Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Lintasmedianews.com

Plt. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumbar, Hidayatul Irwan mengatakan bahwa berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sumatera Barat yang diterima hari ini (17/5), sebanyak 14 orang korban Banjir Bandang di Sumatera Barat masih dinyatakan hilang. 

Satu orang korban hilang merupakan warga Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sementara itu 13 orang lainnya ialah warga Kabupaten Tanah Datar. 

Menyikapi kondisi tersebut, lanjut Hidayat, 10 orang Relawan PMI diturunkan dan bergabung bersama tim evakuasi TNI, Pol Air, Basarnas serta Masyarakat untuk melakukan pencarian korban yang hilang.

“Ada 3 tim yang bertugas untuk evakuasi hari ini, 2 tim di Agam, satunya lagi di Tanah Datar,” jelas Hidayat. 

Selain personil, PMI juga menyiapkan Mobil Ambulance untuk membantu jalannya proses evakuasi. “Kita belum mendapatkan laporan apakah sudah ada yang ditemukan. Semoga pencarian hari ini membuahkan hasil,” ujarnya.

Noval, salah satu relawan yang tergabung dalam tim evakuasi PMI di Kabupaten Agam melaporkan bahwa saat ini tim evakuasi fokus melakukan pencarian korban S (60) dihilir sungai Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Agam. 

Berdasarkan laporan yang diterima dari keluarga korban, kuat dugaan korban hilang disekitaran  sungai dan pemukiman Masjid di Jorong Galuang tersebut. Untuk memaksimalkan pencarian, 35 orang relawan gabungan evakuasi dibagi menjadi 2 tim untuk pencarian di dua titik.

“Satu tim menyisir hilir sungai, satu tim lagi mencari disekitara Masjid Jorong Galuang,” terang Noval. Hingga malam ini tim evakuasi masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban s (60), dan proses pencarian korban dilanjutkan esok hari tutupnya.


Solok. Lintasmedianews.com 

Bupati Solok diwakili Sekda Medison, S. Sos, M. Si menghadiri Bimtek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Manajemen Proyek Bagi PA, KPA, PPK, Dan PPTK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (15/4).

Tampak menghadiri Asisten III Editiawarman, Kepala OPD, PA, KPA, PPK, PPTK masing masing OPD, Narasumber Dr. Des Indri Phantony ST, MPPM, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Medison mengatakan agenda ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi para pengguna atau pengelola anggaran di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

“Kita juga telah melaksanakan pada awal tahun telah melakukan pembekalan sekaligus sertifikasi bagi seluruh PA, akan terus konsisten untuk terus meningkatkan kompetensi para aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah,”ujarnya.

Medison berharap dengan adanya bimtek ini, proses pengadaan barang / jasa di kabupaten solok dapat meningkat dalam segi kualitas dan semakin minim kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.( karta)

PEKANBARU LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai bentuk sinergitas antar Kepala Daerah, KPK dan Pimpinan Instansi dan lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Riau Tahun 2024. Rakor di digelar di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Kamis (16/5/2024). 

Menghadiri kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menyatakan Pemkab Kepulauan Meranti sangat berkomitmen dan mendukung setiap upaya untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

Menurutnya, Pemkab Kepulauan Meranti terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk meminimalkan potensi korupsi baik dengan cara preventif maupun melalui edukasi. 

H Asmar juga meminta kepada seluruh OPD di Meranti untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan serta melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik dan benar. 

"OPD bekerjalah sesuai aturan, yang sudah berhati-hati saja masih ada yang tersandung, apalagi yang tidak berhati-hati, jangan main-main,” ungkap Plt Bupati Asmar usai Rakor dengan KPK. 

Sebelumnya, Deputi Koordinator Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Wijanarko, usai membuka acara secara resmi memaparkan capaian program Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 masing masing Kabupaten/Kota di wilayah Riau, dan berharap dilakukan optimalisasi di tahun-tahun mendatang. 

Adapun Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Teguh Narutomo menuturkan bahwa ada hal sangat signifikan yang harus dilakukan pemerintah daerah bukan hanya pengumpulan dokumen saja tetapi bisa memberi bukti kondisi faktual. Dengan begitu sangat diperlukan sinergitas kuat. 

