PT Semen Padang kembali melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Program Pengelolaan Sampah di Wilayah Laut dan Pesisir Kota Padang melalui Aplikasi Nabuang Sarok, Kamis (15/6/2023).

Kali ini, PKS itu dilakukan bersama Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Penandatangan PKS itu berlangsung di lokasi Penas Petani dan Nelayan XVI yang digelar di Pangkalan Udara Sutan Sjahrir, Kota Padang.

Dari PT Semen Padang, PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Departemen Perencanaan & Pengendalian Produksi PT Semen Padang, Juke Ismara. Sedangkan dari PPS Bungus, ditandatangani oleh Analis Pengelola Keuangan, Bayu Eko Wibowo, yang hadir mewakili Kepala PPS Bungus, Widodo.

Juke Ismara mengatakan, PKS dengan KKP tentang Program Pengelolaan Sampah di Wilayah Laut dan Pesisir Kota Padang melalui Aplikasi Nabuang Sarok ini merupakan yang kedua dilakukan. "Sebelumnya, penandatangan PKS dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP," katanya.  

Aplikasi Nabuang Sarok ini, kata Juke melanjutkan, diluncurkan oleh PT Semen Padang pada HUT ke-64 Pengambilalihan pabrik pada tanggal 5 Juli 1958 dari Tangan Belanda. Tujuannya, untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurangi sampah menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan cara memilah sampah dari sumbernya. 

Awalnya, aplikasi Nabuang Sarok ini diperuntukkan untuk masyarakat sekitar perusahaan. Namun dalam perjalanannya, ternyata aplikasi Nabuang Sarok diminati banyak pihak, termasuk KKP yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

"Alhamdulillah sejak aplikasi Nabuang Sarok digulirkan tahun lalu, sudah ada beberapa instansi yang bekerjasama dengan kami dan untuk KKP, ini merupakan yang kedua", ujarnya.

Juke menyebut, aplikasi Nabuang Sarok bernilai ekonomis bagi nelayan. Karena, sampah yang telah dipilah kemudian disetor ke Nabuang Sarok akan ditukar menjadi poin. Kemudian, poin tersebut juga dapat ditukar dengan berbagai hadiah yang disediakan di aplikasi Nabuang Sarok. 

Secara tidak langsung, berbagai hadiah menarik itu juga dapat memotivasi para nelayan untuk mengumpulkan sampah di laut. "Kemudian bagi Semen Padang, sampah yang disetor ke Nabuang Sarok akan dimanfaatkan sebagai substitusi batubara yang merupakan bahan bakar utama dalam proses produksi semen," bebernya.

Sementara itu, Analis Pengelola Keuangan PPS Bungus, Bayu Eko Wibowo, mengapresiasi PT Semen Padang yang telah bersedia melakukan PKS dengan PPS Bungus. Karena, PKS tentang Program Pengelolaan Sampah di Wilayah Laut dan Pesisir Kota Padang ini juga sejalan dengan program KKP, yaitu Bulan Cinta Laut (BCL). 

Di mana, pada program BCL tersebut, sampah yang ada dilaut diambil oleh nelayan untuk dikompensasi menjadi uang. Program tersebut berlangsung selama 1 bulan lamanya. Namun, Kepala PPS Bungus yang ketika itu selaku Koordinator BCL di Sumbar, menginginkan bagaimana agar nelayan terus mengambil sampah laut. 

"Alhamdulillah, aplikasi Nabuang Sarok milik Semen Padang menjadi solusi bagi kami. Karena, Semen Padang mau menerima sampah laut untuk dijadikan bahan bakar alternatif yang dapat mensubstitusi batubara. Jadi, karena itulah penandatangan PKS dengan Semen Padang ini kami lakukan," katanya.  

Bagi PPS Bungus, sebutnya, PKS dengan PT Semen Padang ini merupakan bagian dari upaya untuk mengantisipasi kerusakan laut yang disebabkan oleh sampah, terutama sampah plastik. Karena, sampah plastik yang terlarut di dalam laut yang disebut dengan mikroplastik, akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecil itu juga akan dimakan oleh ikan-ikan besar. 

