Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib meninjau sektor pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, Kamis (16/3). 

Dalam peninjauan yang didampingi  Kepala KPP Padang Dua Budiyan tersebut, Wakil ketua DPRD Sumbar menemukan keramahan dalam pelayanan kepatuhan wajib pajak kepada masyarakat Kota padang.

“ Kesadaran masyarakat Kota padang dalam membayar pajak cukup tinggi, hal itu berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP Pratama Padang Dua, yaitu mengutamakan keramahan berinteraksi dengan masyarakat ,”kata Suwirpen.

Menurut Suwirpen, ketika ditanya salah seorang masyarakat Kota Padang yang tengah membayar pajak cukup mengapresiasi  pelayanan yang diberikan.

Tidak hanya memberikan pelayanan, pegawai KPP juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wajib pajak serta mekanisme pelaporannya.

“ Jadi ketika masyarakat ragu-ragu tentang wajib pajak, silahkan bertanya kepada pegawai pajak . Mereka akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang sektor perpajakan,” katanya.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi, Suwirpen  mengajak warga Kota Padang untuk senantiasa taat membayar pajak sekaligus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)-nya secara tepat waktu.

Dia mengungkapkan, kantor KPP Pratama Dua Padang berkomitmen untuk tidak mempersulit masyarakat dalam membayar pajak, terlebih pajak yang dihimpun akan kembali ke masyarakat untuk menghadirkan infrastruktur yang memadai bagi daerah, sehingga bisa menunjang perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan.  

Sementara itu Kepala Kantor KPP Pratama Padang Dua Budiyan menjelaskan, seiring perkembangan teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai alternatif layanan yang mudah diakses masyarakat. Salah satunya sudah ada layanan online melalui e-filing.

"Jadi tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk tidak patuh dan melaporkan SPT,” ujarnya.

Ia menyebutkan, terkait penyampaian SPT Tahunan oleh kepala daerah yang dikemas dalam pekan panutan kali ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh KPP Pratama Padang Dua.

"Harapannya adalah apa yang dilakukan kepala daerah menjadi panutan dan diikuti masyarakat selaku wajib pajak agar dapat segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan. Yakni, 31 Maret 2023 untuk WP Orang Pribadi dan 30 April 2023 untuk WP Badan. Alhamdulillah Pak Wali Kota Padang memberikan contoh sebagai tokoh panutan pada kesempatan ini," paparnya.(*)

 

JAKARTA,Lintas Media News Dalam meningkatkan kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengadakan Bimtek pertama tahun 2023,di Balairug.

Bimtek dengan mengangkat tema "Peningkatan Kapasitas, Tugas dan Wewenang DPRD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023" dihadiri pimpinan dan anggota serta Sekretaris DPRD Sumbar, juga bagian persidangan dan perundang-undangan lembaga tersebut. 

Pada acara pembukaan Bimtek tanpak 3 Pimpinan  DPRD Sumbar yakni Irsyad Syafar, Indra Dt. Rajo Lelo, dan Suwirpen Suib, serta Sekwan Raflis, melakukan kordinasi agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan baik. 

Acara dibuka Irsyad Syafar, dengan memberikan gambaran Bimtek berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemilu Serentak Tahun 2024.

Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

"Topik-topik yang akan kita dalami tersebut, tentu sangat menarik untuk kita ikuti dan kita dalami bersama dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peningkatan kinerja kita sebagai Anggota DPRD.

Pada topik Pertama, yaitu tentang Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemilu Serentak Tahun 2024, banyak yang perlu kita ketahui nanti dari nara sumber terkait dengan issu yang berkembang akhir-akhir ini, diantaranya dampak dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan Pemilu," ulas Irsyad Sayafar pada acara pembukan Bimtek, Sabtu (18/3/2023)

Ditambahkan Irsyad, selain keputusan PN terhadap penundaan, juga adanya proses gugatan yang saat ini sedang berlangsung di MK, terkait dengan sistem lroporsional terbuka serta bagaimana nanti proses pengganti antar waktu dari Anggota DPRD yang partai politiknya tidak lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2024.

Dia juga mengatakan, tidak kalah pentingnya dalm bimtek kali ini, terkait Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, tentang pengadaan barang dan jasa. 

"Banyak pula yang perlu kita pahami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Daerah. Karena

Dari proses pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, banyak terdapat permasalahan, diantaranya kegiatan yang putus kontrak, perpanjangan masa pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang tidak sesuai dengan spesikasi, volume dan lain sebagainya. 

