Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

February 06, 2022
Padang Panjang.LintasMedia.com- 
Bagi setiap Anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses merupakan amanah undang – undang yang harus mereka lakukan 20 orang Anggota DPRD Kota Padang Panjang harus melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi rakyat di Daerah Pemilihannya masing-masing. 
Dengan menenerapan protokol pencegahan covid-19 maka kegiatan reses Catur Wulan 1 tahun 2022 dilakukan dengan konstituen berlangsung Khidman dengan dibumbui pertanyaan dan permintaan dari para undangan.

Nasrulah Nukman, terjun bertemu langsung dengan masyarakat dapilnya0 di Yayasan Permata Center Pasar Usang Padang Panjang Barat, kota Padang Panjang, Sabtu, 5 Januari 2022.
.
Kegiatan reses catur wulan 1 dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kata Padang Panjang untuk mendapatkan tindak tindak lanjut lanjut dari pihak ekskutif, ujar Nasrulah menjawab Lintas Media.com. Selain itu aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah, ujar Nasrulah.

Lebih  jauh Nasrulah Nukman mengatakan, reses anggota dewan tersebut dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat. Di samping itu juga menjalin silaturahmi dengan konstituen.

Dalam reses tersebut, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebutuhan di wilayahnya.
Aspirasi itu nantinya akan dihimpun dan dibawa untuk selanjutnya ke Pemko Padang Panjang melalui OPD terkait untuk ditindak lanjuti.

Intinya, selaku anggota dewan yang mewakili suara masyarakat, kewajiban kita untuk menyalurkan dan menyampaikan setiap usulan dan aspirasi masyarakat, sembari menggiringinya untuk menjadi sebuah kegiatan dari apa yang mereka usulkan.

Sejatinya, dipemerintah daerah sendiri, dana dan anggaranya sudah tersedia. Masalahnya, selama ini masyarakat abai dan kurang paham dengan anggaran pembangunan daerah. Melalui reses inilah, kita beri sedikit pemahaman kepada masyarakat terkait, berbagai dana dan program pemerintah daerah yang bisa masyarakat raih, ujar Pentolan PKS ini menjelaskan.

Hirarkinya, jika masyarakat jeli, ulet dan rajin bertanya, banyak program bantuan masyarakat yang parkir di banyak OPD. Baik itu bantuan langsung, bantuan berkala, bantuan untuk kelompok. Samua ada,  kesemua anggaran dan program itu untuk masyarakat.

Sekali lagi Nasrulah tekankan, jika belum semua usulan masyarakat terakomodir dalam Musrembang. Melalui Reses ini lah, kita akomodir ususlan masyarakat untuk dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Intinya, masyarakat harus punya program usulan yang bisa kita jembatani dengan pemerinta daerah, pungkas Nasrulah Nukman.(Son)
Read more »

February 05, 2022

Bengkalis lintas media news.
Seiring dengan perhatian dan  secara maksimal terhadap pergerakan dalam melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan dan pelecehan, akhirnya putra Bengkalis Masuri, SH, satu-satunya se-Indonesia diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional, Jum'at (04/02/22).



Diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional yang diterima Masuri ini, diserahkan langsung oleh Ketua  Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) pusat dari Jakarta Jeny Claudya Luwowa, didampingi Bendahara Umum (Bedum) Slamet Agus Rianto, dan Komisioner Korwil TRC-PPA Riau Trihastuti.


 


Pengangkatan sebagai bapak asuh tingkat nasional kepada pria panggilan akrab Mas Bagong tersebut, ditandai dengan pemberian piagam penghargaan yang berlangsung di Kantor Kadin Bengkalis, Jalan Hasanuddin.


 


Menurut Ketua Kornas TRC-PPA pusat Jakarta Jeny Claudya Luwowa, dengan panggilan Bunda Naumi mengatakan bahwa sejak TRC-PPA berdiri pada tujuh 7 tahun dan selama pergerakan 3 tahun terakhir menggandeng bapak Masuri, sebagai Pembina tingkat Provinsi Riau. 


 


"Jadi selama itu, kita dari pusat memantau dan memonitor, dan terlihat pergerakan TRC Riau sangat maju pesat dan bisa dibanggakan. Oleh karena itu, atas persetujuan dewan pembina dan penasehat pusat meyetujui bapak Masuri diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional, "terang wanita ini dengan panggilan bunda Naumi ini.



Dijelaskan mantan artis di era 90-an kelahiran Menado tersebut, bahwa Masuri diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional, tujuannya agar ia selalu memberi masukan dan saran, apabila TRC-PPA di berbagai wilayah se-Indonesia terjadi kendala saat melakukan pergerakan dalam penanganan kegiatan sosial. 


 


"Kasus kekerasan dan pelecahan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Dan TRC-PPA sampai saat ini sudah berkembang di 22 provinsi. Sehingga dengan kehadiran ini, dapat membantu terkait pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lainnya", ungkapnya.


