Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Musi Rawas, Lintas Media News.
 Pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Musi Rawas (Mura), berjalan hikmad dan penuh keakrabpan, dimana kali ini 
Puncak peringatan HUT Mura ke 78 diperingati dengan menggelar rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Musi Rawas, Selasa (20/4/2021), bertempat di Kantor DPRD Mura Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas,

Turut hadir, Gubernur Sumsel H Herman Deru, Ketua DPRD Musi Rawas, Sekwan, Wali kota Lubuklinggau, Bupati Muratara, Bupati merangin, Ketua PKK Propinsi Sumsel, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas,  Ketua PKK Musi Rawas, OPD, Prokopimda, Camat, Kepala Desa sekabupaten musi Rawas.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengatakan, tepat pada hari ini merupakan hari bersejarah bagi kabupaten Musi Rawas, yang di lahirkan pada Tahun 1943 sebelum indonesia Merdeka,
Kabupaten Musi Rawas merupakan gambaran sebuah kabupaten besar di Sumsel yang ikhlas dimekarkan menjadi tiga wilayah yakni, Musi Rawas Kota Lubuklinggau dan Muratara, keikhlasan itu tergambar bahwa kabupaten Mura sebagai kabupaten induk. Kabupaten Mura rela berbagi aset dengan dua saudaranya, jelas Gubernur Sumsel, H Herman Deru.

Seusai mengikuti paripurna DPRD kabupaten Musi Rawas H Herman Deru saat dibincangi awak media mengatakan, akan memberikan Dua kado terindah untuk Musi Rawas, adapun hadiah yang dimaksud adalah peningkatan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi bertipe B maksimal dan pasar komoditas.

Dijelaskan oleh gubernur Sumsel H Herman Deru, untuk pasar komoditas yang mengejutkan karena lokasi tanahnya milik Pemprov artinya tidak hanya pasar komoditas yang dibangun tetapi beserta tanahnya sebagai bonus.

Untuk pembangunan RSUD sendiri dikatakan oleh H Herman Deru bahwa ini bukan bentuk membedakan dengan daerah lain atau menganak emaskan kabupaten Musi Rawas tetapi sebagai bentuk perhatian khusus karena kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten pemekaran. 

Sebelumnya, Wakil Bupati kabupaten Musi Rawas Hj Suwarti membenarkan apa yang diucapkan oleh gubernur tersebut ” semua bantuan yang disebutkan oleh gubernur lokasinya berada di kawasan Muara Beliti ” ujar Hj Suwari.

Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud dan wakilnya Hj Suwarti sama-sama berharap dihari ulang tahun kabupaten Musi Rawas dapat membawa kabupaten menjadi lebih maju, mandiri dan Bermartabat “,MANTAB” ( ADV )


Pd, Panjang.Lintas Media.News.com.

Hidup segan mati pun tidak Tido. Itulah, kondisi angkutan pedesan Padang Panjang, Batipuah X Koto, yang setia melayani rute Padang Panjang - Bukit Tinggi, Padang Panjang - Pandai Sikek dan Koto Laweh, Padang Panjang - Batu Taba dam beberapa jurusan pedesaan lainya.

Berbicara moda Transportasi, tentu kita bicara nyaman dan keamanan. Bila moda transportasi nyaman dan aman, tentu akan dinaiki orang. Bila, dua hal tersebut tidak didapatkan, yakinlah moda transportasi semacam itu bakal ditinggalkan masyarakat. Nyaris, kondisi rata rata semua angkuran pedesaan yang saban hari melayani rute tersebut, kondusi kendaraanya jauh dari kata layak. Apalagi, kita berbicara aman dan nyaman.

PERIHNYA, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan. Parahnya, rata rata kendaraan tang masih beroperasi sekarang, tahun pengeluaran kebanyakan buatan tahun 80 an. Bagaimana, mau dikatakan layak, dari segi tahun pembuatanya saja sudah kadaluarsa untuk sebuah angkutan penumpang.

Contoh kongkritnya, angkutan pedesaan yang melayani Rute Padang Panjang - Pasar Rabaa. Nyaris, kondisi mobilnya sangat jauh untuk kata layak. Rata rata, dari kendaraan yang ada sekarang, tahun pembuatanya tidak seberapa yang buatan tahun 90 an. Artinya, pabrik perakitan moda transportasi yang masih jalan. Mungkin, di Indonesia sudah tidak ada lagi. Apalagi di negara asalnya Jepang.