Sebagai Anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh OPD dilingkup Pemerintah Daerah, tentu kita perlu memahami dan mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa ini dan bagaimana ke depan, pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat lebih maksimal,"tambah Irsyad. 

Selain masalah pemilu 2024 dan juga pengadaan barang serta jasa, hal yang amat penting juga dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. 

"Masih banyak kita yang belum memahami, seperti proses, lingkup kewenangan serta mekanisme pelaksanaan tindak lanjut  LHP BPK oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, telah diatur tentang bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak yang kurang jelas, seperti bagaimana pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan paling lambat 60 Hari sejak LHP di terima dan sampai sejauhmana kewenangan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut,"beber Irsyad Syarat. 

Adanya Bimtek menurut Irsyad, bukan hanya bermanfaat untuk lembaga, melainkan juga memiliki hal positif menambah ilmu pribadi, yang berguna untuk kedepannya. 

Sekalian dengan penyelenggaraan Bimtek, Rektor Universitas Respati diwakili Dr. Ani Nuraini, MM, merupakan Wakil Rektor II, mengatakan, amat berterimakasih sudah dipercaya sebagai pelaksana, dan berharap terus berkelanjutan. 

"Kita amat berterimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD Sumbar serba Sekwan, yang sudah memberi kepercayaan pada kami untuk menyelenggarakan Bimtek ini, semoga kedepannya kita tetap bisa bekerjasama dalam segala hal," ucap Ani. 

Dia juga memberi respon positif pada kegiatan DPRD Sumbar, karena semua peserta nampak serius dan sudah hadir sejak pagi, sebelum acara dibuka. 

Narsumber dalam Bimtek kali ini juga memiliki kompetensi penuh pada bidang masing-masing, yakni Idham Cholik,Komisioner KPU RI, Emin Adhy Muhaemin, S.Si, M.Si, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, dan Alex Dahlan, Auditor BPK. 

Semua narasumber membahas tuntas pokok permasalahan, termasuk juga pertanyaan para peserta Bimtek, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPRD Sumbar, sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). 

Pada kegiatan tersebut tampak Kabag persidangan Hukum dan Perundang-undangan Zardi Syahrir, kasubag Humas Dahrul Idris, kasubag hukum Elviyanos, kasubag persidangan Mario serta beberapa pada staf bagian tersebut, yang bertugas menjadi notulen pada acara Bimtek. 

Dari awal pembukaan sampai penyampaian materi dan diskusi, semua apeserta antusias, dan berjalan lancar. 

Beberapa peserta diantaranya HM. Nurnas,Hidayat,Syafrizal, Rafdinal dan Syamsuk Bahri mengatakan, Bimtek ini amat bermanfaat, karena bisa menjadikan masukan dalam melaksanakan fungsi ke-dewan-an. 

Keseriusan dalam mengikuti Bimtek akan menambah khasanah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga berjalan sesuai aturan berlaku.(***)

PADANG,Lintas Media News

Suasana meriah menghiasi Jumat Berkah Berbagi (JBB) Amal Salih Pekan ke 3 bulan Maret  di Sekretariat Yayasan Berkah Amal Salih (BAS) kemaren.

Kali ini, program Yayasan BAS dengan tema menyongsong bulan suci Ramadhan dan penyerahan sertifikat pada Hafizh Al Qur'an 5 juz oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Lubuk Begalung, Kompol Harry Mariza Putra, S.Si.  

Hal menarik, kegiatan diawali dengan makan balanjuang para anak yatim tingkat SMP dan SMA yang didampingi oleh masing-masing orang tua mereka. Para tim kreatif begitu bersemangat menjamu para undangan yang hadir.

Apalagi makan balanjuang juga diikuti Kompol Harry Mariza Putra. Kapolsek Lubeg didampingi Anggota Reskim Polsek Lubuk Begalung yang juga salah satu Penasehat JBB Amal Salih, Aipda Dian Wihendro Ratno.

Juga hadir Ketua FSPTI/SPSI By Pass, Kecamatan Lubuk Begalung yang juga Ketua RW 10 Banuaran Nan XX, Junaidi. Ketua RT 05 RW 11, Desmanto dan Sekretaris Heri Permana.

Kompol Harry Mariza Putra mengingatkan pada mereka yang hadir untuk selalu menjaga diri, agar tidak terlibat dengan tawuran dan tindakan kriminal lainnya. "Dipundak adik-adik tertumpang keberhasilan bangsa ini ke depannya. Saya yakin, semua yang hadir ini calon-calon orang sukses. Jadi, jangan mendekat pada hal-hal yang merusak cita-cita. Seperti,  tawuran, Narkoba dan tindak kriminal lainnya," ujarnya.

