Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melihat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup jadi perhatian khusus, meski tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 masih dalam kategori sedang. Bahkan untuk pengawasan di konten medsos, Bawaslu Jateng membentuk relawan siber di 35 kabupaten dan kota.

"Memang, netralitas ASN cukup jadi perhatian khusus kita. Namun secara keseluruhan, suasana masih terlihat kondusif. Tingkat kerawanan pemilu di Jateng masuk kategori sedang," ucap Sosiawan, Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Datin Bawaslu Jawa Tengah saat menerima rombongan Jurnalis Kawal Pemilu Anti Hoaks dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Bawaslu Jateng, Jln. Pampadayan, Semarang, Selasa (28/11/2023). 

Dikatakan Sosiawan, dari keseluruhan tahapan kampanye Pemilu serentak 2024, tahapan yang paling krusial dalam pemilu adalah tahapan masa kampanye. Meskipun di hari pertama kampanye, kondisinya masih terlihat aman dan kondusif. 

"Hari ini, Selasa, 28 November, yang merupakan hari pertama masa kampanye, suasana masih kondusif. Moga kondisi ini tetap berlangsung hingga selesai tahapan pemilu," jelas Sosiawan dalam silaturahmi yang dihadiri Kepala Bagian Prokopim Setdaprov Sumbar, Budi Arif dan staf, Ketua JPS Adrian Tuswandi serta belasan jurnalis Sumbar. 

Terkait dengan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Sosiawan menyampaikan bahwa sebelum memasuki masa kampanye ini, Bawaslu Jateng telah banyak menertibkan  baliho-baliho caleg yang melanggar aturan, seperti berisi ajakan dan sebagainya. 

"Selain itu, penertiban juga dilakukan OPD terkait dan Satpol PP, dengan mengacu Perda Ketertiban Umum," ungkapnya. 

Khusus dalam pengawasan dan pemantauan kampanye di media sosial (medsos), lanjut Sosiawan, maka Bawaslu telah membentuk Tim Relawan Siber di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 

"Para relawan ini juga kita didik menjadi konten kreator, sekaligus jadi penyejuk dan pendamai berbagai potensi konflik yang ada di lapangan. Jadi tugasnya multifungsi. Mereka tidak saja berasal dari perorangan, tapi juga dari organisasi-organisasi yang ada," pungkas Sosiawan. 

Sebelumnya Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) yang juga koordinator Jurnalis Kawal Demokrasi Anti Hoaks, Berani Hoaks, Hook Saja, menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam upaya memberi penguatan pada jurnalis Sumbar, terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Apalagi, Jawa Tengah dianggap menjadi titik perhatian masyarakat Indonesia karena ada tua tokoh yang jadi peserta Pilpres 2024. 

"Karena itu kita pilih Jateng untuk melakukan studi Tiru ini, dalam upaya mensukseskan pesta demokrasi yang damai tanpa Hoaks," ucap Adrian. 

Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Kabag Prokopim Setdaprov Sumbar didampingi Ketua JPS Adrian Tuswandi, Penasehat JPS, Novrianto Ucok dan lainnya. (rel)

Padang Pariaman, Lintas Media, Kesbangpol Padang Pariaman mengelar Rapat Koordinasi Penanganan Komflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman. 

Dalam hal ini di hadiri Polres Kota dan Polres Kabupaten Padang Pariaman, Damdim 03 08, dan dari Kejaksaan,(yang mewakilinya) instansi tersebut sekali gus pemberi materi di kegiatan tersebut

dan dihadiri para segenap undangan, acara berlangsung  pada Senin (27/11)di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung. 

guna diadakan rapat koordinasi tersebut untuk mencarikan solusi atas komflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta menyamakan persepsi antara OPD, tentang isu komflik Sosial bagi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yg di sampaikan oleh kepala Kesbangpol Jon Eka Putra. 

Demikian juga hal komflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Padang Pariaman, bahkan ada yang sampai ke ranah hukum, namun dibalik itu kita carikan solusinya, mugkin bisa selesaikan dengan cara sederhana, contohnya dirundingkan secara kekeluargaan, ugkap penegak hukum dari wilayah kepolisian

Begitu juga dengan pihak Kejaksaan yang ikut memberikan paparan seputar perlindungan hukum untuk menyelesaikan komflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat, tidak semua permasalahan harus dibawa ke tanah hukum, bisa di selesaikan oleh kejaksaan melalui joratijastis ugkap penegak hukum Kejaksaan. 

