Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Semen Padang Hospital (SPH)

Padang, Lintas Media News
Dalam rangka mempermudah pelayanan masyarakat yang hendak berobat, Semen Padang Hospital (SPH) kini terima booking pasien melalui aplikasi WhatsApp dan website.

"Tujuannya agar mempermudah masyarakat yang ingin berobat ke SPH tanpa harus merasa cemas tertular COVID-19. Kita tahu bahwa kebanyakan orang kini berusaha untuk menghindari keramaian karena tidak ingin tertular  dari orang yang terkena COVID-19 yang bisa jadi tanpa gejala," ujar Kepala Pemasaran dan Humas SPH, Yosrida Risman.

Ia menjelaskan, untuk membuat appoitment atau pembookingan via WhatsApp dapat dilakukan ke nomor 0812 7691 0995. Sementara untuk booking melalui layanan web booking dengan mengunjungi link https://booking.semenpadanghospital.co.id. Namun ia menekankan bahwa pasien yang telah mendapat nomor antrian ke dokter, wajib mendaftar ulang ke bagian admisi.

"Jika telah melakukan booking secara online baik melalui aplikasi WA atau website, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi pendaftaran ke bagian admisi," jelas wanita yang akrab disapa Cici ini.

Pelayanan ini dapat dilakukan untuk semua jenis penyakit yang butuh pengobatan. Jadi tidak ada batasan penyakit untuk pelayanan booking online ini.

Di sisi lain, bagi yang ingin melakukan booking, wajib melakukannya 2 hari sebelum jadwal dokter, mulai jam 07.00 pagi. Untuk jadwal dokter yang ingin dikunjungi, dapat dilihat di instagram Semen Padang Hospital @semenpadang_hospital atau melalui link https://www.instagram.com/semenpadang_hospital/.

Booking online ini dapat dilakukan untuk pasien baru maupun pasien lama yang ingin melanjutkan pengobatan. Untuk booking via online tersebut, ada beberapa data yang dibutuhkan yakni No. MR (khusus pasien lama), Nama, tanggal lahir, no hp, jaminan kesehatan.

Sementara itu, Cici menjelaskan beberapa prosedur melalui website dan aplikasi WhatsApp yang akan dilewati oleh pasien yang ingin mendaftar. Prosedur booking Via website dilakukan dengan melakukan pengisian data pasien baru atau pasien lama dan memilih poli yg akan dituju (pasien langsung mendapatkan nomor antrian ke dokter). Kemudian pada hari H, pasien melakukan registrasi ulang, 1/2 jam sbelum jadwal dokter habis.

Untuk booking via aplikasi whatsapp, pasien diharuskan mengisi format booking seperti No. MR (khusus pasien lama) , Nama, Tanggal Lahir, No. Hp, Dokter yang dituju, tanggal kunjungan, jaminan pasien). Nantinya, petugas akan mengirimkan nomor antrian dan keterangan untuk melakukan registrasi pada hari H. (b/hms)




Padang.lintas Media News.
Calon Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 1 Drs. H. Ali Mukhni, mengunjungi dan menyapa masyarakat di seluruh pelosok Kecamatan Bungus Taluak Kabuang Kota Padang, sepanjang Selasa (17/11). Cawagub didampingi oleh Ketua DPW PAN Indra Dt Rajolelo dan Ketua DPD PAN Kota Padang Hendri Septa, M.Bus yang juga PLT Walikota Padang dan sedang cuti.

Kedatangan Ali Mukhni disambut meriah dan antusias oleh masyarakat Bungus, yang terdiri dari tokoh masyarakat, ninik mamak, pemuka agama, pemuda serta Ibu-ibu yang mendominasi setiap pertemuan Cawagub Ali Mukhni.

Seharian berkeliling di Bungus, Ali Mukhni adakan tatap muka dan berdialog dengan masyarakat di rumah masyarakat setempat dengan tetap menerapkan protokol Covid-19 yang ketat. Masyarakat berebut minta berfoto dengan Ali Mukhni karena masyarakat rindu dengan pemimpin perubahan di Sumatera Barat.

“Masyarakat Sumbar rindu perubahan, saatnya rakyat menikmati pembangunan di seluruh wilayah. Seluruh daerah ingin keadilan dan bersama membangun Sumbar,” ujar Ali Mukhni membakar semangat pendukungnya.

Menurut Ali Mukhni yang berpasangan dengan Ir. H. Mulyadi ini, kepiawaian pemimpin dalam menggaet dana pusat untuk membangun Sumbar sangat diperlukan. Tidak bisa kita mengandalkan dana APBD saja. "Kami pasangan Mualim, yaitu Pak Mulyadi dan Ali Mukhni sudah membuktikan dengan kerja nyata dan berhasil membawa triiunan rupiah dana pusat ke Sumatera Barat. Jika masyarakat memberikan amanah ke Mualim maka kami akan berbuat lebih baik lagi untuk Sumbar ke depan," kata Ali Mukhni disambut dengan tepuk tangan oleh masyarakat.

Ali Mukhni yang kini Bupati Padang Pariaman dua periode ini, berterima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang telah menyambut dirinya dalam sosialisasi Pilgub dan memberikan dukungan luar biasa. Tidak saja di Kecamatan Bungus, tetapi juga di kecamatan lain yang ada di Kota Padang. Sehingga dari sambutan masyarakat yang tinggi, terbukti dari survey Mualim yang tinggi, membuat Mulyadi dan Ali Mukhni semakin terpacu untuk terus berjuang demi perubahan bagi masyarakat Sumbar.

Ali Mukhnni bercerita bahwa maju sebagai Wagub berpasangan dengan Mulyadi sebagai Cagub adalah karena dorongan dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di ranah dan di rantau. "Tujuan kami pasangan Mualim ini untuk membangun Sumbar dan membuhulkan kembali hubungan masyarakat rantau dengan ranah untuk kemajuan Sumbar," ujar Ali Mukhni, yang dulunya merupakan seorang birokrat berlatar belakang seorang guru.

