Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang, Lintas Media News.
PT Jasa Raharja terkesan mengelak untuk membayar santunan korban kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keluarga korban Zondra Volta yang biasa di sapa Pajok mengaku,sangat kecewa dengan sikap petugas PT.Jasa Raharja yang mengatakan santunan tidak bisa diklaim.Ksrena, dalam peraturan dan perundang-undanganya sepada kayuh yang mengakibatkan kecelakaan itu, tidak dianggap sebagai alat angkutan lalu- lintas.

"Saya ke Jasa Raharja membantu santunan meninggal dunia dari almarhum yang jalannya bapak bagi saya, Selasa 11 Oktober 2022," Jelas Pajok kepada wartawan Selasa sore (11/10/2022).

Menurut Pajok,kecelakaan itu terjadi seminggu yang lalu di Bypass Sungai Sapih Padang. Korban almarhum Emon pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dilawan arah muncul saja pengendara sepeda kayuh. Karena tidak terlekan lagi, korban jatuh dan terpental ke jalan. 

Akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami cedera berat dibagian kepala. Warga yang ada disekitar kejadian langsung melarikan korban ke rumah sakit RSUP M.Djamil Padang untuk mendapatkan perawatan.

Berselang beberapa hari korban dirawat di RSUP M.Djamil Padang. Senin 10 Oktober 2022, korban menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 08.00 WIB.Jelas Pajok.

Pajok menceritakan.Setelah selesai menyelenggarakan prosesi pemakaman jenazah. Pada hari Rabunya keluarga mendatangi Pihak PT.Jasa Raharja.Padang di Jalan Rasuna Said, guna melaporkan kematian almarhum untuk mengklaim santunan kematiannya.

"Saya sangat kecewa,alasan petugas itu meninggal dunianya almarhun karena mengelakan sepeda, akibat jatuh dari motor dan kepalanya cedera dan meninggal dunia sekitar seminggu lalu," ujar Pajok kesal. 

Jadi aneh, padahal si alamrhum mengenderai kendaraan dan kejadiannya di jalan raya. Tambah Pajok.

"Saya akan mempertanyakan sikap Jasa Raharja ini dan saya viralkan sehingga jawaban tertulis saya dapat lalu saya akan menggugat keengganan bayar Jasa Rahaja ke pengadilan," tutup Pajok.(rls)

 



Jakarta, Lintas Media News

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Hilmar Farid minta percepatan pengajuan pabrik Indarung 1 dan PLTA Rasak Bungo menjadi Cagar Budaya Nasional. 

"Pak Dirjen menyambut baik penetapan Cagar Budaya Indarung 1 dan PLTA Rasak Bungo oleh Walikota Padang.  Beliau juga minta urusannya disegerakan sehingga sampai ke Menteri untuk dikaji dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional," ungkap Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar usai bertemu dengan Dirjen Kebudayaan di Jakarta, Senin (10/10/2022). 

Asri Mukhtar menemui Dirjen Kebudayaan di Jakarta bersama tim Semen Padang, antara lain, Komisaris, Khairul Jasmi,  Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan,  Iskandar Z Lubis, Koordinator Pendaftaran  Cagar Budaya Semen Padang, Nurita, dan Staf Humas, Akhmayanda Nasution. 

Asri Mukhtar menjelaskan, tujuan kunjungan ke Dirjen Kebudayaan tersebut adalah untuk melaporkan progres pendaftaran Cagar Budaya Pabrik Indarung 1 dan PLTA Rasak Bungo. Selain itu, juga minta dukungan Dirjen, agar pabrik Indarung 1 dan PLTA Rasak Bungo menjadi Cagar Budaya Nasional. 

Kunjungan ini dilakukan, kata  Asri, setelah  Pabrik Indarung 1 dan PLTA Rasak Bungo ditetapkan Walikota Padang  sebagai Situs Cagar Budaya pada 3 Oktober 2022. 

