Untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya di Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, PT Semen Padang menyalurkan bantuan air bersih.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, pendistribusian air bersih di Batu Gadang itu dilakukan di kawasan Kasumbo, tepatnya di RT01 dan RT05, RW 02. Jumlah air bersih yang didistribusikan sebanyak 3 tangki atau 46 ribu liter. 

"Pendistribusian air bersih itu dilakukan sejak Selasa kemarin. Ada ratusan rumah warga yang kami salurkan bantuan air bersih. Selain rumah warga, pendistribusian air bersih juga dilakukan ke masjid dan musala. Salah satunya, di Masjid Nurul Ilman Batu Gadang," kata Anita, Rabu (11/10/2023).

Pendistribusian air bersih ini, sebut Anita, akan terus berlanjut, sesuai permintaan atau kebutuhan warga. "Kalau besok warga masih butuh air bersih, kami di Semen Padang siap untuk membantunya. Apalagi, Batu Gadang adalah bagian dari masyarakat lingkungan perusahaan Semen Padang," ujarya.

Pendistribusian air bersih ini, kata Anita melanjutkan, sebagai bentuk kepedulian PT Semen Padang terhadap masyarakat lingkungan perusahaan yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang telah berlangsung sejak 1 bulan ini. Dia berharap, bantuan air bersih tersebut dapat meringankan beban warga.

"Sejauh ini, informasi yang kami dapat baru Batu Gadang yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau. Mudah-mudahan kemarau ini cepat berakhir, sehingga masyarakat Batu Gadang, maupun masyarakat daerah lainnya yang mengalami krisis air bersih, tidak kekurangan air bersih lagi," ungkap Anita.

Sementara itu, Lurah Batu Gadang Syafriadi mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mengambil langkah cepat dalam mengatasi kesulitan air bersih warga Batu Gadang, khususnya di daerah Kasumbo. "Untuk itu, kami atas nama Pemerintah Kelurahan Batu Gadang, mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang yang telah memberikan bantuan air bersih," katanya. 

Krisis air bersih di Batu Gadang ini, lanjutnya, baru diketahui sejak Minggu kemarin. Kemudian, pihaknya langsung berkoordinasi dengan PT Semen Padang. Setelah itu, PT Semen Padang langsung menurunkan tim untuk melakukan survei dan pemetaan daerah-daerah mana saja yang mengalami kriris air bersih. 

Dari survei yang dilakukan, terdapat banyak rumah warga yang terdampak. Dan, rata-rata kondisi sumur di rumah-rumah tersebut sudah kekeringan. Kalaupun airnya ada, itu pun sudah keruh bercampur material berupa tanah dan pasir. "Jadi, kondisi airnya sudah tidak bersih lagi, karena bercampur sedimen," ujarnya.(*)

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum APKASI, menghadiri sekaligus memberi sambutan pada audiensi persiapan 2ND Stakeholder Consultation Meeting World Water Forum ke-10, yang dilaksanakan di Bali, Selasa, (10/10/23). 

Turut hadir, Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku Ketua Sekretariat NOC, M Zainal Fattah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Dadang Rukmana, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang teknologi ndustri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja. Ketua Umum APPSI, Al Haris, yang juga selaku Gubernur Jambi. Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto, yang juga Walikota Bogor.

Dalam sambutannya Ketua APKASI mengatakan rasa  hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri PU yang  berkenan mengundang APKASI berdiskusi tentang pentingnya air di atas bumi ini bersama Presiden World Water Council. 

“Jika selama ini kita mengira, matahari adalah entitas tertua di jagad raya, maka kita keliru. Para saintis telah mengungkap bahwa air yang ada di bumi, berusia jauh lebih tua dari matahari. Ia berasal dari luar tata surya kita dan melewati perjalanan jutaan tahun cahaya untuk mencapai bumi. Untuk memberi kita kehidupan. Perjalanan AIR adalah perjalanan keajaiban. Ketika Elon Musk berambisi menjadikan Mars sebagai planet baru untuk menggantikan bumi yang terancam punah karena krisis iklim, Ia menemui tembok tebal yang tak dapat ditembus. Mars boleh saja memiliki struktur atmosfir yang bisa dimodifikasi untuk sumber oksigen makhluk hidup, tapi ia gagal mendapatkan satu substansi penting yang menjadi kunci segala denyut nadi yaitu AIR,” kata Ketua APKASI. 

Maka tak heran, jika nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, sejak asal mula telah memuliakan air sebagaimana kehidupan itu sendiri. Mata air disakralkan. Sungai-sungai dijaga. Laut disucikan dengan berbagai ritual dan penjagaan. Semesta dan manusia hidup dalam keselarasan yang hakiki. Saling jaga, saling beri, saling lindungi. 

