Pola daring merupakan pola metode yang akan menjadi permanen nantinya,karena Pola daring ini  juga sangat bagus dan amat tepat untuk berbagai kebutuhan, yang sebetulnya sudah berkembang lama dan kita terapkan.  Dibandingkan daerah lain kita sudah lebih dulu melakukan dalam menghadapi kendala penanganan Covid-19 ini. Pola daring ini terpaksa dilakukan agar kegiatan pembelajaran aman dari penyebaran virus corona.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno, saat membuka acara Pelatihan Guru se-Sumatera Barat Dalam Mempersiapkan Pembelajaran Daring di Masa Normal Baru, kegiatan tersebut berlangsung melalui via xoom di Ruang Kerja. Sabtu (25/7/2020).

Hadir dalam acara tersebut sebagai Keynote Speaker Dirjen Guru, dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Dr. Iwan Syahril, PhD dan didukung oleh para relawan yang berkontribusi kepada Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga mutu pendidikan di Sumbar yang saat ini sedang terkena dampak Covid-19. 

Kegiatan tersebut direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi agar keikutsertaan seluruh guru jenjang SMA dan SMK melalui Link pendaftaran untuk menjadi peserta pelatihan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan terkait mengenai disain pembelajaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan bahwasanya .

" Kita jangan lari dari kenyataan karena hal tersebut akan bertemu terus didalam keseharian kita sebagai guru nantinya, jangan sampai Gagal Teknologi (galtek) harus pelajari agar dapat menguasai dan jangan mengelak atau menghindar sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan targetnya karena daring ini adalah suatu keniscayaan akan terus berjalan.

Selain itu terkait dengan pendidikan di Sumatera Barat kemungkinan belum membuka pendidikan dalam waktu dekat ini, zona hijaupun ditahapan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibolehkan hanya SMA dan SMP untuk SD dilihat dulu situasi benar-benar membaik," katanya.

Irwan Prayitno jelaskan , oleh karena itu tatap maya atau daring menjadi suatu keniscayaan, karena sulit kita untuk mempertahankan, namun demikian di Sumbar selama belum ada obat atau vaksin dapat menawarkan virus tersebut, kami akan mengendalikannya.

"Dalam arti bahwa perkembangan covid dan ada positif covid sudah bisa dikendalikan, dengan cara tracing, testing kemudian bisa dikendalikan. sehingga terkontrol dan dipertimbangkan mudah-mudahan claster baru tidak timbul lagi," ujarnya.

Selain itu terkait dengan pola pendidikan Gunbernur menyebutkan metode yang dikeluarkan yaitu tatap muka dengan protokol Covid, kemudian belajarnya dipersingkat hal ini sudah kesepakatan bersama oleh para guru.

" Tatap maya atau daring perlu dilakukan dengan cara guru-guru mempersiapkan tugas yang diberikan kepada siswa, agar mencapai target-target dilengkapi di sekolah dan meski wajib hadir di sekolah.

Untuk menyempurnakan konten-konten yang akan disampaikan kepada murid melalui daring, baik berbagai pendekatan dengan vidio maupun beberapa presentase yang ditampilkan" ujarnya

Irwan Prayitno juga menyebutkan sudah wajibkan permatapelajaran untuk menyiapkan konten disemester 2020 ganjil dan perlu persetujuan bersama, hingga nantik berkreatifitas, berinovasi dari masing-masing guru agar dibakukan.

"SMA dan SMK akan segera berjalan untuk konten ini, dibantu oleh Tim disain Universitas Negeri Padang (UNP), dibawah koordinasi Rektor UNP untuk mendukung serial pelatihan yang sudah ada dan akan dilakukan Pemda bersama UNP bagi peningkatan kemampuan guru-guru Sumbar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, daring dan luring yang bermutu," harap Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga sampaikan ada beberapa yang menghendaki tatap muka misalnya Senen, Rabu, Jumat dan pada hari selasa, kamisnya daring kita buatkan juga kurikulum dan silabusnya metode yang seperti campuran ini agar bisa melengkapi beberapa keinginan dari masyarakat dan kondisi perkembangan daerah di Sumatera Barat.(rel)

 Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH. 

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi  (IJTI), dan Firdaus (SMSI).(**)

 

Contoh produk Interlock Brick  PT Semen Padang.

Produk turunan semen berupa Interlock Brick yang rencananya  diproduksi secara massal oleh PT Semen Padang pada tahun 2021 mendatang, dinilai akan membuat pengerjaan dinding rumah hemat hingga 20 persen dibandingkan dengan bata.

