Petugas Kasir SPH, Riri Seprian

Semen Padang Hospital (SPH) terus melakukan inovasi di setiap bidangnya. Kali ini, inovasi yang dilakukan pada bagian pelayanan, yakni pembayaran pada bagian kasir. Inovasi yang dilakukan itu yakni pembayaran berobat melalui pembayaran digital (QRIS) selama pandemi.

Petugas Kasir SPH, Riri Seprian mengatakan, pembayaran melalui QRIS bisa dilakukan melalui M-banking nasabah bank, dompet digital seperti Dana, Shopee pay, Gopay, Link Aja dan mobile banking. 

"Prosesnya sangat mudah, pasien tinggal scan barcode di bagian kasir, kemudian petugas akan input biaya berobat, lalu kita proses tagihannya dan pulang. Jadi tidak perlu lama dan lebih praktis," katanya. 

Riri menuturkan, sistem pembayaran dengan QRIS ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2020. Sistem ini merupakan salah satu inovasi di masa pandemi oleh SPH. Sebelumnya, inovasi ini juga sudah dicanangkan oleh Bank Indonesia, sehingga di masa pandemi adalah momen tepat menggunakan ini. 

Ia menjelaskan, inovasi ini tentunya memudahkan kedua pihak, yakni SPH dan pasien yang berobat. "Bagi pasien tidak perlu ribet membawa uang tunai untuk berobat. Jika misalnya ada emergency, maka tidak perlu repot-repot membawa uang tunai ke rumah sakit. Cukup scan barcode melalui smartphone, sehingga sangat membantu pasien," tuturnya.

Sedangkan, di pihak kasir juga memudahkan kerja tanpa harus menghitung uang tunai karena sudah ada di sistem, sehingga sangat praktis. "Apalagi di masa pandemi, uang jadi salah satu alat yang cepat menularkan penyakit. Perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain, sehingga kita tidak tahu dari siapa uang itu sebelumnya," terangnya. 

Riri menjelaskan, hingga saat ini pasien yang menggunakan sistem pembayaran dengan QRIS berkisar di angka 20 persen. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat awam dan yang berasal dari luar daerah yang masih belum tahu sistem pembayaran cashless seperti ini. Sedangkan yang berobat dari Kota Padang sendiri rata-rata sudah tahu dengan ini," paparnya. 

Ia mengimbau dan berharap kepada pasien yang berobat ke SPH bisa memanfaatkan layanan pembayaran digital ini. "Karena selain aman dan praktis, sistem ini juga tidak ribet," harapnya. (*/b/hms)

Pariaman, Lintas Media News

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman untuk Priode 2021-2026 resmi dilantik oleh Walikota Pariaman Genius Umar bertempat di Aula Balaikota Pariaman, Kamis   (27/5/2021) sore.

Walikota dalam pidatonya pada pelantikan tersebu menyampaikan "Saya ucapkan selamat kepada pengurus BAZNAS Kota Pariaman yang baru dilantik, semoga pengurus yang dilantik dan diambil sumpah hari ini, dapat bekerja dengan amanah dan ikhlas menjalankan tugas serta tanggung jawabnya," ucapnya.

Genius Umar juga menjelaskan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural, merupakan instrument untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus penanggulangan kemiskinan di daerah kita, ucapnya.

"Pada Pengurus BAZNAS yang lama, telah banyak membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat. Program-Program yang sudah ada tersebut, serta sinergitas yang selama ini tercipta antara BAZNAS dan Pemko Pariaman, kiranya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan," tukasnya.

Oleh karena itu, dari berbagai program BAZNAS Kota Pariaman, seperti Program Pariaman Cerdas, Pariaman Makmur, Pariaman Sehat, Pariaman Taqwa dan terakhir Pariaman Peduli, selama beberapa tahun terakhir ini, patut kita berikan apresiasi yang tinggi, ungkapnya lebih lanjut.

"Masyarakat kita memang memerlukan kepedulian semua pihak, sebagaimana yang telah diwujud nyatakan oleh BAZNAS Kota Pariaman, dari pengumpulan potensi zakat yang dihimpun selama ini, serta penyaluranya kepada para mustahik," Wali Kota ini menambahkan.