Ditengah tahun politik yang sebentar lagi akan digelar perhelatan Nasional, diantaranya Adanya  Pemilihan Caleg Legislatif, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan Presiden (Pilpres), adanya keterbatasan PNS dilarang ikut serta dan campur tangan dalam dukung mendukung masing Paslon yang ikut dalam perhelatan Nasional tersebut, siapa yang melanggar akan di kenakan sangsi, Dan beliau menyampaikan beberapa komflik yang terjadi ditengah wilayah Kabupaten Padang Pariaman, alhamdulillah semua kita carikan penyelesainnya. 

Namun demikian Syahrul syah mewakilan Dandim Pariaman menghimbau kepada lapisan yang serta stek holder dijajaran Pemerintahan, konsep sangat sederhana mari kita ciptakan kondisi yang aman taat dan patuhi peraturan yang telah ditentukan, demi NKRI yang kita cintai ini kata beliau. Kita sukseskan pembagunan di segala bidang imbuhnya. 

Usai penyampai materi dari penegak hukum tersebut, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar sosialisai penangan komflik sosial ditengah masyarakat, acara kita pending karena masuk waktu isoma. 

Usai Isoma, dilanjutkan  pertemuan dengan Bupati Suhatri Bur, wejangan ini sesuai dengan UU no 7 tentang arahan

 penangan komflik sosial bahwa kita di Padang Pariaman ada beberapa komflik sosial yang harus di selesaikan,

Adanya perselisihan antara kaum, antara niniak mamak dan keponakan,  komflik bukan adanya perlawanan, namun adanya komflik menahan ego,  Padang Pariaman sangat menjunjung kebersamaan. Komflik itu adalah hal yang biasa, sebab kita punya  beberapa organisai untuk  bisa menjembatani sekiranya ada kendala, mari libatkan ormas² lainnya,  ado forum nianiak mamak, yang harus bisa menjembatani sweta membantu menyelesaikan komflik tersebut. 

Keterlambatan bukanlah suatu halangan yang di sengaja, namun ada agenda daerah yang harus dilaksanakan namun tidak bisa wakailkan ujar Bupati Suhatri Bur dalam membuka sosialisasi penanganan Komflik tersebut, secara  resmi beliau membuka dan mengucapkan Alhamdulillah sekaligus menutup acara tersebut. (Len)

Selama 2023 produktifitas kinerja DPRD Sumbar meningkat dimana telah menorehkan beberapa prestasi kinerja salah satunya telah menetapkan 8 Ranperda, 4 Ranperda Inisiatif, 1 Ranperda usulan Pemprov dan 3 Perda Komulatif Terbuka. Dan dari 8 ranpeda,  6 telah ditetapkan jadi Perda.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangam Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi Syahrir.SH.MM dalam rapat tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dilingkup Sekretariat Dewan diruang Kerja Sub Bagian Humas, Publikasi, Protokol dan Perpustakaan Set.DPRD Sumbar, Senin (27/11/2023). 

Kabag Persidangan mengatakan 4 Ranperda Inisiatif  2 dari Komisi II, masing-masing 1 dari Komisi I, dan IV. Perda no 3 tahun 2023 Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Sumatera  Barat, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Tanah Ulayat dan Perda no 4 tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebencanaan.

"Sementara Ranperda Tanah Ulayat dan Ranperda Perhutanan Sosial sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar sudah dalam pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri, menunggu nomor registrasi," Zardi.

Zardi juga katakan, 4 perda usulan pemprov yang telah ditetap DPRD Sumbar,  Perda Ekonomi Kreatif, dan 3 Perda komulatif terbuka,  Perda Pertanggungjawaban APBD 2022, Perda Perobahan APBD 2023 dan Perda APBD 2024. 

"Produktifitas 8 buah Perda dan peraturan perundang-undangan ini tentunya bagian tidak terpisahkan dari peningkatan kinerja DPRD Sumbar dimana tahun 2023 lebih baik dari  tahun 2022 yang hanya melahirkan 3 perda komulatif terbuka saja," katanya. 

Untuk tahun 2024 Zardi juga ungkapkan, sesuai Surat Keputusan DPRD Sumbar, no 19/SB/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Perda provinsi Sumbar tahun 2024 menyatakan 9 usulan Ranperda Baru ( 5 ranperda dari pemerintah daerah, 4 ranperda insiatif DPRD) serta 6 Ranperda luncuran propemperda tahun 2023. 

