viral dan blaz sudah di media maya tentang majunya Insannul Kamil, top disapa Pak Nanuk sebagai calon ketua umum (Caketum) DPP IKASMA II Padang, pada Musyawarah Besar (Mubes) 3 Agustus 2022, belum satu hari pro kontra pun muncul. 

Alumni SMA Negeri 2 Padang yang kontra menghendaki Mubes penentuan Caketum menjadi Ketum DPP IKASMA II Padang dipolling saja. 

Ada juga alumni ynag menghendaki votting dengan majunya banyak kandidat lain. 

"Banyak kandidat lain siap. maju di Mubes IKASMA II Padang itu, jadi jangan terlalu dini melakukan polling atau aklamasi," ujar Ketua IKASMA II angkatan 1995 Alfi abe Zulhenda kepada wartawan Minggu 24 Juli 2022.

Dari tracking Abe, tokoh alumni SMA Negeri 2 Padang lain yang bisa menakhodai ribuan alumni sekolah di Jalan Musi 02 Rimbo Kaluang itu melimpah. 

"Angakatabln 1995 punya calon hebat dan tokoh di Padang saat ini, yakni Sang Walikota Hendri Septa, selain itu di angkatan 1991 juga punya tokoh yakni Uda H Fetris," ujar AB. 

Sementara Sekretaris Alumni Angkatan 1992 Ade Suharmansyah menilai Mubes adalah proses konstitusi bagi pergantian Ketua Umum DPP IKASMA 2 Padang. 

"Siapa pemilih suara yang diatur oleh ketentuan adalah merdeka untuk memilih nakhoda 'kapal pesiar besar& alumni SMA Negeri Padang itu, Untuk angkatan 1992 juga punya Caketum, yakni Ketua 1992 H Ben Asril, kini kami tengah proses untuk mengambil formulir pendaftaran di Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Caketum Mubes IKASMA II Padang," ujar Ade Suharmansyah. 

Sememtara itu, H Fetris Oktrihardi (1991) namanya juga viral disebut maju sebagai Caketum tegas mengatakan masih wait and see. 

"Siapa saja tokoh alumni silahkan maju, saya masih wait and see untuk maju atau tidak," ujar H Fetris. 

Terpenting kata H Fetris siapa saja maju dan terpilih harus mau menghbahkan waktu dan materilnya untuk organisasi, jangan mencari untung di organisasi. Silahkan mau Pak Nanuk, Pak John Kenedi Azis, Bung Andre Rosiade atau Wako Padang Hendri Septa atau Mbak Yanti, semua itu adalah putra putri terbaik Alumni SMA Negeri 2 Padang saat ini. 

"Tapi, Pak Nanuk akutualnya adalah sosok pas dan tepat saat ini, Pak Nanuk itu negiosator ulung, pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang bisa membagi kerja dan menjadi katalisator seluruh angkatan alumni SMA Negeri 2 Padang," ujar Fetris. 

Dan Haji Fetris mengatakan Panitia Mubes IKASMA II sudah punya TPP Caketum nah bagi yang mau maju ayo mendaftar atau didaftarkan. 

"Soal mekanisme pemilihan, apakah voting. polling atau aklamasi itu ranahnya ada saat Mubes IKASMA II sudah dibuka," ujar H Fetris. 

Pak Nanuk dikonformasi soal viralnya dia maju sebagai Caketum. mengaku, siap jika disepakati bersama. 

"Tapi kalau ada tokoh yang siap maju dan mampu menggerakkan oragnisaai alumni berlandaskan silaturahmi se almamater ini saya pasti akan support," ujar Pak Nanuk yang kini menjabat Wakil. Rektor UNAND dan Waketum KADIN Indonesia.(***)

Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni SMA Negeri 2 (IKASMA II) Padang menghitung hari, 13 Agustus 2022 palu Mubes diketok. Siapa tokoh alumni diharapkan jadi Ketua Umum. 

Jangan anggap remeh Mubes IKASMA II Padang, sebab soal tokoh panutan publik alumni SMA Negeri 2 Padang melimpah, mulai tokoh birokrasi, politisi maupun praktisi dan akademisi. 

