Padang, Lintas Media News
Pengurus PWI Rokan Hulu, Provinsi Riau, selama dua hari, Kamis-Jum'at melakukan studi banding ke Sumatera Barat. Salah satu kunjungannya adalah Kantor PWI Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8, Padang pada Kamis (11/2) pagi.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua PWI Rokan Hulu Engki Prima Putra, ST ini diterima langsung Ketua PWI Sumbar H. Heranof Firdaus, S.Sos., yang didampingi Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zulnadi, SH dan Anggota DKP Gusfen Khairul.
Tim PWI Rokan Hulu yang berjumlah 20 orang ini berangkat studi banding ke Sumbar dengan dukungan Dana Hibah 2021 dari Pemkab Rokan Hulu. Selain ke Kantor PWI Sumbar, rombongan jurnalis ini juga mengunjungi Kawasan Wisata Mandeh Pesisir Selatan dan Kota Wisata Bukittinggi.
Menurut Engki Prima Putra, sasaran utama studi banding adalah menimba pengalaman PWI Sumbar dalam menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) dan kiat sukses menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) hingga 14 angkatan dengan hasil yang memuaskan.
"Kita PWI Rokan Hulu berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan kualitas jurnalis, tidak saja dengan pelatihan dan lokakarya, tetapi juga melakukan UKW untuk setiap anggota PWI," kata Engki Prima Putra, yang sehari hari adalah wartawan Harian Riau Pos.
Bak gayung bersambut. Ketua PWI Sumbar dengan senang hati membagikan kiat PWI menggelar UKW. Salah satu kunci sukses itu adalah mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Pemprov Sumbar, Bank Nagari, PT Semen Padang, hingga dengan pemerintah kabupaten/kota.
Akibatnya, jumlah wartawan yang sudah mengikuti UKW di Sumbar mencapai 500 orang. "Kita akan terus mendorong pelaksanaan UKW di Sumbar sehingga makin banyak jumlah wartawan yang kompeten," kata Heranof Firdaus, mantan pejabat di RRI Padang.
Dalam pertemuan sekitar satu jam lebih itu, PWI Rokan Hulu menyerahkan cinderamata berupa tanjak (destar) mahkota kebesaran adat Melayu. Tanjak ini bernama Unak Serantau, yang dipasangkan kepada Heranof Firdaus, Zulnadi dan Gusfen Khairul.
"Kami pasangkan Tanjak Unak Serantau kepada Ketua PWI Sumbar Bang Heranof, dengan harapan ingat dengan Rokan Hulu dan suatu kali dapat pula berkunjung ke negeri kami," kata Engki Prima Putra, yang didampingi Toat, wartawan Warta Suluh, sesaat sebelum berpisah. (*/rel)
Pdg. Panjang, Lintas Media News
Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, mengukuhkan Forum Satu Data Dan melaunching Portal Satu Data Kota Padang Panjang. Forum Satu Data ini merupakan amanah Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Forum Satu Data dan Launching Portal Sati Data Padang Panjang, berlangsung di lantai 3 Kantor Balaikora Silaing Bawah, Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Kamis,( 11/2) pagi.
Turut dihadiri, Wakil Walikota Asrul, Sekda Sony Budaya Putra, Forkompinda, kepala Bappeda Rusdianto, Kepala BPS, kepala OPD dan undangan lainya.
Walikota Fafly Amran dalam sambutannya mengatakan, di era otonomi daerah yang sekarang ini, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan yang komprehensif dan terpadu.
Dengan adanya forum satu data ini diharapkan menjadi salah satu kebutuhan yang urgent untuk dibentuk. Dengan beragamnya data yang masih berada di semua OPD, maka diperlukan forum yang mampu memfasilitasi pembahasan tentang berbagai permasalahan data dan sekaligus mampu memberikan data dan informasi untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan.
