Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang,Lintas Media News Kabupaten Padang Pariaman kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada saat upacara peringatan hari pendidikan nasional dan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024, Kabupaten Padang Pariaman meraih penghargaan sebagai Kabupaten terbaik tiga dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun anggaran 2023, Klasifikasi Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat,

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh  Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R. Rilis di lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, pada Kamis,02/Mei/2024,

Sekda Rudy Repenaldi Rilis menyebutkan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di berbagai sektor,

" Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung upaya kami penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman," imbuhnya.
Ditambahkannya, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Padang Pariaman terus berbenah dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Diharapkan prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan, 

Ia juga  mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal dan memuaskan masyarakat,

Diketahui penghargaan SPM ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada daerah yang telah mencapai standar minimal pelayanan publik di berbagai sektor seperti

sektor bidang pendidikan,

sektor bidang kesehatan,

sektor bidang infrastruktur,

penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kemendagri.(*)



Padang,Lintas Media News
Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raflis didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi Syahrir,menerima kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jum’at (3/4/2024) di ruangan khusus 1 DPRD Sumbar .

Wakil ketua Komisi III DPRD Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan,kunjungannya ke DPRD Sumbar dalam rangka konsultasi terkait infrastruktur guna mendapatkan masukan untuk diaplikasikan nanti di daerah Kepri. 

Menurut Nyanyang kondisi infrastruktur, pembangunan dan lingkungan hidup di Kepulauan Riau memang dinilai sudah bagus,namun demikian untuk kedepannya perlu ditingkatkan.

“Kami ingin mendapat masukan dari DPRD Sumbar tentang pembangunan infrastruktur untuk diterapkan di daerah kami Kepri,” ujar Nyanyang.

Kepada rombongan,Sekwan Raflis mengucapkan terimakasih kepada anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang telah berkunjung ke DPRD Sumatera Barat.

Raflis berharap kunjungan tersebut dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan koordinasi dan harmonisasi.

“Terima kasih atas kunjungan DPRD Kepri, semoga dengan kunjungan ini silaturrahmi dan koordinasi dapat lebih ditingkatkan,” ujar Sekwan Raflis.(**)




Bukittinggi,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sunbar) Supardi mengatakan.
Filantropi bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Filantropi yang erat dengan budaya Minangkabau yang suka memberi dan membantu perlu diefektifkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat menjadi narasumber acara Pertemuan Filantropi Angkatan II Kota Payakumbuh yang digelar 30 Maret hingga 2 Mei lalu di Bukittinggi.

Supardi menegaskan amat banyak persoalan yang harus segera diselesaikan di Sumbar, termasuk pula Payakumbuh. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun partisipasi aktif masyarakat.

Ia memaparkan tingkat kriminalitas di Payakumbuh naik dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan data kepolisian.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Payakumbuh berada pada rangking delapan dari 19 kabupaten/ kota di Sumbar.

“Sementara kalau di kategori kota, Payakumbuh berada di bilai rendah. Yakni nomor lima dari total tujuh kota di Sumbar,” ujarnya.

Supardi memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini berada di urutan kelima dari total 10 provinsi di Sumatera. Secara umum capaian Tahun 2023 ini meningkat dibanding dua tahun lalu dimana Sumbar berada di urutan ke delapan.

“Namun ini masih rendah jika dibanding dengan rata-rata pertumbuhan nasional, yang berada di angka lima persen,” katanya.

Bahkan itu juga berada di bawah target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar yang seharusnya 4,8 atau 4,9.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi Sumbar akan bisa terus merosot jika tak ada terobosan. Termasuk akan semakin turun jika tol di Sumbar tak kunjung usai. Sumbar akan semakin tertinggal dibanding daerah-daerah yang sudah terhubung tol sepetti Lampung, Riau, Medan dan provinsi lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi Sumbar, termasuk Payakumbuh erat kaitannya dengan perdagangan dan ini membutuhkan persaingan kemudahan transportasi serta distribusi, jika ada tol tentu lebih mudah. Ini sebuah keharusan,” katanya.

