Kita mengapresiasi dan siap mendukung dalam penyaluran bakat tahfidz Qur'an bagi peserta didik di SDIT Cinta Qur'an Islami School Tanjung Balik.

Insha Allah, kedepannya akan kita jalin kerjasama dalam mengasah bakat anak-anak kita dalam menghafal Al Qur'an, termasuk bekerjasama dengan relasi kita dari negara Islam, seperti dengan Turki dan Madinah

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melakukan peletakan batu pertama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cinta Qur'an Islamic School di Tanjung Balik, Kecamatan Sepuluh Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sabtu (22/5/2021). 

SDIT ini merupakan salah satu sekolah dasar Islam untuk tingkat sekolah dasar di Tanjung Balik. Sekolah ini milik Yayasan Wakaf Assalam Ilal Jannah diketuai oleh Muslihati, S.Pd.

Selanjutnya Mahyeldi pesankan kepada pengurus yayasan dan juga kepala sekolah hadirkan keunggulan karena sekolah yang memiliki keunggulan akan dicari oleh banyak orang. Apalagi memiliki keunggulan menciptakan penghafal Alquran.

"Kerena memang sekolah itu mampu menghadirkan tamatannya berbeda dengan sebelum mereka sekolah di sana. Kalau ada suatu sekolah anaknya berkualitas. Tetapi seandainya masuknya anak-anak itu yang biasa-biasa tetapi keluarnya luar biasa itu suatu pertanda gurunya sukses," sebut Mahyeldi.

Menurutnya dengan hadirnya keunggulan maka akan dicari banyak orang. "Saya sebagai Gubernur Sumatera Barat akan memperkuat itu dalam waktu dekat kita akan membuat sistem profit dengan Madinah untuk lebih kuat lagi dan Sekarang sedang merancang dengan Turki.

"Kita sudah bekerjasama dengan salah satu Yayasan yang menjembatani wakil mahasiswa yang akan dikirim ke Turki Marmara, hal itu akan memfasilitasi kita nantinya untuk dikirim ke Turki, apakah itu S1, S2 maupun S3," lanjut Mahyeldi.

Mahyeldi juga katakan tahun ini diminta sebanyak 1000 orang yang akan dikirim ke Turki, biayan kuliah di Turki murah, kira-kira Rp2,5 juta per Semester.  "Yang paling tinggi itu kedokteran sekitar Rp20 juta persemester, maka kita akan buka peluang untuk itu nantinya. Kita akan cari perantau yang ada di negara itu sebagai perwakilan orang Minang," tutupnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Solok Edisar, MH berharap SDIT Cinta Alquran dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

"Saya sudah berbicarakan kepada camat Sepuluh Koto Diatas segera mengajukan kepada pemerintah kabupaten Solok apa yang bisa dibantu untuk SDIT ini," sebut Edisar.

Sedangkan Ketua Yayasan Muslihati juga berharap agar dapat bantuan dari pemerintah, donatur serta orang tua wali murid agar pembangunan gedung SDIT CINTA QURAN segera terwujud.

"Saat ini dana yang kami butuh kan untuk pembangunan 6 lokal sebanyak Rp1,6 milyar. Kami menyadari pendidikan tidak akan berjalan dgn baik tanpa dukungan dari tiga komponen yaitu guru disekolah ,orang tua atau masyarakat serta pemerintahan," harapnya.

Dalam kesempatan itu Muslihati mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Solok, keluarga besar Bapak Maisai Dt Paduko Rajo Yang dengan iklas telah mewakaf tanahnya.

"Untuk pembangunan Gedung belajar SDIT Cinta Quran, semoga semua usaha dan kegiatan ini mendapat balasan dengan pahala yang besar dari Allah SWT," doanya.

Turut hadir mendampingi Gubernur saat itu, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Solok Edisar, MH., Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Ketua BPN, Ketua KAN, Ninik Mamak, Rektor Bunghatta, Ketua Yayasan dan Kepala SDIT Cinta Qur'an Islamic School serta tokoh masyarakat.(rel)

Palestina bagi Sumatera Barat khususnya kota Padang telah menjalin kerja sama kota kembar (sister city) dengan Kota Beit Lahia yang berada di utara Jalur Gaza. Kerja sama  tersebut terjalin usai Wali Kota Beit Lahia memberikan bantuan kepada korban bencana gempa Padang pada 2009 lalu.

