Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

February 24, 2021
Jakarta.Lintas Media News.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pertemuanya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membahas bagaimana menguatkan kembali lima destinasi super prioritas yang ada di Indonesia usai terdampak pandemi Covid-19 ini. Saat ini terdapat 34 juta masyarakat yang bergantung kepada sektor pariwisata. 

“Tadi kita berdiskusi untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk percepatan dan penguatan terhadap lima destinasi super prioritas,” kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Tidak hanya lima destinasi prioritas, sambung Kapolri, ia juga meminta agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut memberikan perhatian destinasi yang selama ini menjadi tulang punggung yakni Bali serta tempat pariwisata lainya. 

“Tentunya sejalan dengan 5 destinasi prioritas,” tandas Kapolri. 

Listyo Sigit menyampaikan, bahwa jajaranya telah melakukan pengecekan ke semua tempat wisata dalam pelaksanaan PPKM mikro. Menurut Listyo, guna meyakinkan turis asing maupun lokal bahwa daerah wisata Indonesia telah aman yakni dengan memastikan penegakan protokol kesehatan telah dijalankan. 

Pemberlakuan 3T dan 3M disetiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan turis untuk berwisata ke Indonesia. 

“Kita melihat perkembangan cukup positif di beberapa wilayah yang kita kunjungi seperti Jogja Bali dan beberapa tim yang berkunjung ke tempat lain,” 

Sementara itu, Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah berkolaborasi dengan baik dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk sama-sama menbangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. 

“Kami dari Kemenparekraf sangat berterima kasih pada Kapolri dan jajarannya yang selama ini berjalan dengan kolaborasi yang baik pak,” tandas Sandi.(rls)
Read more »

February 24, 2021
Pd, Panjang. Lintas Media News. 
Jika, tidak ada aral melintang, besok, Kamis(25/2/2021). Bertempat di Mifan Water Part, bakal digelar Grand Final pemilihan duta GenRe tingkat Kota Padang Panjang tahun 2021.

Sebanyak 40 orang remaja terbaik, punya prestasi akan unjuk kemampuan dihadapan para dewan juri. Yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri. Pelaksanaan pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe), yang rutin dilaksanakan, bagian dari upaya bersama untuk membentuk generasi muda yang berkualitas dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Demikian diutarakan Bunda GenRe, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP menjawa  LintasMedia.News, Rabu(24/2/21) di Balaikota, Silaing Bawah Padang Panjang Barat,  kota Padang Panjang. Turut didampinginya Ketua GOW, Nova Era Yanthy Asrul.

Dikatakan Dian, ada beberapa persoalan remaja yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Seperti hubungan sex bebas, LGBT, HIV/AIDS. "Kita harus bersama-sama mengatasi masalah ini, agar bisa menghasilkan generasi yang berkualitas bagi bangsa Indonesia di masa depan," ucapnya.

Dengan program pemilihan Duta GenRe ini, Dian berharap, kegiatan ini menjadi media pembelajaran untuk mengantisipasi permasalahan remaja. "Semoga calon Duta GenRe bisa menjadi remaja yang berjiwa positif, kreatif dan ikut serta untuk bersosialisasi dan menjadi contoh remaja yang bebas pergaulan bebas, LGBT, dan permasalahan remaja lainnya," terang Dian Puspita. 

Artinya, remaja dalam mencari identitas diri harus punya penyaluran yang jelas dalam melampiaskan masa remanjanya. Salah satunya, dengan memcerburkan diri dengan hal yang positif, salah satunya dengan mengikuti pemilihan duta genre seperti ini,tukuknya.

Sementara ditempat terpisah,  Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Drs. Osman Bin Nur, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan sosialisasi dan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, memperluas keterpaparan program GenRe di masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan kreativitas remaja untuk menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.