Kata Sutan Riska lagi, bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain, tarif yang masih di bawah harga dasar (full cost recovery). Karena Pemkab menyadari tidak mudah menaikkan tarif air minum diatar full cost recover (FCR). Ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan, karena harus mempertimbngkan harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Di samping itu, kenaikan tarif juga dapat berdampak pada kenaikan inflasi daerah yang cukup siginifikan. 

Kedua, pendanaan untuk PDAM oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah kabupaten dihadapkan pada keterbatasan dana untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan air bersih.  Sebagian besar sumber keuangan Pemerintah kabupaten masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Sedangkan untuk pengalokasiannya, dibatasi oleh adanya kebijakan Mandatory Spending atau pengeluaran wajib yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. UU tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 30 persen untuk belanja pegawai, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan . Ketiga, masih banyak hutang PDAM yang belum dapat diselesaikan menjadi persoalan lama yang perlu dibenahi. 

“Kini, ketika segalanya telah masuk dalam fase apokaliptik, kita tersadar, bahwa menyelamatkan AIR artinya menyelamatkan kemanusiaan. Menghancurkannya adalah menghancurkan kemanusiaan. Maka dengan ini kami, mewakili jutaan suara anak bangsa yang tak mampu bersuara, menyeru dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang setengah luka dan setengah harap,” terangnya lagi.

Agar negara berada di depan, memimpin segenap tumpah darah Indonesia, untuk agar negara berada di depan, memimpin segenap tumpah darah Indonesia, untuk memuliakan kembali air dengan menjaga mata-mata air yang tersebar di seluruh wilayah khatulistiwa, baik yang masih memancar dari selubung relung-relung hutan yang dalam maupun yang telah dibuka, dimanfaatkan warga maupun yang dieksploitasi oleh kepentingan industri. 

Menjaga dan mengembalikan kealamian Sungai, danau, rawa basah, dan laut beserta seluruh keanekaragaman hayati yang dihidupi dan menghidupinya. Sungai-sungai yang telah busuk dan merana akibat limbah, dikembalikan dengan teknologi pemurnian dan merelokasi industri serta saluran-saluran pembuangan yang terhubung langsung dengan Sungai. Adalah Sungai yang telah melahirkan peradaban-peradaban besar Nusantara. Mempertemukan mereka yang di gunung, Lembah, kota dan Pantai.  

Menghijaukan kembali hutan, ladang-ladang tandus, tanah-tanah garapan yang ditinggalkan. Karena hutan dan air serupa kuku dengan daging dibawahnya. Tak terpisahkan. Jika satu rusak, yang lain akan berdarah dan berhenti tumbuh. Manusia harus berhenti meluaskan ruang hidupnya dengan merampas ruang siklus air dan ekosistemnya. Pembangunan infrastruktur, rumah. Dan hunian dimulai dengan logika intensifikasi vertikal dan bukan ekstensifikasi horizontal. 

Negara bersama warga dunia lainnya, bersatu padu, bergotong royong melakukan Upaya penyelamatan iklim dengan memprioritaskan ketahanan dan  pemerataan akses pada air, menolong daerah-daerah dengan kelangkaan yang tinggi dan menyelamatkan wilayah yang terus menjadi terpaan badai banjir, longsor dan segala yang mematikan. 

Mengerahkan segenap keberpihakan, keahlian teknokratik, kemahiran saintifik, untuk bersama dan bekerja memulihkan support system yang memungkinkan anak cucu generasi berikutnya, menikmati hidup yang layak hingga ribuan tahun lagi, dengan mengesampingkan hiruk pikuk politik dan kontestasi kepentingan. AIR adalah esensi yang luhur. Dan jauh di dalam diri kita, keluhuran itu mengada. 

 

Sementara itu, pada tataran implementasi, Pemerintah Kabupaten akan selalu berupaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk pengelolaan sumber daya air. Melakukan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan air bersih melalui  Skema Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU). 

“Di samping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk menggunakan skema dengan investasi pembiayaan campuran (blended financing) sehingga bisa membangun akses dari sumber sampai ke konsumen. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih. Perlu terus didorong peningkatan kapasitas Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).” Pungkas Ketua APKASI.(elda)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Ranperda Pengelolaan Sampah.

Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak masukan, pertanyaan dan tanggapan terhadap substansi dan materi kedua Ranperda tersebut. Pengisian jabatan di pemerintahan provinsi,  sehingga menyebabkan iklim kompetisi sehat antar birokrasi sesuai basis kinerja dapat tercipta secara kondusif.  

Demikian disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi didampingi wakil ketua Suwirpen Suib. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri wakil gubernur Audy Joinaldy,saat memimpin rapat paripurna di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Rabu (11/10/2023).

Supardi mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, terhadap tanggapan, pandangan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, akan diberikan jawaban oleh Saudara Gubernur.