“Sedemikiannya bahwa semua capaian ini bisa diperoleh adalah kuncinya sinergi kita bersama. Mari kita berbenah dan rapikan semua tata kelola pemerintah daerah minimal dari terkait administrasi. Oleh karena itu apa yang diperoleh dalam pencapaian indikator kita akan lihat faktualnya,” kata Teguh.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto MT, dalam sambutannya turut megingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan di daerah. 

"Saya harap seluruh kepala daerah dapat bekerjasama dengan penegak hukum, minta supervisi di setiap kegiatan, itu penting sekali dilakukan supaya sinergitas dapat terus dicapai dan meminimalisir permasalahan," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto menyampaikan saat ini beberapa OPD di Pemkab Kepulauan Meranti telah menyesuaikan kapasitas dan partisipasinya dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) sehingga dari sisi penilaian dirasa telah optimal. 

"Tahun 2024 ini indeks SPI Pemkab Meranti sudah mencapai target nasional, namun belum mencapai target provinsi, oleh karena itu kita akan terus melakukan pembenahan dan optimalisasi," jelasnya. 

Sekda Bambang juga berharap kedepan pihaknya dapat terus meningkatkan penilaian MCP melalui beberapa komponen yang akan di intervensi. 

"Harapannya agar kita dapat meningkatkan penilaian MCP, khususnya melakukan perubahan dan  mengintervensi beberapa komponennya. Kita akan fokus dari sisi perencanaan dan penganggarannya karena penilaian itu harus dilakukan tepat waktu sehingga mampu memenuhi target nasional dan target provinsi," jelasnya. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Korsupgah Wilayah Satu Edi Suriyanto, Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Kakawil BPN Nurhadi Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Jariyatna, Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau Imanul Hakim serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. 

Sementara itu dari Pemkab Kepulauan Meranti hadir Inspektur Daerah Rawelly Anelia, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs Irmansyah, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah, Susanti, Kabag Prokopim Alfian, Kabag Umum Tarmizi, dan sejumlah pejabat lainnya. 

RILIS KEMANUSIAAN

PALANG MERAH INDONESIA

Provinsi Sumatera Barat


Lintasmedianews.com

Prihatin atas kejadian yang menimpa Sumatera Barat saat ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyerahkan donasi dari Masyarakat Bengkulu senilai 200 juta rupiah. 

Donasi tersebut disalurkan melalui PMI Provinsi Sumatera Barat senilai 100 juta rupiah, Kamis (16/5) dan kepada Pemerintah Kabupaten Agam dengan jumlah yang sama.

Ia terbang langsung dari Bengkulu ke Padang, sejak Rabu (15/5) untuk memantau situasi bencana Banjir Bandang di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua dan Kecamtan IV Koto, Kabupaten Agam.

Didampingi Wakil Sekretaris PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan, Gubernur Bengkulu bersama Kalaksa BPBD Bengkulu mengunjungi lokasi pengungsian warga yang berada di posko utama dan posko PMI, Kabupaten Agam.

"Kami turut berduka cita atas bencana yang dialami oleh masyarakat Sumbar. Bantuan ini adalah donasi dari masyarakat Bengkulu melalui Buku Rekening Bengkulu Peduli," ucap Rohidin Mersyah.

Sejak hari pertama terjadinya bencana di Sumbar, Pemerintah Bengkulu langsung mengambil sikap dengan menggalang donasi. Ia bersyukur dapat mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat. 


“Kita juga dibantu PMI Sumbar untuk dapat menuju lokasi bencana. Terimakasih PMI yang selalu bergerak cepat untuk membantu masyarakat,” tutur Gubernur Bengkulu yang juga merupakan Pelindung PMI Provinsi Bengkulu.

Wakil Sekretaris PMI Sumbar, Hidayatul Irwan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Gubernur dan masyarakat Bengkulu terhadap musibah yang menimpa Masyarakat Sumatera Barat. Kepercayaan Gubernur Bengkulu menjadi amanah untuk PMI sebagai penyalur bantuan kemanusiaan. 