Sebut saja ada Anggita DPR RI John Kennedy Azis dan Andre Rosiade, ada birokrat senior Tun Huseno dan ada pengusaha H. Ben Asril, juga banyak tokoh akademisi dan praktisi konstruksi  seperti Insannul Kamil.

"Pak Nanuk (Insannul Kamil) sangat deras dukungan alumni lintasan angkatan pada beliau untuk menjadi Ketua Umum IKASMA II," ujar Alumni SMA Negeri 2 Padang Nofi Sastera. 

Menurut Nofi jadi ketua umum. alumni harus sosok yang cair dalam berinteraksi ke semua angkatan. 

"Pak Nanuk, saya lihat punya kemampuan dalam bergaul di lintas angkatan, Pak Nanuk figur diterima baik angkatan alumni senior maupun yunior pak Nanuk itu alumni angkatan 1987," ujar Nofi. 

Selain itu Pak Nanuk kata Nofi Sastra merupakan tokoh alumni SMA Negeri 2 Padang yang kenyang pengalaman berorganisasi. Jabatan saat ini Wakil Rektor 3 UNAND juga sebagai  Waketum KADIN Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur. 

"Jadi pas dan tepat kalau Pak Nanuk kita amanahkan di Mubes IKASMA II Padang menjadi nakhoda seluruh alumni SMA Negeri 2 Padang," ujar Nofi. 

Sementara itu dari pantauan media ada nama lain yang siap maju menjadi Ketua Umum DPP IkASMA II Padang, seperti Bu Neg atau Mbak Yanti, lalu ada Ketua Angkatan 1992 H. Ben Asril dan banyak lagi yang siap maju jadi Ketua Umum DPP IKA UNAND. (rls)

 

Dalam pemilihan yang berlangsung cukup alot,akhirnya melalui voting DR. Ir. H. Basril Basyar, MM (BB) terpilih sebagai Ketua PWI Sumbar periode 2022-2027 dengan mengumpulkan suara 123. Sedangkan calon lain – Ketua sebelumnya –  H. Heranof Firdaus, S.Sos, mengumpulkan suara 51 suara.

Sementara,untuk Ketua Dewan Kehormatan PWI (DKP) PWI Sumbar terpilih Zul Effendi, SH dengan meraup suara 104. Kemudian disusul Gusfen Khairul 32 suara, Zulnadi, SH 29 suara, dan H M Khudri dapat 3 suara.

Sidang yang dipimpin DR Amiruddin, SH berlangsung cukup alot mulai dari menetapkan agenda sidang sampai pada sidang pemilihan Ketua PWI Sumbar dan DKP PWI Sumbar. Pasalnya peserta sidang banyak yang melakukan interupsi guna memberikan masukan dan usul kepada pimpinan sidang.

Ketegangan sedikit terjadi pertanda adanya demokrasi di tubuh organisasi wartawan itu, mulai dari persyaratan calon yang akan maju merujuk kepada Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI.

Namun semuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik meski Ketua PWI Pusat Atal S Depari harus ikut memberikan masukan.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar H Mahyeldi dan dihadiri oleh Forkopimda Sumbar serta undangan lainnya itu berjalan sukses sampai akhir sidang di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (23/07). (St)

Surat KADIN Indonsia ditanda tangani Waketum Bidang Organisasi Eka Sastra melayang ke Padang Sumatra Barat menjelang Jumat 22/7-2022 malam. 

Surat Waketum itu. membuat terang benderang pelaksanaan Muprov KADIN Sumbar, yaitu ditunda ke 23 September 2022.

Eka Sastra di suratnya mengapresiasi KADIN Sumbar dengan Ketua Umum Ramal Saleh dan jajaran Panitia SC dan OC Muprov yang telah mempersiapkan pelaksanaan Muprov VII Sabtu 23 Juli 2022 di Bukittinggi. 