"Penjelasan dan jawaban dari Saudara Gubernur, disamping untuk memenuhi tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, juga diperlukan untuk penyamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap berbagai hal terkait dengan substansi yang terkandung dalam Ranperda tersebut," kata Supardi.

Sementara,Wakil Gubernur Sumbar  Audy Joinaldy menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai kondisi TPA Sampah di Sumatera Barat dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah saat ini menjelaskan. Kondisi TPA Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yakniTPA Regional Payakumbuh saat ini sudah over capacity jika dibandingkan dengan perencanaan awal, dan untuk TPA Regional Solok, diestimasikan memiliki sisa kapasitas untuk 1-2 tahun mendatang.

Menjawab pandangan fraksi PKS, mengenai pendapat bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, menyebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk sampah.

"Dapat disampaikan bahwa, secara masif, sosialisasi pengelolaan sampah sangat perlu dilakukan pemerintah kepada masyarakat secara berkesinambungan, sehingga diharapkan tingkat kesadaran 

masyarakat semakin meningkat, namun hal ini tentu memerlukan perlu dukungan dari semua elemen untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah," terang Audy.

Tentang pertanyaan yang diajukan fraksi Demokrat, bagaimana pengolahan sampah berdasarkan Ranperda ini nantinya, mengingat TPA regional yang ada tidak optimal dan tingginya biaya operasional.Menurut Audy, substansi yang diatur dalam Ranperda ini berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2018, yang mana 80% substansinya mengatur mengenai TPA Regional.

Untuk pandangan umum fraksi PAN terkait dengan substansi pengelolaan sampah yang ada di Ranperda ini, apakah sudah disesuaikan dengan kewenangan Daerah seperti pengelolaan terhadap sampah konsumsi masyarakat, sampah produksi limbah pabrik dan sampah di atas air dan rawa-rawa.Audy menyampaikan bahwa kewenangan Daerah dalam pengelolaan sampah telah dimuat dalam Ranperda ini khususnya pada Pasal 6. Terkait pengelolaan limbah pabrik dan sampah di atas air dan rawa bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Tentang pandangan fraksi Golkar, Audy menjelaskan, sehubungan dengan pertanyaan, mengapa data jumlah penduduk 

miskin (dalam persentase) yang disampaikan hanya 10 kabupaten/kota saja, mengingat di Provinsi Sumatera Barat 

terdapat 19 kabupaten/kota dan apa hubungan jumlah penduduk miskin dengan Ranperda tentang Pengelolaan sampah.

"Dapat disampaikan bahwa jumlah penduduk miskin dalam Naskah Akademik memperlihatkan kondisi geografis dan ekonomi Sumatera Barat, yang merupakan data pendukung yang mempengaruhi pengelolaan sampah di daerah dan data 

merupakan data sekunder dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2022,"jelas Audy.

Pandangan fraksi PPP dan Partai Nasdem, Audy katakan, mengenai strategi yang akan dilakukan untuk menyediakan SDM 

yang kompeten dibidang pengelolaan sampah.Pemprov Sumbar bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam beberapa tahun terakhir telah mengirimkan tenaga-tenaga teknis dan pendidkan yang bertugas di TPA-TPA Regional untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi personil baik di dalam negeri dan luar negeri.

Sedangkan jawaban untuk pandangan fraksi PDI Perjuangan dan PKB,  tentang sejauhmana ketentuan mengenai pelayanan yang diatur dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sampah ini berkaitan dengan jasa pelayanan dan/atau rertribusi,Audy menjelaskan.Bahwa jasa pelayanan atau retribusi sudah diatur dalam Pasal 64 s/d Pasal 73 Ranperda ini, ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan di TPST Regional atau TPA Regional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran yang telah disampaikan oleh 

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar.Ujar Audy.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya. Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 2 Ranperda dimaksud dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," harap Audy.(st)

Terkait Konversi BANK Nagari,yang diisukan ditolak fraksi.fraksi- fraksi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) yaitu fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PDI Pejuangan dan PKB mengklarifikasi bahwa fraksi-fraksi tidak pernah menolak 

 koversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah tersebut.

"Kami tidak menolak, kami hanya minta pembahasan Ranperda Konversi Bank Nagari ke Syariah itu ditunda karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi," kata ketua fraksi Demokrat Ali Tanjung saat jumpa pers, Selasa (10/10/2023) di DPRD Sumbar.

Ali Tanjung menjelaskan, sebelum Bank Nagari dikonversikan ke Bank Syariah haruslah memenuhi persyaratan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah pasal 339 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2017 pasal 139.

"Didalam kedua aturan itu mensyaratkan, pemegang saham Bank Nagari baik itu Pemprov maupun Kabupaten/kota harus sebesar 51 persen, sedangkan saat ini saham yang dimiliki Pemprov dan Kabupaten/kota hanya 32 persen, jadi jelas belum memenuhi syarat," tegas Ali Tanjung.

