Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

 (LKPJ) tahun 2022 dari pemerintah yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarillah pada Raat paripurna dewan.Jumat (24/3/2023) di ruang rapat utama DPRD Sumbar .

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi tiga wakil ketua ,Irsyad Safar,Suwirpen Suwi dan Indra Dt.Rajo Lelo serta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah.

Supardi mengatakan.Untuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Daerah, sesuai dengan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai repsentatif masyarakat di daerah.

Menurut Supardi, LKPJ disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“LKPJ digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kepala Daerah selama satu tahun anggaran,” ujar Supardi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, muatan LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta kepatuhan Kepala Daerah dalam menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan dari pembahasan LKPJ tahun sebelumnya.Tambah Supardi.

“LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, merupakan LKPJ tahun kedua dari Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2025 dan sampai berakhirnya masa jabatannya, akan terdapat 2 (dua) LKPJ lagi yang akan disampaikan kepada DPRD,” ujarnya

Dikatakan Supardi, berhubung tidak adanya lagi LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ tahunan ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur diakhir masa jabatannya.

“DPRD sebagai institusi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Sumatera Barat,” ujar Supardi

Ditambahkan Supardi, banyak indikator dan variabel digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah, diantaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

“Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi rill di lapangan. Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi rillnya masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut,” sebut Supardi.

Dijelaskanya, sebagai contoh konkrit, dari rilis data laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih ada kondisi yang tidak tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

“Dan disamping itu, korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPJ masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan dengan target RPJMD, masih belum sejalan tahun 2022, pasca berakhirnya pandemi covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula,” jelasnya.

Dijelaskan Supardi, oleh sebab itu, idealnya capaian kinerja Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi covid-19.

“Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, tentu nanti kita perlu dalami muatan dan laporan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang termuat dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026. Dokumen LKPJ disusun berdasarkan Peraturan  Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13  Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sepanjang Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan hasil sinergi, inovasi dan kinerja bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat,” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap LKPJ 2022 yang disampaikan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke depan.

Pada kesempatan itu,DPRD juga membentuk Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022.(St)

Tradisi "Balimau Paga" yang merupakan khas di Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, berlangsung semarak diikuti oleh anak nagari dan disaksikan oleh ribuan wisatawan di Pantai Carocok, Painan,kemaren.

Acara yang rutin untuk menyambut bulan suci Ramadhan ini, diselenggarakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), diikuti oleh seluruh Ninik Mamak, Imam Khatib, Bundo Kanduang, pemuda dan sejumlah perantau yang sengaja pulang kampung.

Tampak hadir Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekobang Wendi, SH.MH., Ketua KAN Painan Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Wakapolres Pesisir Selatan, Forkopimda, Camat IV Jurai, Wali Nagari se-Painan dan Ustadz Drs. H. Syafwan Diran.

Prosesi "Balimau Paga" ini diawali dengan arak-arakan dari pelabuhan TPI hingga kawasan wisata Pantai Carocok. Arakan terdiri dari Ninik Mamak bersama Bundo Kanduang yang membawa baki berisi air limau dan bunga rampai. Kemudian diikuti pemuda nagari yang mengiringi dengan tambur bertalu-talu.

Puncak acara "Balimau Paga" adalah tausyiah dan balimau. Prosesi balimau adalah mengoleskan air limau dan bunga rampai beberapa ke kepala dan kening sebagai simbol mensucikan diri menjelang masuk bulan puasa Ramadhan. 

"Jadi acara 'Balimau Paga' bukan kegiatan mandi-mandi tetapi simbol mensucikan diri memasuki bulan Ramadhan dengan cara bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan," kata Ketua KAN Painan Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah.

Menurut mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini, Balimau Paga sudah turun temurun dilaksanakan di Nagari Painan. Inilah kesempatan bertemu langsung Ninik Mamak dengan seluruh kemenakan untuk saling bermaafan. Juga antar anak dan kemenakan, terutama yang baru pulang dari rantau.

"Tradisi Balimau Paga ini juga dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menyaksikan acara langka ini.  Banyak yang sengaja datang untuk menyaksikan dari Padang, Solok dan Bengkulu. Tentunya ini akan memberikan dampak ekonomi kepada para pedagang masyarakat Nagari Painan," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang juga Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan.

