Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Solok Lintasmedianews.com

 Menjadi satu-satunya perwakilan Sumatera Barat dalam Expo Pengawasan Intern 2024 Kabupaten Solok Masuk 10 Besar Nasional Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Expo Pengawasan Intern 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jl TMII Pintu 1 Jakarta Timur, Selasa (28/05/2024). bertemakan “Independensi Pengawasan Untuk Akselerasi Pembangunan” BPKP membangun keselarasan atas independensi pengawasan dan semangat pengawalan pembangunan dan diikuti oleh 99 Peserta dari Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta BUMN.

Kegiatan expo pengawasan intern ini berperan sebagai media bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) untuk menampilkan berbagai hasil kontribusi pembangunan dan menunjukan peran serta APIP dalam mengawal pembangunan tersebut. Pameran ini sekaligus menunjukkan bahwa peran KLPBU dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan APIP dalam pengawalan program pemerintah semakin vital dan strategis. 

Pada pelaksanaan Tahun 2024 ini, Kabupaten Solok menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh BPKP mewakili  Sumatera Barat pada ajang tersebut.

Dikomandoi oleh Inspektur Daerah Dery Akmal, ST, Kabupaten Solok berhasil masuk 10 Besar peserta hasil pilihan juri dari 99 Peserta se-Indonesia. Pada kegiatan tersebut Inspektur Daerah yang didampingi Inspektur Pembantu V Hafizol Gafur, SE, Kabid Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Fathnaini Aisyah, SPt, Kabid Pengelolaan Pendapatan BKD Rince Kusmala Dewi, SE.MM serta Staf Muhammad Azis Cupak, SSTP dan Devin Rahmat, SPt, Kabupaten Solok menampilkan dan mempresentasikan program-program unggulan Kabupaten Solok, serta capaian yang telah diraih selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar.

Salah satu yang menjadi ketertarikan Juri adalah melalui program unggulan 1 Kecamatan 1 Excavator, dimana melalui program ini terjadi penghematan/efesiensi anggaran sebesar Rp 65 Milyar dan ini diapresiasi oleh salah seorang Juri saat melakukan sesi tanyajawab.

Inspektur Daerah berharap tahun depan bisa kembali mewakili Sumatera Barat dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik hingga dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025.(Karta)

 

Padang Lintasmedianews.com

Bupati Solok, Epyardi Asda, diundang sebagai motivator oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari se-Kecamatan V Koto Timur. Dalam kegiatan itu ia membagikan pengalamannya sebagai pemimpin daerah, dan hubungan kepala daerah dengan perangkat nagari sebagai ujung tombak pembangunan.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, mengatakan bahwa Bupati Solok Epyardi merupakan gurunya dalam memimpin pemerintahan dan dalam politik. Selain itu juga merupakan gurunya dalam menjemput anggaran di pemerintah pusat. 

"Awal jadi bupati, saya hanya kenal dengan lima atau enam menteri. Sekarang sudah kenal semuanya karena Bang Epyardi membuka pintu bagi saya untuk kenal dengan semua menteri. Karena itu, sebelum Bang Epyardi menjadi bupati, Padang Pariaman paling banyak mendapat anggaran dari pemerintah pusat di Sumbar. Setelah Bang Epyardi menjadi bupati, Kabupaten Solok menjadi daerah yang dapat anggaran paling banyak di Sumbar karena beliau punya banyak teman di Jakarta," ujarnya di Hotel Rocky, Padang, Sabtu (1/6/2024).

Oleh karena itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur meminta Bupati Epyardi untuk memberikan motivasi sebagai orang yang berpengalaman menjadi pemimpin masyarakat.

Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari itu penting diadakan agar perangkat nagari memiliki pengetahuan tentang pembangunan dan penggunaan anggaran.

Selain itu, kegiatan seperti itu penting diselenggarakan untuk memperbaiki perilaku perangkat nagari dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Bupati Epyardi mengatakan bahwa maju atau mundurnya sebuah daerah bergantung kepada kepala daerahnya. Karena itu, masyarakat berharap kepada kepala daerah. Karena itu pula, kepala daerah memikul tanggung jawab yang besar. 

Adapun pada pemerintahan terendah, wali nagari merupakan ujung tombak daerah. Jika nagari-nagarinya bagus, daerah itu akan maju. 