Hari ini kebaikan Palestina itu Pemerintah Provinsi dan Baznas Sumatera Barat menyerahkan bantuan untuk warga Palestina sebesar 500 juta rupiah melalui Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP). 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela-sela acara  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatra Barat menyerahkan bantuan untuk umat muslim Palestina melalui Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP) di Istana Gubernur, Jumat (21/5/2021). 

Mahyeldi juga katakan, semoga bantuan ini bisa digunakan untuk  membantu memenuhi kebutuhan pokok dan peralatan medis masyarakat Palestina. 

Perjuangan masyarakat Palestina sudah lama bukan hanya sekarang. Dengan kesabar dan perjuangan serta dukungan kita semua hari ini Allah tunjukan kuasanya bagi Masyarakat Palestina. 

"Kita doakan semoga Palestina bisa meraih kemenangan demi kemenangan dengan nyata dan mendapatkan hak mereka atas bangsa yang merdeka," ujarnya

Gubernur juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk kepedulian rakyat Sumbar kepada warga Palestina. Karena Palestina bagi Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung untuk kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

"Makanya hingga sekarang Sumbar peduli dengan Palestina. "Saat ini dalam rangka solidaritas peduli HAM maka kita tetap memberikan dukungan pada Palestina," jelasnya. 

Harapan dan bantuan pada rakyat Palestina ini cukup tinggi, mereka meminta dukungan pada pemerintah Indonesia. Semoga ke depan Indonesia memberikan dukungan makin konkrit untuk Palestina juga untuk rakyatnya yang mengalami kesulitan. Secara politik alangkah baiknya pemerintah Indonesia memberi tekanan pada PBB untuk mengadili Israel dan memberikan pembelaan pada Palestina.

"Semangat perjuangan Palestina bukan hanya sekarang. Kalau kita lihat sejarahnya Israel hanya menumpang di sana, justru diambil alih dan dikuasai. Dengan fakta yang demikian kita wajib memberikan pembelaan untuk hak asasi rakyat Palestina," tambahnya. 

Mahyeldi ungkapkan, kemenangan itu Allah tunjukkan pada masyarakat Palestina dengan adanya yang peduli pada kemerdekaan Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Palestina akan menang dan hak mereka bisa mereka ambil kembali.

"Kita mengecam tindak militer Israel atas warga Palestina.Bentrokan antara Polisi Israel dengan warga Palestina kembali terjadi di dekat Masjid Al-Aqsa pada Jumat, 7 Mei 2021 lalu. Kita juga meminta agar Pemerintah Indonesia memberikan tekanan kepada Israel supaya menghentikan serangan militernya," harapnya.(rel)

 

 Untuk pertama kali Mahyeldi Ansharullah sejak dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), melantik dan mengukuhkan kembali jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Jum'at sore (21/5/2021).

Sebanyak 14 pejabat eselon II dan 155 pejabat eselon III dalam perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, pada hari ini setelah menunggu sekian lama dapat kita laksanakan, proses dari aturan yang mesti kita taati. Kita tidak ingin ada kesalahan dalam pengukuhan dan pelantikan ini, mentaati aturan menjadi hal penting dalam setiap pekerjaan agar menjadi contoh bagi yang lain," ungkap Gubernur Sumbar.

Menurut Gubernur Sumbar ada 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang berubah nomenklatur dan 1 (satu) Perangkat Daerah dipecah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah yang baru yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  

5. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.  

Sedangkan untuk Badan Keuangan Daerah  dibagi menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

"Sehingga terdapat 2 (dua) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekretaris Daerah dan 5 (lima) Biro yang berubah nomenklaturnya," terangnya.

Gubernur Mahyeldi menyebutkan Kedua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintah menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Asisten Administrasi Umum;  

Sementara untuk 5 (lima) Biro yang berubah nomenklaturnya itu antara lain Biro Pemerintahan menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;  Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat;  Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa; Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau menjadi Biro Administrasi Pembangunan; serta Biro Humas menjadi Biro Administrasi Pimpinan.

Pelantikan Pejabat hari ini, karena selain pengangkatan kembali (Pengukuhan) karena perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, juga karena pengisian jabatan yang rendah akibat adanya PNS yang pensiun.  