Artinya, dengan adanya forum satu data ini, kita tidak lagi susah payah mencari data sewaktu waktu bila diperlukan. Karena, data yang ada sudah terletak pada satu kesatuan yang utuh dan dikelola dengan rapi, dan terintegrasi dan dikomandoi dalam Satu Data Indonesia, ujar Fadly Amran.
Rusdianto dalam hantaran singkatnya mengatakan, Satu Data Indonesia, merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk memciptakan data berkuaitas, mudah diakses dan dapat dibagikan antar instandi daerahd Kebijakan ini tertuang, dalam perpres 39 tahun 2019,tentang satu data indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia.
Adapun unsur yang tergabung di dalam Forum Data yakni, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang sebagai pembina, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Forum, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku walidata. Sementara yang menjadi produsen data adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kota Padang Panjang.
Melalui forum ini diharapkan dapat tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Seperti data kependudukan, perikanan, usaha mikro kecil menengah, pariwisata, dan sebagainya.
“Dengan terbentuknya Forum Satu Data Padang Panjang ini diharapkan ke depan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan bisa berbasis data yang akurat,” ujar Rudianto menjawab LintasMedia disela sela pengukuhan Forum Data Kota Padang Panjang.
Lebih jauh, Rusdianto mengatakan, dalam amanat Perpres 39, dijelaskan data yang dikordinasikan adalah data statistik, dat spesial dan data keuangan. Untuk tingkat daerah, pembina data tingkat daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi dala proses perencanaan pengumpulan data dan pembinaan penyelenggaraan satu data terkait data statistik dan data Geospasial, terang Rusdianto.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo mengatakan Kominfo siap mendukung dan mengembangkan portal satu data Batam dengan sistem host to host dan integrasi sistem. Sehingga memudahkan kerja produsen data. Dan mempercepat proses interoperabilitas data bagi pengguna yang akan didukung sepenuhnya oleh tim teknis di Dinas Kominfo,” tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo, Ampera Salim mengatakan, sebagai Walidata, unit pada Instansi Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data, membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
Adapun tugas Walidata antara lain menerima dan memastikan data yang disampaikan oleh produsen data memenuhi standard data. Kemudian membantu Pembina Data dalam membina produsen data, serta mengelola dan menyebarluaskan data.
Sesuai, dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi statistik sektoral, membawa konsekuensi tuntutan peran yang lebih terhadap Dinas Kominfo Padang Panjang, pungkas Ampera Salim. (maison pisano)
Jakarta, Lintas Media News
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu sore ini (10/2).
Bahlil menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama yang dilakukan dengan HIPMI. Menurut Bahlil, poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.
BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam mengurus perizinan investasi. Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak mengurus investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penahanan anggaran daerah.
Saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah. Selanjutnya akan dibentuk Tim Independen dari BKPM, untuk menghindari terjadinya nepotisme.
“Saya minta kepada HIPMI, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen. Kalau bagus silahkan pakai HIPMI. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” tegas Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019.
Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 57-60%, sedangkan investasi sebesar 30%. Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.
“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPM atas kerja sama yang dilakukan. Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Maming, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.
“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing, hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha daerah, sehingga bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Maming dalam sambutannya. (*/b/rel)
Padang, Lintas Media News
Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri berharap momentum Bulan K3 Nasional dan Mutu, harus dapat membuat semua karyawan untuk saling mengingatkan diri sendiri dan rekan kerja bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rekan kerja dan keluarga.
"Kepada semua insan perusahaan, mari saling mengatkan diri sendiri dan rekan kerja. Ingatkan diri kita bahwa banyak yang bergatung kepada diri kita. Suami, istri, koponakan dan adik-adik kita menunggu kita di rumah. Jangan sampai harapan mereka menjadi sirna karena kita tidak safety di tempat kerja," kata Yosviandri saat membuka webinar K3 PT Semen Padang, Rabu (10/2/2021).