*KADIN Indonesia mengparesiasi KADIN Sumbar dan kepanitiaan Muprov VII. Tapi hasil rapat Waketum bidang organisasi KADIN Indonesia menunda pelaksanaan ke 23 September 2022. Meski pelaksanaan diundur KADIN Indonesia menegaskan bahw kepengurusan KADIN Sumbar masa bakti 2017-2022 tetap sah dengan Ketua Umum Ramal. Saleh, "ujar Eka pada surat berkop KADIN Indonesia. 

Dan KADIN Indonesia lewat suratnya merekomendasikan ke SC dan OC Muprov VII KADIN Sumbar untuk kembali membuka pendaftaran bakal Calon Ketua Umum KADIN Sumbar. 

"Buka kembali pendaftaran Calon Ketua Umum agar ada ruang bagi pengurus KADIN untuk berkontestasi sebagai calon ketua umum. di Muprov VII," ujar Eka di suratnya. 

Selain itu KADIN Indonesia juga meminta panitia Muprov VII KADIN Sumbar untuk membuka lagi pendaftaran peserta dan peninjau Muprov VII KADIN Sumbar. 

"Baru satu Asosiasi yang mendaftar. sementara di data base KADIN Indonesia asisiasi pengusaha berhak jadi peserta atau peninjau Muprov KADIN Sumbar ada empat asosiasi. 

"Dan untuk pendampingan sukses Muprov KADIN Sumbar, KADIN Indonesia menugaskan Eka Satra, Teuku Zulham dan Insannul. Kamil. untuk. melakukan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaran Muprov VII KADIN Sumbar," ujar Eka di suratnya. (rls)

Lampung Timur-Lintas Media News.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, beserta seluruh Jajaran, kami ucapkan “Selamat Datang” kembali di tanah air, kepada Jama’ah Haji Kabupaten Lampung Timur.

Hal tersebut di sampaikan langsung Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo saat menyambut kedatangan Jama’at Haji Lampung Timur, di Gedung Islamic Center Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jum’at (22/07/2022).

Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo menyampikan, Kita semua berharap, semoga seluruh Jama’ah Haji Kabupaten Lampung Timur Menjadi haji yang Mabrur dan Mabruroh.

Tentunya jama’ah Haji sekalian sudah rindu, ingin bertemu kembali dengan sanak keluarga tercinta.

Saya percaya rasa rindu, suka dan duka yang selama ini menyelimuti Bapak/lbu sekalian selama menunaikan ibadah haji, dalam melaksanakan rukun Islam yang ke lima di Tanah Suci, akan segera terobati.

Lebih lanjut Bupati Dawam menyampaikan, Dalam sebuah hadist dikatakan, bahwa “haji Mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga”.

Haji mabrur merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh setiap orang yang menunaikan ibadah haji, karena itu merupakan tujuan setiap orang yang beriman. Dari segi bahasa mabrur berarti baik, ini mengacu kepada perkataan Arab untuk baik yang salahsatunya adalah al-bir. Dalam Al-Qu’ran dikatakan, “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (biir) kecuali kamu mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai” (QS:3:92).

Ayat ini dengan tegas mengatakan, bahwa apa yang disebut dengan kebajikan adalah kepedulian sosial Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yang dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah dan sekaligus memperkuat aspek konsekuensinya, berupa hubungan baik dengan sesama manusia.

Jama’ah Haji sekalian yang berbahagia, Dengan melaksanakan lbadah Haji, selain Haji, saudara telah melaksanakan perintah agama, tentunya telah banyak mendapat pengalaman-pengalaman spiritual yang bernilai universal, yang Insya Allah dapat saudara serap, sebagai cerminan diri dan mawas diri, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebagai pribadi umat muslim.

Tentunya jama’ah sekalian harus senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya saudara sekalian adalah termasuk orang-orang yang beruntung.

Setelah melaksanakan ibadah Haji ini, semoga saudara sekalian dapat semakin lebih baik dalam beribadah, maupun berinteraksi dengan lingkungan. Tutup Dawam ( Yudi )

PADANG,Lintas Media News.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19, kelompok kuliah kerja nyata (KKN) Unitas Padang yang berada di kelurahan Kapalo Koto, kecamatan Pauh, kota Padang lakukan penyuluhan pada pelaku UMKM.