“Untuk Donasi yang disalurkan kepada PMI, akan kita koordinasikan untuk masyarakat yang terdampak di Agam dan juga Tanah Datar melalui PMI Kabupaten Agam dan PMI Kabupaten Tanah Datar,” terang Hidayat.

Dikatakan Hidayat, PMI Sumbar memang membuka saluran bantuan (penggalangan donasi) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Donasi dapat berupa dana maupun bantuan barang.

Donasi yang terhimpun, akan disalurkan kepada masyarakat di beberapa  daerah yang terdampak, sesuai dengan data kebutuhan yang dihimpun oleh Tim Operasi TDB PMI dan koordinasi dengan pemerintah setempat. “Bagi masyarakat yang ingin berdonasi, kami siap bantu salurkan niat baiknya,” tutup Hidayat.


Padang,Lintas Media News
Prihatin atas kejadian yang menimpa Sumatera Barat saat ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyerahkan donasi dari Masyarakat Bengkulu senilai 200 juta rupiah. 

Donasi tersebut disalurkan melalui PMI Provinsi Sumatera Barat senilai 100 juta rupiah, Kamis (16/5/2024) dan kepada Pemerintah Kabupaten Agam dengan jumlah yang sama.

Ia terbang langsung dari Bengkulu ke Padang, sejak Rabu (15/5) untuk memantau situasi bencana Banjir Bandang di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua dan Kecamtan IV Koto, Kabupaten Agam.

Didampingi Wakil Sekretaris PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan, Gubernur Bengkulu bersama Kalaksa BPBD Bengkulu mengunjungi lokasi pengungsian warga yang berada di posko utama dan posko PMI, Kabupaten Agam.

 
"Kami turut berduka cita atas bencana yang dialami oleh masyarakat Sumbar. Bantuan ini adalah donasi dari masyarakat Bengkulu melalui Buku Rekening Bengkulu Peduli," ucap Rohidin Mersyah.

Sejak hari pertama terjadinya bencana di Sumbar, Pemerintah Bengkulu langsung mengambil sikap dengan menggalang donasi. Ia bersyukur dapat mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat. 

“Kita juga dibantu PMI Sumbar untuk dapat menuju lokasi bencana. Terimakasih PMI yang selalu bergerak cepat untuk membantu masyarakat,” tutur Gubernur Bengkulu yang juga merupakan Pelindung PMI Provinsi Bengkulu.

Wakil Sekretaris PMI Sumbar, Hidayatul Irwan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Gubernur dan masyarakat Bengkulu terhadap musibah yang menimpa Masyarakat Sumatera Barat. Kepercayaan Gubernur Bengkulu menjadi amanah untuk PMI sebagai penyalur bantuan kemanusiaan. 

“Untuk Donasi yang disalurkan kepada PMI, akan kita koordinasikan untuk masyarakat yang terdampak di Agam dan juga Tanah Datar melalui PMI Kabupaten Agam dan PMI Kabupaten Tanah Datar,” terang Hidayat.

Dikatakan Hidayat, PMI Sumbar memang membuka saluran bantuan (penggalangan donasi) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Donasi dapat berupa dana maupun bantuan barang.

Donasi yang terhimpun, akan disalurkan kepada masyarakat di beberapa  daerah yang terdampak, sesuai dengan data kebutuhan yang dihimpun oleh Tim Operasi TDB PMI dan koordinasi dengan pemerintah setempat. “Bagi masyarakat yang ingin berdonasi, kami siap bantu salurkan niat baiknya,” tutup Hidayat.(Rel)

Agam.Lintasmedia.com

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melantik 80 orang Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK) Se Kabupaten Agam .di Balairong rumas Dinas  Bupati Agam.16 Mei 2024.

Kegiatan ini di hadiri Bupati Agam yg di wakili oleh Staf Ahli  Bidang Pemerintahan.Fauzi.Ketua Bawaslu Agam.Suhendra.Forkopimda Agam .serta undangan lain nya.

Ketua KPU Agam.Herman Susilo mengatakan.80 orang anggota PPK yg di lantik ini di oleh 5 orang per Kecamatan yg akan bertugas di 16 Kecamtan .dalam pemilihan Kepala Daerah .Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati th 2024 yg akan di laksanakan pada rabu 27 Nofember mendatang.