Webinar tersebut merupakan acara puncak peringatan Bulan K3 Nasional dan Mutu PT Semen Padang yang dilaksanakan 12 Januari s.d. 12 Februari 2021. Acara puncak itu diisi dengan sambutan manajemen, Webinar K3 dan TPM, dan pengumuman pemenang lomba-lomba K3 dan launching ISO 45001.
Yosviandri mengatakan, setiap orang menginginkan apa yang dikerjakan setiap hari di tempat kerja bisa dinikmati keluarga secara lengkap. Untuk itu, kepada semua peserta webinar, manfaatkanlah webinar K3 ini untuk sharing knowledge bagi diri sendiri, rekan kerja dan keluarga di rumah.
"Jangan berangkat kerja kita sehat, pulang kerja kita ke rumah sakit. Kita tidak mau hal itu terjadi. Kesehatan dan keselamatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita selamat kalau kita tidak sehat," ujarnya.
Webinar yang digelar secara daring melalui aplikasi zoom itu merupakan rangkaian Bulan K3 Nasional dan Mutu PT Semen Padang. Webinar dengan tema “Disiplin Budayakan K3 Untuk Meningkatkan Produktifitas” itu menghadirkan Independence Consultant dan Safety Management System Specialist Broto Suryono, serta Trainer & Coach Isnanto sebagai pemateri.
Broto Suryono dalam webinar tersebut, juga sependapat dengan Yosviandri. Kata dia, jangan sampai momen Bulan K3 Nasional menjadi serimoni saja.
Ia berharap, semua insan perusahaan Semen Padang Group harusnya harus menjadikan K3 sebagai budaya setiap harinya. Apalagi di Indonesia, kecelakaan kerja cukup tinggi.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada 177.000 kecelakaan kerja atau 484 orang mengalami kecelakaan kerja setiap harinya. Oleh sebab itu, disiplin budaya K3 diharapkan dapat meminimalisirkecelakaan kerja. "Tentunya, disiplin budaya K3 itu juga harus didukung oleh manajemen keselamatan atau safety management," katanya.
Pada webinar tersebut, Broto juga mengilustrasikan sebuah mobil ferari seharga miliaran rupiah dan memiliki teknologi yang canggih, begitu juga dengan safetynya yang mumpuni, hancur usai mengalamin kecelakaan. Dalam hal ini, kata dia, yang salah itu bukan mobil ferarinya, tapi sopir yang mengemudikan mobil Ferari tersebut.
"Begitu juga dengan pabrik semen. Seberapa baru dan bagusnya pabrik tersebut, kalau sumber daya manusianya tidak kompeten, maka akan sama nasibnya dengan mobil ferari yang hancur dan rusak parah usai kecelakaan. Jadi pesan pentingnya, adalah SDM yang berkompeten. Kalau SDM-nya berkompeten, jangankan pabrik baru, pabrik tua juga akan berjalan baik jika sumber daya manusianya berkompeten," ujarnya.
Selain ilustrasi kecelakaan mobil ferari, Broto dalam webinar tersebut juga menunjukan tiga insiden besar kecelakaan kerja yang terjadi di dunia. Pertama yaitu insiden di Pabrik Insektisida India pada 3 Desember 1984. Di sana, kurang lebih 3000 orang meninggal dunia dan 10.000 orang terpapar, dan kebanyakan dari jumlah tersebut mengalami kebutaan akibat terlepasnya methyl isocyanate akibat ketidakpahaman dan kurangnya perhatian terhadap K3.
"Selain perusahaan bangkrut, dampak dari insiden di India itu juga menyebabkan lebih dari 120.000 orang mengalami efek berkelanjutan pasca-insiden, seperti masalah pernafasan, kanker, cacat kelahiran, kebutaan dan masalah ginekolgi," ucap Broto.