Pabrik Indarung 1 ditetapkan sebagai  Situs Cagar Budaya berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 426 Tahun 2022. Sementara PLTA Rasak Bungo ditetapkan dengan SK Walikota Nomor 425 Tahun 2022. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Padang dan tim dari Dinas Kebudayaan Padang, Tim Ahli Cagar Budaya Padang dan  Tim Ahli Cagar Budaya Sumbar yang telah memproses hingga Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo  ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya Padang," kata Asri. 

Proses selanjutnya, kata Asri, diperlukan percepatan mendapatkan SK dari Gubernur dan mengirimkan surat ke Dirjen Kebudayaan agar pengusulan menjadi Cagar Budaya Nasional disidang pemeringkatan di Dirjen Kebudayaan di awal November 2022. 

Pertemuan tim PT Semen Padang dengan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Hilmar Farid merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada 28 Agustus 2022 juga dilakukan pertemuan di Dharmasraya. Pada pertemuan itu, Dirjen menyatakan sangat mendukung proses penetapan Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional. 

Pada saat itu, Dirjen meminta langsung kepada Dinas Kebudayaan Sumbar, Badan Pelestarian Cagar Budaya untuk membantu proses penetapan Indarung I sebagai Cagar Budaya Kota oleh Walikota Padang, dan secara paralel dilakukan proses pengajuan ke Kemendikbud Ristek agar segera ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. 

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar Syaifullah merespons positif permintaan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Hilmar Farid yang meminta percepatan pengajuan pabrik Indarung 1 dan PLTA Rasak Bungo menjadi Cagar Budaya Nasional. 

"Insya Allah segera kita percepat pengusulannya untuk jadi Cagar Budaya Nasional. Tahap selanjutnya adalah proses penetapan sebagai Cagar Budaya Provinsi, dan selanjutnya akan diusulkan menjadi Cagar Budaya Nasional," kata Syaifullah. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News.
Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi dikenal dengan FJKIP Sumbar adalah organisasi mitra strategis Komisi Informasi Sumbar untuk memperkuat transparansi. 

FJKIP Sumbar berdiri  Desember 2019 dan terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham RI pada Maret 2021.

Saat ini FJKIP memiliki members (anggota) yang merupakan wartawan peduli terhadap keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU 14 Tahun 2008.

"FJKIP adalah organisasi resmi dan berbadan hukum memiliki misi memperkuat keterbukaan informasi publik, menjadi mitra strategis Komisi Informasi Sumbar dan stakeholder yang konsen bergiat tentang keterbukaan sebagaimana diatur UU 14 Tahun 2008," ujar Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono Selasa (11/10/2022) lewat siaran persnya.

Selain itu, tahun ini FJKIP memiliki program yaitu memberikan apresiasi dalam bentuk BUKA Award kepada pimpinan badan publik maupun lembaga non pemerintahan yang teruji niat, komitmen dan konsistensi dalam keterbukaan informasi publik. 

"Ini BUKA Award kedua bertepatan dengan 8 tahun keberadaan lembaga Komisi Informasi dan BUKA Award pertama diserahkan pada 2018 pas akhir periode Komisi Informasi Sumbar pertama," ujar Gusriyono didampingi Sekretaris dan Bendahara  FJKIP Sumbar, Zondra Volta dan Almudazir. 

Pada Anugerah BUKA Award 2022 ini, FJKIP siap menyerahkan saat Hari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang digelar Komisi Informasi Sumbar. 

"Sudah ada belasan tokoh pimpinan badan publik yang kami tracking dan tabulasi sebagai kandidat penerima BUKA Award 2022, siapa tokoh itu tunggu, saat ini FJKIP tengah mempersiapkan Uji NKK (Niat, Komitmen dan Konsistensi) yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring),"ujar Almudazir menambahkan. 