Dari kompisisi anggota PPK yg di lantik ini masih di dominasi oleh anggota PPK pada Pemilu kemaren dan di tambah dg anggota yg baru.

Tahapan Pilkada yg kita hadang hanya mempunyai waktu cuma 7 bulan.jadi kita tekankan kepada anggota PPK saat ini kita harus siap sepenuh waktu.dengan komitmen dan integritas yg tinggi dalam menghadang Pilkada mendatang.

 Tak lp ucapan bela sungkawa untukvsalahvseaorangvmantan Anggota PPK dr Kamang Magek yg menjadi korban longsor sepulang dr Wawancara pada 13 mei kemaren .semoga almarhum bisa beristirahat dg tenang dan husnul khotimah.

PADANG,Lintas Media News
Selain ke Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, PT Semen Padang juga mengirim relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi bencana banjir bandang lahar dingin yang turut melanda Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Relawan dari anak usaha SIG itu sudah berada di 2x11 Kayu Tanam sehari pasca-bencana banjir bandang Sabtu (11/5/2024) malam. 

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis di Padang, Rabu (15/5/2024) mengatakan, PT Semen Padang melalui relawan TRC Semen Padang terus membantu SAR Gabungan dalam melakukan pencarian korban yang masih hilang, dan membantu proses pemulihan warga pasca bencana warga pasca terjadinya bencana. Ada dua tim yang dikirim. Tim pertama dikirim sehari-pasca bencana.

“Tim yang kita turunkan berada di Tanah Datar, Agam dan Padang Pariaman. Untuk tim pertama yang kami kirim pada Minggu kemarin, sudah 4 hari di lokasi bencana dan mereka dikirim ke dua lokasi terdampak, ke Tanah Datar dan ke Kayu Tanam, Padang Pariaman. Kemudian tim kedua yang terdiri dari relawan dan tim medis, kami kirim pada Selasa kemarin. Jumlah relawan yang kami kirim sebanyak 33 orang, termasuk tim medis,” kata Iskandar Z Lubis.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Dedi M Siddiq menambahkan, selain membantu SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban yang dilaporkan masih hilang dan mendistribusikan bantuan ke lokasi pengusian, relawan yang dikirim juga diminta untuk mendirikan dapur umum. Karena sampai sekarang ini, dapur umum untuk korban terdampak bencana masih terbatas. 
"Dapur umum itu didirikan di Kantor Wali Nagari Limo Kaum. Setiap harinya, dapur umum tersebut melayani sedikitnya 150 paket nasi untuk para korban bencana," kata Dedi M Siddiq yang sebelumnya, turut ikut mendampingi relawan TRC Semen Padang dan tim medis ke lokasi bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar.

Di samping itu, katanya melanjutkan, relawan juga diminta untuk melakukan trauma healing kepada anak-anak korban bencana, dan membantu tim medis dari Semen Padang Hospital yang dikirim perusahaan dalam melayani pemeriksaan kesehatan korban. "Pelayanan medis dilakukan di Nagari Panti. Di sana, sebanyak 28 korban telah diperiksa kesehatannya dan ditemukan berbagai keluhan kesehatan seperti diare, gatal-gatal, dan batuk," ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator TRC Semen Padang Marsudi menambahkan, di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, relawan TRC Semen Padang yang berjumlah 5 orang turut terlibat bersama SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban banjir bandang lahar dingin yang masih dilaporkan hilang. Namun, pencarian yang dimulai sejak Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB itu, terpaksa dihentikan pada pukul 14.00 WIB, karena cuaca buruk. 

"Pencarian korban hilang kami lakukan dengan menyisiri Sungai Batang Anai sejauh 1,3 km. Karena hujan lebat, pencarian terpaksa dihentikan. Besok, pencarian akan kembali kami lakukan. Selama berada di lokasi bencana banjir bandang lahar dingin di Kayu Tanam, kami pun terus aktif untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya SAR gabungan," kata Marsudi.

Sementara itu di Tanah Datar, relawan TRC Semen Padang Mendra Asril menyebut, untuk pencarian korban yang dilaporkan hilang, relawan TRC Semen Padang bersama SAR Gabungan melakukan pencarian di kawasan Rambatan sampai Panti. Pencarian dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. "Di sana, ada 3 orang korban dilaporkan masih hilang," ujarnya.