“Respons masyarakat yang luar biasa, menjadi semangat bagi kami untuk terus berjuang. Ini semua kami lakukan untuk memastikan sebuah perubahan nyata untuk Sumatera Barat. Perubahan nasib seluruh masyarakat di Sumatera Barat,” kata Ali Mukhni yang juga Ketua Umum Alumni Universitas Negeri Padang itu.

Sementara itu, Ketua PAN Kota Padang Hendri Septa memaparkan kerja nyata yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, Mulyadi-Ali Mukhni (Mualim). Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga kerja nyata Mualim itu akan menjadi modal utama membawa Sumbar yang berkah dan sejahtera segera terwujud.

“Kami memohon doa, restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Padang. Bersatu bersama Pemimpin Perubahan, Mulyadi-Ali Mukhni. Mari kita menangkan Mualim di Kota Padang,” kata Hendri Septa, yang sekarang menjadi PLT Walikota Padang. Saat kampanye, Hendri Septa sengaja mengajukan cuti kepada Gubernur.

Hendri Septa mengatakan, sebagai Ketua PAN Kota Padang, dirinya memperjuangkan Ali Mukhni menjadi Cawagub selain sosok birokrat yang tepat mendampingi Ir. H. Mulyadi, juga karena Ali Mukhni adalah sosok yang merakyat sebagai mantan Ketua DPW PAN Sumbar.

Ali Mukhni bersama Hendri Septa menampung seluruh aspirasi dari masyarakat Bungus, untuk nanti diperjuangkan dan direalisasikan oleh Mualim jika diberikan amanah oleh masyarakat Sumbar pada Pilkada 9 Desember nanti.

Hasil survey lembaga kredibel Polltracking Indonesia pada awal November 2020, pasangan Cagub-cawagub nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni meraih elektabilitas 49,5 persen, jauh meninggalkan tiga pasangan lainnya. Pasangan Nasrul Abit-IC hanya meraih 21,3 persen, pasangan Mahyeldi-Audy 17,2 persen dan pasangan Fakhrizal-Genius 6,4 persen. (rls/St)

Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Rapat koordinasi tersebut bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Padang Panjang dan jajaran. Rapat berlangsung di Aula Bappeda, Rabu,(18/11).

Kepala Bappeda Rusdianto disela, 
rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan mengatakan, rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu melibatkan hampir seluruh OPD. Melalui rapat ini, diharapkan dapat menunjang program  sekaligus diharapkan dapat mendukung visi misi Waikota dan Wakil Walikota Padang Panjang.

“Untuk menuntaskan kemiskinan ini, saya berharap kepada seluruh OPD beserta jajarannya dan para camat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, untuk dapat segera melakukan kordinasi dan konsolidasi dengan tim terkait serta bersinergi, memberi informasi, menvalidasi data memberikan pelayanan terpadu dan sistematis serta membuka akses dalam penanganan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. 

Selanjutnya, sebut Rusdianto, memprioritaskan program kegiatan pada pengentasan kemiskinan, secara berkesinambungan melalui perbaikan serana dan prasarana pendukung , melakukan upaya upaya perbaikan ekonomi masyarakat, penanganan kesehatan yang maksimal dan lain lain sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Juga melakukan evaluasi, secara berkala terhadap perkembangan kemiskinan kepada sasaran yang dituju atau kelompok masyarakat tertentu, sebut Rusdianto.

Sementara,  Walikota Fadaly Amran mengatakanmenjelaskan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan disebabkan berbagai hal. Karena ada perlambatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kita perlu melakukan kaji ulang program yang telah kita laksanakan.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar kita bisa mendapatkan formulasi lebih baik dan lebih tepat mengatasi persoalan kemiskinan di Padang Panjang. " Saya harapkan, hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan rekomendasi terbaru kepada saya, sesuai informasi yang berkembang untuk tindaklanjuti dalam progres-progres kerja ke depan,” harap Fadly Amran. 

Lebih jauh Fadly Amran mengatakan,jika penanggulangan kemiskinan adalah prioritas pembangunan dan jadi agenda pembangunan nasional. Pemerintah sudah mengeluarkan program Keluarga Harapan, KIS, Bantuan Keluarga Tunai, KUR serta pemenuhan infrastruktur dasar baik dari kesehatan, pertanian dan ekonomi. 

“Pemerintah, juga melakukan kegiatan di bidang sosial penduduk miskin dengan layanan kesehatan penduduk miskin dan menyentik ke RT miskin. “Ada tantangan yakni sinergitas, serta optimalisasi perangkat daerah untuk menanggulangi kemiskinan. 

Ketersediaan data, dan informasi soal kemiskinan dan kebijakan program penggulangan kemiskinan harus diperkuat,” Bila kita bekerka dengan data, semua akan jelas, terang dan terukur. 

Artinya,  penangulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang,  tidak bisa tanggung jawab BAZ NAS sendiri.  Namun, tanggung jawab semua OPD dan unit yang terlibat dalam dalam penangulangan kemiskinan, seperti BPKD, Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Pertanian, Perindag, Dinas Perkim LH, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAZNAS.

Bila, kordinasi masing masing OPD  ini jalan,   saya yakin penurunan angka kemiskinam dikota Padang Panjang dapat dicapai. Bila, kordinasi tidak jalan dan abai dengan tanggung jawab.  Sebagus apa pun program dirancang,  tidak akan jalan bila OPD yang diberi tanggung jawab tidak menjalin kordinasi yang baik antar unit yang diberi tanggung jawab, terang Fadly Amran.(maisonpisano)

Pasaman Barat.Lintas Media News.
Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Ir. H. Mulyadi akan memperbanyak agen penyalur untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi bagi petani. Sehingga petani mudah mengakses pupuk subsidi dan membasmi oknum yang menyimpangkan distribusi pupuk subsidi.