Senada dengan Ali Tanjung, ketua fraksi partai Gerindra Hidayat juga menyayangkan adanya berita bahwa, gagalnya konversi Bank Nagari ke Syariah disebabkan oleh fraksi-fraksi diluar pendukung gubernur menghambat rencana tersebut.

"Jadi kami tegaskan, kami tidak menolak, kami hanya minta penuhi dulu syaratnya. Sebab yang namanya perubahan Perda akan dievaluasi oleh Kemendagri. Kalau seandainya materi, subtansi dan azas legalitas formalnya tidak terpenuhi tentu tidak akan diloloskan oleh Kemendagri dan itu yang menjadi kecemasan kami," ujar Hidayat.

Kemudian lanjut Hidayat, berdasarkan laporan, kinerja Bank Nagari terus naik dan bertumbuh baik dari sisi aset, pembiayaan termasuk juga dari deviden.

"Kami heran, kenapa Bank Nagari yang kinerjanya baik, manajemennya bagus, tidak ada riak malah diacak-acak. Sementara BUMD yang sakit seperti Balairung, Grafika, ATS tidak diurus oleh Gubernur, ini maunya apa" kata Hidayat.

Hidayat juga berharap agar masyarakat berhenti menganggap bahwa fraksi-fraksi diluar gubernur di DPRD PPI menolak konversi Bank Nagari ke Syariah.

"Kami harap masyarakat dan teman-teman dilapangan berhenti mengatakan kami menolak syariah, tidak islami, tidak mendukung ABS SBK, itu sangat keliru," tegas Hidayat.(st)

Tradisi "badikia" dan "lamang gadang" menjadi prosesi wajib dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H di Mushalla Nurul Huda Kaum Datuak Sampono Batuah di Lagan Gadang Mudiak,  Nagari Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan, Minggu (8/10/2023).

"Badikia" adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW dan seluruh sifat-sifat mulianya, yang dilantunkan secara berirama. "Badikia" dilakukan bergantian oleh tiga orang dari Sabtu malam hingga hari Minggu sorenya tanpa henti.

Masyarakat yang ingin mengetahui kisah-kisah Nabi Muhammad SAW bisa mengikuti acara "Badikia" ini. Karena faktanya banyak dari masyarakat, terutama yang berusia tua, yang tertarik mendengarkan acara "Badikia" ini, bahkan sampai terkantuk-kantuk.

Puncaknya adalah memanjatkan doa keselamatan dan kesehatan, makan bersama dengan duduak baselo dan kemudian membagikan "Lamang Gadang" kepada "Tukang Dikia" dan seluruh Ninik Mamak dan Urang Ampek Jinih yang hadir di Mushalla Nurul Huda. 

"Lamang Gadang" ini berupa bambu sepanjang dua meter yang dihias dengan kertas warna-warni sekeliling dan bagian atasnya. Kemudian pada "Lamang Gadang" ini diikatkan sebatang lamang sesungguhnya, juga sebungkus gulai dan sebuah kain sarung.

Tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan "Badikia" ini selalu dilaksanakan Kaum Datuak Sampono Batuah Suku Kampai di Lagan Gadang Mudiak setiap tahun, dihadiri oleh Kaum Kampai dari berbagai kampung di Nagari Lagan Mudik Punggasan. Selain ibadah, juga sekaligus ajang silaturrahmi anak kemenakan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini dihadiri Ketua LKAAM Pesisir Selatan yang juga Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Anggota DPRD Pesisir Selatan Novermal, SH.MH., Caleg DPRD Pesisir Selatan Partai Golkar Syafrisal Dt. Tan Mangusi dan Pucuak Suku Kampai Karani Datuak Mangkuto.

Menurut Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah momentum untuk meneladani nilai-nilai dan ajaran Rasulullah SAW baik dalam menjalani ibadah maupun dalam bermuamalah.

Kemudian bersyukur atas Maulid Nabi Muhammad SAW dengan banyak bershalawat dan berzikir serta meningkatkan nilai-nilai sosial berupa silaturrahmi dan memberikan jamuan kepada masyarakat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. (*)

Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan pada rapat paripurna dewan,Selasa (10/10/2023) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar dipimpin langsung ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Safar dan Suwirpen Suib. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri wakil gubernur Audy Joinaldy.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Hidayat mengatakan, persoalan sampah sudah menjadi isu serius, yang tentunya juga harus mendapat perhatian serius pula dari semua pihak. Apalagi, banyak TPA sampah yang sudah penuh dan melimpah.