Selanjutnya untuk pendistribusian air bersih, dilakukan oleh dua unit Water Truck yang dikirim PT Semen Padang, dan pembersihan fasilitas umum dilakukan di Simpang Manunggal, Nagari Limo Kaum. "Untuk hari ini, sudah ada sekitar 8000 liter air bersih yang telah disalurkan. Pendistribusian air bersih juga dilakukan di Nagari Limo Kaum," katanya.(*)


PADANG,Lintas Media News
Inspektorat Bawaslu melakukan kunjungan pra-riview anggaran hibah untuk Pemilihan serentak 2024,ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang juga dihadiri Bawaslu kabupaten dan kota se-Sunatera Barat, Kamis (16/5/2024). 

Inspektorat Bawaslu RI telah hadir sehari sebelumnya, untuk membahas dana hibah Bawaslu Provinsi Sumbar yang menyesuaikan dengan aturan hibah yang telah dikeluarkan Ketua Bawaslu.

Pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran hibah yang menjadi temuan di Pilkada sebelumnya, agar  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) berhati-hati dalam pencairan dan pelaksanaan kegiatan.

Acara pra-review dibuka Kabag Administrasi Mafral, yang akrab dipanggil Babe  menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan  untuk menjadi bahan dan perhatian, terkait penggunaan dana hibah sehingga tidak menjadi temuan dikemudian hari. 

"Mari kita simak bersama penjelasan dari Inspektorat Bawaslu RI, agar dalam penggunaan anggaran hibah bisa dilaksanakan tanpa ada masalah dikemudian hari," tutur Mafral. 

Kedatangan Inspektor Wilayah 3 Bawaslu RI yang di gawangi Puput  dan rombongan, dalam rangka memberikan rambu-rambu yang menjadi pedoman PPK dan BPP dalam menjalankan pengelolaan anggaran hibah sesuai peruntukan dan aturannya.

Hadir bersama dalam kegiatan ini Kabag Hukum, Humas, Datin selaku PPK dana hibah Bawaslu Sumbar, Kasek,korsek kabupaten dan kota, selalu PPK daerahnya,juga BPP dan staf perencanaannya. 

Pada kesempatan tersebut, Inspektorat Bawaslu RI Puput mengatakan, beberapa temuan berulang sering terjadi di penggunaan dana hibah,bsehingga perlu menjadi perhatian khusus jangan sampai terjadi untuk Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota di daerah ini. 

"Sering sekali temuan dalam penggunaan dana hibah, sehingga Sumbar dan semua daerahnya harus berhati-hati, sehingga tidak terjadi dan terulang lagi," ulas Puput. 

Dalam kegiatan juga diadakan simulasi, sebagai sampel beberapa RAB hibah kabupaten/kota sebagai pedoman. 

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pengelolaan dana hibah yang diamanatkan kepada Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/kota se-Sumbar dilaksanakan sesuai aturan main dengan mengedepankan efektif dan efisien.

"Mari kita pergunakan anggaran sesuai dengan ketentuan berlaku, dan berpedoman pada pada efektif dan efesiensi penggunaan anggaran," tutup Puput.(*)

MERANTI LINTASMEDIAMEWS.COM

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai menggelar Bimtek dan Pelatihan Penyusunan DTH/RTH dalam Rangka Percepatan Penyampaian BAR Pajak-Pajak Pusat sebagai Syarat Salur DBH Pajak.

Kegiatan itu dibuka oleh Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Sudandri Jauzah, Rabu (15/5/2024) di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo dan para narasumber yang hadir memberikan ilmunya," kata Sudandri.

Dijelaskannya, bimtek itu bertujuan meningkatkan akurasi data penerimaan dan penyetoran pajak pusat ke rekening kas umum negara (RKUN). Hal itu dalam rangka persiapan penyusunan berita acara rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan KPPN dan KPP.

"Berita acara rekonsiliasi tersebut sebagai syarat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan, yang disalurkan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja pemerintah daerah berupa berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat dimaksud," terangnya.