Dalam menjalankan program tersebut, mahasiswa di dampingi pembimbingnya Sri Mulyani dan Yunimar, juga pendamping UMKM kelurahan Kapalo Koto Zalfitra.

Ketua kelompok KKN Unitas kelurahan Kapalo Koto Pauh Dinda Annisa Maghfirah mengatakan, program kerja yang mereka lakukan sudah dari jauh hari dirancang, bukan hanya pemberdayaan UMKM saja, namun juga akan melakukan penyuluhan hukum serta pertanian, tentunya untuk kepentingan masyarakat di lokasi KKN.

"Kita sudah susun program kerja sebelum terjun ke lapangan, semuanya menyentuh pada kepentingan masyarakat, sehingga kehadiran kita memang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya sekedar menyelesaikan beban kuliah," kata Dinda di lokasi KKN, Jumat (22/7/2022).

Pernyataan Dinda ditambahkan salah seorang peserta KKN Wulan Inayah Novrianto Putri, dimana semua peserta harus bisa bersosialisasi penuh pada masyarakat, karena ini juga menyangkut pengabdian dan nama baik Unitas.

"Kita membawa nama almamater, jadi harus benar-benar bisa menyatu dengan masyarakat, sehingga orang tau kalau kualitas Unitas itu tidak tertinggal dari perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya," terang aktifis debat dan senat mahasiswa Unitas Padang.

Ditambahkan Wulan, memang tidak dia dan teman-temanya untuk menjalankan program kerja, namun dengan kebersamaan semua bisa berjalan lancar.

Sekaitan dengan pengabdian mahasiswa KKN Unitas Padang, pendamping UMKM Kapalo Koto Zalfitra, memberikan apresiasi dan pujian, karena cara berkomunikasi yang cukup baik pada masyarakat.

"Kita apresiasi adek-adek KKN Unitas ini, karena komunikasi yang baik dan percaya diri, meskipun mereka melakukan kegiatan berada di lingkungan  perguruan tinggi negeri  tertua di Sumatera," tutur Zalfitra.

KKN Unitas Padang akan berlangsung sekitar 40 hari, semua program pengabdian harus berjalan baik, dimana merupakan penilaian khusus dari masyarakat dan perguruan tinggi dimana mereka menuntut ilmu.(***)

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper)  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Payakumbuh, pada Senin, 18/7/2022.

Kegiatan itu diikuti oleh 200 peserta tersebut,turut dihadiri Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus bersama tokoh masyarakat setempat.

Dalam keterangannya, Irsyad Syafar menyampaikan bahwa Sosialisasi Perda ini dilakukan 2 (dua) kali masa sidang atau 4 (empat) kali dalam satu tahun.

“Perda ini sudah disahkan sebagai pedoman kepastian hukum untuk keselamatan dan kebaikan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi wisata halal yang ada di Sumatera Barat”, ujar Irsyad Syafar.

Irsyad Syafar juga menyampaikan, jika Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan di tingkat dunia, dengan kategori best halal destinasi dan best halal kuliner. Penilaian ini dilakukan di Uni Emirat Arab. “Baru ada 2 (dua) provinsi yang memiliki destinasi wisata halal di Indonesia, Provinsi Sumbar dan NTB”, ungkap Irsyad Syafar.

Menurut Irsyad Safar, jika masyarakat masuk ke restoran yang ada di Sumatera Barat, masyarakat berhak untuk menanyakan logo/label halal.

Irsyad Syafar yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Sumbar itu juga mengungkapkan, jika masih banyak pelaku usaha restoran dan penginapan di Sumbar yang belum bersertifikat halal dari MUI. Padahal Pemerintah sudah membuat regulasi. “Agar pelaku usaha tidak seenaknya saja”, tambah Irsyad Syafar.

“Sebab mayoritas masyarakat di Sumbar beragama Islam. Pelaku usaha wajib mempunyai izin halal, jika destinasi di Sumatera Barat bagus dan halal, maka akan meningkatkan kunjungan masyarakat dari luar,” pungkas Irsyad Syafar.(st)

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan rapat kerja (raker) pembahasan kebijakan umum anggaran plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023 bersama mitra kerja, Rabu- Kamis (20-21/7/2022) di Bukittinggi.

