Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Agam.Lintas media news.
Anggota DPRD Agam Yopi Eka anroni, SE.ME menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1442 Hijriah di Masjid Al Hidayah Pudung, Jorong pudung, Nagari Bawan, Kecamatan ampek nagari, Kabupaten Agam, jumat (12/3).

Selain dihadiri anggota DPRD AGAM, peringatan Isra’ Mi’raj juga dihadiri oleh Walinagari Bawan Kamiruddin,Anggota Bamus Kairul Panungkek Dt.Majo Kando, Jorong pudung Atrizal Fahmi, Tokoh Masyarakat, Ninik mamak,Alim Ulama Bundo Kanduang, pengurus masjid, majelis taklim, pemuda dan unsur lainnya.

Anggota DPRD Agam Yopi Eka anroni,SE.ME mengatakan, momentum peringatan Isra’ Mi’raj yang dilaksanakan setiap tahun diharapkan dapat menjaga konsistensi masyarakat dalam menyelenggarakan perayaan segala hari besar Islam. Oleh karena itu, tentu diharapkan kedepannya elemen masyarakat terutama generasi muda untuk bisa bahu membahu mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebagai muslim, saya sangat meyakini bahwa ketika kita menjalankan nilai-nilai dan syari’at Islam dengan panduan Al-Qur’an dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, akan bisa membawa kita ke arah yang lebih damai dan penuh kesejukan ujar Yopi Eka anroni sebagaimana dilasir dari Lintas media news, usai menghadiri perayaan Isra’ Mi’raj.

Akan tetapi, lanjut candidat doktor ekonomi Unand ini menjelaskan persoalannya adalah terkadang kita sebagai umat islam lupa memahami ayat-ayat Allah dan Sunnah Rasul sehingga tanpa disadari kurang melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sendiri. 

“Jadi, momentum hari ini diibaratkan untuk men-charge baterai keimanan. Dimana keimanan dan ketaqwaan manusia itu bersifat turun naik. Jadi ketika sudah lemah tentu di-charge lagi. Nah, peringatan hari besar Islam seperti ini tentu menjadi salah satu momentum untuk men-charge keimanan tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, ulas  anggota DPRD Agam, dengan peringatan israj dan mikraj ini diharapkan nilai-nilai serta tauladan yang telah diajarkan Rasulullah dan perintah Allah SWT dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupannya, “Sehingga hal itu bisa dipastikan akan menambah tingkat ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah SWT.

(Fahmi/jr)

JAKARTA.Lintas Media News.
Bareskrim Polri menangkap tiga orang tersangka yang diduga melakukan pemalsuan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BCMG. Dari hal itu diketahui terbit sebuah akte yang diduga palsu. 

Adapun ketiga orang tersangka itu adalah, RL, PHS dan SM. Mereka ditangkap dan dilakukan penahanan lantaran dinilai tidak kooperatif saat menjalani proses hukum yang berjalan.

"Penahanan dilakukan di Rutan Bareskrim Polri dari tanggal 10 sampai dengan 29 Maret 2021," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keteranganya kemaren.

Argo menjelaskan, alasan dilakukan penahanan lantaran para tersangka mangkir dalam dua kali pemanggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. Selain itu, hal ini juga untuk memudahkan pelaksanaan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Karena para tersangka sudah dipanggil 2 kali secara sah namun tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar," ucap Argo.

Kasus ini bermula ketika korban bernama Chen Tian Hua diwakili kuasa hukumnya Denni melakukan pelaporan RL dan kawan-kawan soal dugaan pidana pemalsuan surat undangan RUPS LB PT. BCMG.

Dimana dalam surat tersebut diterangkan bahwa PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham memohon untuk dilaksanakan RUPSLB di PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019. Padahal, kenyataannya surat permohonan tersebut tidak ada.

Kemudian dari hasil RUPS LB tersebut terbit Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Mia R Setiangningsih, dimana terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris di PT. BCMG Tani Berkah dan korban Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama sebelumnya diberhentikan dalam RUPS Luar biasa tersebut.

Didalam kedua akta tersebut berisi keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya dimana PHS yang menerangkan dalam akta mewakili pihak Multiwin Asia Limited padahal dari pihak perusahaan Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa untuk mewakili Multiwin Asia Limited dalam RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah.

Dengan begitu, perbuatan tersangka mengakibatkan korban tidak lagi menjadi Komisaris di PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan kehilangan hak-hak atas pengelolaan eksplorasi tambang di perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, korban mengalami kerugian materi atas biaya operasional yang sudah dikeluarkan ke PT. BCMG Tani Berkah sejumlah kurang lebih Rp100.000.000.000.

