Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang.Lintas Media News.
Dugaan Maladministrasi, Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Aprizal Langgar Putusan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar

Aprizal Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesel diduga melakukan maladministrasi terhadap Robi Hermanto, hal ini telah dilaporkan oleh Robi Hermanto ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pada awal 2020.

"Saya melapor atas dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Aprizal Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pessel terkait tentang pemberhentian saya sebagai perangkat Nagari, pada 20 November 2019 yang lalu," kata Robi Hermanto.

Robi adalah perangkat Nagari di kantor Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Bidang Pembangunan yang diangkat pada 1 Maret 2019.

Lalu Robi diberhentikan pada 20 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Nomor : 140/29/KPTS/WN-RGM-S/2019.

Menanggapi laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan pelapor, terlapor, keterangan Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesel dan Camat Sutera.

Ombudsman juga telah melakukan konsiliasi dengan menghadirkan terlapor, pelapor, Camat Sutera diwakili Sekretaris Camat dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesel, pada 29 Juli 2020.

Robi menyebut, "dalam konsiliasi tersebut telah disepakati bahwa terlapor Aprizal harus membayar kompensasi sesuai penghasilan tetap dari jabatan saya selama 6 bulan  sebagaimana tertuang dalam hasil akhir pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat nomor 0165/LM/IV/2020/PDG," sebutnya.

"Namun terlapor Wali Nagari Aprizal hanya membayar 1 kali kepada saya pada 10 April 2021 senilai Rp 2.025.000. Saya terus berupaya meminta namun ia seolah mengelak, bahkan Camat Sutera juga sudah mencoba mediasi tetap tidak ada tanggapannya, sepertinya tidak ada etikat baiknya," ujar Robi Hermanto.

Tim awak media mengkonfirmasikan hal ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar melalui Dheka pada Selasa (7/6/2022), Deka menyarankan agar dimusyawarahkan dulu dengan Inspektorat dan Dinas DPMD Kabupaten Pesisir Selatan.

"Dalam perjalanan kompensasi itu tersendat, Robi telah beberapa kali menemui Wali Nagari itu dan juga Camat setempat. Ketika tidak ada respon, tidak ada penyelesaian maka Robi menghubungi kami dengan mengirimkan beberapa pesan. Kami mendorong Robi untuk menyampaikan  ke inspektorat," kata Dheka.

Dheka menegaskan apabila Bupati, Inspektorat dan Dinas DPMD Pesisir Selatan tidak dapat menyelesaikan perkara ini, maka kami menyarankan kepada Robi kembali melaporkan ke Ombudsman Sumbar. 

"Kendati demikan, Ombudsman Sumbar mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan perkara ini." tandasnya.

Aprizal Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesel ketika dikonfirmasi oleh tim awak media melalui nomor whatsap pribadinya mengakui memang ada lima bulan lagi kompensasi Robi yang belum dibayarkan.

"Kami akan berusaha melunasi dalam tahun ini, sebab pada tahun 2021 yang lalu di APB waktu itu belum bisa di anggarkan karena keuangan nagari ekonomi bermasalah," kata Aprizal.

"Kami akan melakukan kebijakan kompensasi saudara Robi menurut aturan yang berlaku, sepanjang saudara Robi mengajukannya, kami akan merelasasikannya segera. Ditahun 2022 ini akan dilunasi yang 5 bulan itu dengan tidak melanggar aturan maka kami akan melunasi sisanya," tutup Aprizal. (tim)




Payakumbuh, Lintas Media News.
Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati mengungkapkan, adanya program Restorative Justice dari penegak hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan, apakah dari Kepolisian dan Kejaksaan, akan membuat peran Ninik Mamak semakin penting di tengah-tengah masyarakat. Dan yang lebih penting, Ninik Mamak akan makin dihargai oleh anak kemenakannya.

Hal itu diungkapkan Ketum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati ketika menjadi nara sumber dalam Pelatihan Adat bagi Ninik Mamak dari 10 nagari se Kota Payakumbuh yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh di GOR M. Yamin KelurahanTiakar, Payakumbuh Timur, Selasa (7/6/2022).

Menurut Ketum LKAAM, Restorative Justice atau penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan adalah merupakan isi hati dari Ninik Mamak di Minangkabau. Sebab dalam  adat Minangkabau, tidak ada kusuik nan indak kasalasai, indak adoh karuah nan indak kajaniah. Artinya, selalu ada jalan penyelesaian dari masalah yang ada, pasti ada jalan keluar. 