Hal itu disampaikan Mulyadi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Sidodadi, Kabupaten Pasaman Barat, Senin (16/11) lalu.

Mulyadi menyampaikan, dalam penyaluran pupuk subsidi terkadang ada upaya untuk mempermainkan harga. Sehingga, dengan semakin banyaknya agen penyalur, diharapkan makin banyak ketersediaan pupuk dan upaya mempermainkan harga pun dapat dihentikan.

"Kita akan mempermudah bagi siapa pun yang ingin menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Karena keluhan soal pupuk subsidi ini sudah sering disampaikan kepada kami dari petani di berbagai daerah di Sumatera Barat," ucap Mulyadi di berbagai tempat di Pasaman Barat, dalam kegiatan Cagub Mulyadi selama tiga hari berkeliling kabupaten ini.

Anggota DPR RI tiga periode ini menyebut akan meninjau regulasi terkait persyaratan untuk menjadi agen pupuk subsidi. Dia tidak ingin ada regulasi yang menghambat yang ujung-ujungnya berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Mulyadi menegaskan, dirinya dan Calon Wakil Gubernur Ali Mukhni ingin petani tidak terhambat dalam bertani karena kelangkaan pupuk. Sebab nantinya akan berpengaruh pada hasil panen para petani serta penghasilan petani Sumatera Barat.

"Kita ingin petani Sumatera Barat sejahtera, makmur, serta taraf hidupnya semakin meningkat tiap tahun," tegas Mulyadi.

Sedangkan tokoh masyarakat Sidodadi, Kinali, Pasaman Barat, Kasmodiharjo mendukung upaya Mulyadi untuk menaikkan taraf hidup petani dengan memperlancar pupuk bersubsidi. Dia sepakat dengan gagasan Cagub Mulyadi untuk memperbanyak agen penyalur.

Menurut dia, Mulyadi merupakan Calon Gubernur yang telah banyak memberikan perhatian kepada petani. Dan nama Mulyadi sudah tidak asing bagi petani yang ada di seluruh kabupaten/kota Sumbar.

"Masyarakat Pasaman sudah sangat mengenal Pak Mulyadi, sudah tidak asing lagi. Beliau juga pernah memberikan bantuan kepada petani di sini. Makanya kalau memilih untuk Gubernur, pilih yang pasti aja, yang telah jelas kerjanya bagi masyarakat yaitu pasangan Mulyadi-Ali Mukhni," kata Kasmodiharjo. (rls)






PADANG.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat bersama-sama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, melalui LO melakukan pembahasan materi debat, sesuai dengan tahapan pilkada 2020.

Pertemuan dilakukan pada Aula KPU Sumbar, dipimpin langsung Plt ketua Gebril Daulai, Rabu (18/11/2020) dihadiri semua Lo serta tim kampanye Paslon dan stakeholder, guna mengantisipasi ada kerancuan dan masalah pada acara nantinya.

Dalam.pertemuan tersebut, Plt ketua KPU Sumbar Gebril Daulai menyampaikan semua materi debat, termasuk waktu dalam setiap sesi, yang wajib diikuti oleh semua peserta debat pada 23 November di Studi TVRI dan 3 Desmber disebuah hotel dengan disiarkan TV Nasional.

Pada kesempatan itu, masing-masing utusan pasangan calon (Paslon) juga memberi beberapa masukan diantaranya, meminta agar moderator bisa bertindak tegas dan memberhentikan Paslon yang melenceng dari pokok bahasan diskusi.

Selain itu, utusan Paslon juga meminta agar ada tambahan waktu sanggah, agar lebih terinci dalam menyanggah Paslon lainnya, juga meminta agar ada materi pembahasan tentang bencana, karena Sumbar merupakan Etalasi bencana khususnya kota Padang.

Semua masukan dari utusan pasangan calon ditampung, nantinya akan dibawa kedalam rapat internal KPU Sumbar, sehingga semua usulan diketahui bersama oleh semua komisioner.

Pada kesempatan tersebut Gebril Daulai didampingi Kabag Hukum,Tekhnis dan Hupmas KPU Aan Wuryanto, mengatakan, apapun masukan wajib ditampung, tentunya akan dibahas kembali untuk kebaikan dan kesuksesan acara, sehingga pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, menjadi pesta demokrasi "tanpa cedera".

"Semua masukan akan kita tampung dan akan kita bawa dalam rapat bersama dengan rekan-rekan komisioner lainnya, pada saat ini kita hanya menyampaikan materi debat, agar semua Paslon bisa menyiapkan pada acara tersebut," ulas Gebril Daulai.

Meskipun acara pertemuan sempat terhenti karena hentakan gempa 5,3 SR yang berpusat di Pessel, namun pertemuan tetap dilanjutkan, dengan santai serta rileks, penuh harmonisasi karena semua memiliki hak setara dalam menyampaikan usulan pada KPU Sumbar.

Diluar itu, adanya indikasi tim pakar debat merupakan pengacara salah satu Paslon, Kabag Hukum,Tekhnis dan Hupmas melalui kasubag Tekhnis dan Hupmas Jumiati mengatakan, isu tersbut tidak benar, karena orang yang disebutkan bukan lagi tim pakar debat karena sudah mengundurkan diri pada 16/11/2020 lalu.

"Yang bersangkutan bukan lagi tim pakar atau  perumus materi debat, karena sudah mengundurkan diri, jadi kita tidak melibatkan orang-orang yang ada kaitannya dengan partai politik dan pasangan calon," ulas Jumiati.