Argo menambahkan, dalam waktu dekat penyidik bakal berkoordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dengan proses pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka. 

"Penyidik akan melakukan koordinasi lanjutan dengan JPU untuk waktu pelaksanaan tahap II," tutup Argo.(rel)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Walikota Fadly Amran, melantik Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang yang baru Adrial Bakar,ST,  masa jabatan 2021-2026 di lantai 3 Kantor Balaikota, Silaing Bawah. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. 

Pelantikan dihadiri oleh berbagai tamu undangan dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang berjalan dengan khidmat dan lancar. 

Pelantikan Direktur PDAM tersebut merupakan hasil seleksi, yang telah dilaksanakan oleh Panitia Tim Seleksi Rekrutmen Direktur PDAM yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beberapa waktu lalu. Terpilihnya Adrial sebagai Direktur PDAM yang baru juga merupakan pengulangan kembali sejarah bagi Perusahaan Air Minum Padang Panjang. Dimana, figur Adrial bagi warga Padang Panjang sudah tidak asing lagi. Dimana,  yang kepemilikan nya di akui oleh daerah.

Walikota Fadly Amran, dalam hantaran singkatnya mengharapkan, dengan dilantiknya Direktur PDAM Padang Panjang yang baru ini agar dapat bekerja lebih baik lagi untuk menjalankan perusahaan daerah ini. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan, seorang direktur juga dituntut harus kreatif dan mampu menciptakan inovasi – inovasi baru untuk pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik supaya tidak selalu bergantung pada daerah. 

Walikota menilai, momen pelantikan itu sebagai langkah awal dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai seorang direktur dalam mengelola PDAM kedepannya  dimana dengan segala keterbatasan yang dimiliki perusahaan, direktur dituntut mampu mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan kedepannya.

Selanjutnya, pelayanan kepada masyarakat juga harus lebih diperhatikan khususnya yang berkaitan dengan kontinuitas dan kualitas air bersih yang di produksi, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara, Direktur PDAM, Adrial mengatakan, dirinya akan berusaha secara maksimal dalam memberikan kinerja terbaiknya dalam mengemban amanah yang telah diberikan demi  kemajuan PDAM Padang Panjang ke arah perbaikan, penyehatan, dan kemandirian.

Tanggung jawab ini, tidak lah ringan. Pondasi, kokoh yang telah dipancangkan oleh Direktur terdahulu harus dipertahan sebaik mungkin. Untuk, dihari pertama memulai masuk kantor, kita akan melakukan kordinasi dan meminta masukan dari seluruh karyawan PDAM terkait kondisi perusahaan secara menyeluruh, ujar Adrial menjawab lintasmedianews.com usai pelantikan. (maison pisano)

Tangkapan layar zoom pembukaan Program Mahasiswa  Magang Bersertifikat (PMMB) di PT Semen Padang. Program tersebut dibuka oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Sebanyak 31 mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Kota Padang, mengikuti Program Mahasiswa Magang Bersertifikat  (PMB) di PT Semen Padang.

Kelima perguruan tinggi itu adalah Universitas Andalas (Unand), Universita Bung Hatta (UBH), Universitas Dharma Andalas (Unidha), Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Eka Sakti (UNES).

Program magang selama enam bulan di perusahaan semen plat merah di Kota Padang itu, dibuka secara virtual oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury, melalui aplikasi zoom, Jumat (12/3/2021). 

Pembukaan PMMB itu juga dihadiri secara virtual oleh Kepala Departemen SDM dan Umum PT Semen Padang R.Trisandi Hendrawan, serta Rektor Unand, Rektor UNP, Rektor UNES, Rektor Unidha, Rektor UBH, dan perwakilan dari mahasiswa PMMB. 

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury dalam sambutannya mengatakan, program magang PMMB ini merupakan bagian dari mengikuti perkembangan industri saat ini yang sangat cepat dan kompetitif.

"Kita tidak dapat mengelak dari besarnya kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang mumpuni. Persoalan yang dialami saat ini adalah adanya ketidaksesuaian/mismatch keterampilan antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan," katanya. 

Berdasarkan hal tersebut, kata Tubagus melanjutkan, PT Semen Padang sebagai sebuah industri dengan daya serap tenaga kerja terampil yang tinggi, menyambut baik sekali program ini dalam rangka membangun link dan match antara pendidikan dengan kebutuhan industri, dan mempersiapkan tenaga kerja yang handal di masa depan.

