Jakarta Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan paparan kondisi penyelenggaraan transportasi perkotaan di Kota Solok dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha 2024, di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Jl. H. Benyamin Sueb, Kota Baru Bandar Kemayoran Kavling B6, Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Rabu (26/06/24). Turut mendampingi wako, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok, Ikhlas dan Kasat Pol PP Kota Solok, Zulkarnaini.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kota/Kabupaten yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Dalam rangka tahapan kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

(WTN) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana diubah dengan PM 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata

Nugraha, Tim Penilai akan melaksanakan penilaian hasil survei lokasi penilaian yang dilaksanakan pada Bulan Oktober – November 2023 oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk. Sehubungan hal di atas, untuk melengkapi data dan informasi hasil survey dimaksud,

Wali Kota Solok secara langsung menyampaikan paparan kondisi penyelenggaraan transportasi perkotaan kepada Tim Penilai yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Korps Lalu Lintas Polri, akademisi dan pengamat transportasi yang telah ditetapkan.

Untuk di Provinsi Sumatera Barat, hanya lima daerah yang masuk  nominasi dan melakukan presentasi untuk meraih Wahana Tata Nugraha 2024 yakni Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar 

Dalam presentasi itu, Wako Solok memaparkan secara rinci 5 Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Sarana Transportasi Darat, Bidang Prasarana Transportasi Darat dan Bidang Umum. 

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan turunannya dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5895 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. 

Adapun penjelasan setiap sub bidang sebagaimana berikut :

A. BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas terdapat beberapa sub bidang yaitu

1) Ruas jalan Terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu:

a. Kota Kecil 4 (empat) Ruas Jalan;

b. Kota Sedang 6 (enam) Ruas Jalan;

c. Kota Besar 8 (delapan) Ruas Jalan; dan

d. Kota Raya 10 (sepuluh) Ruas Jalan.

Aspek Penilaian ruas jalan sebagai berikut :

a. Surat Keputusan penetapan ruas jalan menurut statusnya;

b. Geometrik jalan;

c. Kecepatan rata-rata;

d. V/C ratio;

e. Permukaan badan jalan;

f. Trotoar ramah disabilitas;

g. Drainase;

h. Pemanfaatan ruang milik jalan (rumija);

i. Data identifikasi lokasi rawan kecelakaan (LRK) dan

penanganannnya; dan

j. Persimpangan terdiri atas derajat kejenuhan, tundaan, atrian di simpang dan kapasitas simpang.

2) Perlengkapan jalan

Terdiri dari :

a. Marka tepi;

b. Marka pembagi jalur;

c. Keberadaan dan kondisi rambu lalu lintas;

d. Fungsi rambu lalu lintas;

e. Keberadaan dan kondisi rambu APILL;

f. Fungsi rambu APILL; dan

g. Keberadaan dan kondisi alat penerangan jalan.

3) Fasilitas pejalan kaki

Terdiri dari :

a. Zebra cross;

b. Pelican cross; dan

c. Jembatan penyeberangan orang (JPO).

4) Penataan fasilitas parkir

Terdiri dari :

a. Ketersediaan dan kondisi marka parkir;

b. Ketersediaan dan kondisi rambu parkir; dan

c. Ketersediaan dan kondisi papan informasi tarif parkir.

B. BIDANG ANGKUTAN JALAN

Bidang Angkutan Jalan terdapat 2 sub bidang yaitu : 

1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Terdiri dari :

a. Penetapan Trayek;

b. Jam operasional angkutan umum;

c. Load factor angkutan umum;

d. Headway angkutan umum;

e. Seragam pengemudi dan tanda pengenal pengemudi; dan

f. Ketersediaan informasi pelayanan.

2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Terdiri dari :

a. Jumlah kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

b. Tanda uji pada taksi;

c. Kelengkapan sarana taksi;

d. Identitas pengemudi taksi; dan

e. Ketersediaan informasi pelayanan.