Untuk itu dia mengharapkan para peserta bimtek dan pelatihan untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik dan serius.

"Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan secara detail terkait pengisian DTH/RTH dari narasumber yang memang ahli di bidangnya demi pelaporan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan," harap Sudandri.

Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo menyampaikan, bersama tim KP2KP Selatpanjang bersilaturahmi serta memberikan bimbingan berupa materi pengisian kertas kerja berita acara rekonsiliasi.

"Materi ini nantinya akan dibawakan oleh tim KPP Pratama Bengkalis dan juga dari BPKAD dan KPPN Dumai. Tujuannya agar kita lebih memahami secara komprehensif terkait pengisian berita acara rekonsiliasi ini, dengan harapan bisa segera terselesaikan di bulan Juni semua transaksinya," sebut Teguh Hadi.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan dalam berbagai kategori kepada OPD di lingkungan Pemkab Meranti.

Kategori OPD paling lengkap dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, diberikan kepada Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi.

Kategori OPD paling tepat waktu dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, di berikan kepada BPKAD, Dinas pendidikan dan Sekretariat DPRD.

Kategori OPD paling kooperatif dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, diberikan kepada Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Sosial.

Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala OPD, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan undangan serta peserta bimtek. (Nina/rls).





JAKARTA,Lintas Media News
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2023 DPRD Sumbar akan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur pada tahun-tahun sebelumnya (2019 – 2022-red). 

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumbar 
Desrio Putra mengatakan.Evaluasi pelaksanaan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun-tahun sebelumnya             ( 2019 – 2022 ) akan dilakukan dalam pembahasan LKPJ tahun 2023 sehingga bisa dilihat bagaimana dampak yang  diberikan.

"Upaya ini dilakukan untuk lebih memperbaiki jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Desrio saat konsultasi dengan Direktorat
Fasilitasi Kepala Daerah DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) kementerian dalam negeri (Kemendagri) di Kemendagri RI, Senin (13/5/2024). 

Di dalam pertemuan tersebut, Desrio selaku ketua pansus  berharap kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2023 dapat lebih meningkat dan fungsi pengawasan dapat lebih optimal. Terkait rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh kepala perlu dilakukan apakah DPRD bisa menggunakan hak interpretasi agar pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan maksimal. 
Menurut Desrio,dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah, DPRD akan fokus dalam fungsi pengawasan "bahkan" kewenangan itu diberikan sangat luas. Untuk itu penyatuan frekuensi dalam melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis sangat diperlukan. Termasuk mengambil langkah-langkah dalam menyatakan sikap terhadap LKPJ Kepala Daerah. 

Dalam capain kinerja yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan OPD dalam buku LKPJ bisa jadi berbeda dengan pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.  Cantumkan itu  lebih banyak dalam bentuk makro dan capaian secara umum, sedangkan dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih cenderung melihat permasalahan secara lebih detail.Jelas Desrio.

" Hal itu harus menjadi perhatian seluruh pihak termasuk Pemprov agar bisa tercapainya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, " tegasnya.

Pada pertemuan itu Pansus LKPJ Kepala Daerah Sumbar 2024 disambut oleh Direktorat FKDH Wilayah I Sumatera Eka  Sastra, tidak hanya itu Pansus LKPJ juga didampingi unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar, Indra Dt Rajo Lelo dan Suwirpen Suib. 

Eka Sastra mengatakan jika rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Kepala Daerah tidak ada progres, maka harus dikoordinasikan dengan komisi. Masa kerja Pansus selama enam bulan, maka pamanggilan OPD harus dilakukan denga mengorek apa yang harus menjadi perhatian sebagai bahan rekomendasi.

"Sorotan-Sorotan itu harus ditindaklanjuti dengan komisi-komisi terkait untuk mengawal progres yang ada," katanya.

Dengan adanya LKPJ DPRD bisa memonitor kinerja kepada daerah.  Sejatinya LKPJ adalah bahan perbaikan kenirja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik. Menurutnya PP13 tahun 2019, semua harus berjalan sesuai koridor.(*)

Solok . Lintasmedianews.com 

Kominfo. Bupati Solok Epyardi Asda beserta tim peduli bencana yang tergabung dalam Solok Super Team (SST) mengirimkan bantuan untuk para korban bencana banjir bandang (galodo) di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (15/05/2024). Sebelumnya Epyardi Asda ikut membantu di Kabupaten Agam dengan menurunkan ekskavator dan bantuan lainnya.

