Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan kegiatan Penanaman Mangrove Secara Serentak dalam rangka memperingati Hari Mangrove Internasional yang diadakan serentak di wilayah Provinsi Sumatera, Senin (3/8/2020).

Kegiatan yang mengangkat tema "Jaga Mangrove untuk Bumi Kita" tersebut, diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, serta peringatan Hari Mangrove Sedunia 26 Juli.

Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Lurah Teluk Kabung Selatan Kota Padang Sumatera Barat, yang akan dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol. Toni Harmanto, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Forkopimda Sumbar, Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani berserta rombongan dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi, serta ratusan simpatisan peduli lingkungan.

Dalam sambutannya, Irwan Prayitno mengatakan, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif bagi kehidupan, seperti terumbu karang yang menjadi daerah perlindungan dan perkembangan bagi biota laut yang sangat beragam, seperti ikan, kepiting, udang dan lainnya. "Kelestarian ini yang harus kita jaga, jangan sampai punah. Ini adalah salah satu warisan yang paling berharga dan sangat luar biasa manfaatnya bagi kita semua," kata gubernur Sumbar.

Selanjutnya gubernur Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK yang telah menaruh perhatian besar akan kelestarian ekosistem mangrove di Sumbar. "Menjaga lingkungan adalah suatu keniscayaan, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian LHK turut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar," ucapnya.

Dikarenakan memiliki banyak fungsi dan manfaat. Ekosistim Mangrove ini sangat penting antaranya sebagai pelindung gelombang air pantai yang mengakibatkan erosi dan abrasi air laut. Apalagi Sumbar terkenal daerah bencana gempa dan tsunami. "Perlu kita disadari, bahwa kebiasaan dalam keseharian warga yang turut menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, antara lain konversi lahan menjadi area penggunaan lain, ini yang perlu kita cegah," ujar Irwan mengingatkan.

Selain itu Irwan Prayitno menyebutkan,  kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat, gubernur berharap masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dapat turut menjaga keasrian lingkungan yang merupakan salah satu sumber kekayaan yang diberikan oleh alam. Penanaman pohon mangrove merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap bumi. 

"Jangan beranggapan kepedulian lingkungan hanya tanggungjawan pemerintah saja, tapi ini adalah tanggungjawab kita semua. Untuk masa depan generasi kita nantinya," ungkapnya.

Karena menanam mangrove ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga kelestarian alam yang telah dikaruniai Allah SWT. Selain masyarakat bisa memanfaatkan kayu, juga bisa penyimpan karbon, serta sebagai mitigasi bencana, seperti tsunami.

Gubernur Sumbar berharap dengan penanaman mangrove ini mampu menghadapi tsunami, dan ini lebih baik daripada tanaman hutan lainnya. Ini harus dipertahankan dan dijaga. Cara menjaga dan melestarikan Mangrove yaitu dengan rehabilitasi melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat pesisir pantai.

Diakhir sambutannya gubernur mengajak  seluruh organisasi, masyarakat untuk bahu-membahu memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. "Kami mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga mangrove,” ajaknya.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Penanaman Mangrove serentak merupakan kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mengproklamirkan tanggal 26 Juli 2015 sebagai Hari Mangrove Internasional.

Pada tahun 2020 ini, peringatan Hari Mangrove sedunia di Indonesia dipusatkan di provinsi Bangka Belitung yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dalam kunjungan Presiden tersebut rangkaian kegiatannya selain penanaman mangrove secara serentak, Presiden juga akan menyerahkan SK Hutan Sosial (SK Hijau) dan SK TORA (SK Biru) yang akan dipusatkan di areal HKm Gempa 01 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung secara factual tanggal 5 Agustus 2020. "Kegiatan itu bertujuan untuk membangkitkan aktifitas dan menumbuhkan optimisme ekonomi masyarakat disekitar hutan mangrove," sebut Ridho.

Sehingga, aktifitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tetap produktif di masa transisi pandemi Covid-19 menuju pemulihan.