Pengukuhan dan Pengisian Jabatan yang dilakukan melalui proses yang sesuai dengan aturan yang sesuai.  

"Kita di pemprov Sumbar sudah memiliki sarana untuk melihat rekam jejak setiap PNS yang diusulkan untuk duduk dalam suatu jabatan.  Kita punya biodata pegawai, data pemetaan dan data kinerja PNS.  Data-data tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Penilai Kinerja dalam memilih pejabat yang diusulkan, apakah layak dan tidak layak," jelasnya.  

Nama-nama yang telah dibahas oleh Tim Penilai Kinerja, selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk permintaan persetujuan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat.  

"Saya pada waktu yang lalu juga sudah bertemu dan wawancara singkat dalam rangka mengenal sosok Pejabat yang diusulkan Tim Penilai Kinerja. Mudah mudahan para oejabat yang dilantik sekarang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin," harapnya.

Mahyeldi mengungkapkan, bahwa proses pelantikan dan pengukuhan ini sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil menerapkan prinsip Sistem Merit.

"Artinya kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap PNS untuk berkarir dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil. Dan jangan ada potensi pns kita yang tidak berdayakan sebagaimana mestinya," ungkapnya.  

"Alhamdulillah, aplikasi kita disetujui oleh Bapak Mendagri. Disamping itu, untuk mengukuhkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama juga telah mendapat persetujuan dari Ketua KASN diatur diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil," tuturnya.

Promosi dan mutasi adalah hal yang lumrah dalam suatu organisasi yang dinamis.  Promosi dan mutasi krisis tujuan, namun proses untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.  

"Jabatan merupakan amanah dan tidak perlu dikejar-kejar namun akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah siapkan diri untuk jabatan tersebut," ujar Mahyeldi.  

Sebagai penutup, kepada pejabat yang telah dilantik Mahyeldi mengucapkan selamat menjalankan tugas, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan cerdas, bekerjalah dengan keras dan bekerjalah sampai tuntas (4 as). 

"Jadikan pekerjaan tersebut ibadah, sehingga semangat yang mendasarinya menghasilkan energi positif yang luar biasa.  Kepada PNS yang belum terpilih untuk jabatan Jabatan, tidak perlu kecewa, jadikan momentum hari ini sebagai cambuk penyemangat untuk berkinerja lebih bagus lagi sehingga dalam kesempatan yang lain pimpinan memberikan amanah itu kepada kita," tutupnya.(,rel)

Kita menyayangkan Biro Kerjasama Pembangunan Rantau tidak diterima dalam nomenklatur organisasi oleh kemendagri karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun kita mesti patuh akan keputusan tersebut hingga terjadi perubahan menjadi Biro Pembangunan saja.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada saat melantik dan mengukuhkan kembali jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Jum'at sore (21/5/2021).

Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sebenar urusan rantau bagi Pemerintah Provinsi Sumbar sangat baik dalam memberikan kontribusi memajukan pembangunan daerah. Karena porensi perantau Sumbar amat besar yang juga ada di berbagai belahan dunia yang dapat menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk aktif mempromosikan berbagai produk yang ada di Ranah Minang. 

"Sudah saatnya Sumbar go international, banyak orang Minang ada di mana mana. Seperti perantau Minang yang ada di luar negeri dan luar Sumbar. Bukan hanya di Amerika dan China masih banyak lagi di negara lain," ucap Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, di tengah tantangan yang berat ini Sumbar harus jeli menangkap peluang. Pandemi Covid-19 belum tentu selesai. Peluang peluang yang ada harus dicermati, dan menyiapkan diri agar di saat situasi telah pulih mampu bersaing.

Kendati begitu, dalam menghadapi kondisi sulit ini Mahyeldi meminta semua pihak tak boleh pesimis. Di saat perdagangan global mengalami perlambatan, Sumbar kata dia, justru harus bergerak lebih cepat, gesit dan responsif.

Terutama yang ada di luar negeri, Gubernur Sumbar meminta ada perwakilan di luar negeri guna menawarkan potensi yang dimiliki Sumbar. 

"Banyak sektor yang bisa kita tawarkan di negara lain, seperti adat istiadat, pariwisata, dan produk khas Minangkabau hasil usaha UMKM kita," kata Mahyeldi. 