Ustadz Drs. H. Syafwan Diran dalam tausiyahnya mengingatkan kemuliaan bulan Ramadhan dan manfaatkan semaksimalnya untuk beribadah. "Meskipun setan dibelenggu selama Ramadhan, maka kita jangan sekali-kali mendekatkan diri pada perbuatan maksiat dan kemungkaran yang tentunya akan memudahkan setan menjerat kita," kata Syafwan Diran. (*)

Lintasmedia news.com- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerjajaan, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional, setelah dinilai berkinerja baik mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik di daerahnya.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan SPM Award Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, (21/03/2023).

Sutan Riska dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil masuk dalam 10 Kabupaten yang dinilai berkinerja baik bersama Kabupaten Karanganyar, Soppeng, Bogor, Klaten, Gorontalo, Pati, Aceh Timur, Lampung Tengah dan Lamongan.

Hal ini berarti Dharmasraya menjadi satu-satunya Pemkab di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil masuk dalam kelompok 10 besar. Penghargaan SPM Award ini merupakan prestasi kedua bagi Dharmasraya, setelah tahun lalu juga meraih hal yang sama.

Kabag Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Zamzami mengatakan, SPM Award bertujuan memberikan reward kepada kepala daerah berkinerja baik, serta mendorong daerah lain untuk meningkatkan kinerja.

Kata Zamzami, indikator atau tolak ukur yang menjadi dasar penilaian SPM tahun anggaran 2022 yakni :Indeks pencapaian SPM (IP-SPM), Komitmen Anggaran penerapan SPM, Pelaksanaan tahapan penerapan SPM, Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM, dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM).

“Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi daerah dalam penerapan SPM karena ini urusan wajib. Contoh SPM paling konkrit itu ibu hamil. Pemda harus memberikan pelayanan, pengobatan sampai dengan pengecekan  janinnya,” ungkapnya.

Sementara itu, pasca diumumkan sebagai salah satu peraih SPM Award, Sutan Riska mengucapkan rasa syukur. Pasalnya upayanya memajukan Dharmasraya kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat.

Menurut Sutan Riska rentetan prestasi yang telah diperoleh Dharmasraya selama delapan tahun belakangan bukan datang dengan sendirinya. Hal itu merupakan komitmen dan kerja semua pihak dalam mewujudkan Dharmasraya yang lebih baik.

Dikatakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, pihaknya terus mendorong ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif sesuai visi Dharmasraya Maju, Mandiri dan Berbudaya.

“Karena inovasi merupakan ruh dari birokrasi, maka hal ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tukasnya.(elda)

Kapolres Kepulauan Meranti Polda Riau AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH bersama Bupati H Muhamad Adil SH MM, dan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah), Selasa (21/3/2023) pagi, melakukan pemusnahan terhadap barang bukti (BB) hasil pencegahan dari operasi cipta kondisi menjelang Ramadan 1444 Hijriyah.

Pemusnahan barang bukti yang dilakukan usai konferensi pers tindak pidana nakoba dan PMI tersebut berlangsung di Mapolsek Tebingtinggi.

Kegiatan itu ikut dihadiri dan disaksikan oleh Kajari Febriyan M SH MH, Ketua DPRD Fauzi Hasan SE MIkom, perwakilan Dandim 0303 Bengkalis Serka Endra, perwakilan Imigrasi Kelas II Selatpanjang Riski Ramadhan, Perwakilan Pengadilan Agama Meranti Nur Komariyah SH, Danpos AL Selatpanjang Letda Laut (KH) Justine, tokoh agama Mustafa SAg MM, para PJU Polres, dan puluhan wartawan.

Adapun barang bukti hasil pencegahan operasi cipta kondisi Polres Kepulauan Meranti dan Polsek jajaran yang dimusnahkan itu antara lain, 172 kaleng minuman beralkohol jenis Casberg, 55 botol Soju, 30 kaleng Tiger, 168 kaleng Heineken, 48 kaleng Draft, 122 botol Tuak, 3 botol Anggur Merah, 2 botol Froud, 2 botol Likiur, 1 botol Burg, 1 botol Smirnoff, 41 buah knalpot brong, dan ratusan bungkus makanan yang sudah kardaluarsa.

"Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil dari operasi cipta kondisi menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriyah," ungkap Kapolres Andi Yul usai giat.

Lebih lanjut, pihaknya berharap dengan adanya kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bulan Ramadhan dapat berlangsung kondusif.

"Kita terus melakukan KRYD dengan patroli secara rutin untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Untuk itu, kami mengajak semua elemen bersama menjaga agar daerah kita ini selalu aman dan kondusif," ajaknya

Bupati Kepulauan, Meranti Muhamad Adil berharap kepada Polres dan jajaran terus melakukan upaya untuk menciptakan kondusifitas daerah.