"Program Magang Bersertifikat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kami lakukan selama ini. Lewat program magang bersertifikat ini, kami sangat berharap akan ada ide–ide fresh dari para mahasiswa yang dapat membantu PT Semen Padang dalam menjalankan bisnisnya," ujar Tubagus. 

Kemudian, sebut Tubagus, PT Semen Padang juga berharap melalui program magang ini, PT Semen Padang mendapatkan masukan-masukan yang membangun untuk keberlangsungan perusahaan dilihat dari tren di masyarakat dan kacamata generasi muda atau yang lebih dikenal sebagai generasi millennial.

Program magang ini diharapkan juga, dapat memberikan manfaat kepada para mahasiswa yang memiliki kesempatan magang di PT Semen Padang. Diantaranya, dapat merasakan ambiance bekerja di dunia kerja yang nyata.

"Kemudian, dapat langsung mengaplikasikan ilmunya untuk bisnis perusahaan (based practice), dan tentunya bisa digunakan untuk menambah relasi dan networking," kata Tubagus berharap. 

Selain itu Tubagus juga menambahkan, agar mahasiswa selama magang selalu mematuhi protokol Covid-19 dan memperhatikan aspek K3 sesuai dengan arahan para mentor, jangan malu untuk bertanya.  Jadikan ini sebagai bekal di kemudian hari saat memasuki dunia usaha, baik dalam mencari kerja atau menciptakan dunia kerja.

Kepala Departemen SDM dan Umum PT Semen Padang R.Trisandi Hendrawan menambahkan bahwa program magang bersertifikat ini merupakan periode kelima yang digelar PT Semen Padang sejak 2019. Dan program ini, merupakan kolaborasi antara BUMN dengan Perguruan Tinggi.

Program magang bersertifikat ini merupakan program Kementerian BUMN. PT Semen Padang sebagai bagian dari perusahaan BUMN, mendukung penuh program magang selama enam bulan ini dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing, dan untuk mencapai Indonesia Maju dengan kualitas SDM yang unggul.

"Para peserta magang program PMMB ini, tidak hanya mendapatkan sertifikat dari PT Semen Padang, tapi mereka juga diikutsertakan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Trisandi.

Program magang bersertifikat atau PMMB ini telah dimulai sejak 1 Maret 2021 kemarin dan berakhir pada 31 Agustus 2021 mendatang. Peminat program ini cukup antusias, pendaftarnya mencapai lebih dari 197 mahasiswa untuk yang akan magang di PT Semen Padang. Namun, yang diterima hanya sebanyak 31 orang. 

"Mereka yang kami terima ini telah mengikuti tahapan seleksi, yaitu Tes Potensi Akademik dan Wawancara. Mereka yang diterima magang pada program PMMB ini, disebar dibeberapa unit kerja di lingkungan PT Semen Padang. Namun sebelum mengikuti magang, mereka juga wajib mengikuti Swab antigen," ujarnya. 

Sementara itu, Rektor Unand Yuliandri, mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung program magang PMMB ini, meskipun program magang seperti ini, telah dimulai oleh PT Semen Padang sejak lama, yaitu sebelum program PMMB ini digulirkan Pemerintah Pusat. 

"Meskipun kementerian baru memikirkan sekarang, tapi PT Semen Padang telah memikirkannya lebih dahulu. Ini sesuai dengan Moto PT Semen Padang, yaitu Kami Telah Berbuat sebelum Yang Lain Memikirkannya," katanya.

Untuk itu, mewakili Unand dan perguruan tinggi peserta PMMB di PT Semen Padang, Ia pun mengucapkan terimakasih kepada PT Semen Padang yang telah berkalaborasi dan bekerjasama dengan lima perguruan tinggi di Padang dalam mewujudkan lulusan yang handal. 

"Ini kebanggaan bagi kita semua, karena PT Semen Padang memberikan apresiasi kepada kita semua, khususnya peserta magang PMMB. Untuk itu, kepada mahasiswa magang program PMMB di PT Semen Padang, agar memanfaatkan proses magang ini sebaik mungkin dan juga patuhi protokol kesehatan selama magang," katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan Rektor UBH Tafdil Husni. Kata dia, program magang ini telah lama digelar PT Semen Padang dan Pemerintah baru memulai memikirkan program ini. Namun begitu, Ia berharap ke depannya, PT Semen Padang dapat menambah kuota peserta program magang bersertifikat ini. 