Persoalan lainnya di Payakumbuh yakni tingginya tingkat pengangguran. Payakumbih berada di nomor tiga dengan jumlah pengangguran terbanyak dibanding kota-kota lainnya di Sumbar.

“Ini persoalan yang harus diselesaikan, penagngguran, kemiskinan itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial. Ini menjadi PR ke depan,” katanya.

Selain itu, permasalah judi online juga sudah mengkhwatirkan karena telah menjadi candu. Banyak mahasiswa, termasuk mahasiswa asal Payakumbuh yang tersangkut biaya pendidikan karena judi online.

Bahkan berdasarkan data pemerintah pusat, penggunaan narkoba di area pedesaan, Sumbar tergolong daerah terbanyak dan itu tertinggi ada di Payakumbuh.

Belum lagi maraknya anak sekolah menghirup lem. Padahal, menurut Supardi dampaknya lebih cepat merusak ketimbang narkoba.

Supardi berharap lembaga seperti filantropi bisa jadi motor penggerak yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Termasuk kehadiran tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, bundo kandung penting dalam filantropi.

“Pertemuan dan bimtek filantopi ini semoga menjadi salah satu usaha kita dalam mengubah daerah, terutama Kota Payakumbuh. Semoga pertemuan filantropi ini bisa menjadi persiapan dan gerakan kita untuk perbaikan,” katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Sumbar, Rumainur mengatakan acara ini memang menjadi salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan tercipta peningkatan wawasan pengviat filantropi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. (*)

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA

 Dalam rangka meningkatkan kemampuan personil dalam bidang menembak serta untuk mendapatkan sertifikat bagi pemegang Senjata Api (Senpi).

Polres Dharmasraya gelar latihan menembak yang digelar di lapangan tembak Sarja Arya Racana Polres Dharmasraya, Kamis, (02/05/2024).

Para pemegang senpi, terutama Satuan Opsnal. Seperti Satuan Reskrim, Satuan Narkoba dan Satuan Intelkam diberikan penilaian oleh Instruktur dari SPN Padang Besi Polda Sumbar, Kompol Aliman. Dan anggota dengan sasaran tembak berjarak 15 M.

Kegiatan yang dikoordinir oleh Kabag SDM Polres Dharmasraya dihadiri langsung oleh Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan.

Diikuti oleh para Pejabat Utama, para Kasat, para Kapolsek, dan para perwira di jajaran Polres Dharmasraya

Selain mengasah kemampuan menembak, anggota polisi dituntut untuk siap siaga dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Oleh karena itu anggota dituntut memahami aturan yang ada. Sehingga bisa mengaplikasikan penggunaan senjata secara tepat dan benar.

“Pada kegiatan tersebut para peserta dibekali dengan lima butir peluru dan senjata api yang digunakan dianjurkan milik masing-masing peserta. Bagi mereka yang belum tepat sasaran diberikan kesempatan untuk mengulang kembali,” Pungkas Kapolres. (elda)

Padang Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Solok kembali menerima anugerah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Ini merupakan opini WTP ke-8 kali secara berturut yang diraih oleh Pemko Solok.

Anugerah itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Arif Agus kepada Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dan Ketua DPRD Kota Solok, Hj.Nurnisma Di Aula BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jum'at (03/05/24).

Penyerahan itu bersamaan dengan Pemerintah Kabupaten Agam. Turut hadir, Sekretaris Dewan Kota Solok, Zulfahmi, Inspektur Kota Solok, Kenfilka, Kepala BKD Kota Solok, Novirna Hendayani, Kakan Kesbangpol Kota Solok, Eni Suryani.

Dari BPK turut hadir, Kepala Sub Auditorat Sumbar I, Nofemris, Kepaaa Sub Auditorat Sumbar II, Ali Thoyibi, serta pengendali teknis, Vivi Lunedi Basyrudin dan Tri Estiningsih.