"Nah, ketika ikan itu kita makan, maka mikroplastik yang ada di ikan ini  secara akumulatif akan terkumpul dan terakumulasi di dalam perut kita. Inilah yang dapat menyebabkan karsinogen atau penyebab kanker. Kemudian bagi kesehatan laut, sampah plastik akan menggangu ekosistem ikan. Bahkan bagi Penyu, sampah plastik dianggap sebagai ubur-ubur. Ketika plastik itu dimakan Penyu, maka Penyu akan mati," ujarnya. 

Selain itu, lanjutnya, sampah plastik yang hanyut atau masuk ke dalam laut juga akan menutupi karang yang tentunya dapat menyebabkan karang menjadi mati. "Kalau karang mati, maka ekosistem di dalam laut tidak sehat dan pada akhirnya ikan menjadi tidak ada. Untuk itu, kepada masyarakat Kota Padang dan masyarakat pesisir pantai di Sumbar pada umumnya, jangan buang sampah sembarangan, termasuk ke sungai dan ke laut," katanya.

PPS Bungus sendiri, tambahnya, sejauh ini telah berupaya menjaga kesehatan laut dari sampah. KKP pun juga telah menekankan bahwa nelayan tidak boleh membuang sampah di laut. Bahkan, KKP dengan tegas meminta setiap nelayan untuk membawa pulang sampah makanannya. "kalau sampai tidak ada sampahnya, KKP akan menunda pembuatan atau pengurusan dokumen-dokumen terkait kelayakan kapal," pungkas Bayu.(*)

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin mengatakan,tidak lama lagi Perhutanan Sosial akan punya payung hukum karena,pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perhutanan Sosial tersebut telah mencapai 80 persen untuk bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai tim pembahas,Komisi II telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kamis (15/6).

Dalam konsultasi ke dua kementerian tersebut terungkap, progres pembahasan Ranperda Perhutanan Sosial mencapai 80 persen.Kata Mochklasin saat di wawancarai.Jumat (16/6/2023).

Mochklasin menjelaskan,tim pembahas menerima sejumlah masukan untuk penyempurnaan ranperda tersebut, yaitu hanya dua pengelolaan hutan yang bisa diambil kewenangan oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) hutan nagari dan kemasyarakatan.

"Untuk tiga lagi yaitu hutan kemitraan, tanaman rakyat dan adat, tidak bisa menjadi kewenangan Pemprov karena masih berkaitan dengan pemerintah pusat. Hutan adat itu milik masyarakat yang kewenangannya ada di kabupaten/kota," terangnya.

Menurut Mochklasin,memang dua itu yang ideal menjadi kewenangan provinsi, jadi arahnya bagaimana pasca perizinan pengelolaan keluar akan terkoneksi dengan OPD-OPD lain, tidak hanya satu dinas saja (Dinas Kehutanan). Jadi masuk disitu bagaimana sistem permodalan, hasil nya nanti, pengelolaan hingga teknologi yang digunakan tentu harus ada kolaborasi.

" Jadi ini tidak perihal akses saja namun juga pemanfaatan, jadi selama ini masyarakat tidak bisa diberikan akses pengelolaan hutan sekarang sudah bisa, sehingga perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Mochklasin berharap, dengan adanya Perda Perhutanan Sosial, bisa menciptakan sumber ekonomi baru yang memiliki dampak terhadap pembangunan daerah. Jadi secara keseluruhan Ranperda ini bisa dibahas secara komprehensif dan lengkap.

Sementara itu Ketua tim Pembahas Ranperda Perhutanan Sosial Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, dalam pertemuan itu Komisi II DPRD Sumbar menggali lebih dalam topoksi pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kewenangan perhutanan sosial, sehingga penerapannya tidak mengalami kekeliruan.

Secara garis besar Arkadius menjelaskan,Ranperda Perhutanan Sosial akan membuka lapangan kerja baru hingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan hutan lestari. Apalagi mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitsr 54,4 persen dari luas provinsi ini. Selain itu, sebanyak lebih dari 900 nagari di Sumbar berada di kawasan hutan.

