PT Semen Padang Bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Senin (24/6/2024) kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Pelaksanaan Bantuan Percepatan Pembangunan Perumahan yang ada di lingkup BPSP Sumatera III.

Bertempat di Kota Batam, Kepulauan Riau, penandatanganan PKS itu dilakukan Kepala BP2P Sumatera III Aldino Herupriawan dan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Padang Indrieffouny Indra. Acara itu turut disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Ir. M Hidayat, MM yang hadir secara virtual.

Dirut PT Semen Padang Indrieffouny Indra mengatakan, penandatanganan PKS ini merupakan yang kedua  dilakukan. Sebelumnya pada Juni 2023 lalu, juga dilakukan penandatanganan PKS dengan BP2P Sumatera III tentang Percepatan Pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri).

Selama kerja sama dengan BP2P Sumatera III di tahun 2023, PT Semen Padang telah menyalurkan bantuan semen untuk percepatan pembangunan perumahaan melalui pemberian program BSPS. Untuk di Sumbar, bantuan tersebut disalurkan di Kota Padang. Ada 114 zak semen yang diberikan untuk 57 unit rumah di Kota Padang. Kemudian di Kepri, disalurkan di Kota Batam dengan jumlah 100 zak semen untuk 50 unit rumah. Sedangkan di Riau, bantuan tersebut disalurkan di Pekanbaru dengan jumlah semen sebanyak 100 zak untuk 50 unit rumah. 

"Selain di Pekanbaru, PT Semen Padang juga menyalurkan bantuan semen di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Bantuan tersebut, juga sebagai upaya untuk percepatan pemenuhan rumah layak huni dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem," kata Indrieffouny.

PT Semen Padang, kata Indrieffouny, adalah perusahaan semen pertama di Asia Tenggara yang merupakan bagian dari SIG. Dalam penerapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT Semen Padang mengacu kepada Peraturan Mentri BUMN nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN. Di mana dinyatakan bahwa pelaksanaan TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata Kelola.

"Untuk kerja sama dengan BP2P Sumatera III, ini sesuai dengan Pilar Sosial, yaitu memberikan bantuan produk untuk tercapainya percepatan pembagunan perumahan di BP2P Sumatera III dengan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu, kami pun mengucapkan terima kasih kepada BP2P Sumatera III yang telah melibatkan PT Semen Padang untuk berkolaborasi dalam percepatan pembagunan perumahan di wilayah BP2P Sumatera III," ujarnya.

Terkait PKS dengan BP2P Sumatera III untuk yang kedua kali ini, Indrieffouny mengatakan ada 2 poin yang disepakati dalam PKS tersebut. Pertama, PT Semen Padang memberikan bantuan produk berupa material semen dengan harga khusus dalam pelaksanaan percepatan bantuan pembangunan perumahan di wilayah BP2P Sumatera III melalui program TJSL perusahaan.

Kemudian yang kedua, PT Semen Padang bersama BP2P Sumatera III bersinergi dalam melaksanakan kerja sama pembangunan perumahan di wilayah BP2P Sumatera III menggunakan produk PT Semen Padang beserta produk turunannya seperti Sepablock dan lain sebagainya. "PKS ini berlaku selama 1 tahun sejak kami tandatangani bersama," bebernya.

Kepala BP2P Sumatera III Aldino Herupriawan, mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang atas kontribusinya dalam percepatan pemenuhan RLH Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui pemberian bahan material pada program BSPS di tahun 2023. Karena, kontribusi PT Semen Padang dalam percepatan pemenuhan RLH itu, sangat dirasakan oleh penerima manfaat. 

"Ada 314 zak semen yang dibantu oleh PT Semen Padang untuk percepatan pemenuhan 157 RLH di tahun 2023. Selain sangat bermanfaat bagi penerima program BSPS, bantuan semen dari PT Semen Padang ini tentu saja sangat membantu kami dalam percepatan pemenuhan RLH. Alhamdulillah, BP2P Sumatera III dan PT Semen Padang kembali berkomitmen untuk program di tahun 2024 ini," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Ir. M Hidayat, MM yang hadir secara virtual juga mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah ikut berkolaborasi pada program BSPS di BP2P Sumatera III sejak 2023. Dia berharap ke depannya, Kerja sama ini terus berlanjut tidak hanya untuk program BPSP, tapi juga untuk program lain yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR.