Menurutnya selain KDRT, TRC-PPA juga siap melakukan pendampingan terhadap anak terlantar, pelecehan seksual, kelahiran anak tanpa ayah, orang gila, anak berhadapan dengan hukum, dan gerakan sosial lainnya. Dan pergerakan ini murni kegiatan sosial tanpa bersentuhan dengan dana negara.



Sementara itu, Masuri yang merupakan mantan ketua Kadin Bengkalis 2 periode ini, sangat mengapreasiasi kepada ketua TRC-PPA Pusat yang telah sudi ke pulau Bengkalis dengan memberikan penghargaan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Bengkalis yang selalu tuntas dalam menangani kasus PPA. 


 


"Juga dengan diangkatnya saya sebagai bapak asuh TRC-PPA tingkat nasional ini, memang merupakan hal yang sangat istimewa. Hal ini mudah-mudahan menjadi motifasi terhadap yang lain agar bisa mengikutinya, "ungkap Masuri. 



Menurutnya, TRC-PPA dapat dinilai sebagai garda terdepan dalam pendampingan persoalan sosial untuk memanusiakan manusia. Sehingga keberadaan TRC-PPA tersebut sangat pantas diapresiasi. Bahkan sejauh ini tidak pernah mengganggu anggaran pemerintah, tapi kerjanya sangat nyata. 



"Grafik pelanggaran terhadap perempuan dan anak khususnya di Riau masih cukup tinggi mencapai 200 kasuals dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara lembaga independen dengan pemerintah diantaranya TRC-PPA, agar berbagai persoalan radikalisme, narkoba, gangguan IT dan lainnya yang menjadi PR kita ini, anak bangsa bisa terselamatkan, "jelasnya lagi. 

 


Terakhir, mudah-mudahan TRC-PPA tambah greget melakukan pendampingan dalam soal penyimpangan moral dan kekerasan, juga kedepan lebih eksis. Agar anak-anak bangsa dapat terselamatkan dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak generasi. (Rel)


Read more »

February 04, 2022

Padang, Lintas Media News

Pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru berlokasi di samping Kantor Balai Kota Padang Air Pacah, akhirnya resmi dimulai.


Kegiatan awal pembangunan kantor bagi para wakil rakyat di Kota Bingkuang itu ditandai dengan ditekannya tombol sirine groundbreaking oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, Kamis pagi (3/2/2022).
Turut hadir di kesempatan itu Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Anggota DPR RI Komisi VIII H. Muhammad Asli Chaidir dan Lisda Hendra Joni. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, kepala OPD terkait di Pemko Padang dan unsur terkait lainnya.


Seperti diketahui, pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru tersebut dilakukan secara 'multi years' dengan memakan waktu lebih kurang dua tahun menggunakan anggaran sebanyak Rp117,4 Miliar bersumber dari APBD Kota Padang. Untuk kondisi gedung terdiri dari sebanyak tiga lantai dengan konstruksi bangunan tahan gempa.


Wali Kota Padang Hendri Septa dalam penyampaiannya mengatakan, pembangunan kantor baru bagi DPRD Kota Padang tersebut guna mewujudkan kantor yang representatif. Dengan berkantor di kawasan pusat pemerintahan Kota Padang, diharapkan DPRD dan Pemko semakin dekat dan saling berdampingan dalam melayani aspirasi warga Kota Padang.


"Semoga pembangunan kantor baru DPRD Kota Padang ini berjalan lancar dan cepat selesai sesuai harapan. Insya Allah kita Pemko Padang bersama DPRD Kota Padang akan selalu bersinergi untuk membangun Kota Padang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tambahnya.


Lebih lanjut katanya, upaya pemindahan kantor DPRD Kota Padang tersebut juga sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2011. "Kita terus berupaya memasimalkan kawasan Aie Pacah ini sebagai pusat pemerintahan. Alhamdulillah hari ini terwujud dengan pemindahan Kantor DPRD Kota Padang yang sebelumnya berada di Jalan Sawahan ke kawasan ini. Semoga ke depan kita dapat membangun kantor-kantor lainnya di sini, sehingga memudahkan kita dalam melayani masyarakat," jelasnya.


Senada dengan Wako, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto juga berharap pembangunan Kantor DPRD Kota Padang tersebut berjalan lancar dan setelah selesai nantinya dapat digunakan sesuai fungsinya secara tepat dan optimal. "Dengan menempati kantor atau gedung yang lebih representatif, tentu harus sejalan dengan kinerja yang lebih bagus pula. Karena selaku wakil rakyat para anggota DPRD Kota Padang harus mampu menjawab semua aspirasi masyarakat secara maksimal di kota ini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, dengan posisi kantor yang berada di samping Kantor Balai Kota Padang tentu semakin mendekatkan antara pihak legislatif dan eksekutif. Artinya Pemko dan DPRD selalu bersama-sama berdampingan menjawab aspirasi dan mengatasi persoalan warga Kota Padang. Alhamdulillah selama ini telah berjalan dengan baik, semoga ke depan lebih baik lagi," harap Syafrial. (b/hms)

Read more »

February 04, 2022

LamTim, Lintas Media News 

Non Govermenn Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO-JPK) kordinator Wilayah (Korwil) Lampung Timur dan Kota Metro meminta Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo memperketat pengawasan realisasi anggaran infrastruktur terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah Pusat.