Suasana makin meriah, saat Kompol Harry Mariza Putra memanggil Santri Tahfizh Amal Salih, Febri  yang telah menyampaikan hafalan surat sajadah dengan sangat baik. Kapolsek Lubeg ini langsung mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah sebagai apresiasi atas hafalan murid kelas 6 sekolah dasar ini.

Kalimat takbir dan tepuk tangan kembali membahana saat Kompol Harry Mariza Putra menyerahkan sertifikat pada Chayara Zulfa dan Aysyfa Dwi Zulfa. 

Chayara Zulfa adalah Santri Tahfizh Amal Salih hafalan 5 juz yang baru saja diwisuda oleh Walikota Padang. Pada kesempatan itu, lagi-lagi Kapolsek Lubeg ini mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. 

Chayara Zulfa merupakan siswi Kelas 9 SMPN 8 Padang yang dulu masuk melalui jalur prestasi Tahfizh Al Qur'an. Kali ini, anak pertama pasangan Zulhendri Naldi dan Sri Wahyuni juga berkeinginan masuk ke SMAN 10 Padang melalui jalur prestasi Tahfizh Al Qur'an.

Kordinator JBB Amal Salih yang juga Sekretaris Yayasan BAS, Herwaty Taher melaporkan ada 50 anak yatim yang hadir dalam kegiatan menyambut bulan suci Ramadhan ini. Mereka juga didampingi oleh orang tua atau wali mereka.

Dia sampaikan juga donatur kali ini, berasal dari Incasi Raya, Ilfendri dari Rumah Gadang Basamo (RGB), Betty Jaya (bravo 84 ) dan Ricardo. Sedangkan nasi kotak dari orang tua salah seorang tim kreatif Yayasan BAS dan Farisa Chicken. Snack dari Febra Meldi dan Sulaiman Kayo dalam bentuk Biskuit dan minuman.

Makan balanjuang ini, tentu juga tidak terlepas dari dukungan Aipda Dian Wihendro Ratno yang secara rutin tiap pekan menyediakan ikan dan bahan gorengan. 

"Kita juga mengucapkan terimakasih pada Pak Kapolsek yang telah hadir untuk keduakalinya di JBB Amal Salih ini. Juga ucapan terimakasih atas sumbangan Mie Instan dan beras Pak Kapolsek. Semoga menjadi sedekah jariyah nantinya," ujar Herwaty Taher yang juga sudah 6 periode menjadi Ketua RT 01 RW 10 ini.

Sementara Pembina Yayasan BAS, Saribulih mengungkapkan berbagai program juga telah disusun selama bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan, agar para generasi muda ini fokus dengan kegiatan positif selama Ramadhan.

"Disini kita akan bikin pasar pabukoan dan menyediakan takjil gratis untuk berbuka. Selain itu, kita akan menggelar lomba Tahfizh Jus 30, ceramah agama, berbagai kegiatan lainnya. Ini kita lakukan setelah tarwih," ujar Saribulih yang juga Ketua RT 04 RW 11 sejak 2008.

Saribulih juga mengucapkan terimakasih kasih pada semua pihak yang selalu berjibaku dari pagi hingga sore demi suksesnya kegiatan rutin tiap pekan ini.

"Terimakasih pada tim kreatif, Ketua Zetri Murni dan Bendahara Reni Andrianti. Juga, Cica Susanti, Lilis Jasmanidar, Faridayenti, Mutmainah, Ermasniarti, Putri Surati, Suwarni dan Olvy Runtuwarow. Teristimewa pada guru Tahfizh Amal Salih, Ustadz Syarif Hidayah, Ustadzah Hafizhah dan Bunda Reni. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua," ujar Praktisi Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ini. (rel)

Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Bendera Bulanan, bertempat di Lapangan depan Mako Lanud Sut, Padang, (17/3/2023). 

Pada kegiatan tersebut inspektur upacara,  membacakan amanat Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E mengatakan dengan berkurangnya pandemi Covid-19 ini maka kita semua hendaknya bersyukur, karena hal tersebut juga berdampak positif pada pemulihan perekonomian dan pembangunan pasca badai pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur semakin membaik dan menunjukan progres kemajuan. 

Dalam isi amanat juga disampaikan beberapa penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang akan datang.

Pertama, Tingkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka

dapat diimplementasikan ke dalam program-

program kerja yang praktis dan realistis.

Kedua, Para Panglima dan Komandan agar benar-benar fokus untuk menerjemahkan dan menjabarkan 10 fokus program Koops Udara Nasional ke dalam langkah-langkah nyata sesuai dengan dinamika satuan masing-masing.