C. BIDANG SARANA TRANSPORTASI DARAT

Bidang Sarana Transportasi Darat terdapat 2 Sub Bidang yaitu

1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Umum

Terdiri dari :

a. Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

b. Kalibrasi alat uji pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

c. Kendaraan bermotor wajib uji;

d. Kendaraan bermotor yang diuji; dan

e. Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.

2) Kendaraan Bermotor Umum

Terdiri dari :

a. Kondisi fisik;

b. Persyaratan kendaraan; dan

c. Tanda uji dan tanda trayek.

D. BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

Pada penilaian Bidang Prasarana Transportasi Darat terdapat 3 Sub Bidang yaitu : 

1) Terminal Angkutan Jalan

Penilaian pada terminal angkutan jalan yaitu dikhusus kan pada Terminal Angkutan Jalan Penumpang Tipe C yang terdiri dari :

a. Fasilitas Utama; dan

b. Fasilitas Penunjang.

2) Halte

Penilaian pada Halte terdiri dari :

a. Jenis halte (bus stop dan halte);

b. Fungsi, kondisi dan kelengkapan informasi di dalam halte (rambu petunjuk, nama halte, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk); dan

c. Penempatan halte.

3) Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Intra dan

Antar Moda

E. BIDANG UMUM

Pada penilaian bidang umum terdapat beberapa sub bidang yaitu

1) Inovasi dan Program Unggulan Daerah di Bidang Transportasi Yang Berkelanjutan

Penilaian terdiri dari :

a. Inovasi di bidang lalu lintas;

b. Inovasi di bidang angkutan;

c. Inovasi dibidang sarana;

d. Inovasi dibidang prasarana; dan

e. Inovasi pendanaan di bidang transportasi.

2) Alokasi Anggaran Untuk Transportasi Yang Berkelanjutan

Penilaian terdiri dari :

a. Perbandingan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang transportasi terhadap anggaran dan belanja dareah (APBD);

b. Ketersediaan dokumen rencana induk pengambangan LLAJ/ Tatralok / Masterplan Transportasi; dan

c. Studi/Penelitian lainnya di bidang transportasi.

3) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi

Penilaian terdiri dari :

a. Ketersediaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) / Badan usaha milik daerah (BUMD) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten dibidang transportasi.

4) Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Penilaian pada penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada

sarana dan prasarana transportasi darat.

5) Tertib Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Penilaian pada tertib Masyarakat dalam berlalu lintas berupa kedisiplinan angkutan barang, kedisiplinan pengguna kendaraan pribadi dan kedisiplinan pengguna kendaraan pribadi (sepeda motor).(T/K)

Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra Menghadiri Wisuda Ke-10 Pondok Pesantren Warasatul Anbiya' Kota Solok serta Peresmian Masjid Burhanudin yang terletak dilingkungan Ponpes Warasatul Anbiya' Ampang Kualo.Selasa (02/07/2024) 

Turut Hadir, Ir.H.Yenon Orsa Selaku Donatur Tetap Ponpes Warasatul Anbiya' bersama jajaran,Pembina Pondok H.Helwi Nofira,Kepala Kemenag Kota Solok,Kepala OPD Lingkup Pemko Solok,Ketua MUI Kota Solok,Para Guru Madrasah dan Para Orang Tua Santri Serta Tamu Undangan Lainnya.

Pembina Ponpes,Hewi Nofira Menyampaikan ucapan terimakasih kepada donatur yang selama ini telah berkontribusi kepada ponpes,

Semoga para donatur selalu diberikan rezki serta kesehatan. 

"Alhamdulillah Pemko Solok juga mendukung penuh pembangunan Ponpes Warasatul Anbiya',seperti Labor BLK yang difasilitasi Pemko Solok ke Kementrian beberapa waktu yang lalu".ucapnya

Donatur Ponpes Warasatul Anniya', H.Yenon Orsa mengatakan bahwa semua ini patut kita syukuri serta selamat dan turut berbahagia kepada anak-anak para wisudawan/wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikannya di Ponpes Warasatul Anbiya'.

"Terimakasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra dan putri untuk di didik di Ponpes Warasatul Anbiya', semoga ilmu yang didapatkan selama belajar disini dapat dipergunakan dimanapun anak-anak berada nantinya",Sambung Beliau

Kepala Kemenag Kota Solok,Mustafa Juga Merasa bahagia sebab kontribusi Para donatur terutama Bapak Yenon Orsa dalam dunia pendidikan dikota solok.

"Mudah-mudahan ponpes Warasatul Anbiya' memberikan kontribusi yang positif untuk mencerdaskan anak kemenakan kita dikota Ini",lanjutnya.

Wawako Ramadhani, mengawali sambutannya mengatakan bahwa Ponpes dikota Solok saat ini tumbuh dan berkembang pesat. 

"Kami Pemerintah Kota akan bersama-sama untuk terus berkolaborasi bersama Ponpes yang ada dikota solok untuk menyiapkan generasi-generasi Islam dimasa depan" Ucapnya

Pemko Solok juga sudah menyiapkan program-program terbaik untuk para alumni-alumni dari Pondok Pesantren, "Alhamdulillah tahun kemarin kita memberikan beasiswa sejumlah 9 orang kepada warga kota kita yang lulus sekolah di Timur Tengah  diantaranya Al Azhar Kairo, Universitas Qur'an Yaman dan Turki".sambungnya

Lebih Lanjut Wawako mengatakan, ditahun ini juga ada anak-anak kita yang mengikuti bimbingan belajar sejumlah 25 orang, siapapun yang lulus nanti sekolah ke Timur Tengah biayanya semua ditanggung dari APBD Kota Solok termasuk diberikan biaya hidup senilai 150 sampai 200 dolar setiap bulannya. 

Ucapan Terimakasih kepada Yayasan Darianis Yatim yang sudah lama berkontribusi di kota kita dalam membangun masjid,membangun mushala membantu pondok pesantren dan membantu sekolah-sekolah yang ada di kota kita. 

Terimakasih juga kepada bapak Helwi Nofira, Pimpinan dari Rumah Sakit Permata Bunda yang juga banyak berpartisipasi di tengah masyarakat kita."Alhamdulillah Bapak dan Ibu warga kota kita punya kesalehan sosial yang luar biasa mudah-mudahan banyak tokoh-tokoh lainnya juga memberikan perhatian luar biasa karena semua ini merupakan tugas-tugas kita bersama,dengan berkolaborasi bersama-sama tidak ada persoalan-persoalan di tengah-tengah umat kita tidak bisa terselesaikan".Tutup Wawako. 

Acara dilanjutkan penandatanganan prasasti Masjid Burhanudin dilanjutkan Shalat Dzuhur bersama lalu di Akhiri Makan Siang di Ponpes Warasatul Anbiya'.(T/K)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Stabilitas nasional menjadi kunci dasar pembangunan nasional di segala bidang, termasuk kestabilan ekonomi, politik, dan sosial. 

Organisasi perusahaan pers berharap susunan kabinet pemerintahan baru nanti mampu menjaga stabilitas nasional.

Demikian harapan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat koordinasi Selasa (2/7/2024), menjelang rapat kerja nasional SMSI, di kantor SMSI pusat Jalan Veteran II, Jakarta. 

Mengapa SMSI yang merupakan organisasi pengusaha pers siber terbesar  ini berharap stabilitas nasional terjaga? 

“Kalau stabilitas nasional sampai terganggu, kinerja ekonomi nasional merosot, tidak ada pertumbuhan, dan belanja iklan media otomatis semakin kecil sehingga perusahaan pers sulit berkembang,” kata Firdaus dalam forum rapat yang dihadiri pengurus SMSI pusat dan daerah. 

Kerena pentingnya stabilitas nasional— setelah puncak pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden— maka selanjutnya diperlukan sosok-sosok pembantu presiden Prabowo Subianto yang mampu menjaga stabilitas nasional. 

