Dilarang untuk tidak meliput Pada acara pelantikan wakil walikota Padang Ekos Albar oleh pegawai Pemprov Sumbar Selasa (9/5/2023) di Istana Gubernur Sumbar,empat organisasi

Jurnalis Sumatera Barat (Sumbar) menerbitkan pernyataan sikap.

Empat organisasi Jurnalis Sumbar tersebut terdiri PWI Sumbar, AJI Padang, PFI Padang, IJTI Sumbar,dalam pernyataan sikapnya menilai, pengusiran tersebut sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik

Pernyataan sikap bersama ini tertanda atas nama Ketua PFI Padang Arif Pribadi, Ketua AJI Padang  Aidil Ichlas. , Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi, dan Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Pengusiran belasan jurnalis yang hendak meliput pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana Gubernur itu, diduga dilakukan oleh pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi, pengusiran mulai dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media telah berada di dalam ruang pelantikan, dan acara akan dimulai.

“Pada media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, disilakan keluar dari ruangan. Karena dalam garis pembatas ini sudah ada petugas yang ditugaskan untuk mengambil gambar. Tolong segera keluar,” ujar seorang petugas perempuan serta seorang anggota Satpol PP Sumbar, dengan keras.

Selain itu, seorang petugas berpakaian kemeja putih yang diduga juga pegawai Pemrov Sumbar, juga menyebut agar para jurnalis tidak perlu masuk, karena akan diberikan press release.

Meski telah diprotes oleh beberapa jurnalis karena akan menganggu tugas jurnalistik mereka, namun protes tidak diindahkan. Petugas termasuk anggota Satpol PP bahkan terus memperingati jurnalis, sehingga para peliput termasuk sejumlah jurnalis perempuan, terpaksa meninggalkan ruangan.

Pengusiran saat peliputan yang dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar ini, merupakan hal baru dalam pelaksanaan pelantikan kepala daerah. Sebelumnya, prosesi ini tetap bisa diliput media.

Atas kejadian itu, keempat organisasi wartawan ini menyatakan sikap :

1. Tindakan penghalangan yang dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar saat pelantikan Wakil Walikota Padang itu, merupakan bentuk penghalangan terhadap tugas jurnalistik. Karena para jurnalis tidak bisa meliput dan kehilangan berita. Sementara berita pelantikan itu juga penting untuk masyarakat.

2. Penghalangan yang dilakukan pegawai Pemrov Sumbar telah melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbunyi: Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana.

3. Pemrov Sumbar telah mengabaikan kerja-kerja jurnalistik dan seakan tidak mengakui keberadaan pers, sebagai penyampai informasi kepada publik.

4. Jika alasan ruangan penuh, seharusnya telah disiapkan mekanisme teknis yang disepakati bersama, sehingga tidak ada jurnalis yang kehilangan berita.

5. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah seharusnya segera menindaklanjuti persoalan ini, karena persinggungan dengan jurnalis sudah berulangkali terjadi.

6. Pihak Pemrov Sumbar harus segera menindak jajarannya yang telah mengusir jurnalis. Jika tidak, Pers Sumatera Barat akan menuntut melalui jalur hukum.

7. Mengimbau seluruh jurnalis untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik.(*)

Lintasmedia news.com – Dua unit rumah di Sumber Makmur Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat ludes Dilalap sijago merah, Selasa (09/05/2023).

Informasi dihimpun  dari salah satu warga yang berada dilokasi kebakaran, dua unit rumah tersebut merupakan rumah almarhum Bapak Soleh dan rumah saudari Murni Kepala Puskesmas Beringin Sakti. Dimana rumah tersebut saling berdekatan atau bersebelahan.

Menurut warga tersebut kobaran api begitu cepat membesar sehingga upaya penyelamatan barang-barang korban sangat berisiko untuk dilakukan sehingga tidak ada yang bisa diselamatkan.