"Ini juga kita apresiasi. Seperti knalpot brong ini, sangat menganggu orang beribadah. Maka dari itu, saya mengajak semua masyarakat mendukung upaya yang dilakukan oleh Polres dalam menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif bagi Meranti," ucap Adil. (Nina/rls)

 DPD PKS Kota Padang menyerahkan berkas persyaratan bakal calon Wakil Walikota Padang ke DPRD Kota Padang, Selasa, 21 Maret 2023.

Penyerahan langsung dilakukan Sekretaris Umum DPD PKS Kota Padang Ustad Jakfar, didampingi oleh anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Rafdi dan Sultani, Kepala Bidang Humas DPD PKS Kota Padang.

Tak tanggung-tanggung, saat penyerahan berkas persyaratan, PKS langsung menghadirkan bakal calon Wakil Walikota yang diusung, yaitu Ustad Hendri Susanto.

Berkas yang diserahkan PKS langsung diterima oleh Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, didampingi anggota Panlih lainnya, yaitu Helmi Moesim yang akrab disapa Bang Ay, Junaidi Hendry dan Marzuki selaku Kepala Bidang Hukum Perundang-undangan dan Humas DPRD Kota Padang.

"Alhamdulillah, untuk sementara lengkap. Tapi kami kan punya jadwal. Insya Allah tanggal 24 Maret 2023, kami melaksanakan rapat panitia untuk memverifikasi terhadap penetapan pasangan calon," ungkap Bang Ay kepada awak media usai prosesi serahterima berkas.

Bang Ay mengapresiasi PKS. Pasalnya, saat penyerahan berkas, PKS langsung menghadirkan balal calon Wakil Walikota Padang, Ustad Hendri Susanto.

"Alhamdulillah hari ini, partai pengusung, yaitu PKS datang, didampingi oleh bakal calon, Ustad Hendri Susanto," katanya.

Bang Ay menjelaskan tahapan-tahapan selanjutnya setelah serahterima berkas PAN dan PKS selaku partai pengusung.

"Kan kami punya tahapan. Pertama, verifikasi. Kalau lengkap nanti disampaikan kepada partai pengusung. Dan kalau lengkap kami akan membuat penjadwalan," jelasnya.

"Penjadwalan itu, pertama untuk penyampaian visi misi. Kedua, setelah penyampaian visi misi, kita sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk menggelar rapat paripurna pemilihan," ujarnya.

Soal keabsahan dokumen, Bang Ay mengatakan, jika ditemukan keraguan saat verifikasi, maka panitia akan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokomen tersebut.

"Misalnya ijazah, ya kita datangi ke sekolahnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Padang Ustad Jakfar menyampaikan terimakasih kepada Panlih yang telah bersedia menunggu dan menerima berkas persyaratan bakal calon Wakil Walikota Padang dari PKS.

"Terimakasih kepada Panlih yang telah menerima berkas kami. Selanjutnya, tentu kami menunggu informasi dari Panlih. Kami akan terus berkoordinasi dengan Panlih untuk proses selanjutnya," katanya.

Di sisi lain, bakal calon Wakil Walikota yang diusung PKS, Ustad Hendri Susanto menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang.

"Terutama kepada Panlih yang telah bekerja maksimal menyukseskan hajatan yang sudah lama ditunggu-tunggu warga kota," ucapnya.

Ia mengatakan, penyerahan berkas tersebut merupakan bentuk keseriusan PKS dalam mewujudkan kepemimpinan dan visi misi Kota Padang.

"Komunikasi dan silaturahim dengan anggota DPRD Kota Padang, secara personal, jauh-jauh hari sudah kami lakukan. Tentu tetap mengacu kepada etika politik dan aturan yang ada," cakapnya. (BY)

PT Semen Padang menyerahkan bantuan 20 bak sampah terpilah dan 1 unit tempat sampah botol plastik kepada Masjid Raya Sumbar, Selasa (21/3/2023). Sebelumnya pada 2022 lalu, sebanyak 20 bak sampah juga diserahkan PT Semen Padang kepada masjid terbesar di Ranah Minang ini.

Bertempat di lantai I Masjid Raya Sumbar, bantuan bak sampah terpilah dan tempat sampah botol plastik itu diserahkan oleh Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Rinold Thamrin, yang hadir mewakili manajemen PT Semen Padang, dan diterima oleh Pengurus Masjid Raya Sumbar, Hervan Bahar. 