Untuk, mengembalikan keyaan angkutan pedesaan pada era 80 sampai 90 an, memang butuh kerja keras bagi pemilik angkutan maupun  yang angkutan bernau dibawah bendera Koperasi Angkutan. Bila tidak, yakinlah kejayaan angkutan pedesaan bakal tinggal nama dan anak cucu kita akan kehilangan sejarah. Dimana, pada masa era 70 an sampai era 90 Padang Paniang, Batipuah X Koto punya mida transportasi yang aman dan nyaman. Hal tersebut dikatakan,  Ridwan, St. Panduko salah seorang pemilik angkuran pedesaan yang sudah malang melintang dalam dunia angkutan, bincang bincang dengan LintasMedia.News.com

Kembali kita kemasa keemasan angkutan pedesaan tahun 80 an. Rata rata, pemilik kendaraan termasuk orang terpadang dimata masyarakat. Artinya, memiliki satu atau dua unit mobil tambang(mobil angkutan) kesan segan orang kepada pemilik kendaraan tergolong tinggi. Apalagi, masa itu bisa memiliki banyak kendaraan, gengsi kura sebagai induk semang laksana pejabat gedean.

Sekarang, masa keemasan itu telah lewat dan untuk meraihnya butuh, uang, tenaga, pikiran dan kepedulian pemerintah untuk jelimet melihat penomena yang sudah baku ini.

Artinya, para pemilik kendaraan atau induak samang, harus punya pola pikur baru berani dalam mengambil sikap akan kelangsungan hidup transpotasinya untuk kedepan. Jika, bertahan dengan pola usang tang sudah berkarat ini, satu atau dua tahun kedepan angkutan pedesaan akan mati total. 

Mumpung, masih mati suri. Mari, bersama sama kita cari jalan keluar yang baik dari persoalan yang ada. Para indukak Samang dan pengelola koperasi angkututan, mulai dari sekarang harus berani melakukan lobi lobi kepada pihak ketiga. Atau katakanlah, mengajukan kredit ringan malalui Bank. 

Sebenarnya, wacana pengajuan kredit ke Bank, bukan lagi barang baru. Jauh jauh hari, sebelum kondisi angkutan pedesaan ini mati suri, wacana ini sudah diapungkan. Namun, semangat kebersamaan dan keraguan lebih mendominan, jadi rencana untuk peremajaan kendaraan tinggal mimpi yang tidak berkesudahan, ujar Ridwan.

Kita berkeyakinan betul, melihat kondisi kendaraan yang ada. Paling paling, dapat bertahan satu atau dua tahun lagi. Disamping, biaya operasional yang tinggi, ditambah kondisi kendaraan yang rata rata  sudah keropos. Tentu, untuk mendandaninya butuh biaya yang tieai sedikiit. Disisi lain, penghasilan sehari hari tidak mencukupi untuk mendandani kendaraan dari kerusakan.

Bukan pesimis. Namun, kenyataan susungguhnya melihatkan sebuah kebenaran. Semasa jayanya, angkutan yang melayani semua rute diatas, menjadi primadona bagi banyak kalangan. Untuk, kalangan anak sekolah punya mobil langgananya. Kalangan menengah keatas atau pegawai negeri punya mobil pilihan sendiri.

Bicara gengsi, para Sopir angkutan pedesaan dan angkutan kota masa itu menjadi rebutan para gadis gadis tempo dulu. Masa itu, penghasilan para sopir era ditahun 80 sampai 90 diatas rata rata. Makanya, waktu itu para sopir banyak jadi rebutan kaum hawa. Sekarang, zaman sudah berganti, teknologi mengalahkan segalanya. Begitu juga angkutan, kalah bersang dengan angkutan yang ber Aplikasi dan ojek yang menjamur, tukuk Ridwan dengan mimik miris.

Berharap suasana ini  dapat pulih kembali, tentu sangat diharapkan. Campur tangan pemerintah, Ketua Organda, Koperasi harus melihanya sebagai penomena yang harus ducarikan cepat solusisinya. Bila tidak, segala jenis angkutan ini akan tinggal nama. Bila, tidak dilakukan peremajaan secepatnya, harap Ridwan yang populer dipanggil Abang Ajo Ketek.(maisonpisano)


Padang, Lintas Media News

Warga  RT03/RW01, Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, bernama Darwas (65) mengaku terharu dengan gerak cepat PT Semen Padang  memberikan bantuan sembako kepada keluarga, selang beberapa jam setelah rumahnya ludes terbakar pada Senin (19/4/2021). Bantuan yang diberikan PT Semen Padang itu  berupa sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan gula.  

