Dharmasraya, Lintas Media News
Pemkab Dharmasraya akan menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Padang untuk membuka Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022.
Kehadiran Kantor Imigrasi Kabupaten Dharmasraya nantinya akan mempermudah masyarakat setempat dan sekitarnya dalam hal mengurus dokumen keimigrasian seperti permohonan paspor baru, pengantian selain hilang dan rusak dan lainnya.
"Mudah-mudahan rencana kerjasama ini dapat terealisasi secepatnya, kalau kantor imigrasi sudah ada di daerah kita masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kantor di Padang maunpun Kabupaten Agam mengurus dokomen keimigrasian," kata Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan ketika dihubungi beberapa waktu yang lalu
Dijelaskan, rencana kerjasama pembentukan UKK Imigrasi di daerah ini akan mendapat mendapat dukungan penuh dari Pemkab Dharmasraya.
Disebutkannya pembentukan UKK tersebut tergantung bagaimana kesiapan Pemkab dalam menyediakan kantor, sarana dan prasarana, serta hal lainnya, bebernya. "Karena bagaiamanapun rencana ini tergantung kita sepakat mendukung penuh rencana tersebut, termasuk dalam dukungan anggaran yang diperlukan," tegasnya.
Menurut dia kehadiran UKK Imigrasi Kabupaten Dharmasraya tidak hanya mempermudah masyarakat setempat, melainkan beberapa warga di wilayah Kabupaten Sijunjung juga akan mendapatkan kemudahan karena secara geografis daerah tersebut bertetangga.
Ia mengatakan pengurusan dokumen keimigrasian cukup diminati warga setempat, hal ini terlihat saat Pemkab Dharmasraya bekerjasama dengan Imigrasi Padang dalam membuka layanan jemput bola bagi warga yang hendak mengurus paspor berapa waktu lalu.
"Berapa waktu lalu Imigrasi Padang membuka layanan jemput bola di Kabupaten Dharmasraya selama satu hari, disana terlihat minat masyarakat cukup tinggi. Jadi, ini sekaligus yang kita followup," ungkapnya.
Sutan Riska berharap keberadaan Kantor UKK Imigrasi Dharmasraya nantinya menjadi fasilitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. "Kita ingin segala urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik harus dibuat semudah dan sedekat mungkin, hadirnya kantor Imigrasi di Dharmasraya diharapkan menjadi jawaban terhadap kendala yang dihadapi masyarakat untuk mengurus dokumen keimigrasian," tukasnya. (elda)
Padang, Lintas Media News
Sudah tiga tahun penerimaan mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak ada calon mahasiswa dari Kepulauan Mentawai yang lolos.
“Ini memprihatinkan, sementara Mentawai butuh tenaga-tenaga pamong muda untuk mengurus birokrasi di 10 Kecamatan,” kata Pj Bupati Mentawai, Martinus Dahlan, Sabtu pagi di kantor PWI Sumbar ketika bersilaturahmi dengan para pengurus PWI Sumbar.
Ia mengatakan bahwa selama ini sistem rekrutmen terbuka memang banyak yang dari luar melamar untuk Mentawai. Tapi setelah dua tiga tahun mereka justru minta pindah ke luar Mentawai lagi.
“Sementara kita sangat membutuhkan tenaga mereka. Dokter, perawat, bidan, guru, adalah tenaga-tenaga yang sulit kami tahan dalam waktu lama di Mentawai, karena mereka ingin pindah ke tempat asalnya,” kata Martinus Dahlan.
Apa yang mengendala yang membuat para pegawai tidak betah di Mentawai?
“Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas umum akhirnya hanya penduduk asli saja yang bertahan. Mobilitas antarpulau juga tidak lancar.
“Belakangan ada kapal antarpulau yang kembali beroperasi, itu sudah merupakan kemewahan bagi kami. Sempat kapal antarpulau itu tidak beroperasi karena kapalnya mengandalkan BBM bersubsidi dan BBM non subsidi tak terdukung oleh biaya operasionalnya. Kini sudah ada lampu hijau dari pusat untuk melancarkan kembali kapal antarpulau itu,” kata Martinus.
Ia berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mengoperasikan kapal cepat antarpulau. “Kita undang juga kalangan pengusaha pelayaran swasta mau berinvestasi untuk kepal cepat antarpulau,” katanya. (***)