"6 Ranperda luncuran tahun 2023 antara lain, Ranperda Pengelolaan Sampah, Ranperda Perubahan atas Perda no 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan terbatas, Ranperda Perubahan ketiga atas Perda No 8 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum, Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran di daerah dan Ranperda Mutu Pelayanan Kesehatan," jelasnya.

Zardi juga menyampaikan pada tahun 2023 telah banyak hal yang ditelah toreh dan dliakukan dalam kegiatan kedewanan maupun kegiatan kinerja pelayanan dan fasilitasi sekretariat DPRD Sumbar. 

"Juara 1 keterbukaan informasi publik OPD 2023, Juara 4 Inovasi 2023, masuk 10 besar Tinarbuka 2023. Meningkatkan fasilitasi kunjungan tamu, baik dari DPRD provinsi dan kabupaten tetangga maupun kunjungan, mahasiswa, siswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya. Ada penambahan 5 inovasi baru termasuk kerjasama dengan Perpustakaan Nasional," ungkapnya. 

Kepada Tim Kreatifitas PPID Set.DPRD Sumbar Zardi sampaikan arahan pimpinan, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Sumbar. 

"Kita perlu melakukan penyampaian laporan aktifitas kinerja selama tahun 2023, berupa data-data informasi yang akurat sesuai peran, fungsi dan pelayanan fasilitasi di sekretariat DPRD Sumbar kepada publik dan masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan data-data informasi pelaporan  produktifitas kinerja DPRD Sumbar dapat kita tayangkan kepada publik pertengahan Desember 2023 ini," pintanya. 

Rapat tim PPID ini merupakan bagian dari aktifitas evaluasi  dan monitoring penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik di DPRD Sumbar. 

(Humas DPRD Sumbar)

Anggota komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat asal pemilihan Pasaman-Pasaman Barat dari Fraksi PDI-P Syamsul Bahri, kembali temui masyarakat untuk lakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Sabtu (25/11/2023) di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.

Dalam kegaiatan tersebut, Syamsul Bahri didampingi Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Holtikultura Sumbar diwakili Kepala UPT Syofyandri, Camat Rao Selatan diwakili Sekcam, Endri Anto, SAg, Kelompok Tani, serta Tokoh Masyarakat setempat.

Pada saat Sosialisasi Syamsul Bahri mengatakan, kalau ia sangat berharap petani memahami betapa pentingnya lahan pertanian untuk menyangga ketahanan pangan di Pasaman barat khususnya dan Sumatera Barat umumnya. 

"Saya sangat berharap pada kita semua, dengan mengikuti sosialisasi peraturan daerah ini bisa memahami berapa pentingnya lahan pertanian, sebagai penyangga ketahan pangan di Pasaman dan juga Sumatera Barat, yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,"ucap Syamsul Bahri.

Dia juga menambahkan, agar peserta sosialisasi mampu menerapkan peraturan daerah ini, selanjutnya bisa menyampaikan pada masyarkat lainnya, sehingga bisa memahami serta melaksankannya untuk kepentingan banyak orang.

"Saya berharap kita bisa memahami dan menjalankannya sehingga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, dalam upaya mempertahankan lahan pertanian pangan, demi keberlangsungan hidup dan kehidupan," tambahnya. 

Sosialisasi yang berlangsung sangat humanis tersebut diisi dengan tanya-jawab antara masyarakat dengan Syamsul Bahri, salah seorang peserta Ridwan mempertanyakan apakah semua aturan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. 

Syamsul Bahri dengan tersenyum dan tegas menjawab, lahan pertanian tanaman pangan tentunya amat bermanfaat untuk orang banyak, karena menyangkut pengelolaan pertanian dalam menghasilkan pangan. 

Sekaitan dengan acara, camat yang hadir dalam sosilisai Perda juga mengucapkan terimakasih pada Syamsul Bahri yang sudah memberikan berbagai pencerahan pada masyarakatnya, dan berharap agar bisa melakukan dalam waktu berbeda. 

"Kita berharap pak Syamsul Bahri bisa melakukan sosialisasi berbagai peraturan daerah secara berkelanjutan, sehingga kami mendapatkan berbagai pencerahan, apa lagi beliau sangat memiliki responship tinggi terhadap masukan dan aspirasi masyarakat selama ini, saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga,"tutupnya(***)

KPID Sumatera Barat raih penghargaan  pada Malam Anugerah KPI Pusat 2023 dalam kategori KPI Inovatif dan Kolaboratif. 

