50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

SMPN di Kabupaten Solok Kekurangan Guru Bersetatus ASN

Kab. Solok, Lintas Media News 

Permasalahan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok, terutama di kawasan terisolir. Masih ada sekolah negeri yang hanya diisi seorang guru ASN.

Di  SMP 5 Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer.  Di SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, juga hanya kepala sekolah saja yang guru ASN, selebihnya tenaga honorer.  Di kecamatan Tigo Lurah, bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi  guru honorer. Akibatnya, Proses Belajar dan Mengajar menjadi kurang lancar.

Hal itu terungkap, saat pertemuan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Solok dengan Anggota DPR RI, Athari Gauti Ardi dan Bupati Solok, Epyardi Asda di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kamis (28/4) malam. 

Dikatakan Epyardi Asda, secara umum di Kabupaten Solok masih kekurangan guru. Kekurangan ini ditutupi oleh guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah tertinggal sudah memasuki stadium akut. Guru yang berstatus PNS tidak betah mengajar di sana. Banyak diantaranya yang minta pindah dengan berbagai alasan. Kekosongan guru ini ditutupi oleh guru honor.

"Banyak yang menjadi catatan kami, tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan guru ASN di sejumlah sekolah," tegasnya.

Sebagai Bupati Solok saya sangat kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun, apalagi kata Athari anggota DPR RI yang mengatakan kemendikbud tidak pernah datang rapat. 

"Pemda Kabupaten Solok protes keras kepada kemendikbud ini, agar dia benar-benar memprihatinkan tingkat pendidikan, jangan hanya kota saja,"katanya.

Sebagai bupati saya merasa prihatin, tetapi saya bertekad kalau itu memang wewenang Pemkab Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin. Seperti permintaan kepala sekolah untuk rehab sekolah, pagar sekolah, dan lainnya, Insya Allah secepatnya akan saya penuhi. 

"Namun ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang Pemerintah pusat," ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, sebagai bupati dirinya sangat sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat. Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya ratusan, hanya satu guru PNS, bahkan ada Kepala sekolah merangkak sebagai Tata Usaha, itukan tidak adil namanya.

"Bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat, " tukasnya.

Dijelaskan Bupati, Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah kita yang masih terisolir, apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh. Mereka (guru) tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga, semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir. Jadi dasar pemikirannya apa. 

Kedepannya, Agar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi.

"Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi," katanya. 

Pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan. 

Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke lapangan. Dari kunjungan lapangan itu, masih ditemui kondisi sekolah yang memprihatinkan, seperti kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai  dan sarana prasarana lainnya.

Ditegaskan Bupati, sisa masa jabatannya sebagai Bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar menimal dan membenahi manajemen sekolah.

“Kita temui banyak kekurangan di lapangan, baik itu dari segi sarana dan prasarana dan juga dari segi manajemen, saya harap dinas terkait memperhatikan sekolah yang tertinggal ini" tambahnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok, Zainal Jusmar mengatakan secara umum, Kabupaten Solok masih kekurangan guru, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya, jumlah guru masih kurang.

Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Kabupaten Solok mencapai 5.420 orang.  Rinciannya, 2.320 guru ASN di Sekolah Dasar (SD) dan 964 orang non-PNS. Dari jum­lah itu, sebanyak 923 orang guru ASN dan 215 orang non PNS di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 441 orang guru PNS dan 283 orang non- ASN. Serta, 168 orang guru ASN dan 181 orang non- ASN  untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solok, SD/MI mencapai 378 sekolah, SMP/MTs 128 sekolah, SMA/MA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah.

Tak hanya persoalan kekurangan guru, tidak meratanya sebaran guru ASN di Kabupaten Solok juga menjadi problem tersendiri, terutama di kawasan pelosok, bahkan di Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti, masih didominasi guru non ASN. Hal inilah yang menjadi prioritasnya dalam menyikapi kekurangan guru.

"Kami juga ingin seluruh sekolah di Kabupaten Solok mempunyai kualitas yang sama, kami sudah prioritaskan untuk melakukan pemerataan guru di kabupaten Solok ini, apalagi memang banyak kekurangan guru katanya. (Karta)

Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.