Penyerahan bantuan dari program TJSL perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, turut disaksikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar, Asben Hendri, Kepala Biro Kesra Provinsi Sumbar, Al Amin, serta sejumlah petugas kebersihan Masjid Raya Sumbar.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis yang diwakili Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin, mengatakan bahwa bantuan bak sampah ini diserahkan, bertujuan untuk mendukung lingkungan dan memperindah kondisi Masjid Raya Sumbar. 

"Bantuan bak sampah ini diserahkan dalam mendukung kebersihan lingkungan masjid, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan, bantuan ini sebagai bentuk kebersamaan kita di Provinsi Sumbar. Sebab, Semen Padang tidak akan pernah jauh dari Sumbar. Karena, kita besar dan berakar dari provinsi tercinta ini," katanya. 

Kepada pengurus masjid, Rinold menyampaikan bahwa PT Semen Padang akan terus berusaha mendukung kebutuhan Masjid Raya Sumbar. Karena, masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk salat, tapi juga menjadi pusat kegiatan umat dan ekonomi kerakyatan. "Insya Allah selagi bisa, kami usahakan untuk membantu. Kami berharap Masjid Raya Sumbar ini terus menjadi ikon yang luar biasa di Sumbar," ujarnya.

Kepala DLH Provinsi Sumbar, Asben Hendri mengapresiasi PT Semen Padang yang telah kembali menyalurkan bantuan bak sampah untuk Masjid Raya Sumbar. "Bantuan bak sampah terpilah ini menambah jumlah bak sampah yang sebelumnya juga diserahkan Semen Padang. Untuk itu, saya mewakili Pemprov Sumbar, mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang," kata Asben. 

Dengan bertambahnya jumlah bak sampah yang diberikan PT Semen Padang, katanya melanjutkan, maka diharapkan kawasan masjid kebangaan masyarakat Sumbar yang juga menjadi tempat wisata religi ini, semakin bersih dari sampah, sehingga para wisatawan yang datang berkunjung untuk menunaikan salat di masjid ini semakin merasakan kenyaman di lingkungan masjid ini.

"Kalau lingkungan masjid sudah bersih, maka orang yang datang berkunjung akan segan untuk membuang sampah sembarangan. Makanya, kebersihan masjid ini harus dipertahankan, serta dijaga kelestariannya. Apalagi, sebagai tempat wisata religi, tentu sangat banyak jamaah yang datang berkunjung, termasuk para wisatawan dari berbagai daerah," ujarnya. 

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Biro Kesra Provinsi Sumbar, Al Amin. Kata dia, pemberian bantuan bak sampah ini menandakan adanya kebersamaan PT Semen Padang dalam menjaga kebersihan Masjid Raya Sumbar. Ia berharap, BUMN/BUMD lain di Sumbar juga bisa menyalurkan bantuan CSR untuk Masjid Raya Sumbar.

"Kami juga berharap pengurus masjid terus mensosialisasikan kepada semua pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun bak sampahnya sudah banyak, kami tidak menginginkan adanya sampah yang berserakan dimana-mana," kata Al Aamin yang juga Wakil Ketua Masjid Raya Sumbar.

Sementara itu, Pengurus Masjid Raya Sumbar, Hervan Bahar juga mengucapkan Terima kasih kepada PT Semen Padang. Apalagi sejak tiga tahun terakhir, PT Semen Padang selalu rutin tiap tahun menyerahkan bantuan tempat sampah untuk Masjid Raya Sumbar.

"Selain bak sampah dan tempat sampah botol plastik, pada tahun 2021 PT Semen Padang juga menyerahkan bantuan 1 unit kontainer sampah. Untuk itu, kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih atas bantuannya," katanya.(*)

CILEGON, Lintasmedianews.com-Walikota Solok H. Zul Elfian Umar bersama Ketua TP-PKK Kota Solok Zulmiyetti Zul Elfian Umar, kunjungi Pemerintah Kota Cilegon terkait tentang pengelolaan sampah, bertempat di Kediaman Walikota Cilegon, Senin (20/03/2023).

Wako Solok beserta rombongan di sambut langsung oleh Walikota Cilegon H. Helldy Agustian, SE, SH, MH, Ketua TP. PKK Kota Cilegon Hj. Hany Seviatri Helldy, SE, Kadis LH Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST, MM, dan Para Pejabat Eselon II & III di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Wako Solok disambut dengan arak-arakan dari perkumpulan kesenian Cilegon yang menampilkan atraksi-atraksi dari kesenian dan kebudayaan Kota Cilegon. Selanjutnya, diadakan diskusi kecil yang diisi penjelasan terkait tahapan pendirian dan proses produksi BBJP di TPSA Bagendung.