Ketiga, laksanakan pembinaan secara konsisten untuk membangun human capital yang unggul, SDM yang memiliki karakter kuat, kompetensi tinggi, dan literasi yang luas.

Keempat, Jaga kesiapan operasi satuan dengan perawatan alutsista dan pembinaan personel yang tepat.

Kelima, Ciptakan kondusifitas satuan agar iklim kerja harmonis dan moril prajurit tinggi.

Keenam, Jadikan safety sebagai prioritas 

dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ketujuh, Jaga netralitas TNI dan pastikan tidak ada personel yang terlibat politik praktis.

Turut Hadir dalam upacara tersebut para Kepala Dinas, Para Komamdan Satuan, Perwira , Bintara, Tamtama dan PNS di lingkungan Lanud  Sut.(rel)

Solok. Lintasmedianews.com-Guna meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM Kabupaten Solok, Bupati Solok Epyardi Asda akan menyediakan posko kuliner khas Kabupaten Solok pada setiap objek wisata.

” Pada tempat-tempat wisata nantinya Pemerintah Daerah akan menyediakan Posko Kuliner Khas Kabupaten Solok dan pada produkya nanti juga akan dicantumkan bahwa ini merupakan UMKM asli Kabupaten Solok,” ujar Epyardi Asda saat meninjau stand UMKM dalam rangkaian kegiatan merayakan Hari Jadi Kabupaten Solok ke-110 di Lapangan Islamic Center Koto Baru, Rabu (15/03/23).

Lebih lanjut dikatakan, saat ini UMKM Kabupaten Solok semuanya sudah terdata dengan baik. Nantinya pada waktu yang tepat, akan dibina dan dicarikan tempat bagi para pelaku UMKM.

” Perhatian Pemerintah Kabupaten Solok kepada sektor UMKM tidak akan berkurang. Kita akan selalu bergandengan untuk memajukan UMKM demi meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Solok,” jelas Epyardi Asda.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Solok menggelar berbagai kegiatan yang diawali dengan apel bersama dipimpin. Asisten I, Syahrial. Dilanjutkan dengan gerak jalan santai yang diikuti oleh seluruh OPD di Kabupaten Solok.

Usai gerak jalan santai, diadakan lomba Tarik Tambang antar OPD dan Lomba Karaoke antar pejabat Eselon III, lomba menghias kue antar kepala OPD (Eselon II), Lomba memasak Palai Bilih antar Ketua TP-PKK Kecamatan serta Lomba memasak Telur Barendo antar Wali Nagari Se-Kabupaten Solok.

Juga ada kegiatan Donor Darah yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Bupati Solok bersama dengan Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny.Emiko Epyardi Asda turut melakukan kegiatan Pendonoran Darah.

Bupati Solok, Epyardi Asda disela-sela kegiatan mengatakan, rangkaian ini merupakan bentuk lepedulian dan semangat kita ditengah kesibukan yang ada dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Solok ke-110.

” Mari kita hari ini bersama-sama bersemangat dan bergembira merayakan Hari Jadi Kabupaten Solok ini,” tutup Bupati.

Kegiatan ditutup dengan pembagian Doorprize oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Solok.

Turut hadir Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, Wali Nagari Se-Kabupaten Solok, ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok(karta)

Solok. Lintasmedianews.com.-Bupati Solok H. Epyardi Asda, menghadiri kegiatan eksekusi pemusnahan Barang Bukti (BB) Kejaksaan Negeri Solok dihalaman Kantor Kejaksaan Negeri Solok dikawasan Pandan, Kota Solok, Rabu (15/3/2023).

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Kajari Solok dan Andi Metrawijaya selalu tuan rumah kegiatan pemusnahan Barang Bukti.

Juga hadir, Kapolres Solok Arosuka, AKBP Apri Wibowo, Kapolres Solok Kota, AKBP Ahmad Fadhilan, Dandim 0309 diwakili, Ketua Pengadilan Negeri Solok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Wakil Ketua DPRD Kota Solok dan tamu undangan lainnya.

Adapun Barang Bukti (BB) yang di musnahkan adalah : Narkotika Jenis Ganja Sebanyak 1000,44 Gram, Narkotika Jenis Sabu sebanyak 30,26 Gram, Minuman Keras, Tangki Modifikasi, Uang Palsu dan Barang Bukti lainnya.