Wako Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala BPK Perwakilan sumbar dan jajaran yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dan Alhamdulillah Kota Solok kembali meraih predikat WTP.

Selanjutnya, ini merupakan tugas dan tanggung jawabg kami untuk menjaga serta mempertahankan Opini WTP ini untuk tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus, mengucapkan selamat kepada Pemko Solok dan Pemkab Agam yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada hari ini serta bersama mendapat Opini WTP. 

Ia mengingatkan, yang paling penting dari opini WTP ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan karena itu merupakan tolak ukur. “Sebagus apapun LHP harus dibarengi dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20,” jelasnya.

Terima kasih atas kerja sama dari pemerintah daerah dan DPRD di Kota Solok dan Kabupaten Agam, sehingga tugas dapat kita jalankan dengan baik. Semoga ke depan pengelolaan keuangan akan menjadi semakin baik.

Lebih lanjut, menurutnya masih ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan yang masih perlu diperbaiki. Pada para Pemerintah daerah diharapkan untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Laporan sesuai Dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Adapun, pemeriksaan tersebut meliputi laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan  pemeriksaan kinerja.( T/K)


Agam lintasmedianews.com

Setelah mengantongi dan memiliki Legalitas yang jelas dengan telah di terima nya SK dari Kecamatan Matur.pada hari Kamis.2Mei 2024.Forum Anak Nagari Matur ( FANM).siap memberi warna baru untuk kemajuan Kecamatan Matur yang lebih baik untuk kedepan nya.berdiri nya FANM bukan hanya sebagai wacana .namun akan di mulai dengan kerja nyata.

Hal ini di sampaikan oleh Hendra Firmanto.St Rajo Mudo salah seorang Dewan Pembina dalam organisasi tersebut melalui HP selulernya .Jum'at .3/4-24).

Di sampaikan Forum ini di didirikan atas atensi dari Pemuka .Tokoh dan Pemuda.serta  masyarakat Kecamatan Matur.  

"Hal ini dapat terlaksana. dalam rangka meningkatkan. mengembangkan keterpaduan, kebersamaan dan perpanjangan tangan perantau Matua melalui Badan Koordinasi Matua Saiyo (BKMS) untuk percepatan sumber daya manusia, ekonomi serta menanggulangi berbagai permasalahan sosial di Matua dan berdasarkan rapat tokoh Matua lintas daerah Indonesia, lahirlah Forum Anak Nagari Matua yang disingkat FANM". ujarnya

Di jelaskan.ntuk memulai debut awal Forum Anak Nagari Matua mengantongi legalitas Surat Keputusan Camat Matur, dengan struktur kepengurusan, 

Ketua: Hidayat. St. Rajo Endah, Sekretaris: Ir. Nazmiardi. St. Bagindo, Bendahara: Hendrianto. Dt. Pangulu Bandaro Basa. 

Sedangkan Dewan Pelindung, Camat Matur, Wali Nagari Matua Hilia, Wali Nagari Matua Mudiak, Wali Nagari Parik Panjang dan Badan Koordinasi Matua Saiyo (BKMS). 

Dewan Penasehat: Ir. Armadiyan. R. St. Rajo Sikumbang, H. Jhonfrita Iskandar. SE. 

Dewan Pembina: DR. Firdaus. ST., MT., Khatib Bandaro, Hendra Firmanto. St. Rajo Mudo, Moch. Abdi. SE., MM., St. Pangeran. 

Dengan struktur standar ini Forum Anak Nagari Matua (FANM) akan terus berbenah sambil jalan melengkapi dan menyisip struktur organisasi yang kurang yang berasal dari anak Nagari tiga Nagari Matua yakni, Nagari Matua Hilia, Nagari Matua Mudiak, Nagari Parik Panjang. (Lili.)




Batusangkar,Lintas Media News
Sebanyak 35 calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar hasil Pemilu 2024 ditetapkan. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tersebut dilaksanakan KPU Tanah Datar dalam Rapat Pleno Terbuka.