Kita meminta agar Bupati Lampung Timur Drs.Dawam Raharjo.M.Si mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan anggaran yang akan direalisasikan tahun ini dan tahun mendatang, dengan harapan agar teknis di lapangan lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, Kami juga meminta Aparat Penegak Hukum Lembaga Anti Rasuah dalam hal ini Dikrektorat Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) menurunkan Tim untuk Supervisi serta melakukan audit dilapangan tekait realisasi Program Infrastruktur Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 senilai Rp.33.308.554.595,- yang patut diduga bermasalah secara teknis tidak sesuai Bestek Pekerjaan serta terindikasi adanya Monopoli Persaingan Usaha, ” ungkap Ketua Kordinator Wilayah NGO – JPK Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Sidik Ali S.Pd.I didampingi Sekretaris Wilayah Damiri, Ketua Bidang Balitbang Darmawan Saputra.SH, Ketua Bidang ASN, Regulasi dan Perundang-undangan Samsi.SIP dikatornya Jl.Ki Mas Putra No.25 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur Desa Sukadana Ilir.

Dilanjutkannya, “Setiap Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke daerah harus dapat dipertanggung jawabkan secara berkesinambungan.
Pembangunan Infrastuktur tersebut akan berdampak pada konektifitas perkonomian masyarakat.

Maka untuk itu, NGO – JPK meminta KPK Melakukan Cross Ceck Langsung ke Llampung Timur untuk memastikan bahwa setiap Anggaran Negara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi dengan baik dan dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun apabila disinyalir serta ditemukan indikasi perbuatan pelawan hukum apalagi secara terang-terangan, tersruktur, sistematis dan masif (TSM) Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam hal ini merugikan keuangan Negara, Persekongkolan dan Pemufakatan Jahat dalm Proses Lelang (Tender) Menabrak Undang-dan (UU) dan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi rambu-rambu dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Unsur memperkaya diri sendiri, kelompok dan golongan, Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (Money Laundry). Penggelembungan Anggaran (Mark Up), serta Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan oleh karena itu suatu Perbuatan yang merugikan dan berimbas kehidupan sosial masyarakat umum harus ditindak tegas.

Kejahatan korupsi masuk dalam katagori kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang dapat merontokkan sendi-sendi perekonomian negara. Maka oleh karenanya setiap dugaan kasus korupsi Penegak Hukum harus mampu menuntaskan secara cepat dan simultan serta siapapun yang terlibat baik itu korporasi (swasta), Pejabat Negara dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggung jawaban. Karena setiap warga negara sama dimata hukum (Equality Before the Law) dan harus berjalan sesuai Relnya (Rule of Law) sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” ungkapnya.

Masih dikatakan, NGO-JPK dalam dua hari kedepan akan mengirimkan surat secara resmi dan Melalui e-mail kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, dan tidak menutup kemungkinan dengan Penegak Hukum lainnya,” ungkapnya. (Y.A)
Read more »

February 04, 2022

Dharmasraya, Lintas Media News

Wabup Dharmasraya, Dasril Panin Dt. Labuan hadiri launching Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara virtual di ruang aula Kantor Bupati Dharmasraya. Launching Inpres tersebut dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendy yang digelar secara luring dan daring disiarkan langsung dari Gedung Heritage, Kantor Kemenko PMK RI. (03/02/22).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh kabupaten/kota se- Indonesia melalui zoom metting di daerah masing masing.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam laporannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menko PMK dan jajaran Kemenko PMK serta Sekretaris Kabinet dan jajarannya yang telah menginisiasi serta mengawal proses penyusunan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sesungguhnya menunjukkan bahwa program JKN atau Indonesia Sehat adalah program strategis pemerintah yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Sehingga keberlangsungannya memiliki keterlibatan para pemangku kepentingan baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Keterlibatan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga ekosistem penyelenggaraan Program JKN KIS yang sehat dan ideal bagi seluruh rakyat indonesia.

“Terkait dengan terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2022 kami telah menyampaikan sosialisasi pada tanggal 26 januari 2022. Sehingga diharapkan implementasi Inpres tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran di BPJS Kesehatan dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Wabup Dharmasraya, dari kegiatan lounching tersebut ada beberapa point khusus kepada Bupati/Walikota, amanat dituangkan dalam Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. 

“Insya Allah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya senantiasa akan berkomitmen melaksanakan amanat tersebut, demi optimalisasi program jaminan kesehatan. Khususnya bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya. (elda)
Read more »

February 04, 2022



Padang, Lintas Media News

Dalam pemanfaatan Asset serta pelelangan asset sebagai pendapatan daerah, komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Kunjungan Kerja (Kungker) ke DPRD Sumbar.

Tujuan kunjungan itu untuk melakukan kordinasi dan konsultasi, karena provinsi Sumatera Barat sudah memiliki peraturan daerah (Perda) pengelolaan asset, sehingga bisa menjadi masukan berharga untuk dibawa ke daerah mereka.