“Kami tertarik memilih stabilitas nasional menjadi tema rapat kerja nasional SMSI supaya menjadi semakin kuat kesadaran kolektif dalam menjaring kabinet baru,” tutur Firdaus. 

SMSI tidak menginginkan susunan kabinet baru nanti malah membuat stabilitas nasional terganggu, karena kurangnya kepedulian. (*)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Dalam upaya memperkuat demokrasi dan menjaga keamanan data nasional di era digital, Relawan Perisai Prabowo menggelar diskusi dengan tema “Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Menjaga Demokrasi dan Keamanan Data Nasional”.

Menurut Ketua Divisi Kajian Strategis dan Inovasi Kebijakan DPP Perisai Prabowo Aziz Fauzul Adzim, acara ini akan diadakan pada Jumat, 5 Juli 2024, pukul 14.00 WIB di kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jl Veteran II Jakarta.

Diskusi ini menampilkan dua pembicara utama: Ahmad Jojon Novandri, M.A. Pol., Sekjen DPP Perisai Prabowo, dan Drs. Firdaus, M. Si., Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). 

Keduanya akan mengupas tuntas peran penting yang dimainkan oleh Relawan Perisai Prabowo dalam menjaga keamanan data nasional serta memperkuat demokrasi di era digital yang kian kompleks.

Dalam sesi pertama, dibahas mengenai “Ancaman Siber di Era Digital”. Para pembicara memaparkan berbagai jenis ancaman siber yang dihadapi Indonesia, seperti serangan malware, phishing, dan disinformasi, serta dampaknya terhadap keamanan data nasional dan stabilitas demokrasi.

Pada sesi kedua, “Peran Relawan Perisai Prabowo” menjadi sorotan utama. Ahmad Jojon Novandri menjelaskan strategi dan inisiatif yang dilakukan oleh relawan dalam memerangi ancaman siber. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Perisai Prabowo dengan institusi pemerintah dalam menjaga keamanan data dan integritas informasi.

Sesi ketiga mengangkat tema “Milenial sebagai Agen Perubahan”. Diskusi ini menyoroti bagaimana generasi milenial, terutama yang tergabung dalam Relawan Perisai Prabowo, dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan data. 

Pembicara menekankan pentingnya pemberdayaan milenial untuk menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap informasi yang diterima di media siber.

Selanjutnya, dalam sesi keempat bertema “Keamanan Data untuk Demokrasi yang Sehat”, para pembicara membahas hubungan antara keamanan data dan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan transparan. 

Mereka juga menyoroti peran media siber dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya demi mendukung proses demokrasi.

Diskusi ditutup dengan sesi kelima mengenai “Membangun Ketahanan Siber”. Dalam sesi ini, dijelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh individu dan kelompok untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber. 

Selain itu, pentingnya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan milenial juga menjadi pembahasan utama.

"Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan peran aktif milenial dalam menjaga integritas informasi, demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia," ujar Aziz Fauzul Adzim. (*)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

 Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengukuhkan penyesuaian masa jabatan 52 walinagari se Kabupaten Dharmasraya, di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (02/07/2024).

Pengukuhan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam satu pasal menetapkan bahwa masa jabatan walinagari (kepala desa) menjadi 8 tahun, dari yang sebelumnya 6 tahun.

Dalam kesempatan itu Sutan Riska menyampaikan latar belakang pemerintah dilaksanakan perpanjangan masa jabatan antara lain untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyakat guna pengembangan potensi masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik. 

“Perpanjangan masa jabatan walinagari secara substansi tidak hanya untuk memperkuat walinagari, akan tetapi sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari sesuai potensi yang dimiliki oleh nagari,” ungkap Sutan Riska.

Dirinya berharap, para walinagari dapat mengembangkan potensi maupun sumberdaya nagari untuk memajukan perekonomian masyarakat nagari sebagai bentuk subjek pembangunan.