"Dalam kesempatan ini Walikota Solok H. Zul Elfian Umar, menyebutkan bahwa ini adalah bentuk keseriusan Kota Solok untuk bisa menduplikasi program pengolahan sampah dari Kota Cilegon.

“Inovasi terkait pengolahan sampah yang dilakukan Pemkot Cilegon ini sudah terbukti manfaatnya. Bukan saja mengatasi persoalan sampah tetapi juga mendatangkan pendapatan,” Sebut Wako.

Menurut Zul Elfian Umar, sampah menjadi persoalan perkotaan yang kini banyak dihadapi pemerintah. Oleh karenanya, ketika Cilegon mampu berinovasi mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi Kota Solok tertarik untuk mempelajarinya.

"Bayangkan tanpa menggunakan APBD, Cilegon bisa membangun pengolahan sampah. Bahkan banyak yang mendukung. Makanya kita jauh-jauh kesini mau belajar. Pemimpin yang baik adalah yang mau belajar dari orang lain yang kinerjanya terbukti baik," Ucap Wako.

Dikesempatan itu juga Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan jika kedatangan Pemerintah Kota Solok ini merupakan suatu kehormatan untuk Kota Cilegon, sebab menurutnya terdapat keseriusan dari Pemerintah Kota Solok untuk mempelajari pengelolaan sampah di Kota Cilegon. 

"Hari ini suatu kehormatan juga buat Kota Cilegon karena mendapat kunjungan dari Pemerintah Kota Solok, hal ini menandakan keseriusan dari Pemkot Solok yang ingin mempelajari sampah serta diskusi perihal masalah-masalah yang ada di Solok maupun yang ada di Kota Cilegon," ucapnya.

Terkait BBJP Plant di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, Helldy menyatakan bahwa pada tahun 2023 ini produksinya akan meningkat dari 30 ton per hari menjadi 200 ton per hari. Peningkatan produksi tersebut dimungkinkan menyusul peningkatan kapasitas pabrik yang mendapat bantuan dana dari Bank Dunia senilai Rp100 miliar.

“Setelah kapasitas produksi naik menjadi 200 ton per hari, saya yakin Kota Cilegon justru akan defisit sampah. Untuk mengatasinya, kami akan bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam hal pasokan sampah. Yang sudah berjalan di antaranya bersama Pemkab Serang,” papar Helldy.(T/K)

 Jakarta.Lintasmedianews.com- Sebagai upaya penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 2 Maret 2023 dan Amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik guna mendorong komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penerapan SPBE kemudian serta untuk mendorong percepatan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, Kementerian PANRB RI mengadakan forum SPBE Summit 2023 dengan  mengusung tema “Sinergi untuk Indonesia Maju” dengan mengundang seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada  Hari Senin, 20 Maret 2023, bertempat  di Kempinski Grand Ballroom, (West Wing Grand Indonesia - Amarta Lobby) Jakarta Pusat. Untuk Pemerintah Kabupaten Solok, Bupati Solok H. Epyardi Asda M.Mar diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Teta Midra, SSTP, M.Si. 

Menurut Teta Midra, Kabupaten Solok pada Tahun 2022 kemaren nilai SPBE kita berdasarkan SK Menpan RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 berada pada posisi 3,12 yang termasuk predikat baik, sementara target kita pada RPJMD 2021 - 2026 adalah 3,5. Nilai ini naik 0.3 poin dari tahun sebelumnya yang semula 2,82. Di Sumatera Barat,  kita berada pada posisi ke 4 setelah Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Lima Puluh Kota dan Pemkab Tanah Datar. Penilaian memenuhi 47 indikator, 8 Aspek dan 4 Domain yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE. 

Harapan kedepan, nilai SPBE kita lebih meningkat lagi dengan mengoptimalkan SDM,  sarana dan prasarana serta keuangan yang ada. Peningkatan arsitektur SPBE Kabupaten Solok kita maksimalkan tentunya sejalan dengan arsitektur pusat yang bisa eksisting dan dibagi pakaikan agar tujuan SPBE mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,  transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sehingga SPBE ini berdampak dan bisa dirasakan lansung oleh masyarakat Kabupaten Solok, meningkatnya pelayanan publik, memberantas korupsi, mempermudah investasi sehingga terwujud visi kita yakni Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat

Dalam penyelenggaraan forum dimaksud, juga terdapat rangkaian acara pemberian Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Adapun pada kegiatan ini juga dilaksanakan penguatan kapasitas SDM pusat dan daerah ini terkait SPBE dengan penyampaian materi oleh narasumber diantaranya Abdullah Azwar Anas Menteri PANRB,  Arif Mustafa Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Aris Darmasyah Edisaputra Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kementeri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,  Rizal Edwin Manansang Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Luhut B. Pandjaitan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan keynote best practice dari Erick Thohir Menteri BUMN, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (karta)

Solok. Lintasmedianews.com -Pemkab Solok laksanakan Musrenbang tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Kab. Solok tahun 2024, Senin (20/3/2023), di Gedung Solok Nan Indah Aro Suka. Musrenbang tersebut bertema Mempercepat Tranformasi Ekonomi melalui sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata secara Inklusif dan Berkelanjutan.