"Saya akrab dengan semua wali nagari di Kabupaten Solok. Dari mereka saya tahu kebutuhan masyarakat di nagari itu. Dengan demikian, saya menggunakan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Mengenai kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, Bupati Epyardi mendukung kegiatan tersebut agar perangkat nagari tidak terjerat hukum dalam menggunakan anggaran nagari. 

"Banyak kepala daerah dan perangkat daerah yang terkena jeratan hukum karena ketidakhati-hatian dalam menggunakan anggaran, padahal niatnya tidak begitu. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari ini penting dilakukan karena berisi informasi apa yang boleh dan tak boleh dilakukan," ujarnya.

Bupati Epyardi menceritakan kepada para perangkat nagari tersebut bahwa ia menjadi kepala daerah bukan untuk mencari kekayaan dan jabatan, tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, ia meminta perangkat daerah untuk menjadikan jabatan sebagai ladang amal untuk bekal akhirat. 

"Lakukan sesuatu untuk daerah. Jadilah pemimpin yang adil untuk masyarakat," ucapnya. 

Kegiatan itu dihadiri oleh lebih dari seratus orang perangkat nagari dari enam nagari di Kecamatan V Koto Timur, yang terdiri atas wali nagari, bamus, dan unsur lembaga nagari. Kegiatan itu diadakan sejak 31 Mei hingga 2 Juni 2024.(Karta)

 

OKI, Lintasmedianews.com

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melangsungkan Rapat Paripurna Xl, XII, XIII, yang dipimpin langsung Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri, SH., MH., dan dihadiri Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya, M.Si beserta para anggota DPRD OKI dan unsur Forkopimda OKI, Jum‘at (17/5/24). 

Rapat paripurna membahas tentang penetapan Raperda inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2024, mengusulkan Raperda atas pandangan umum fraksi, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2024, serta penjelasan pelaksanaan reses Ill anggota DPRD OKI. 

Dalam rapat paripurna itu, masing-masing fraksi memberikan pandangan terkait raperda masa sidang yang diwakili juru bicara (jubir) fraksi. Selanjutnya DPRD OKI menyerahkan raperda kepada Pj Bupati OKI meliputi perubahan atas peraturan daerah tentang hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten OKI. 

Pelaksanaan keputusan DPRD Kabupaten OKI mengenai Propemperda tahun 2024 juga dibahas, sesuai dengan ketentuan UndangUndang (UU) tentang pemerintah daerah. 

Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang didasari skala prioritas. Penetapan propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. 

“Kami sangat bersyukur penetapan keputusan DPRD tentang propemperda tahun 2024 dan pengambilan keputusan terhadap satu raperda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD,” terang Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri di ruang rapat paripurna DPRD OKI. 

Dia mengatakan, proses penetapan raperda menjadi peraturan daerah (Perda) akan dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya. Selanjurnya Abdiyanto membahas persiapan reses Ill DPRD OKI yang dijadwalkan mulai 26 Mei hingga 31 Mei 2024 mendatang. “Sesuai pedoman penyusunan tata tertib DPRD, hasil pelaksanaan reses wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD,’" urainya. 

Abdi berharap, agar semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat Kabupaten OKI. 

“Profesionalisme, harmonisasi, dan keselarasan diharapkan menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan, sehingga rekomendasi dan hasil rapat dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menguraikan kebijakan dan program kerja ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya. (Yuni Mariana)

 

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersama organisasi Masyarakat Bahtera Alam menggelar Penguatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum adat dan Sosialisasi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan yang digelar Selasa (4/6/2024) di Aula Kantor Bupati itu, dibuka oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kepulauan Meranti, Drs. M. Mahdi.  

"Terima kasih kami ucapkan kepada Masyarakat Bahtera Alam karena telah bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini," kata Mahdi. 

Dia mengajak untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai kesempatan bagi masyarakat, terutama para perangkat desa untuk memahami dan mendalami pengetahuan terkait hukum adat. Menurutnya, hal itu dapat menjadi ujung tombak persaudaraan antara suku dan budaya yang ada.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, Meranti ini terdiri dari berbagai suku dan hal itu juga telah tercantum dalam Perda kita. Jadikan kegiatan ini untuk mengidentifikasi hukum dan adat di masing-masing desa di Meranti," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti Asrorudin. Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan dari organisasi non pemerintah tersebut.  

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah informasi kompleks bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan berbudaya, khususnya di Kabupaten Meranti," harapnya. (Nina/rls).




Padang,Lintas Media News
Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Raflis didampingi didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir dan Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris menerima 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang melaksanakan kegiatan kuliah lapangan.