Bupati Solok, Epyardi Asda pada kegiatan itu, mengucapkan terima kasih, kepada pihak Aparat Penegak Hukum bersama dengan BNN. Dimana telah berhasil mengurangi tindak pidana Hukum, yang terjadi di Kabupaten dan Kota Solok.

Sebagai Kepala daerah kata Bupati Epyardi Asda, ia mendukung sepenuhnya untuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Solok.

” Semoga kedepannya, tidak ada lagi tindak kejahatan di Kabupaten dan Kota Solok yang kita cintai ini ” tutur Bupati Epyardi Asda.

Sedangkan Kajari Solok, Andi Metrawijaya antara lain mengatakan, ada beberapa jenis Barang Bukti yang di Musnahkan, dan hampir 80% di dominasi oleh perkara Narkotika.

Untuk itu katanya, dalam hal ini kita harus meningkatkan komitmen kita bersama, untuk memberantas Narkoba.

” Sehingga, Kabupaten dan Kota Solok kedepannya, dapat menekan angka peredaran Narkoba menjadi Zero atau bersih dari Narkoba ” pungkasnya.(Karta)

Bupati Bengkalis Kasmarni membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kamis, 16 Maret 2023 di Balai Kerapatan Wisma Sri Mahkota Bengkalis.

Bupati Kasmarni mengatakan penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan momentum yang sangat penting mengingat forum yang dilaksanakan merupakan tahun hu perencanaan ketiga perjalanan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026.

"Kami berharap momentum yang dilaksanakan sebagai landasan yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk rencana pembangunan jangka pendek, akan tetapi kita bisa meletakkan dasar pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan dengan pusat maupun provinsi," kata Bupati Kasmarni didampingi Wabup Bagus.

Kasmarni menambahkan tahun ketiga priodesasi RPJMD pembangunan Kabupaten Bengkalis akan difokuskan kepada kebijakan yang mendukung pemulihan dan peningkatan yang mencakup dua prioritas yakni pengembangan potensi wilayah perbatasan dan pembangunan lokus pembangunan kawasan.

Bupati Kasmarni yang juga mantan Camat Pinggir ini menjelaskan saat ini sedang memasuki dinamika pembangunan yang cukup kompleks dampak dari globalisasi, dilain pihak terbatasnya sumberdaya pembangunan khususnya terbatasnya anggaran yang akan mengakibatkan pelaksanaan program unggulan yang telah disusun dengan baik.

"Untuk itu sangat diperlukan adanya penajaman program pembangunan pemilihan prioritas yang sangat urgen dalam merumuskan dan menjadikan program pembangunan yang mendasar," ujarnya.

Pada kesempatan itu Bupati Kasmarni juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah enam pelayanan publik yakni, Dinas Sosial, UPT Puskesmas Selatbaru, DPMPTSP, Disdukcapil, UPT Puskesmas Bengkalis dan Dinas Pendidikan.

Ikut mendampingi Bupati Kasmarni Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso, Plt Sekda dr. Ersan Saputra, Kepala Bappeda Rinto, Anggota DPRD Sofyan, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Emri Juli Harnis, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Bengkalis serta tamu undangan lainnya.( Ind)

Jakarta. Lintasmedianews.com – Satu lagi penghargaan berhasil dibawa ke Kota Solok. Kali ini, Kota Beras Serambi Madinah tersebut mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023. Penghargaan ini berhasil didapatkan karena Pemko Solok dinilai sukses memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Piala penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar dihadapan Menteri PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Bappenas, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Balai Sudirman Tebet Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Walikota Solok Zul Elfian Umar mengatakan, penyematan status UHC untuk Kota Solok merupakan pencapaian yang luar biasa. Menurutnya, penerapan UHC di Kota Solok dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

“Jika kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka dengan sendirinya taraf hidup juga semakin lebih baik,” sebut Zul Elfian Umar dalam rangkaian kegiatan UHC Awards 2023.

Zul Elfian menuturkan, ke depannya Pemko Solok akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).“Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat di Kota Solok dengan mudah dapat mengakses UHC,” kata Zul Elfian.

Sebagai informasi, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau.

UHC mengandung dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Bagi Pemerintah Kota Solok, pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hal yang paling penting dan harus dirasakan merata oleh masyarakat itu sendiri. Namun, meski pemerintah telah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, Ia mengajak dan mengingatkan seluruh masyarakat Kota Solok untuk senantiasa menjaga kesehatan.

“Meskipun masyarakat Kota Solok telah mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari pemerintah, mari kita tetap jaga dan pelihara kesehatan. Semoga Kota Solok akan semakin Berjuara (Berkah, Maju dan Sejahtera) dengan dukungan serta kerja kita bersama,”pinta Zul Elfian.