“Langkah yang dikedepankan adalah musyawarah, menimbang samo barek, maukua samo panjang, yaitu dengan duduak basamo. Ini sama dengan inti dari Restorative Justice yaitu mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, antara yang dikadukan dan yang mengadukan, sehingga akan diperoleh keadilan oleh kedua pihak yang berperkara,” kata Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati, yang juga mantan Walikota Padang dua periode.

Dengan Restorative Justice, kata Fauzi Bahar, ada tiga manfaat utama. Pertama terjadinya efesiensi waktu dan biaya oleh pihak yang berperkara. Ini sangat banyak manfaat untuk masyarakat terutama yang kurang berkemampuan secara ekonomi. Kedua, terjadinya keadilan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berperkara. Karena pengambilan keputusan dilakukan secara mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Ketiga, kedua belah pihak kan lega dengan keputusan dan tidak adanya dendam yang tersisa lagi.

Ditambahkan Fauzi Bahar, dalam prakteknya Restorative Justice ini maka Ninik Mamak akan sangat berperan jadinya. Setiap kemenakan ada Mamaknya, ada Penghulunya. Dalam adat Minangkabau, bahwa kemenakan adalah seperintah Mamak dan melibatkan Ninik Mamak dalam program Restorative Justice ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat sekali. “Program Restorative Justice berbasis Ninik Mamak ini akan sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan perdamaian yang berkeadilan, termasuk dalam mengawal keputusan perdamaian itu dalam masyarakat nantinya,” ujar Fauzi Bahar Datuak Nan Sati yang didampingi Plt. Ketua LKAAM Kota Payakumbuh Hendri Donal Dt. Paduko Rajo Nan Bagonjong.

Sekretaris  Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh Delni Putra  mengatakan, pelatihan adat merupakan suatu kegiatan adat budaya yang dilaksanakan untuk seluruh nagari yang ada di Payakumbuh. Dengan tujuan akhir bisa meningkatkan kualitas SDM disegi kebudayaan, serta untuk pelestarian adat dan budaya di Payakumbuh. "Alhamdulillah, tahun ini bisa kita laksanakan lagi. Setelah dua tahun belakangan ini fakum akibat pandemi  Covid-19," kata Delni Putra.

Selain itu Delni Putra juga berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. Supaya apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. "Harapan kita tentu sehabis ini apa yang didapat disini bisa juga diteruskan kepada anak kemenakan kita, untuk terus menjalankan norma-norma adat dalam kesehariaannya," ucapnya.

Pelatihan adat tersebut akan diikuti oleh 150 orang peserta yang dibagi kedalam tiga gelombang, dimulai dalam rentang waktu 6-22 Juni. Dan setiap gelombangnya akan dilaksanakan selama tiga hari. Untuk gelombang I diikuti oleh Niniak Mamak di 10 Nagari Payakumbuh. Gelombang II diikuti oleh Bundo Kandung 10 Nagari, dan Gelombang III diikuti oleh Rang Mudo dan Puti Bungsu Nagari se-Kota Payakumbuh. (*)


PADANG,Lintas Media News.
Dari empat tokoh olahragawan Sumbar mengambil formulir Caketum KONI Sumbar dan hingga deadline pengembalian pukul 21.00 malam tadi, hanya dua yang mengembalikan formulir ke Tim Penjaringan KONI Sumbar.

“Hanya dua Caketum yang serahkan, Ronny Pahlawan da  Syafrizal Bakhtiar ,” ujar Juru Bicara Tim Penjaringan Caketum KONI Sumbar Novrianto, Selasa 7/6-2022 malam.

“Syarat masuk gelanggang Musprovlub memang begitu, bagi Caketum tak memiliki dukungan sebanyak itu, formulir calonnya tidak bisa diterima,” ujar Novrianto Ucok lagi.

Novrianto Ucok menambahkan, tadinya pendaftaran plt ketua KONI Sumbar Hamdanus sudah sempat diantar Tin, namun ditarik kembali oleh yang bersangkutan, dan menyatakan tidak ikut dalam perebutan kursi Ketum KONI Sumbar, pada Musprovlub mendatang.