Saat ini, KPU terus melakukan kordinasi pada semua pihak, juga pasangan calon agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaran, khususnya menyangkut protokol kesehatan.(St /mckpu)



Jakarta, Lintas Media News

Pandemi Covid-19 selama 2020 telah menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk pada sektor industri halal. Pandemi ini diperkirakan menyebabkan penurunan pengeluaran (belanja) warga muslim global sekitar 8 persen. 

Meski begitu, Indonesia dinilai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dengan eksostem yang kuat, akan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi islami dunia.

“Laporan saya menyajikan kebangkitan Indonesia yang terus berlanjut memiliki ekosistem yang kuat untuk memungkinkan partisipasi besar dalam peluang pasar global multi-triliun ini. Ini juga salah satu yang paling menarik pasar untuk investor internasional saat ini,” ungkap CEO Dinard Standard, CEO Dinar Standard dalam sambutannya di webinar hybrid launching The State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang digelar dari Rafles Hotel, Jakarta (17/11/2020).

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma’ruf Amin yang me-launching SGIER secara virtual, menyebutkan, The State of Global Islamic Economy Report ini sudah masuk edisi ke 8. Menurut Wapres, SGIER ini merupakan acuan penting karena fokus memberikan analisis terkini perkembangan Islam global. 

“Report ini mengetahui eksistensi Negara Islam saat ini. Peran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat karena produk Islam produk makanan halal, pariwisata, kosmetik, dan media rekreasi yang juga meningkat,” kata Wapres saat pembukaan.

Semua sektor tersebut, menurut Wapres menjadi bahan penilaian islamic indicator. Dan Indonesia menurutnya, masuk 10 besar dari indikator-indikator tersebut.

Ketua IHLC, Dr. Sapta Nirwandar juga menyampaikan, dari laporan The State of The Global Islamic Economy Report 2020/2021, ada penurunan belanja warga muslim yang terjadi di semua sektor industri halal akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, seluruh sektor industri tersebut akan kembali bangkit kembali ke tingkat pengeluaran pra-prandemi, di akhir 2021. Pengeluaran warga muslim diperkirakan akan mencapai 2,3 triliun dolar AS pada tahun 2024 pada Tingkat Pertumbuhan Kumulatif tahunan (CAGR) 3,1 persen.

Setiap tahun Dinar Standrard mengeluarkan The State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang merupakan laporan perkembangan ekonomi Islam global. Peluncuran SGIER tahun ini dilaksanakan di beberapa kota di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Jakarta secara hybrid, online dan pertemuan terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19, Selasa, 17 November 2020. Selain Indonesia, SGIER diluncurkan di kota pusatnya Dinar Standard, Dubai (16 November 2020), Kuala Lumpur (18 November 2020), Marocco (19 November 2020), London (20 November 2020), dan madrid (23 November 2020). “IHLC menjadi partner untuk peluncuran dan menerjemahkan ringkasan eksekutif (executive summary) ke dalam bahasa Indonesia,”ungkap Ketua IHLC, Dr. Sapta Nirwandar.

Dalam perkembangan industri halal, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan negara lainnya. Bahkan masa pandemi Covid-19 menjadi momentum kebangkitan ekonomi halal. Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma’ruf Amin menyatakan “Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024”.

“Indonesia memiliki kemajuan yang pesat di putaran ekonomi islam global di berbagai sektor, seperti keuangan, makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan media rekreasi,”jelas Rafi-uddin Shikoh.

Sapta Nirwandar menjelaskan, di tengah pandemi tentu ada sektor yang mendapatkan tantangan lebih berat, seperti sektor pariwisata. Tapi ada juga yang terdampak relatif ringan seperti sektor makanan dan minuman, yang bahkan cenderung stabil. Sementara sektor teknologi dan farmasi mengalami pertumbuhan pesat. 

“Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengakselerasi produk dan jasa halal. Tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempunyai peluang untuk go-ekspor,”kata Sapta Niwarndar, yang juga mantan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini. 

SGIER 2020/2021 memaparkan, pada 2019 tingkat pertumbuhan belanca muslim mencapai 3,2 persen (year on year) dengan nilai sekitar 2,02 miliar dolar AS. Sementara aset keuangan syariah dunia juga mengalami pertumbuhan tinggi, asetnya kini mencapai 2,88 triliun dolar AS. Di tengah pandemi covid-19 akan mengalami penurunan belanja muslim global sebesar 8 persen. Namun, pengeluaran ekonomi halal akan kembali tumbuh di akhir 2021, kecuali sektor pariwisata.

Pandemi Covid-19 telah mencatat banyak perkembangan penting dalam ekonomi Islami, yangantara lain terjadinya percepatan transformasi digital, disrupsi rantai pasok global, dan naiknya fokus pemerintah pada investasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. “Ekonomi islami global terus bertumpu pada delapan pendorong kunci, termasuk jumlah penduduk muslim yang besar dan bertumbuh, naiknya ketaatan pada nilai-nilai etis islami yang mempengaruhi konsumsi, dan sejumlah strategi nasional yang ditujukan pada pengembangan produk dan layanan jasa halal.

Beberapa strategi ekonomi Islami nasional Indonesia yang paling menonjol aalah Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di samping itu, industri halal terus mengembangkan dirinya melalui pembangunan ekosistem yang komprehensif menuju Indonesia menjadi produsen produk halal dunia. “Ini sejalan dengan tekad dan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan pada tahun 2024 akan menjadi pusat produsen produk halal dunia,” kata Sapta Nirwandar. (b/rls)

Padang, Lintas Media News

Kolam pemijahan yang telah dipatenkan PT Semen Padang mulai dimanfaatkan untuk pelestarian ikan bilih. 