Belasan tokoh itu kata Zondra Volta tersaring dari 100 lebih tokoh oleh Tim Apresiasi FJKIP pada tokoh, baik di  pemerintahan, kepolisian maupun dilegislatif, ada dari pimpinan badan publik nasional, provinsi maupun kota dan kabupaten. (relis)


PEKANBARU,Lintas Media News.
Kepulauan Meranti menjadi kabupaten pertama di Provinsi Riau yang mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini membuktikan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan seluruh warganya.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, dr. Eddy Sulistijanto Hadie, MM kepada Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (10/10/2022).

"Terimakasih kami ucapkan kepada Pemkab Kepulauan Meranti atas upayanya untuk memenuhi UHC ini dan memasukkan seluruh masyarakatnya dalam jaminan kesehatan nasional," kata dr. Edy.

Dia menyebutkan, Kepulauan Meranti merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang telah mencapai UHC 100 persen. Dia juga berharap UHC tersebut dapat semakin memperkuat komitmen dan sinergitas antara Pemkab Meranti dengan BPJS Kesehatan kedepannya.

"Dan ini diharapkan bisa menjadi efek domino bagi kabupaten/kota lainnya di Riau untuk dapat mencapai UHC," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau H. Zainal Arifin, S.KM, M.Kes, mengatakan upaya untuk mencapai UHC bukanlah upaya mudah dan harus melalui proses yang panjang. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah agar mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.

"Saya pikir Bupati Meranti sudah mewujudkannya, dimana kalau rakyat sakit tidak memikirkan biaya berobat lagi," ungkapnya.

Untuk itu dia mengapresiasi upaya dari Pemkab Meranti tersebut. Karena menurutnya hal itu bukanlah sesuatu yang mudah dan membutuhkan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah.

"Kami berharap apa yang sudah dilakukan Pemkab Meranti ini bisa ditularkan ke kabupaten/kota lainnya di Riau," sebut Kadiskes Provinsi Riau itu.

Lebih jauh, Zainal mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi pelayanan dari rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya untuk tidak mendiskriminasi pasien dari dari BPJS Kesehatan. 

"Karena pasien BPJS ini biaya pengobatannya tetap dibayarkan. Pelayanannya harus sama seperti pasien umum, jangan ada diskriminasi. Mari sama-sama kita awasi," tegasnya.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil menyampaikan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membantu pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Pencapaian ini adalah capaian kita bersama. Kita tetap berkomitmen mempermudah masyarakat, jangan sampai ada masyarakat yang ditolak rumah sakit dikarenakan masalah biaya," sebut Adil.

Menurutnya dengan program ketuk pintu layani dengan hati, Pemkab Meranti telah mendata seluruh warga agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun progres pencapaian UHC di Kepulauan Meranti per 1 Oktober 2022 telah mencapai 100 persen dari jumlah penduduk sebanyak 210,843 jiwa.

"Alhamdulillah pencapaian ini sangat membanggakan bagi kita semua. Pemkab akan terus berkomitmen menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Meranti," kata Bupati H. M Adil.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti dengan BPJS Kesehatan.

Turut mendampingi bupati, Sekda Bambang Suprianto dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Meranti. Juga hadir Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Dumai beserta jajaran. (Nina/rls).

Bantaeng,alintas Media News.
 Masyarakat nelayan kampung kaili bersama dengan masyarakat nelayan kampung tangnga-tangnga, nelayan kampung birea dan beberapa perwakilan masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Bantaeng mengadakan pertemuan di kampung Kaili Senin 10/10/2022.

" Masyarakat nelayan yang tersebar di kabupaten Bantaeng geram karena adanya alat tangkap perre-perre yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut masih beroperasi di perairan Bantaeng."

Pada pertemuan, masyarakat Nelayan juga kesal karena Surat Edaran Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor: 523/1377/UTM/BP, Tanggal 25 Agustus 2022 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap perre-perre yang tidak di indahkan.

Jika pembiaran terus terjadi maka potensi konflik sangat mungkin terjadi akibat nelayan yang lain menangkap sesuai perintah keputusan menteri terkait jenis alat tangkap yang boleh digunakan, " Kata Darwis Nelayan asal kampung Kaili.