"Plt Ketum KONI Sumbar menarik kembali surat pendaftaran dan dukungan, untuk independensi penilaian pada Caketum, sebab Hamdanus berada pada posisi penanggung jawab TPP," tambah Ucok.

Sekaitan dengan surat dukungan tokoh olahragawan Sumbar itu, ternyata Ronny Pahlawan Azwar Anas mendapat dukungan yang sangat besar.

“Dari surat dukugan yang disampaikan tadi ke Tim Penjaringan Caketum KONI Sumbar, Caketum Ronny Pahlawan memiliki dukungan terbesar,” ujar Tim Roni Pahlawan Bung Rahmat dicegat media ini.

Dari Tim Penjaringan pun menyebut Ronny Pahlawan mendapat dukungan 31 Cabor dan 10 KONI Kota dan Kabupaten, lalu Syafrizal Bakhtiar memperoleh dukungan dari 20 Cabor dan 5 KONI kota dan Kabupaten, sementara Caketum Hamdanus sampai berita ini tayang belum diketahui berapa Cabor dna KONI kota dan kabupaten mendukungnya.
 
Berkaca dari dukungan dan Musprovlub adalah musyawarahnya insan olahragawan yang mengedepankan sportifitas, diprediksi banyak kalangan kalau sampai pemilihan tidak akan berubah.

Dari peta suara dan perolehan surat dukungan, Ronny Pahlawan di atas angin dan diyakini banyak pihak di Sumbar akan terpilih menjadi Ketua Umum KONI Sumbar. (**).

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Sebanyak 158 Jemaah Calon Haji (JCH) yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya dilepas oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah. Acara pelepasan ini dilaksanakan di Masjid Babusalam, Selasa, (07/06/22), yang dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kakan Kemenag Dharmasraya, Okto Verisman dan undangan lainnya.

Jumlah Jemaah Calon Haji  asal Kabupaten Dharmasraya pada tahun ini sebanyak 159 orang, 1 orang batal berangkat karena sakit. Keberangkatan JCH asal Dharmasraya terdiri dari dua gelombang, pada gelombang pertama berangkat pada hari ini dari Dharmasraya sebanyak 150 orang dan gelombang kedua pada tanggal 1 Juli 2022 sebanyak 8 orang. 

Kata Bupati, perjalanan haji pada hakekatnya merupakan perjalanan suci yang semua rangkaian kegiatannya adalah merupakan ibadah oleh Allah. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah JCH asal Kabupaten Dharmasraya yang akan berangkat pada tahun ini untuk dapat bersyukur karena diberikan kemampuan dan kesempatan untuk beribadah di tanah suci.

“Kita semua mengetahui, bahwa banyak diantara saudara kita yang mungkin punya kemampuan baik secara fisik maupun ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun belum diberikan kesempatan oleh Allah, ataupun yang punya kesempatan untuk pergi namun belum memiliki kemampuan di segi ekonomi maupun fisik. Namun ada juga orang yang secara financial termasuk orang yang sederhana dan biasa-biasa saja bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, bagi yang memiliki kesempatan tahun ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu jamaah calon haji yang ada,” jelas Bupati yang juga Ketua Apkasi Indonesia.

Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan ibadah puncak yang melambangkan keteguhan iman dan penyerahan diri secara total kepada Allah.  Dalam firman Allah secara khusus menegaskan bahwa balasan bagi orang melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan haji mabrur rak lain adalah sorga sebagai tempat abadi di akherat nanti. 

“Oleh karena itu, agar mendapatkan rahmat dan title haji yang mabrur tersebut dibutuhkan persiapan yang sebaik-baiknya. Sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ditemui kendala dan hambatan yang berarti. Sesuai dengan fitrah ibadah haji sangat dibutuhkan kebugaran, kesehatan dan kesiapan mental. Karena saya menghimbau kepada bapak dan ibu Jamaah Calon Haji Kabupaten Dharmasraya untuk dapat menjaga kesehatan sebelum keberangkatan maupun pada saat pelaksanaan dan kembali ke Tanah Air nantinya. Sehingga dapat mengikuti rangkaian pelaksanaan ibadah haji di tanah suci dengan khuyu,” harap Bupati lagi.

Bupati juga berpesan, agar mulai saat ini untuk dapat memasangkan niat melaksanakan haji karena Allah semata. Untuk memenuhi panggilanNya, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengharapkan ridhaNya.