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan perdana kepada KPI Daerah atas jasa dan kontribusi dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar, serta mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyiaran di daerah. Penghargaan diserahkan pada Malam Anugerah KPI 2023 di Ayana Midplaza Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 10-11 Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2023 malam.

KPID Sumatera Barat dinilai aktif dan mampu menjalankan menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya dengan cara inovatif dan kolaboratif . Tidak hanya KPID Sumbar ada 9 KPI daerah lainnya yang juga mendapatkan anugerah diantaranya Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, dan D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini Ketua KPI Daerah Sumatera Barat mengaku bangga dan berterimakasih kepada seluruh staf KPID Sumbar khususnya seluruh team yg telah membantu sehingga KPID Sumbar mendapatkan penghargaan dari KPI pusat. 

Lanjut, Robert juga mengatakan terimakasih atas sinergitas antara KPID Sumbar bersama Stakeholder lainnya yang turut andil dalam membangun penyiaran di Sumatera Barat dan penghargaan ini di persembahkan untuk kita semuanya dengan harapan kedepannya KPID Sumbar makin maju dan sukses lagi.(rel)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah pada,  di Kabupaten Pasaman.Sabtu (25/11/2023).

Khairuddin Simanjuntak menyampaikan, tujuan Sosialisasi ini diadakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan Kualitas Lingkungan, memfasilitasi pemerintah Kabupaten/kota dalam hal pengelolaan sampah serta menjadikan sampah manjadi sumber daya.

Dalam acara sosialisasi yang digelar di Kecamatan Panti tersebut, masyarakat setempat sangat antusias dan semangat di acara tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri camat Panti, Wali Nagari se Kecamatan Panti dan caleg- caleg dari berbagai partai, para ninik mamak, tokoh masyarakat serta tamu undangan yang hadir.

“Pentingnya Perda pengelolaan sampah ini berdampak pada ekonomi masyarakat Sumbar dan berdampak untuk kesehatan Masyarakat sekitar.

Khairuddin Simanjuntak juga menyampaikan, sudah hampir disetiap nagari di Pasaman saya Perda ini disosialisasikan.

“Perda ini selain berdampak untuk lingkungan, juga bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna,” katanya.

Juntak juga mengajak wali Nagari dan tokoh tokoh masyarakat untuk terus mengembangkan pengelolaan sampah agar bisa mangasilkan uang.(**)

Pj Walikota Payakumbuh Drs. Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang akan mewujudkan impian Warga Payakumbuh memiliki Masjid Raya yang representatif dan megah. Kecuali itu, Pemko akan mengundang investor untuk membangun pasar kuliner dengan melibatkan UMKM kota. Ratusan bahkan ribuan UMKM telah berperan besar membuka lapangan kerja di kota Batiah ini.

Hal itu disampaikan Pj. Wako saat menerima rombongan  Jurnalist Jurney- JoJo di RM  RO Situjuah, Payakumbuh, minggu 26/11.

Kunjungan perdana yang digagas Eko Yance Edri, Pemred Khazanah ini menyasar  dua kota yakni Payakumbuh dan Bukitinggi. Mereka terdiri dari Atviarni, Asril Koto, Devi Diany, Gusfen Khairul, Heranof Firdaus, Indrasakti Nauli, Jayusdi Effendi, Nita Indrawati Arifin, Nofi Sastera, dan Zulnadi.

Pj Wako Jasman Rizal yang juga Sekum LKAAM Sumbar begitu mengetahui rencana kedatangan rombongan "JoJo," Ia minta untuk bertemu dan bersilaturahmi. Maka gurau dan ketawapun terbangun. Jasman terlihat segar  dan ceria walaupun dengan kesibukan yang padat mengurus kota ini hingga September 2024.

Sambi bersilaturahmi, Jasman yang dilantik 29 September 2023 menjelaskan program strategis yang akan dilakukan. Diantaranya pembangunan Masjid Raya sebagai kebanggaan Warga Kota Payakumbuh.

Sebenarnya, sebut Jasman lahan untuk pembangunan tersebut sudah ada seluas 5 hektar. Hanya saja selama ini belum ada panitia. Kita akan bentuk yayasan dan panitia pembangunannya. Sebab dengan APBD jelas tidak terdukung, jelas Jasman.