Pada tahun ini, pemilihan Duta GenRe bertema "Warna Warni Remaja Indonesia untuk Wujudkan Remaja Padang Panjang yang Unggul dan Bermartabat". Jadi, dengan mengikuti ajang ini, kita harapkan remaja Padang Panjang akan dapat banyak pembelajaran tentang kehidupun remaja dalam mencari identitas, pungkas Osman.(maisonpisano)
Read more »

February 24, 2021
JAKARTA.Lintas Media News.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan Handling Complain bagi masyarakat luas.

Peluncuran Aplikasi Dumas Presisi tersebut dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

"Maksimalkan Aplikasi Dumas Presisi dan sosialisasikan kepada masyarakat, karena aplikasi ini merupakan wujud handling complain dan transparansi Polri dalam membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur," kata Sigit dalam sambutannya. 

Pada kegiatan itu, Sigit juga meminta kepada jajaran Itwasum Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan.
"Serap setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sebagai upaya memperkaya wawasan serta menyempurnakan strategi, teknis dan cara bertindak di lapangan," ujar eks Kabareskrim Polri itu. 

Tak hanya itu, Sigit menginstruksikan untuk merajut kerjasama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral, bersama institusi pemerintah, APIP dan pengawas eksternal independen.

Lalu, melakukan pengelolaan dan menemukan solusi  terbaik dalam menangani pengaduan masyarakat, serta manfaatkan masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri.

"Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun khusus," ucap mantan Kapolda Banten tersebut. 

Kemudian, Sigit menekankan Rakerwas ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemikiran yang Out of The Box dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.(rls)
Read more »

February 24, 2021







Tanah Datar.Lintas Media.
Nagari Paninjauan, Kec. X Koto, Kabupaten Tanah Datar telah 10 tahun berharap dapat membangun embung, yang gunanya untuk menampung air mengairi areal pertanian dan juga kebutuhan air minum. Tapi sampai sekarang dana pembangunan embung tidak kunjung ada dan berharap adanya bantuan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Harapan masyarakat itu diungkapkan Wali Nagari Paninjauan IC Datuak Batuah Nan Kuniang dan Ketua KAN Gustiar Djamal Datuak Sinaro Panjang ketika menerima Tim Komisi 1 DPRD Sumbar dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, Sabtu (20/2) lalu.

Menurut IC Datuak Batuah Nan Kuniang, embung yang akan dibangun itu terletak di Jorong Tabu Baraia, arah ke kaki Gunung Marapi. Luasnya direncanakan 3 hektar, dengan perkiraan biaya Rp8 miliar hingga Rp10 miliar.

"Pada tahun 2020 lalu anggaran untuk pembangunan embung ini pernah masuk dalam usulan APBD Sumbar, namun kemudian hilang pada saat pembahasan. Kami berharap pada APBD 2022 mendatang dapat dianggarkan kembali untuk pembangunan embung Nagari Paninjauan," kata Wali Nagari Paninjauan IC Datuak Batuah Nan Kuniang.

Ditambahkan oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Paninjauan Gustiar Djamal Datuak Sinaro Panjang, dengan adanya embung di Paninjauan, dapat menjaga ketersediaan air minum untuk sumur penduduk, air untuk areal lahan pertanian masyarakat dan menopang ketersediaan air minum untuk Kota Padang Panjang.

Menanggapi aspirasi masyarakat Nagari Paninjauan, Ketua Tim Komisi 1 DPRD Sumbar Zarfi Deson, SH mengaku akan menyampaikan kepada komisi terkait yaitu komisi yang membidangi Infrastruktur. "Saya nanti akan menyalurkan, terutama kepada teman Fraksi Golkar di DPRD Sumbar," kata Zarfi Deson.

Menurut Zarfi Deson, ketersediaan sumber air memang sangat tergantung kepada embung yang bisa menampung air. Karena itu dirinya akan gigih mengingatkan dana pembangunan embung Nagari Paninjauan, Kec. X Koto, Kabupaten Tanah Datar ini.