Kunjunga komisi III DPRD Bengkulu tersebut diterima sekretaris dewan H. Raflis, MM, didampingi biro aset yang diwakili Yuliarma dan biro umum provinsi Sumatera barat, di ruangan  khusus 1 DPRD Sumbar , Jumat (4/2/2022).

Pada kesempatan tersebut ketua rombongan yang juga ketua komisi III DPRD Bengkulu menyampaikan rasa terimakasih yang amat sangat, karena sudah diterima dengan amat luar biasa, dan rasa kekeluargaan.

 Selain itu konsultasi asset ke DPRD Sumbar, rombongan juga mendapatkan apa yang sudah direncanakan ketika berangkat dari provinsi Bengkulu, yakni perda pengelolaan asset milik Sumatera Barat dan akan menjadi contoh untuk perda di daerah mereka.

"Kami amat berterimakasih atas sambutan dan pelayanan pak sekwan kepada kami, selain itu, apa yang kami harapkan juga tercapai yakni perda pengelolaan asset Sumatera Barat, untuk bisa kami jadikan contoh di daerah Bengkulu," ulas pimpinan rombongan DPRD Bengkulu.

Membalas pernyataan tamu dari Bengkulu, sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis,SH,MM mengatakan, sebuah kewajiban untuk bisa melayani tamu dengan baik, karena itu sudah bisa dilakukan di DPRD Sumatera Barat, dan itu sebuah kewajaran.

Selain itu, Raflis juga menerangkan berbagai tahapan dalam proses pembuatan Perda asset provinsi Sumatera Barat, sampai pada keputusan menjadi peraturan daerah.

'Kita bersinergi dengan Pemprov dalam membahas peraturan daerah, termasuk perda pengelolaan asset, sehingga bisa dilaksanakan bersama-sama, dan prosesnya jauh lebih cepat, dari mulai pembahasan sampai dengan keputusan, termasuk juga saat berkonsultasi ke Depdagri," terang Raflis.

Raflis juga mengatakan, rombongan komisi III DPRD Bengkulu tidak bisa diterima langsung anggota DPRD Sumbar, karena saat ini ada kegiatan lain, sehingga pimpinan merekomendasikan agar diterima langsung oleh Sekwan.

"Sebenarnya ada keinginan pimpinan DPRD Sumbar untuk menerima langsung, namun saat ini ada kegiatan, sehingga saya diminta untuk menerima langsung," tutur Raflis.

Pertemuan berlangsung sangat pro-aktif, serius tapi santai, diselingi dengan guyon dan candaan yang membuat semakin akrab. (Sri)
Read more »

February 04, 2022

Padang, Lintas Media News

Serikat Media Siber Indonesia-SMSI Sumatera Barat dengan Ketua Zulnadi,SH dan Sekretaris Gusfen Khairul mendukung penuh langkah yang ditempuh pengurus SMSI pusat yang terus berjuang agar statuta Dewan Pers yang ada sekarang ditinjau ulang, karena tidak mencerminkan keterwakilan, jauh dari rasa keadilan.

"Ya kita dukung penuh langkah dan upaya pengurus pusat", ujar Zulnadi dalam relisnya hari ini, Jumat 4/02 2022.

Apa yang diperjuangkan pengurus SMSI pusat bukanlah obsesi yang berlebihan, akan tetapi itu semua fakta bahwa statuta Dewan Pers yang ada sekarang belum adil terhadap konstituen yang juga telah disahkan Dewan Pers.

Ada 11 konstituen dan salah satunya adalah organisasi SMSI. Namun SMSI tidak memiliki wakil di lembaga Dewan Pers tersebut yang hanya beranggotakan 9 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan konstituen itu sendiri.Mestinya jika ingin adil setiap konstituen punya wakil di Dewan Pers, tegas Zulnadi yang diamini Gusfen Khairul.

Seperti diketahui SMSI Pusat tanggal 3 Februari 2022 melayangkan surat kepada Presiden RI yang berharap adanya peninjauan statuta Dewan Pers.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum SMSI pusat Firdaus dan Yono Hartono,Wakil Sekjen adalah menindaklanjuti surat SMSI Kepada Ketua Dewan Pers: Surat SMSI Nomor: 0135/SMSI-Pusat/XII/2021 Tentang Permohonan Peninjauan Statuta kepada Ketua Dewan Pers tertangal 12 Desember 2021 serta Surat SMSI No: 01/SMSI-Pusat/I/2022 Tentang Permohonan Penangguhan Penetapan Anggota Dewan Pers. 

Kedua surat tersebut tidak direspon sama sekali oleh Dewan Pers, sehingga dengan adanya sengkarut tersebut, SMSI bersurat kepada  Presiden untuk dapat menangguhkan  Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2022 – 2025.

Adapun  pertimbangannya bahwa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai salah satu organisasi media Siber terbesar yang benggota 1.716 (SERIBU TUJUH RATUS ENAM BELAS) perusahaan media siber yang tersebar di 34 provinsi dan merupakan salah satu konstituen Dewan Pers, tidak mempunyai wakil.

Ini tidak mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap organisasi konstituen yang berdampak  hilangnya kesetaraan, kesamaan hak dan keadilan bagi SMSI. 