Selasa (17/11/2020), sekitar 1000-an ekor induk ikan bilih yang diambil dari habitatnya di Danau Singkarak, diintroduksi di kolam pemijahan yang ada di kawasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) PT Semen Padang itu. 

Ketua Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang Deni Zen mengatakan, introduksi bilih di kolam pemijahan yang telah dipatenkan pada Agustus kemarin itu rencananya dilakukan untuk 10 ribu ekor induk ikan bilih. Namun karena ikan bilih sudah endemik di Danau Singkarak, makanya introduksi ikan bilih baru dilakukan untuk 1000-an ekor induk ikan bilih.

"Untuk tahap awal ini baru 1000-an ekor. Dalam waktu dekat, akan kami tambah jumlahnya, karena kami dari Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang sudah berkoordinasi dengan nelayan Danau Singkarak. Mudah-mudahan Desember nanti, target untuk 10 ribu induk ikan bilih dapat terwujud," kata Deni Zen.

Ikan bilih di Danau Singkarak itu diintroduksi atau dipindahkan ke kolam pemijahan Kehati PT Semen Padang, dilakukan melalui proses yang tidak mudah, yaitu melalui alahan (metode tradisional penangkapan ikan bilih dengan membagi-bagi aliran sungai menjadi sungai-sungai kecil,red). Untuk menangkap ikan bilih tersebut, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan pemilik  lahan.

"Penangkapan ikan bilih ini baru bisa dilakukan Selasa dini hari, yaitu sekitar pukul 00.30 WIB.  Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang sendiri sudah berada sejak Senin siang di Danau Singkarak. Setelah ditangkap, ikan bilih langsung kami bawa ke Padang untuk dipindahkan ke kolam pemijahan," ujarnya.

Kolam dan area pemijahan ikan bilih itu, kata Deni melanjutkan, merupakan duplikat Danau Singkarak yang didesain oleh Universitas Bung Hatta (UBH), karena pelestarian ikan bilih di kolam pemijahan itu juga bagian dari kerjasama antara PT Semen Padang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UBH yang telah dimulai sejak Juli 2018. 

"Selain di kolam pemijahan, PT Semen Padang bersama UBH juga telah melestarikan ikan bilih di sungai Taman Kehati. Alhamdulillah, sampai saat ini ikan bilih itu masih hidup di sungai tersebut. Namun untuk mengkonservasi perkembangannya, kami pun kesulitan. Maka dari itulah, dibuatkan kolam pemijahan sebagai repilika Danau Singakarak yang dilengkapi dengan area pemijahan," bebernya.

Sebelumya, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan UBH Prof Dr. Hafrijal Sandri, MS yang selama ini mendampingi PT Semen Padang dalam melestarikan ikan bilih mengatakan, kolam yang dilengkapi area pemijahan itu dibagun, supaya PT Semen Padang dan UBH semakin mudah dalam mengontrol perkembangannya.

"Kalau di sungai agak kesulitan kami mengontrolnya. Makanya kolam yang kami lengkapi dengan area pemijahan itu dibangun, supaya lebih mudah mengontrolnya, karena dari awal kami maunya pelestariaan ikan bilih yang dilakukan PT Semen Padang difokuskan pada keberhasilan reproduksi," katanya.

Guru besar yang akrab disapa “Profesor Bilih” itu menyebut bahwa reproduksi ikan bilih di sungai Taman Kehati, memang dikatakan telah berhasil dan sangat signifikan. Bahkan tingkat keberhasilannya mencapai 70 persen. "Tapi itu tadi, kami dan tim di Semen Padang agak kesulitan mengontrolnya," ujar Hafrijal.

Rencananya, lanjut Hafrijal, jumlah ikan bilih yang akan dilestarikan di kolam yang dilengkapi area pemijahan itu sekitar 10 ribu induk ikan bilih.  Jika pelestariannya berhasil,  maka akan dilakukan restoking atau dikembalikan kehabitat aslinya di Danau Singakarak, karena ikan bilih merupakan ikan endemik di Danau Singakarak.

"Selain direstoking, kami rencananya juga melakukan reintroduksi, yaitu memperbanyak habitatnya. Tapi kami lihat dulu sejauh mana peningkatan populasinya pada saat peleatariam di kolam yang dilengkapi area pemijahan. Kalau bagus, bisa kita restoking dan reintroduksi di tempat lain," pungkas Hafrijal. (*/b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Walikota Padang Panjang, Fadly Amran melantik dan mengambil sumpah pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 25 orang ASN lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.  Sebelum pelantikan dimulai, gempa kecil menggoyang lantai Tiga Kantor Balaikota Silaing Bawah, tempat dimana mutasi dilaksanakan, Selasa (17/11/2020) pagi.


Tepat jam 9.30 Wib, Wali Kota Fadly Amran bersama Ketua DPRD, Mardianyah,  Sekretaris Sony Budaya Putra, memasuki ruang pelantikan. Wajah wajah, yang sedikit cemas usai gempa pagi itu menggoyang bumi Serambi Mekah kembali ceria menyambut kedatangan Walikota beserta rombongan memasuki ruang pelantikan. 

Walikota Padang Panjang dalam hantarannya mengatakan, dalam sebuah Pemerintahan, mutasi atau pergeseran jabatan merupakan hal yang lumrah dan wajar dilaksanakan, namun tidak sedikit aparatur Pemerintah yang tidak suka atau kadang merasa tertekan dengan adanya rotasi pejabat yang dilaksanakan.

“Tidak hanya berpolitik membutuhkan kedewasaan, namun juga dalam menjalankan tugas Pemerintahan dimana pergeseran jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dan sesuatu yang memang cukup mendesak. Namun yang harus dimengerti, jabatan itu bukan hak atau pemberian, namun sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” jelas Fadly Amran ketika melantik pejabat eselon III dan IV.