Menurut Zul Elfian, sudah hampir seluruh masyarakat Kota Solok sudah terjamin dalam layanan kesehatan. Kedepan jangan ada lagi masyarakat Kota Solok yang tidak terlayani kebutuhannya dalam pelayanan kesehatan.

“Kepesertaan BPJS kesehatan di Kota Solok ada yang bantuan dari pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan ada juga dari pemerintah daerah. Selain itu juga ada Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS),” katanya.

Diakui Zul Elfian Umar, Kota Solok tercatat sebagai daerah di Sumatera Barat yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Namun itu bukan jadi alasan, Pemko Solok akan selalu hadir ditengah tengah masyarakat dalam memberikan jaminan kesehatan dengan fasilitas dan layanan yang baik.

“Pemko Solok memastikan seluruh penduduk Kota Solok tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang hadir pada acara tersebut memberikan arahan agar sinergitas antara lembaga dapat dioptimalkan. “Harapannya, jaminan kesehatan seluruh masyarakat dapat dipastikan terlindungi melalui program JKN,” kata Ma’ruf Amin.

Wapres juga berharap, pencapaian pemerintah daerah yang meraih UHC dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. “Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, kementerian, dan lembaga, bersama seluruh pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh warga terlindungi dalam program JKN,” katanya.

Ia berharap pula setiap lini masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai hak dan kewajibannya. “Sehingga, manfaat program JKN dapat dirasakan oleh masyarakat dan menumbuhkan rasa bangga bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang telah diraih dalam Program JKN selama ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari peran Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Oleh karena itu kegiatan penyerahan Penghargaan pada hari ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN, khususnya yang 95 persen dari warganya telah terdaftar program JKN”, tandasnya.

Direktur Urama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN yang sudah dimulai sejak tahun 2014.

Penyerahan penghargaan dihadiri sejumlah Menteri  Kabinet Indonesia Maju, Gubernur serta Bupati dan Walikota yang meraih Penghargaan UHC.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Neri Eka Putri menyebutkan bahwa penghargaan UHC merupakan hasil kerja bersama, antar BPJS Kesehatan dengan seluruh stakeholder di Kota Solok, sehingga harapan besar tersebut bisa terwujud.

“Alhamdulillah, khusus di Kota Solok sudah mencapai UHC 100%. Dimana sudah seluruh masyarakat Kota Solok terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pesifik angkanya 78.271 jiwa penduduk terdaftar dari jumlah penduduk sebanyak 77.535 jiwa atau 100,95%, ini berarti sudah 100 persen lebih penduduknya sudah memiliki akses JKN-KIS, baik mereka yang mendaftar dari Pemerintah Kota Solok, mandiri, ataupun dari tempat bekerja,” jelas Neri Eka Putri.

Dengan telah UHC, Ia berharap akses layanan semakin terbuka, dan pemerintah daerah juga diharapkan terus mendata fasilitas kesehatan (faskes) seiring pertumbuhan faskes di daerah.

Sebab, Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemerintah Daerah maupun pengusaha di Kota Solok untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Elvi Rosanti merasa bangga karena hampir separoh masyarakat Kota Beras Serambi Madinah telah mencapai UHC.

Dikatakannya, perhatian Pemerintah Kota Solok terhadap jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat sangat luar biasa. Bahkan, Pemkot Solok telah menganggarkan pembiayaan JKN yang bersumber dari APBD Kota Solok.

“Perhatian bapak Wali Kota Solok Zul Elfian Umar kepada UHC ini cukup besar. Pemko telah menganggarkan dana dari APBD Kota Solok setiap tahunnya untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ” tukasnya.( T/K)

Kota Solok. Lintasmedianews.com -Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra membuka Musrenbang tingkat kota solok tahun 2024, hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD yang diwakili Yoserizal Anggota DPRD Kota Solok,  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Solok, Sekretaris Daerah Kota Solok Kepala BAPPEDA provinsi sumatera barat, Forkopimda, Pimpinan BUMD /  BUMN dan instansi vertikal, Ketua LKKAM, Ketua KAN, Ketua Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, serta fasilitator perencana, bertempat di Kubuang 13. Rabu (15/3)

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan jangka 

menengah Kota Solok yaitu ”Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”, tema RKPD Kota Solok 

Tahun 2024 ini adalah:

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan 

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif”.

Musrenbang tingkat kota merupakan rangkaian kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari tingkat RW, tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan. Diselaraskan dengan perencanaan Perangkat Daerah serta melibatkan segenap pemangku kepentingan dan berbagai aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024. 