Bantuan berupa ekskavator milik Pemerintah Kabupaten Solok serta dari Baznas sebesar Rp 25 Juta dan bantuan dari Korpri sebanyak 100 paket sembako.

Sedangkan bantuan dari bupati secara pribadi juga mendirikan dapur umum, selimut, pakaian ganti, kain sarung serta bantuan logistik lainnya dan menyerahkannya ke posko-posko yang ada di sekitar kawasan pengungsian.

Bupati Solok bersama tim kemudian berkunjung ke posko utama Rumah Dinas Bupati Tanah Datar (Indojalito). 

Di lokasi itu Epyardi Asda langsung bertemu dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis serta Bupati Tanah Datar Eka Putra.

Epyardi yang dikenal tegas dan peduli kepada warga langsung berdiskusi dengan Suhartoyo dan Dwikorita.

Di depan Gubernur Mahyeldi, Epyardi menanyakan langsung bagaimana penanganan bencana dan survei puncak Gunung Marapi.

“Sebagai kepala daerah dan di wilayah kami juga ada gunung berapi yakni Gunung Talang maka saya ingin secara jelas bagaimana dan apa penanganan pasca bencana ini. Dan untuk Marapi ini saya berharap kita semua juga melihat langsung bagaimana kondisi puncak Marapi itu, jangan-jangan nanti masih ada sisa material lahar dingin yang mengancam warga kita di bawah kaki bukit,”ujarnya.

Epyardi, minta kepada BMKG untuk menjelaskan terkait cuaca yang mempengaruhi Sumbar khususnya daerah yang bedekatan dengan gunung dan perbukitan seperti Kabupaten Solok.

“Kami minta arahan dan penjelasan langsung kepala BNPB dan BMKG, memang penjelasan ini yang kami butuhkan. Kordinasi yang cepat sehingga kami kepala daerah tahu apa yang mesti dilakukan. Salah satu contoh tadi ada solusi dengan relokasi,”tuturnya. 

Bupati Solok Juga turut menyampaikan laporan dan keluhan masyarakat Kabupaten Agam korban yang sebelumnya telah ia kunjungi.

“Kemarin saya telah datang ke tanah Agam, dan di situ masyarakat melaporkan bahwa mereka sudah takut untuk tinggal kembali di daerah itu, dan ini yang ingin kita carikan solusinya, karena menjadi traumatik bagi mereka,” ucapnya.

“Tadi malam kami mendapatkan musibah yang luar biasa dan menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang ada di Kabupaten Solok menuju Solok Selatan,” ucap Epyardi menambahkan.

Lebih lanjut, ia juga ingin mengajak Kepala BNPB Letjen Suharyono untuk ikut melihat kondisi yang ada di sana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, bahwa akan segera menyalurkan aneka bantuan bahan pokok, serta bantuan lainnya yang masih dibutuhkan masyarakat pengungsi.

Suharyanto, juga meminta kepada pemerintah daerah, agar memberikan data yang lebih terperinci, terutama kebutuhan tambahan yang diperlukan masyarakat.

“Seperti yang ditanyakan pak Bupati Solok, kalau ada yang trauma itu ada baiknya untuk kita rekolasi ke lahan yang baru seperti yang sudah kami lakukan di Lumajang. Dan soal bagaimana puncak Gunung Marapi itu nanti pak bupati dan semua pihak bisa berkordinasi dengan KESDM dan Geologi,”ucapnya.

Ia juga menjelaskan, untuk masyarakat yang terdampak ini ada namanya dana ngontrak, jumlahnya sebesar Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK) selama satu bulan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan agar pemerintah daerah juga menyiagakan petugas pengawas sungai melibatkan pemuka masyarakat ataupun dari aparat kepolisian dan TNI.

“Ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan pak Bupati Solok itu memang perlu dicek lokasi puncak gunung itu dengan melibatkan ahlinya seperti geologi. Dan kami juga sampaikan untuk Kabupaten Solok cuacanya masuk kategori waspada dalam beberapa waktu hari ke depan dengan intensitas hujan lebat,”ucapnya.