“Mohon penjelasan dari Saudara Gubernur, bagaimana kondisi TPA sampah di Sumatera Barat saat ini dan bagaimana langkah Kerjasama yang dilakukan Pemprov dalam hal pengelolaan sampah ini,"kata Hidayat.

Sementara Fraksi Partai PKS katakan, lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari sampah merupakan hak dari masyarakat, hal ini termaktub dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

“Tentu hal ini merupakan kewajiban pemerintah melakukan pelayanan publik untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tersebut agar terpenuhinya hak-hak masyarakat,” kata jubir PKS.

Begitu juga dengan Fraksi Demokrat menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat meminta kejelasan apa maksud Gubernur membentuk OPD Pertanahan, apa tidak sanggup bidang yang ada sekarang menanganinya.

“Menurut kami untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya saja lagi yang diperkuat dan diperjelas dalam PERGUB,” kata jubir fraksi Demokrat.

Senada dengan Fraksi-fraksi lainnya,Fraksi Partai Golkar menyampaikan, terhadap Ranperda Pengelolaan Sampah yang akan kita tetapkan nantinya menjadi Peraturan Daerah , pada kesempatan ini Kami dari Fraksi Partai Golkar ingin menanyakan bagaimana hubungan Perda Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat dengan Perda Pengelolaan Sampah kabupaten/Kota, apakah hubungannya secara hirarkis atau setara .

“Kalau dia setara tentu akan sulit juga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota terkait dengan sampah. Kami minta dijelaskan oleh pihak Pemerintah Daerah,” ujar jubir partai Golkar.

Fraksi PAN mengatakan, Perda nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Regional pada beberapa Substansinya di sebut tidak sesuai dengan kewenangan provinsi, beberapa pasal yang mempunyai makna multi tafsir sehingga menimbulkan keragu raguan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya serta penyelarasan dengan regulasi yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 perpres 83 2018 tentang penanganan sampah laut.

“Permen LHK 14 2018 danj 14 2021 perpres 97 2017 dan regelasi lainnya di kuatkan lagi dengan gran master pengelolaan Tahun 2060 yang di mulai tahun 2030,” ujar Jubir PAN.

Selanjutnya fraksi PPP dan Nasdem menyampaikan, sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah daerah. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

“Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” kata jubir fraksi PPP dan Nasdem.

Kemudian pandang fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan,mohon dijelaskan sistim pengelolaan sampah pada ranperda ini dan lembaga apa saja yang diikut sertakan agar permasalahan sampah yang selama ini terjadi terutama pada pusat-pusat kota yang kita lihat bahwa sampah rumah tangga/pemukiman serta sampah komersil semakin menumpuk.(st)

 Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyerahkan bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), Selasa (10/9).

Pada kesempatan itu, Mastilizal Aye mengatakan, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Nanggalo, Padang Barat dan Padang Utara, dirinya bertanggungjawab untuk memperjuangkam aspirasi masyarakat.

"Ini merupakan adalah bentuk dari tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan ini," cakapnya.

Dikatakannya, bantuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang diterima saat reses di dapil.

"Banyak keluhan dari UMKM yang kesulitan dalam menjalankan usahanya, sehingga saya menyalurkan pokir untuk mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah, menjalankan usahanya," tukuk pria berkacamata yang akrab disapa Aye ini.

“Semoga dibalik semua kesulitan, tetap ada satu senyuman yang penuh dengan semangat, agar kita tidak mudah menyerah untuk hidup lebih baik," katanya.

Aye mengaku, dirinya datang untuk memberikan solusi agar aspirasi masyarakat dapat dibantu, sehingga UMKM lebih maju kedepannya.

"Selain bantuan untuk UMKM, saya juga menyalurkan ratusan bantuan sosial dari dinas koperasi. Ini bentuk komitmen saya terhadap masyarakat sesuai instruksi ketua DPD partai Gerindra Sumatera Barat Pak Andre Rosiade. Sebagai kader Gerindra yang telah diberikan amanah oleh masyarakat saya harus mampu membawa solusi terhadap permasalahan masyarakat," cakap Sekretaris DPC Partai Gerindra kota Padang ini.

Sementara itu, Nurmi Desi, selah seorang perwakilan dari UMKM mengucapkan terimakasih kepada Mastilizal Aye.

"Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Pak Aye selalu berkomitmen menyalurkan aspirasi masyarakat. Bantuan Pak Aye cukup banyak yang telah kami rasakan selama ini," akunya.

Dikatakannya, Aye selalu turun menampung aspirasi masyarakat, selain bantuan UMKM, ia juga melihat Aye sangat konsisten mengabdi kepada masyarakat.