"Terimakasih kepada PT Semen Padang yang telah mendukung program Pemerintah ini, meskipun sebetulnya program ini telah dimulai sejak lama oleh PT Semen Padang. Ke depan, kami berharap PT Semen Padang dapat meningkatkan jumlah kuota program PMMB ini," katanya. (*/b)

JAKARTA.Lintas Media News.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silahturahmi dengan pimpinan Bank BRI. Kegiatan itu membahas soal inovasi dan gagasan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di saat Pandemi Covid-19. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, silahturami tersebut dapat mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan masyarakat yakni, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah Pandemi Covid-19. 

"Dari kepolisian sangat konsen untuk bersama-sama Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mendorong program UMKM, mendorong UMKM untuk berani membuat inovasi," kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/3/2021).

Menurut Sigit, inovasi UMKM saat ini sangat penting. Sebab itu, diperlukan peranan dari pihak Bank BRI dalam menciptakan inovasi di kegiatan UMKM. Misalnya, edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Mengingat, hal itu menjadi salah satu stimulus untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ketika terjadinya pandemi virus corona dewasa ini. 

"Dan diberi pendampingan agar bisa bertumbuh dengan baik, apalagi didukung oleh BRI dan memberikan keyakinan yang lebih tahu Customer," ujar Sigit. 

Sigit juga mempersilahkan kepada pihak BRI untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada Bank BRI untuk dapat mendorong kesejahteraan seluruh jajaran kepolisian misalnya seperti  pembangunan asrama dan rumah personel. 

"Tekait kepolisian, gaji, remunerasi, mendorong peningkatan kesejahteraan anggota seperti pembangunan rumah, semoga bisa disupport," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Sunarso meminta kepada Mabes Polri untuk membantu melakukan pengamanan dalam mengawal perkembangan perekonomian nasional.

"Perekonomian nasional sangat strategis. Mohon bantuan mengamankan ekonomi nasional," kata Sunarso. 

Terkait inovasi UMKM, Sunarso menyebut, pihak Bank BRI memang concern terhadap hal itu. Oleh sebab itu, Ia menyambut baik gagasan dari Kapolri soal penguatan UMKM tersebut.

"Merestruktusasi UMKM untuk perekonomian dan masih positif. Terima kasih suport Polri baik itu pengamanan, gaji dan marketing," tutur Sunarso.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada Kamis 24 February 2021, hari ini Jumat (12/3/2021) Mahyeldi-Audy menyampaikan pidato perdananya dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD )Sumbar.

Pidato Gubernur Sumbar Mahyeldi salah satunya menyampaikan Visi-misi, dalam memimpin daerah ini dimasa kepemimpinannya kedepan, baik rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

Pada saat paripurna tersebut, ketua DPRD Sumbar Supardi  menyampaikan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur, segera menyusun rencana seterategi pembangunan, agar bisa disesuaikan dengan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketua DPRD Sunbar Supardi juga menegaskan, agar bisa melanjutkan program pembangunan yang telah disusun oleh gubernur sebelumnya, sehingga terjadi pembangunan berkesinambungan.

"Untuk menjadikan Sumbar menjadi provinsi tangguh, gubernur dan wakil gubernur harus segera memasukkan program-program unggulan dalam bentuk rencana pembangunan, berupa RPJMD dan RPJPD, sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada," tutur Supardi.

Sekaitan dengan penyampaian ketua DPRD Sumbar, Mahyeldi mengatakan, ia sudah membentuk tim penyusun rencana pembangunan Sumatera Barat kedepan.

Mahyeldi mengatakan, tim penyusun rencana pembangunan berasal dari berbagai bidang ilmu dan ahli di-bidang-nya, sehingga pembangunan akan tetap sasaran, guna menjadikan daerah ini provinsi tangguh.

Mahyeldi juga menegaskan, ada 3 tujuan utama yakni, peningkatan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat dirasakan masyarakat.

Maka dengan target yang akan dicapai perlu adanya misi pendukung diantaranya, meningkatkan SDM, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing, dan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih.

Untuk itu perlu adanya optimalisasi program, dengan mengacu pada kinerja, sehingga bisa meningkatkan pelayan terbaik.

Selain itu, ada program pendidikan bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa diterima pada SMA dan SMK, minimal 20% kuota yang ada pada sekolah-sekolah tersebut.

Bukan hanya untuk siswa, bagi mahasiswa, dosen dan lainnya, juga akan dibantu biaya penelitian, atau biaya pendidikan lainnya, sehingga mampu meningkatkan kualitas dalam penerapan ilmu pengetahuan.

Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, juga akan memberdayakan pariwisata syariah dan peningkatan pengelolaan UMKM dan lainnya, sehingga bisa mencapai tujuan semestinya.