“Alhamdulillah, malam ini kita selesai menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pemberitahuan kepada calon terpilih tersebut melalui parpol masing-masing,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Tanah Datar, Gusriyono, usai rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih, di Hotel Emersia, Batusangkar, Kamis (2/5) malam.

Selanjutnya, kata Gusriyono, sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

“Namun sebelum disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi,” tuturnya.
Dilanjutkannya, tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut, wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

“Bila calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud, maka nama yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam penyampaian calon terpilih nantinya,” ungkap Gusriyono.

Daftar calon terpilih anggota DPRD Tanah Datar yang ditetapkan, Dapil 1 yaitu Nofrizal (PAN), Indra Gunalan (PKB), Wendri Aswil (PDI P), Darius Dt Bandaro Putiah (Demokrat), Jonnedi (Gerindra), Nurzal (PKS), Noviandri (Nasdem), Asrul Jusan (Hanura), Donal Martin (Golkar).

Sedangkan Dapil 2 terdiri dari Wel Ahmad (Demokrat), Adrijinil Simabura (Nasdem), Herman Sugiarto (Golkar), Agus Tofik (PPP), Jamal Ismail (PKS), Kamrita (Gerindra), Felly Endra (PAN), dan Herri Wildani (UMMAT).

Selanjutnya Dapil 3, Dedi Irawan (Golkar), Adrison Dt Parpatiah (Golkar), Saidani (PKS), Mulyani (Gerindra), Syafril (Demokrat), Zulhadi Dt Ikoto (PPP), Junaidi Dt Rajo Mangkuto (Nasdem), Benny Remon (PAN), serta Yonnarlis (PKB).

Kemudian, calon terpilih Dapil 4, Anton Yondra (Golkar), Yalpema Jurin (PPP), Nurhamdi Zahari Dt I M Nan Bapayuang Ameh (Demokrat), Khairul Abdi (Nasdem), Masnefi (UMMAT), Adib Fadhil (PKS), Surva Hutri (Gerindra), Zaipul Imra (PKB), dan Iswandi Putra (PAN).

Rapat pleno terbuka KPU Tanah Datar tersebut juga dihadiri oleh Asisten I, Ketua DPRD, Forkopimda,  Parpol dan Bawaslu. (RLS)

Agam .Lintasmedianesw.com

UPPA Polres Agam kembali mengamankan seorang pelaku cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Kecamatan. Lubuk Basung Kabupaten Agam. ( 30/4/24).

Pelaku yang berinisial AC .38  merupakan seorang Pegawai Negri sipil (Guru) , warga Lubuk Basung Kabupaten. Agam.di amankankarena telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anak berumur 15 tahun yang masih ada hubungan keluarga dengan istrinya sendiri.

Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat, S.H.,S.I.K di dampingi Kasat Resktrim AKP.Efrian Mustaqim Batiti.S.T.K. S.I.K.melalui staf Humas Polres Agam membenarkan hal tersebut. 

"Perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelaku "AC" ini terungkap berkat adanya laporan dari keluarga korban kepada pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024.

"Setelah menerima laporan tersebut, kami langsung menurunkan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan, guna memastikan benar atau tidaknya terjadi satu tidak pidana"

"Setelah barang bukti dan saksi-saksi kami dapatkan, Pelaku AC langsung kami panggil untuk dimintai keterangan diruangan Unit PPA Polres Agam".dan mengakui perbuatan durjana tersebut telah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 10 

"Pelaku melakukan perbuatanya secara berulang ulang semenjak dari anak tersebut duduk di kelas 1 SMP hingga terahir di tanggal 28 Desember 2023".

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Pelaku AC sudah kami naikkan statusnya sebagai tersangka, dan saat ini pelaku AC juga telah kami tahan di Rutan Mapolres Agam".

"Atas perbuatan pelaku ini akan kami jerat dengan pasal 81 ayat (2) jo pasal 76E jo 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016. tentang perlindungan anak".