"Alhamdulillah. Kami sekeluarga berterimakasih kepada PT Semen Padang. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, apalagi dalam musibah ini, tidak adalagi persediaan makanan yang tersisa. Semuanya habis terbakar," kata Darwas usai menerima bantuan, Senin (19/4/2021). 

Rumah  Darwas yang berada tak jauh dari Silo milik PT Semen Padang ludes terbakar pada  Senin (19/4/2021) .  Di rumah itu tinggal anak Darwas yang bernama Dermayeti (42) bersama suaminya Syafei (43) beserta lima anak-anaknya.

Untuk sementara ini,  Dermayeti dan keluarga menumpang di rumah familinya yang tidak jauh dari rumah yang terbakar, sembari mengumpulkan uang untuk membangun kembali rumahnya yang terbakar. 

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Rinold Thamrin mengatakan, bantuan sembako untuk korban kebakaran di Batu Gadang itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR. Apalagi, lokasi kebakaran berada di Ring 1 perusahaan. 

"Korban merupakan masyarakat lingkungan perusahaan.   Semoga bantuan yang kita berikan dapat mengurangi beban korban," kata Rinold Thamrin.

Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Edriyan Wiguna mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran teraebut, karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Diduga, rumah tersebut terbakar karena korsleting atau hubungan arus pendek listrik. (*/b)



Jakarta, Lintas Media News

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan itu mengapresisasi terhadap semangat sinergitas dan kalaborasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal pemilihan Sumbar untuk ikut berperan serta memajukan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat.

“Percepatan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan dan sinergitas serta kalaborasi semua pihak, keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan guna  meningkatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial kemasyarakatan serta mengerakkan potensi Sumbar diberbagai sektor, pertanian, pariwisata dan lain-lain sebagainya,” ungkap Mahyeldi pada acara Silaturrahmi Pemerintah Daerah dengan Anggota DPR RI dan DPD RI asal pemilihan Sumatera Barat di Balairung, Senin (19/4/20210). 

Mahyeldi juga katakan, kunjungan wapres RI dan beberapa orang menteri ke Sumatera Barat telah memberikan angin segar dan semangat motivasi besar bagi pemeintah daerah dan masyarakat untuk bangkit berbuat, dimasa-masa tertekan pandemi covid 19 dan kondisi pertumbuhan  ekonomi yang melambat. 


“Sesuai aspirasi pembangunan dibeberapa kabupaten dan kota di Sumbar, kita telah sampaikan permintaan revitalisasi pembangunan 5 pasar rakyat kepada pak Wapres RI, kemudian juga pada kunjungan Kepala Bappenas RI, pembangunan Fly Over Sitinjau Laut, pembangunan perbaikan Danau Maninjau, kelanjutan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, pembangunan Main Studion, pembangunan Teluk Tapang seperti yang disampaikan kepala Bappeda Sumbar telah menjadi prioritas pembangunan Sumbar saat ini, tentunya tindaklanjut ,” katanya. 

Mahyeldi juga sampaikan, telah memintah OPD terkait untuk melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait sesuai dengan proses tindak lanjut dari kunjungan wapres dan menteri ke Sumatera Barat. 

“Pemerintah provinsi Sumatera Barat menyambut baik dari semangat sinergitas dan kalaborasi para anggota DPR RI dan DPD RI asal pemilihan Sumbar. Ini tentunya membuka jalan bagi kita mewujudkan pembangunan Sumbar lebih baik kedepannya. Dari itu semua itu kita mengharapkan pendapat kesejahteraan masyarakat, petani dan para UMKM kita dapat meningkat lebih baik,” harapannya. 

Sementara itu, anggota DPR RI Syuir Syam, kami bersepakat mendukung dan mendorong kemajuan pembangunan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi Asharullah - Audy Joinaldy. 

“Kami siap bersinergitas dan berkalaborasi memajukan pembangunan daerah kedepan dalam kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Silahkan pak gubernur memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti berkonsultasi dengan kami di DPR RI, apa-apa yang menjadi penting dan prioritas dalam memajukan pembangunan Sumatera Barat yang lebih baik lagi dimasa-masa mendatang,” ungkap Anggota DPR RI Syuir Syam.