Mahyeldi juga mengatakan, akan mengalokasi 10% dana provinsi dalam setiap tahunnya, untuk pertanian, juga menciptakan 1000 milenial dibidang Pertanian.

Semua tidak terlepas dari pembanguan infrastruktur, juga akan dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam meningkatkan perekonomian pada segala bidang.

"Kami akan selalu meningkatkan kinerja dan mengaplikasikan semua janji kami pada masyarakat ketika berkampanye,  dengan semua program yang sudah kami susun," tegas Mahyeldi, dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar.

Ia juga menyampaikan terimakasih pada DPRD, KPU, Bawaslu dan semua pihak, yang telah menyukseskan pilkada lalu, dan berharap selalu memberikan dukungan untuk pembangunan Sumatera Barat kedepan.(fwp-sb)

Padang, Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansyarullah memberikan jaminan bahwa Proyek Jalan Tol Padang – Pekanbaru tidak akan berhenti. Sengkarut ganti rugi tanah akan diselesaikan dengan baik dan cerdas. Semua elemen akan dilibatkan, tidak akan ada yang diabaikan.

Penegasan itu disampaikan Gubernur H. Mahyeldi Ansyarullah, Kamis (11/3) malam di Istana Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman Padang, saat menerima kedatangan Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) H. Ramal Saleh, SE. Gubernur Mahyeldi menerima kunjungan Pengurus Kadin Sumbar itu, tanpa didampingi satupun pejabat Pemprov Sumatera Barat, sementara H. Ramal Saleh didampingi 11 Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar.
"Seharusnya dalam pembebasan lahan yang akan dilalui proyek jalan tol Padang – Pekanbaru itu, tidak ada alasan terkendala. Semua faktor pendukung kelancaran pembebasan sudah lengkap. Prosedurnya dan tahapannya pun sudah dilalui,” ucap gubernur mengungkapkan.

Gubernur menyatakan, jika masih terkendala dalam hal pembebasan lahan, Pemerintah Daerah Sumatera Barat serius akan turun tangan melibatkan seluruh elemen seperti Polri, TNI, Badan Pertanahan Nasional, Ninik Mamak Suku, Ninik mamak Kaum. “Saya sudah bicarakan dengan Pak Kapolda dan Pak Danrem, dan Forkompida lainnya, mereka telah menyatakan, turut turun tangan menyelesaikan sengkarut pembebasan lahan rencana jalan tol Padang – Pekanbaru," kata gubernur menjelaskan.

Lebih jauh Mahyeldi mengungkapkan, bahwa persoalan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Sumatera Barat ini, gampang- gampang susah. Jika dapat slahnya (kiat,red) tidak sulit. Mahyeldi menceritakan pengalamannya membebaskan tanah pelebaran jalan Bypass Kota Padang saat ia menjadi Walikota Padang, "Semuanya InSha Allah selesai dengan baik. Kendala pasti ada, dan yang menciptakan kendala itupun orang dalam, mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan itu sudah saya pecat," kata Mahyeldi membagi pengalaman.

Menurut gubernur, sengkarut pembebasan lahan Jalan Tol Padang- Pekanbaru itu terjadi hanya di Kabupaten Padang Pariaman saja. Sedangkan di Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Payakumbuh, serta Kabupaten 50 Kota
nyaris tidak bermasalah. Mudah mudahan segera selesai," kata Mahyeldi penuh harap.

Gubernur Mahyeldi juga mengungkapkan beberapa ruas jalan lainnya, seperti Dharmasraya-Muara Labuh, Kambang Pesisir Selatan-Bengkulu dan Pasaman Barat-Mandailing Natal Sumatera Utara juga segera dapat dibuka jalannya. Semua daerah akan terbuka dan Sumatera Barat punya ring road.

Menjawab pertanyaan wartawan, Mahyeldi tidak menampik adanya, oknum yang bermain memperkeruh suasana dalam pembebasan lahan rencana jalan tol tersebut. "Ya namanya orang cari cari rezeki," katanya mengulas senyum khasnya.

Sementara Ketua Umum Kadin Sumatera Barat H. Ramal Saleh, memberikan apresiasi kepada Gubernur Mahyeldi dengan sikap tegasnya itu dalam penyelesaian karut marut jalan tol tersebut.

Dalam pertemuan Kadin dengan Gubernur Sumbar tersebut, banyak hal yang terungkap. Gubernur Mahyeldi, menjanjikan minggu depan akan ada pertemuan dengan Kadin dengan melibatkan SKPD terkait. (rel)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Inspektorat menjadi OPD pertama yang melalukan vaksinasi, setelah melegkapi data dan persyaratan yang diminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang Panjang.