Selanjutnya kata Dwi, diharapkan ke depan pemerintah daerah mempunyai petugas pengawasan sungai, sehingga pertanda awal terjadinya bencana sudah bisa dideteksi, petugasnya bisa dari masyarakat ataupun anggota polisi dan TNI.

Sedangkan Anggota DPR RI Jon Kenedi Aziz berharap agar penanganan dan bantuan untuk bencana di Sumatera Barat ini bisa segera di realisasikan dengan cepat,

"Kami berharap semoga realisasi bantuan segera dilakukan, tadi sudah kita sampaikan ke mitra kerja Kementerian Sosial, kita harapkan juga ada bantuan dari mitra Kemensos tersebut.

Terakhir Bupati Solok secara langsung menyerahkan bantuan Baznas kepada Bupati Tanah Datar, dan menyalurkan bantuan pribadinya. Selanjutnya ada bantuan dari Korpri Kabupaten Solok ke posko-posko pengungsian para korban bencana. (karta)

Solok Lintasmedianews.com 

Sekda Medison Ikuti Rakor Pembahasan Tindak Lanjut Potensi Perolehan Tanah HPL Badan Bank Tanah di Kabupaten Solok, Rabu (15/5/2024), bertempat di Ruang Kerja Sekda Kab.Solok.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Sekda Kab Solok Medison, S.Sos, M.Si, Kepala DPRKPP Kab Solok ( daring) beserta jajaran, Kepala Kantor BPN Kab Solok, Kabag SDA Setda Kab Solok Anthony Saliza.

Badan Bank Tanah dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Kantor Pertanahan yang telah menindaklanjuti putusan dari Menteri ATR/BPN terkait dengan penguasaan tanah yang terkait dengan HGU (Hak Guna Usaha).

“Video Conference (Vidcon) kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pemerintah Kabupaten Solok ke Badan Bank Tanah (BBT) beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

Dikatakannya, Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.

Berdasarkan Keputusan Menteri HPL BBT akan digunakan untuk peningkatan ekonomi berkeadilan bagi masyarakat dengan pemberiaan sertifikat untuk perumahan akan diberikan HGB (hak guna bangunan) dan untuk pertanian akan diberikan Hak Pakai.

“Kami minta kepada pihak terkait agar memberikan rincian data terkait tanah yang akan dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Solok nantinya akan ada kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Medison dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Bupati Solok melalui kami, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Bank Tanah terhadap tugas yang telah dilaksanakan dengan baik.

Di Kabupaten Solok tanah-tanah yang bersifat ex-HGU ini banyak yang tidak memiliki kejelasan, karena dikuasi atau dikelola oleh pihak yang tidak bertanggungjawa.

“Permintaan kami kepada DPRKPP Kab Solok, untuk menangani permasalahan ini secara serius agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Pada hari ini Bapak bupati sangat bangga dan gembira karena kita sudah mendapat kepastian terkait HGU Ex PT. Krakatau Lima Sejati karena lokasinya sangat berdekatan dengan Kantor Bupati Solok,” kata medison.

Lebih lanjut Medison mengatakan, langkah yang dilakukan terhadap HGU Ex PT.Krakatau Lima Sejati ini adalah langkah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pemkab Solok juga telah mengajukan permohonan HPL terkait pengelolaan menjadi aset Pemkab Solok sekitar 200 Hektar tanah, yang akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

“Harapan kami kedepan untuk Badan Bank Tanah agar selalu mendukung dan membantu Pemkab Solok dalam penanganan masalah tanah ini. Terkait dengan Permohonan Lapas dan Universitas untuk penggunaan lahan, agar secepatnya mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah selanjutnya dari Badan Bank Tanah dan Kanwil ATR/BPN, dengan pendekatan kepada masyarakat penggarap lahan tsb di lokasi. Untuk Provinsi Sumatera Barat kita Kabupaten Solok termasuk yang pertama mendapatkan SK pendayagunaan tanah ex HGU dari menteri yang bekerjasama dengan bank tanah serta mempelopori reforma agraria,” tutupnya. (karta)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.