"Pariaman Cerdas merupakan bantuan untuk biaya pendidikan warga kurang mampu, Pariaman Makmur, bantuan untuk ekonomi produktif bagi para UKM, Pariaman Sehat adalah bantuan keuangan untuk kesehatan bagi warga tidak mampu, PariamanTaqwa  adalah bantuan zakat untuk para imam mesjid, khatib, garin, labai dan ubiyah dan terakhir Pariaman Peduli untuk bantuan zakat bagi masyarakat yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat," tutupnya.

Pengurus BAZNAS Kota Pariaman Periode 2021-2026, sesuai dengan Surat Keputusan BAZNAS RI Nomor 269/ANG/BAZNAS/IV/2021 per tanggal 7 April 2021, menetapkan Zalman Zaunit sebagai Ketua BAZNAS Kota Pariaman, Boedi Satria sebagai Wakil Ketua I, Dedy Edwar sebagai Wakil Ketua II, Baharuddin sebagai Wakil Ketua III, dan Hasan Basri sebagai Wakil Ketua IV.

Acara  dihadiri  Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Sobhan Lubis, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yota Balad, Ketua TP PKK Kota Pariaman, Ny. Lucyanel Genius, Kakan Kemenag Kota Pariaman, Miswan, jajaran Forkopimda Kota Pariaman, Kepala OPD, Kabag dan Camat, Pengurus BAZNAS Kota Pariaman yang lama, serta tamu undangan yang hadir. (ND)

Acara Kick Off Meeting Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan  berdasarkan ISO 37001:2016 di PT Semen Padang, yang dilakukan melalui zoom meeting, pada Kamis (27/5/2021). (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

PT Semen Padang  berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001: 2016. 

“Kita tahu  bahwa  isu bribery (suap) menjadi PR besar di negara ini.  Tentunya komitmen bersama membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita dari PT Semen Padang berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kita tahu komitmen adalah salah satu prinsip dasar dari implementasi ISO 37001:2016,” kata Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri pada acara Kick Off Meeting Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan  berdasarkan ISO 37001:2016 di PT Semen Padang, Kamis (27/5/2021).

Acara tersebut dihadiri  Komisaris Utama PT Semen Padang  Mohammad Agus Samsudin, Werry Darta Taifur (komisaris),  Khairul Jasmi (komisaris),  Direktur Keuangan, Tubagus M Dharury, Direktur Operasi, Asri Mukhtar,  jajaran Komite, Ketua Tim Implementasi & Sertifikasi, Oktoweri,   jajaran Konsultan dari Proxsis Bisnis Solusi,  dan Staf GRC, Ghufron Vebrianto

Yosviandri mengharapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan  diharapkan  menjadi budaya bagi perusahaan.  “Tidak hanya sekadar pemenuhan satu persyaratan bagi kita di perusahaan. Ini justru membentuk budaya yang tentunya memberikan satu poin penting,  sebagai fondasi untuk menggerakkan perusahaan ini jauh lebih baik. Secara umumnya untuk pembangunan bangsa dan negara,” katanya.

Ini dapat terwujud, lanjut Yosviandri,   kalau sistem ini terimplemensikan dan  tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan dan lain lainnya. “Dan ini menjadi bagian AKHLAK sebagai nilai-nilai inti dan budaya perusahaan  yang menjadi komitmen Kementerian BUMN,” kata Yosviandri.

Ia berharap seluruh jajaran Semen Padang dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan   Sistem Manajemen Anti Penyuapan  bisa diimplematasikan dengan baik.

“Tetunya ini tidak bisa berjalan setelah pembukaan dilakukan atau mesti melalui tahapan-tahapan proses implementasinya harus dijalankan dengan kesadaran dan komitmen penuh,” kata Yosviandri.

Komisaris Utama PT Semen Padang  Mohammad Agus Samsudin menyatakan  mendukung sepenuhnya  insisatif yang dilakukan  manajemen PT Semen Padang untuk mengimplementasikan  Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001: 2016.

“Berdasarkan pemahaman saya fraud itu intinya ada dua, satu mengambil keuntungan yang bukan haknya dan yang kedua adalah,  kesalahan prosedur,” katanya. 

Menurut Mohammad Agus Samsudin,  salah satu hal yang membuat orang bertindak di luar kewajaran adalah karena  mendapatkan fasilitas.  “Fasilitas ini mau dibuat seperti apa ini kan terserah kita,” katanya.