Sebanyak, 40 ASN Inspektorat menjalani vaksinasi tahap II bagi pelayan public. Kegiatan dilakukan di Kantor Inspektorat, Rabu (10/3).

Sebelum menjalani kegiatan vaksinasi, Inspektur, Dr. Syahril, didampingi Kasi Promkes UKBM dan Batra, Elma Nelvia, pihak terlebih dahulu melakukan sosialisi kepada ASN Inspektorat. Hal tersebut dikatakan, Syahril menjawab LintasMedia diruang kerjanya.

Sosialisasi dilakukan, untuk menghilangkan rasa takut bagi ASN yang akan divaksinasi. "Vaksin, aman, halal. Selaku inspektur, saya lebih dahulu melakukan vaksinasi dan tidak ada gelaja atau efek apapun sampai sekarang," ujar Syahril.

Syaratnya, usai melakukan vaksin, kita juga harus tetap menerapakan protokol kesehatan untuk diri sendiri,  dengan menerapakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), sampai Covid-19 ini dinyatakan hilang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes, Drs. H. Nuryanuwar, Apt. M.Kes, MMR mengatakan, Inpektorat mendapat jadwal pertama atas permintaan Inspektur Syahril dan melengkapi data dengan lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang didaftarkan ke aplikasi Komite Penanganan Covid -19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

"Sampai saat ini, selain Inspektorat, kami juga sudah menerima kelengkapan data dari OPD Satpol PP Damkar yang sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi pada Senin mendatang (15/3) di Kantor Damkar," katanya.

Vaksinasi tahap II bagi pelayan publik, tambah Nuryanuwar, khususnya ASN, ditargetkan rampung sebelum bulan suci Ramadhan. Dia mengimbau kepada seluruh pimpinan OPD untuk dapat melengkapi data yang diminta untuk melakukan vaksinasi secepatnya.

Terkait, penyebaran covid 19 di kota Padang Panjang, dalam dua bulan terakhir cendrung alami penurunan yang menggembirakan. Meski ada, grafiknya cenderung menurun dan msyarakat yang terpapar pun tidak tinggi lagi, nila dibandingkan dua bulan belakangan, pungkas Pak Ujang. (maison pisano)

JAKARTA.Lintas Media News.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo SA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. 

"Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak 
melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Penetapan SA sebagai tersangka, menurut Helmy itu dilakukan setelah melalui proses gelar perkara. Penyidik telah memperoleh fakta hasil penyidikan dan alat bukti. Sehingga menetapkan SA sebagai tersangka dalam perkara itu. 

Helmy menjelaskan, diketahui ejak bulan Mei 2018, PT Bank Bukopin, Tbk. telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak bulan Januari hingga Juli 2020. 

Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan Perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo atas nama SA melalui surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.

"Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut," ujar Helmy.

Dalan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, SA mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020. 

"Pada tanggal 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020, namun tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo," jelas Helmy.

SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto Surat Kuasa melalui aplikasi whatsaap kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo, lanjut Helmy Santika.

Atas perbuatannya, SA disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mestinya menjadi payung bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengagendakan atau mengarustamakan isu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam program kegiatannya.

Untuk itu, semua stakeholder mesti mendorong PRB ini eksplisit disebutkan dalam visi atau dalam salah satu misi dari dokumen RPJMD yang akan di susun oleh Pemprov Sumbar.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Nuwirman, aktivis Jemari Sakato dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar Jemari) dan Coffee Morning Forum-Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sumbar, kemaren di kantor Jemari Sakato di Kawasan Gunung Pangilun, Padang.

Lebih lanjut Nuwirman menyebutkan, hal ini tujuannya agar PRB tidak menjadi isu yang eksklusif sehingga hanya menjadi beban OPD tertentu.

Kegiatan Ngopi dan Coffee Morning ini diikuti lebih kurang 15 orang pegiat kebencanaan Sumbar yang berada di Padang, dengan mengangkat tema “Wajah RPJMD Sumbar 2021-2024, Adakah PRB Menjadi Prioritas”.

"Agenda ini merupakan gagasan bersama Jemari Sakato dan F-PRB Sumbar menyikapi perkembangan kebencanaan di Sumbar," ujar Nuwirman.

Sementara itu, Khalid Saifullah, Koordinator F-PRB, menyebutkan agenda ini juga mengambil momentum dengan telah dimulainya pemerintahan baru Sumbar di bawah pimpinan Mahyeldi – Audy Joinaldy

"RPJMD menjadi perhatian khusus, karena ini merupakan dokumen perencanaan resmi pertama yang harus disusun oleh tim gubernur," sebut Khalid.