Selain bantuan untuk infrastruktur di nagari, Pemprov Sumbar tahun 2022 bisa membantu langsung nagari melalui Perda Pemberdayaan. "Kami Anggota DPRD bisa bantu PAUD, Posyandu, Kelompok Senam atau KAN di nagari dengan Dana Pokir. Insya Allah Perda Pemberdayaan ini lancar pelaksanaannya," kata Zarfi Deson, Putra Pesisir Selatan ini.

Dukungan yang sama untuk embung Nagari Paninjauan ini juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah. Menurutnya, aspirasi masyarakat ini tentu akan ditampung oleh Komisi 1 DPRD Sumbar dan ditindaklanjuti oleh komisi yang terkait dengan infrastruktur. 

Kepada Wali Nagari Paninjauan, diharapkan untuk gigih pula menyuarakan aspirasi embung ini kepada Pemda Tanah Datar, DPRD Tanah Datar, Pemprov Sumbar dan wakil rakyat di DPRD Sumbar.

Tentang aspirasi masyarakat Nagari Paninjauan yang lain, seperti sarana PAUD, Pondok Tahfiz, dukungan pelestarian budaya dan adat, serta bantuan kelembagaan KAN, Kadis PMD Syafrizal Ucok mengatakan ada yang dapat diakomodir melalui Dana Desa, juga dapat ditampung melalui Perda Pemberdayaan pada tahun 2022 nanti. 

Kunjungan Tim Komisi 1 DPRD Sumbar ke Nagari Paninjauan terdiri dari Zarfi Deson (Golkar), Staf Komisi 1 Rio Eka Putra, Kadis PMD Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM., Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Firmanto, SIP. dan staf Cyndi. (rls/fwp-sbr)
Read more »

February 24, 2021
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati (kiri) menyerahkan cendera mata kepada Vice President Safety,  Security, Health, Enviroment (SSHE) Semen Baturaja Jogy Alpha Mediarta, Selasa (23/2/2021).


PADANG.Lintas Media News.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk berkunjung ke PT Semen Padang untuk melihat lebih dekat tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Semen Padang, Selasa (23/2/2021). 

Kedatangan rombongan Semen Baturaja yang dipimpin Vice President Safety,  Security, Health, Enviroment (SSHE) Jogy Alpha Mediarta itu, disambut oleh Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati dan Kepala Unit Health Safety Environment (HSE) PT Semen Padang Musytaqim Nasra, di Wisma Indarung. 

Selain Nur Anita Rahmawati, juga hadir jajaran TRC Semen Padang, di antaranya, Koordinator Lapangan TRC Semen Padang Kiki Warlansyah, Safaruddin dan Marsudi, serta sejumlah personil TRC Semen Padang lainnya. 

Kepada rombongan dari perusahaan semen yang berada di Palembang, Sumatera Selatan itu, Nur Anita menuturkan bahwa TRC Semen Padang merupakan organisasi relawan yang bergerak atas Surat Keputusan Direksi PT Semen Padang. Anggotanya terdiri dari karyawan dan outsourching di lingkungan PT Semen Padang. 

"Di TRC Semen Padang, terdapat tiga satgas. Masing-masing satgas punya anggota sekitar 10 orang. 
TRC Semen Padang dibentuk, karena Sumbar merupakan daerah rawan bencana banjir, gempa, tanah longsor dan juga tsunami, “kata Nur Anita. 

Koordinator Lapangan TRC Semen Padang Kiki Warlansyah  memaparkan sejarah  berdirinya TRC Semen Padang. Kata dia, pendirian TRC Semen Padang tidak terlepas dari bencana alam yang berulang kali melanda Sumatera Barat. 

Di antaranya, gempa 2007 dan gempa 2009. Saat itu, PT Semen Padang melalui Semen Padang Peduli, ikut serta melakukan penanggulangan bencana gempa bersama BNPB, Basarnas dan lembaga kebencanaan lainnya. Beberapa tahun pasca gempa bumi 2009, Semen Padang Peduli kemudian bertransformasi menjadi TRC Semen Padang. 