Dilanjutkan, perpanjangan masa jabatan walinagari merupakan amanah besar dari negara, oleh karena itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mendorong walinagari agar melakukan inovasi-inovasi dalam menjalanjakan roda pemerintahan, pemberdayaan masyarakat bahkan dikonkritkan dengan mengajak masyarakat untuk melakukan investasi di nagarinya.

Di lain hal, Sutan Riska juga mengingatkan agar walinagari untuk taat pada aturan penggunaan dana desa serta norma aturan lain selaku pimpinan masyarakat. Dirinya menegaskan tidak ingin melihat walinagari berurusan hukum karena dana desa maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan regulasi maupun kode etik seorang walinagari.

“Selain itu walinagari harus rajin melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk memastikan pelayanan, program dan kegiatan tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam pada itu Sutan Riska juga berpesan agar walinagari menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak dalam menjalankan kegiatan. Pasalnya pembangunan di wilayah nagari sangat tergantung partisipasi publik yang akan dapat diperoleh jika stakeholder mempunyai hubungan baik.

Sementara kepada Ibu-Ibu Ketua PKK Nagari yang pada saat yang bersamaan juga dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya oleh Ketua TP PKK Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska, berpesan agar selalu mendapingi suaminya yang notabene walinagari dengan baik, agar semangat dan emosinya terjaga.

Katanya, Ketua TP PKK Nagari dapat mengimplementasikan 10 program pokok PKK, dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, dan turut menciptakan suasana kondusif di nagari masing-masing.

“Mari tingkatkan dedikasi dan loyalitas dalam pengabdian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Layani masyarakat dengan setulus hati,” tukasnya.

Adapun yang dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya pada hari ini oleh Sutan Riska terdapat tiga walinagari yang seharusnya berakhir pada Desember yang akan datang, diperpanjang sampai 2026, yakni walinagari Sipangkur, Walinagari Kurnia Koto Salak dan Walinagari Koto Besar.

Selanjutnya enam walinagari yang semula masa jabatannya periode 2021-2027 menjadi periode 2021-2029. Terakhir, 43 walinagari hasil pemilihan serentak tahun 2022 yang semula perode 2022-2028 menjadi periode 2022-2030.

Pengukuhan perpanjang masa jabatan walinagari juga turut disaksikan Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto, Kajari Dharmasraya Ariana Juliastuty, Ketua MUI H. Aminullah Salam, Ketua Baznas, Z Lubis, Danyon C Satbrimob Dharmasraya, Kompol Encep Hendri dan Kalapas Dharmasraya, Budi Setyo Prabowo.

Dari unsur Pemerintah Daerah hadir Sekretaris Daerah, Adlisman beserta staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, kepala bagian, camat dan kepala Puskesmas. Sedangkan dari Organiasi Wanita tampak Ketua Dharmawanita Persatuan, Ny. Syafni Adlisman , Pengurus TP-PKK Kabupaten Dharmasraya beserta seluruh Ketua TP PKK Kecamatan.(elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya-

DPRD Dharmasraya rangka memperingati Hari Bayangkara Ke-78 tahun, Polres Dharmasraya gelar upacara bendera di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya serta dilanjutkan dengan syukuran bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Auditorium Kantor Bupati. Senin, (01/06/2024).

HUT Bayangkara tahun 2024 mengusung tema “ Menuju Indonesia Emas Transformasi Ekonomi yang Ingklusif dan Berkelanjutan”

Dibawah naungan Polres Dharmasraya, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H bersama Wakil Ketua DPRD Ir. H. Adi Gunawan,M.M hadiri acara peringatan HUT bayangkara serta berikan apresiasi atas kerja keras dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H berharap semoga di HUT Bayangkara ke-78 ini Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadi institusi yang selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat dibawah naungan hukum Polri.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Ir.H.Adi Gunawan,M.M turut memberikan suport atas kinerja Polri yang selalu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berharap agar kedepannya Polres Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus bekerjasama dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.(elda)