Kemudian kedua, adalah insiden 6 Juli 1988 di Piper Alpha, yaitu ledakan karena kebocoran gas akibat praktek pelaksanaan yang kurang baik tentang prosedur operasi dan pemeliharaan peralatan antar sesam pekerja. Insiden di Puiper Alpha itu menyebabkan 167 orang meninggal dunia.
Insiden ketiga, yaitu ledakan di BP Texas pada 23 Maret 2005 yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia dan 170 orang mengalami luka-luka, karena gagalnya sensor tanki minyak yang disebabkan deviasi prosedur dan PTW, leadership, dan tidak belajar dari kecelakaan kerja yang pernah terjadi sebelumnya.
"Belajar dari tiga insiden itulah semua perusahaan mulai menerapkan safety management. Dan saat ini, safety management sudah menjadi kewajiban moral bagi pekerja dan perusahaan yang diinginkan oleh masyarakat. Safety management itu juga berkaitan dengan kesejahteraan (kesehatan dan kebersihan lingkungan)," ujarnya.
Safety management itu diterapkan, lanjutnya, karena penyebab mendasar terjadinya kecelakaan kerja adalah terkait perilaku tidak aman pekerja, bukan kondisi atau peralatan pekerjaan. "Untuk insiden pabrik semen, potensi bahayanya tidak bisa dianggap remeh. Di pabrik semen di China, ada 10 orang meninggal karena kecelakaan kerja," tuturnya.
Broto juga membeberkan tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Kata dia, sistem, komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, keamanan dan kesehatan, serta kepemimpinan dalam lingkungan kerja terus berputar dan berkalaborasi berbagai sumber daya manusia yang kompeten. Sistem keselamatan kerja itu terdiri dari enam prinsip.
Rinciannya, keselamatan kerja adalah bagian dari sistem perusahaan. Semua kecelakaan harus segera dilaporkan. Keterlibatan semua orang adalah sangat penting. Pelatihan keselamatan kerja adalah hal yang penting. Observasi keselamatan kerja adalah keharusan dan berbagai ketidak sesuaian harus diselesaikan segera.
"Prinsip dari sistem keselamatan kerja itu juga dapat mewujudkan dedikasi dan komitmen seluruh anggota organisasi untuk setiap kali melaksanakan semua tugasnya dengan baik, karena implementasi keselamatan kerja merupakan tanggungjawab kita," bebernya.
Sementara itu, pemateri lainnya, Isnanto, menekankan pentingnya penerapan 5R di lingkungan kerja. Kata dia, 5R adalah metode pengelolaan tempat kerja secara sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang bersih dan teratur agar lebih mudah mengungkap pemborosan, hambatan kerja dan gejala tidak normal.
5R juga merupakan proses perubahan sikap dan prilaku dalam bekerja secara sistematis, terstruktur dan terukur untuk membangun budaya organisasi kerja yang lebih produktif dan berdaya saing. "5R terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin," kata Isnanto yang mengaku lama berkarir di Toyota Astra Motor, Jakarta.
Di samping itu, lanjutnya, 5R juga bermanfaat bagi pekerja dan perusahaan. Ada enam manfaat dari implementasi 5R. Rinciannya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan mutu produk dan layanan, mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja, menciptakan suasana kerja lebih harmonis dan membangun budaya kerja lebih produktif.
Manfaat 5R secara spesifik terbagi dua, visual dan fungsional. Kebersihan, kerapihan dan keindahan dari suatu tampilan yang terlihat di lingkungan kerja yang aman dan nyaman merupakan visual dari implementasi 5R. Sedangkan secara fungsional, akan berkontibusi terhadap peningkatan produktivitas, kualitas, efisiensi dan lain sebagainya.
"Dari implementasi 5R tersebut, ada satu tools yang sangat penting untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi suatu proses 5R tersebut, yaitu visual kontrol. Tujuannya, untuk mengkomunikasikan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 5R di tempat kerja, sehingga setiap orang (bahkan orang luar) dapat mengetahui apakah semuanya berjalan dengan baik atau ada sesuatu yang bermasalah. Visual kontrol itu juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil 5R," pungkas Isnanto.