Kembali Gubernur Sumbar tekankan, agar pejabat yang dilantik bisa berikan inovasi yang aktif, bangun komunikasi setiap perantau Minang yang ada di luar negeri untuk mencari pasar baru. 

"Segera lakukan promosi kebudayaan, adat istiadat dan produksi asli Minangkabau dengan strategi baru, pendekatan baru, dengan target capaian yang besar bagi UMKM kita untuk kesejahteraan Sumatera Barat," tegasnya.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan, sebetulnya peran Biro Kerjasama dan Rantau sangat penting dalam hal menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi, pemantauan bidang kerjasama dalam daerah dan luar negeri.

Salah satu fungsi dan tugas pokok Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau sebagai wadah fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan paguyuban perantau dimanapun berada.

"Inilah yang kita butuhkan untuk menperkuat komitmen antara perantau, sebagai penyambung lidah untuk kemajuan Sumbar di mata dunia," ulasnya.(rel)

Ketua DPD saat menerima audiensi Walikota Solok Zul Elfian Umar, Jumat (21/5/2021) di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan dukungan untuk pembangunan Stadion Marahadin di Kota Solok. LaNyalla akan mendorong ke pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR.

Hal itu disampaikan oleh LaNyalla saat menerima audiensi Walikota Solok Zul Elfian Umar, Jumat (21/5/2021) di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam audiensi itu Ketua DPD RI didampingi senator Bustami Zainudin (Lampung), Alexander Franciskus (Bangka Belitung), dan Andi Muhammad Ihsan (Sulawesi Selatan).

Sementara Walikota Solok Zul Elfian Umar didampingi Kabag Protokol Kota Solok Nurzal Gustim dan Kasubag Penghubung Kota Solok Yopie Permana.

"Untuk urusan daerah, apalagi olahraga dan sepakbola, pasti saya dukung penuh. Kita akan dorong semoga pemerintah pusat alokasikan anggaran dan semoga tercapai," ujar LaNyalla, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Walikota Solok curhat bahwa dirinya sudah memasuki periode kedua sebagai walikota. Dia merasa berhutang karena Kota Solok sampai saat ini belum mempunyai stadion olahraga.

"Kota Solok belum pernah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi karena kita belum miliki stadion. Karena itu pembangunan stadion menjadi prioritas saat ini setelah ditetapkan tahun 2024 kota Solok menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat," jelas Zul Elfian Umar.

Menurutnya, Pemkot Solok sudah mempersiapkan lahan untuk lokasi stadion, yaitu di Kelurahan Laing Solok. Namun anggaran dari APBD belum memadai sehingga perlu mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

Dijelaskannya, nama stadion yang disepakati adalah Stadion Marahadin. Diambil dari tokoh yang berperan penting dan berjasa besar dalam terbentuk dan berdirinya Kota Solok.

"Awalnya Solok hanya sebuah nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian oleh Marahadin diperjuangkan dan menjelma menjadi Kota Solok,” kata Zul. Winkurai 5jorong.(rel)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat.

Setelah melaunching Layanan Polisi 110, secara bergantian, keduanya mengunjungi Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, pada Kamis (20/5/2021). 

Di Sesko TNI mereka meninjau Wargaming System dan E-Learning System dilanjutkan penyerahan kendaraan operasinal. 

Hari ini, Jumat (21/5/2021), Panglima dan Kapolri mengunjungi Sesko TNI AU. Pada kesempatan itu, keduanya melakukan kegiatan menanam pohon sebagai lambang integrasi TNI-Polri. Kemudian meresmikan perpustakaan Widyasana. "Semoga perpustakaan ini memberikan banyak manfaat untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia," kata Panglima dalam keterangannya. 

Sementara Kapolri mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk kekompokan dan sinergitas TNI-Polri. "Kunjungan ke lembaga pendidikan ini baru pertama kali dilakukan. Ini bentuk sinergitas dan kekompakan TNI-Polri," kata Kapolri dalam keterangannya.(rel)

Pasca lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, pasien  IGD di Semen Padang Hospital (SPH) mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Ruangan IGD SPH Ns. Welliza Fenisia, S. Kep saat menjelaskan tentang kondisi kunjungan pasien IGD di SPH. Ia mengatakan, jika hari sebelumnya pengunjung pasien IGD berjumlah 40-50 perhari, namun pasca lebaran jumlah pasien meningkat hingga 60-70 orang setiap harinya.