"Seperti memberikan bansos, bantuan kelompok senam,  jalan dan masjid-musholla. Kami yakin pak Aye akan terpilih kembali, kerena dia terbukti berkerja untuk kesejahteraan masyarakat," terangnya. (*)

Bendahara Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Nanggalo, Sonny Affandi, ST, mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) Terpadu ke 13 Muhammadiyah dan Aisyiah Kecamatan Nanggalo, Minggu (8/10/2023) di Gedung Pertemuan PORKAB Pagang, Nanggalo, Padang.

Muscab yang dilaksanakan tersebut menghasilkan ketua terpilih periode 2022-2027 Dr. Afrizal, MA, sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah dan Erlis, S.Pd, sebagai Ketua Aisyiah Kecamatan Nanggalo.

Sonny Affandi yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Lapai, menyampaikan ucapakan selamat atas terpilihnya, Dr. Afrizal, MA, sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah dan Erlis, S.Pd, sebagai Ketua Aisyiah Kecamatan Nanggalo periode 2022-2027.

"Kita berharap, Ketua Muhammadiyah dan Aisyiah terpilih dapat mengayomi dan memberdayakan umat, khususnya dalam pengembangan serta memajukan organisasi ke depan," harap Sonny.

Sejalan dengan sudah terpilihnya ketua yang baru dalam Muscah Terpadu yang berjalan lancar dan sukses, Sonny juga mengucapkan terima kasih kepada H. Darmadi, yang sebelumnya telah memimpin PC Muhammadiyah Nanggalo dengan baik, serta Yuliarnis, A.Pd, selaku ketua PC Aisyiah Nanggalo periode 2017-2022. 

Muscab berjalan aman dan lancar. Sejumlah agenda terlaksana dengan berkat kebersamaan anggota kedua organisasi. (rel)

Membahas Kerjasama Pemprov dengan PT Grahamas Citra Wisata

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat bersama mitra kerja terkait persoalan pemanfaatan aset Hotel Novotel Bukittinggi yang dikelola oleh PT Grahamas Citra Wisata, Senin (09/10/2023) diruang sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua Pansus yang juga Ketua komisi III DPRD Sumbar  Ali Tanjung mengatakan, dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD hingga kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan PT Grahamas Citrawisata selaku pengelola Hotel Novotel Bukittinggi terdapat cukup banyak permasalahan.

“Banyak permasalahan yang kita temukan seperti adanya perbedaan penafsiran kapan berakhirnya waktu kerjasama, PT Grahamas Citrawisata gadaikan aset ke Bank, Laporan keuangan tidak sesuai dengan sebebarnya, dan banyak masalah lainnya. Untuk itu kami di DPRD memutuskan membentuk Pansus untuk menuntaskan masalah tersebut,” tutur Ali Tanjung.

Selain itu, lanjut Ali, pembentukan pansus ini juga bertujuan agar pemanfaatan aset Pemprov Sumbar yang akan bekerja sama dengan pihak manapun, kedepan akan lebih berhati-hati sehingga kenyamanan investasi dapat tercapai.

“Untuk itu, kami mohon kepada anggota Pansus untuk segera bersama-sama menyusun agenda untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT Grahamas Citra Wisata ini,” katanya.

Ali Tanjung menambahkan, permasalahan kerjasama antara PT Grahamas Citra Wisata dengan Pemprov Sumbar berdampak buruk bagi investasi Sumbar, sehingga diharapkan dengan terbentuknya pansus ini permasalahan tersebut segera tuntas.

“Permasalahan ini akan memberikan dampak negatif terhadap investasi di Sumbar. Semoga dengan dibentuknya Pansus ini, semua masalah terkait pengelolaan Hotel Novotel Bukittinggi dapat dituntaskan secepatnya,” jelas Ali Tanjung.(*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan.Percepatan digitalisasi pendidikan di Sumbar menjadi agenda penting Dinas Pendidikan dan DPRD Sumbar saat ini. 

Hal itu dikatakan Supardi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning Digital Age angkatan ke -16 bagi guru SMK se Kota Payakumbuh, Minggu (08/10/2023).

Dikatakan Supardi,sejak tahun lalu, DPRD Sumbar telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumbar  dan telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning in Digital Age yang kini sudah memasuki tahap I6.

Ratusan guru SMA/SMK se-Kota Payakumbuh telah mengikuti sejumlah tahap bimtek sebelumnya, guna mewujudkan Payakumbuh sebagai kota pendidikan berbasis digital.Jelas Supardi.

Dikatakan Supardi, visi untuk menjadikan Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan Berbasis Digital, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Payakumbuh sebagai Smart City.

“Payakumbuh adalah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif ini mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak lagi generasi muda yang kreatif lewat sistem pendidikan berbasis digital,” kata Supardi.

Menurut Supardi,dalam Bimtek ini,para guru SMA dan SMK se-Kota Payakumbuh difasilitasi agar mampu merancang bahan agar berbasis digital seperti bahan dalam bentuk audio-visual.