Jasman Rizal Dt Bandaro Bendang mentargetkan awal tahun 2024 sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid tersebut.

Kota 24 Jam

Menyadari Payakumbuh adalah kota perlintasan dari berbagai daerah utamanya Pekanbaru, maka yang perlu disiapkan adalah menghidupkan kota ini 24 jam, sebut Jasman Rizal Dt Bandaro Bendang.

"Kita akan bangun sentra oleh oleh dan pasar kuliner guna memenuhi dan memanjakan selera pengunjung", ujar mantan Pj. Bupati Solok Selatan.

Untuk itu kita perlu investor yang mau berinvestasi di sektor kuliner tersebut. Pemko sedang menjajaki itu.

Dari data BPS tahun 2021, jumlah total UMKM di Payakumbuh yang sudah bisa disebut maju dan berkembang, mencapai 537 entitas. Tapi menurut Jasman, saat ini yang perlu terus digenjot adalah terus menumbuhkan pendatang-pendatang baru (start-up) dari UMKM. “Kita perlu menambah dan menumbuhkan pelaku-pelaku baru dan terus meningkatkan daya saing bagi UMKM yang existing,” ujar Jasman.(**)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) H. Afrizal, SH. MH menyampaikan,Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada pelaku ekonomi golongan kecil.

Hal itu disampaikan Afrizal saat mensosialisasi Perda No 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil bersama warga di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah, Minggu (26/11/2023).

“Koperasi dan usaha kecil perlu dibangun menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian, baik lokal maupun nasional dan sekaligus sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera adil dan makmur di Sumatera Barat,” kata Afrizal.

Selain itu,menurut Afrizal Perda ini juga untuk merespon situasi dan kondisi sekarang dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil. Sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Sumatera Barat.

Hadir pada kegiatan sosialisasi Perda (Sosper) tersebut,Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat di wakili oleh Edwar SH, Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, Tokoh Masyarakat, M. Zikri Ihsan, Ketua RT, pelaku Koperasi dan pelaku UMKM.(*)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Ir. H Arkadius Dt Intan Bano mensoaialisasikan Perda No 3 Tahun 2023 di Kecamatan Batipuh Selatan Tanah Datar,sabtu (25/11/23)

Dihadapan ratusan warga Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar,Arkadius mensosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan.

Dalam kesempatan itu, selain menjelaskan Perda tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan, Arkadius juga menerima masukan dalam mendukung penerapan Perda tersebut ditengah-tengah masyarakat petani perkebunan.

“Komoditi unggulan itu diantaranya kelapa sawit, kakao, kelapa, gambir, karet. Di daerah kita, kita punya saos, pokat dan sebagainya. Pemerintah menyediakan, bibit, pupuk, dan kebutuhan lainnya,” ungkap Arkadius politisi Demokrat itu.

Arkadius juga menghimbau masyarakat yang belum tergabung dalam kelompok tani untuk segera membentuk kelompoknya, agar bantuan-bantuan lebih banyak bisa didapat.

“Bagi yang belum tergabung dalam kelompok tani, segeralah dibentuk. Dan bagi yang sudah, silahkan ajukan permohonan kepada kami untuk mendapat bantuan untuk keperluan pertanian perkebunan,” kata Arkadius.

Arkadius berharap, dengan dilakukannya sosialisasi Perda No 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan ini, dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama petani perkebunan dapat agar hasil panennya nanti meningkat.

“Semoga sosialisasi ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat petani perkebunan,” harap Arkadius.

Kegiatan Sosialisasi Perda tersebut dihadiri KabidBun Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Riski Hidayat, Camat Batipuh Selatan, Wali Nagari se Kecamatan Batipuh Selatan, Tokoh Masyarakat, Penyuluh Pertanian serta para undangan.

(**)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi PAN Maigus Nasir sosialisasi Perda no 9 tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Cafe Uncu MTC By pass samping Rumah Sakit Gigi Baiturahmah Padang, Sabtu (25/11/2023)

Acara yang terselenggara atas kerjasama pemerintah Kelurahan Sungai Sapih dengan Sekretariat DPRD Sumbar melalui pokir anggota dewan Maigus Nasir juga dihadiri oleh Dean Asli Khaidir, caleg DPR RI dapil Sumbar 1 dari Partai Amanat Nasional.