Dalam rapat tersebut Komisi III menekankan pentingnya Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan demi menunjuang program pembangunan daerah.

Ketua Komisi III, Ali Tanjung mengatakan OPD menargetkan kenaikan pendapatan daerah untuk Tahun 2023 sekitar Rp200 miliar lebih.

Sementara itu pendapatan dari deviden yang diberikan oleh BUMD juga diharapkan meningkat.

“Sewaktu Tahun 2021 banyak BUMD berhasil memberikan deviden. Termasuk Hotel Balairung yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa memberikan deviden, namun pada tahun 2021 bisa membedikan deviden,” ujar Ali Tanjung, Kamis (21/7).

Ali Tanjung mengatakan Komisi III optimis BUMD bisa memberikan deviden lebih banyak untuk Tahun 2023. Apalagi mengingat pandemi covid 19 sudah mulai mereda yang berarti aktivitas dan kegiatan masyarakat dan perekonomian mulai kembali normal.

Dia menegaskan Komisi III akan gencar melalukan pengawasan dan pemantauan pada seluruh BUMD.

“Jika kami lihat ada permasalahan, kami akan pantau, panggil dan ajak bahas bersama. Kami serius dan optimal mengawas BUMD karena itu merupakan tugas Komisi III. Ini merupakan amanat rakyat,” ujarnya.

Ali Tanjung menegaskan Komisi III sangat serius dalam mendukung dan mendorong perkembangan dan kemajuan seluruh BUMD. Pendirian dan keberadaan BUMD, tegas dia, merupakan amanat dan tanggung jawab pada masyarakat karena kas daerah yang digunakan untuk BUMD tersebut berasal dari uang masyarakat, salah satunya pajak.

Bukan hanya untuk BUMD yang masih beroperasi, dalam raker tersebut Komisi III juga membahas terkait penyelesaian aset BUMD yang telah dilikuidasi.

“Ini termasuk sengketa hukun terkait hotel ranah bundo yang berdiri di lahan eks BUMD tersebut. Kami mendesak pemprov segera menyelesaikannya apalagi putusan pengadilan terkait lahan tersebut sudah ingkrah. Pemprov harus memastikan percepatan eksekusi lahan dan aset lainnya,” ujar Ali Tanjung.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Nofrizon mengatakan dalam raker tersebut dirinya mendesak Pemprov melalui OPD untuk memaksimalkan target pendapatan daerah.

“Jangan dengan sengaja menargetkan peningkatan dengan jumlah yang kecil. Seharusnya kita targetkan dengan angka yang tinggi sebagai motivasi,” ujarnya.

Apalagi, tambah dia, beberapa tahun terakhir realisasi target pendaoatan daerah, terutama yang berasal dari pajak daerah selalu melebihi 100 persen. Sehingga sangat wajar jika target ditetapkan lebih tinggi untuk memacu inovasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Semakin banyak pendapatan daerah maka semakin banyak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pemprov melalui OPD harus bisa berinovasi dan serius dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari selain pajak.

“Jangan selalu porsi pendapatan daerah kota ditopang hanya dengan pajak. Dari sumber lain pun seharusnya juga ditingkatkan,” paparnya. (St/rls)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), memulai Rapat kerja (Raker) pembahasan rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 selama dua hari (20-21/7/2022) di Kota Bukittinggi.

Secara umum pada Raker tersebut, Komisi I DPRD Sumbar mendukung program yang diusung mitra kerja komisi, diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal  mengatakan, enam OPD dan Biro yang bermitra dengan komisi tidak akan banyak mengelola anggaran karena bersifat koordinasi dan sosialisasi, salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer, hingga saat ini DPRD masih menunggu Permendagri terkait honorer yang akan turun pada bulan Agustus.

Jika ada kebijakan lain untuk honorer agar bisa bertahan, maka akan dianggarkan pada tahun 2023.

“Diharapkan kebijakan yang keluar bisa berpihak kepada tenaga honorer, sehingga tidak menambah masalah baru yaitu meningkatnya pengangguran, ” katanya.