Kawasan hutan ini terdiri dari fungsi kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi. 

Arkadius menjelaskan, ranperda ini diharapkan bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial. 

"Dengan begitu pengelolaan hutan kedepannya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya," paparnya. (st/rel)

 

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni adakan work shop pendidikan dengan tema mewujudkan prestasi belajar indonesia berkarakter pancasila melalui implementasi merdeka belajar di Hotel Marcure Padang, Jum'at (16/6/23).

Kegiatan work shop tersebut dihadiri Direktur PAUD Ir. Djenjeng Baskoro, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang diwakili oleh Kabid PAUD dan  Dikmas Sukma Wati  berbagai lapisan masyarakat diantaranya Kepala sekolah, Ormas Tingkat Kota Padang dan DPW MOI Sumbar.

Direktur PAUD Ir. Djenjeng Baskoro, M.Pd Perwakilan Kemendiburistek RI Menyampaikan bahwa, "Kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Khususnya Kota Padang terutama untuk anak usia dini", Katanya.

"Merdeka Belajar yang dimaksud adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan kita. Kita berusaha memperbaiki proses belajar sehingga perlu proses yang panjang untuk mengimplementasikannya", Tuturnya.

Hj. Lisda Hendrajoni membuka sekaligus menyampaikan bahwa, "Komisi X DPR RI mendukung penuh kurikulum mardeka belajar. Selain itu lisda Hendrajoni juga mengupayakan Beasiswa PIP untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di Sumatera Barat" Katanya.(Rls)

Lintasmedianews.com, Dharmasaraya-  Upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat terus ditanggulangi oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya salah satunya melalui rapat kerja komisi DPRD bersama mitra kerja.  Rapat kerja ini melibatkan tiga komisi diantaranya komisi I yang dipimpin oleh Raden Awaludin,S.E, Komisi II dipimpin oleh ST. Alif, dan Komisi III dipimpin oleh Am/pera Dt Labuan. Rapat ini berlangsung di ruang rapat masing-masing komisi. Kamis, (15/06/2023).

Pembahasan rapat kerja tiga komisi melibatkan mitra kerja yang berbeda diantaranya Komisi I dengan mitra kerja dari Dinas Pendidikan, Komisi II dengan mitra kerja dari Dinas Perhubungan, terakhir Komisi III dengan mitra kerja dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Rapat kerja komisi ini membahas terkait persoalan yang terjadi pada lingkup kerja masing-masing mitra kerja.

Adapun beberapa program kerja yang dibahas dalam rapat kerja komisi seperti pada Komisi I membahas terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SD, SMP dan SMA. Sedangkan Komisi II membahas terkait sarana dan prasana lalu lintas seperti meletakkan lampu merah dibeberapa titik persimpangan, kemudian terkait fasilitas jalan yang dilewati oleh kendaraan bermuatan berat. Terakhir Komisi III membahas terkait POKIR, Pendapat Asli Daerah (PAD), Barang Milik Daerah (BMD).(elda)

Lintasmedia news.com,Duka mendalam turut di rasakan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, atas musibah kebakaran yang menghanguskan 2 rumah, empat petak kedai, dan satu unit mini bus roda empat di Nagari Gunung Medan, kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (14/06/2023) malam.

Atas dasar itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia itu, mengunjungi keluarga korban, sekaligus menyerahkan bantuan pada pagi hari, Kamis (15/06/2023).

Pada kesempatan itu, Sutan Riska menyampaikan ucapan duka atas musibah yang menimpa. Diperkirakan hampir Rp. 1 Miliar kerugian yang ditanggung korban atas musibah itu.

“Mujur tak dapat dirayu, malang tak dapat ditolak, atas musibah ini kami turut berduka, semoga seluruh anggota keluarga korban tabah dan tawakkal menerima cobaan ini,” ucap Sutan Riska yang saat itu didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Defri Zuhendra, Camat Sitiung Zulhedri, dan Walinagari Gunung Medan, Khairul Rasyid Datuak Sinaro.