"Untuk bencana yang terjadi di ring 1 perusahaan, TRC Semen Padang turun tanpa harus menunggu perintah dari manjemen perusahaan. Sedangkan di luar ring 1 perusahaan, TRC Semen Padang bergerak atas perintah manajemen perusahaan," katanya. 

Kiki juga menyebut bahwa sejak bertransformasi menjadi TRC Semen Padang, relawan TRC Semen Padang tidak hanya terlibat dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Sumbar, tapi juga ikut serta melakukan penanggulangan bencana yang terjadi di luar Sumbar. Di antaranya, gempa dan tsunami di Palu dan banjir di Bengkulu yang terjadi tahun 2019.

Sementara itu, Vice President SSHE PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Jogy Alpha Mediarta mengatakan bahwa pihaknya datang ke PT Semen Padang untuk mengenal lebih dekat TRC Semen Padang, karena Semen Baturaja juga ingin punya TRC sendiri, supaya bisa lebih meningkatkan kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan perusahaan Semen Baturaja. 

"Di daerah kami juga banyak potensi bencana kebakaran, banjir, longsor dan lain sebagainya. Dan kami, belum punya tim khusus untuk penanggulangan bencana seperti itu. Informasi yang kami dapat, Semen Padang punya tim yang siap untuk segela bencana. Makanya, kami sengaja datang ke sini untuk belajar ke Semen Padang," katanya. 

Selama berada di PT Semen Padang, yaitu sampai dua hari ke depan, Jogy juga menyebut bahwa pihaknya akan menggali informasi, ilmu dan apa yang sudah diterapkan TRC Semen Padang dengan baik, untuk diimplementasikan di Semen Baturaja, supaya Semen Baturaja bisa berkontribusi lebih untuk masyarakat dan lingkungan. 

"Sejauh ini kalau ada bencana, kontribusi kami untuk masyarakat, khususnya di Baturaja. Kalau untuk bantuan kemanusian seperti relawan, kami belum punya. Kami menargetkan tiga bulan setelah kunjungan belajar ke Semen Padang ini, kami sudah punya TRC sendiri," ujarnya. 

Semen Padang bagi Semen Baturaja, tambah Jogy, ibarat guru dan murid. Salah satunya, Semen Baturaja mendatangi Semen Padang untuk studi banding mengenai penambangan, safety, termasuk operasional pabrik. Karena, Semen Padang merupakan perusahaan yang berpengalaman di Indonesia yang usianya, lebih dari satu abad. 

"Jadi, Semen Padang guru bagi kami di Semen Baturaja. Sudah banyak dari kami yang datang ke Semen Padang untuk belajar. Saya pribadi contohnya, sudah beberapa kali studi banding terkait penambangan dan safety ke Semen Padang," pungkas Jogy.(rel/b)

Read more »

February 23, 2021



Jakarta, Lintas Media News

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif  kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2921), Ketua Umum  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat,  UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap  UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya  dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara. 

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus  sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE. 

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar  ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

"Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah," pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (*/rel)

Read more »

February 23, 2021

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Wakil Walikota, Drs. Asrul, Selasa (23/2), melakukan sidak sekaligus memonitoring ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan pengawasan. Di samping itu juga mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

Dalam sidak tersebut, Asrul mengatakan, pihaknya mendorong beberapa OPD memiliki anggaran kegiatan yang cukup banyak untuk mempercepat merealisasikan anggaran. Agar, anggaran yamg tersedia bisa maksimal pada tahun anggaran 2021 ini," ujar Asrul menjawab Lintas Media News. 

Seluruh OPD, harus maksimal dalam merealisasikan anggaran. Karena, penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah dam masyarakat. Kita tahu, anggaran OPD banyak tersedot untuk covid 19.

Untuk itu, diingatkan kepada seluruh OPD, terutama OPD yang mendapat alokasi anggaran besar dan OPD yang persentase realisasi anggarannya masih relatif rendah, supaya memaksimalkan dan melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya. Sehingga realisasi anggaran bisa maksimal," katanya.