Syuir Syam salah seorang politisi senior Sumbar, mantan walikota Padang Panjang lebih jauh mengatakan, senang dan menyambut baik langkah yang diambil Gubernur Mahyeldi dalam mengikut sertakan para anggota DPRD RI asal Sumbar dalam memajukan pembangunan daerah. 

“Saat ini pembangunan Sumbar telah jauh tertinggal dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia oleh karena itu sebagai Gubernur Sumbar hendak memiliki perhatian terhadap berbagai kunjungan berbagai komisi di DPR RI, jikapun terlalu sibuk setidak-tidak wagub mendampingi kegiatan kunker DPR RI sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat. Tentunya dengan mendampingi tersebut apa-apa yang menjadi perhatian pemerintah daerah maupun kabupaten/kota di Sumbar akan terbuka fasiltasi dari peran, fungsi dan kewenangan masing-masing komisi DPR RI tersebut,” ajaknya. 

Semua anggota DPR RI yang hadir dalam acara silaturrahmi ini menyampaikan pendapat dan masukan kepada Gubernur Sumatera Barat dan memuji langkah ini sebagai sebuah terobosan dalam memajukan pembangunan Sumatera Barat secara umum. 

Anggota DPR RI Andre Rosiade juga melaporkan apa-apa yang telah dilakukan guna membangkitkan pembangunan Sumatera Barat dan juga telah menemui beberapa menteri untuk memberikan perhatian besar memajukan pembangunan di Sumbar sesuai program kementerian. “Saya mengapresiasi acara silaturrahmi yang digagas Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy Joinaldy, kompetisi pemilihan telah berakhir dan saat kita kembali bersatu bersama memajukan dan mendukung kepemimpinan terpilih.

 Dan saya sampaikan juga disini telah menemui beberapa menteri untuk memperhatikan Sumbar dan termasuk menteri pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno yang dalam masih mencari waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Tentunya hal ini mesti kita respon bersama, pemerintah daerah  dan elemen masyarakat memberikan dukungan dan perhatian agar potensi wisata Sumbar terangkat dan dapat mengairahkan perekonomian masyarakat Sumbar,” ungkapnya. 

Hadir dalam kesempatan tersebut 9 orang anggota DPR RI asal Sumbar, Forkopimda, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, beberapa OPD terkait dilingkungan pemprov Sumbar. (b/hms)



JAKARTA.Lintas Media News.
Jajaran direksi BPJS Kesehatan melakukan kunjungan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa (20/4/2021). Kunjungan ini sekaligus melakukan penandatangan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Polri.

Kapolri menyambut baik pelaksanaan MoU yang merupakan kelanjutan. Menurutnya, dengan adanya pemutahiran data kecelakaan, pelayanan kesehatan akan jauh lebih baik. "Dengan adanya program baru dikepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit," katanya.

Ke depan, kata Kapolri, pihaknya akan mengembangkan rumah sakit standar yang difokuskan kepada anggota yang sakit agar dapat memberikan pelayanan optimal. 
"Kondisi anggota yang sakit agar dicover dengan BPJS, dan dipikirkan anggota yang jauh dan perlu kecepatan menyelamatkan jiwa, tolong di pikirkan secara teknis," ungkapnya. 


Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, kedatangan dirinya bersama jajaran guna memperkuat koordinasi dan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara BPJS Kesehatan dengan Polri. Salah satunya mengenai pemutahiran data kecelakaan.

"Pemutahiran data Polri dan pembayaran pertukaran informasi data kecelakaan," kata Ali.

Menurutnya, pertukaran data saat ini sudah dilakukan secara elektronik, terutama di saat pandemi. BPJS, kata Ali, juga sudah mengembangan sidik jari dan pengenalan wajah.

Selain membahas pemutahiran data kecelakaan, ia berharap jajaran Korlantas dapat menanyakan para pembuat SIM apakah sudah mempunyai BPJS atau tidak.

Pelayanan ke anggota Polri juga akan ditingkatkan, dimana jika ada anggota Polri yang dalam keadaan emergency dapat segera dicover. "Ada anggota Polri dalam keadaan emergency bisa dicover, kalau di RS Polri lebih bagus," tandasnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Salah satu upaya untuk mencegah dari penyebaran virus Corona Covid 19 yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ada,  karena saat ini masih berlangsungnya pandemi di wilayah Sumatera Barat khususnya.

Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona  19, saat ini masyarakat sudah diberikan suntik vaksin.