Pada webinar itu panitia juga mengumumkan pemenang dari berbagai lomba yang digelar dalam rangka Bulan K3 Nasional dan Mutu PT Semen Padang. Di antaranya, lomba artikel, lomba foto, lomba video dan lomba 5R. Diakhir webinar, manajemen PT Semen Padang melakukan upgrading OHSAS 180001 ke ISO 45001.
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita rahmawati mengatakan, ISO 450001 mengadopsi high level structure yang terdiri dari 10 klausul, sama dengan ISO 9001 dan 14001, sehingga lebih mudah dalam proses integrasi. ISO 45001 juga mempertimbangkan risiko dan peluang. Sedangkan OHSAS 18001 hanya mempertimbangkan risiko saja.
"Pada ISO 45001, peran kepemimpinan dan keterlibatan pekerja dan sistem manajemen K3 menjadi lebih kuat," kata Nur Anita.
Webinar itu dihadiri Direktur Keuangan Semen Padang Tubagus M Dharury, Direktur Operasional Asri Mukhtar, dan diikuti karyawan/ti Semen Padang, Yayasan Igasar, PT Pasoka Sumber Karya, KKSP, Semen Padang Hospital, SIG, Dana Pensiun Semen Padang, FKIK, dan PT Yasiga Sarana Utama. (*/b/hms)
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang Amrizal Rengganis mengatakan, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021 merupakan upaya membangkitkan semangat pers dalam memajukan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Amrizal Rengganis disela-sela mendamping rombongan tim HPN 2021 Provinsi Sumbar di Hotel Balairung Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Setahun lebih, merebaknya covid 19 melanda kota ini. Tentu, sangat berpengarus sekali pada jalanya roda pemerintahan. Tidak hanya, tergangunya jalan roda pemerintahan. Berla lama, dengan kondisi seperti sekarang, tentu sangat berimbas pada keuangan daerah.
Untuk mengatasinya, tentu pemerintah kota Padang Panjang harus pintar pintar mensiasinya. Tidak ada jalan lain, Pemerintah Kota Padang Panjang melanjutkan kembali refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut, dilakukan dalam menyikapi surat edaran Menteri Keuangan Republik Infonesia. Seluruh OPD, diminta dapat menginfentarisir keuangannya serapi mungkin.
"Infentarisir dari sekarang, kegiatan belum mendesak ditunda, karena semua ini untuk refocusing pengananan Covid-19. Pelatihan,bimtek atau kegiatan lain yang dirasa belum terlalu penting ini ditunda dahulu," ungkap Sekdako Sonny Budaya Putra, AP, M. Si kepada seluruh kepala OPD dan pejabat terkait, di Hall Lantai III Balaikota,Rabu, (11/2).
Untuk, OPD terkait langsung dalam penanganan Covid-19 seperti BPBD, Dinas Sosial, DKK, dan Pol PP diminta mengajukan anggaran penanganan Covid-19.
"Silakan OPD terkait mengajukan kebutuhan secara real. Perlu perhitungan yang teliti dam akurat agar anggaran dapat dipergunakan secara efektif dan efesien," teramg Sony Budaya Putra.
Sementara, kepala BPKD Dr. Winarno, menambahkan, refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) berjlah sebesar kurang lebih 357 Miliar. Semua ini, berdasarkan atas surat edaran dari Menteri Keuangan," terangnya.
Lebih jauh, Winarno mengatakan, dengan terjadinya potongan mata anggaran pada masing masing OPD, tentu sangat berimbas pada kegiatan yang sudah direncankan. Semua itu, pihaknya sangat menyadari. Namun, kita harus patuh dan tunduk pada aturan yang ada. Untuk itu, OPD perlu bersabar semua untuk kemaslahatam untuk banyak orang, pungkas Winarno. (maison pisano)