Tampak hadir mengikuti Musrenbang tersebut Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, Unsur Forkopimda, Pimpinan DPRD Kab. Solok Ivoni Munir, Sekda Kab. Solok Medison, Kepala. TP PKK Kab. Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, Asisten I Syahrial, Asisten II Deni Prihatni,bAsisten III Editiawarman, Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Staf Ahli Pemerintahan, kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Marcos, Kepala OPD, Camat se Kab. Solok, ASN lingkup Pemkab. Solok, Wali Nagari se Kab. Solok, Tamu undangan lainya.

Laporan panitia pelaksana, Plt. Kepala Bapelitbang Nafri dalam laporan nya megatakan, RKPD tahun 2024 merupakan RKPD tahun ke 3 pelaksanaan RPJP Kab. Solok tahun 2021-2026. Berkaitan dengan hal tersebut, acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 adalah :

1. Evaluasi capaian kinerja tahun 2022

2. Perintah pembangunan Nasional dan isu – isu strategis yang berkembang saat ini dan juga prediksi masa mendatang baik di daerah, regional, nasional maupun global.

Penyusunan RKPD tahun 2024, telah dimulai dari rangkaian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang di Nagari pada bulan September tahun 2022

2. Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kecamatan pada bulan Februari 2023

3. Pelaksanaan Forum perangkat daerah pada tanggal 6 s/d 10 Maret 2023

4. Penelaahan kepada Pokok pokok pikiran DPRD pada 27 Februari – 3 Maret 2023

Tujuan Musrenbang RKPD tahun 2023 ini adalah

1. Mematangkan rancangan RKPD tahun 2024 menjadi rancangan akhir RKPD

2. Mensinergikan intervensi berbagai pihak, berbagai sektor dan tingkatan pemerintah dalam penanganan isu isu strategis

3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi program dan kegiatan

“Melihat hasil pembangunan yang sudah tercapai, isu strategis pembangunan baik lokal, nasional, regional maupun global dan sasaran RPJP Kab. Solok tahun 2021-2026, maka Rancangan RKPD tahun 2024 mengangkat tema Mempercepat ekonomi melalui sektor pertanian, umkm, pariwisata secara implusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

Bupati Solok dalam arahan nya mengatakan, Proyeksi kita tahun 2024, APBD Kab. Solok lebih kurang 1.418 Triliun. Pendapatan asli daerah kita proyeksikan 91 Milyar berdasarkan RPJMD. Pendapatan transfer 1.270 Triliun. Lain lain 56 Milyar, ini adalah RPJMD kita.

Dikatakan nya, dalam rangka meningkatkan PAD, kita akan menambah satu Kepala Bidang (Kabid) di Badan Keuangan Daerah yang tugasnya adalah untuk mendata semua potensi untuk bisa meningkatkan PAD Kab. Solok, karena selama ini kita belum maksimal dalam dalam pelaksanaannya.

“Bukan hanya PBB, tetapi pungutan pajak retribusi dan lainnya, seperti contoh penginapan yang sudah banyak tumbuh, bahkan sudah di bangun 5 tahun yang lalu, tapi tidak kita pungut retribusinya,” Kata bupati.

Bupati mengatakan, kedepannya kita akan menjadikan Kab. Solok ini sebagai daerah wisata, bukan hanya sekedar pertanian, untuk mendukung itu, infrastruktur harus bagus. Dan saya meminta Camat dan Wali Nagari agar siap bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut.

“Terkait dengan data Kemiskinan, saya minta Wali Nagari yang di koordinir oleh Camat untuk meyerahkan segera data masyarakat Kab. Solok yang berada dibawah garis kemiskinan by name by addres. Kita akan lakukan segala upaya dan usaha untuk mengentaskan kemiskinan ini, saya berharap 2024-2025 itu, insyaAllah kemiskinan kita itu sudah paling rendah se sumatera barat. Jika saat ini 7%, kedepannya di bawah 2% kita usahakan. Kita juga akan minta kerjasama dengan Baznas dan melibatkan perantau untuk menuntaskan kemiskinan tersebut,” ungkap bupati.