Kunjungan kerja Presiden secara factual diikuti secara virtual oleh 9 provinsi diluar provinsi Bangka Belitung dengan jumlah bibit yang ditanam setiap provinsi sebanyak 2020 batang.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi melaporkan, kegiatan penanaman mangrove serentak ini akan didokumentasikan melalui vidio shooting dan drone yang hasilnya akan ditayangkan dihadapan Presiden pada tanggal 5 Agustus 2020. "Kami harapkan kegiatan ini sebagai motivasi dan pemahaman terhadap kelestarian hutan dan lingkungan sesuai tema hari ini 'Jaga Mangrove untuk Bumi Kita'. Kami juga mengimbau, agar mangrove untuk terus dijaga sampai anak cucu kita nantinya," ungkap Yozarwardi. (b/hms)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemko Padang Panjang berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Persiapan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan mekanisme yang ada.

Walikota, harus segera mengajukan Draf KUA/PPAS ke DPRD, apalagi DPRD sudah menyurati walikota, sekaligus mengajukan RAPBD perubahan, ini tentu untuk mendukung berjalanya program dan kegiatan secara efektif. Mengingat, pelaksanaan APBD tahun 2020 banyak anggaran yang ditempatkan untuk penanganan covid 19, maka momentum perobahan anggaran menjadi sangat signifikan guna terwujudnya visi misi wako yang tertunda.

Walikota, harus mampu mencermati kinerja setiap OPD, kita masih melihat kinerja OPD masih biasa biasa saja pada kondisi yang luar biasa, maka penempatan aparatur yang tepat menjadi sangat strategis untuk terwujudnya visi misi wako “Kami harap pembahasan KUA/PPAS tahun 2021 ini dapat selesai sesuai jadwal,” ujar Wakil Pimpinan DPRD, Yulius Kaisar, saat dihubungi lintasmedianews.com melalui telepon selurernya,  Senin 3/8/2020 pagi. 

Penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021, mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Rancangan tersebut, katanya, disesuaikan antara sumber daya yang dimiliki daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kota Padang Panjang. “Saya ingin, semua dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021. Sehingga tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2021,” tandasnya.

Oleh sebab itu, persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD tahun anggaran 2021, hendaknya segera dicapai. Mengingat batas waktu yang sangat sempit serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2021, masih banyak item yang perlu dibenahi. Seperti penyajian data terkait narasi penganggaran dan keberpihakan APBD yang dirasa masih kurang terhadap masyarakat. “Pada pembahasan juga ada kritisi terhadap beberapa kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin,” terangnya.

Sementara, Wakil Pimpinan Komisi 1, Nasrulah Nukman mengatakan, program kerja yang dituangkan dalam KUA-PPAS, haruslah belanja yang sifatnya efektif, dan efesien. Dan tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat 

Keterlambatan, pembahasan KUA - PPAS jelas berpengaruh, apalagi ketika pembahasan banyak OPD yang kurang menguasai bahan, otomatis akan banyak kegiatan yang akan terpangkas

Sampai sekarang, Draf Rancangan KUA PPAS belum masuk ke DPRD. Walikota,selaku pucuk pimpinan harus bertegas tegas, bila perlu evaluasi kepala OPD yang tidak punya kemampuan dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan. 

Sekretatis Daerah (Sekda) sebagai pemegang komando TAPD, paling bertanggung jawab untuk segera dimasukkan draf kedua dokumen tersebut. Takutnya, dalam pembahasan antara Pemerintah Daerah bersama DPRD akan berjalan alot dan memakan waktu.  Untuk itu, seharusnya perintah daerah sudah punya draf yang falid, terang Pentolan PKS ini mengatakan. 

Sementara, Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang, Mardiaansyah yang dihubungi cecara terpisah membenarkan,  hingga hari ini, Draf KUA PPAS, pemerintah kota Padang Panjang, sampai sekarang belum dimasukan Pemko ke DPRD. Seharusnya, draf KUA PPAS tersebut sudah masuk ke lembaga ini. Mengingat, sekarang sudah masuk bulan Agustus. Sedangkan, agenda lain masih banyak yang akan kita bahas bersama pemerintah daerah dengan DPRD. Seperti, pembahasan APBD Perubahan. Artinya, APBD kota Padang Panjang banyak tersedot kemaren untuk menanggulangi Covid 19.