(Lili).

PADANG LINTASMEDIANEWS.COM

Bantuan senilai Rp17 juta yang terdiri dari 20 memori kapasitas 8 Gb dan 20 Solid State Drive (SSD) berkapasitas 512 Gb, diserahkan PT Semen Padang usai Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 yang digelar di Lapangan Upacara Bendera SMK Semen Padang, Kamis (2/5/2025).

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis mengatakan bahwa bantuan memori dan SSD untuk Laboratorium SMK Semen Padang ini merupakan bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan. 

PT Semen Padang sebagai anak perusahaan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, senantiasa berkomitmen untuk menjalankan kegiatan TJSL berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Kegiatan dari TJSL itu pun, berlandaskan 4 pilar, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. "Nah, bantuan berupa memori dan SSD untuk perawatan dan perbaikan komputer di Laboratorium SMK Semen Padang ini merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan dari pilar sosial," kata Iskandar.

Sementara itu, Staf TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Edi Fahrizal menambahkan, bantuan memori dan SSD untuk perawatan dan perbaikan komputer ini dapat menunjang aktivitas belajar dan mengajar di SMK Semen Padang, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar berbasis komputer.

"Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas Laboratorim Komputer SMK Semen Padang yang merupakan sekolah vokasi yang berada di bawah naungan Yayasan Igasar Semen Padang. Kami di Semen Padang, siap mendukung kelancaran proses belajar mengajar di SMK Semen Padang," kata Edi Fahrizal. 

Ketua Yayasan Igasar Semen Padang, Abdul Hakim Lubis, mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan perawatan dan perbaikan komputer untuk mendukung kinerja di Laboratorium Komputer SMK Semen Padang.

"Kami atas nama Yayasan Igasar Semen Padang mengucapkan terima kasih kepada manajemen Semen Padang. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas belajar mengajar berbasis komputer di Laboratorium Komputer SMK Semen Padang," katanya.

PT Semen Padang, sebutnya, telah banyak memberikan bantuan untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Igasar Semen Padang. Baik bantuan berupa dana, maupun program seperti beasiswa yang telah dirasakan manfaatnya oleh banyak siswa/siswi, dan program magang bagi alumni SMK Semen Padang.

Kemudian yang lebih membanggakan sekali, kata dia, adalah Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) tahun 2024 yang berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang. "Dimana, dari 25 orang yang diterima kuliah di Politeknik Negeri Padang, 10 orang diantaranya merupakan alumni SMK Semen Padang," ujarnya.

Kepala SMK Semen Padang, Gusriadi mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti sekali bagi SMK Semen Padang, berhubung perkembangan teknologi dan kebutuhan di dalam pembelajaran berbasis komputer mewajibkan SMK Semen Padang untuk meningkatkan spesifikasi komputer yang ada di laboratorium komputer.

Alasannya, selain untuk mendukung proses pembelajaran berbasis komputer, SMK Semen Padang setiap tahunnya juga melaksanakan ujian online di sekolah, yaitu Assessment Nasional Berbasis Komputer yang dilakukan setiap tahun di awal Juli untuk siswa kelas XI, dan Asessment Minat Bangkat untuk siswa kelas XII.

"Jadi dengan adanya bantuan ini, komputer di laboratorium kami sudah sangat mumpuni untuk mengakses jaringan internet. Karena, kami mengupgrade Hardisk Drive (HDD) menjadi SSD. Kemudian, memori di komputer yang awalnya 4 Gb, diupgrade ke 12 Gb dengan menambah memori 8 Gb," pungkas Gusriadi.(*)

Solok Lintasmedianews.com 

Kalau ada pertanyaan, "Siapa kepala daerah di Sumatera Barat yang berpihak kepada buruh?", satu nama yang teringat secara otomatis ialah Epyardi Asda, Bupati Solok. 