Maigus Nasir mengatakan, berdasarkan data statistik tahun 2023, 5 % masyarakat provinsi Sumatera Barat sudah menjadi pecandu narkoba. Guna menekan angka tersebut, Pemprov bersama DPRD Sumbar telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Menurut Maigus Nasir, Sumbar merupakan daerah pendidikan, banyak anak – anak muda dan usia pelajar yang mudah dipengaruhi untuk menggunakan barang haram tersebut.

 “Jika Perda nomor 9 tahun 2018 ini tersosialisasi dengan baik, maka akan sangat efektif untuk menekan peredaran narkoba di Sumbar,” ungkap Maigus.

Maigus Nasir menambahkan, lingkungan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Ketika lingkungan rumah tangga, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat tidak memiliki komitmen dan pemahaman terhadap ancaman narkoba, maka itu akan menjadi pintu masuknya peredaran narkoba.

 “Di Sumbar khususnya kota Padang, lebih terbuka karena termasuk daerah perlintasan. Narkoba bisa masuk dari jalan-jalan tikus, seperti dari provinsi Riau, Aceh dan daerah lainnya yang akan melewati Sumbar,” terang Maigus.

Pada kesempatan itu,Maigus Nasir menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya anak-anak muda untuk segera menjauhi apalagi menggunakan narkoba apapun jenisnya.

 “Kepada anak-anak muda, sayangi dirimu. Jangan sekali-kali mencoba barang haram narkoba, karena itu akan merusak diri dan masa depan anak-anak semua,” ajak Migus.

Sementara, tokoh masyarakat yang hadir saat itu, Morydean Asli Chaidir yang juga caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan sosialisasi Perda Nomor 9 tahun 2018.

 “Perda ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Pasalnya, saat ini penyalahgunaan narkotika sangat tinggi dan memprihatinkan,” ucap Dean.

Tokoh masyarakat Sungai Sapih lainnya, Ridwan Rajo Adia mengapresiasi acara sosialisasi yang sudah diadakan oleh anggota DPRD Sumbar, Maigus Nasir. 

“Kita berharap, dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, maka generasi muda kota Padang terutama Kelurahan Sungai Sapih bisa terhindar dari bahaya narkoba ” ujar Ridwan Rajo Adia.(*)

Payakumbuh,Lintas Media News Ketua Pengurus Cabang Lemkari Payakumbuh, H. Yendri Bodra SH, MH Dt. Parmato Alam dikukuhkan. Pengukuhannya dilakukan oleh Wakil Ketua Pengprov Lemkari Sumbar Prof. Dr. Giatman, M.Si di di GOR Nan Ampek, Kel. Tanjung Pauh, Payakumbuh Barat, Minggu (26/11).

Upacara pengukuhan Yendri Bodra beserta jajaran pengurus Pengcab Lemkari Kota Payakumbuh disaksikan langsung Ketua Umum PB Lemkari, H Leonardy Harmainy, SIP, MH Dt Bandaro Basa. Turut hadir Dandim 0306/50 Kota Letkol Inf. Adri Asmara Yuda, SH, MH, Kapolsek Payakumbuh yang diwakili Kasatlantas AKP Arwisman. 

Leonardy menegaskan suksesnya cabang dilihat dari perkembangan dojonya (tempat berlatih). Jika saat ini ada empat dojo di Kota Payakumbuh, jika bertambah menjadi enam, tujuh delapan bahkan jadi 10 dojo, maka Pengurus Cabang Lemkari Kota Payakumbuh dianggap oleh PB Lemkari sukses melaksanakan tugasnya. Namun jika tidak, maka cabang itu di anggap gagal.

“Kita mengucapkan selamat atas pengukuhan H. Yendri Bodra SH, MH Dt. Parmato Alam sebagai Ketua Pengcab Lemkari Kota Payakumbuh beserta pengurus lainnya. 

Pengurus yang baru saja dilantik diajak Leonardy untuk berupaya maksimal untuk meningkatkan jumlah dojo. Pengurus bersama majelis sabuk hitam (MSH) di Kota Payakumbuh bahu-membahu meningkatkan prestasi.

Kepada para karateka Leonardy berharap agar terus rajin dan disiplin dalam berlatih. Atlet yang rajin dan disiplin berlatih serta mampu meraih medali emas di PON, Sea Games, Asian Games bahkan kejuaraan tingkat dunia, maka atlet itu berdasarkan undang-undang tentang keolahragaan akan diangkat menjadi PNS tanpa tes.