Berdasarkan data dari Kantor Kemenag Dharmasraya, Jamaah termuda asal Kabupaten Dharmasraya bernama Meylan Zhara Astira berumur 20 tahun yang berasal dari Kecamatan Sitiung. Sedangkan JCH tertua adalah Diti Umayah Abu Dardak, berumur 65 tahun yang berasal dari Kecamatan Sungai Rumbai.(elda)


Lintasmedianews.com, Dharmasraya-Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan meninjau lokasi kebakaran di Kiliran Jao kabupaten Sijunjung, Selasa (7/6), saat akan melakukan kunjungan ke luar daerah.

Didampingi Ketua DPRD Pariyanto SH dan Forkopimda, serta tokoh masyarakat Sijunjung Datuk Pucuk, langsung berhenti ditengah masyarakat yang masih banyak menyaksikan puing - puing bekas kebakaran.

Kebakaran yang menghanguskan beberapa toko ini terjadi pada Senin (6/6) malam, dan belum tahu penyebabnya.

"Semoga Saudara kita yang tertimpa musibah ini diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini" Ungkap Bupati muda ini.

Dikatakannya, bahwa Dharmasraya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sijunjung, dan pada saat kejadian ada 2 Unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dari kabupaten Dharmasraya untuk memadamkan api.

" Kita sebagai daerah tetangga siap membantu, apalagi Sijunjung merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran " pungkasnya.(elda)



PADANG,Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan.Keuangan negara termasuk didalamnya keuangan daerah, wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban keuangan negara. 

Hal itu disampaikan Supardi saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Selasa (07/6/2022) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu Supardi juga sampaikan, meskipun opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar tahun 2021 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian", akan tetapi pengelolaan APBD Tahun 2021 belum maksimal.

"Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya kegiatan yang putus kontrak, kegiatan yang belum dibayarkan, serta kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan," tutur Supardi.
Oleh sebab itu, lanjut Supardi, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidaklah berdiri sendiri. Dalam pembahasannya perlu diselaraskan dengan capaian target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam LKPJ Kepala Daerah dan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Daerah.

"Dengan demikian, orientasi dalam pembahasan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya melihat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan SILPA yang digunakan. Tapi juga melihat apakah anggaran yang digunakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar," ujar Supardi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeli Ansharullah katakan, terkait adanya kegiatan yang tidak selesai atau putus kontrak, pihaknya akan mengkaji lebih dalam lagi apa yang menyebabkan pekerjaan tersebut terlambat.

Gubernur Mahyeldi juga menghimbau OPD terkait agar kedepannya betul-betul mematangkan perencanaannya sebelum melaksanankan pekerjaan.

"Kita akan evaluasi lebih dalam lagi bagaimana prosedur tentang kelengkapan - kelengkapan sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian juga kepada OPD - OPD dihimbau agar lebih mematangkan perencanaan sebelum pekerjaan dimulai," kata Gubernur Mahyeldi.(Sri)

Yogyakarta, Lintas Media News

Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau, H. Muhammad Adil SH, MM resmi menyandang gelar Bupati Anom dari Keraton Yogyakarta dengan nama Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projoadiwinoto.

Prosesi penyerahan gelar bangsawan itu berlangsung di Balai Kesatriyan Komplek Puroyokoro Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Selasa (7/5/2022). Wisuda secara tertutup itu dihadiri langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hayu, putri keempat Sultan Hamengkubuwono X dan para pembesar kerajaan lainnya.

Usai prosesi sejak pagi, sekira pukul 11.30 Wib, Bupati Adil keluar dari Bangsal Kesatriyan disambut anak dan istri tercinta, keluarga besar serta kolega. Adil mengaku senang dengan pemberian gelar yang didapatkannya dari Kesultanan Yogyakarta.

"Yang jelas ada tanggungjawab moral yang saya pikul sebagai Abdi Dalem Keraton Yogyakarta," sebutnya.

Menurut KMT. Projoadiwinoto, nama bangsawan H. M Adil, gelar yang didapat merupakan anugerah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Tentu status sebagai Abdi Dalem tersebut, katanya, tidak akan mengurangi tanggungjawabnya kepada masyarakat Meranti. 

"Justru dengan ini, saya akan lebih termotivasi. Karena ada nama baik keraton yang juga harus saya jaga," ujar Adil.