“Saya juga telah bicara dengan ibu Athari bahwa program bedah rumah sebanyak 2000 unit sesumatera barat akan diusahakan 1000 unit untuk Kab. Solok yang akan diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu,” ulasnya.

Tahun 2023 akan ada program Inpres dari Presiden kita Bapak Jokowi Dodo, melalui Dirjen Binamarga Kementerian PU bahwa Pemda boleh mengusulkan jalan Kabupaten, dan terkait dengan hal ini anggota DPR RI Ibu Athari juga mengusulkan 50 Milyar dari 100 Milyar yang dialokasikan untuk Pembangunan Jalan Kab. Solok.

“Saya berharap pembangunan yang akan kita jalankan benar benar bermanfaat dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta benar benar dibutuhkan oleh masyarakat kita,” tutup bupati.

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi, Dimana Wali Nagari menyampaikan skala prioritas pembangunan diantaranya :

Nagari Aie Batumbuak

– Membangun Pagar untuk SMP 4

Nagari Batang Barus

– SD 07 mengusulkan Penambahan Ruang belajar Baru

Nagari Cupak

– Pembangunan bahu jalan, di ruas jalan Kabupaten

– pelebaran dan pembukaan jalan lingkar jalan ketempat wisata air panas.

Nagari Koto Gadang Guguak

– Perbaikan ruas jalan dari Talago ka Tabek Panjang

– Pembenahan wisata Tabek Panjang

Nagari Panyakalan

– Pemeliharaan Jalan Kab. Dengan hot mix

– Pengecoran jalan ke lokasi wisata Hexagon Sepanjang 4KM

Nagari Saok Laweh

– Permohonan Rehap Pustu

Nagari Bukit Bais

– pengerasan jalan lingkungan

– Jalan wisata dan pengembangan wisata Gua Basurek

Nagari Sungai Durian

– Permohonan bantuan alat untuk produksi UMKM

Nagari Taruang taruang

– Irigasi tersier sawah jantan

Nagari Sumani

– jalan lingkar pasar sumani

– Penerangan jalan umum

Nagari Tikalak

– Pembangunan jaringan baru perpipaan dari rumah ke rumah

Dilam

– Perbaikan jalan di Parambahan ke Kubang Duo

Sebagian besar skala prioritas yang di usulkan Wali Nagari adalah Perbaikan Jalan, Jembatan, Pustu serta HotMix jalan Lingkungan, beberapa juga mengusulkan perbaikan di sekolah dan pembangunan Tower di daerah Blank Spot(karta)

TNI AU.Tim Disopslatau melaksanakan survey kesiapan untuk penggelaran Operasi dan Latihan TNI AU di Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/3/2023).

Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili oleh Kepala Dinas Operasi Mayor Lek Bambang Brades, S.Kom., didampingi kasibaseops Mayor Lek Suharisman Budi, A.md., dan Kasiopslat Kapten Lek Harri Hargadi, S.Pd., melaksanakan kegiatan survey oleh Disopslatau yang dihadiri oleh Kasiopsinfokom Letkol Lek Asmadjijanto, S.T., didampingi Kasidukopslat Mayor Tek Doni Anggoro, S.T.

Kedatangan tim Disopslatau betujuan untuk Pengumpulan data kesiapan operasi dan latihan kemudian ditujukan untuk seluruh satuan kerja Lanud Sut dalam mendukung kelancaran tugas, baik dalam tugas operasi maupun latihan.

Lanud Sut siap mendukung kelancaran pelaksanaan Kasiopsduksos Subdisops Disopslatau melaksanakan pengumpulan data serta survey kesiapan penggelaran operasi dan latihan.(rel)

Pengurus PWI Kab Agam, periode 2023-2026, dilantik Ketua PWI Prov Sumbar Basril Basyar. Pelantikan tersebut diikuti  pengukuhan IKWI Kab Agam oleh Ketua IKWI Sumbar Iva Tureyza Idroes.

Pelantikan Pengurus PWI Kab Agam periode 2023-2026 dan Pengurus IKWI Kab Agam, di Aula Dinas Kesehatan Kab Agam, Selasa (21/3) merupakan tindaklanjut untuk kesinambungan organisasi. 

Ketua PWI Kab Agam Romy Firmansyah dipilih insan pers di Agam secara aklamasi, melalui konferensi, akhir Februari 2023.