Kepada yang hadir di GOR Nan Ompek itu, Leonardy menyatakan bahwa  dilihat dari sisi sumpah karate, apa yang dilakukan oleh perguruan karate Lemkari atau perguruan lainnya adalah tugas mulia. Perguruan membantu mempersiapkan generasi emas Indonesia guna menyongsong Tahun Emas, Tahun 2045. Membentuk generasi yang sehat,terampilcerdas, dan berakhlak mulia.

Leonardy mengingatkan, kepada Dandim 0306/50 Kota bahwa GOR Nan Ompek adalah tempat dimana Lemkari pernah mengadakan Ujian DAN (Yudhansa) tahun 2009. Saat itu Komandan Yonif 131/BRS Letkol Inf. Haryanto, S.IP sukses memecahkan rekor MURI. Sebanyak 1.000 karateka se-Sumatera mengikuti ujian sabuk hitam.

Untuk itu, kepada Dandim, Leonardy berharap agar dojo yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Kodim 0306/50 Kota terus dilanjutkan. Dan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pj. Walikota Payakumbuh, Drs. Jasman, MM Dt. Bandaro Bendang menyambut baik dan mengucapkan selamat atas pengukuhan kepengurusan Lemkari Kota Payakumbuh. Dia berharap akan banyak kegiatan Lemkari di Kota Payakumbuh. 

Menurut Jasman, jika banyak iven yang dilakukan di kota itu, maka akan terjadi peningkatan signifikan terhadap perekonomian masyarakatnya. “Kami berharap kepada Bang Leo untuk makin sering mengadakan kegiatan Lemkasi di Payakumbuh ini,” ungkapnya.

Dalam Laporannya Ketua Pelaksana, Faisal, S.Sos mengatakan di gedung yang sama telah dilaksanakan dua kegiatan Lemkari. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Lemkari Open dan pada tahun ini dilaksanakan pengukuhan Pengcab Lemkari Kota Payakumbuh. 

Penampilan atraksi kata beregu dan perorangan dan dilanjutkan dengan pemasangan Sabuk Hitam dengan peringkat DAN II oleh Ketum PB Lemkari Leonardy Harmainy kepada Ketua Pengcab Lemkari Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Dt Parmato Alam.

Sebelum pengukuhan, di tempat yang sama dilaksanakan latihan gabungan yang diikuti oleh ratusan karateka di Sumbar. (*)

Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama PT Semen Padang dan masyarakat, melakukan penandatanganan Pencanangan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Gua Kelelawar Padayo, Kamis (23/11/2023). 

Penandatanganan itu dilakukan oleh Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Staf Direksi PT Semen Padang Durain Parmanoan, yang hadir mewakili Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa, serta Ketua KAN Lubuk Kilangan Basri Dt Rajo Usali. 

Pada kesempatan itu juga dilakukan peletakkan batu pertama pemasangan tiang listrik untuk penerangan kawasan Gua Kelelawar Padayo. Acara itu turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yudi Indra Syani, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto, Camat Lubuk Kilangan Elfian Putra Ifadi, Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Lija Nesmon, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat, termasuk komunitas Gua Kelelawar Padayo. 

Kemudian dari PT Semen Padang hadir, Staf Ahli Direksi PT Semen Padang Durain Parmanoan,  Kepala Unit Corporate Social Responsibility (CSR) Dedi Muhammad Sidiq, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan Nur Anita Rahmawati dan Kepala Unit Pengamanan AKBP Firdaus.

Wali Kota Padang Hendri Septa pada acara itu mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung penuh kegiatan penataan dan pengembangan Gua Kelelawar Padayo. Karena, berkat dukungan PT Semen Padang inilah Pemko Padang bisa mewujudkan pencanangan kegiatan penataan dan pengembangan gua yang berada di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan itu.

"Dukungan Semen Padang terhadap penataan dan pengembangan Gua Kelelawar Padayo ini sangat besar. Semen Padang sepenuhnya membantu Pemko Padang untuk pengembangan objek wisata ini. Dan, tentunya kami pun melihat bahwa Semen Padang tidak hanya membantu bangun jembatan, bangun musala, masjid dan jalan, tetapi juga ikut membantu kami dalam melestarikan alam," katanya.

Hendri Septa menyampaikan bahwa Pemko Padang tertarik mengembangkan objek wisata Gua Kelelawar, karena selain memiliki goa yang cukup luas, di dalam goa juga terdapat bebatuan stalaktit yang masih aktif. Dan tentunya, keberadaan stalaktit itu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bahkan, untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung, Pemko Padang pun telah menyiapkan desainnya. 