Rombongan mahasiswa tersebut didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati diterima Sekwan Raflis di ruang khusus I DPRD Sumbar . Selasa (4/6/2024).

Dalam sambutannya, Raflis menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap proses legislatif bagi mahasiswa hukum, sebagai calon penerus yang akan berkontribusi dalam bidang hukum dan pemerintahan di masa depan.

"Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai mekanisme kerja DPRD, mulai dari penyusunan hingga pengesahan peraturan daerah. Semoga mahasiswa bisa belajar banyak dari pengalaman ini," ujar Raflis.

Selama kunjungan, mahasiswa berkesempatan untuk mengikuti sesi diskusi mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan. Diskusi ini mencakup berbagai topik, mulai dari proses pembuatan kebijakan, pengawasan pemerintah daerah, hingga peran DPRD dalam pembangunan daerah.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan paparan mengenai jalannya sidang paripurna. Mereka mendapat pemahaman bagaimana anggota dewan berdebat dan berargumen mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika politik dan legislasi di tingkat daerah.

Salah satu mahasiswa menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini. 

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami bisa belajar bagaimana teori yang kami pelajari di kelas diterapkan dalam praktik. Ini sangat memotivasi kami untuk belajar lebih giat lagi," ujarnya.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati yang juga turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. 

"Kami berharap kunjungan ini menjadi salah satu langkah awal bagi mahasiswa untuk lebih memahami dan terlibat aktif dalam proses legislasi serta pengembangan hukum di Indonesia," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program akademik untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai fungsi legislatif dan proses legislasi di tingkat daerah.

Pertemuan ini diakhiri dengan foto bersama antara mahasiswa, dosen, dan Sekretaris DPRD Sumbar beserta jajaran.(**)



 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 PT Semen Padang menerima dua Sertifikat Paten Sederhana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua Paten Sederhana itu masing-masing Metode Pembuatan Seal Akuator Menggunakan Limbah Ban Truk dan Sistem Ventilasi Udara Proses Pada Penggilingan Semen.

Untuk Metode Pembuatan Seal Akuator dengan inventor Sigit Ari Widodo, Fathul Mausil, Doche Delson, Sabrismen, Suruso dan Ibnu Ghufron didaftarkan pada 31 Agustus 2020 dan dikeluarkan pada 21 Mei 2024 dengan nomor Paten: IDS000008085. Kemudian, Sistem Ventilasi Udara Proses dengan Inventor Ujang Friatna, Algazali, Novan Andy Bachtiar, Maman Wahyudi, Sunoto dan Herwin yang didaftarkan pada 22 Juli 2020 dan dikeluarkan pada 17 Mei 2024 dengan nomor Paten: IDS000008032.

Dua sertifikat paten sederhana itu diserahkan Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Slamet Riyadi kepada manajemen PT Semen Padang yang diwakili Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Sumarsono  di Wisma Indarung PT Semen Padang, Senin (3/6/2024).

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengatakan, bersyukur atas keberhasilan perusahaan itu meraih sertifikat paten dari Kementerian Hukum & HAM RI. "Alhamdulillah. Ini merupakan bukti dedikasi dan inovasi berkelanjutan dari tim PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional kami. Kami percaya bahwa paten-paten ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat secara luas," kata Iskandar.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada tim inventor. "Terima kasih juga kepada seluruh tim inventor yang telah berkontribusi dalam pengembangan teknologi ini," katanya.

Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Sumarsono menambahkan, sertifikat paten sederhana yang diterima merupakan karya dari para inovator-inovator insan PT Semen Padang. Manajemen PT Semen Padang sangat mendorong kepada karyawannya untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga hasilnya dapat dipatenkan dengan mandaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual Kemenkumham.

Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya menerima tujuh permohonan Paten dari PT Semen Padang. Tujuh permohonan Paten tersebut berdasarkan Bidang Utama IPC yaitu Mechanical Engineering; Lighting; Heating; weapon; Blasting 1 permohonan, Fixed Constructions satu permohonan, Ferforming Operatins; Transporting 4 permohonan dan Human Necessities 1 permohonan.

"Paten Sederhana yang diserahkan hari ini masa perlindungannya selama 10 tahun. Kepemilikan sertifikat hak paten sangat penting melindungi produk kekayaan intelektual. Namun, di sisi lain juga harus dapat dimanfaatkan untuk keuntungan secara ekonomi. Artinya setelah ada sertifikat paten, ada tindak lanjut terkait dengan pengembangan produk tertentu untuk dipasarkan guna mendatangkan keuntungan ekonomi," kata dia.

