanan kepada balita dan anak dengan melakukan penimbangan agar bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak.

“Banyak sekali manfaatnya mengikuti kegiatan posyandu. Terutama untuk anak bayi, balita dan anak anak yang masih dibawah pengawasan pihak kesehatan. Selain itu, manfaat posyandu balita ialah memberikan layanan kesehatan anak, imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan tentang kesehatan,” kata Wali Nagari Sipangkur.

Oleh karena itu, Wali Nagari Sipangkur menghimbau kepada seluruh warganya agar terus aktif mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulannya. Banyak manfaat yang akan didapati di setiap kegiatan posyandu.

“Saya menghimbau kepada seluruh warga Sipangkur, agar terus aktif ikut dalam kegiatan posyandu ini. Karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh di setiap mengikuti posyandu. Selain itu, bisa menurunkan angka stunting yang diprogramkan oleh pemerintah,” pungkas Arif.(elda)



Lintasmedianews.com DHARMASRAYA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPD RI kurang diminati masyarakat pemilih di wilayah Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pemilihan PSU ini dilaksanakan pada hari Sabtu (13/6/24). Pantauan media ini di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada antiran pengunjung serupa pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, lalu.

Hingga pukul 11.30 WI, di TPS 03 SDN 01 Pulau Punjung, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, dari 250 surat suara hanya terpakai 50 surat suara. Begitu juga di TPS 02 SDN 01 Pulau Punjung dari 291 surat suara, baru dicoblos 40 surat suara.

Kemudian di TPS 23 SDN 13 Pulau Punjung, tidak jauh berdeda, dari 249 surat suara baru terpakai 29 surat suara. Selanjutya di TPS 01 SDN 13 Pulau Punnung, dari 260 surat suara, baru dicblos 70 surat suara.

Hal ini dikemukakan Petugas TPS 03, Dhirta Oktaviandra, Petugas TPS 02, Fadli, Peruhas TPS 01, Febriani dan Petugas TPS 23, Susi Sriyanti.

Minimnya kedatangan masyarakat pemilih ke TPS beragam alasan. Ada yang mengaku tidak ada yang kenal dengan calon DPD RI tersebut. Ada pula yang mengaku tidak dapat surat panggilan serta alasan lantaran tidak ada uang minyaknya.

“Saya tidak ke TPS karena saya tidak dapat surat panggilan,” ucap salah seorang warga bernama Desva.

“Saya tidak ada yang kenal dengan calon DPD tersebut. Makanya saya tidak ikut memilih,” terang warga yang akrab disapa, AL. (elda)

 

Lintasmedianews.com, DHARMASRAYA

Baznas Kabupaten Dharmasraya kedatangan mahasiswa yang terdaftar dalam program Dharmasraya Taqwa, yaitu dalam program Kader Ulama. Kedatangan mahasiswa tersebut pada tanggal, (05/07/24).

Mahasiswa mahasiswa yang datang diantaranya Gepan Kurniawan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Hayuti Sukma Jelita, Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Atia Al-anshari, Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Deti Hellvika, Ilmu Hadis, Kampus UIN Suska Riau. Elsa Vira Ninsih, Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Kampus UIN Imam Bonjol Padang.

Mahasiswa Kader Ulama tersebut merupakan angkatan 2019, dan tujuan mereka datang ke kantor Baznas untuk melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan Studi S1. Mereka datang bertemu lansung dengan Pimpinan Baznas beserta Amil Pelaksana.

“Perlu di ketahui Beasiswa Kader Ulama ini merupakan program yang sasarannya mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dengan jurasan  keagamaan. Saya berharap semoga ilmu yang di dapat selama studi dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan berguna untuk kehidupan sosial bermasyarakat,” ucap Pimpinan Baznas Kabupaten Dharmasraya, Z Lubis.

Pada kesempatan itu Mahasiswa Kader Ulama ini tidak lupa berterima kasih pada pihak Baznas telah membantu biaya pendidikan mereka dan  merasa sangat terbantu terutama dalam segi biaya pendidikannya.

“Semoga orang orang yang telah berzakat (muzakki) melalui Baznas bertambah rezekinya. Sehingga dapat membatu siswa-siswi yang kurang mampu dalam biaya untuk melanjutkan pendidikannya,” pungkasnya.(elda)


Lintasmedianews.com, DHARMASRAYA - Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya gelar Penandatanganan Deklarasi Zero Halinar (Handphone,Pungutan Liar dan Narkoba) dengan Warga Binaan Lapas (WBP) Kelas III Dharmasraya,Rabu,(10/07/24).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, Budi Setyo Prabowo yang mana pertama-pertama diawali dengan razia dengan melakukan penggeledahan ke kamar-kamar penghuni apakah ada barang-barang terlarang. Seperti handphone, narkoba, senjata tajam, minuman keras dan zat lain yang dianggap berbahaya. Selanjutnya dilakukan tes urine pada warga binaan.

"Alhamdulillah,hasilnya zero dari pada handphone,narkoba dan barang-barang lain yang dianggap berbahaya tersebut. Dan hasil untuk tes urine semuanya negatif. Lapas Dharmasraya benar-benar zero atau bersih dari pada handphone, pungutan liar fan narkoba (Halinar) ," ungkap Kalapas.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Halinar dimana sebelumnya seluruh warga binaan lapas dikumpulkan dilapangan melaksanakan apel bersama pejabat struktural dan para pegawai lapas kelas III Dharmasraya.

Kemudian masing-masing ketua kamar sebanyak sembilan orang melakukan penandatanganan Deklarasi Bersama, dilanjutkan oleh Kasubsi Kamtib, Juwanda Metria dan Kalapas, Budi Setyo Prabowo serta dua orang saksi dengan disaksikan oleh para pejabat struktural dan pegawai lapas serta 270 orang warga binaan lapas kelas III Dharmasraya.

Kalapas, Budi Setyo Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penandatanganan Deklarasi Zero Halinar merupakan bentuk dukungan kita kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar semua pemasyarakatan baik lapas ataupun rutan betul-betul zero dari pada Halinar.Dan terbukti tadi yang kita saksikan bersama, Lapas Dharmasraya telah melakukan penggeledahan, razia kamar, badan dan tidak ditemukan barang-barang yang dianggap bahaya.

"Hari ini dengan bersama-sama kita berkomitmen menyatakan Deklarasi Zero Halinar agar benar-benar kedepannya kita tidak hanya seremonial saja tapi betul-betul bahwa Lapas Dharmasraya ini bersih Zero Halinar," jelas Kalapas.

Kalapas juga menegaskan bahwa petugas yang melanggar tidak menjalankan komitmen akan ditindak tegas, apa lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak tanggung-tanggung, pegawai lembaga pemasyarakatan yang terlibat akan dipecat, diberhentikan secara tidak terhormat.

Juga terhadap warga binaan yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba akan ditindak tegas sesuai dengan ikrar tadi,akan dicabut hak-haknya dan akan dipindahkan ditempat yang khusus untuk membina narkoba, baik itu yang ada di Sumatera Barat bar maupun di luar Sumatera Barat. 

"Dari yang kita lihat bersama, lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan menerima warga binaan yang terlibat narkoba, apalagi sebagai bandar narkoba Maka dari itu,kalau saudara hanya sebagai pengguna nanti bisa ditempatkan lapas narkotika yang ada di Sumbar ini yakni di LPKN untuk diberikan bimbingan rehabilitasi.(elda)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.