Vaksinasi juga telah diberikan kepada seluruh jajaran TNI- Polri dan ASN dilingkungan masing-masing. Namun hal ini tidak semata-mata membuat kita abai terhadap protokol kesehatan yang ada.

Kabid humas Polda Sumbar  Kombes Pol Satake Bayu Setianto, mengimbau agar seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk mencegah penularan virus covid 19, walaupun telah divaksin yang kedua.

 “Iya, mari kita tetap menerapkan  protokol kesehatan yang ada untuk pencegahan penularan virus covdi 19, walaupun kita telah menerima vaksin kedua”, katanya.

Kabid humas menambahkan, mari jangan abaikan juga protokol ksehatan yang telah ada, dengan tetap menerapkan 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menjauhi keramaian dan mengurangi mobiltas”, ujarnya.

“Hal ini dilakukan yaitu untuk mencegah penularan dari virus corona 19  yang masih ada, terutama kepada kita sendiri”,  Imbuhnya.

Untuk itu, jangan lupa selalu memakai masker, terutama saat keluar rumah dan jadikan pakai masker sebagai gaya hidup”, pungkasnya.(*)


PESSEL.Lintas Media News.
Memanasnya suhu politik di kabupaten Pesisir Selatan pasca pilkada, mendapat perhatian sejumlah pihak. Pasalnya, sebagai daerah yang sukses menyelenggarakan pilkada pemilihan kepala daerah, tentunya banyak yang berharap Susana daerah tetap kondusif.

Menyikapi hal tersebut koalisi masyarakat pesisir selatan, berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtipmas di ranah pesisir tersebut.

Banyak isu yang tersebar, bahwasanya pasca putusan Makamah agung terhadap bupati terpilih Rusman Yul Anwar akan membawa riak perpecahan dikalangan Masyarakat Pessel.

Hal tersebut langsung dibantah Koalisi masyarakat pesisir selatan yang beberapa waktu lalu menyampaikan petisi selamatkan Pesisir Selatan ke Kejaksaan Negeri Painan.
Bambang Korlap Lapangan koalisi masyarakat peduli pesisir selatan, berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Menurutnya gerakan masyarakat dalam menyampaikan petisi ke kejaksaan Negri Painan adalah upaya menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap putusan MA

"Pilkada sudah usai, kita memiliki pemimpin baru. Saatnya kita menjaga kepala daerah yang baru bisa menjalankan roda pemerintahan di daerah ini dengan baik," tutur Bambang.

Bambang menekankan, menjaga persatuan dan kesatuan di daerah pesisir selatan adalah tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat.

Sehubungan isu adanya riak dengan keluarnya putusan Makamah Agung dibantah Bambang. Sebagai warga negara, mereka menghormati putusan pemerintah dan sebagai masyarakat tentunya mereka berharap keputusan tersebut jangan sampai ada nuansa politik, karena akan merugikan Kabupaten pesisir selatan.

" Sebagai warganegara yang baik, kita menghormati putusan pemerintah dan siap menjaga kamtibmas di daerah kita tercinta ini" tegas Bambang.

Diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak kasasi yang diajukan Rusma Yul Anwar dalam perkara pidana khusus lingkungan. Rusma dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan sekaligus diperintahkan agar terdakwa ditahan.

Putusan hukum atas Rusma Yul Anwar keluar sehari sebelum dilantik sebagai Bupati Pesisir Selatan pada 26 Februari 2021. MA menolak permohonan kasasi yang pernah diajukan sang bupati.(rel)


JAKARTA.Lintas Media News.
Dirjen Bea Cukai Askolani bersilaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, kemaren. 

Dalam pertemuan tersebut, Askolani berharap dukungan Polri terkait tugas-tugas kepabeanan. “Meminta dukungan terhadap Polri berkaitan dengan menaikkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di lingkungan bea cukai agar pendapatan negara bisa maksimal,” kata  Sigit dalam keterangannya. 

Disamping itu, Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran. 
“Kami Polri, tentunya mendukung terkait upaya Bea Cukai guna menaikan PNBP sehingga pemasukan terhadap negara meningkat,” tandas Sigit. 

Diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polri telah lama menjalin kerja sama dengan memperkuat sinergitas kegiatan. Hal itu untuk mencegah berbagai praktik ilegal seperti penyelundupan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Tujuannya untuk meningkatkan pendapat negara sebagaimana diintruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).(rel)


PADANG.Lintas Media News.
Puluhan petani Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, yang menempati hutan produksi datangi gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (19/4/2021) pagi.