Salah satu kekhawatiran, lanjutnya, PRB tidak menjadi prioritas dalam visi misi saat pencalonan maupun draft program strategis setelah terpilih, belum memberikan ruang yang khusus untuk PRB.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Nashrian Bahzein, Pemred PadangTV ini, mengemuka berbagai pendapat dan masukan yang cukup strategis.

Robi Syafwar, Direktur Jemari Sakato, yang concern dengan isu tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah menjelaskan secara rinci kaitan antara RPJMD Teknokratis Sumbar dan RPJMD yang akan di susun oleh Pemerintah Provinsi Sumbar.

"Jika kita tidak segera mendorong isu PRB ekplisit, maka konsekuensinya adalah sulitnya mendesak OPD supaya memasukkan isu PRB dokumen perencanaan OPD seperti Rencana Strategis OPD maupun Renja dan turunan-turunannya. Karena payung besarnya (RPJMD) tidak secara tegas memandatkan. Ini kekhawatiran kita, maka dari sekarang mesti kita suarakan dengan berbagai metode termasuk teman-teman media," papar Robi. 

Peserta diskusi juga menyebutkan bahwa RPJMD Teknokratik yang sudah disusun oleh Bappeda tidak sepenuhnya mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi. Dan ironinya juga, dokumen KRB Sumbar ternyata terakhir di mutakhirkan pada tahun 2015.

Perkembangan kebencanaan yang sangat cepat dan cenderung fluktuatif tidak terdokumentasi secara resmi. Apalagi setahun belakangan, pandemi Covid-19 yang meluluhlantahkan berbagai sendi kehidupan.

Pertanyaannya, bagaimana segala dinamika ini bisa di respon di dalam RPJMD yang akan menjadi wajah perencanaan provinsi sampai 2024 (penutup periode RPJP Sumbar 2005-2025).

Selama lebih kurang 2,5 jam proses diskusi berlangsung, juga menjadi wadah berkeluh kesah atau curhat peserta diskusi. Setidaknya tergambar betapa program PRB yang selama 10 tahun terakhir telah di laksanakan baik oleh pemerintah maupun secara mandiri dikelola oleh berbagai NGO sepertinya tidak berkelanjutan.

Tidak semua daerah baik provinsi, kabupaten maupun Kota sebagai pemilik otoritas sepenuhnya mampu dan mau bekerja secara berkelanjutan di isu ini. Melalui RPJMD yang responsive PRB akan memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk sama-sama bertanggungjwab memperkuat kesiapsiagaan di segala bidang dan menjadikan Sumbar tangguh bencana. 

Terakhir, forum ini merekomendasikan beberapa hal penting yang dianggap bisa mengawal PRB menjadi maisntream dalam pembangunan Sumbar setidaknya untuk 5 tahun ke depan.

Di antara langkah-langkah taktis yang akan dilakukan adalah ;
Membentuk tim perumus untuk memastikan proses sinkronisasi rumusan advokasi RPJMD sampai pada teknis usulan nomenklatur PRB,Mengagendakan bertemu dengan Tim Ahli Gubernur untuk sinkronisasi draft teknokratik RPJMD, Audiensi dengan gubernur bersama Tim Ahli Gubernur.Audiensi dengan Kepala Bappeda Sumbar dan Hearing dengan Ketua DPRD dan Komisi IV DPRD Sumbar.
(Rel/F-PRB)

Padang, Lintas Media News

Ikatan alumni Fakultas Ilmu Budaya dulu fak Sastra Universitas Andalas dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan alumni unand pada rabu tanggal 10 maret 2021 di Convetion Hall Unand. 

Pelantikan pengurus Ika Fib Unand ini di laksanakan pada perayaan puncak Dies Natalis fakultas ilmu Budaya ke 39 tahun.
Pelantikan ini di hadiri oleh rektor Unand Prof Dr  Yuliandri, Ketua pasca sarjana unand, Dekan Fib dan seluruh petinggi fakultas ilmu budaya baik strata satu hingga magister. 
Pelantikan pengurus ika fib unand ini sempat tertunda selama 1 tahun. Hal ini disebabkan karena wabah pandemi corona melanda. 