Alat tangkap perre-perre merusak ekosistem laut melihat sistem operasinya dari jenis ikan kecil ditangkap habis yang merupakan makanan ikan-ikan besar sehingga tidak ada lagi ikan besar karena makanannya yang tidak ada, " katanya lagi

Sudah 30 tahun saya berprofesi nelayan jaring di tangnga-tangnga baru kali ini saya merasakan susahnya dapat ikan semenjak adanya alat tangkap perre-perre beroperasi di bantaeng, " kata A. Asri nelayan asal tangnga-tangnga.

Sangat disayangkan ketika Pemerintah  Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas perikanan Kabupaten Bantaeng tidak mengindahkan atau menindaklanjuti Surat Edaran Pelarangan alat tangkap perre-perre yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi-selatan Dinas kelautan dan perikanan, berharap pemerintah terkait atau OPD yang menangani bersikap dan menindak tegas yang masih menggunakan alat tangkap perre-perre sebelum masyarakat bertindak, tambahnya.

Silahkan laut ini dimanfaatkan namun pikirkan keberlangsungan anak cucu kita," tambahnya lagi.

Pertemuan ini diadakan guna membangun solidaritas nelayan, kekompakan dalam menjaga biota dilaut.(rls)


Lintasmedianews.com, Dharmasraya -Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 02.00 wib Kanitreskrim beserta anggota reskrim Polsek Sitiung l koto agung telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Pencurian Ternak Sapi) dengan tersangka laki-laki dewasa berinisial S, Lahir : Pacitan 24 Juni 1983, Islam, Jawa, Wiraswasta  warga Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kec.Timpeh Kab. Dharmasraya.

Penangkapan tersebut sehubungan dengan laporan masyarakat bahwa telah terjadi Pencurian Ternak Sapi sebanyak 2 ekor di kebun sawit Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. setelah dilakukan penyelidikan diketahui pelaku pencurian Ternak sapi tersebut adalah berinisial S, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka, dan yang  bersangkutan diamankan di Polsek Sitiung I Koto Agung dan 

Dari pengakuan tersangka pelaku berinisial S melakukan pemantauan terhadap hewan ternak yg dilepaskan oleh pemiliknya, setelah situasi benar-benar aman dan tidak ada pemiliknya, pelaku melakukan aksinya denan cara  memindahkan sapi tersebut ke tempat perkebunan atau di tempat yang aman, selama  di perjalannan jka ada orang melihat dan bertanya pelaku selalu mengatakan bahwasanya sapi tersebut adalah miliknya. Pelaku selalu mengincar Induk sapi yang memiliki anak di karenakan di saat Induk sapi di ambil Secara Otomatis anaknya mengikuti jadi pelaku bisa mendapatkan 2 ekor sapi sekaligus.

Dalam penangkapan tersebut  diamankan Barang bukti Seutas tali pengikat leher Sapi disertai lonceng pada ikatan, dan Uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan 2 ekor sapi.
Kepada pelaku dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1 K.U.H.Pidana dengan ancaman 7 tahun Penjara.

Kapolres dharmasraya AKBP NURHADIANSYAH membenarkan telah diamankan seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ( pencurian ternak sapi) beserta barang buktinya oleh Unit Reskrim Polsek Sitiung l koto agung.
Kapolres juga  mengapresiasi  masyarakat yang telah turut serta berperan aktif dalam pengungkapan perkara ini, hal ini tidak terlepas dari informasi yang diberikan masyarakat terkait terjadinya peristiwa pencurian ternak ini kepada pihak kepolisian.

Sikap  seperti inilah yang terus kami harapkan dari seluruh lapisan masyarakat, sikap peduli dan empati terhadap sesama warga yang di implementasikan dalam bentuk saling menjaga , mengawasi kemananan dilingkungan  masing-masing, kenali tetangga  dan warga lingkungan sekitarnya , sehingga apabila ada kejanggalan dan ketidaknyamanan sebagai warga masyarakat yang baik segera melapor dan berkoordinasi dengan pihak kepolisan, sebagai bentuk usaha bersama  menjaga  Kamtibmas dan sinergitas antara Polri dan masyarakat(elda)


Padang.Linyas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumbar Supardi mengatakan.Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) adil dan makmur,DPRD mendorong Bapemperda dan pemerintah Daerah membahas Propemperda tahun 2023.