Oleh sebab itu, dikatakan Wako, pejabat yang kena mutasi dimanapun bertugas harus selalu siap, karena jabatan yang diberikan merupakan amanah bukan sebuah hak milik, atau sebuah hadiah. Dan yang terpenting,  ditempat yang baru pegawai yang dilantik harus cepat mensusaikan diri pada lingkungan tempat yang baru. 

Dikatakan Fadly, pelantikan pejabat lingkup pemerintah kota Padang Panjang yang dilaksanakan tersebut sebelumnya telah melalui proses panjang dan beberapa tahapan, mulai dari kemampuan, kinerja,profesionmalisme dan persyaratan golongan dan pangkat dan terakhir melalui pertimbangan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat).

Oleh sebab itu, Walikota mengungkap hasil pelantikan pejabat eselon merupakan hasil kesepakatan bersama dan melihat dari berbagai sisi agar proporsional dan orang yang ditunjuk menempati suatu jabatan memang benar benar memenuhi persyaratan dan mampu.

Fadly Amran,  berharap kepada pejabat yang nanti telah menempati jabatan baru, agar benar benar mampu melaksanakan kepercayaan dan amanah yang diberikan dan menerimanya dengan lapang dada, jangan sampai menyalahgunakan bahkan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. “Jajaran Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan dan optimal dan professional, dan mutasi pejabat ini merupakan upaya untuk mewujudkan hal itu,” jelas Sang Walikota. 

Sementara itu, BKPSDM, Rudy Suharman menjawab LintasMediaNews, menyebutkan bahwa pada pelantikan pejabat eselon III dan IV sekaligus juga melantik pejabat yang menduduki jabatan baru pada SKPD yang baru dibentuk termasuk ada yang mendapat promosi, mutasi.

Disebutkan ada sebanyak 25 orang ASN pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik, di antaranya peselon 3 sebanyak 15 orang eselon 4 sebanyak 10 orang ASN.

Nama nama,pejabat yang dilantik, terdapat wajah wajah baru dan ada yang dapat promosi jabatan. Diantaranya, Argus Saadah, jabatan baru Sekretaris Inpektorat, Oksah Kebendrip, jabatan baru inspetur pembantu pada inpektorat, Jevie Carter Eka Putra, menjadi Sekretaris Koperindag, Hartati, menjadi Sekretaris, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, 

Maryulis, S, Sos, M I, Kom, Kabid,Informasi dan  Komunikasi Publik Dinas Kominfo,  Afrizal. Sekretaris pada Perpustakaan dan Arsip, Neti Herawati, Kabid Pembangunan manusia,sosial budaya pada Dinas Sosial PPKBP3A, Benny, SSTP, Kabid Pelayanan Satu Pintu. 

Tis Maria, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dam Perlindungan Anak pada Dinas Sosial. (Maison Pisano)

Semen Padang Hospital (SPH)


Padang, Lintas Media News

Semen Padang Hospital (SPH) berhasil raih penghargaan sebagai rumah sakit dengan pelaporan Tubercolosis ( TBC ) Terbaik Bulan Oktober 2020. Penghargaan itu diperoleh SPH dari DKK Kota Padang sebagai keberhasilan atas lengkapnya pelaporan SPH atas pasien TB yang datang ke runah sakit tersebut.

"Alhamdulillah, atas penghargaan yqng diberikan kepada SPH . Prestasi ini adalah berkat ketekunan dan keseriusan bersama dalam pencatatan dan pelaporan kasus TB yang menjadi program pemerintah dalam upaya pengendalian penyakit menular," ujar Direktur SPH , dr Selfi Farisha.

Pada pencatatan pelaporan pada tiap Faskes tersebut, SPH memiliki kasus manual 1 orang dan SITB 1 orang. Selanjutnya, untuk pelaporan suspek manual sebanyak 13 orang dan SITB 13 orang.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pencatatan pasien TB memang telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Hal itu dilakukan demi mewujudkan target Indonesia Bebas TB pada 2030.

Oleh karena itu, SPH mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut yang direalisasikan melalui seriusnya SPH menangani pasien TB yang datang berobat. Bahkan SPH menyediakan tim khusus dan memberikan penanganan serius untuk penanganan pasien yang terindikasi TB melalui program TB DOTS. Tim ini bertugas untuk menangani pasien TB baik yang masih suspek atau pun telah didiagnosa terkena TB.

"Petugas medis di SPH selalu melakukan screening pada pasien yang datang ke SPH , terutama yang memiliki ciri penyakit TB. Bahkan pasien yang terindikasi tersebut diberi jalur penanganan khusus yakni Fast Track, yang bertujuan untuk memudahkan pasien TB untuk mendapatkan penanganan serta agar tidak menular pada orang lain yang datang berobat," kata Dirut yang akrab disapa Risha ini.

Ia menjelaskan adanya penanganan dan tim khusus di SPH telah ada sejak 2017 lalu. Menurutnya, tim khusus ini lah yang memiliki tanggungjawab untuk menangani pasien dan mengurus catatan pelaporannya melalui TB DOTS.

Di sisi lain, Tim TB DOTS SPH juga memberikan penanganan dan pelayanan yang maksimal kepada pasien TB, terutama jika pasien menemui kesulitan dalam melakukan pengobatan yang berkelanjutan ke RS. 

Ia menjelaskan bahwa pasien TB bisa saja merasa bosan saat menjalani pengobatan perawatan yang menurutnya memakan waktu cukup lama yakni mulai 6 hingga 12 bulan. Karena itu, SPH juga menjalin koordinasi dengan faskes lainnya seperti puskesmas sekitar agar pihak puskesmas pun dapat memastikan setiap pasien TB menjalani pengobatan sampai selesai.