Pembelaannya terhadap 101 buruh di salah satu perusahaan air minum di Kabupaten Solok pada November 2022 viral di media sosial. Suatu ketika ia mendatangi kantor perusahaan air minum tersebut dan marah-marah di sana untuk membela masyarakatnya yang dipecat.

Dalam kasus pemecatan buruh tersebut, Epyardi sudah benar membela 101 buruh itu. Mereka hanya berdemonstrasi sesuai dengan pemintaan dan harapan mereka. Karena menyampaikan pendapat seperti berdemo merupakan hak buruh dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. 

Epyardi terenyuh mendengar kabar tersebut. Bagaimanapun, Epyardi berasal dari kalangan bawah seperti buruh itu. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya kusir bendi, ibunya buruh tani. 

Ia pun juga pernah menjadi buruh, yakni anak buah kapal, di Singapura. Sebagai orang yang pernah hidup susah, Epyardi tahu apa yang dirasakan 101 buruh yang dipecat itu. Mereka merupakan tulang punggung bagi keluarga. Bagaimana cara mereka menghidupi keluarga setelah mereka dipecat? Padahal, mereka hanya menuntut hak mereka, yaitu honor lembur, tetapi dipecat. Mereka saja menuntut kenaikan honor lembur karena merasa honor yang ada tidak cukup, apalagi dipecat.

Karena itu, Epyardi tidak setuju terhadap pemecatan tersebut dan mendesak pihak perusahaan untuk mencabut keputusan pemecatan itu.

"Mereka yang di-PHK itu adalah masyarakat kita, masyarakat Sumbar yang butuh pekerjaan dalam menyambung hidup keluarganya. Tidak seharusnya mereka di-PHK," kata Epyardi waktu itu.

Dikatakannya, ia paham dengan kondisi buruh karena ia juga seorang pekerja dahulunya. Bahkan sebelum menjadi pengusaha ia banyak mengecap asam garam kehidupan sebagai buruh.

"Saya paham,bagaimana buruh dan juga paham bagaimana bagi pengusaha. Karena saya juga pengusaha,"ujarnya.

Selain karena pernah senasib dengan buruh dan menjadi buruh,  Epyardi merupakan pemilik sejumlah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari seribu buruh. 

Karena itu, ia tahu bahwa buruh seharusnya diperlakukan secara baik sebagai manusia dan pekerja, serta disejahterakan, bukan hanya diperas keringatnya untuk keuntungan perusahaan.

Bertepatan dengan 1 Mei, yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, sudah seharusnya pemilik perusahaan atau pihak yang mempekerjakan orang agar memperlakukan buruh secara baik, seperti menggajinya dengan layak dan tepat waktu.

Selain itu, bertepatan dengan Hari Buruh ini pula, sudah selayaknya pemimpin mengenal buruh dan peduli terhadap buruh untuk memperjuangkan nasib buruh, seperti Epyardi Asda. 

Dalam kasus 101 buruh yang dipecat itu, satu-satunya kepala daerah di Sumatera Barat yang membela pekerja tersebut hanyalah Epyardi. Ia dengan lantang membela buruh.

Solidaritas sesama buruh merupakan kekuatan buruh. Itulah motivasi Epyardi membela buruh. Maka, sudah selayaknya buruh mendukung buruh. Karena itu pula, Mari dukung orang yang berasal dari buruh untuk menjadi pemimpin, karena hanya orang yang pernah menjadi buruhlah yang juga memahami nasib dan perjuangan buruh. (Karta)


Padang,Lintas Media News
Kasubdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar AKBP Zulkagdr berharap media mengambil peran dalam memasivekan  Pilkada setengah 27 November 2024.

"Pilkada beda dengan Pemilu, potensi sangat rawan, aparat keamanan sudah memetakan potensi kerawanan  itu, target jelang, hari sampai penetapan kepala daerah terpilih tekad kami Kamtibmas harus utama,"ujar AKBP Zulkafde, Jumat 3/5-2024 di Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Basko Padang. 