Dihimpun dari keterangan OPD-OPD, lanjutnya, tenaga honorer masih dianggarkan oleh masing-masing instansi Pemprov Sumbar, namun masih menunggu acuan bagaimana teknisnya terkait tenaga honorer.(St/rls)

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H.Asmar, di sela waktu tugas menyempatkan diri membesuk warga masyarakat di RSUD Meranti, Kehadiran wakil bupati Meranti di RSUD di sambut langsung oleh Direktur RSUD Dr. Prima Wulandari,Kamis 21 juli 2022.

Dalam kesempatan besuk Wabup sempat menyapa para pasien yang lagi menunggu di ruangan antrian dan meninjau langsung ruang para pasien yang di rawat inap di berbagai ruang di RSUD dengan menanyakan langsung kepada keluarga pasien terkait pelayanan di rumah sakit, untuk saat ini pasien menyampaikan pelayanan dan pengurusan baik-baik saja tanpa ada kendala,"Ujar salah satu pasien yang berada di ruangan tersebut.

Kemudian Wabup H.Asmar menyampaikan kepada Direktur RSUD agar memberikan pelayanan prima kepada pasien Masyarakat Kabupaten Meranti yang datang berobat di RSUD ini,"Ucap Wabup.

Di salah satu ruangan Wabup H.Asmar melihat langsung kondisi pasien yang merupakan sahabat semasa sekolah yaitu Masril yang terbaring sakit di temani langsung oleh istri dan anak nya, sontak kaget melihat kondisi sahabat satu sekolah saudara Masril, dengan terbaring lemas dengan kondisinya agak lupa saat di datangi Wabup H.Asmar.

Dalam situasi kondisi sahabat nya yang terbaring sakit Wabup Asmar sempat terharu dengan mata berlinang melihat kondisi sahabat di waktu sekolah nya saat ini dengan kondisi tubuh sangat kurus dengan mata berlinang, kemudian memberi semangat dan motifasi kepada pasien dan pihak keluarga.

Hal terpenting adalah jangan pernah putus asa Jangan lupa Ikhtiar dan Doa.

"Tetap semangat menghadapi cobaan dan ujian kepada kita, yakin dan percayalah Tuhan itu memberi cobaan di luar keterbatasan Hambanya," Ucap Wabup kepada teman seperjuangan nya.(Nina/rks).

 

BUKITTINGGI,Lintas Media News.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar bahas  rancangan awal KUA-PPAS Tahun 2023 dalam rapat kerja dengan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja komisi tersebut, kemaren di Novotel Bukittinggi.

Menyangkut pembahasan KUA-PPAS 2023 tersebut,Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin  mengatakan, hal yang fokus didalami yaitu terkait arah kebijakan anggaran di tahun mendatang. Di sini dikaji apakah program yang dirancang sudah mengacu pada RPJPD, dan RJPMD. Kemudian, seperti apa program unggulan yang akan dilaksanakan, dan indikator-indikator yang akan dicapai juga didalami oleh Komisi II.

Mencermati hasil pembahasan, jelas Mochklasin, secara umum Komisi II meminta OPD agar merapikan usulan program kerja yang akan dijalankan.

Komisi yang membidangi ekonomi itu meminta OPD jangan hanya mengcopi paste atau menjalankan program rutin yang memang sudah ada sebelumnya. Namun program yang dijalankan mestilah sesuai dengan target-target yang telah diamanahkan dalam RPJMD.

“Yang kedua, kita juga mengawal bagaimana komitmen dari kepala daerah, berkaitan dengan alokasi 10 persen anggaran untuk sektor pertanian,” ujarnya.

Terkait alokasi 10 persen anggaran untuk pertanian ini,Muchlasin menjelaskan, ada beberapa catatan-catatan yang diberikan pihaknya.

Pertama, anggaran 10 persen untuk pertanian dalam arti luas harus dipastikan mampu terpenuhi. Kedua, anggaran untuk OPD mitra kerja Komisi II jangan sampai mengalami penurunan. Hal ini karena, secara umum progul yang dimiliki gubernur pelaksanaannya berada di OPD-OPD yang menjadi mitra kerja II.