Kinerja DPRD dan Pemprov dapat semakin ditingkatkan, kata Supardi didampingi wakil ketua Suwirpen Suib,  Irsyad Safar saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) di ruang rapat utama DPRD DPRD Sumbar.Senin (10/10/2022).

Sementara,HM Nurnas anggota Bapemperda DPRD Sumbar mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah daerah melakukan perubahan secara signifikan, agar perencanaan dan penyerapan anggaran lebih optimal. 

"Kita semgaja mendorong Pemprov Sumbar bekerja dengan hati dan sungguh- sungguh, agar perubahan dan perbaikan semakin nyata," ujar HM Nurnas politisi partai Demokrat Sumbar ini.

Rapat Bamus yang dihadiri Gubernur Sumbar diwakili Staf Ahli Gubernur itu menyusun sejumlah agenda di bulan Oktober. 

Berdasarkan hasil kesepakatan, Bamus menetapkan jadwal pelaksanaan studi banding pendalaman tugas pokok dan fungsi pengawasan, rapat gabungan dengan TAPD membahas TPP ASN, juga pengabdian pada masyarakat. 

Reses pimpinan dan anggota DPRD masa persidangan pertama tahun 2022- 2023, rapat paripurna penyampaian nota pengantar RPABD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, paripurna penetapan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD tahun 2022- 2023.

Rapat Bamus tersebut juga menghasilkan keputusan lanjutan penjadwalan kegiatan DPRD Masa persidangan pertama tahun 2022- 2023.(rls/st)

Bengkulu lintas Media.com-  
Gubernur provinsi Bengkulu Rohidin mersyah lounching aplikasi e- LPPD ( laporan penyelenggara pemerintah daerah) bertempat di hotel  mercure bengkulu, jum'at (5/8/2022) . 

Dalam kata sambutannya  gubernur rohidin mersyah mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi ini  di harapkan dapat mempermudah serta meningkatkan  efektivitas juga efesiensi  terkait dengan rata-rata data penyelengaraan pemerintahan daerah dan termasuk  hasil audit. aplikasi ini juga akan diberlakukan ke semua kabupaten /kota se - provinsi bengkulu. ini segera dilakukan, nanti berlaku juga  di semua kabupaten / kota di koordinasi Biro tapem kesra propinsi bengkulu. selain launching dilaksanakan rapat koordinasi perangkat .

Gubernur  sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi dengan Nara sumber yang antara lain di antaranya Diktektur produk Hukum Daerah Direktorat jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri ( Dirjen Otda Kemendagri).  penguatan  Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah Bertujuan guna memperpendek serta mempermudah kendali sehingga sehingga koordinasi hirarki pemerintah secara bertingkah dapat dilakukan.
Menurut Rohidin mersyah, pemerintah pusat harus membuat sebuah pakem pengelolaan yang bak bahwa secara hirarki itu komunikasi dibangun dari atas ke bawah sama.  terpusat  melalaui gubernur lalu ke bupati/Walikota, dari bawah juga begitu dari bupati/walikota ke gubernur lalu ke pemerintah pusat. kalau dua sisi ini betul-betul kita jaga dengan Baik pasti akan saling bersinergi ungkap gubernur.