Kedatangan puluhan masyarakat tersebut dipimpin kuasa hukum mereka Guntur Abdurrahman dari LBH Pergerakan, diterima langsung anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat yang juga komisi 1 DPRD Sumbar, Arkadius Dr. intan Bani dan H.M. Nurnas.

Pada kesempatan itu,masyarakat petani Air Bangis melalui kuasa hukumnya menyampaikan, agar warga mereka yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian Resort Pasaman Barat, bisa dibatalkan, karena ada solusi lain dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat ini.

Guntur mengatakan, jika dialkukan penyelesaian maslah pemukiman di lahan hutan produksi tersebut secara hukum pidana, maka diyakini ratusan masyarakat akan masuk penjara, karena sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut.

"Kedatangan kami ke DPRD Sumbar ingin meminta dukungan pada wakil rakyat, agar bisa melindungi masyarakat petani yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan hutan produksi tersebut, dan Alhamdulillah kami mendapat respon yang amat baik dari bapak-bapak dewan," ujar Guntur.

Ditambahkannya, ketika sedang melakukan dialog, DPRD Sumbar langsung kontak dengan Dinas Kehutan, agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui jalur yang lebih humanis, bukan harus melalui jalur hukum. 

Sekaitan dengan tuntutan masyarakat penggarap tersebut, Arkadius mengatakan sesuai Undang-undang 11/2020, ada ruang bagaimana masyarakat bisa tetap mengelola lahan tersebut, saat ini tinggal menunggu aturan yang akan dibuat kementrian LHK.

"Bagi masyarakat yang sudah mengelola bisa diberikan haknya khusu pada pengelolaan lahan tersebut, sesuai dengan aturan berlaku, saat ini tinggal menunggu keputusan kementrian LHK untuk mengatur tehnisnya," ulas Arkadius.

Arkadius juga minta pihak dinas Kehutanan segera berkoordinasi pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat, agar bisa membatalkan kasus pidana pada masyarakat tersebut.

"Kami tadi sudah minta dinas Kehutanan agar berkordinasi pada Polda Sumbar, selanjutnya meminta Polda berkordinasi dengan Polres Pasbar agar bisa melakukan cara lain, buja  melalui pemeriksaan pidana, sehingga masyarakat tidak jadi tersangka," tambah Arkadius lagi.

Aksi damai masyarakat yang berlangsung amat cepat tersebut, menghasilkan beberapa solusi juga merupakan angin segar pada masyarakat, apa lagi disaat bulan penuh hikmah Ramadhan 1442 H.(fwp-sb)


Jakarta, Lintas Media News

Kita senang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) amat mendorong percepatan pembangunan Sumatera Barat. Dan Mendagri mengajak dan mengingatkan agar semua komponen daerah melakukan percepatan pembangunan daerah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mupun para perantau dalam bentuk investasi kegiatan pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah seusai pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di ruang kerjanya Kemendagri Jakarta, Senin (19/4/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri, Kapuspen, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri dan Kepala Bappeda Sumbar, Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Pemprov Sumbar.

Gubernur Sumbar juga mengatakan pesan Mendagri, menyadari keterbatasan anggaran Pembangunan Belan Daerah (APBD)  provinsi Sumatera Barat dan kondisi APBN sangat terbatas maka dalam memacu percepatan pembangunan daerah perlu menumbuhkan investasi pihak ketiga. 

Mendagri mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan keamanan, kenyaman serta stabilitas penyelenggaraan daerah, sehingga ada rasa aman ini akan menumbuh orang mau datang berinvestasi di Sumatera Barat," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga ungkapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpillih Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tetap dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021, namun mengingat ada peringatan Hari Otonomi Daerah pelantikan akan dilakukan setelah kegiatan tersebut.  

"Mendagri juga sampaikan karena tanggal 26 April merupakan peringatan hari Otonomi Daerah, maka pelantikan Bupati dan wakil bupati terpilih Solok dan Solok Selatan tidak dilakukan pada pagi hari, akan tetapi boleh setelah acara peringatan otonomi daerah tersebut," ujarnya.