Warga juga menyayangkan petugas pemadam kebakaran yang datang setelah sijago merah melalap habis bangunan tersebut. Saat ini kerugian berat yang dialami korban dari kebakaran dua unit rumah tersebut berkisar ratusan juta.

Sampai berita ini diturunkan dugaan kuat akibat terjadinya kebakaran karena konsleting.(rel)

Solok Lintasmedianews.com - Kadis Koperindag mengatakan 

Pelaksanaan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh potensi SDA dan SDM yang dimiliki Nagari Sungai Nanam dengan beragam umbi-umbian seperti kentang dan ubi jalar, kemudian buah-buahan seperti stroberi, terong pirus dan lainnya.Ketika terjadinya produksi buah dan sayur yang melimpah, kondisi seperti ini belum termanfaatkan lebih maksimal dan ini mengakibatkan kurang termanfaatkan dengan baik serta bahkan sampai terbuang.

Untuk itu kami dari Dinas Koperindag Kabupaten Solok, berinisiatif memberikan pengolahan lebih lanjut yang mana akan diolah oleh ibu-ibu dari Bundo Kanduang Nagari Sungai Nanam

Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kedepan, mulai dari tanggal  9  s/d  11 Mei 2023 dan akan diberikan materi terkait dengan inovasi pengolahan dodol dari SMK 1 Lembah Gumanti dalam hal ini terkait dengan jurusan Tata Boga

Peserta pelatihan sekitar 25 orang yang berasal dari unsur bundo kanduang dan dilaksanakan di gedung pemuda Nagari Sungai Nanam

Adapun materi yang akan diberikan adalah :

  1. Arah kebijakan Pemda Kab. Solok untuk urusan industri

  2. Kreasi dan inovasi pengolahan dodol

  3. Packaging produk

  4. Pemasaran produk

Acara ini dihadiri Kadis Koperindag Kab. Solok Ahpi Gusta Tusri, S.STP., M.Si, Camat Lembah Gumanti Zulbakti, TP PKK Kec. Lembah Gumanti, Wali Nagari Sungai Nanam Delfi, TP PKK Nagari Sungai Nanam, Pengurus Dekranasda, Narasumber, Peserta Pelatihan, Ketua KAN dan BPN, dan tamu undangan lainnya, 9 Mei 2023

Lokasi Gedung Pemuda Nagari Sungai Nanam.

Narasumber untuk pelatihan tersebut berasal dari Dinas Koperindag Kab. Solok,  SMK 1 Lembah Gumanti jurusan Tata Boga, dan PT. Aqua .

Pasca pelatihan diharapkan akan tumbuh IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang akan membangkitkan pendapatan Nagari Sungai Nanam

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dekranasda Kab. Solok Ibu Hj. Emiko Epyardi Asda dan segala pihak yang telah hadir dan men-support kegiatan pelatihan ini.

Wali Nagari Sungai Nanam mengucapkan terimakasih kepada Dinas Koperindag yang telah mengalokasikan kegiatan ke Nagari Sungai Nanam dalam rangka memberdayakan ibu-ibu Bundo Kanduang yang ada di Nagari Sungai Nanam dengan harapan akan tercipta industri-industri baru

Dengan adanya pelatihan seperti ini, potensi-potensi yang ada di Nagari Sungai Nanam dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga perekonomian bisa lebih baik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan membawa dampak positif kedepannya.

Ketua Dekranasda Kab. Solok, Ibu Emiko Epyardi Asda ,Izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekaligus untuk membuka secara resmi pelatihan tersebut.