 Makmur Marbun Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri yang hadir sebagai pemateri menuturkan bahwa peran gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat sangat penting dalam mendukung kebijakan  pemerintah dan pemulihan ekonomi.  dalam ranah pemerintahan daerah, pembinaan, pengawasan sangat penting dilakukan agar kebijakan pemerintahan dapat berpihak kepada daerah serta masyarakat. harapan kami penguatan fungsi gubernur itu semakin bisa dilaksanakan dan kita jaga bersama.(rls)



Bengkulu.Lintas media. Com
Sebanyak 15 Hand Sprayer dan 22.000 bibit pala dan sawit di serahkan kepada kelompok tani di kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan kelompok tani kabupaten Kaur, Sabtu (6/8/2022).
Tingkatkan produktivitas komoditas perkebunan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyerahkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan Bibit Tanaman Perkebunan. Di antaranya adalah bibit Pala dan bibit Kelapa Sawit kepada Kelompok Tani di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, juga perwakilan Kelompok Tani Kabupaten Kaur, dengan total 22.000 bibit dan 15 Hand Sprayer, Sabtu (6/8/2022).
Dalam kesempatan itu gubernur Rohidin Mersyah berpesan  supaya bibit ditanam dan dipelihara dengan baik,j juga peralatan pertanian, pergunakanlah dengan sebaik baiknya dan dirawat. Apalagi hand Sprayer elektrik setelah dipakai di bersihkan maka akan awet, kalau diletakkan sembarangan pasti tidak akan lama.pasti.akan cepat rusak.
“Untuk bibit tolong ditanam dan dipelihara dengan baik, juga peralatan pertanian juga demikian, pergunakan dengan baik dan dirawat, apa lagi hand sprayer elektrik, setelah dipakai dibersihkan maka akan awet, kalau diletakkan sembarangan tidak tahan lama pasti akan cepat rusak,” minta Gubernur Rohidin. Gubernur Rohidin berpesan agar alat serta bibit y yang diterima, dipakai dan dibagi secara adil  kepada kelompok. Sebab bantuan ini diberikan kepada kelompok, maka bantuan tersebut bukanlah untuk Ketua kelompok. Bantuan ini .milik bersama



Gubernur Rohidin pun meminta agar alat dan bibit yang diterima, dipakai dan dibagi secara adil kepada seluruh anggota kelompok. Karena bantuan ini diberikan kepada kelompok, maka bantuan tersebut bukan untuk ketua kelompok, bukan juga untuk sekretaris dan pengurus, tetapi seluruh anggota kelompok. Itu milik bersama. Supaya bantuan ini benar benar memberikan manfaat penguatan. Maka dengan bantuan seperti ini rasa kebersamaan dan semangat kelompok akan makin kuat.

“Itu milik anggota bersama, agar bantuan itu betul-betul memberikan manfaat penguatan. Dengan bantuan seperti itu rasa kebersamaan dan semangat kelompok itu akan makin kuat,” harap Gubernur Rohidin.



Gubernur pun menambahkan bahwa Pemprov Bengkulu memiliki stok alat pertanian khususnya hand sprayer yang cukup, namun saat ini hanya 3 kelompok yang menyampaikan permintaan bantuan. Penyaluran bantuan alat pertanian disalurkan berdasarkan permintaan kebutuhan alat oleh kelompok tani melalui dinas masing-masing lalu selanjutnya direkap sesuai dengan usulan kelompok.

“Buat usulan, sampaikan dengan kita kalau memang nanti diperlukan dan memang kelompok taninya betul-betul ada. Itu bisa kita sampaikan bantuan tetapi tetap dibagi merata di setiap kabupaten/kota,” tutup Gubernur Rohidin.



Kegiatan ini sendiri juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan Rifa’i Tajudin, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, juga para anggota Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pino.(rls)

 
Tanah Datar,Lintas Media News.
Politisi senior yang juga Bupati Tanahdatar dua periode, M Sadiq Pasadique memantapkan diri berlabuh ke Partai NasDem. Momentum penting itu ditandai pemasangan uniform NasDem oleh Ketua DPW Fadly Amran.

Momentum ini tak berselang lama Pascapencapresan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Tepatnya dalam rangkaian roadshow konsolidasi pengurus DPW NasDem ke seluruh DPD kabupaten/kota di Sumbar. Sabtu 8 Oktober giliran DPD Tanahdatar yang dikunjungi. Saat itulah Sadiq memanfaatkan momen penting dalam perjalanan politiknya.