"Kebanyakan pasien yang datang ke IGD memiliki berbagai keluhan seperti masalah jantung, stroke, kecelakaan hingga pasie suspect COVID dan COVID terkonfirmasi," ujarya.

Selain itu Welliza mengungkapkan, keluhan pasien yang datang juga ada disebabkan kurangnya memperhatikan kesehatan selama lebaran seperti terjadinya ketidakstabilan gula darah, gangguan pencernaan, hipertensi, ISPA, batuk, flu dan pilek. Menurutnya, selama lebaran memang sering terjadi lonjakan pasien dengan keluhan tersebut disebabkan terlalu menikmati suasana lebaran hingga lupa memperhatikan kesehatan tubuhnya.

Untuk setiap pengunjung di SPH, lanjutnya, selalu dilakukan screening dengan ketat oleh petugas dan petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk gedung. Pada saat screening tersebut, akan ditanyakan bagaimana kondisi tubuhnya, rute perjalananan dan apakah ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif sebelumnya.

Di sisi lain, dijelaskannya juga, pasca lebaran pasien COVID yang ke IGD juga mengalami lonjakan. setidaknya, 50 persen dari pasien yang datang ke SPH memiliki gejala COVID atau yang terkonfirmasi virus tersebut. Welliza juga mengungkapkan, hal itu dipengaruhi oleh tidak beroperasinya puskesmas saat lebaran, sehingga pasien dengan suspect ringan yang biasanya dapat diarahkan ke puskesmas jadi diarahkan ke SPH.

"Selain itu, dua minggu sebelum lebaran juga disampaikan bahwa Sumbar kembali ditetapkan masuk sebagai zona orange. Jadi itu juga mempengaruhi dengan penambahan jumlah yang suspect atau yang terkonfirmasi setelah lebaran ini," terangnya.

Ia berharap agar pasien tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain.

  

"Jangan menganggap keluarga kita sehat, sehingga tidak menerapkan prokes dan tidak menggunakan masker. Karena kita tidak tahu apakah kita atau anggota keluarga kita membawa virus saat melakukan kunjungan atau silaturahmi saat lebaran. Jadi saya tak bosan mengingatkan untuk menerapkan prokes dengan ketat," katanya.

Ia juga mengimbau, bagi pasien yang mengalami keluhan dan memiliki gejala COVID, silahkan datang ke SPH, jika gejalanya berat akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Atau pasien juga dapat melapor ke puskesmas jika rasanya pergi ke rumah sakit terlalu jauh.

"Jangan sampai tidak melapor ke instansi terkait kalau rasanya ada gejala atau melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi agar menghindari lebih banyak kontak dengan orang lain di sekitar," tuturnya.(*)

Perputaran uang hasil jual beli sapi/kerbau di Kabupaten Agam, pasca Ramadan dan Lebaran 1442 H, mencapai Rp8,3 miliar lebih dari hasil jual ternak sebanyak 449 ekor.

Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Iswan Hendri, kepada wartawan, Kamis (20/05) di Lubuk Basung, mengatakan perputaran uang itu terjadi hasil jual beli sapi/kerbau pedagang di pasar dan sejumlah masyarakat yang melakukan tradisi “barantam”.

“Alhamdulillah, meskipun pandemi Covid-19, hasil transaksi jual beli ternak tetap tinggi. Artinya, perekonomian masyarakat Agam tidak begitu berpengaruh akibat corona, sehingga tradisi membeli daging menjelang Lebaran di Agam masih tinggi,” ujarnya.

Iswan merincikan, transaksi sebesar Rp8,3 miliar lebih itu didapat dari perolehan jualan sapi rata-rata Rp18 juta per ekor dan kerbau Rp22 juta per ekor.

Ia menyebutkan, pada tahun ini  sebanyak 382 ekor sapi dan 67 ekor kerbau disembelih. “Jika dikalkulasikan, ada sebesar Rp6,876 miliar hasil jualan sapi dan Rp1,474 miliar hasil jualan kerbau,” terangnya.

Jika dibanding pada tahun 2020, jelas Iswan, perbedaan jumlah perputaran hasil jual beli ternak tidak begitu jauh, atau sebesar Rp9 miliar. Menurutnya, hal itu masih dikatakan kategori wajar karena covid-19 yang akibatnya jumlah ternak yang dijual turun.