Sebelum wisuda gelar itu, Bupati Adil telah mengikuti beberapa prosesi. Yakni pawiatan atau pendidikan tentang budi pekerti, budaya dan agama. Tujuannya agar Abdi Dalem mengerti akan sikap perilaku (unggah-ungguh, sopan-santun) budaya jawa dan juga pendalaman agama islam. Kemudian, dia juga melakukan ziarah ke beberapa makam pendiri Kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sebagaimana diketahui, pemberian gelar Abdi Dalem melalui berbagai seleksi yang ketat dari Keraton Yogyakarta. Antara lain, harus memiliki prilaku dan sopan santun yang baik di tengah masyarakat serta pemeriksaan garis nasab atau keturunan dari calon Abdi Dalem. 

Turut diwisuda dalam prosesi itu, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Sleman Yogyakarta, sejumlah anggota dewan, perwira polisi dan lainnya. (Rls/Nina).

Kab. Solok, Lintas Media News 

Permasalahan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok, terutama di kawasan terisolir. Masih ada sekolah negeri yang hanya diisi seorang guru ASN.

Di  SMP 5 Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer.  Di SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, juga hanya kepala sekolah saja yang guru ASN, selebihnya tenaga honorer.  Di kecamatan Tigo Lurah, bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi  guru honorer. Akibatnya, Proses Belajar dan Mengajar menjadi kurang lancar.

Hal itu terungkap, saat pertemuan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Solok dengan Anggota DPR RI, Athari Gauti Ardi dan Bupati Solok, Epyardi Asda di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kamis (28/4) malam. 

Dikatakan Epyardi Asda, secara umum di Kabupaten Solok masih kekurangan guru. Kekurangan ini ditutupi oleh guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah tertinggal sudah memasuki stadium akut. Guru yang berstatus PNS tidak betah mengajar di sana. Banyak diantaranya yang minta pindah dengan berbagai alasan. Kekosongan guru ini ditutupi oleh guru honor.

"Banyak yang menjadi catatan kami, tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan guru ASN di sejumlah sekolah," tegasnya.

Sebagai Bupati Solok saya sangat kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun, apalagi kata Athari anggota DPR RI yang mengatakan kemendikbud tidak pernah datang rapat. 

"Pemda Kabupaten Solok protes keras kepada kemendikbud ini, agar dia benar-benar memprihatinkan tingkat pendidikan, jangan hanya kota saja,"katanya.

Sebagai bupati saya merasa prihatin, tetapi saya bertekad kalau itu memang wewenang Pemkab Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin. Seperti permintaan kepala sekolah untuk rehab sekolah, pagar sekolah, dan lainnya, Insya Allah secepatnya akan saya penuhi. 

"Namun ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang Pemerintah pusat," ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, sebagai bupati dirinya sangat sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat. Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya ratusan, hanya satu guru PNS, bahkan ada Kepala sekolah merangkak sebagai Tata Usaha, itukan tidak adil namanya.

"Bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat, " tukasnya.

Dijelaskan Bupati, Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah kita yang masih terisolir, apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh. Mereka (guru) tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga, semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir. Jadi dasar pemikirannya apa. 

Kedepannya, Agar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi.

"Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi," katanya. 

Pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan. 

Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke lapangan. Dari kunjungan lapangan itu, masih ditemui kondisi sekolah yang memprihatinkan, seperti kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai  dan sarana prasarana lainnya.

Ditegaskan Bupati, sisa masa jabatannya sebagai Bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar menimal dan membenahi manajemen sekolah.

“Kita temui banyak kekurangan di lapangan, baik itu dari segi sarana dan prasarana dan juga dari segi manajemen, saya harap dinas terkait memperhatikan sekolah yang tertinggal ini" tambahnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok, Zainal Jusmar mengatakan secara umum, Kabupaten Solok masih kekurangan guru, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya, jumlah guru masih kurang.

Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Kabupaten Solok mencapai 5.420 orang.  Rinciannya, 2.320 guru ASN di Sekolah Dasar (SD) dan 964 orang non-PNS. Dari jum­lah itu, sebanyak 923 orang guru ASN dan 215 orang non PNS di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 441 orang guru PNS dan 283 orang non- ASN. Serta, 168 orang guru ASN dan 181 orang non- ASN  untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solok, SD/MI mencapai 378 sekolah, SMP/MTs 128 sekolah, SMA/MA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah.