Pada Pemilu Legislatif kata AKBP Zulkafde mengakui kondisi Sumbar sangat kondusif. 

"Selain kerja terukur Polri dan TNI juga peran media di Sumbar yang memberikan pemberitaan ke masyarakat tanpa tendensius dan provokatif, "ujar AKBP Zulkafde. 

FGD digelar bertajuk Peran Awak Media dalam Mensukseskan Pilkada Serentak 2024 menghadirkan dua narasumber yaitu Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Anies dan Ketua DWP Sumbar Novrianto,  dengan moderator Ipda Aldi Putra. 
Novrianto menekankan di FGD ini, objektifitas awak media harga mati. 
"Media benar dan baik tidak akan cawe-cawe pada Pilkada terkait pemberitaan tidak berlandaskan kaidah jurnalistik. Tak ada media di Sumbar karena berita nya buat sibuk AKBP Zulkafde," ujar Novrianto.
Firdaus Abie pada paparannya menekankan bahwa harus ada pagar api antara awak media  massa dengan media sosial, jangan dicampur aduk. 

"Awal media massa ini ada UU nya yaitu UU 40 tahun 1999 tentang Pers, tugas dan rambu-rambu nya tegas di UU itu berita berimbang dan memenuhi kaidah jurnalistik, ada kode etik jurnalistik yang dipatuhi semua awak media massa, beda kami dengan pegiat media sosial, tak ada kode etik tentang informasi di media sosial,"ujar Firdaus Abie. 

Peran media massa kata Firdaus Abie untuk sukseskan Pilkada jelas tetap di garis tengah tidak berpihak dan mengedepankan pemberitaan sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 

"Kalau media sosial maka yang harus dipatuhinya UU Informasi Transaksi Elektronik," ujar Firdaus Abie. (***)

Padang, Lintas Media News
Sekretaris DPW PKS Sumatera Barat (Sumbar) Rahmat Saleh menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan gagasan dan ide, bukan hanya sosoknya, dalam Pilkada 2024.

"Kita tidak lagi berbicara orang, tapi sistemnya. Jangan dilihat lagi subjeknya atau orangnya, melainkan objeknya, bagaimana ide, gagasan dan manajemennya," ujar Rahmat dalam Diskusi Publik 'Status Quo atau Perubahan' yang digelar oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumbar di V-Coffee, Kota Padang, Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, perubahan adalah kunci kemajuan suatu daerah. "Keberhasilan pembangunan suatu daerah itu pastinya dari perubahan. Perubahan itu ada setiap waktu, kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada peningkatan dalam kepemimpinan," jelas Rahmat.

Rahmat mengakui bahwa kepemimpinan Mahyeldi-Audy telah menunjukkan beberapa peningkatan dalam berbagai sektor. "Kita harus jujur, bahwa sejak dilantik, Mahyeldi-Audy sudah mendapatkan beberapa pencapaian, semisal kemarin, kita Indeks Pembangunan Manusia atau IPM nomor rangking 6 nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga baik," kata Rahmat.

Namun, ia juga memahami bahwa masih ada kekurangan dalam kepemimpinan Mahyeldi-Audy. "Mungkin ada beberapa sektor yang masih kurang maksimal, tapi itu punya faktor tersendiri. Tapi, jangan tidak dinilai keberhasilannya," sebut Rahmat.

Salah satu kelebihan kepemimpinan Mahyeldi-Audy menurut Rahmat adalah keharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernurnya. "Harmonisasi hubungan antara Gubernur dan Wagub itu menjadi faktor untuk keberhasilan, untuk membangun tim, mustahil bisa membangun networking kalau keakuran kepala daerah tidak bagus," kata Rahmat.

Rahmat berharap masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, ide, dan gagasannya, bukan hanya sosoknya. "Kita berharap masyarakat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak. Bagaimana ide dan gagasannya, sekali lagi, objeknya, bukan lagi tentang subjek," harap Rahmat.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.