Tentu, untuk membahas anggaran perobahan tersebut, harus dikupas satu persatu OPD, sesuai skala perioritas. Mengingat, cadangan keuangan daerah tentu harus kita telaah betul secara bersama sama.  Sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir kegiatan yang tertunda, terang Sang Ketua. (maison pisano)

Di hari raya idul adha tahun ini, Disperindag kabupaten Bengkalis mengadakan Qurban sebanyak 4 ekor yaitu 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing di laksanakan di halaman kantor dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bengkalis, Senen (3/8/2020).

Disela- sela acara media berbincang dengan kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bengkalis H.Indra Gunawan mengatakan di halaman kantor dengan ada nya Qurban ini kita harus berbagi terhadap sesama sehingga dapat terjalan dengan baik terutama di seluruh pengawai khususnya di Disperindag.

Menurut Indra, Qurban sebanyak 4 ekor ini mulai dari kepala dinas serta yang mempunyai jabatan di kantor disperindak,termasuk juga kasi,mudah mudahan kedepannya bisa semua pengawai di kantor ini dapat berqurban kita doa kan saja.

Terlaksananya Qurban ini, menurut Indra berkat kerjasama semua antara kabid dan kasi yang ada serta sekretaris juga, dan semua nya yang terlibat sehingga dapat berjalan dengan baik, yang pada dasarnya mari saling berbagi terhadap sesama karena kebersamaan itu adalah sangat indah dan itu juga dalam agama Islam di anjurkan untuk berqurban apa lagi bagi yang mampu karena Allah akan melipat gandakan rezekinya yang tak terhingga tandasnya.(ind)

Setelah melakukan hearing dengan Dinas Pemuda dan Olah raga, Kini cabang olah raga (cabor) pekan lalu, kembali komisi V DPRD Sumbar Adakan hearing dengan menghadirkan KONI dan Dinas Pemuda Olah Raga kabupaten/kota se- Sumatera Barat, Senin (3/8/2020).

Hearing dengan KONI, Cabor, Dispora tersebut dipimpin Sekretaris Komisi V  Syahrul Furqan didampingi 

Anggota Ismed Amzis, Siti Izzati Aziz dan Ismunandi Syofyan, berlangsung amat terbuka dan kooperatif, menjaring masukan dari Dispora serta KONI Kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Asisten II Sekdaprov Sumbar Nasir Ahmad mengatakan, Gubernur siap untuk merubah SK yang telah dikeluarkan dengan membuat SK baru penyelenggaraan Porprov jika kabupaten dan kota siap dengan dana serta tempat penyelenggaraan.

"Gubernur bersedia merubah SK yang ada saat ini dengan SK baru penyelenggaraan Porprov ke XVI kalau kabupaten dan kota siap untuk menyelenggarakannya," tegas Nasir Ahmad.

Ditambahkannya, sebagai tuan rumah nantinya, kabupaten dan kota perlu ada kesiapan baik dana maupun lainnya, sehingga penyelenggaraan pesta olah raga tingkat provinsi bisa berjalan baik, dan hasil yang diharapkan juga bisa dicapai.

Pernyataan Asisten II Sekdaprov disambut baik Komisi V DPRD SUmbar,, dimana jika kesepakatan sudah dilakukan, maka komisi V berkeyakinan Pemprov Sumbar pasti akan setuju, dan DPRD siap untuk berjuang dalam penganggarannya.

'Jalan keluarnya sudah nampak, jika kabupaten dan kota setuju maka Gubernur juga setuju, untuk pembahasan anggaran penyelenggaran nantinya komisi V siap pula," tegas Furqon.

Dia juga meminta, agar pengurus provinsi bisa berkordinasi dengan pengurus cabang olah raga masing-masing, yang berada di kabupaten dan kota, untuk berkordinasi dengan KONI serta Dispora, membahas bersama-sama.

"Silahkan pengurus provinsi masing-masing cabor berkordinasi dengan kabupaten dan kota, selanjutnya bisa merapatkannya dengan kepala daerah dan KONI, apakah semua siap untuk 2021 ini," tambah Furqon lagi.