Tak hanya persoalan kekurangan guru, tidak meratanya sebaran guru ASN di Kabupaten Solok juga menjadi problem tersendiri, terutama di kawasan pelosok, bahkan di Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti, masih didominasi guru non ASN. Hal inilah yang menjadi prioritasnya dalam menyikapi kekurangan guru.

"Kami juga ingin seluruh sekolah di Kabupaten Solok mempunyai kualitas yang sama, kami sudah prioritaskan untuk melakukan pemerataan guru di kabupaten Solok ini, apalagi memang banyak kekurangan guru katanya. (Karta)

Sijunjung, Lintas Media News

Beberapa kedai yang berada di Terminal Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung, Senin (06/06)sekitar pukul 19.30 WIB terbakar. Dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya ikut dikerahkan membantu pemadaman.

Menurut informasi yang dirangkum media ini pada Group WA Team Reaksi Cepat Dharmasraya, ada yang mengirimkan video sederetan kedai atau toko yang berada di dekat terminal Kiliran Jao terbakar. Satu unit mobil damkar dari Kamang Baru milik Pemkab Sijunjung tidak sanggup untuk melakukan pemadaman. Dalam rekaman tersebut, warga minta tolong agar dihubungi Damkar dari Kabupaten Dharmasraya.

Tidak lama kemudian, dua unit damkar dari Kabupaten Dharmasraya meluncur ke lokasi yang berjarak sekitar 15 kilometer, satu unit damkar dari pos kantor bupati dan satu lagi dari pos Sitiung.

Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Damkar Sijunjung. (elda)

Padang, Lintas Media News

Internalisasi Core Values AKHLAK di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk (SIG) kembali dilaksanakan pada Senin (7/6/2022). Kali ini  dengan menghadirkan narasumber Direktur Operasi SIG Yosviandri untuk Internalisasi Core Values AKHLAK Kolaboratif.

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual melalui kolaborasi PT Semen Padang dengan SIG tersebut dihadiri hampir seribu karyawan SIG Group.

Berbeda dengan konsep acara sebelum-sebelumnya yang biasanya menampilkan presentasi dari narasumber, kali ini panitia mencoba menggali arti kolaboratif dari karyawan, melalui polling yang dikirimkan kepada  kepada insan SIG Group pada periode 27 Mei s.d. 1 Juni 2022.  Polling tersebut direspons sebanyak 536 responden.

Pada kegiatan  Internalisasi Core Values AKHLAK itu Yosviandri menyampaikan bahwa kolaboratif harus dimulai dari yang kecil, tidak perlu yang berlebihan. Banyak contoh sederhana dari kolaborasi ini. 

Misalnya pada bulan inovasi yang sekarang ini tengah berlangsung di SIG. Para inovator yang ada di lingkungan SIG maupun anak perusahaan SIG, ke depan tidak lagi melahirkan karya inovasi melalui kolaborasi di lingkungan tempat kerja. 

"Kalau bisa  inovasinya lahir dari kolaborasi lintas operating company.  Mana tahu kolaborasi ini bisa memberikan value yang lebih baik lagi. Selama ini kan tim inovasinya, Padang sama Padang, Gresik sama Gresik dan Tonasa sama Tonasa," katanya pada acara yang dihadiri ratusan insan SIG Group.

Kemudian contoh lainnya, sebut Yosviandri, pada setiap perayaan 17 Agustus berupa panjat batang pinang. Tanpa bekerja sama atau berkolaborasi, tentu tidak akan bisa menaklukkan puncak batang pinang yang dipenuhui banyak hadiah. 

Ia menyebut, filosofi Minangkabau, yaitu "Alam Takambang Jadi Guru" juga bisa menjadi contoh. Karena, segala yang ada di alam bisa menjadi guru. Seperti semut membuat sarang dari daun yang ukuran daunnya jauh lebih besar dari ukuran semut. 

"Kita tidak bisa bayangkan bahwa daun sebesar itu tidak bisa dibawa oleh semut yang ukuran tubuhnya sangat kecil. Tapi ketika dia bersama-sama dan saling dukung satu sama lain, mereka bekerja sama untuk bikin sarang semut dari daun," terangnya.