Pada 18 Juli 2021, PT Semen Padang juga menerima dua sertifikat paten sederhana dari Kemenkumham, yaitu Wahana Pemijahan & Pembiakan Ikan Bilih dan Peningkatan Kapasitas Aliran Udara Panas ke Boiler Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Industri Semen.(*)

 

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

 Guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti mulai memberlakukan pendaftaran lewat aplikasi mobile JKN.

Lewat aplikasi tersebut, masyarakat ataupun pasien tidak perlu lagi mengantri lama hanya untuk proses pendaftaran.

Plt Direktur RSUD Kepulauan Meranti Muhammad Sardi, Senin (3/6/2024) menjelaskan tata cara pendaftaran via aplikasi tersebut. 

Pertama, masyarakat harus memiliki aplikasi mobile JKN di ponsel (smart phone) yang bisa diunduh lewat google play atau app store. Lalu melakukan pendaftaran dengan data sesuai kartu BPJS masing-masing. 

Kedua, pilih jenis fasilitas kesehatan lalu klik faskes rujukan tingkat lanjut.  

Ketiga, pilih poli tujuan, tanggal daftar serta dokter tujuan, lalu klik simpan.

Keempat, pasien akan mendapatkan nomor antrian lalu klik check in di hari pelayanan. 

"Jika masyarakat atau pasien belum memahami, bisa ditanyakan langsung kepada petugas kami ya g berada di rumah sakit," kata Sardi.

Dijelaskannya lagi, lewat sistem tersebut diharapkan tidak lagi terjadi penumpukan antrian pasien yang harus menunggu lama.

"Dengan begitu tercipta efisiensi proses pelayanan pasien, terutama peserta BPJS. Selain itu, proses verifikasi pasien lebih cepat saat berobat di rumah sakit," terang Sardi.

Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat melakukan peresmian antrian online tersebut memberikan apresiasi kepada UPT RSUD Kepulauan Meranti. Hal itu menurutnya, merupakan terobosan-terobosan yang baru dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan adanya antrian online via mobile JKN ini dapat mempermudah pasien BPJS dalam melakukan proses verifikasi dan registrasi," sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima jabatan Direktur RSUD Meranti dari Asrul Meldi kepada Muhammad Sardi.

"Semoga ke depan UPT RSUD Kepulauan Meranti terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan Plt Direktur mampu mengelola manajemen serta berkolaborasi dengan para medis," harap Bambang. Nina/rls).

 

Lintasmedianews.com , Lampung Timur

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menunjukkan prestasinya dengan Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. di Kantor BPK setempat, Selasa, (14 Mei 2024). 

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat BPK, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Ahmad Basuki dan pejabat Pemkab Lampung Timur.

Kepala BPK Perwakilan Lampung, Masmudi mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah berhasil mempertahankan opini WTP selama enam kali berturut-turut. 

“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Masmudi.

Bupati M Dawam Rahardjo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. 

“Opini WTP ini merupakan hasil kerja sama dan dedikasi seluruh pihak dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Kami akan terus berupaya mempertahankan prestasi ini di masa mendatang,” ungkap Bupati Dawam.

Di akhir perayaannya, Bupati Dawam berharap agar seluruh aparatur pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

“Semoga kita semua dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik,” Harap Bupati Dawam. ( Y.a )

 

JENEPONTO, Lintasmedianews.com

Pimpinan Umum PT. Halilintar News.id, Supriadi Sanusi menerima kunjungan silaturahmi puluhan rekan Jurnalis dari Bantaeng yang tergabung di lembaga Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu.

Puluhan rekan HIJAB tersebut, menggelar kunjungan silaturahmi silaturahmi ke kantor Redaksi media Online/cetak Halilintar news.id tepatnya di jalan Lingkar, Kel.Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Sulsel pada Senin (3/6/2024).

Kedatangan rombongan anggota Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu yang dinahkodai Mudahri itu, di sambut baik oleh Direktur utama Media Halilintarnews.id Supriadi Sanusi.

Setibanya rombongan jurnalis dari Kabupaten Bantaeng itu, bersama dengan Awak Media Jeneopnto melakukan santap siang bersama dengan menikmati nyaman cicipan lauk pauk gantala Jarang alias daging kuda rebus dan ayam kampung bakar.