"Setelah adanya penandatangan PKS ini, tentunya ke depan kerjasama kita akan lebih intens dan sering lagi. Ada beberapa program kami yang bisa dikolaborasikan bersama. Di antaranya, rehab rekon rumah korban bencana. Sejauh ini kami juga berkolaborasi dengan berbagai LSM, Baznas dan lain sebagainya. Untuk itu, kami berharap ke depannya PT Semen Padang juga ikut berkolaborasi dalam rehab rumah korban bencana," katanya.(*)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, didampingi Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Yefrinaldi,  meninjau perkembangan pembangunan pasar rakyat modern Dharmasraya, di Kecamatan Sungai Rumbai, Senin (24/06/2024).

Peninjauan tersebut dimaksudkan dalam rangka monitoring dan evaluasi, sekaligus untuk memastikan pasar rakyat yang dibangun di areal seluas 5 Hektare tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kunjungan tersebut, Sutan Riska disambut salah seorang manager kontraktor PT. Adhi Persada Gedung, Joko.

Di hadapan Sutan Riska, Joko memaparkan progres pembangunan gedung saat ini sudah mencapai 16 persen dari 21 persen target bulan ini.

Joko memaparkan, dalam pengerjaan proyek pihaknya sedikit mengalami kendala eksternal, dimana cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Dharmasraya sejak awal tahun menyebabkan pembangunan sedikit meleset dari target.

Sementara pada saat bersamaan, berlangsung pula pengerjaan proyek lain yakni peningkatan kualitas ruas jalan lintas Sumatera di Sungai Rumbai. Dimana selama pelaksanaan proyek tersebut diberlakukan jalan buka tutup, yang menyebabkan lalu lintas material proyek pembangunan pasar modern sedikit terkendala.

Meski demikian, pihaknya optimis pembangunan proyek dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan yakni pada akhir tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut Sutan Riska bersama pemerintah daerah menyatakan siap membantu kendala yang dihadapi kontraktor demi tercapainya target pembangunan sebagaimana mestinya.

“Pihak kontraktor kalau ada kendala di lapangan silakan berkomunikasi dengan kami. Sepanjang itu masih dalam wilayah kewenangan kami, tentu kami siap membantu,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Di sisi lain, meski pembangunan Pasar Modern Kabupaten Dharmasraya di Sungai Rumbai mempunyai tenggat waktu sampai akhir tahun 2024, Sutan Riska mengingatkan agar semua pihak yang terlibat untuk memperhatikan kualitas pekerjaan.

“Jangan sampai gara-gara mengejar target pelaksanaan kualitas diabaikan,” wantinya.

Sedangkan kepada para pekerja proyek Sutan Riska berpesan agar memperhatikan kesehatan serta tetap mengutamakan keselamatan.

Pembangunan Pasar Rakyat Mordern Kabupaten Dharmasraya di Sungai Rumbai merupakan salah satu tugas tambahan yang berikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan pasar rakyat di Sungai Rumbai diperkirakan akan menelan biaya hampir Rp85 miliar, yang  dikerjakan oleh PT Adhi Persada Gedung, dan akan beroperasi pada Tahun 2025.

Pasar Rakyat Modern Kabupaten Dharmasraya di Sungai Rumbai diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan pintu masuk Provinsi Sumbar itu ke depan.(elda)

Sawahlunto, Lintasmedianews.com

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto melantik 20 orang PPK dan 111 PPS, serta penanda tanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK dan PPS se-Kota Sawahlunto guna Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPD RI tahun 2024. 

Ketua KPU Hamdani menyampaikan, Pemilu sudah dilaksanakan, Pileg dan Pilpres tinggal menunggu pelantikan. Namun masih ada satu tugas yaitu melaksanakan PSU berdasarkan gugatan salah seorang peserta DPD RI yang gagal ikut pada Pemilu yang lalu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK menerima gugutannya dengan Keputusan  MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Dengan Keputusan tersebut KPU melaksanakan PSU pada tanggal 13 Juli 2024 mendatang," kata Hamdani saat Pelantikan PPK dan PPS se-Kota Sawahlunto, Selasa (25/6), di Savannah Convention Hall Talawi.