Dalam sambutannya, M. Shadiq mengatakan, dengan ikut bergabungnya di Partai NasDem, segala bentuk pemikiran dan hal lainnya akan diberikan secara maksimal, dengan tujuan memberikan sinergi nyata untuk kemajuan partai NasDem yang lebih baik.

"Saya sudah memantapkan diri untuk bergabung di Partai yang luar biasa ini, pemikiran, tenaga dan lainnya akan saya berikan untuk kemajuan NasDem yang lebih baik kedepannya," pungkasnya.

Sekretaris DPW Partai NasDem Sumbar, Ardyan yang mendampingi rombongan yang dipimpin Ketua DPW Fadly Amran mengatakan langkah dan sikap Sadiq sebagai senior dalam dunia politik akan menambah energi bagi kalangan muda dan milenial.

"Ini sesuatu yang luar biasa. Semua berjalan tanpa skenario. Mungkin ini momentum bagi NasDem. Kita terbuka bagi siapa saja yang punya visi sama dalam membangun bangsa dan daerah. Bertanding untuk bersanding, tak ada sikut menyikut. Berpolitik dengan riang gembira satu tujuan untuk restorasi Indonesia. Menarikny uniform berupa jas yang dipasangkan ke Pak Sadiq merupakan jas pengurus," ujar Ardyan.

Sebelumnya, roadshow dan konsolidasi oleh DPW NasDem merupakan upaya penguatan partai sampai ke akar rumput. Momen itu juga bersamaan dengan semangat untuk mensosialisasikan pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres Partai NasDem.

Fadly Amran mengucapkan terimakasih atas sambutan luar biasa masyarakat Sumbar terhadap NasDem dan pencapresan Anies. 

"Hari ini senior kami Pak Sadiq yang bergabung, Insya Allah dalam waktu dekat akan ada kejutan kejutan lainnya sebagai sesuatu yang baik bagi partai. Kader internal tak perlu khawatir, tokoh eksternal yang punya visi dan kapasitas bersama NasDem melakukan perjuangan restorasi mari kita bersama sama," ujar Fadly. (*)


PADANG,Lintas Media News.
Ketua DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Padang, Amril Amin melantik Pengurus DPC PKDP Kecamatan Nanggalo periode 2022-2027. Acara juga dimeriahkan acara jalan sehat dan pembagian puluhan doorprize, Minggu (9/10/2022) di lapangan parkir d'Dhave Hotel.

Dalam sambutannya, Amril Amin berharap pada warga Piaman selalu kompak dan bersatu serta memperkuat persaudaraan. Karena penduduk terbesar di Kota Padang, nagari asalnya adalah Piaman.

"Kalau rang Piaman di Kota Padang ini bersatu, 'Pacah' Kota Padang ko. Jadi sangat disayangkan, bila ada warga PKDP yang tidak mendukung Rang Piaman untuk maju dalam berbagai hal, termasuk untuk maju menjadi anggota legislatif maupun kalau ada nantinya tampil menjadi Calon Walikota Padang," ujar Aciak Amin sapaan akrab Amril Amin.
Karena itu, lanjut Aciak Amin, kalau ada yang berniat maju sebagai Calon Legislatif, baik untuk DPRD Kota Padang maupun DPRD Sumbar dan DPR RI, bagi saja wilayah dengan baik. Jangan jadikan beda warna baju membuat antar warga PKDP terpecah belah.

"Khusus untuk Caleg DPRD Kota Padang, Kec. Nanggalo ini besar. Bagi saja wilayah sesuai potensi masing-masing, jangan saling berebut walau beda warga baju agar nantinya yang duduk itu kalau bisa semuanya warga PKDP," harap Aciak Amin yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN.

Pada kesempatan itu, Aciak menegaskan bahwa hanya ada satu PKDP di Kota Padang dan satu PKDP di tiap kecamatan. Tidak ada dualisme dan PKDP tandingan. 