Dalam sambutannya wawako sampaikan bahwa Musrenbang bukan saja sebagai agenda rutin tahunan 

untuk mengkalkulasi besar-kecilnya anggaran. 

"Perlu Kami

tekankan, besar-kecilnya anggaran bukan tolak ukur suksesnya perencanaan. Tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar efek, nilai dan manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat" ucap wawako

"RKPD Kota Solok Tahun 2024 merupakan tahun ketiga 

pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kita dihadapkan pada tantangan extraordinary dengan munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga ekonomi.

Respons tanggap dilakukan guna menyeimbangkan

penanganan pandemi sekaligus memulihkan perekonomian dengan program perlindungan sosial, dukungan program prioritas, pembatasan mobilitas, dan vaksinasi. Sehingga laju penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan kinerja berbagai indikator ekonomi bisa didorong dan ditingkatkan."  tambah wawako

Dengan rendahnya kemampuan fiskal Kota Solok serta 

adanya aturan yang tegas terhadap pengalokasian DAU, agar menjadi pertimbangan seluruh OPD untuk dapat 

menentukan fokus-fokus kegiatan yang strategis dan 

menunjang visi misi Kepala Daerah serta berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Kota Solok.

"Kitapun harus memberi perhatian lebih untuk 

pemberdayaan dan perlindungan kepada penyandang 

disabilitas, masyarakat yang terdampak resiko sosial, 

perlindungan anak dan stabilitas kantibmas menghadapi pemilu serentak tahun 2024" tambah dhani

Sebelum menutup sambutan wawako menitipkan pesan kepada seluruh peserta untuk serius dan fokus selama 

pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Solok Tahun 2024, agar dapat menghasilkan rumusan RKPD Kota Solok Tahun 2024 yang sesuai dengan harapan. 

"Kontribusi pemikiran semua pihak, kami harapkan guna memperkuat proses perencanaan Kota Solok yang lebih baik, relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Untuk itu, kepada peserta Musrenbang RKPD Tahun 2024, saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga dengan kerja keras, kita dapat membangun Kota Solok melalui mekanisme perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuju Kota Solok yang diberkahi, maju, sejahtera dan mendapat Ridho dari Allah SWT." tutup wawako(T/K)

Padang.Lintasmedianews.com- Bupati Solok Capt H. Epyardi Asda, M. Mar, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (14/3).

Selain Kab. Solok, diwaktu yang sama Pemerintah Kota Solok juga menyerahkan LKPD Tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar.

 

Acara diawali dengan Penyerahan LKPD Kab Solok Tahun 2022 oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M. Mar kepada Kepala BPK RI Perwakikan Sumbar Arif Agus, S. E., M. M., AK., CPA., CSFA. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan oleh kedua belah pihak.

Kemudian Penyerahan LKPD Kota Solok T.A 2022 oleh Wawako Dr. Ramadhani Kirana Putra dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara

Pada kesemoatan itu, Bupati Solok H.Epyardi Asda, M. Mar, mengucapkan Alhamdulilah hari ini Pemkab Solok telah menyerahkan LKPD Kab Solok tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. Mudah mudahan hasil LKPD ini sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagai aparat pelaksana kegiatan mungkin ada yang di luar jangkauan kami, mungkin ada yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, untuk itu, kami mohon petunjuk dan arahan dari Tim BPK RI Perwakilan Sumbar dalam rangka memperbaiki kinerja kami terutama dalam hal pengelolaan keuangan,” sebut H. Epyardi Asda.

Bupati mohon arahan apa yang musti kami lakukan agar kami bisa melaksankan tugas dengan sebaik baiknya sesui aturan yang berlaku.

“Kami siap menerima kritikan dan masukan dari BPK agar laporan keuangan kami di pemkab Solok akurat sesuai dengan aturan perundang undangan,” sambung H. Epyardi Asda.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Arif Agus, menyampaikan penyerahan LKPD tersebut merupakan realisasi amanat Pasal 56 Undang – Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dimana laporan keuangan Pemerintah Daerah diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Penyerahan LKPD hari ini merupakan yang ke 9 dan 10 dari seluruh Pemerintah Daerah di Sumbar.

“Penyerahan LKPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas keuangan daerah.” sebut Arif Agus.

Setelah penyerahan LKPD ini proses audit akan segera dilakukan BPK dalam waktu lebih kurang lebih 2 bulan dan setelah pemeriksaan ini selesai akan kami sampaikan hasilnya.