Menurut Hamdani, Tugas awal PPK dan PPS memastikan KPPS pada Pemilu tanggal 21 Pebruari 2024 yang lalu dapat menjadi KPPS pada PSU. Selanjutnya, Peserta atau Calon DPD RI tidak ada masa kampanye oleh sebab itu KPU dibebankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

"Saya tekankan kepada PPK dan PPS untuk meningkatkan sosialisasi secara masif kepada masyarakat supaya tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui rumah-rumah ibadah dan sosialisasi keliling," tutur Hamdani.

Kemudian Hamdani juga berpesan, agar PPK dan PPS dapat meningkatkan koordinasi dengan Camat dan Forkopimca.  "Terus gandeng Camat, Kapolsek, Danramil dalam menggerakan partisipasi pemilih. Selamat bertugas dan jalani wewenang masing-masing,” pungkasnya. (Nova)

Lintasmedianews.com. Dharmasraya

Pembukaan Advokasi dan Pendamping Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan.

Pada Hari Selasa, (4/06/24), kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan, dengan peserta pengawas, penilik, kepala sekolah dan guru yang diundang.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Bobby P.Riza serta di dampingi oleh Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Reswita, Kasi Kurikulum dan Penilaian Nani Rahayuningsih, dan Pemateri dari BBPMP Sumatra Barat Jupriadi.

Dalam pembukaan tersebut Kadisdik menyampaikan "Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi semacam referensi untuk memperkaya kebijakan ini, dan juga kita berharap kedepannya semakin baik. Karna istilahnya sedah melalui berbagai macam evaluasi,". Ujar kadisdik.(elda)

 Lintasmedianews.com. Dharmasraya

Bunda PAUD Kabupaten Dharmasraya, Dewi Sutan Riska yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Herniyenti di dampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini diwakili Kabid PAUD&PNF, Sutan Jamarin menerima penghargaan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan penghargaan ini merupakan dalam rangka Program Daerah untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ball Room ZHM Premiere Hotel Padang, pada hari Rabu, (5/06/24).

Penyerahan piagam ini dihelat BGP dalam Rakor Program Percepatan Penurunan Stunting dan Bimbingan Teknis Strategi Pelatihan Guru PAUD Desa dalam  rangka percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat.

“Semoga penghargaan ini memicu prestasi prestasi selanjutnya untuk seluruh guru guru yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Serta menciptakan inovasi yang terbaik dari guru guru yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dengan bertujuan untuk menciptakan siswa siswa berprestasi,” pungkas Kadis Pendidikan Dharmasraya, Bobi Putra.(elda)

Ratusan Petugas  Pemutahiran Data Pemilih Kecamatan Gunung Tuleh  pada Pilkada serentak Nasional Tahun 2024 ,untuk Gubernur /Wakil Gubernur  Sumatera Barat dan Bupati/  Wakil Bupati  Kabupaten Pasaman Barat ,akhirnya dilantik oleh Ketua PPS masing-masing Nagari yang ada tepatnya di Aula Kantor Camat setempat,demikian pantauan Media ini, Senin tgl 24/6 2024.

Pelantikan yang berlangsung hampir 1 hari penuh ini tampak dihadiri oleh: Sahdan,SH selaku Plt Camat ,Kapolsek, Koramil, para  Pj.Walinagari, PPK,Panwas ,PPS , Rohaniawan serta anggota Pantarlih.

Acara kegiatan tersebut diawali dengan nyanyian lagu Indonesia Raya,Mars Pemilu pembacaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pantarliholeh masing-masing Ketua PPS dari 7 Nagari yakni : Nagari Rabi Jonggor ,Nagari Bahoras Nagari Serasah Kenaikan, Nagari Ranah Sungai Magelang,Nagari  Muaro Kiawai Barat ,Nagari Muaro Kiawai ,Nagari Muaro Kiawai Muaro Kiawai Hilir.Seterusnya pengambilan Sumpah oleh Rohaniawan dan terakhir pembacaan Doa.