Bahkan, anggota dewan pers  saat ini merupakan hasil proses diskriminasi yang di bangun secara sistematis dalam bentuk peraturan Dewan pers, sebut Firdaus dalan suratnya.
 
Diduga bahwa Dewan Pers menetapkan peraturan tentang standar organisasi perusahaan pers yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers, Khususnya aturan tentang batas minimal jumlah anggota organisasi perusahaan pers menggunakan standar ganda yang diskriminatif. Sejak awal peraturan tersebut telah memberi ruang seluas-luasnya untuk terjadi monopoli kebijakan oleh media kelompok tertentu, tegasnya.

Sebagai contoh bagi organisasi tertentu  berlaku syarat untuk menjadi konstituen (members) Dewan Pers diberi hak istimewa (privilese) dengan hanya cukup 8 (DELAPAN) perusahaan tanpa harus ada perwakilan kepengurusan di berbagai provinsi.
Sehingga pada gilirannya  mereka dapat membentuk organisasi lebih dari satu organisasi. Sementara organisasi perusahaan lain wajib memenuhi syarat ada ratusan anggota, dengan kepengurusan minimal ada di 15 Provinsi. Ini kan tidak adil, tukas Zulnadi.

Kemudian, peraturan Dewan Pers yang lain tentang statuta Dewan Pers, menetapkan setiap organisasi yang telah memenuhi standar (Konstituen) mendapat seorang perwakilan di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers. Dari kedua peraturan tersebut organisasi yang telah mendapat prepilese tersebut leluasa mengusulkan  anggotanya untuk menjadi anggota di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers lebih dari satu dan kemudian dapat pula menempatkan anggotanya juga lebih dari satu. 

Dan dalam Peraturan Dewan Pers tentang statuta Dewan Pers, BPPA dapat memilih dan menetapkan anggota Dewan Pers berjumlah hanya 9 (SEMBILAN) orang. Sehingga anggota BPPA yang terdiri dari utusan organisasi konstituen Dewan Pers hasil peraturan yang diskriminatif tersebut, dapat leluasa menetapkan Anggota Dewan Pers yang dikehendaki. 
Sementara SMSI dengan anggota lebih dari 1. 716 (SERIBU TUJUH RATUS ENAM BELAS) perusahaan tidak ada satu orang wakilpun yang duduk menjadi anggota Dewan Pers.
Inilah  bentuk dari hasil peraturan yang diskriminastif dan secara material dan immaterial merugikan Pengurus, anggota dan organisasi SMSI. 

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, anggota Dewan Pers  hanya 3 orang, yang terdiri dari unsur Wartawan, Perusahaan Pers dan tokoh masyarakat. Artinya untuk keadilan dan kesetaraan tidak tabu anggota Dewan Pers di tambah atau dikembalikan kepada amanat UU hanya 3 orang dari 3 unsur)

"Kami berpendapat anggota dewan pers periode 2022-2025 yang dihasilkan dari peraturan yang diskriminatif tidak akan memenuhi rasa keadilan. Sebab prosesnya berpotensi terjadi pelanggaran hak azazi dan pembatasan hak masyarakat pers dalam berserikat.
Hal ini bisa  bermuara pada terbelenggunya kemerdekaan pers dan berlawanan dengan semangat reformasi dan UUD serta UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers", tegas Firdaus dalam suratnya kepada Presiden RI yang ditembuskan juga kepada pimpinan lembaga DPR RI, Menteri Kominfo, Komisi 1 DPR RI dan instansi terkait lainnya.

Tegasnya, SMSI pusat maupun di daerah seluruh Indonesia berharap agar Presiden menunda menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Anggota Dewan Pers periode 2022 – 2025. 

Hal ini dimaksudkan agar sengkarut peraturan Dewan Pers yang berstandar ganda(diskriminatif) dapat ditinjau ulang agar sesuai dengan semangat Reformasi, memenuhi keterwakilan para konstituen, sebut Ketua Umum Firdaus. (rel/b)
Read more »

February 04, 2022
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati (tiga dari kanan) bersama jurnalis dan personil Polda Sumbar berfoto bersama di sela-sela pelaksanaan   vaksinasi program dosis lanjutan (booster) untuk insan jurnalis, di Mapolda Sumbar, Kamis (3/2/2022).



Padang, Lintas Media News

Polda Sumbar mengapresiasi PT Semen Padang yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan vaksinasi program dosis lanjutan (booster) untuk jurnalis yang mendapatkan vaksin Pfizer,  di Mapolda Sumbar, Kamis (3/2/2022). 
 
Kegiatan vaksinasi booster yang merupakan bagian dari program Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN) itu, digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022.

"Pelaksanaan vaksinasi booster ini berjalan lancar juga berkat dukungan PT Semen Padang. Terima kasih PT Semen Padang, kami berharap kerjasama ini tetap terjalin terus menerus," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

Pelaksanaan vaksinasi booster yang digelar sejak pukul 08.00 WIB itu, kata Satake melanjutkan, diikuti antusias oleh jurnalis. Bahkan, jumlah wartawan yang ikut vaksinasi booster mencapai 69 orang.