“Komisi II ini kan membidangi ekonomi. Program unggulan itu banyak berada di OPD yang menjadi mitra Komisi II, ada Dinas Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Tenaga Kerja. Amanat RPJMD dan progul gubernur yang salah satunya melahirkan 100 ribu entreprenuer itu ada di sana.  Sebab itu kita minta anggaran mitra kerja Komisi II sampai dikurangi,” katanya.

Lebih lanjut Mochklasin menyampaikan, saat pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2023, Komisi II juga merekomendasikan pada OPD yang memiliki program kerja berhububungan dengan progul gubernur,namun belum terakomodir optimal dari sisi anggaran, agar segera mengusulkan dengan alasan-alasan jelas dan kuat. Sehingga nantinya Komisi II bisa memperjuangkan saat pembahasan KUA-PPAS di tingkat Banggar.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Muchlis Yusuf Abit menyampaikan, saat pembahasan rancangan awal KUA-PPAS Tahun 2023 dengan mitra kerja, hal yang juga ditekankan adalah, setiap OPD agar lebih efektif dan efesien dalam mengalokasikan anggaran, kegiatan yang tidak betul-betul dibutuhkan agar dikurangi, jadwal kegiatan yang akan dijalankan harus jelas. Kemudian, untuk pelaksanaan APBD 2023 nanti diminta agar sudah berjalan di awal tahun.

“Pengalaman kita di 2021 terjadi Silpa sebesar Rp480 miliar, berarti itu kan mencerminkan kinerja kepala OPD tidak efektif dan tidak efesien. Sebab itu kita tekankan, di awal tahun 2023 nanti kegiatan-kegiatan itu agar sudah mulai dikerjakan. Jangan sampai nilai kegiatannya puluhan miliar tapi ditenderkan di Bulan Agustus atau September, itu pasti akan bermasalah,” ucap Muchlis.

Sehubungan dengan ini, rapat kerja pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2023 yang dilaksanakan Komisi II bersama mitra dihadiri oleh, Dinas Kehutanan, Dinas Perindutrian dan Perdagangan,  Biro Perekonomian, Disnakertrans, Disnakkeswan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Pangan. (St/rls)

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hasto Kuncoro bersama Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Dewi Sutan Riska, menghadiri pembukaan Jambore Kader PKK Berprestasi ke XIX dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa, (19/07/22).

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat, Mahyedi mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur menyambut baik kegiatan jambore PKK yang dilaksanakan secara rutin oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan ucapan terima kasih kepada Bupati Agam, Ketua DPRD Agam dan Wakil Bupati Agam yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang luar biasa atas penyelenggaraan Jambore PKK ini.

“Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah mengikuti dan menyemarakkan kegiatan ini, termasuk masyarakat Kabupaten Agam yang telah ikut serta menyukseskan kegiatan ini. Selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini, semoga bisa menjadi ladang ibadah nantinya,” ucap Gubernur.

Gerakan PKK ini dilaksanakan adalah untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga memperkuat posisi keluarga, agar anggota keluarganya tidak terkena permasalahan-permasalahan social yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti LGBT, narkoba dan lain sebagainya. Dengan adanya PKK, maka bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga, di tengah masyarakat, berbangsa dan lain sebagainya.

“Dari keluarga merupakan suatu benteng untuk mencegah semua permasalahan yang ada, seperti stunting, permasalahan social dan sebagainya. Dengan PKK maka bisa mengatasi semua permasalahan tersebut. Dan jika seluruh program pokok PKK dapat diterapkan, maka semua permasalahan tersebut akan bisa diatasi,” kata Gubernur. 

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluaaga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.

“Visi misi PKK sangatlah selaras dengan misi pertama Provinsi Sumatera Barat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Jadi program pusat dan PKK serta seluruh kabupaten selaras dengan program PKK tersebut mengenai keluarga. Jadi kita harus selalu bersinergi dengan PKK, sehingga kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang madani, unggul. Dan semoga ini akan tercapai jika kita bersama-sama saling bersinergi dan mendukung,” pungkas Gubernur. (elda)