Zulman dan Zulhamdi perwakilan PPK dan PPS menuturkan kepada para anggota Pantarlih dari setiap Nagari ,atas kehadiran dan bergabungnya  dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan tugas dan Amanah Negara ,demi suksesnya Pilkada baik Gubernur mau pun Bupati khususnya di Kecamatan Gunung Tuleh dan umunya di Pasbar.

Begitu juga dengan pelantikan  yang sedianya di adakan di Nagari masing-masing ternyata dilaksanakan di Kecamatan ,berharap kepada para petugas yang sudah dilantik ,tidak berbuat sendiri ,harus bisa dipahami ,jangan malu bertanya ,agar tidak ada masalah-masalah yang timbul ,tapi harus bersama tegasnya.Sementara ditempat yang sama juga ditambahkannya  menyangkut pentingnya pemahaman 11 poin Fakta Integritas oleh petugas Pantarlih pungkasnya (parsela)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA

 Gubernur Sumbar, Mahyeldi membuka acara Launching Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat dan Buku QrCode PPID. Acara ini dilaksanakan di The Primiere Hotel Padang, pada hari Senin, (24/06/24).

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Forkopimda Sumatera Barat, Bupati, Pj Bupati, Walikota, Pj Walikota se-Sumatera Barat, Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumbar dan undangan lainnya yang turut serta hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan bahwa kehadiran Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengejawantahan Pasal 28F UUD RI Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

“Pada dasarnya, Undang-undang KIP ini mempunyai tiga sumbu utama, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Ketiga hal tersebut secara komprehensif mengatur kewajiban badan dan pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka kepada publik. Informasi harus dibuka seluas-luasnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, persaingan usaha yang sehat, hak privat, dan yang diatur oleh undang- undang,” kata Mahyeldi.

Katanya lagi, Undang-undang KIP bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses mengambil keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang dikeluarkan badan publik.

Karenanya, kemampuan aparatur negara dalam menghimpun, mengelola dan mempersiapkan data serta pendokumentasiannya merupakan kata kunci untuk memberikan pelayanan informasi publik yang akurat, cepat, tepat waktu dan murah.Implementasi dari Undang-undang KIP ini dijalankan oleh Komisi Informasi, Alhamdulillah di Provinsi Sumatera Barat, Komisi Informasi Daerah sudah berjalan tiga periode. Periode yang ke tiga ini baru saja berjalan lebih kurang 5 bulan. 

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya yaitu menfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi (Monev) pelaksanaan keterbukaan Informasi di Badan Publik. Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap KI berupa anggaran, sumberdaya manusia dan fasilitas sarana prasarana,” tegasnya lagi.

 Dalam kegiatan tersebut, dilakukan juga penandatangan Pakta Integritas dalam rangka memperkuat komitme dan terus membumikan Undang-undang KIP ini. Dari Kabupaten Dharmasraya, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan diwakili oleh Kadis Kominfo, Rovandly Adams menyatakan dengan tegas mendukung penuh atas Keterbukaan Informasi Publik. Karena pada prinsipnya Dharmasraya komitmen dalam menjalankan amanat UU keterbukaan informasi publik

“Pada prinsipnya Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan komitmen dalam menjalankan amanat UU keterbukaan informasi publik. Dan dari Kabupaten Dharmasraya, KI akan terus menjalankan tugasnya dengan baik. Dapat memberikan feed back bagi Pemerintah Daerah ataupun pemerintah Provinsi, serta badan publik lainnya. Agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi publik,” harap Kadis Kominfo Kabupaten Dharmasraya. 

Bukan hanya itu saja, Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan Konsistensi Badan Publik untuk dapat memberikan layanan informasi publik. Karena Komisi Informasi saat ini menjadi sangat penting agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan badan publik lainnya dapat meningkat. Sehingga masyarakat mau mencari informasi melalui saluran yang benar dan diatur oleh Undang-Undang.

“Kami akan berusaha untuk mengisi seluruh kusioner yang diberikan oleh Verifikator Monev. Serta melengkapi dengan data pendukung yang valid. Dan dapat mengikuti Monev tahun 2024 ini dengan maksimal. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” pungkas Kadis Kominfo lagi.(elda)