Ketua HIJAB Bersatu, Mudahri mengatakan, kedatangan kami di kantor media Halilintar news.id bertujuan menjalin Silaturahmi mempererat persaudaraan kepada jajaran Direksi media halilintarnews.id, kata Mudahri.

Selain silaturahmi, kami juga ingin menyaksikan bangunan kantor media halilintar news.id, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Jeneponto, ungkap ketua HIJAB Bersatu.

Setelah kami menyaksikan bangunan tersebut, kami merasa bangga dan bersyukur adanya salah satu Wartawan yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu mampu membangun perusahaan media dan bangunan kantor yang cukup lumayan nampak megah berlantai 3 yang posisinya jantung kota jalan Poros Jeneponto.

Sementara Direktur media Online/Cetak halilintarnews.id Supriadi sanusi dihadapan rombongan HIJAB Bersatu menyampaikan kami mewakili jajaran Direksi mengucapkan selamat datang rekan jurnalis yang tergabung di HIJAB Bersatu kedatangannya di kantor kami, hal ini yang perlu di tingkatkan jalinan silaturahmi dan mempererat persaudaraan, kata Supriadi.

"Kehadiran Himpunan Jurnalis Bantaeng Bersatu perlu dijaga sebagai wadah perkumpulan dari berbagai media Online dan Cetak di wilayah Kabupaten Bantaeng, sebab  diketahui HIJAB Bantaeng Bersatu adalah Lembaga yang pertama terbangun di wilayah Kabupaten Bantaeng," tutur Supriadi yang sering di sapa Krg Awing.

"Saya berharap kepada rekan Jurnalis yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng Bersatu, bekerjalah secara profesional sesuai kode etik Jurnalis dan selalu melaksanakan silaturahmi mempererat persaudaraan agar komunikasi semakin lancar, perkuat kekompakan bila jalan yang benar satu orang rekan jurnalis di cubit semuanya merasakannya," pungkas Direktur media halilintarnews.id.

Rombongan anggota HIJAB Bersatu makan bersama di ruang kantor redaksi sambil merencanakan jadwal silaturahmi selanjutnya.


 


Padang,Lintas Media News
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan.
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa memiliki kedudukan yang vital dalam pembangunan karakter bangsa. Untuk itu, momen peringatan Hari Lahirnya Pancasila bukan hanya ritual tahunan. Tapi sedapat mungkin dijadikan ajang refleksi dan penguatan komitmen anak bangsa terhadap dasar dan nilai-nilai negara yang esensial bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Hal itu yang mencuat dalam Dinamika Publik Radio Padang FM yang menghadirkan narasumber Ketua Badan Kehormatan DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.

Dalam dialog bertema “Relevansi Peringatan Hari Lahir Pancasila Dengan Kekinian” tersebut, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyampaikan bahwa Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan  melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia.

“Pancasila lahir dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar  Bangsa Indonesia sendiri,” ungkap tokoh yang juga Ketua Majelis Pembina PD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar ini.

Melalui dialog itu, Leonardy juga mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika yang merupakan jalan hidup dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku.  Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai- nilai pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

Menurut Leonardy, di masa kini bangsa Indonesia sedang mengalami banyak tantangan meski sudah 26 tahun era reformasi berjalan. Jika diidentifikasi, tantangan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai agama  dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebahagian masyarakat.

Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.  

Selain itu, penegakkan hukum jadi tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat  melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan mampu memberikan teladan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Perlu dilahirkan solusi-solusi terkini yang efektif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut,” tegas pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu.

Solusi pertama yang disampaikan Leonardy adalah dengan menjadikan nilai-nilai agama dan nilai- nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka  memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat. 

Selanjutnya  menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahulukan dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi  dan nepotisme.  Supremasi hukum itu harusnya menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Bisa dilakukan dengan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya, memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggungjawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu  mempersatukan bangsa dan negara.  

Leonardy juga menyampaikan bahwa kedepannya Indonesia akan menyongsong  tahun emas pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 nanti. Saat ini Indonesia mendapatkan hadiah demografi, dimana usia produktif akan lebih besar dari usia nonproduktif (65 tahun keatas), dengan proporsi lebih dari 60%, dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini harus dijadikan motivasi untuk mempersiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang mencintai bangsa.

“100 tahun kemerdekaan Indonesia sangat membutuhkan generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang terampil, dan generasi yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila ini perlu terus disosialisasikan dengan baik kepada generasi yang akan menghadapi tahun emas ini,” imbau Ketua PB Lemkari itu.

Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd menjelaskan tentang penetapan Lahirnya Pancasila berangkat dari pidato Bung Karno yang berfokus pada nilai kebangsaan, internasionalisme atau good humanity, demokrasi, keadilan sosial, serta ketuhanan. Pidato yang disampaikan pada 1 Juni 1945 inilah yang kemudian direspon positif oleh pemimpin bangsa yang melahirkan Piagam Jakarta.

Sependapat dengan yang disampaikan oleh Leonardy, Sufyarma menyampaikan bahwa relevansi setiap sila harus diterjemahkan secara lebih baik. Pertama berkaitan kekuatan spiritual tentang nilai religius. Kedua tentang kemanusiaan atau humanity agar dapat menjaga nilai tersebut. 

“Jadi bukan hanya kemiskinan ekonomi yang perlu diselesaikan, tapi juga kemiskinan spiritual. Sehingga akhlak mulia yang ingin dituju dalam mendidik generasi emas mendatang dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya. 

Relevansi Pancasila dengan kekinian kata Sufyarma dapat diwujudkan dengan kembali menghidupkan mata pelajaran Pancasila untuk pelajar di Indonesia. Hal ini agar nilai-nilai filosofis dan ideologi bangsa tertanam sejak dini. 

“Di perguruan tinggi ada mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa, yaitu mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, serta mata kuliah Agama. Empat mata kuliah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” katanya.

Di akhir dialog tersebut, Leonardy tak lupa mengingatkan tentang “khairunnas anfauhum linnas”. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. “Jadilah orang baik, Indonesia membutuhkan orang baik,” pungkasnya.  (*)

 

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya. Rapat ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya, pada hari Senin, (03/06/24).

Kagiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Dalam penjelasannya Bupati mengugucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota dewan atas kesempatan yang diberikan kepadanya, untuk menyampaikan nota penjelasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

Sebagai pelaksanaan pasal 320 ayat 1 Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU Nomor 2 tahun 2023.

“Seiring dengan ranperda yang telah kami sampaikan disertakan juga laporan keuangan Pemkab Dharmasraya tahun 2023 yang telah diperiksa BPK perwakilan Sumbar. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, mlaporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan per-31 desember 2023. Laporan tersebut adalah Opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini sudah didapat yang kesembilan kalinya,” ungkap Bupati.

Dengan disampaikannya Ranperda pertanggungjawaban ini ke hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan, maka berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Dan telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 menyatakan bahwa rancangan perda tentang pertanggungjawabab pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Serta rangkaian dari mekanisme dan tahapan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

“Sebagaimana yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya, melalui rapat Badan Musyawarah, kiranya ranperda ini dapat dibahas guna menghasilkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.

Bupati juga menjelaskan atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya selama tahun anggaran 2023. Dijabarkan dalam struktur APBD sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah, target sebesar telah direalisasikan 99,54 persen. Belanja daerah 94,83 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun anggaran 2023 terealisasi 105,23 persen. Sedangkan rincian PAD antara lain, pajak daerah dari terealalisasi sebesar 99.33 persen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas diberikannya kesempatan pada kami untuk menyampaikan nota ini. Dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2023. Serta yang terlibat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan member manfaat bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Bupati.(elda)

 

Padang, lintasmedianews.com

 Ir. Suharti, MA, Ph.D., Sekjend Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) meresmikan Gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (3/6/2024). 

Sekjend Kemdikbud Ristek Suharti berharap gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan  akan menjadi jantungnya UNP bahkan akan mampu pula menjadi tempat munculnya inovasi-inovasi baru dari mahasiswa UNP.

"Disini di gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan menjadi tempat bertemunya Sivitas Akademik UNP, disini dosen dan mahasiswa mencari ilmu dan disinilah diharapkan munculnya inovasi-inovasi. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat diskusi mahasiswa, tempat menyelesaikan tugas, dan bahas isu-isu terkini," ungkap Suharti

Sejalan dengan hal tersebut jug dilaksanakan penandatanganan Prasasti serta serah terima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Kemdikbud RI.

Sedangkan Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D  mengungkapkan gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan ini memiliki luas 11.100 meter persegi itu dibagun pada tahun 2023. Gedung ini terdiri dari enam lantai, masing-masing lantai memiliki luas 1.800 meter persegi.

"Gedung ini merupakan jantungnya universitas karena disinilah berkumpul sumber belajar walaupun dalam perjalanannya gedung ini kita bangun hampir 2 tahun," terangnya.(Irwan Rais)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.