"Pemilihan ketua telah kami laksanakan pada akhir tahun 2019 yang lalu, di salah satu hotel di kota bukiltinggi, dan terpilih sebagai ketua adalah alumni sastra Indonesia bung Hidayat" terang Haris Effendi salah seorang panitia mubes yang juga dosen ilmu sejarah di fib serta pengurus ika unand. Aris yang juga akrab di pangil Ajo ini menambahkan karena kondisi covid mewabah akibatnya pelantikan terundur dan baru dapat kita laksanakan sekarang. 
,
Dalam kesempatan tersebut, wakil ketua Dpp Ika Unand Dr Adrizal MSi menaruh harapan besar kepada kepengurusan ika fib unand di bawah nakhoda Bung Hidayat beserta seluruh jajaranya. 

"Saya memandang keberadaan Bung hidayat sebagai ketua umum Ika fib unand akan makin mengangkat eksistensi alumni fak ilmu budaya di tengah masyarakat. Bung Hidayat di kenal sebagai sosok yang visioner, energik dan memiliki pemikiran yang luas dalam memimpin sebuah organisasi. Hal ini telah buktikan oleh  mantan aktivis kampus dan juga wartawan senior ini dalam mengelola partai gerindra bersama bapak Nasrul Abit menjadi partai pemenang di Sumbar serta menjadi anggota dprd sumbar dua kali berturut turut. Terang dekan fakultas pertanian unand ini. 

Hal senada juga di ungkapkan Rektor Unand , sosok bung Hidayat akan memberikan angin segar dalam pemajuan kebudayaan di sumatera barat. Saya kenal dengan sosok hidayat sejak lama, beliau orangnya konsisten dalam melakukan pekerjaan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Tentu saja hal ini akan di terapkan dalam memimpin ikatan alumni fak ilmu budaya unand. 

"Selamat atas pelantikan pengurus Ika Fib Unand, selain bung Hidayat pengurus harian Ika Fib Unand juga di isi oleh sosok yang energik dan pengalaman serta memiliki jaringan yang luas di sumbar hingga nasional. Siapa yang tak kenal bung Dasrul, wartawan dan juga pengiat budaya di sumbar yang menjabat sebagai sekretaris. Sementara Bendaharanya seorang anak muda yang berlatar belakang pengusaha dan sekarang adalah wakil BuPati 50 kota Rizki Kurniawan, serta nama nama lainya yang saya pikir akan mampu membawa kemajuan untuk alumni fak ilmu budaya , fakultas dan juga universitas andalas" Terang Rektor yang sangat menyukai Dunia Sastra Ini. (*)



Padang, Lintas Media News

Setelah bersitungkin (tekun) selama 2 hari, Senin dan Selasa (8/9) maka 46 dari 53 anggota PWI Sumbar dinyatakan kompeten oleh tim penguji UKW yang diinisiasi oleh Dewan Pers kerjasama PWI pusat dan Sumbar. UKW dilaksanakan di Inna Muara itu, Seninnya dibuka Gubernur Sumbar diwakili staf ahli M. Yani,SH.

Sedangkan penutupan, Selasa dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI pusat Oktap Riadi yang antara lain menekankan, wartawan harus banyak membaca guna menambah wawasan. Jangan cepat puas dan sudah merasa hebat. Apalagi sudah dinyatakan kompeten. 

Namun, kenyataannya pintar pula staf humas membuat berita dalam bentuk relis yang sering di muat di medianya tanpa koreksian. Wartawan adalah profesi yang harus terus ditingkatkan SDMnya.

Kita akan rencanakan KLW tingkat nasional nantinya untuk pengembangan SDM, kata Oktap. Wartawan harus memahami kode etik, UU Pers dan aturan lainnya, sebut Oktap yang juga ikut menguji.

Sedangkan, koordinator tim Dr. Iskandar Zulkarnain menegaskan, bagi yang dinyatakan kompeten harus lebih profesional lagi ke depannya. Jangan sampai ada yang melanggar kode etik, prilaku wartawan dan undang-undang lainnya. Bila ini terjadi kartu dan sertifikat UKWnya dicabut. Tidak ada lagi ruang untuk ikut UKW dalam tingkat apapun.

Dengan adanya penambahan wartawan yang kompeten sebanyak 46 dari Sumbar. Maka Dewan Pers telah mencatat sebanyak 13.176 wartawan secara nasional yang kompeten.

Adapun tim penguji terdiri dari Dr. Iskandar Zulkarnain merangkap koordinator menguji kelas utama, Firdaus Komar untuk kelas madya. Sedangkan tujuh kelas untuk muda diuji oleh Supriyadi Alfian, Rita Riana, Nurcholis Basyari, Oktap Riadi, Nizwar, Eka Putra dan Ati Suprihatin. (***)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.