“Pengerjaan dinding rumah dengan menggunakan Interlock Brick hemat hingga 20 persen, karena proses pengerjaannya murah, cepat dan tidak butuh keahlian khusus,”  kata Senior Manager Bisnis Inkubasi Non Semen PT Semen Padang Dorce Yunirsyam, Jumat (24/7/2020).

“Cara pasang produk ini sama kayak mainan lego. Tidak harus dikerjakan oleh keahlian khusus seperti tukang. Kita sendiri bisa memasangnya. Di samping itu, juga ada keunggulan Interlock Brick ini dibandingkan bata, yaitu tidak perlu di plester. Hanya diaci dan dicat, sehingga hemat dan ekonomis," katanya.

Kemudian keunggulan lainnya, yaitu ramah gempa, karena Interlock Brick ini saling mengikat, sehingga tetap kokoh selama terjadi gempa. Selain itu, Interlock Brick juga ramah lingkungan, permukaan yang halus dan presisi, sehingga mempunyai nilai estetika yang alami. 

Saat ini, kata Dorce, Bisnis Inkubasi Non Semen masih dalam tahap proses pembuatan mesin untuk memproduksi Interlock Brick secara massal. Jika mesinnya sudah selesai, awal tahun depan pihakbya sudah bisa memproduksi Interlock Brick secara massal. 

"Kami yakin produk hilir ini akan booming di pasaran. Saat ini, Interlock Brick hanya diproduksi untuk membangun rumah contoh yang telah kami dirikan di dekat Grand House PT Semen Padang. Dalam waktu dekat, kami juga akan promosikan produk ini ke Real Estate Indonesia (REI) Sumbar," ujarnya.

Interlock Brick yang akan diproduksi massal ini, lanjutnya, terdiri dari 4 tipe. Untuk Tipe I, merupakan Interlock Brick untuk dinding biasa, Tipe II untuk sudut dan ujung, Tipe III untuk tulangan dan Tipe IV Interlock Brick berukurang setengah. "Interlock Brick ini juga dapat digunakan untuk membuat pagar," tuturnya.

VP of Non Cement Incubation Business Pri Gustari Akbar juga mengatakan bahwa Interlock Brick ini merupakan salah satu produk turunan PT Semen Padang selain Porous Concrete. 

Interlock Brick ini didesain khusus untuk rumah permanen bagi keluarga kecil dan besar yang tentunya membuat penghuninya aman dan nyaman.

"Interlock Brick ini juga membuat ruangan menjadi sejuk dan dingin. Selain untuk rumah, Interlock Brick ini juga dapat digunakan untuk membangun sarana fasilitas umum. Kekuatan tekan dari Interlock Brick ini juga sama dengan bata," kata Pri Gustari Akbar.(*)

Menteri Desa PDTT Dr. Abdul Halim Iskandar, M.Pd tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya ketika mengunjungi Embung Sungai Abu, Nagari Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Padang Pariaman, Jum'at (24/7). Embung yang disulap menjadi tempat wisata itu, kini ramai dikunjungi oleh masyarakat setiap hari libur.

"Saya senang  embung ini sudah difungsikan oleh Nagari Toboh Gadang. Selain berfungsi sebagai pengendali air, embung juga telah dikelola menjadi destinasi wisata yang merupakan salah satu usaha Bumnag, ke depan juga bisa jadi arena pemancingan," kata Menteri Desa Abdul Halim Iskandar di sela-sela melepas 10.000 ekor bibit ikan di Embung Sungai Abu ini.

Untuk pembangunan Embung Sungai Abu seluas 2,5 hektar ini, Kementrian Desa PDTT telah mengucurkan dana sebesar Rp920 juta tahun 2018. Kemudian untuk melengkapi fasilitas dan pembenahan kawasan embung dikucurkan lagi program inkubasi inovasi desa serta, pengembangan ekonomi lokal sebesar Rp1,2 miliar pada tahun 2019. "Alhamdulillah dana yang kami kucurkan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik," kata Menteri Desa PDTT yang akrab disapa dengan Gus Menteri ini.

Dalam masa kenormalan baru Covid-19 ini, Kementerian Desa PDTT akan fokus menguatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Bumnag. Karena Bumdes diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. "Kita upayakan penguatan Bumdes terutama Bumdes yang bergerak di usaha wisata dan ketahanan pangan, ini akan disupport oleh Kementerian Desa," kata Abdul Halim Iskandar.

Akibat pandemi Covid-19, puluhan ribu Bumdes terkena dampak, terutama yang bergerak dalam bidang wisata. Inilah yang akan dikuatkan. "Saat ini ada 10.626 Bumdes yang masih bertahan dan eksis di seluruh Indonesia, sedangkan puluhan ribu Bumdes lainnya terdampak Covid-19 dan harus dikuatkan lagi," kata Gus Menteri.