Berkat adanya TB DOTS tersebut, SPH memiliki kelengkapan data mengenai pencatatan dan pelaporan pasien TB. Sehingga hal itu menjadi penilaian yang bagus oleh Kemenkes dan menetapkan SPH menjadi RS dengan Pelaporan Pencatatan Pasien TB Terbaik Bulan Oktober 2020. "Saya sangat berharap kami dapat terus mempertahankan prestasi ini. Tentunya dengan dukungan dan semangat Tim TB-DOTS dan para dokter spesialis Semen Padang Hospital ," tutur Risha. (*/b/hms)

PADANG.Lintas Media News.
 Adanya laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berkaitan baliho dan spanduk yang dibuatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, seakan-akan ada keberpihakan, dibantah tegas Yanuk Sri Mulyani. 

Ketua KPU terpilih menggantikan Amnasmen tersebut mengatakan, pertimbangan untuk menggabungkan desain dan materi APK dari seluruh Paslon menjadi 1 dalam desain billboard, serta videotron adalah pertimbangan kesetaraan.

 Selain itu, juga atas pertimbangan keadilan bagi masing-masing Paslon. 

Ia juga mengatakan, jika desain tidak digabungkan atau dibuat secara terpisah, akan menimbulkan ketidakadilan bagi Paslon.

Itu dilakukan KPU Sumbar,   karena tidak ada satupun media pemasangan di satu tempat yang dapat mengakomodir 4 Paslon secara terpisah, karena keterbatasan tempat. 

Sebelum baliho atau lainnya dicetak, KPU Sumbar menanyakan kembali pada Paslon melalui LO, apakah masih ada perubahan atau koreksi lainnya, agar tidak terjadi polemik ketika baliho terpasang.

"Semua disign tanda gambar kampanye kita serahkan pada masing-masing pasangan calon, setelah itu kita berikan contoh disign yang telah disandingkan kepada masing-masing Paslon untuk dikoreksi kembali, setelah mereka setujui baru kami cetak, jadi bukan kami yang mendisign," ulas Yanuk.

Keterangan Yanuk juga dipertegas pula oleh komisioner lainnya Gebril Daulai, dimana masyarakat juga perlu tau, kalau KPU tidak pernah melakukan intervensi paslo manapun dalam mendisign tanda gambar kampanye mereka.

Kalau ada yang mengatakan KPU Sumbar ada keberpihakan pada pasangan calon tertentu, itu karena mereka tidak paham mekanisme pembuatan baliho dan spanduk pasangan calon.

"Sebelum kami cetak, kami tanya berulang-ulang pada Paslon, jadi gak ada tujuan untuk memenangkan atau mendiskreditkan calon tertentu, masyarakat harus tau sehingga masyarakat tidak menerima informasi salah tentang hal tersebut," ulas Gebril.

Ditambahkannya, sampai saat ini, tidak ada pasangan calon melakukan protes terhadap baliho yang sudah disepakati dan didisign oleh Paslon.

Berkaitan dengan laporan masyarakat yang melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu, Gebril mengatakan siap memberi keterangan jika diminta.

"Kita siap memberikan keterangan nantinya, jika diminta berkaitan dengan laporan tersebut," tutup Gebril. (mckpu/st)






PADANG.Lintas Media News.
Pemaksaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) melalui fraksi PKS di DPRD Sumbar, agar tahun ini dilaksanakan pengalihan status bank Nagari dari konvensional menjadi syariah, tanpa melalui kajian serta persetujuan nasabah, dinilai sekretaris fraksi Demokrat HM. Nurnas sangat tak terpuji.

Bahkan HM. Nurnas merasa bingung, apa tujuan memaksa pengalihan itu, atau fraksi PKS ingin Bank Nagari milik daerah Sumatera Barat ini kolap, ketika Gubernur berganti? Sehingga yang akan disalahkan gubernur berikutnya?

Pernyataan HM. Nurnas bukan tidak beralasan, karena ada 2 provinsi yang status bank daerahnya dialihkan dari konvensional ke Syariah gagal, namun tidak bisa dikembalikan lagi ke konvensional, akhirnya menjadi seperti bank perkreditan rakyat (BPR).

"Jangan paksakan pengalihan itu, lakukan kajian, minta izin nasabah, dan ikuti aturan OJK serta aturan lain berkaitan perusahaan milik daerah, apa PKS mau melihat bank Nagari Kolap?," tegas Nurnas, Selasa (17/11/2020)

Pernyataan Nurnas juga dipertegas ketua komisi 3 DPRD Sumbar Afrizal, dia meminta Gubernur Sumbar saat ini selesaikan saja tugasnya  sampai February mendatang, jangan paksakan untuk pengalihan status bank Nagari ke Syariah, karena kajian belum jelas.

"Kami dan kita semua tau apa itu syariah, tapi apa kita semua mau bank milik daerah ini kolap dan ditinggalkan nasabah? Selanjutnya gubernur terpilih mendatang disalahkan tidak bisa mempertahankan bank Nagari," tegas Afrizal.

Dia juga sangat menyayangkan fraksi PKS yang menjadikan pengalihan status bank Nagari menjadi dagangan politik dalam pilkada 2020, sementara ini badan usaha milik publik bukan milik partai.

Apa yang dikatakan Afrizal juga dipertegas ketua fraksi Gerindra Hidayat, kalau memang ingin memasukkan kader partainya jadi komisaris silahkan saja, tapi jangan paksakan bank milik daerah kolap, karena keinginan kelompok.

"Kita tidak pernah melarang dia memasukkan kader partai PKS menjadi komisaris seperti halnya memasukkan mantan caleg DPR-RI dari PKS  Zul Evi sebagai komisaris saat ini," tegas Hidayat.

Pernyataan PKS mengatakan seolah-olah 6 fraksi di DPRD Sumbar tidak paham Syariah, menunjukkan kalau keinginan kuat mereka untuk badan usaha milik daerah itu kolap, dan menjadikan orang lain kambing hitam.