Kepada korban, Sutan Riska juga memberi kalimat hiburan, di balik kesulitan, Allah SWT juga akan memberi kemudahan. Bahwa apa yang hilang atas peristiwa ini, dengan kesabaran dan tawakkal mudah-mudahan Tuhan akan memberi ganti yang lebih baik.

Sutan Riska dalam kesempatan itu menyerahkan uang tunai, sebagai tali asih antara pemkab Dharmasraya dengan warganya yang ditimpa musibah.

“Walaupun tidak sebanding dengan kerugian yang diderita, kami berharap semoga bermanfaat. Mudah-mudahan usaha bapak-ibu cepat bangkit kembali dengan kondisi yang lebih baik lagi hendaknya,” tukas Sutan Riska

Sebelumnya Pemkab Dharmasraya melalui Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran sudah berjibaku memadamkan api. Empat unit mobil pemadam kebakaran ditambah mobil AWC Polres Dharmasraya dikerahkan sejak peristiwa bermula yang diperkirakan pukul 23.15 WIB.

Plh Kasat Pol PP dan Damkar Pekab Dharmasraya Yunisman mengatakan peristiwa kebakaran diduga akibat konselting arus pedek listrik,kemudian sanagat cepat api membakar rumah dan kedai serta satu unit mini bus roda empat.(elda)

 Rektor Universitas Eka Sakti yang juga adalah seorang politikus, Prof. H. Sufyarma Marsidin, M. Pd yang sudah banyak pengalaman aral melintang di dunia perpolitikan, mengapresiasi Leonardy Harmainy untuk maju kembali di pemilihan DPD RI tahun 2024.

Menurutnya, Leonardy sudah banyak pengalaman berpolitik, serta mengerti seluk beluk politik untuk kemajuan bangsa.

"Selain itu dia juga sudah empat kali menjabat menjadi ketua Badan Kehormatan (BK), ini menjadi poin yang cukup menentukan," kata dia, Senin, (5/6)

Sufyarma juga menilai, selama ini Leonardy juga sudah banyak berbuat kemaslahatan umat, dia juga mengatakan, Leonardy kerap sosialisasikan Pancasila serta UUD 1945 di dapil-nya

"Leonardy juga sering berkunjung ke mesjid serta mushola, karena dia adalah sesosok tokoh politikus yang agamais, dan layak satu kali periode lagi" tutupnya.

Leonardy Harmainy, S.IP., M.H. bergelar Datuak Bandaro Basa adalah seorang pengusaha, politikus, dan senator Indonesia asal Ranah Minang.  Dia lahir di Bukittinggi, 7 September 1956, memiliki 3 orang anak.

Dia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dua periode yakni pada tahun 2017–2019 dan 2019–2024. 

Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat periode 2004–2009.

Serta menjadi Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2009–2014 yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatra Barat.(rel)

Solok Lintasmedianews.com -  Medison membuka Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kabupaten Solok tahun 2023 dan Peringatan Hari Gerak PKK ke 51 di Convention Hall Nagari Alahan Panjang, Rabu 14 Juni 2023.

Ketua Pelaksana Jambore Kader PKK Berprestasi Wilma Montezi, A. Md mengatakan, tujuan Jambore adalah meningkatkan pelaksanaan gerakan PKK di Kabupaten Solok melalui 10 program Pokok PKK serta meningkatkan hubungan silaturahmi dan berbagi pengalaman bagi sesama peserta Jambore.

Jambore di gelar selama dua hari yang diikuti srkitar 234 orang peserta dari  14 Kecamatan di Kabupaten  Solok. Berbagai macam lomba di lakukan diantaranya Lomba Ekspose, Lomba Penyuluhan pendidikan, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Parade dan Yel Yel, Lomba Pengelolaan Makanan Penutup, dan Lomba Video Pendek,"ucapnya

Sementara itu Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison dalam sambutannya mengucapkan  terimakasih dan apresiasi yang luar biasa kepada TP PKK Kabupaten Solok, karena selama ini telah menjadi Mitra Pemerintah Kabupaten Solok dan membantu menjadikan Kabupaten Solok ini Terbaik di Sumatera Barat.