“Secara prinsip,  Dewan Komisaris mendukung seluruh upaya  manajemen, dan mudah mudahan  selalu menjaga diri secara pribadi untuk tidak terlalu ingin mengambil apa-apa yang memang bukan hak dari kita,” ingatnya. 

Secara terpisah, Ketua Tim Implementasi & Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Semen Padang Oktoweri menjelaskan,  berdasarkan data dari KPK, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK dari tahun 2004-Juni 2019 adalah penyuapan.  

PT Semen Padang, katanya, menyadari perlunya suatu sistem yang terdokumentasi untuk mengatur Pemangku kepentingan yang ada di perusahaan agar tidak melakukan penyuapan, atau mencegah hal-hal yang berpotensi terjadinya penyuapan di perusahaan, serta mengelola risiko penyuapan yang berpotensi terjadi ketika berinteraksi dengan pihak lain. 

“Sistem yang dimaksud adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001:2016. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sendiri sebagai induk Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan telah disertifikasi berdasarkan ISO 37001 : 2016 pada tahun 2020,” kata Oktoweri.

Untuk bisa menerapkan SMAP tersebut,  PT Semen Padang harus melalui 4 tahap,   tahap 1 persiapan (Gap analysis dan Project kick off), tahap 2 pembangunan dan penerapan system, tahap 3 evaluasi, dan peningkatan sistem dan  tahap 4 sertifikasi.

“Berdasarkan skedul yang diberikan oleh konsultan, target tahapan proses sertifikasi yang dilakukan oleh konsultan PT Proxsis Solusi Bisnis didampingi oleh tim PT Semen Padang berakhir pada  Oktober 2021, dimana estimasi penerimaan sertifikat 2 bulan setelah proses sertifikasi. Namun dari tim akan mencoba mengoptimalkan waktu yang ada sebaik mungkin,” katanya. (*/b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KPRL) terus dikembangkan di seluruh Sumatera Barat untuk mencapai  ketahanan dan kemandirian pangan untuk tingkat rumah tangga. KPRL merupakan salah satu konsep pemanfaatan lahan pekarangan rumah baik di pedesaan maupun perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela sela kunjungan kerja dalam rangka Pencanangan 40 Nagari KRPL Diversifikasi Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun  2021 di Kota Padang Panjang,  Kamis (27/5/2021) 

Gubernur Mahyeldi menilai, kesadaran ibu-ibu binaan yang tertampung dalam Kelompok Wanita Tani Tulip ini, dalam melakukan kemandirian pangannya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya antusias mereka untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada sehingga pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya tercukupi.

"Minimal ketika ibu-ibu ini hendak membeli cabe rawit, mereka tidak perlu repot membeli ke warung, bisa memetiknya di halaman pekarangan sendiri,, sehingga mengurangi belanja kebutuhan dapur," ucap Mahyeldi.

Kesadaran ini, menurut Mahyeldi akan memberikan kebaikan bagi para ibu rumah tangga ini, dalam mengelola pembelanjaan keluarga, untuk kebutuhan lain dan juga secara bijak berpihak pada produksi lokal sehingga tidak bergantung terhadap kebutuhan import. 

"Kami sangat senang, bangga dan mengapresiasi kaum ibu disini bisa membangun diversivikasi pangan dalam keluarga untuk berupaya mengurangi ketergantungan pada salah satu sumber pangan, tidak hanya dari nasi, namun bisa diganti dengan jagung, ubi, singkong, kentang dan sagu," ujarnya.

Gubernur Sumbar juga mengatakan, pemanfaatan lahan pekarangan adalah langkah strategi yang tepat untuk memenuhi ketersediaan pangan menuju kemandirian pangan sampai ketingkat rumah tangga, yang pada akhirnya nanti akan menuju swasembada pangan.

"Langkah strategi ini harus kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh mengingat kebutuhan pangan kita semakin lama semakin meningkat dan sulit didapat," sambut Gubernur Sumbar. 

Kegiatan pemanfaatan pekarang adalah untuk mengoptimalkan fungsi pekarangan rumah tangga, sebagai sumber pangan keluarga dan mendorong konsumsi pangan rumah tangga kearah pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman.

"Di wilayah Provinsi Sumbar sudah banyak percontohan untuk pemanfaatan pekarangan yakni kegiatan KRPL serta pemanfaatan pekarangan terpadu. Inilah yang harus kita tekankan pada setiap kelompok tani," tukasnya

"Alhamdulillah, Sumbar salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia. Untuk itu kita optimalkan para keluarga dalam produktivitas lahan di luar pekarangan di dalam kawasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga," ujarnya.

Bahkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya berbasis partisipatif aktif dan kolektifitas / terintegrasi dalam masyarakatnya.  

Gubernur Sumbar berharap kegiatan ini akan berkembang kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi saecara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran menambahkan Program Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (P-KRPL) di Padang Panjang  sudah mulai berjalan sejak tahun 2014. Sementara dana untuk kegiatan yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian itu, telah disalurkan rekening Kelompok Wanita Tani (KWT) yang masuk dalam daftar program tersebut.

Ia mengungkapkan, P-KRPL adalah program pengembangan komoditi pangan yang berbasis sumber daya lokal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

"Saat ini kita masih dihadapkan pada permasalahan pangan dan gizi, terutama pemenuhan pangan dan gizi yang masih relatif rendah.  Kita masih menjumpai sejumlah besar penduduk yang rentan rawan pangan," kata Fadly Amran.

Permasalahan pola konsumsi pangan masyarakat masih jauh dari ideal yang masih didominasi oleh karbohidrat yang bersumber dari padi-padian. Masih kurang dalam mengonsumsi protein terutama yang berasal dari sumber pangan hewani.   

"Masalah masalah seperti ini perlu keseriusan dalam mempersiapkan masa depan yang tangguh dan berdaya saing.  Karena itu, diperlukan suatu strategi yang tepat untuk melindungi program diversifikasi dan implementasinya di masyarakat," ungkapnya.

Optimalisasi Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah upaya dalam penyediaan pangan terutama untuk konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga petani itu sendiri.  

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumbar Efendi menyampaikan Pola KRPL merupakan aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dengan maksimalisasi produktivitas lahan lain yang ada di lingkungannya untuk pengembangan pangan yang beraneka ragam tiap rumah tangga dalam suatu wilayah desa / dusun / kampung.

Tujuannya agar tercapai dalam menumbuh kembangkan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk meningkatkan popularitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.  

"Dengan KPRL ini diharapkan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta mengembangkan ekonomi produktif dapat terpenuhi. Selain itu KPRL ini  dapat menciptakan lingkungan hijau, bersih dan sehat dari pekarangan rumah keluarga," kata Efendi.

Usai membuka acara, Gubernur Sumbar, Walikota Padang Panjang, Dinas Ketahanan Pangan beserta rombongan berkesempatan mengunjungi stand olahan pangan dari seluruh kelompok Wanita Tani Kota Padang Panjang. (b/hms)

Sawahlunto, Lintas Media News

Pemerintah Kota Sawahlunto untuk sementara menutup objek wisata dermaga Danau Tandikek di Camping Ground Kandi. Penutupan ini dilakukan setelah adanya musibah kecelakaan pada pengunjung. 

“Untuk sementara ini kita tutup objek wisata tempat kejadian ini,” kata Walikota Sawahlunto Deri Asta, yang didampingi Wakapolres Sawahlunto Kompol. Joni Darmawan,  di jumpa pers yang digelar pada Kamis 27 Mei 2021 tadi di Balaikota. 

Dijelaskan Walikota Deri Asta, terkait untuk uji kelayakan, Pemerintah Kota Sawahlunto akan meminta kajian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Musibah kecelakaan runtuhnya dermaga Danau Tandikek di Camping Ground Kandi tersebut terjadi kemaren sore (Rabu, 26 Mei 2021). Akibat kecelakaan itu, pengunjung yang menjadi korban yakni 8 orang. Dengan rincian sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 3 orang selamat. 

Walikota Deri Asta dan Wakil Walikota Zohirin Sayuti bersama Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Dr.dr. Ambun Kadri, beserta Kepala BPBD Adriyusman, telah menjenguk korban selamat di RSUD Sawahlunto dan menjenguk korban meninggal di rumah duka masing – masing. 

Sejak malam, proses evakuasi terhadap korban musibah kecelakaan runtuhnya dermaga tersebut dilakukan bahu – membahu oleh jajaran BPBD, Satpol PP – Damkar, TNI – Polri dan lain – lain. Walikota Deri Asta memonitor langsung proses evakuasi yang berlangsung sampai larut malam itu. (nv'h/hms)