"Wartawan merupakan mitra Polda Sumbar. Makanya dalam rangka memperingati HPN 2022, kami di Polda Sumbar menggelar vaksinasi booster untuk wartawan. Mudah-mudahan, wartawan yang sudah vaksin booster ini dapat terhindar dari berbagai varian Covid-19," ujarnya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, dukungan vaksinasi booster untuk wartawan ini merupakan salah satu bentuk dukungan PT Semen Padang untuk mensosialisasikan program SUMDARSIN, supaya terbentuknya kekebalan kelompok.

"Semua wartawan diharapkan ikut vaksin booster ini, karena setiap hari kemungkinan wartawan bertemu narasumber dan banyak orang. Jadi, vaksinasi booster ini salah satu pengaman bagi wartawan terhadap berbagai varian virus corona," kata Nur Anita di Mapolda Sumbar.

Pemimpin Redaksi radarsumbar.com, Agusmanto, mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumbar dan PT Semen Padang yang telah memfasilitasi wartawan untuk vaksinasi booster. Dan vaksinasi booster ini dijamin aman dan halal.

"Kolaborasi Polda Sumbar dengan PT Semen Padang untuk memfasilitasi kami sebagai wartawan untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini luar biasa. Terima kasih Polda Sumbar dan PT Semen Padang yang sudah memfasilitasi kami untuk vaksin booster," kata Agusmanto. 

Hal yang sama juga disampaikan Aldian, Koresponden SCTV di Kota Padang. Kata dia, pelaksanaan vaksinasinya cepat, bagus dan tidak ribet.  "Baju kaosnya juga bagus," ucap Aldian. 
Sebagai bentuk dukungan untuk kegiatan tersebut,  PT Semen Padang memberikan sebanyak 200 baju kaos bertuliskan "Saya Jurnalis, Sudah Vaksin Booster" dengan desain yang menarik. (b/hms)

Read more »

February 02, 2022

Padang, Lintas Media News

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 tingkat Provinsi Sumbar dilaksanakan berkolaborasi antara PWI Sumbar, Polda Sumbar dan Pemprov Sumbar, dengan menggelar berbagai agenda kegiatan dan puncaknya Selasa tanggal 22 Februari 2022 di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Keputusan peringatan HPN 2022 merupakan hasil keputusan rapat yang berlangsung di PWI Sumbar, Rabu (2/2/2022). Hadir Ketua PWI Heranof Firdaus, S.Sos., Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setyanto dan Kadis Kominfotik Drs. Jasman, MM Dt. Bandaro Bendang.

"Peringatan HPN 2022 ini bersejarah karena kita kolaborasikan dengan Polda dan Pemprov. Salah satu isi acara adalah MoU antara PWI dan Polda dalam menindaklanjuti MoU Dewan Pers dan Kapolri soal penerapan UU No.40/1999 tentang Pers," kata Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus yang didampingi oleh Sekretaris PWI, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan PWI.

Selain itu, agenda HPN 2022 tingkat Sumbar ini diisi dengan penyerahan hadiah Lomba Menulis, Video dan Foto yang dilaksanakan Polda Sumbar, pesertanya wartawan dan wajib disiarkan di media massa.

"Hingga sekarang pesertanya sudah 39 orang. Masih terbuka lomba ini dari 15 September 2021 hingga 10 Februari 2022 mendatang. Hadiahnya pun jutaan rupiah dari Pak Kapolda," kata  Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setyanto.

Sebagai kepedulian kepada sesepuh dan janda wartawan, pada puncak HPN 2022 Sumbar ini juga direncanakan pemberian santunan berupa paket yang disediakan oleh Kapolda. Jumlahnya sekitar 30 paket, yang diserahkan secara simbolis pada acara puncak HPN, sedangkan sisanya diantar ke rumah sesepuh dan janda wartawan anggota PWI.

Dalam rapat persiapan HPN 2022 ini disepakati pula agenda Anjangsana Pers ke kampung tokoh pers nasional asal Sumbar yaitu ke Talawi Kota Sawahlunto mengunjungi rumah Adinegoro dan ke kampung Roehana Kudus di Koto Gadang, Kabupaten Agam.

"Kedua tokoh pers ini, Adinegoro dan Roehana Kudus sangat dihormati di tingkat nasional, karena tidak hanya sebagai wartawan tetapi juga pejuang. Maka kita sebagai generasi penerusnya beranjangsana mengenang karya dan perjuangan kedua tokoh legendaris itu," kata Kombes Pol Satake Bayu Setyanto.

Kapolda Sumbar, kata Satake Bayu Setyanto, akan memfasilitasi kunjungan Anjangsana Pers ini dengan menyediakan mobil bus dan vorider. Peserta Anjangsana Pers ini adalah para Pengurus PWI Sumbar, utusan Polda Sumbar dan utusan Dinas Kominfotik Sumbar.