Kepada anggota PKK dibawah bimbingan Ibu Ketua PKK Ny.Emiko Kab. Solok juga diberi apresiasi karena telah berhasil membantu menurunkan stunting dari 40 persen menjadi 24,2 persen dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mencegah stunting.

Kami sangat mendukung  atas  terlaksananya kegiatan ini dan juga mengajak seluruh peserta untuk mengikutinya dengan penuh kekeluargaan bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Mari satukan langkah dan persepsi sehingga setiap program kerja bisa terlaksana dengan baik. Momentum ini akan memberikan motivasi dan semangat sehingga kader PKK dapat menjadi kader penggerak pembangunan. 

Pelaksanaan jambore PKK  diharapkan bisa melahirkan kader-kader PKK yang baik dan tangguh dengan tujuan ke depan dapat terus ikut andil menciptakan kesejahteraan masyarakat,"ujarnya

Pemerintah Daerah menyadari bahwa untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Solok Menjadi Terbaik di Sumatera Barat, kita perlu bersinergi dan dukungan dari seluruh stakeholder termasuk TP PKK yang anggotanya langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena PKK sudah mampu mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Solok sehingga Kabupaten Solok bisa dikenal tidak hanya dengan program program dari pemerintah melainkan program dan prestasi dari TP PKK Kabupaten  Solok," tutupnya(Karta)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara resmi melepas keberangkatan 107 Orang Jama'ah Calon Haji (JCH) Kota Solok Tahun 1444 H/2023 M Gelombang II Kloter 14, Di Balairung 99 Rumah Dinas Wako, Selasa (13/6).

Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Kepala OPD Terkait lingkup Pemko Solok serta para Jemaah Calon Haji.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Jamaah Calon Haji yang telah berkesempatan datang ke tempat yang diberkahi Allah SWT. 

" Semoga para jemaah berangkat dengan hati gembira untuk beribadah dan bertamu kerumah Allah SWT," ujar wako.

Selanjutnya, kepada para JCH agar tetap jaga kesehatan dan senantiasa bisa melaksanakan Rukun Islam yang kelima dengan baik dari awal berangkat sampai balik lagi ke Kota Solok.

Doakan Kota Solok mnjadi Kotanyang diberkahi Allah SWT, penduduknya beriman dan bertaqwa. " Disana Doa kita Insya Allah Mustajab. Doakan Solok, Sumatera Barat dan Indonesia. Kita akan memasuki Tahun Politik, jangan sampai kita terpecah belah," harap wako.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kota Solok, Mustafa melaporkan, Jumlah Jemaah Calon Haji Kota Solok sebanyak 107 Orang. Jemaah yang fit sebanyak 97 orang dan cadangan sebanyak 10 orang dan itu semua telah di daftarkan.

Jumlah laki-laki sebanyak 41 orang, dan perempuan sebanyak 66 orang. Usia tertua 83 Tahun, usia termuda 20 Tahun.

JCH akan berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3314. Masuk asrama 17 Juni 2023 jam 13.00 dan berangkat ke Jeddah Minggu 18 Juni Dinihari pukul 03.20. Kepulangan sampai di Padang nanti Tanggal 30 Juli 2023 pukul 08.15 Pagi.

Persiapan sudah dilakukan Manasik Haji sebanyak 2 kali di Kemenag dan 8 kali di Kecamatan, selain itu juga manasik haji pribadi. " Alhamdulillah saat ini jamaah sudah standby dan siap lahir bathin untuk berangkat ke Baitullah," tutupnya.(T/K)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Solok dalam rangka penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Solok, Senin (12/6).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Bayu Kharisma. Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Anggota DPRD Kota Solok, Sekda Kota Solok, Syaiful A , Asisten Sekda, Kepala OPD lingkup Pemko Solok serta undangan lainnya.

Adapun ke 4 Ranperda yang dibahas yaitu 

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022.

2. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang.

3. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2023-2042.(T/K)

Solok Lintasmedianews.com – Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok dalam pemenuhan hak anak, adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integratif, serta pemenuhan hak anak dalam capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) .

Hal tersebut disampaikan Asisten I Pemkab Solok, Syahrial dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) tahap verifikasi administrasi evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023, yang diselenggarakan secara daring (online) oleh Tim penilai KLA Kementerian PPPA RI, Senin (12/6) di Ruang Rapat Bapelibang, Arosuka.

“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai KLA,” ujarnya.

Sesuai arahan bupati, Implementasi program KLA tidak hanya sekedar memenuhi seluruh indikator evaluasi kabupten layak anak saja, tapi KLA dapat menjadi acuan bagi daerah dalam memenuhi hak-hak anak, dan melalui pengembangan tersebut diharapkan juga dapat terintegrasi dan berkelanjutan.

“Perlu keseriusan semua pihak untuk betul-betul memperhatikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan,” tambahnya.

Menurutnya, dalam hal ini perlu dukungan seluruh pihak, baik SKPD maupun wiraswasta untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan. Seluruh lingkup Pemkab Solok harus paham dengan tujuan program KLA tersebut, yakni percepatan percapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA), dan meningkatkan pemahaman SKPD.

Ditegaskannya, setiap instansi harus mampu mengintegrasikan pemenuhan implementasi indikator KLA, dan mewujudkan kabupaten layak anak serta memperkuat peran dan kapasitas pemerintah, dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

“Seluruh dinas merupakan gugus tugas atau pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pencapaian KLA ini,” tambahnya.

Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Solok, Nafri menyampaikan, dari 24 indikator KLA, Kabupaten Solok sendiri sudah ada profil yang berbasis pada 5 klaster KLA, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus, termasuk penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Nagari.

“Untuk peraturan atau kebijakan KLA kita terpenuhi, dengan penguatan kelembagaan yakni pembentukan gugus tugas KLA yang sudah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), namun belum optimal,” katanya.

Kemudian penguatan kelembagaan KLA tersebut, lanjutnya sudah ada RAD-nya, dimana pemantauan dan evaluasi setiap tahunnya dan sudah ada profil yang berbasis pada 5 klaster.

“KIE dan publikasi KLA yang dikembangkan oleh Pemda satu tahun terakhir melalui media elektronik, media sosial dan lainnya. Namun belum ada melalui media cetak dan media luar ruang,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk peran lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terdapat 3 Lembaga yang terlibat KLA pada kluster 1 dan 2 maximal 9 di setiap klaster, akan tetapi belum ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Solok ini.

Salah satu klaster hak sipil dan kebebasan, dimana anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran dengan tersedia data anak yang diregistrasi 2 tahun terakhir.

Begitupun persentase anak mendapatkan KIA tahun 2022 sudah melebihi dari tahun 2021 dan tersedianya mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang nerkonflik dengan hukum, anak dipinti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah ada.

Kabupaten Solok sendiri terdapat program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan kutipan akta kelahiran dan KIA dilakukan melalui inovasi PAK ALIPUR dan DINOSAURUS yang melibatkan dan bekerja sama dengan OPD dan nagari.

“Dan masih ada klaster lain yang tentunya Pemkab Solok sangat mendukung Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Layak Anak, serta salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai KLA,” tutupnya.(Karta)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya-

Pasca musibah kebakaran yang dialami seorang warga kenagarian Gunung Medan yang kerap dipanggil Ajo alias Uwan pada tanggal 14 Juni 2023 pul 23.00 WIB , Baznas Tanggap Bencana (BTB) kabupaten Dharmasraya menyerahkan sejumlah bantuan kepada korban jorong Palo Tabek, kenagarian Gunung Medan, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya (15/06/2023).

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dharmasaraya Z.Lubis, didampingi Dinas Sosial dan Wali Nagari Gunung Medan beserta perangkat nagari menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga yang tertimpa musibah  mewakili para donatur yang turut berduka.