Sekaitan dengan hearing tersebut, kerua Wushu Sumbar Kompol Yanisman,S, SH didampingi korbid Novrianto,SP mengatakan, apa yang telah disepakati bersama merupakan solusi terbaik, sehingga jelas langkah apa akan diambil.

"Kami merasa apa yang disampaikan dalam pertemuan ini merupakan hal terbaik, sehingga apapun keputusan nantinya bisa menjadi acuan kita semua, kami juga akan melakukan kordinasi dengan pengkab dan pemgkot Wushu," ulas Yanisman.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat akan mebuat surat untuk pengurus daerah yang ada, agar bisa menyikapi hasil pertemuan dengan komisi V DPRD Sumbar, Asisten II, Dispora, KONI serta semua cabor yang ada. (Nov/st)

Suatu keharusan setiap orang yang pergi dan datang ke Sumbar harus melakukan cek kesehatan aman covid sebagai syarat tidak terwabah virus corona. Ini menegaskan setiap orang keluar dan masuk Sumbar mesti  sehat. Karena itulah dilakukan pemeriksaan kesehatan rapit test dan swab agar diketahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus corona, agar cepat dilakukan tindakan penanganan kasus Covid-19 di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela peninjauan kesiapan BIM menerima orang yang masuk dan keluar dari Sumatera Barat  dengan pemeriksaan kesehatan Rapid Test di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin, (3/8/2020).

Kedatangan Wakil Gubernur disambut hangat oleh Executive General Manager PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Internasional Minangkabau Yos Sugiono, serta yang mendampinginya Plt. Dinas Kesehatan, Badan Litbang, KKP, TNI dan Polri. " Menyikapi meningkatknya kondisi perkembangan penanganan covid 19 di Sumbar, maka dirasa perlu dilakukan pengawasan ketat kesehatan bagi orang masuk dan keluar. Dan  begitu juga sebaliknya bagi kedatangan ketika ditemukan yang mencurigakan memiliki suhu 38° reaktif akan di swab, ketika dinyatakan reaktif maka dilakukan swab dan yang bersangkutan tidak boleh pergi dulu sekira hasilnya positif Covid-19 dan dikarantina," ucap Nasrul Abit.

Wagub Sumbar juga mengatakan perlu dilakukan skrening dipintu keberangkatan BIM dengan persyaratan penumpang wajib memakai masker, membawa KTP, melakukan pendaftaran Rapid Test, penumpang menunggu panggilan pemeriksaan, dan menunggu hasil 30 menit lebih kurang, tetap jaga jarak, physical distancing selama dilakukan Rapid Test sesuai protokol kesehatan.

"Pelaksanaan pengawasan kesehatan ini tidak ada pengecualian setiap orang, "saya sendiri harus ikut rapid test sebelum berangkat ke Mentawai, sebagai syarat tidak terwabah virus corona untuk melakukan tugas keluar daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi," tegas Nasrul Abit.

Nasrul Abit meminta kepada penumpang pesawat baik yang pergi maupun yang pulang mari patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan bersama.Para penumpang pesawat melalui bandara internasional Minangkabau fasilitas untuk protokol kesehatan dibandara ini sudah siap termasuk kedalam pesawatnya juga sudah disiapkan.

"Untuk itu, masyarakat kita yang ingin naik pesawat dan turun pesawat harus harus mematuhi protokol kesehatan, mari kita bekerjasama dengan sebaik-baiknya dan hindari dari pada Covid-19. Kita meminta kesadaran seluruh masyarakat komponen daerah Sumbar serta mari sama-sama kita menjaga kesehatan dengan cara tetap semangat dan produktif aman covid," himbau Nasrul Abit. (b/rel)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Ketua Komisi III DPRD Sumbar dan anggota fraksi Demokrat Ali Tanjung menerima kunjungan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar, Senin, 3 Agustus 2020.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal asal fraksi Golkar mengatakan, ujung muara Bapemperda harus masuk Prolegda untuk memparipurnakan Perda tentang BUMD tersebut.