Agar HPN 2022 Tingkat Sumbar ini berlangsung meriah, juga sedang digagas penyelenggaraan pertandingan sepakbola gembira antara Kesebelasan Polda Sumbar, Kesebelasan Pemprov dan Kesebelasan PWI Sumbar. "Tempat dan waktunya belum ditetapkan, tetapi ini ide bagus untuk silaturahmi. Apalagi Buya Mahyeldi sangat hobi bermain sepakbola," kata Kadis Kominfotik Drs. Jasman Dt. Bandaro Bendang. (*/b)
Read more »

February 02, 2022

PADANG.Lintas Media News.
SMK Semen Padang meraih prestasi sebagai sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Mewujudkan Satuan Pendidikan yang Ideal dalam Penerapan Program Pendidikan Lingkungan Hidup dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.

Penghargaan untuk sekolah yang berada di bawah Yayasan Igasar Semen Padang itu, diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, kepada Kepala SMK Semen Padang Gusriadi, saat Rapat Koordinasi SMK se-Sumbar yang digelar di Padang, 27 Januari 2022.

Gusriadi mengaku bersyukur atas pretasi tertinggi dari Dinas Pendidikan Sumbar terkait lingkungan hidup. Karena SMK Semen Padang sedari dulu, selalu konsisten dan peduli terhadap lingkungan melalui berbagai program yang dilakukan SMK Semen Padang.

"Alhamdulillah, kami bersyukur dan bangga mendapatkan prestasi ini, karena di Sumbar hanya SMK Semen Padang satu-satunya SMK yang meraih penghargaan sebagai SMK yang ideal dalam penerapan program pendidikan lingkungan hidup," kata Gusriadi, Senin (31/1/2022).  

Ia menyebut ada beberapa program lingkungan hidup yang telah dilakukan SMK Semen Padang. Program tersebut, menjadi indikator bagi Dinas Pendidikan untuk penilaian penghargaan SMK yang mewujudkan satuan pendidikan ideal dalam penerapan program pendidikan lingkungan hidup.

Beberapa program itu adalah, mendorong seluruh siswa dan guru untuk hidup bersih dan sehat, mengendalikan sampah di lingkungan sekolah dengan cara memilah sampah yang bisa didaur ulang atau dijadikan kompos.

Kemudian, melaksanakan penghijauan dan menerapkan program 5S sebagai budaya di lingkungan SMK Semen Padang. Program 5S itu adalah Seiri:Ringkas, Seiton:Rapi, Seiso:Resik, Seiketsu:Rawat, dan Shitsuke:Rajin. 

"Program 5S ini sudah menjadi budaya di SMK Semen Padang dan program 5S ini pertama kali dibudayakan di Jepang, dan telah banyak diadopsi oleh sekolah maupun industri di dunia," ujarnya.

Kemudian indikator lainnya, yaitu SMK Semen Padang sebagai peraih Adiwiyata Nasional tahun 2014 dan Adiwiyata Mandiri tahun 2016. Penerapan adiwiyata ini terus dilaksanakan dan inovasi oleh SMK Semen Padang. 

"Beberapa inovasi itu adalah membuat mesin penyiram bunga otomatis, membuat bak sampah untuk lingkungan Yayasan Igasar Semen Padang, dan membuat mesin pencacah sampah untuk dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan perusahaan PT Semen Padang," bebernya.(*)
Read more »

February 02, 2022




Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo akan hadir secara langsung pada puncak peringatan HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepastian itu disampaikan Pratikno saat rapat dengan panitia HPN secara virtual, Selasa (1/2/2022) malam.


JAKARTA.Lintas Media News..
Presiden Joko Widodo akan hadir secara langsung pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang berlangsung 9 Februari 20222 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Presiden direncanakan melakukan penanaman pohon mangrove dan melepas Anoa.

Kepasian kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan Menteri Sekretraris Negara Praktikno dalam pertemuan dengan panitia HPN 2022, Selasa (1/2/2022) malam. Pertemuan berlangsung secara virtual.

Hadir dalam pertemuan  tersebut Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Sekretaris Panitia HPN Suprapto, Ketua Bidang Acara Nurjaman Mochtar, Ketua Konvensi Agus Sudibyo, Bendara M Ichsan, dan seksi acara Merdi Sofansah. Mensesneg didampingi  Kepala Sekretriat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Jusuf Permana, protokol Sekretariat Presiden.
Pertemuan diawali dengan laporan Atal S Depari terkait acara yang akan diadakan dalam rangkaian puncak peringatan HPN 2022. Konsep acara menekankan pada tiga tujuan penyelenggaraan HPN yaitu berkontribusi kepada pembangunan di daerah, menyuarakan kepentingan nasional, dan membahas isu-isu strategis terkait kehidupan pers nasional. 

Isu strategis nasional antara lain diisi kegiatan pelepasliaran Anoa dan gerakan penanaman mangrove yang menjadi bagian komitmen Indonesia dalam G20. “Terkait kepentingan daerah, kami sampaikan harapan agar daerah tetap diberi kewenangan perizinan pertambangan. Isu pers dibahas di acara konvensi 2 hari, yaitu keberlanjutan media, publisher right, dan kedaultan digital yang juga isu nasional,” katanya.