Pelatihan dodol ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta selama tiga hari dengan harapan akan muncul wirausaha-wirausaha baru yang akan meningkatkan gairah IKM kita yang ada di Nagari Sungai Nanam

Diharapkan juga, dengan pelatihan ini akan tercapai mutu dan tampilan yang lebih menarik, baik dari segi rasa maupun dari segi kemasan dimana harapan kami produk tersebut akan diminati oleh masyarakan Nagqri Sungai Nanam sendiri, maupun masyarakat yang berkunjung untuk wisata ke Nagari Sungai Nanam

Disamping mutu yang kita tingkatkan, kita juga mengharapkan ada inovasi yang akan muncul di tengah usaha nanti, dimana saat ini baru dari dua bahan baku kentang dan labu, nanti setelah maju dan berkembang, nanti ada inovasi dari ibu-ibu menggunakan bahan lain yang berasal dari pertanian di daerah kita ini, seperti terong pirus, tomat, dan lainnya Selanjutnya saya berharap nantinya IKM ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Nagari sungai nanam khususnya, dan kabupaten solok pada umumnya.(karta)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka kegiatan fasilitasi dan evaluasi sistem merit dalam manajemen ASN Tahun 2023, di Akmal Room Bappeda Kota Solok, Selasa (9/5/23).

Hadir langsung, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit, Dr. Mustari Irawan, MPA, Asisten Komisioner KASN Republik Indonesia, Irfan, SH, MH, beserta rombongan KASN. 

Turut hadir, Sekda Kota Solok, Syaiful A, Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Solok, serta Tim Sistem Merit Kota Solok.

Wako Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Kota Solok, Kota Serambi Madinah yang Diberkahi, Maju dan Sejahatera kepada Komisioner, Asisten Komisioner dan seluruh staf KASN Republik Indonesia. Kemudian ucapan terimakasih kepada KASN yang telah menjadikan Kota Solok sebagai tempat kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN tahun 2023 bagi beberapa Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu output penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hadirnya UU ASN membuat manajemen kepegawaian di Indonesia berubah secara signifikan. Mulai dari seleksi CPNS hingga pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) diawasi dengan ketat dan pelaksanaanya dilakukan berdasarkan sistem merit.

Merit sistem secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan tanpa diskriminasi. Sistem ini seolah menjadi kritik atas suburnya praktek nepotisme, dan primordialisme di dunia kerja. 

Oleh karenanya sistem merit menjadi salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN.

Pemberlakukan merit sistem dalam birokrasi bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan pemerintah sesuai kompetensinya; pemberian kompensasi yang adil dan layak; mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; dan dapat melindungi karier ASN dari kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Disebutkan wako, terdapat 8 Aspek yang menjadi kriteria Penilaian Mandiri Sistem merit pada Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) yaitu Perencanaan Kebutuhan Pegawai, pengadaan, pembinaan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi, rotasi dan promosi, pengelolaan kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan serta sistem pendukung.

Aplikasi SIPINTER diciptakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penilaian ini bersifat obyektif dan terstandar berdasarkan metode self- assessment atau penilaian mandiri sesuai dengan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri berlakunya merit sistem dalam birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan maupun ekspektasi. Dalam prakteknya penerapan sistem merit cukup kompleks karena adanya pengaruh kondisi lingkungan dimana sistem itu diterapkan. Oleh karenanya tidak heran jika progres implementasi sistem merit antara instansi satu dengan yang lain berbeda mengingat ada konteks lingkungan sosial bahkan geografis yang berbeda juga.

Dalam mendukung penerapan sistem merit, tentunya tidak terlepas dari komitmen dan sikap prilaku ASN itu sendiri, maka ASN harus terus berbenah, terlebih pemerintah menekankan core values ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang disingkat Berakhlak. Serta employer branding ASN yaitu Bangga Melayani Bangsa.

Selanjutnya kami dari Pemerintah Kota Solok berkomitmen untuk terus mendukung dan mengoptimalkan implementasi sistem merit, oleh karena itu, kami mohon kepada KASN untuk terus memberikan pembinaan, saran dan masukan serta evaluasi berkala terkait hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Solok demi terciptanya birokrasi yang netral boerientasi global yang didukung oleh sumber- sumber daya yang BerAKHLAK di masa yang akan datang.

