Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto Mengenakan pakaian Taluak Balango dalam mengingat hari kelahiran Pancasila 1Juni 2021, secara virtual dari Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (1/6/21). Upacara yang mengangkat tema "Pancasila dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh" itu digelar di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, dan disiarkan secara live melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Wakil Bupati Dharmasraya, Dasril Panin Datuak Labuan ikut menghadiri, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, dan Kabag di lingkup Pemkab Dharmasraya.

Dalam kesempatan itu Datuak Labuan, mengajak masyarakat  Dharmasraya  kembali memaknai lahirnya Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

“Sesuai tema peringatan kali ini yakni Pancasila dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh, cukup menjadi pesan kebangsaan yang kuat bagi kita semua dalam menjawab tantangan ke depan, ” sebutnya.

Menurutnya, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa sejauh ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan itu terbukti dengan tetap utuhnya kedaulatan negara Republik Indonesia meskipun sudah ada percobaan untuk merongrong dan menggantinya sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta.

Ketangguhan tersebut, lanjutnya, didasarkan pada ikhwal disepakatinya butir sila yang ada adalah merupakan unsur dasar dalam sendi kehidupan bangsa yang terdiri dari ribuan suku dan adat istiadat.

“Nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila itu sendiri sudah ada didalam dada setiap warga negara dan bukan dilahirkan dari kajian teori serta aliran politik dunia, ” ulasnya.

Dengan nilai-nilai itu, sebutnya, cukup menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan setara dengan bangsa-bangsa lain di belahan dunia manapun.

Ia mengatakan, berpijak pada nilai dan fakta sejarah perjuangan bangsa maka ada suatu tuntutan yang harus terus dipertahankan keberlangsungannya yaitu menjadikan Pancasila tetap berada pada pemahaman serta pemaknaan yang tepat sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini.

“Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa adalah tugas kita semua sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, bergerak maju serta terus bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” sebut wabub.

Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara secara virtual melalui Istana Kepresidenan Bogor. Dalam upacara secara virtual tersebut, Presiden terlihat mengenakan baju adat dari Kabupaten Tanah Bumbu. (Elda)

Jakarta, Lintas Media News

Kelompok Usaha Bakrie (KUB) terus berupaya mensupport pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian negara, salah satunya lewat Mineral dan Batubara (Minerba). 

KUB melalui PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin yang merupakan dua unit usaha PT Bumi Resources (BUMI), menjadi penyumbang royalti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terbesar yakni mencapai Rp9 trilyun di tahun 2020 dari Mineral dan Batubara (Minerba). 

Jika ditambah pajak maka BUMI Grup masuk dalam 31 perusahaan top pembayar pajak terbesar di Indonesia. 

Perusahaan pertambangan bisa memberikan dampak positif terhjadap ekonomi Indonesia, selain dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, juga melalui pembayaran PNPB. 

Tertuang dalam UU RI No.20 Tahun 2017 tentang PNPB, PNPB adalah seluruh pemerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

Produsen batu bara terbesar di Indonesia ini setiap tahunnya memproduksi kisaran 80-85 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan serupa. Dan tahun ini, BUMI membidik produksi batubara bisa meningkat menjadi 85-90 juta metric ton. 

Selain itu, Bumi Resources juga menjadi penyumbang besar dalam royalti dan devisa hasil ekspor.  "Bumi Resources termasuk kontributor royalti terbesar di Indonesia bisa mencapai  Rp 9 triliun hanya royalti. Kalau mau ditambahkan pajak, maka kami juga termasuk top 31 pembayar pajak terbesar di Indonesia," jelas Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava. 

Sebagai perbandingan royalti yang dibayarkan oleh Bumi Resources jauh lebih besar daripada royalti PT Freeport Indonesia maupun perusahaan batu bara lainnya. Dileep mengatakan besarnya kontribusi batu bara pada penerimaan negara, masih melebihi hasil tambang lainnya seperti nikel, zinc, maupun emas. 

Hal ini pun terlihat dari PNBB yang dicatatkan oleh pemerintah, sepanjang 2020 ESDM mencatat PNBP mencapai Rp 34,6 triliun melebihi dari target Rp31,41 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 85% berasal dari sektor batu bara sendiri hampir Rp 30 triliun. 

KUB melalui BUMI juga berkomitmen mendukung Pemerintah program gasifikasi batubara dan diperkirakan akan dimulai 2025.  Untuk gasifikasi menurutnya baru akan mulai memasok untuk proyek hilirisasi batu bara tersebut baru dimulai paling cepat pada 2023-2024. Sementara untuk proyek gasifikasi yang melibatkan salah satu anak usahanya, Arutmin Indonesia masih dalam tahap pre-studi kelayakan dan diperkirakan baru dimulai 2025. (*/BM)