Supardi berharap, Payakumbuh bisa melahirkan generasi kreator dan inovator. “Mari kita dorong siswa agar menjadi pencipta, kreator, penghasil sesuatu yang baru, penemu mesin-mesin baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya,“ ujarnya.

Menurut Supardi,Bimtek ini bisa sebagai salah satu jalan, di mana para tenaga didik yang menguasai dunia digital dapat muncul.

“Saat ini Payakumbuh tengah menjadi pilot project Kota Pendidikan Berbasis Digital di Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melihat Payakumbuh punya beragam prestasi di bidang pendidikan berbasis digital,” ujar Supardi.(**)

Arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lutfi Yondri saat kunjuungannya ke Pabrik Indarung I dalam rangka Observasi Lapangan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, menilai secara arkeologi, Pabrik Indarung I PT Semen Padang memiliki potensi sangat luar biasa. Karena, sangat banyak pengetahuan yang bisa diambil di balik sisa-sisa bangunan lama tersebut.

"Namun, yang paling utama adalah tentang industri semen, terutama bagaimana semen diolah sejak 1913, kemudian berkembang sampai teknologi modern," kata Arkeolog itu pada saat Observasi Lapangan ke Pabrik Indarung I bersama tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senin (9/10/2023).

Di samping itu, katanya melanjutkan, jangan biarkan Pabrik Indarung I ini berdiri sendiri. Unsur penting lainnya yang ikut menunjang, seperti kelistrikan dan sumber bahan baku juga harus menjadi bagian dari pengelolaan Cagar Budaya Nasional. Apalagi, Pabrik Indarung I ini juga diusulkan menjadi warisan dunia. 

"Indarung I ini aset penting dan Semen Padang dalam pengelolaannya tidak bisa sendiri. Harus ada keterlibatan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional," ungkap alumni Magister Humaniora Arkeologi Universitas Indonesia (UI) asal Bukittinggi itu.

Menurut Lutfi, keterlibatan pemerintah daerah hingga pusat sangat dibutuhkan, karena butuh dana yang besar, terutama dalam hal revitalisasi dan merekontruksi pengetahuannya atau militerasi tentang sejarah dari Pabrik Indarung I yang nantinya bisa menjadi sumber pengetahuan. Karena, rekontruksi pengetahuan itu sejalan dengan bukti fisiknya.

"Memang revitalisasi ini butuh dana besar. Dan, walupun sulit Pabrik Indarung I ini dihidupkan kembali, minimal kita bisa membuat video atau film animasinya yang bisa menggambarkan pabrik ini beroperasi pada zamannya, sehingga mudah dicerna oleh generasi sekarang ini. Dan, dengan demikian keberadaan Pabrik Indarung I ini nantinya tidak hanya cerita," ujar Lutfi.

Hal yang sama juga disampaikan Pamong Budaya Ahli Utama Bidang Pemusiuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek Siswanto. Kata dia, secara pribadi dia menilai potensi Pabrik Indarung I sangat luar biasa untuk dimanfaatkan, terutama sebagai museum situs ataupun museum industri. 

Untuk itu, siapa pun pengelolanya nanti, dia berharap keberadaan Pabrik Indarung I ini bisa menjadi tempat edukasi ilmu pengetahuan, sehingga generasi sekarang ini mengetahui bagiamana sejarah dari berdirinya Pabrik Indarung I tersebut.

"Indarung I ini pabrik semen pertama di Asia Tenggara dan sangat potensial dikembangkan sebagai museum industri atau museum situs, sehingga orang yang datang berkunjung ke Pabrik Indarung I ini bisa berinteraksi langsung kepada bendanya, koleksinya, dan situsnya, sehingga edukasi ilmu pengetahuan ada di situ. Apalagi, di Indonesia kan belum ada museum situs," katanya.

Kemudian, terkait kunjungan lapangan ke Pabrik Indarung I, Siswanto menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk merancang rencana induk kelestarian cagar budaya nasional. Dan, dari kunjungan ini pihaknya akan mencari praktek baik dan praktek buruk, sekaligus bagaimana pengelolaan cagar budaya Nasional Pabrik Indarung I. 

"Kemarin, kami sudah mengimpun bagaimana pengelolaan-pengelolaannya, mulai dari regulasi, tata kelola, masyarakat, dan pemerintah daerahnya, termasuk Semen Padang, bagaimana pengelolaan rencananya dan sebagainya. karena yang kami susun nanti adalah, bagaimana dalam pelestarian cagar budaya nasional itu memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari TACBN. Namun, yang penting adalah kelestarian dari cagar budaya itu sendiri," katanya.