Sebagai bentuk komitmen kami, Kota Solok Pada awal semester pertama tahun 2022 nilai yang kami peroleh di aplikasi Sipinter masih kategori "buruk", namun setelah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari KASN sehingga pada semester kedua dari periode Juli hingga November 2022 nilanya meningkat menjadi 207,5 dalam kategori "kurang" tapi sudah terlihat ada peningkatan,". Selanjutnya pada tahun 2023, khususnya pada Update terakhir dalam Aplikasi Sipinter nilai Kota Solok sudah naik menjadi 218,5. Artinya, Pemerintah Kota Solok tidak mustahil untuk mencapai penilaian dengan predikat "Sangat Baik dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya yang telah terlebih dahulu memperoleh predikat sangat baik tersebut. 

" Namun dalam waktu dekat, kami bertekad untuk bisa masuk dalam kategori "Baik", tentunya hal ini perlu komitmen semua stakeholder, antara lain tim sistem merit dan ASN Kota Solok pada umumnya," tutup wako.(T/K)

Bupati Dharmasraya-Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) memimpin langsung rapat persiapan acara akbar peringatan Hari Lansia Tingkat Nasional yang akan digelar pada 29 Mei 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kabag di lingkup Setda, Direktur RSUD Sungai Dareh dan Sungai Rumbai, Camat Se Kabupaten Dharmasraya, Senin (08/05/2023) di Auditorium kantor Bupati setempat.

Bupati menekankan agar pelaksanaan acara peringatan Hari Lansia Tingkat Nasional di Dharmasraya berjalan sukses dan lancar. Maka dari itu, Bupati menegaskan kepada seluruh pihak terkait untuk benar-benar serius dalam menangani acara yang akan dilaksanakan.

“Berkaitan dengan hal tersebut perlu kita Rapatkan bagaimana tindak lanjut dari rapat yang sudah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2023 yang lalu. Saya minta Laporan / Progres yang sudah dilaksanakan terutama sasaran atau Penerima Manfaat dari HLUN ini,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Martin Efendi, S.Hut, M.M melaporkan hasil Progres yang sudah dilaksanakan antara lain Hasil Verifikasi dan Validasi Data Lansia Kabupaten Prelist Data Lansia berjumlah 11.451 Lansia di 11 Kecamatan.

Data Sesuai DTKS, Miskin dan Tidak Mampu berjumlah 5.218 Lansia di 11 kecamatan.

Hasil Verval Jenis Bantuan Operasi Katarak 319 Lansia, Sembako 4.847, Perbaikan Rumah 524, Alat Bantu Dengar 219, Obat-obatan 1.280, Tongkat 334, Kursi Roda 164, Permakanan 487.

Sebagai gambaran, sebut Martin, Dalam rangka HLUN dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Lansia, Operasi Katarak, Bantuan Permakanan Bagi Lansia Tunggal, Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan, pelayanan perekaman e-KTP Lanjut Usia, Renovasi Rumah Lanjut Usia, Program Pemberdayaan Ekonomi Lansia, Bakti Sosial TAGANA, Kampanye Sosial, Nikah Isbat Masal, Pembuatan Taman Lansia, Donor Darah, Pemberian bantuan Aksesibilitas Kursi Roda, kacamata, Tongkat, Walker. Pemberian bantuan sandang, Nutrisi, Bantuan PKH dan Sembako bagi Lansia.(elda)

Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan penyuluhan dan pelatihan tanggap bencana untuk para santri di Kota Padang.

Pelatihan berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Yaqin Al-Huffaz di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk, Kota Padang, Sumbar pada Selasa (9/5/2023).

Koordinator Wilayah SDG Sumbar, Fikri Haldi mengatakan bahwa ada ratusan santri dan pengurus ponpes yang ikut serta dalam pelatihan ini.

"Kami di SDG melakukan pelatihan, dimana kita memberikan pembekalan-pembekalan kepada para santri agar mereka tanggap bencana," kata Fikri. 

Adapun materi dimulai dengan pengenalan potensi bencana, baik di Sumatera Barat maupun di Kota Padang, pemahaman langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi, termasuk mitigasi untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi saat bencana. 