Lebih jauh, Asrul menegaskan, pada awal tahun 2021 ini pada bulan Maret nanti seluruh program yang pafa masing masing OPD harus berjalan sesuai kalender, tidak ada lagi yang menunda-nunda kegiatan untuk dikerjakan sesuai jadwal. 

"Kegiatan yang belum berjalan, agar segera menyesuaikan dengan tahapan. Kalau memiliki kendala dalam administrasi atau hal lainnya tolong langsung lapor,” terangnya

Dalam monitoring, Asrul mengunjungi empat OPD yang memiliki program kegiatan yang cukup banyak. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perdakop UKM), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta RSUD.

"Di lapangan masih ada dijumpai OPD yang memiliki permasalahan dalam menjalan program kegiatan. Baik dari masalah administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA) dan itu kita minta untuk segera menyelesaikannya. Tapi juga ada OPD yang sudah melaksanakan kegiatan dan kita apresiasi itu," ujarnya.

Dalam sidak pagi itu, sang Wawako didampingi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Iriansyah Tanjuang, Kabag Administrasi Pembangunan Setdako, Zia Ul Fikri, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Oktafihendri, S.Kep. (maison pisano)

Read more »

February 23, 2021






Padang.Lintas Media News .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pengumuman dan penetapan usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, di ruang rapat utama DPRD Sumbar.Selasa (23/2/ 2021).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, pemerintah provinsi dihadiri Pj Gubernur Sumbar Hamdani dan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Dalam surat Menteri Dalam Negeri nomor 120/3262/SJ, 17 Juni 2015 dinyatakan pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian dan atau pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan berita acara dan risalah rapat paripurna serta keputusan DPRD tentang usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Keputusan DPRD diberi nomor: 5/SB/2021 tentang usul pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020," ujar Supardi.

Menurut politisi Gerindra Sumbar ini, 
Sesuai periodesasi dan tahapan perencanaan pengembangan jangka panjang daerah, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2020 merupakan periodesasi strategis dan krusial.

"Periodesasi terakhir RPJPD Sumatera Barat 2005- 2025, maka jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumbar nantinya tidak hanya meewujudkan pencapaian target RPJMD 2021- 2025 merupakan perwujudan visi, misi dan prioritas paslon akan tetapi sekaligus mewujudkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumbar 2005- 2025 menjadikan Provinsi terkemuka berbasiskan sumber daya manusia yang agamais," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah, maka gubernur dan wakil gubernur terpilih kelanjutan pembangunan jalan tol Sumbar - Pekan Baru penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah, lanjutan pembangunan main stadium dan proyek strategis lainnya.

"Kami memgingatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam penyusunan RPJMD Sumbar 2021- 2025 menjadi tugas saudara," ujar Supardi

Dikatakan Supardi, Sumbar memiliki potensi pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi, akan tetapi belum memberikan kontribusi optimal.

"Kita minta gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih memaksimalkan potensi tersebut untuk kemakmuran rakyat Sumbar," ujar Supardi.

Ditambahkan Supardi, Sumbar memiliki keterbatasan Fiskal dari 7 Triliun total anggaran APBD Sumbarb lebih 50 persen digunakan belanja pegawai dan belanja bagi hasil kabupaten dan Kota.

"Apabila kita hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan, maka Sumbar semakin tertinggal," ujar Supardi.

Dijelaskan Supardi, total aset Pemprov Sumbar 10,2 triliun, banyak asset dikelola dengan baik bahkan dikuasai pihak ketiga.

"Kontribusi diberikan kepada Pemda hanya Rp 1,2 Milyar, apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," ujar Supardi merupakan wakil rakyat dapil Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. 