Tampak hadir pada kesempatan itu Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Arif Agus, S. E., M. M., AK., CPA., CSFA, Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M. Mar, Wawako Solok Dr. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M, Sekda Kab Solok Medison, S. Sos, M. Si, Inspektur Daerah Fidriati Ananda, S.E., Akt, Kepala BKD Kab.Solok Indra Gusnadi, Tim Audit BPK beserta undangan lainya.(Karta)

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melepas Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 133/YS di Mako Yonif 133/Yudha Sakti yang akan melaksanakan tugas pengaman perbatasan ke wilayah Papua Barat. Rabu, (15 /3/ 2023.

Upacara pelepasan juga dihadiri Komandan Korem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl, Kapolda Sumbar diwakili Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto dan Forkopimda Prov Sumbar beserta tamu undangan berlangsung secara khidmat dan sederhana .

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan, tugas menjaga perbatasan NKRI di wilayah Papua Barat merupakan misi mulia demi aman dan kondusifnya wilayah NKRI, serta demi utuh dan tegaknya kedaulatan bangsa.

Mahyeldi Ansharullah juga mengapresiasi dan memberikan penghormatan kepada para Prajurit Yonif 133/YS yang mengabdikan dirinya dalam tugas mulia tersebut.

"Semoga tanggung jawab besar ini dapat dilaksanakan dengan ketulusan, keikhlasan dan dedikasi yang tinggi. Tugas Negara diembankan kepada saudara- saudara ini adalah amal ibadah yang dipertanggunghawabkan kepada Tuhan YME," ucapnya.

Gubernur berpesan, pegang teguh Sapta Marga (SM) dan Sumpah Prajurit (SP) serta jaga nama baik TNI. "Segenap masyarakat Sumbar turut mendoakan untuk kesuksesan dan keberhasilan Satgas Pamtas Yonif 133/YS," pungkasnya.

Sedangkan Danrem 032/Wbr dalam wawancaranya dengan awak media mengucapkan terimakasih atas support dan dukungan dari Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam pemberangkatan Satgas Yonif 133/Yudha Sakti

"Mudah-mudahan Satgas Yonif 133/Yudha Sakti ini sukses dan berhasil dalam tugas, sehingga nanti kembali dapat diprioritaskan berangkat Satgas luar negeri," harapnya.

Pati Bintang Satu itu juga berpesan kepada personel yang ditinggalkan untuk menjaga satuannya dan tidak membuat pelanggaran, sehingga personel yang melaksanakan tugas tetap fokus dan tidak terganggu.

Hal senada juga disampaikan Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto. Dia menekankan pentingnya selalu memegang teguh sumpah prajurit. Selama di daerah operasi, seluruh prajurit jangan berbuat kesalahan. "Jangan lari dari daerah operasi. Yang sudah menikah dan belum menikah jangan berbuat asusila dan juga menebar hutang, karena biaya hidup kalian sudah ditanggung negara termasuk untuk keluarga kalian," pesannya.

Selain itu, wakapolda juga menekankan bahwa di sana, mereka tidak sendiri. Tapi juga bersama-sama dengan petugas keamanan lain, diantaranya Polisi. Untuk itu, diminta saling berkoordinasi dan berkolaborasi demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Usai menggelar upacara, 400 personel satuan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG Yonif 133/YS, direncanakan berangkat pada hari Jumat 17 Maret 2023, menuju Pelabuhan Dumai. (Rel PEN)

Untuk meminimalisir pelanggaran terhadap anggota militer, PNS dan masyarakat sekitar, Satpomau Lanud Sutan Sjahrir menggelar Penegakkan Ketertiban (Gaktib), bertempat di seputaran pintu masuk Lanud Sut menuju Mako Lanud, Padang, Sumatera Barat, Rabu, (15/3/2023).

Komandan Lanud Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili Dansatpom Lanud Sut Mayor Pom Mayor Pom Benyamin Sirait S.H., M.H,  menegaskan “ Kegiatan ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan anggota. " Ini program rutin yang dilaksanakan sesuai arahan pimpinan serta menghimbau untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI yang bertujuan untuk pemeriksaan kelengkapan surat surat kendaraan dan identitas diri seluruh anggota, baik Perwira, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Lanud Sut agar nyaman berkendaraan. " Ujarnya.

Adapun pemeriksaan tersebut meliputi, kelengkapan dan asesoris seperti helm, kaca spion, STNK.  terutama  SIM umum, KTA, Passring dan , KTA bagi prajurit TNI. Apabila anggota yang belum melengkapai surat berkendaraan serta identitas diri, Satpomau siap membantu dalam proses pembuatan yang dimaksud.(rel)