Pdg, Panjang. Lintas Media News.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Rapat koordinasi tersebut bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Padang Panjang dan jajaran. Rapat berlangsung di Aula Bappeda, Rabu,(18/11).
Kepala Bappeda Rusdianto disela,
rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan mengatakan, rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu melibatkan hampir seluruh OPD. Melalui rapat ini, diharapkan dapat menunjang program sekaligus diharapkan dapat mendukung visi misi Waikota dan Wakil Walikota Padang Panjang.
“Untuk menuntaskan kemiskinan ini, saya berharap kepada seluruh OPD beserta jajarannya dan para camat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, untuk dapat segera melakukan kordinasi dan konsolidasi dengan tim terkait serta bersinergi, memberi informasi, menvalidasi data memberikan pelayanan terpadu dan sistematis serta membuka akses dalam penanganan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selanjutnya, sebut Rusdianto, memprioritaskan program kegiatan pada pengentasan kemiskinan, secara berkesinambungan melalui perbaikan serana dan prasarana pendukung , melakukan upaya upaya perbaikan ekonomi masyarakat, penanganan kesehatan yang maksimal dan lain lain sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat.
Juga melakukan evaluasi, secara berkala terhadap perkembangan kemiskinan kepada sasaran yang dituju atau kelompok masyarakat tertentu, sebut Rusdianto.
Sementara, Walikota Fadaly Amran mengatakanmenjelaskan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan disebabkan berbagai hal. Karena ada perlambatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kita perlu melakukan kaji ulang program yang telah kita laksanakan.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar kita bisa mendapatkan formulasi lebih baik dan lebih tepat mengatasi persoalan kemiskinan di Padang Panjang. " Saya harapkan, hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan rekomendasi terbaru kepada saya, sesuai informasi yang berkembang untuk tindaklanjuti dalam progres-progres kerja ke depan,” harap Fadly Amran.
Lebih jauh Fadly Amran mengatakan,jika penanggulangan kemiskinan adalah prioritas pembangunan dan jadi agenda pembangunan nasional. Pemerintah sudah mengeluarkan program Keluarga Harapan, KIS, Bantuan Keluarga Tunai, KUR serta pemenuhan infrastruktur dasar baik dari kesehatan, pertanian dan ekonomi.
“Pemerintah, juga melakukan kegiatan di bidang sosial penduduk miskin dengan layanan kesehatan penduduk miskin dan menyentik ke RT miskin. “Ada tantangan yakni sinergitas, serta optimalisasi perangkat daerah untuk menanggulangi kemiskinan.
Ketersediaan data, dan informasi soal kemiskinan dan kebijakan program penggulangan kemiskinan harus diperkuat,” Bila kita bekerka dengan data, semua akan jelas, terang dan terukur.
Artinya, penangulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang, tidak bisa tanggung jawab BAZ NAS sendiri. Namun, tanggung jawab semua OPD dan unit yang terlibat dalam dalam penangulangan kemiskinan, seperti BPKD, Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Pertanian, Perindag, Dinas Perkim LH, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAZNAS.
Bila, kordinasi masing masing OPD ini jalan, saya yakin penurunan angka kemiskinam dikota Padang Panjang dapat dicapai. Bila, kordinasi tidak jalan dan abai dengan tanggung jawab. Sebagus apa pun program dirancang, tidak akan jalan bila OPD yang diberi tanggung jawab tidak menjalin kordinasi yang baik antar unit yang diberi tanggung jawab, terang Fadly Amran.(maisonpisano)