Gubernur Mahyeldi  juga menyampaikan akan ada kunjungan Mendagri dan rombongan ke Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan sinegritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (*/b/hms)


Pdg. Panjang, Lintas Media News

Dalam rangka pemerataan pemasangan baru pipa air PDAM bagi warga Kota Padang Panjang. PDAM memberikan kemudahan bagi pelanggan, termasuk untuk pemasangan sambungan baru

Calon pelanggan, diberikan kesempatan atau keringanan tentang pembiayaan dengan 2 (dua) metode/cara. Yakni dengan pembayaran tunai/keseluruhan dan sistem mencicil bagi calon pelangan. Hal tersebut, dikatakan Direktur PDAM, Adrial Bakar, menjawab LintasMedia.News diruang kerjanya, Senin,19/4/2021.

Pelanggan, untuk pemasangan sambungan baru, hanya akan dikenakan pembiayaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang mengacu harga satuan saat pemasangan. Pelanggan tidak dikenakan biaya lainnya, seperti upah atau biaya tambahan lainnya untuk pemasangan sambungan baru.

Pembayaran sambungan baru, pelanggan cukup membayar sesuai dengan RAB yang telah disetujui pihak PDAM. Baik secara tunai/keseluruhan, maupun dengan sistem cicilan yang terbagi dalam 3 (tiga) metode.  Masing-masing Metode Cicilan 2X (40%, 60%), Metode Cicilan 3X (40%, 30%, 30%) dan Metode Cicilan 4X (40%, 20%, 20%, 20%).

Pembayaran cicilan..dapat dilakukan setiap bulannya, dan jika pelanggan tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi pemutusan sementara, serta dikenakan biaya penyambungan kembali.

Program dirancang PDAM ini, merupakan ujud kepedulian perusahaan daerah untuk masyarakat yang selamanini belum menikmati air PDAM. Jadi, dengan program ini, nasyarakat diberi keringanan berupa uang cicilan untuk pemasangan jaringan pipa baru.

Disamping memberi keringanan pada calon palanggan baru. Program ini, merupakan target Perusahaan daerah yang diembankan pemerintah daerah. Bagaimana, seluruh warga Padang Panjang bisa menikmati air bersih langsung kerumah rumah penduduk.

Gayung pun, bersambut. PDAM, selaku pwngelola air bersih dikota ini mentanggupi tantangan tersebut. Bagi, warga berminat cepar urus cepat administrasinya ke PDAM. Syarat dan ketentuan, bisa pelanggan tanyakan langsung kekantor PDAM tiap hari kerja.

Lebih jauh Adrial mengatakan, meski kondusi cuaca yang sukar diprediksi dalam tiga bulan belakangan. Namun, ketersedian air pada sumber sumber yang ada cukup untuk mengaliri seluruh pelanggan yang ada. Jika, ada gangguan sifat tidak permanen dan dapat ditanggulangi dengan cepat, seperti kebocoran pipa jaringan atau petugas melakukan pencucian bak penampungan guna membersihkan sampah menumpuk pada bak penampungan, terang Sang Direktur.

Puasa dan lebaran kelak, ketersedian air cukup pada masung masing bak penampungan. Artinya, pada puasa dan lebaran rahun ini, tingkat pemakaian air masyarakat terbikang cukup tinggi. Namun, semua masih dalam batas normal, bila dibanding pada hari biasa sebelum masuk bulan Ramadan.

Untuk itu pihak kita, sangat menjaga sekali kondisi tersebut. Kita, tidak menginginkan adanya pelangan yang airnya terganggu selama puasa dan lebaran. Sebisa mungkin, itu yang kita ingatkan sekali pada petuga kapangan untuk cepat merespon segala entuk laporan masyarakat, terkait kendala air kerumah rumah pelangan, ujarnya.

Tidak saja, kelancaean air kerumah rumah penduduk. Rumah ibadah, masjid dan mushala jyga menjadi prioritas utama PDAM dalam menjaga kelancaran air untyk keperluan beribadah. Artinta, pihak kita tidak ingin menanggung malu dengan membiarkan tempat beribadah kekurangan air, apa lagi alami gangguan permanen, pungkas Direktur. (maison pisano)

Sidang Pleno Akreditasi Kearsipan yang digelar secara online melalaui aplikasi Zoom pada Senin (12/4/2021)  lalu.   Semen Padang berharap naik kelas dari akreditas A menjadi A+


Padang, Lintas Media News

PT Semen Padang berharap tahun ini bisa meraih akreditasi kearsipan A+ (bintang empat) dari  akreditasi A (bintang tiga) sejak 2015.

"Tahun 2015 PT Semen Padang telah mendapatkan akreditasi dengan kualifikasi akreditasi A . Harapan kami tahun ini, PT Semen Padang meraih akreditasi yang lebih tinggi lagi, yaitu akreditasi A Plus," kata Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury, Senin (19/4/2021).