Selain itu, katanya melanjutkan, yang lebih penting lagi bagaimana dampak pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya tersebut, dan dampaknya terhadap masyarakat seperti apa, serta dampak terhadap cagar budaya itu sendiri juga seperti apa. "Tapi yang jelas, bagaimana Semen Padang dan pemerintah daerah memperhatikan rekomendasi dari TACBN. Karena, kami sepakat ini untuk diperhatikan," ujarnya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati menyampaikan bahwa Pabrik Indarung I telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional pada Februari 2023. Dan, di dalam kawasan Cagar Budaya Nasional ini, juga terdapat PLTA Rasak Bungo yang didirikan 1908. Pada era Pemerintahan Hindia Belanda, pabrik semen ini bernama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NIPCM). 

Anita menyebut Pabrik Indarung I memulai sejarahnya pada tahun 1906, saat seorang perwira Belanda berkebangsaan Jerman bernama Carl Christophus Lau, mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dapat mendirikan pabrik semen di Indarung, Padang. Begitu dibangun pada 18 Maret 1910, Pabrik Indarung I mulai beroperasi di tahun 1913 dengan kapasitas produksi sebesar 22,9 ribu ton semen per tahun. 

Pabrik semen ini memiliki 5 Kiln. Untuk Klin pertama yang selesai dibangun pada 1911, kapasitas produksi sebesar 76,5 ton semen per hari, sama dengan Klin kedua yang dibangun pada 1912. Pada tahun 1939, Pabrik Indarung I meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 170 ribu ton semen per tahun. Peningkatan produksi semen ini pun dilakukan dengan menambah jumlah Kiln dari 2 menjadi 5.

Menurut Anita, Pabrik Indarung I ini merupakan satu kesatuan dengan Tambang Batubara di Sawahlunto dan Emma Haven atau Pelabuhan Teluk Bayur Padang. "Kenapa kami sebut sebagai satu kesatuan? Karena, Batubara untuk memproduksi semen berasal dari Tambang Batubara Sawahlunto dan untuk pendistribusian semennya ke berbagai negara di dunia, melalui Pelabuhan Emma Haven," kata Anita.

Observasi Lapangan ke Pabrik Indarung I itu turut dihadiri Pamong Budaya Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Vera Imelda, beserta Analis Budaya Muhammad Ikli, dan juga Anggota Tim Kerja Warisan Budaya yang Dilindungi. Kemudian, juga hadir Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) R. Widiati, Dosen Arkeologi Universitas Indonesia Ghilman Assilmi, dan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang Syamdani.(*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya kembali memimpin Apel Gabungan Bulan Oktober, yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (09/10/23). Apel gabungan inidiikuti oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kepala OPD se-Dharmasraya, Camat, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya. 

Dalam sambutan Bupati, bahwa saat ini sudah Bulan Oktober 2023, dimana saat ini kita sedang menunggu proses evaluasi Gubernur atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Diperkirakan akan selesai evaluasi Gubernur tanggal 16 Oktober 2023. 

“Untuk itu, setelah selesai evaluasi Gubernur nantinya marilah kita segera tindak-lanjuti hasil evaluasi tersebut. Sehingga APBDP Kabupaten Dharmasraya 2023 dapat kita tetapkan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat segera kita manfaatkan penggunaannya yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.

Proses penyusunan APBD Tahun 2024 juga sudah harus dimulai, diharapkan kepada seluruh OPD untuk segera menyusun anggaran ini sesuai dengan skala prioritas yang mengacu kepada RKPD dan RPJM yang sudah kita tetapkan. Dan untuk kegiatan HUT Kabupaten yang ke-20 agar dimasukkan perencanaan dan penganggarannya dengan seluruh itemnya. Karena HUT kabupaten ke-20 ini harus berbeda nuansanya dari tahun tahun sebelumnya. 

“Begitu juga dengan kecamatan agar membuat even atau kegiatan di tingkat kecamatan, jadi gezah ulang tahun itu sampai ke pelosok nagari. Mulai sekarang camat sudah memikirkan pendanaan kegiatanya yang mungkin bisa didukung melalui anggaran kecamatan dan sumbangan dari pihak lain,” kata Bupati lagi.

Dalam apel gabungan tersebut, Bupati juga mengatakan bahwa sejak hari Rabu minggu lalu tim BPK RI perwakilan Sumbar sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan kegiatan tahun 2023. Saya ingatkan kepada seluruh OPD, camat dan Pimpinan BLUD se-Kabupaten Dharmasraya agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan juga memberikan informasi yang akurat. Serta selalu bersikap kooperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik.

Selain juga, Bupati mengatakan bahwa proses seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah dimulai. Formasi untuk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari guru sebanyak 331, kesehatan 255 dan tenaga teknis 39. Jumlah seluruh formasi 625. 

“Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga formasi yang tersedia dapat kita isi seluruhnya. Sehingga secara bertahap dapat terpenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan kesejahteraan kita semua,” harap Bupati.(elda)