Perusahaan bisa besar dan kokoh, karena mereka tidak sendiri-sendiri dalam membangun perusahaan yang lebih baik, dan mereka justru berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik.

"Jadi, hilangkan dalam pikiran kita tentang berpisah atau keterpisahan. Harus ada kolaborasi dan kebersamaan. Kebhinekaan menjadi tunggal itu kan kolaborasi sebenarnya," ungkap mantan Dirut PT Semen Padang ini.

Dalam kolaborasi, jelasnya, semuanya menjadi objek dan subjek. Karena kolaborasi itu sudah menyatu, dan tidak ada kata lain siapa yang lebih unggul dan agung dalam sebuah hasil dari kolaborasi.

"Semuanya berkolaborasi. Leader hingga bawahan namanya kolaborasi. Kalau gak ada tim bagaimana cara kerjanya. Leader hanya garis komando. Sama kayak tentara kalau berperang kan ada jenderalnya. Tapi apakah kemenangan seseorang itu menjadi kemenangan seseorang, tentu tidak," katanya.

Dalam berkolaborasi, sebut Yosviandri, tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak atau egois. Karena, egois bisa mempengaruhi sebuah perjalanan tim dalam berkolaborasi.

Dalam sebuah kolaborasi, orang-orang yang dilibatkan harus memiliki core values AKHLAK, karena kolaboratif juga menjadi bagian dari core value AKHLAK selain amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. 

"Artinya, kalau orang-orang yang diajak itu tidak amanah dan kompeten, serta tidak loyal dengan tim, tentu ke depan kolaborasi tim menjadi tidak harmonis dan tidak adaptif. Jadi begitu maknanya," ujar Yosviandri. 

Internalisasi Core Values AKHLAK Kolaboratif itu berlangsung antusias. dan itu dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan dan komentar positif seputar materi kalaborasi yang disampaikan kepada Direktur Operasi SIG, Yosviandri.

Seperti komentar Yuli A. Dalam kolom chat aplikasi microsoft teams, dia menulis "Ego adalah hal yang harus kita kalahkan terlebih dahulu agar sukses dalam berkolaborasi". Sedangkan Admartin, ST, MM menulis Tks Pak Yos dan semuanya.

Kemudian, Yusuf Afandi, ST dalam kolom komentarnya juga menulis ACARA yang Amazinggg...Salam sehat...Salam bahagia semuanya..... Kemudian, peserta dengan nama Lie. S juga menulis "Terimakasih sudah sharing ilmu dan pengalaman dari Pak Yos".

Kegiatan sharing tersebut, dipandu oleh oleh Andahayani Yosep sebagai host, dan turut dihadiri oleh Direktur SDM dan Umum SIG, Agung Wiharto, serta jajaran direksi di lingkungan SIG dan anak perusahaan SIG.

Direktur SDM dan Umum SIG Agung Wiharto pada kesempatan itu menyampaikan kinerja positif SIG 

pada kuartal pertama 2022 di tengah persaingan yang ketat di industri semen. "Laba bersih meningkat, dan ini pantas diapresiasi terutama di saat persaingan industri semen yang ketat," kata Agung.

Hal positif lainnya bisa dilihat dari penurunan sejumlah biaya, seperti biaya produksi, finance, dan biaya marketing. "Dalam situasi sekarang kita tidak memperoleh semuanya. Seperti market share yang turun sedikit," ujarnya.  

Seperti diketahui, Kementerian BUMN telah menetapkan AKHLAK sebagai nilai nilai utama/inti (Cores Values) yang menjadi budaya perusahaan dan menjadi dasar pembentukan karakter talenta di seluruh lingkungan BUMN. 

AKHLAK tersebut meliputi, Amanah (integritas, terpercaya, bertanggung jawab, komitmen, Akuntabilitas, Jujur, Disiplin). Kemudian Kompeten (profesional, fokus, pelanggan, pelaynan, memuaskan, unggul, excellence, smart). Selanjutnya, Harmonis (peduli, dan keberagaman). Loyal terdiri dari komitmen, dedikasi (rela berkorban) dan kontribusi). Kemudian Adaptif (inovatif, agile, adaptif). Kemudian kolaboratif (kerjasama, sinergi). (*/b/hms)


MERANTI,Lintas Media News.
Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-76, Polsek Tebingtinggi Barat, Senin (6/6/2022) pagi, memberikan bantuan sembako kepada salah seorang warga kurang mampu.