"Ada dua pemateri yang memberikan pelatihan kepada santriwan dan santriwati. Mereka sudah profesional di bidangnya" sebutnya. 

Diharapkan, lewat pelatihan ini para santri bisa memiliki sikap yang tanggap terhadap peranan masing-masing yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi.

Fikri menjelaskan alasan relawan SDG mengadakan kegiatan ini adalah karena wilayah Sumatera Barat, khususnya Padang merupakan salah satu daerah yang dikenal rawan akan bencana alam. 

"Seperti daerah pesantren ini sendiri, berada di daerah perbukitan yang ada kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya longsor," ujar Fikri. 

Dalam kunjungannya ke Ponpes Nurul Yaqin Al-Huffaz, relawan SDG juga turut memberikan bantuan pengeras suara kepada pihak ponpes. Bantuan ini diberikan untuk menunjang berbagai kegiatan dari para santri. 

"Kita dari SDG akan akan terus menggalakan kegiatan-kegiatan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nanti kita atur tema-tema kegiatannya, tergantung bagaimana kebutuhan di kabupaten tersebut," jelasnya. 

*Apresiasi dari Pihak Ponpes: Santri Memang Mesti Siap dan Tanggap Bencana*

Pengasuh Ponpes Nurul Yaqin Al-Huffaz, Bustanul Muhaqiqiin mengapresiasi kegiatan dari relawan SDG. Dia mengakui bahwa tempat ponpesnya berdiri merupakan daerah rawan bencana, sehingga pelatihan tanggap bencana menjadi sangat penting. 

"Sebagai santri di daerah sini memang mesti tanggap dan siap. Jadi kalau memang ada pelatihan seperti ini, ini sangat membantu sekali dan kami terima dengan sebaik-baiknya," kata Bustanul. 

Selain itu, dirinya juga bersyukur atas bantuan pengeras suara yang diberikan oleh relawan SDG. Dia mengaku, selama ini ponpesnya hanya bisa menyewa pengeras suara jika ingin menggelar sebuah acara. 

"Pondok kami ini memang ada beberapa kekurangan, salah satunya sound system ini. Dari berbagai kegiatan yang kami lakukan, biasanya kami menyewa sound system hingga Rp1.200 ribu. Alhamdulillah dengan bantuan sound system ini kami sangat bersyukur sekali," pungkasnya. (*)

TNI AU. Seluruh Personel Lanud Sutan Sjahrir melaksanakan Tes kesamaptaan jasmani semester 1 tahun 2023 untuk mengukur kemampuan fisik baik Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Lanud SUT  bertempat di Apron Lanud SUT, Padang. Selasa, (9/5/2023).

Komandan Lanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili Ps. Kasi Binjaskemil Lanud SUT Lettu Kes Jon Rinaldo mengawasi berlangsungnya pelaksanaan Samapta Semester I tahun 2023. Sebelum tes samapta dimulai seluruh personel melaksanakan pemeriksaan tensi oleh tim kesehatan dari Sikes Lanud SUT. Tes Tensi dilaksanakan untuk mengetahui tekanan darah seluruh personel. Hal ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya cidera saat berolahraga.

Dilanjutkan dengan pemanasan yang dipimpin oleh anggota Binjas. Setelah pemanasan selesai Ps. Kasibinjaskemil Lettu Kes Jon Rinaldo menyampaikan "seluruh personel melaksanakan tes sesuai dengan kemampuannya masing masing, tidak memaksakan diri, apabila mengalami gejala yang tidak wajar segera melambaikan tangan atau duduk dan tim kesehatan akan menjemput menggunakan ambulans, tetap yang terpenting utamakan faktor keselamatan." Tuturnya.