Iswan menyebutkan, harga daging saat ini disejumlah pasar tradisional masih bertahan pada harga Rp140.000/kilogram.

“Ini berdasarkan hasil pemantauan yang kita lakukan di pasar tradisional,” katanya.

Naiknya harga daging sapi ini disebabkan karena permintaan dari masyarakat cukup tinggi sampai Idul Fitri. (RiL/Rhomy)

Sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap rakyat Palestina, Asosiasi Pelajar Islam (Assalam) Kabupaten Agam melakukan penggalangan dana, Kamis (20/05).

Pembina Assalam Agam, Randi Wahyudi, S.Pd menuturkan, sebanyak 12 pelajar yang berasal dari berbagai sekolah turun ke lapangan untuk melakukan penggalangan dana sosial.

“Penggalangan dana yang dilakukan adik-adik pelajar dilaksanakan di Pasar Padang Baru, karena kebetulan hari ini hari pasar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, penggalangan yang dilakukan Assalam Agam itu sebagai bentuk dukungan dan rasa simpati terhadap penderitaan rakyat Palestina.

“Kita ketahui bersama, saat ini saudara-saudara sesama muslim kita sedang dirundung penderitaan akibat perang, banyak yang luka-luka dan rumah-rumah juga hancur,” ucapnya.

Penggalangan dana yang berlangsung dari pukul 11.00 wib hingga 12.30 wib itu berhasil mengumpulkan donasi sebanyak kurang lebih Rp3 juta.

 “Penyalurannya nanti melalui lembaga mitra Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Kabupaten Agam,” ucapnya.

Ditambahkan, penggalangan dana akan berlangsung hingga Kamis depan. Pihaknya merencanakan satu hari lagi turun ke lapangan.

Pihaknya juga membuka kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Agam yang ingin turut meringankan beban rakyat Palestina.

 “Bantuan dapat disalurkan melalui KNRP Kabupaten Agam, via rekening 71000220318370 atas Randi Wahyudi

Bank Nagari Syariah atau 7024918418 Randi Wahyudi Bank Syariah Mandiri,” ujarnya. (RiL/Rhomy)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam bersama Pemerintah Daerah setempat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok dijadikan Peraturan Daerah. Hal itu disetujui pada sidang paripurna pendapat akhir Fraksi DPRD Agam terhadap Ranperda tersebut, di Aula Utama DPRD Agam, Kamis (20/05).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran. Dihadiri Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, Sekda Agam Martias Wanto, Asisten, Forkopimda, Anggota DPRD dan Kepala OPD.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Sebelumnya, ketujuh Fraksi DPRD Agam menyampaikan pendapat akhirnya, dimana seluruh fraksi yakni Gerindra, PKS, Demokrat Nasdem, PAN, Golkar, PPP, dan PBB Hanura Berkarya dapat menyetujui Ranperda tentang Kawanan Tanpa Rokok untuk dijadikan Perda dengan beberapa catatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Agam Irwan Fikri mengatakan setelah perda tersebut diundangkan, perlu dilakukan beberapa langkah seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.

 “Selain itu, juga mengingatkan setiap pengelola, pimpinan dan penanggung jawab area atau kawasan tanpa rokok agar menginformasikan kepada pengunjung untuk tidak merokok atau menjual rokok di kawasan tanpa rokok. Juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan Perda ini berjalan efektif di tengah masyarakat,” ungkap Wabup. (RiL/Rhomy)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa pihak terkait meluncurkan layanan darurat atau Hotline 110. Hal itu dilakukan dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat kepada aparat kepolisian. 

Peluncuran tersebut dilakukan di Mapolda Jawa Barat (Jabar) yang diikuti beberapa Polda jajaran secara virtual Kamis, 20 Mei 2021. Layanan kepolisian itu sendiri merupakan program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Kapolri.

Sigit mengungkapkan, diluncurkannya Hotline dengan nomor tunggal berskala nasional itu, masyarakat diharapkan bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian, seperti layaknya memesan makanan Pizza. 