Rapat paripurna dihadiri Pj Gubernur Sumbar Hamdani, Kapolda Sumbar diwakili, Lantamal II Padang Laksamana Pratama Hardianto, Komanda Korem 032/Wirabraja Arief Gajah Mada, Anwaruddin Sulistiyono Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danlanud Sultan Syahril, Ketua KPU Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar, Paslon Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih Mahyeldi dan Audy Joinaldy, Pimpinan DPRD Sumbar, Pimpinan Fraksi, pimpinan komisi, Bapemperda dan pimpinan badan kehormatan, anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar, Pimpinan parpol politik dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Untuk diketahui memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PHP.Gub- XIX/2021 dan nomor 129/PHP.Gub- XIX/2021, KPU Provinsi Sumatera Barat dengan keputusan nomor 10/PL.02-7-Kpt/13/KPU-Prov/2021 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi sebagai calon gubernur Sumatera Barat terpilih dan Audy Joinaldy sebagai calon wakil Gubernur Sumbar terpilih.(fwp-sbr/st)
Read more »

February 23, 2021


 

JAKARTA.Lintas Media News.
Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok  telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.


"Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil," kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).


Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. "Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan," ungkap Argo. 


Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.


Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.


Tanggal Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA,  telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.


Kemudian, tanggal 10 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.


Pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.


Selanjutnya, pada 10 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.


Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.


"30 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali," ujarnya.


Pada tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.


"11 Oktober 2020 Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya," ucapnya.


Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.


Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.


Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.(rls)

Read more »

February 22, 2021



Pdg. Panjang, Lintas Media News

Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) membuka peluang kerja ke Jepang dan Korea. 

Mereka yang sudah melewati tahapan seleksi, 15 orang ke Jepang dan 15 orang ke Korea. Semuanya dibekali latihan bahasa oleh Pemko bekerja sama dengan lembaga pelatihan LPK Yaruki Padang dan Hem's Institute. Pelatihan dibuka Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Senin, (22/2) di Aula Senja Kenangan (Senken).

Calon pekerja migran ini juga mendapatkan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan selama dua bulan pelatihan berlangsung dan mendapatkan pembekalan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Fadly dalam sambutannya mengimbau calon pekerja yang akan ke luar negeri ini, memiliki fighting spirit dan mampu bersaing. "Tanamkan saya bisa. Milenial serba bisa, yang memiliki jiwa kompetitif. Persiapkan mental dari sekarang," katanya.

Bekerja ke luar negeri, kata Fadly, harus kuat hati, lahir dan bathin. Karakter kedisiplinan dan mentalitas harus dimiliki. "Menguasai mengontrol diri, itu yang membedakan kita dengan orang lain," ujarnya.

Melahirkan generasi yang berdaya saing beriman dan bertaqwa, lanjut Fadly, merupakan salah satu bagian dari visi dan misi. Menjadikan Kota Padang Panjang bermarwah bermartabat. "Potensi dan embrionya sudah ada. Dari dulu Padang Panjang dijuluki Egypt van Andalas," tuturnya.

Kepala BP2MI Provinsi Sumbar, Joko Purwanto S.Sos mengapresiasi terobosan Pemko membuka peluang kerja ke Jepang dan Korea. "Ini adalah terobosan mulia, mengadakan pelatihan bahasa Jepang dan Korea," ucapnya. 

Dikatakan Joko, peluang kerja ke luar negeri sangatlah besar. Saat ini, Jepang membuka peluang kerja kepada 345.000 warga Indonesia. Kemudian Korea membuka peluang untuk  500.000 orang dari 16 negara Sending Country. "Indonesia baru mengirimkan 7.000 pekerjanya ke Korea," ungkapnya.

Kepala Dinas PMPTSP, Ewasoska, SH mengatakan, Pemko berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait mencari peluang kerja ke luar. Lantaran peluang kerja yang cukup sulit saat ini di Indonesia dan Padang Panjang khususnya.