"Karena itu, mari kita tanamkan semangat kebersamaan agar PKDP selalu maju dan kompak serta tidak mudah tergoda oleh rayuan pihak lain yang bertujuan memecah belah warga Piaman. Mari kita luruskan nawaitu kita untuk PKDP terbaik," pesan Aciak.
Sekretaris DPD PKDP Kota Padang, Roni, membacakan Susunan Kepengurusan DPC PKDP Nanggalo periode 2022-2027  yang diketuai Drs. H. Edwar Imusman, dengan Sekretaris Dr. Ir. Herwan dan Bendahara Sonny Affandi, ST. 

Sementara itu Ketua DPC PKDP Nanggalo, Edwar menyampaikan bahwa di Kecamatan Nanggalo banyak sekali tokoh-tokoh dan warga Piaman yang potensial serta punya komitmen tinggi dalam membesarkan PKDP. 

"Porensi besar Rang Piaman di Kecamatan Nanggalo, akan kita upayakan untuk selalu bertekad memperkuat jalinan silaturahmi. Apalagi warga PKDP Nanggalo termasuk tokoh-tokoh Kota Padang dan Provinsi Sumbar," ucap Edwar. 
Sejauh ini, lanjut Edwar, meski baru dilantik hari ini, Minggu (9/10/2022), namun DPC PKDP juga telah membentuk ranting di semua kelurahan dalam kecamatan Nanggalo. 

"Banyak potensi di PKDP yang tentunya akan sangat membantu serta banyak kemudahab bagi warga PKDP dalam berbagai hal. Khusus PKDP Nanggalo akan siap mendukung siapa saja anggota PKDP yang ingin maju dan berkembang, apalagi untuk memimpin Kota Padang ini," ungkap Edwar.

Kepengurusan juga dilengkapi unsur Dewan Penasehat, Dewan Ninik Mamqk, Wakil ketua, Muzar, Afriadi Sikumbabg, Amrizal Abdi, Mazar Aman Basrijon, Agusnaidi, Wakil Sekretaris, Ovariani, Afrizet, Wakil Bendahara Sri Rahmawati, Devi Fermanitya, dan juga sejumlah bagian.

Sekalian dengan pelantikan, salah seorang pengurus yang merupakan pengusaha muda Piaman, juga ketua LPM kampung Lapak, Soni, mengatakan, generasi muda Piaman (sebutan Pariaman) siap untuk mengabdi, baik untuk kampung-halaman, maupun  untuk masyarakat kota Padang. 

"Generasi muda Piaman siap mengabdi untuk kepentingan kampung-halaman, maupun untuk kota Padang, khususnya pada bidang sosial dan kemanusiaan," Tutur Soni yang amat disenangi masyarakat Lapai tersebut. 

Acara yang dihadiri ratusan warga PKDP Nanggalo dan perwakilan DPX PKDP se-Kota Padang, berlangsung meriah, aman dan lancar. (rls)

 Bengkulu Lintas media -
 Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Propinsi Bengkulu berkomitmen mengawal program pembangunan nasional dan ini sesuai dengan visi dan misi presiden republik Indonesia Joko Widodo . Dalam rangka  melaporkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintahan propinsi Bengkulu tahun2022 semester 1.

 Pada kesempatan itu kepala BPKP propinsi Bengkulu Iskandar Novianto mengatakan laporan hasil semester pertama ini disampaikan Dengan maksud agar waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan kan untuk perbaikan sehingga akhir tahun nanti lebih baik.

 Gubernur Rohidin Mersyah pada kesempatan itu mengatakan dari laporan Badan Pemeriksa keuangan ada beberapa hal dan catatan penting yang disampaikan terkait kinerja pemerintah, kerja sama BUMN dan juga Dana Desa serta aspek SDM serta serta sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu Secara umum catatan umum dari BPKP menjadi bahan evaluasi untuk di Tindak lanjuti agar kinerja pemerintahan lebih baik," ujar gubernur Rohidin Mersyah.(rls)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.