"Hotline nomor layanan polisi 110 merupakan upaya untuk mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat. Diharapkan ke depan masyarakat mendapat pelayanan Polri semudah memesan pizza," kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit berharap, melalui Hotline 110 masyarakat benar-benar merasakan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan dapat melakukan sharing informasi. Selain itu, Ia menekankan kepada seluruh Kasatwil agar mengoptimalkan perawatan, pemeliharaan perangkat layanan, meningkatkan sumber daya manusia yang mengawaki, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian tata kelola operasionalnya.

"Kembangkan layanan polisi 110 yang terintegrasi dengan aplikasi lain Binmas Online System, Polisiku, dan lain, sehingga dapat menjadi alert bagi anggota di lapangan agar segera merespon informasi dari

masyarakat," tutur Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menyebut, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 110 melalui penambahan jumlah operator pada tingkat Polres dan Polda sehingga tidak ada panggilan masyarakat yang tidak terlayani.

"Segera tangani kendala-kendala teknis sehingga implementasi nomor layanan polisi 110 dapat diperluas ke seluruh masyarakat. Sosialisasikan penggunaan nomor layanan polisi 110 ini melalui jajaran Divhumas Polri, Polda serta Polres kepada masyarakat dan

personel agar layanan ini dapat berfungsi secara optimal. 

Ia juga menegaskan, soal kepastian keamanan data jangan sampai terjadi kebocoran informasi. Layanan polisi 110 ini juga merupakan salah satu dari program prioritas Kapolri. Dan dalam hari 100 kerja berjalan, Sigit telah mewujudkan pelayanan tersebut. 

Perangkat Hotline 110 sendiri saat ini tercatat sudah ada di 420 titik. Yakni, satu di Mabes Polri, 32 Polda jajaran, dan 387 Mapolres dan Mapolresta. Pelayanan itu sendiri gratis bagi masyarakat yang membutuhan respon dari aparat.

"Menekankan upaya pendekatan pemolisian yang Prediktif dengan harapan membangun kejelasan," ujar mantan Kapolda Banten itu. 

Dalam peluncuran itu, dihadiri juga oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika Kemenkominfo, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dam Pengawasan Kemenpan, Direktur Utama PT. Telkom Indonesia, Gubernur Jabar beserta Forkopimda Jabar, Para Kapolda, Pangdam dan Gubernur serta para Direktur/Gm Penyedia Jasa Telekomunikasi.(rel)

Dalam filosofinya, pohon bambu yang ditebang duluan itu yang lurus. Karena akan digunakan untuk tiang rumah dan lain sebagainya.

"Mudah-mudahan, dipanggilnya Nova Indra duluan, karena amalnya yang lurus dan diterima di sisiNya," ungkap Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Thantowi, saat pemakaman Anggota KPU Sumbar, Nova Indra, di Lurah Sigando, Padang Panjang Timur, Kamis (20/5).

Disampaikan Pramono, KPU RI mengapresiasi semua yang dikerjakan Nova Indra selama menjadi penyelenggara pemilu.

"Semoga yang dikerjakan Nova Indra menjadi ladang kebaikan dan menuntunnya ke surga," ujarnya.

Sementara itu, pihak keluarga Nova Indra menyampaikan maaf dan terima kasih kepada semua rekan-rekan Nova Indra.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara semua. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekhilafan keluarga kami, Nova Indra. Begitu juga, kalau ada utang-piutang, pihak keluarga akan menyelesaikannya," ujar perwakilan keluarga Nova Indra.

Nova Indra meninggal setelah dirawat di RS Yarsi, Rabu (19/5) malam. Jenazah diberangkatkan dari RS Yarsi Payakumbuh ke Sumani Kabupaten Solok untuk disemayamkan. Kemudian diselenggarakan di rumah orangtuanya di Cupak. Selanjutnya dimakamkan di pandam kuburan keluarga di Lurah Sigando, Gunuang, Padang Panjang. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar itu meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

"Keluarga besar KPU Sumbar sangat berduka, kehilangan seorang komisioner yang masih muda, energik, dan baik. Kami berdoa, semoga beliau diampuni segala dosanya, dan dilapangkan jalannya ke surga," ungkap Ketua Divisi Hukum KPU Sumbar, Amnasmen, usai pemakaman Nova Indra.

Pemakaman yang penuh haru itu dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Sumbar, KPU Kabupaten/Kota, sekretariat, serta kolega almarhum dari berbagai profesi dan organisasi. (rilis)