Animo masyarakat, lanjut Ewa, meningkat cukup tinggi  agar dapat bekerja di luar negeri, setelah peluang itu dibuka tahun lalu. "Ada 54 orang yang mendaftar untuk ke Jepang. Di antaranya 15 orang lulus tahapan seleksi. Lalu 55 orang yang mendaftar ke Korea, 15 orang di antaranya lulus tahapan seleksi. Harapannya alokasi anggaran bisa ditingkatkan di tahun berikutnya," jelasnya. (maison pisano)

Read more »

February 22, 2021




JAKARTA.Lintas Media News.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono resmi membuka pelatihan public speaking sebagai bentuk tindak lanjut 100 hari program Prioritas Kapolri yakin pemantapan Komunikasi Publik. 

Argo mengatakan, pelatihan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas SDM Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) ini diikuti oleh seluruh Kabid Humas Polda jajaran serta perwakilan Puspen TNI, Dispen TNI AD, Dispen TNI AL, dan Dispen TNI AU melalui virtual. 

“Ini sebagai bentuk penguatan kapasitas 
sumber daya Komunikasi Publik. Serta sebagai bekal bagi seluruh Kapolres dan Kabid Humas agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan media yang profesional dan berdampak positif bagi citra Polri,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Pelatihan yang menggandeng LKBN Antara itu, sambung Argo, nantinya mengajak peserta untuk mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif, yang bermuara pada pembentukan citra positif Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat. 

“Saya harap peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan ini dan dapat menjadi manfaat serta betul-betul menjadi momentum peningkatan kapasitas diri sebagai leading sektor wajah Polri di wilayah,” harap Argo. 

Fungsi Kehumasan pada organisasi Polri tidak ubahnya merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya Image Positif bagi Eksistensi Polri, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik dimata masyarakat.

Adapun waktu pelatihan ini dilaksanakan mulai Jumat 22 hingga 26 Februari 2021 melalui virtual secara langsung dari siaran virtual dari Kantor Antara di Jalan Merdeka Selatan dengan jumlah peserta secara keseluruhan 530 personel Bidang Humas Polda jajaran.(rls)
Read more »

February 22, 2021
PADANG.Lintas Media News.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar ) Supardi mengatakan.  Aspirasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF )
Ulama Sumatera Barat menolak SKB 3 Menteri akan diteruskan.

"Saya selaku ketua DPRD Sumbar bakal meneruskan untuk memasukkan surat aspirasi GNPF Ulama Sumbar dikirim melalui kantor pos," ujar Supardi di ruang khusus I DPRD Sumbar.Senin (22/2/2021).

Menurut Supardi, pihaknya secara kelembagaan tentu terikat dengan aturan berlaku, maka sebab itu aspirasi GNPF ulama Sumbar ini diteruskan sesuai paralon tersedia.

"Apa menjadi kekhwatiran masyarakat Sumbar, mungkin sama dirasakan sebagian besar anggota DPRD Sumbar. Masyarakat Sumbar sudah menjadikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai pedoman hidup bermasyarakat," ujar Supardi.

Ketua GNPF ulama Sumbar Jel Fathullah Al Anshary mengatakan, pihaknya melihat SKB 3 menteri melanggar konstitusi Negara pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan warga negara dalam menjalankan ajaran agama.

"SKB 3 menteri tentang aturan berbusana negeri telah mencederai kearifan lokal budaya Sumatera Barat dan SKB 3 menteri tidak mewujudkan tujuan pendidikan," ujar Jel

Menurut Jel, kebebasan dimaksud SKB 3 menteri akan mengakibatkan mayoritas siswa akan membuka auratnya. Aksi SKB 3 menteri tidak layak secara secara hukum, karena mencederai otonomi daerah ditetapkan.

"SKB 3 menteri menimbulkan keresahan masyarakat,  wali murid, pejabat daerah.UU ITE serta adanya isu pasal karet menimbulkan keresahan masyarakat, SKB 3 menteri harus dibatalkan, Kami menuntut DPR/MPR RI harus memanggil dan menegur menteri bersangkutan," ujar Jel.

Lanjut Jel, presiden RI harus mengganti tiga orang menteri tersebut.

"Kami serahkan segala tuntutan kami kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat, agar diteruskan ke pusat," ujar Jel.(fwp-sbr/St)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.