Kegiatan pemberian bantuan sosial itu dihadiri Kapolsek Tebingtinggi Barat Iptu JA Lubis SH MH, didampingi sejumlah Kanit, Bhabinkamtibmas Desa Alai Brigadir Rudiyanto Daulay, Kades Desa Alai Selatan dan staf.

Bantuan paket sembako yang berisikan beras, mie instan, gula pasir, kopi dan telur tersebut diberikan kepada Asma (81 thn), warga Jalan Pelimau, Desa Alai Selatan.

"Menyambut HUT Bhayangkara pada tahun ini, kita menyisihkan rezeki untuk berbagi dengan sesama. Terutama kepada warga yang kurang mampu serta ekonominya dalam kondisi lemah," ungkap Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, melalui Kapolsek Tebingtinggi Barat Iptu JA Lubis, usai giat.

Disebutkan Kapolsek, bantuan sosial ini juga sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah, khususnya Polri terhadap masyarakat, terlebih di wilayah hukumnya.

"Kita akan selalu hadir dan peduli terhadap masyarakat yang kondisi ekonominya lemah. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga penerima," ucapnya.(***)


Dharmasraya ,lintasmedianews.com – Dalam mewujudkan Ranah Cati Nan Tigo jadi desa wisata, kini upaya Dinas Budparpora Kabupaten Dharmasraya mulai menunjukkan hasil. Telah terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 18 desa wisata di  Dharmasraya tahun 2022 ini.

Berdasarkan penjelasan yang disajikan oleh Kepala Bidang Kepariwisataan Beny Mandala dan data dari jandesta.com (aplikasi kementerian pariwisata) 10 dari 18 desa wisata di Kabupaten Dharmasraya menduduki posisi desa wisata maju, sedangkan sisanya satu desa wisata rintisan dengan tujuh lainnya berkembang.

Dari sedikit ulasannya, wakili Kepala Dinas Budparpora Sutan Muhammad Taufik, Beny Mandala menyebutkan bahwa desa wisata di Dharmasraya sudah masuk kedalam kategori 500 dan 300 besar nasional di Kementerian Pariwisata,Jumat (03/06/2022).

"Menjadi challenge bagi kami Dinas Pariwisata untuk mewujudkan desa wisata di seluruh Dharmasraya. Dari program desa wisata ini kedepannya bisa menjadi ajang untuk menggali potensi dan mengambil keuntungan melalui keunggulan dari motivasi membusanai daerah mereka" tutur Beny Mandala.

" Tentunya bukan ambisi semata, melainkan mendominankan ke urgensi dan eminensi Nagari " sambungnya.

"Alhamdulillah Bapak Menteri Sandiaga Uno sudah mengumumkan untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022 pada saat ini kita sudah mencapai kategori 300 besar nasional desa wisata yakni Koto Ranah dari 1800 Desa Wisata seluruh Indonesia (2021). Di tahun 2022 dari 3400 Desa Wisata seluruh Indonesia Embung Gajah Nemo Nagari Sungai Duo masuk ke 500 besar nasional Desa Wisata" ungkap Kabid pariwisata itu.

Terkupas dari itu , Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Budparpora, Kepala Dinas BPMD, serta Camat tengah melakukan bimbingan teknis dan studi tiru pengembangan dan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat, potensi lokal dan ketahanan pangan ke desa wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ,Minggu(06/06/2022).

Arif Gumensa Wali Nagari Sipangkur saat berada di Kabupaten Banyuwangi mengatakan pada media ini kegiatan dinas luar tersebut untuk belajar kiat sukses Desa Tamansari Banyuwangi bisa masuk ke 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

“Saat acara bimtek dan studi tiru di aula hotel kami disambut langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menurutnya Desa Taman Sari telah melakukan desa digital, dan di Desa Tamansari ini selalu melakukan festival- festival untuk menarik para wisatawan lokal maupun internasional, semua dikelola oleh Bumdes, selama ini Desa Tamansari hanya dilewati para wisatawan yang mau pergi ke Kawah Ijen atau Blue fire yang hanya ada dua di dunia, oleh karena itu pemerintahan desa melakukan inovasi-inovasi baru serta membuat villa di rumah-rumah warga sehingga menjadi sumber pendapatan oleh warga sekitar,” katanya.(elda)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.