Harapan itu disampaikan Tubagus terkait Sidang Pleno Akreditasi Kearsipan yang digelar secara online melalaui aplikasi Zoom pada Senin (12/4/2021)  lalu. 

Sidang Pleno Akreditasi Kearsipan itu  diikuti  sejumlah pejabat  di lingkungan ANRI,  di antaranya, Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Zita Asih Suprastiwi, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Hilman Rosmana, Koordinator Kelompok Substansi Akreditasi Pusat, Siti Nur Aeni, Koordinator Kelompok Substansi Kearsipan Pusat I Yayan Daryan, Ketua Tim Asesor Akreditasi Ardiani, serta Tim Asesor Akreditasi Irvan Azhari dan Nia Pratiwi. 

Dari PT Semen Padang hadir Direktur Keuangan Tubagus Muhammad Dharury, Ketua Tim Kearsipan Nelvi Irawati, serta Staf Sistem Manajemen dan Tim Akreditasi Kearsipan, Mulya Andhika Putra dan Reni Sari Ramadhani. 

Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Zita Asih Suprastiwi mengapresiasi PT Semen Padang  karena merupakan BUMN pertama yang berhasil masuk ke tahapan Sidang Pleno Akreditasi Kearsipan tahun 2021.

Zita Asih Suprastiwi mengatakan, sidang pleno merupakan tahapan penentuan dari perjalanan akreditasi kearsipan, dimana hasil sidang pleno menjadi tolak ukur dari penetapan akreditasi dari Unit Kearsipan yang ada di suatu lembaga, termasuk di PT Semen Padang. 

"Tujuan Akreditasi Kearsipan itu adalah untuk memberikan pengakuan formal, bahwa penyelenggaraan kearsipan telah memenuhi persyaratan dan standar akreditasi kearsipan terhadap kualitas dan kompetensi suatu lembaga," katanya. 

Ketua Tim Kearsipan PT Semen Padang Nelvi Irawati menambahkan, PT Semen Padang mengikuti akreditasi kearsipan ini, karena masa akreditasi Arsip PT Semen Padang yang diraih pada 2015 sudah berakhir pada Juni 2020 lalu. 

Untuk memperpanjang akreditasi kearsipan, PT Semen Padang kemudian mengajukan re-akreditasi dengan mengirimkan surat pengajuan re-akreditasi ke ANRI pada 13 Januari 2020. 

Pada 21 Februari 2020, PT Semen Padang mendapat jawaban surat persetujuan perpanjangan akreditasi dari ANRI. Sebagai tindaklanjut dari surat persetujuan tersebut, PT Semen Padang kemudian mengundang ANRI untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis akreditasi. 

Undangan dari PT Semen Padang itu dipenuhi oleh ANRI, dan Kepala Pusat Akreditasi ANRI yang saat itu dijabat oleh Rudi Anton, langsung turun ke PT Semen Padang untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis akreditasi kepada tim arsip PT Semen Padang di Wisma Indarung pada 5 Maret 2020.

Setelah sosialisasi dan bimbingan teknis akreditasi digelar, PT Semen Padang kemudian melakukan pengisian kuesioner dan porto folio yang disubmit dengan dokumen pendukung tanggal 14 Maret 2020. Namun karena pandemi COVID-19, semua proses dilakukan secara online. 

"Karena pandemi, kegiatan verifikasi lapangan ditiadakan. Uji petik dalam rangka proses penilaian dilakukan secara online, termasuk sidang pleno. Sidang pleno akreditasi kearsipan ini adalah kegiatan puncak dari akreditasi kearsipan. Jadi setelah pleno inilah perolehan akreditasi dimumkan ANRI," ujarnya. 

Dalam Sidang Pleno Akreditasi Kearsipan bersama ANRI itu, Nelvi juga menyampaikan kegiatan pengelolaan kearsipan dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di PT Semen Padang. Di antaranya, inovasi tentang pemanfaatan limbah pabrik kantong milik PT Semen Padang yang dimanfaatkan untuk pengganti kertas cashing (pembungkus Arsip).

"Kami pun juga mengeskpos  upaya tim Arsip PT Semen Padang dalam meminimalisir dupulikasi arsip atau dokumen dengan cara melakukan modernisasi sistim kearsipan, seperti membuat aplikasi e-Arsip," pungkas Nelvi. (*/b)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.