Tes kesamaptaan jasmani yang diujikan meliputi tes Samapta “A” yaitu lari dalam waktu 12 menit kemudian dilanjutkan tes Samapta "B", yang meliputi pull up, sit up, push up dan shuttle run, dilanjutkan tes Samapta "C" yaitu berenang dengan jarak 50 meter. Tes samapta ini merupakan pelaksanaan program kerja Binjas Lanud SUT semester I Tahun Anggaran 2023.(rel)

H. Leonardy Harmainy, SI.P, MH, Datuak Bandaro Basa,untuk ketiga kalinya mendaftar Sebagai Calon DPD RI, Selasa (9/5/2023) setelah syarat dukungan yang diserahkan dinyatakan  lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini mengapresiasi kemudahan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada calon yang mendaftarkan diri mencadi calon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024.

Menurut Leonardy,sistem pendaftaran calon yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, menguntungkan kepada calon. Bila sebelumnya, bakal calon yang mendaftar, harus membawa kotak kontainer, karena banyaknya berkas syarat dukungan yang harus dibawa. Sekarang, hanya dengan membawa dua amplop saja, calon sudah datang mendaftar.

Kedatangan Leonardy  di Sekretariat KPU Sumbar,  diterima oleh komisioner KPU Sumbar, Amnasmen dan Yuzalmon serta Kasubag Teknis Eahman Al Amin dan staf sekretariat lainnya. Sementara dari Bawaslu Sumbar, dihadiri langsung Ketuanya, Alni, SH, MKn. 

"Kita maju kembali untuk memperkuat DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat, khususnya bidang pembangunan dapat terlaksana dengan baik," ujar Leonardy. 

Sejauh ini, lanjut Leonardy, Senator asal Sumbar sangat mewarnai dalam pengambilan kebijakan di DPD RI, termasuk dalam pengawasan dan pembahasan Rancangan Undang Undang serta berbagai kegiatan di DPD RI. 

"Kita anggota DPD RI dari Sumatera Barat, sangat mewarnai dalam hampir semua kegiatan di DPD RI, di tengah keberbatasan kewenangan DPD RI di bidang legislasi dan keuangan. Walau begitu, belum bisa disahkan APBN kalau belum ada pertimbangan DPD RI," ungkap Leonardy.

Ke depan, Leonardy berharap anggota DPD RI asal Sumbar lebih mewarnai lagi dalam pengambilan kebijakan di DPD RI, khususnya dalam memperkuat kelembagaan DPD RI. 

"Tentunya saya berharap terpilih kembali, karena banyak program yang harus dilanjutkan, baik untuk pembangunan Sumbar maupun kelembagaan DPD RI," pungkas Leonardy. (**)

Anggota DPD RI petahana, Muslim M Yatim, kembali mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPD RI periode 2024-2029. 

Muslim M Yatim mendatangi KPU Sumbar bersama timnya, Selasa (9/5/2023) pagi. Berkas syarat pendaftaran Muslim M Yatim diterima anggota KPU Sumbar Amnasmen dan Yuzalmon, serta dinyatakan lengkap.

“Alhamdulillah, berkas pendaftaran sudah kita serahkan dan dinyatakan lengkap oleh KPU Sumbar,” katanya saat konferensi pers usai pendaftaran.

Sebelumnya, Muslim M Yatim telah menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan DPD dan telah diverifikasi administrasi serta faktual oleh KPU Sumbar. Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berjumlah 3.275 pemilih dan tersebar di 18 kabupaten/kota.

“Saya merasa masih banyak hal perlu diperkuat di DPD. Itu yang memotivasi saya mencalon kembali untuk DPD. Hal kedua, saya berpikir DPD itu lebih besar dan lebih hebat dari DPR. Itu pikiran saya, kenapa? Karena jumlah suaranya lebih banyak dibandingkan capaian suara DPR," ungkap Muslim M Yatim.

Selain itu, ia ingin menyuarakan dan meperjuangkan aspirasi rakyat. Karena tujuan negara membentuk DPD ditugaskan kembali ke daerah masing-masing agar bisa menyerap aspirasi masyarakat di daerahnya," tukas Muslim M Yatim. 