Setelah mendengar pemaparan Penanggung Jawab HPN dan beberapa panitia lain, Menseneg Praktino menyambut baik isu-isu strategis yang mendapat perhatian di acara puncak HPN dan seiring dengan kepentingan nasional. 
“Regulasi nasional terkait pengaturan platform media global atau publisher right.  Kami ada janji bertemu Menkopolhukam, semoga beberapa isu itu sudah ada pembicaraan lebih konkret sebelum diadakan konvensi 7-8 Feb tersebut,” kata Praktikno.

Penanaman mangrove dan pelepasliaran Anoa, menurut Praktikno, ini juga sesuai rencana Indonesia yang akan melakukan show case mangrove di acara puncak G20 di Denpasar, Bali. Karena itu, mensesneg berterima kasih atas dukungan panitia HPN yang telah mengawali gerakan penanaman mangrove tersebut. 

“Yang lebih penting, bukan sekadar menanam, tetapi memastikan bahwa mangrove itu tumbuh dan menjadi hutan. Jangan sampai hari ini ditanam, besok mati. Begitu juga terkait Anoa, jangan sampai membahayakan bagi Anoa itu sendiri,” katanya.

Presiden Hadir Secara Langsung
Mensesneg Praktikno akhirnya menyampaikan kepastian kehadiran Presiden Jokowi pada puncak peringatan HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Puncak acara   9 Februari, kita sudah booking waktu. Semoga Presiden bisa hadir secara fisik. Tapi ya tolong, memang protokol kesehatan harus benar-benar didisiplinkan. Sekarang mulai naik kasus positif Covid. Terus kemudian BOR-nya juga sedikti naik. Jadi ini perhatian kita semua,” kata Pratikno.

Praktikno memastikan format acara terkait kehadiran Presiden di Kendari, yakni memberikan sambutan dan melakukan penanaman mangrove. Hanya saja, dia berpesan agar acara bisa dikemas se-simple  mungkin tanpa mengurangi subtansi acara. “Mohon Pak Heru bisa kawal lebih detail supaya pesannya sampai,” katanya.

Heru Budi Kartono menambahkan, pihaknya akan segera mengadakan rapat dengan panitia HPN dan pihak-pihak terkait untuk membahas lebih detail acara Presiden di Kendari. Misal, tempat acara puncak HPN apakah tetap di kantor gubernur atau dicarikan tempat yang dekat dengan lokasi penanaman mangrove.

“Harapannya, setelah  acara seremonial HPN, presiden bisa langsung melakukan penanaman mangrove atau menyerahkan mangrove ke relawan. Dan Presiden hadir ke Kendari tidak langsung dari Jakarta, tapi dari tempat acara lain,” ujar Heru. (*)

(HumasHPN2022)
Read more »

February 01, 2022

Dharmasraya, Lintas Media News.com-Dalam rangka memastikan suksesnya pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan peninjauan di sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar, hari ini Senin (31/01)

Kedatangan bupati juga dimaksudkan untuk memberi motivasi bagi anak usia sekolah dasar agar mau divaksin dengan suka rela. Hal itu dibuktikan bahwa dengan kedatangan bupati, mampu meningkatkan  semangat dan kepercayaan diri anak untuk mengikuti prosedur vaksinasi.

“Anak-anak ku, vaksin yang kita laksanakan hari ini adalah untuk menjamin kesehatan kita di masa depan. Bahwa apa yang kalian dapatkan hari ini, juga pernah bapak rasakan waktu divaksin dahulu”, ujar Sutan Riska mengenang saat divaksin untuk mencegah virus atau penyakit pada zamannya. 
Bupati juga menggugah, bahwa anak usia sekolah dasar saat ini merupakan generasi penerusnya di masa yang akan datang, oleh karena itu generasi penerus harus bebas dari Covid-19. “Kalian harus sehat, agar nanti kuat menjadi pemimpin Dharmasraya dan Indonesia di masa depan. Setuju!? Seru Sutan Riska, yang langsung dijawab kompak “setuju” oleh siswa.

Sutan Riska juga menghimbau orang tua siswa untuk tidak terprovokasi isu-isu hoax tentang vaksinasi anak yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pasti selalu ingin memberi yang terbaik buat masyarakat, oleh karena itu semua kebijakan yang diambil pemerintah pasti sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang.

“Yang pasti vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun sudah melalui tahapan uji klinis Badan Pengawas Obat dan Makanan, hingga aman dan halal untuk diaplikasikan”, jelas bupati yang saat itu didampingi Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mulai hari ini sedang giat melakukan vaksinasi anak usia 6-11 Tahun. Vaksinasi diawali dengan sosialisasi kepada orang tua siswa untuk memberi pemahaman bahwa vaksin penting buat anak.

Vaksinasi anak 6-11 tahun di Kabupaten Dharmasraya menyasar 24.293 anak usia sekolah, dan  24.044 untuk anak usia remaja 12-17 tahun. Untuk anak usia 6-11 Tahun per 31 Januari sudah dapat direalisasikan sebanyak 492 dosis pertama, sedangkan untuk remaja usia 12-17 tahun sudah mencapai angka 86,9 % untuk dosis pertama dan 67 % untuk dosis kedua.(elda)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.