“Kita melakukan pengawasan sesuai fungsi DPRD kepada BUMD, agar dapat dilakukan juga terhadap pemegang saham pengendali dengan kebijakan yang dilakukan,” ujar Afrizal.

Menurut Afrizal, Direksi BUMD idealnya harus memahami aturan serta memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah setiap tahun, kalau tidak mampu BUMD memberikan keuntungan lebih baik berhenti saja, karena uang berasal dari Aset dan modal yang diberikan Pemda Daerah dan 6 BUMD di Sumbar miliki.

“BUMD yang memberi untung Bank Nagari 86 Milyar, Askrida 15 Milyar, Jamkrida 2 M setiap tahun kepada Pemda Sumbar,” ujarnya.

Lanjut Afrizal, terkait polemik DPRD dan pemprov soal penetapan direksi, DPRD Sumbar mendesak pemilihan direksi Bank Nagari agar mengacu PP 54 dan Permen 37.

“Kalau tidak mengacu kepada hal tersebut, maka minta bubarkan saja seleksi yang dilakukan.DPRD Sumbar melakukan interpelasi kepada Gubernur Sumbar, karena didasari ketidakmampuan BUMD memberikan keuntungan dan ketidakbecusan direksi yang tidak profesional,” ujarnya

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumut Subandi mengatakan, pihaknya sedang menyelesaikan Ranperda BUMD, maka pihaknya melakukan kunjungan di DPRD Sumbar, karena berdasarkan PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi prioritasnya.

“Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD,” ujarnya

Menurut Subandi asal fraksi Gerindra Sumut ini, berdasarkan undang- undang 23 sudah mengatur kesetaraan DPRD dengan Pemerintah Provinsi. Maka sebab itu, BUMD harus melakukan sinergi bersama DPRD mendorong kesejahteraan kepada masyarakat.

“Kita memiliki 7 BUMD Sumut, cuma satu yang sehat PT Bank Sumut, sementara PDAM Tirta Adi, PT Dirga Surya, PT Perkembunan Sumut, PT Pembangunan Sumut, PT Aneka Jasa dan Industri dalam kondisi sakit,” ujar Subandi dikenal politisi yang vokal ini. (ST).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik kehadiran Universitas Perintis Indonesia (Upertis) dalam meningkatkan sumberdaya manusia Sumatera Barat dan peluang orang berkuliah semakin terbuka lebih banyak. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya pada acara Launching dan pelantikan Rektor Upertis Padang, Senin (3/8/2020). 

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan tentu persaingan antar perguruan tinggi akan semakin ketat dan kompetitif. Diharapkan tentunya Upertis mampu melahirkan tamatan yang berkulitas dan bermutu. "Kenapa ada tamatan perguruan jadi pengangguran karena mereka kurang berkualitas baik segi kemampuan juga kurang kreatif dan inovatif dalam menyikapi perkembangan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu tentu setiap perguruan tinggi memiliki banyak cara meningkatkan kualitas mahasiswanya," ungkap Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, saat ini kondisi dilapang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat kebutuhan akan tenaga kesehatan amat tinggi. "Namun, karena kondisi fasilitasi yang masih sedikit makanya persaingan masuk kerja sebagai PNS sangat terbatas, seleksi amat ketat. Tentu inovasi dan para tamatan tenaga kesehatan dari perguruan tinggi dapat melihatkan kesempatan lain dalam bentuk usaha dan kreatifitas memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga terwujud tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik," ujarnya. 

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, selamat dan sukses kepada Yayasan Upertis semoga dengan menjadi Univesitas akan makin lebih mudah berkembang untuk jadi besar. Kepada 7 orang anak keluarga dr.Rafki Ismail sebagai pendiri agar melanjutkan amannah yang ditinggalkan almarhum. 

"Selamat juga kepada Prof Dr Apt Elfi Sahlan Ben, MS menjadi rektor pertama Upertis yang akan disibukan dengan berbagai hal tentang universitas perintis Inobesia, persoalan SOTK, dan menyiapkan visi dan misi dalam memaju upertis lebih baik kedepannya," kata Irwan Prayitno.