Mereka juga meminta agar PKS yang pernah membidani Bapemperda, melalui Rafdinal juga harus bertanggung jawab, kenapa semasa mereka tidak bersuara, setelah fraksi lain sebagai ketua malah diributkan, ini menandakan komunikasi serta etika politik tidak ada.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumbar, selain Fraksi PKS menginginkan agar perusahaan daerah yakni bank Nagari tetap hidup dan berkembang, serta diminati masyarakat, maka perlu persetujuan nasabah agar tidak membabi buta, tidak memaksakan kehendak kelompok.

"Kalau PKS  ingin membunuh bank Nagari kami akan halangi, tapi kalau keinginan nasabah untuk beralih ke Syariah kami akan dukung, jadi sesuai aturan sajalah, jangan main-main dengan aturan," tegasnya mengakhiri.(rls/St)




PADANG.Lintas Media News.
Adanya pemaksaan pengalihan status bank Nagari dari konvensional ke Syariah, dinilai fraksi-fraksi di DPRD Sumbar telah melanggar aturan dan terkesan dipaksakan.

Lintas Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yakni Gerindra diwakili Hidayat, Demokrat HM. Nurnas, Golkar Afrizal, PAN Dody Delfi dan PDI-P, PKB Leli Arni, dimana menegaskan kalau pada dasarnya sepakat pengalihan status bank nagari dengan melalui mekanisme yang jelas. 

Kalau ada fraksi lain di DPRD Sumbar mengatakan lembaga ini tidak setuju dengan pengalihan status, itu pernyataan hoax untuk mencari popularitas, apa lagi merendahkan lembaga dengan menyebutkan tidak profesional, merupakan penilaian politis untuk kepentingan pilkada semata.

Lintas fraksi juga mengatakan, sesuai dengan syarat OJK pada Pemilik Bank diantaranya, harus meminta persetujuan  pada minimal 65% menyetujui nasabah untuk pindah dari convensional ke syariah, sihingga tidak boleh serta merta pihak perbankan mengalihkannya.

Selain itu, sesuai dengan keputusan Mentri Dalam Negri sudah menyatakan melalui keputusan no. 10 tahun 2017, tentang perusahaan daerah.

Lintas fraksi dengan tegas mengatakan, DPRD Sumbar setuju pengalihan dari konvensi ke syariah, namun harus mekanisme dan kajian yang mendalam, karena saat ini tidak mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan kondusifitas pandemi.

Lintas fraksi juga menegaskan, ada beberapa daerah yang dipaksakan merubah status bank daerah dari konvensional ke Syariah, terjadi kolap atau penurunan pada tingkat nasabah dan lainnya.

DPRD Sumbar juga telah menyiapkan melalui Bapemperda untuk melakukan perubahan pada tahun 2021, sesuai dengan beberpa kajian yang sudah dilakukan oleh pihak bank Nagari dan telah disampaikan pada DPRD Sumbar.

HM. Nurnas dari fraksi Demokrat juga menegaskan, apakah bank nagari sudah memiliki direksi atau komisaris yang memahami keuangan syariah, tentunya itu berdasarkan penilaian OJK, jadi harus mengacu pada syarat-syarat yang ada.

"Ini gedung DPRD merupakan rumah rakyat, jangan giring masyarakat untuk membenci lembaga ini dengan mengatakan kalau 6 fraksi tidak setuju bank Nagari  syariah,  pada dasarnya itu bohong, yang benar kita semua setuju tapi pakai meknisme yang benar, jangan dipoltisir, beri fakta benar dan tidak mengada-ada," tegas Nurnas.

Hal senada juga disampaikan Hidayat, Dody Delfi, Afrizal dan Leli, kalau ada yang mengatakan fraksi lain melakukan penolakan, itu bohong besar dan pembohongan publik.

"Ini bukan untuk kepentingan pilkada, jadi jangan paksakan untuk pengalihan hari ini, apa lagi melakukan kebohongan pada publik seolah-olah kami menolak," tegas Afrijal.

Disambut Dody dengan ketegasan, "Kami selalu mendukung kepentingan rakyat, kalau fraksi lain mengatakan berbeda itu bohong besar,".

Pada dasarnya semua fraksi di DPRD Sumbar setuju pengalihan, dan jangan mencoba-coba, karena kalau nanti gagal tidak bisa kembali kekonvensional.

Bahkan fraksi Gerindra melalui ketuanya Hidayat tegas mengatakan, jangan PKS menjadikan pengalihan bank nagari ini, menjadi dagangan politik.

"Rekan kami PKS jangan jadikan ini dagangan politik, seolah-olah kami tidak setuju, padahal propenperda sebelumnya  dari PKS, sudah kita desak kok gak juga selesai, saat ini tiba-tiba dikatakan kami menolak gak setuju syariah, bahkan kita minta pada PKS untuk ke bank Muamalat namun dia menolak, jika Rahmad Saleh meminta pertanggung jawaban, mana pertanggung jawaban gubernur yang jalan-jalan keluar negri," tegas Hidayat.

Sikap politik semua fraksi di DPRD Sumbar menyatakan tidak anti bank syariah, asal melalui kajian, jika nanti suatu saat gagal yang rugi adalah masyarakat dan pemprov Sunbar.

"Tidak ada satupun fraksi di DPRD Sumbar ini yang tidak setuju pengalihan ke syariah, jangan PKS melempar hoax seolah-olah hanya mereka yang setuju dan kami menolak, itu fitnah," tegas Hidayat.

Pengalihan PKS tersebut menyinggung 8 partai dari 6 fraksi, karena dianggap tidak mendukung, padahal sangat setuju asal melalui mekanisme.(ST/fwp-sb)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.