Hadir dalam pendaftaran tersebut mendampingi Muslim M Yatim, mantan anggota DPRD Sumbar, Sulthani, dan Direktur LBSF, Edo Andrefson. (*)

Arosuka, Lintasmedianews.com -Bupati Solok melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait video CCTV yang viral ,Senin, 8 Mei 2023, Ruang Kerja Bupati Solok

Tampak hadir mendampingi Bupati Solok, Sekda Kab. Solok Medison, S.Sos.,M.Si, Asisten I Drs. syahrial, M.M ,Kadis Pariwisata dan Kebudayaan ,Kadis Kominfo ,Sekretaris Inspektorat, Seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

Terkait  viral beredar video CCTV tentang perseteruan yang terjadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok, akhirnya Bupati Solok Epyardi Asda memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan jajaran untuk memberikan klarifikasi kepada Bupati tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati mencoba menggali informasi tentang bagaimana kronologi dari  permasalahan itu dan mencoba menengahi permasalahan tersebut Walaupun Bupati sangat menyayangkan video CCTV itu bisa tersebar dan viral, ini menjadi perhatian bersama dan pelajaran bersama untuk kedepannya

Epyardi meminta semua untuk kompak, karena semua tergabung dalam Solok Super Team, jika ada permasalahan tidak bisa bertindak dengan asal-asalan, bisa melapor ke asisten, ataupun sekretaris daerah, dan juga bisa langsung ke Bupati

Kita akan carikan solusi terbaik,

kita tidak harus ribut-ribut seperti ini, karena permasalahan internal sebetulnya hal yang biasa terjadi, selanjutnya bagaimana hal tersebut tidak sampai merusak citra Kabupaten Solok.

Saya mengganggap semua adalah saudara saya, semua adalah Timwork saya, dan saya akan adil untuk semua

Dalam permaslahan tersebut, Bupati telah melakukan tindakan awal dengan 

melakukan pertemuan dengan Dinas terkait

Selanjutnya Bupati dengan inspektorat Kabupaten Solok, Sekda dan Asisten akan mengusut permasalahan tersebut dan akan berlaku adil terhadap laporan  inspeksi nantinya. (karta)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar sebagai Bapak Asuh Anak Stunting Kota Solok mengunjungi rumah salah satu warganya yang beresiko ekstrim stunting di Di Taratak, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Senin (8/5/23).

Turut mendampingi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok, Ardinal beserta jajaran, Camat Lubuk Sikarah, Elsye Desilina, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Solok, Deddy Agung Pratama, serta RT setempat

Adapun anak beresiko ekstrim stunting bernama Agustin Ramadhani berusia 10 bulan, anak kedua dari dua orang bersaudara buah hati dari pasangan Anasrul dan Fitrini. Anasrul sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan berjualan dirumah, sementara istrinya bekerja mengurus rumah tangga.

Program Bapak Asuh Anak Stunting merupakan program dari BKKBN Pusat dan telah banyak dilaksakanan di Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia. Kunjungan lapangan kali i ini juga merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra sebagai Bapak Asuh Anak Stunting pada tanggal 13 April 2023 lalu.

Kegiatan itu berupa pemberian bantuan selama 6 bulan berturut-turut yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak. Adapun bantuan yang diserahkan berupa Beras, Susu, Biskuit Bayi, serta Telur.

Saat mengunjungi rumah keluarga Anasrul yang dinilai tidak layak huni, Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara spontan menghubungi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok untuk melakukan bedah rumah tersebut sehingga bisa layak huni.

Wako mengatakan, Pemerintah Kota Solok melalui OPD terkait akan mengupayakan secepatnya mengatasi gizi anak yang terkena stunting, serta kakaknya yang sekolah SD kita juga akan jaga gizinya

" Untuk rumah yang ditempati akan secepatnya kita bedah, agar rumah menjadi rumah layak huni. Ini merupakan tugas bersama antara Pemko Solok beserta elemen terkait untuk membantu masyarakat kita," tutup wako.(T/k)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima audiensi perkumpulan organisasi kesehatan Kota Solok, Di Ruang Rapat Wako Solok, Senin (8/5/23).