"Tanpa kebersamaan, kita tidak akan bisa berbuat banyak," kata Romy Firmansyah.

Ketua IKWI Kab Agam Nofriwita mengajak isteri dan keluarga wartawan di Agam agar senantiasa membangun kebersamaan.

Bupati Agam diwakili Rahman S.IP mengatakan, Pemkab sangat berharap kerjasama insan pers untuk terus membangun daerah.

"Jika kita satu niat, satu tujuan, maka langkah kita akan mudah untuk mencapai tujuan tersebut," kata Rahman sembari menyebutkan, tanpa dukungan pers, pemerintah daerah akan menghadapi kesulitan dalam mensosialisasikan program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Ketua IKWI Sumbar Iva Tureyza Idroes memasangkan pin IKWI kepada Ketua IKWI Agam Nofriwita, sesaat setelah dikukuhkan.

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar mengingatkan, pengurus PWI Kab Agam harus terus menjalin hubungan dengan semua pihak, sehingga bisa membangun daerah secara baik.

Basril Basyar memberikan ilustrasi salah seorang tokoh pers asal Agam, Martias Doeski Pandoe (alm). 

"Beliau memulai aktivitas sebagai wartawan di Jakarta, lalu pulang ke Sumbar. Membangun daerah pasca trauma PRRI dengan tokoh-tokoh ekonomi dan pergerakan di Sumbar lainnya," kata Basril Basyar.

Kata BB, sapaan akrab Basril Basyar, dalam wakti dekat, keluarga dari Martias Doeski Pandoe (alm) dan PWI Sumbar akan meresmikan Museum Pers Martias Doeski Pandoe di kampung halaman beliau, Maninjau. (*)

Tiada Pekan tanpa berbagi. Pernyataan tersebut sangat tepat disematkan Aipda Dian Wihendro Ratno, Anggota Reskim Polsek Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Setelah menyerahkan paket sembako di SMPN 6 Padang pada Senin (13/3/2023) pekan lalu, hari ini Senin (20/3/2023) dia mengunjungi SMPN 33 Padang. Sebanyak 20 paket yang berisi beras, telur dan mie instan diserahkan pada anak yatim pada sekolah yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX tersebut.

Kedatangan Aipda Dian Wihendro Ratno ke SMPN 33 Padang, didampingi Pembina Yayasan Berkah Amal Salih (BAS), Saribulih, Sekretaris Yayasan yang juga Koordinator Jumat Berkah Berbagi (JBB) Amal Salih Herwaty Taher dan Ketua Dewan Penasehat JBB Amal Salih, Junaidi 

Kepala SMPN 33 Padang Syafril M sangat berterimakasih atas bantuan Aipda Dian WR. Bahkan, dia berharap ini terus berlanjut. 

"Ini sangat kita syukuri, semoga makin membuka rezeki Pak Dian. Kita sangat berharap bantuan sembako ini terus berlanjut. Kapan perlu juga pada anak yatim sekolah lain yang juga sangat membutuhkan," ujarnya.

Sebelumnya, Aipda Dian WR yang juga Penasehat JBB Amal Salih ini menjelaskan, ide penyerahan bantuan ke sekolah ini untuk mengganti suasana. Karena selama ini bantuan terkonsentrasi di Sekretariat Yayasan Berkah Amal Salih.

"Karena ada ide dari Pak Pembina Saribulih, maka Senin lalu kita serahkan ke SMPN 6 Padang. Sedangkan hari ini, dengan nilai sama kita serahkan juga pada anak yatim di SMPN 33 ini," ujarnya.

Sementara Sekretaris Yayasan BAS, Herwaty Taher  mengatakan kepedulian Aipda Dian WR untuk membantu anak yatim ini berawal dari penyerahan beras sebanyak 40 kg dalam program JBB Amal Salih pada akhir November 2022.

"Namun sejak memberi bantuan tersebut rasa empati Aipda Dian semakin tinggi. Pada pekan-pekan berikutnya Aipda Dian saja menyalurkan beras, namun juga ikan untuk makan bersama dengan anak yatim," ujar Herwaty Taher.

Hal sama dikatakan Pembina Yayasan BAS, Saribulih. Dia mengungkapkan, Aipda Dian selalu berdiskusi terkait program bantuan untuk anak yatim. "Termasuk program menyalurkan bantuan ke berbagai sekolah ini. Pak Dian langsung menyanggupi dengan menyediakan 60 kg beras, telur dan mie instan," ujar Saribulih yang diamini, Ketua FPTI/SPSI By Pass, Kecamatan Lubuk Begalung, Junaidi (*)