Wakil Ketua Yayasan, Rafnelly Rafki, SE,SH, MBA MKN menyampaikan yayasan perintia berdiri pada tahun 1988 namun efektif kegiatan dilakukan lada tahun 2011. "Saat ini kita telah membangun berbagai fasilitas gedung dalam dengan kegiatan fakultas Farmasi (STIFI) dan fakultas kesehatan (STIKES). Dan juga saat telah membukan jurusan baru Ilmu Bisnis dan Sosial dan ilmu komunikasi Bisnis," ujarnya. 

Rafnelly juga menyampaikan, ada pesan Funding Father Uperti yang mesti kita tindak lanjuti pertama parody di Upertas beragreditasi Minimal B agar hasil pendidikan berkualitas. "Kedua yang menjadi Pekerjaan Rumah "PR" pertama mendirikan masjid dilingkungan kampus Upertis. Kedua membangun rumah sakit dr Rafki Ismail. Oleh karena itu, secara bertahap juga akan membuka fakultas kedokteran Upertis nantinya," ungkapnya.

Untuk 2 tahun kedepan Prof Dr.Apt. Elfi Sahlan Ben sebagai Rektor yang pertama bagi Upertis. Pelaksanaan pelantiklan rektor Upertis berjalan hitmad  dan lancar. Maka dengan ada Upertis yang baru Fakultas Kesehatan (Stikes dan Stifi) telah lebur dalam wadah Upertis. (b/hms)

Pengurus masjid di Indonesia diharapkan bisa membantu anak-anak usia sekolah dengan memasang Wifi.Masjid sebagai sarana ibadah dan sosial, merupakan sarana vital di tengah mayoritas masyarakat Muslim dalam menghadapi Pandemi  Covid-19,masjid dapat menjadi ujung tombak dalam membantu anak usia sekolah untuk belajar dari jarak jauh dengan daring.

Harapan itu disampaikan Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) bidang Kerja sama Antara Lembaga dan Luar Negeri, M Natsir Zubaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,Kemaren. 

Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 ini anak-anak diharuskan belajar jarak jauh, sementara fasilitas yang dimilikinya belum memadai. “Tanggung jawab pendidikan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab keluarga dan masyarakat,” ujar Natsir.

Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke, tidak sedikit anak-anak kesulitan mendapatkan akses jaringan internet. Dari kondisi tersebut, sudah semestinya masjid di Indonesia yang jumlahnya sekitar 850 ribu itu diharapkan  dapat memberikan solusi bagi lingkungan dalam memfasilitasi belajar mengajar baik kepada siswa maupun kepada relawan penggiat pendidikan. "Bahkan masjid-masjid yang memiliki kemampuan disamping memasang Wifi, juga dapat menyediakan komputer, charger handphone bagi anak-anak usia belajar, dan tetap dalam koridor protokol kesehatan yang ketat," ungkap Natsir, aktivis pemuda masjid tahun 1970-an ini.

Natsir juga mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat mengembalikan remaja untuk aktif dan mencintai masjid dengan memberikan fasilitas terhadap pusat minat mereka yakni belajar dan sekaligus bisa beribadah serta berdoa.

"Selama ini, kita melihat para pelajar diajak ramai-ramai berdoa pada saat menjelang ujian saja. Masjid harus kita fungsikan secara kaaffah (komprehensif) sebagai tempat ibadah, tarbiyah dan dakwah serta kegiatan muamalah, termasuk pemberdaya umat lainnya,” pungkasnya.

Terkait himbauan Pengurus Dewan Masjid yang di sampaikan Natsir Zubaidi tersebut, Firdaus Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), ikut serta mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bekerjasama memfungsikan *rumah ibadah.*

Menurut Firdaus sudah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melawan Covid-19 secara total, dengan memfungsikan rumah ibadah sebagai sentra kegiatan dengan memfasilitasi belajar jarak jauh, karena belajar di rumah ibadah selain mempercepat proses siswa adaptasi memasuki era digital 4.0, juga mendekatkannya pada nilai iman dan taqwa sebagai benteng pertahanan bangsa dan negara hari ini dan masa akan datang," jelas Firdaus.( ***)