Desain yang telah disiapkan itu di antaranya memasang lampu-lampu di dalam yang bisa menyorot bebatuan stalaktit, dan juga membuat walking pad atau jalan kecil yang tidak merusak alam sekitar goa agar tetap asri, serta membuat walking way di dalam goa. "Desain ini disiapkan, agar bisa membuat decak kagum para wisatawan yang datang berkunjung. Target kami, ini semua selesai Mei 2024," ujarnya. 

Terkait akses jalan ke Gua Kelelawar Padayo, Hendri Septa menyebut bahwa Pemko Padang akan membuka akses jalan ke Goa Kelelawar Padayo dari Jalan Padang-Solok, tepatnya dari kawasan Pondok Bambu, Indarung. Melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp21 miliar, pembukaan akses jalan sepanjang 3 km itu akan dilakukan pada 2024. 

"Dengan dana DAK tersebut, kami pun juga akan membangun gedung konservasi tentang kelelawar, serta fasilitas-fasilitas lainnya di sepanjang jalan menuju Goa Kelelawar Padayo. Salah satunya, fasilitas bagi masyarakat untuk berjualan souvenir yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonominya," beber Hendri Septa.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yudi Indra Sani dalam sambutannya menyampaikan bahwa penataan dan pengembangan objek wisata Gua Kelelawar Padayo ini merupakan ide dari Wali Kota Padang Hendri Septa dengan tujuan, agar objek wisata dengan konsep 

geopark ini bisa menjadi destinasi wisata baru di wilayah bagian timur Kota Padang.

"Selama ini Kota Padang itu dikenal dengan wisata pantai dan kepulauan. Padahal, Kota Padang juga punya gua yang potensinya luar biasa. Makanya, dari awal kami siapkan grand desainnya dengan meminta masukan juga dari pihak-pihak geopark agar grand desain yang kami siapkan tidak merusak keasrian dari Gua Kelelawar Padayo ini," katanya. 

Pada kesempatan itu, dia pun juga menyampaikan bahwa untuk pengelolaan Gua Kelelawar Padayo, Pemko Padang akan membentuk badan pengelola dengan melibatkan unsur dari KAN Lubuk Kilangan dan masyarakat setempat. "Pembentukan badan pengelola ini bertujuan supaya keberadaan dari destinasi wisata alam Gua Kelelawar Padayo ini nantinya betul-betul memberikan kenyamanan bagi wisatawan," ujarnya.

Ketua KAN Lubuk Kilangan Basri Dt Rajo Usali mengapresiasi Pemko Padang dan PT Semen Padang yang telah berkolaborasi untuk melakukan penataan dan pengembangan objek wisata Gua Kelelawar Padayo. Dan tentunya, kegiatan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab menyelamatkan Gua Kelelawar Padayo. Apalagi, penataan dan pengembangan itu dilakukan dengan tidak merusak habitat dari kelelawar yang ada di dalam gua. 

"Semoga, penataan dan pengembangan Gua Kelelawar Padayo ini sesuai dengan harapan bersama. Saya mewakili masyarakat Lubuk Kilangan, sangat berterima kasih kepada Pemko Padang dan Semen Padang. Kemudian jika penataan dan pengembangan ini telah selesai dan sudah ada badan pengelola yang dibentuk, saya pun mengajak untuk bersama-sama menjaga dan memelihara gua ini dengan sebaik-baiknya," kata Basri.

Sementara itu, Staf Ahli Direksi PT Semen Padang Durain mengatakan, PT Semen Padang telah tumbuh dan berkembang selama 113 tahun. Dan, manajemen perusahaan pun menyadari bahwa PT Semen Padang akan tumbuh besar bersama lingkungan.

Untuk itu, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT Semen Padang pun mendukung penataan dan pengembangan objek wisata Gua Kelelawar Padayo dengan harapan, kegiatan tersebut dapat mendukung program pengembangan masyarakat yang berbasis pelestarian alam dan peningkatan ekonomi.

"Kami berharap, dengan adanya penataan dan pengembangan Goa Kelelawar Padayo sebagai tujuan destinasi wisata dengan konsep geopark ini, nantinya dapat memberikan manfaat secara multiplier effect untuk masyarakat dan pemerintah, serta perusahaan," pungkas Durain.(*)