Z.Lubis  menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa Ajo dan keluarga. Bupati berharap korban tabah dan tawakal dalam menerima cobaan  karena semua itu  sudah menjadi kehendak dari Allh SWT Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai wujud kepedulian guna meringankan korban BTB  Dharmasaraya memberikan bantuan berupa paket sembako untuk keperluan pokok harian korban dan keluarga

"Hari ini kita menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran, ini merupakan bentuk perhatian Baznas, semoga bantuan ini dapat meringankan beban korban" Ujar Z. Lubis ketua Baznas Dharmasraya di sela-sela pemberian bantuan.

Z. Lubis melanjutkan, "Kami menyampaikan keprihatinan atas musibah ini, kita harus bersabar dan menerima segalanya, semoga ada hikmahnya”, Pungkasnya

Informasi yang diperoleh kerugian mencapai 600 juta berupa Tiga petak ruko, dan 1 unit Mobil Kijang Grand dan  warung milik Ajo. Api bersumber dari sambungan arus pendek listrik kemudian menjalar ke dinding kayu rumah yang kering dan menyambar gas elpiji.(elda)

 

Baznas Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten  Dharmasraya respon langsung kepada warga yang tertimpa Musibah kebakaran 15 Juni 2023

Badan Amil Zakat Nas

ional (Baznas) Dharmasraya lakukan aksi cepat untuk menyerahkan bantuan  kepada keluarga korban kebakaran di Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Baznas Kabupaten Dharmasraya kepada masyarakat yang terkena musibah.

"Hari ini kita menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran, ini merupakan bentuk perhatian Baznas, semoga bantuan ini dapat meringankan beban korban" Ujar Z. Lubis ketua Baznas Dharmasraya di sela-sela pemberian bantuan.

Z. Lubis melanjutkan, "Kami menyampaikan keprihatinan atas musibah ini, kita harus bersabar dan menerima segalanya, semoga ada hikmahnya”, Pungkasnya.

Baznas Dharmasraya memberikan bantuan untuk korban kebakaran berupa paket sembako untuk keperluan pokok harian didampingi oleh Dinsos dan Wali Nagari Gunung Medan beserta perangkat Nagari Lainnya.(*)

Bukittinggi,Lintas Media News– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat(Sumbar) Supardi membuka kegiatan Pertemuan Pilar – Pilar Sosial Angkatan ke V bersama warga Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (14/6/2023) di Bukittinggi.

Pada kesempatan itu,Supardi 1

 mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat (pekat) dan dampak negatif penyimpangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

“Penyakit masyarakat adalah masalah sosial yang timbul dari kurangnya pendidikan terutama ilmu agama. Peran orangtua, ninik mamak, pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah timbulnya masalah ini,” ujar Supardi.

Selain Pekat,Supardi juga mengingatkan masalah yang juga harus diwaspadai perkembangannya adalah perilaku seks menyimpang yang dikenal dengan istilah LGBT. Perilaku menyimpang ini sangat menyalahi norma dan ajaran agama, yang tanpa disadari telah berkembang.

“LGBT justru menjangkiti kaum terpelajar dan mahasiswa. Orangtua harus menyadari ini dan harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan tuntunan agama yang baik kepada anak-anak,” katanya.

Menurut Supardi, masalah Pekat ini harus dihadapi dengan serius. Selain melalui sosialisasi, pemerintah dan DPRD juga telah berupaya melakukan pencegahan melalui regulasi.

“Namun, berbagai upaya tersebut harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar bisa efektif dalam rangka membina anak-anak bangsa untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas,” ujarnya.

Terakhir Supardi berharap melalui kegiatan Pertemuan Pilar – Pilar Sosial ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling peduli terhadap sesama. Saling mengingatkan satu sama lain agar permasalahan yang ada dapat diatasi.

“Kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Oleh karena itu mari kita saling peduli. Ibarat Lidi, kalau hanya satu atau dua batang tidak ada gunanya, tapi kalau banyak maka akan kuat dan dapat membersihkan seluruh sampah-sampah yang ada,” tutup Supardi.(*/st)