Perkumpulan organisasi profesi kesehatan itu terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Solok, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Solok, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Solok, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Solok, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Solok.

Turut mendampingi, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solok beserta jajaran.

Ketua IDI Kota Solok, dr. Helwy Nofera mengucapkan terimakasih atas sambutan Walikota Solok yang secara langsung menerima kunjungan audiensi itu. Ia menjelaskan, saat ini Rancangan UU Kesehatan sedang berada di tahap pembahasan di DPR RI bersama dengan pemerintah. Melalui RUU ini, pemerintah mengusulkan tambahan perlindungan hukum untuk dokter, dan seluruh nakes lain ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perlindungan untuk tenaga kesehatan dalam bekerja selalu dibayangi oleh tuntutan yang akan menghadang kita jika melakukan kesalahan. Kita terus berusaha semaksimal mungkin membantu kesehatan masyarakat melalui izin Allah SWT. Sebagai manusia biasa tentu tidak sempurna dalam pelayanan kesehatan. 

" Pada hari ini di Jakarta dan di Padang sedang digelar aksi damai dari rekan-rekan organisasi profesi kesehatan. Untuk itu, kami di Kota Solok memilih menemui walikota dalam rangka menyampaikan pendapat karena UU kali ini terdapat beberapa poin yang masih menjadi perdebatan, dan dari Kota Solok juga berangkat 3 orang sebagai bentuk kebersamaan," jelasnya.

Adapun sekarang, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dihentikan.  Salah satu poin yang dipermasalahkan di RUU itu adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dinilai belum terjamin. PB IDI meminta agar penolakan berbagai pihak terhadap RUU ini diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Seorang dokter yang melakukan sebuah pelayanan kesehatan menyelamatkan nyawa maka harus memiliki hak imunitas yang dilindungi undang-undang. Di sinilah peran organisasi profesi sebagai penjaga profesi untuk memberi perlindungan hukum. Namun, peranan organisasi profesi dihilangkan.

Tanpa perlindungan hukum, tenaga kesehatan dikhawatirkan mudah terlibat masalah hukum. Jaminan keselamatan dan keamanan juga perlu bagi tenaga kesehatan yang bertugas di area konflik.

Perlindungan dan hak imunitas tenaga kesehatan mesti dijamin karena tanpa itu, pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak akan optimal. Pelayanan kesehatan akan berbiaya tinggi karena risiko hukumnya tinggi pula. Padahal, program Jaminan Kesehatan Nasional menerapkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang efisien. Berharap agar pembahasan RUU Kesehatan tidak sampai ke pengesahan pada pembahasan tingkat II di DPR.

Menanggapi itu, Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada organisasi profesi kesehatan di Kota Solok pada kesempatan ini.

Wako mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan organisasi kesehatan Kota Solok dalam menjaga dan mencegah hal-hal yang tidak baik.

" Para pelaku kesehatan termasuk ASN harus dilindungi dan ada perlindungan, jangan sampai ada celah untuk di kriminalisasi. Apalagi pelaku kesehatan merupakan pekerjaan mulia dalam membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Kita yakin, para pelaku kesehatan tidak pernah mungkin ada niat untuk melakukan kesalahan dalam melayani masyarakat," jelas wako.

Dalam hal ini kita sepakat, jangan sampai ada peluang kriminalisasi. Ini sangat berarti, karena sebelum RUU di sahkan harus menyampaikan kebijakan, usulan dengan mengikutsertakan para pelaku kesehatan. Namun, kita harus menyikapi dengan smart dan elegan, profesi kesehatan Kota Solok harus suarakan ke pusat agar jangan sampai terjadi mogok kerja karena akan merugikan masyarakat.

" Semoga organisasi profesi kesehatan Kota Solok tetap kompak, dan terus berikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Solok," tutup wako.(T/K)