Menteri Desa PDTT datang ke Embung Sungai Abu Toboh Gadang didampingi oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nurdin, Dirjen PK2 Transmigrasi Hari dan sejumlah pejabat dari Kementerian Desa PDTT.

Menyambut dan mendampingi kunjungan menteri ini adalah Gubernur Sumbar diwakili Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Bupati Padang Pariaman diwakili Sekda Jon Priadi, Anggota DPD RI DR. Alirman Sori, SH.,M.Hum., Ketua DPW PKB Feby Dt. Bangso Putiah, Forkopimda Padang Pariaman, Anggota DPRD Sumbar Firdaus, Ketua TP PKK Ny. Rena Ali Mukhni, Korprov PMD Sumbar Ir. Feri Irawan, M.Si., Kabid Pemerintahan Desa PMD Drs. Azwar, M.Si., Kabid Kelembagaan PMD Dra. Hendrawati Roza, M.Si dan Kadis PMD Padang Pariaman Drs. Erman.

Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, kunjungan Menteri Desa ke Embung Sungai Abu adalah bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap nagari-nagari yang mampu berinovasi dan jeli memanfaatkan potensi nagari seperti Nagari Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman ini.

"Nagari di Sumbar memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Kita harapkan Wali Nagari jeli melihat peluang dan berinovasi. Saya minta agar Wali Nagari memanfaatkan pendamping desa dan tenaga ahli secara maksimal dalam pembangunan di nagari," kata Syafrizal Ucok. (*)

Musi Rawas. Lintas Media News- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas ( Mura), menggelar kegiatan Talk Show Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Penandatanganan MoU Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, kegiatan dilaksanakan di ballroom Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan Kamis (23/7/20).

Turut hadir, Bupati Musi Rawas yang diwakili Asisten I Setda Mura Heriyanto, Kapolres Musi Rawas Efranedi, mewakili Dandim, Ketua Banwaslu, inspektur, Kepala OPD serta Camat Se -Kabupaten Musi Rawas. 

Ketua Bawaslu Musi Rawas Oktureni Sandhara Kirana, S.pd dalam sambutannya meyampaikan, terimakasih kepada semua pihak beserta jajaran Pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, yang telah hadir dalam rangka Talk Show Sosialisasi Netralitas ASN ini. 

Adapun tujuan teselenggaranya kegiatan Talk Show Sosialisasi Netralitas ASN yakni, supaya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas berjalan dengan baik sukses, aman dan damai.

Bawaslu Musi Rawas dalam Netralitas ASN ini melakukan Pengawasan dan pencegahan terhadap pegawai negri sipil di lingkungan pemkab Musi Rawas apakah benar - benar netral atau tidak. masalahnya untuk PNS ini, semi netral. karena memiliki hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jelas Oktareni.

Oktureni menambahkan, disisi pengawasan bawaslu akan terus mengawasi setiap kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bila nantinya ada temuan pihaknya akan memperoses dan mengkalripikasi, serta menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga dalam pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan baik, Ujarnya. 

Dalam kesempatan itu juga asisten I Setda Mura H Heriyanto yang mewakili Bupati Musi Rawas dalam sambutannya menyampaikan, sangat meyambut baik dengan adanya tlak show netralitas ASN ini, proses pemilihan bupati dan wakil bupati adalah puncak demokrasi sehingga harus dilakukan yang terbaik, sehingga dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Musi Rawas Berjalan dengan aman dan damai.(Hari)

Untuk mendorong warga mensukseskan pelaksanaan TMMD Reguler 108 Kodim 0307  Tanah Datar, Nengsih Kepala Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Tanah Datar terjun lansung gotong royong pembukaan ruas jalan rintisan TMMD.

Meski suasana panas matahari, terlihat Nengsih selalu hadir setiap harinya ikut bergotong royong bersama Satgas dan warga.

Menurutnya, sebagai Kepala Jorong dirinya harus  berkomitmen,  mensukseskan TMMD Ke 108 Kodim 0307 Tanah Datar.

 “Pemerintah Jorong  memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengerahkan masyarakatnya, agar ikut berpartisipasi bergotong royong,” kata Nengsih menjawab wartawan Jum’at (24/07/2020).

Terlihat Kelapa Jorong Pincuran Tinggi ini tidak segan-segan mengayunkan pacul untuk meratakan tanah di sasaran utama fisik TMMD 108 Tanah Datar. Terkadang Kepala Jorong yang masih energik ini ikut mengangkat material batu untuk pengerasan ruas jalan.

Nengsih mengatakan dirinya  merangkul dan mengajak para warga untuk ikut gotong royong bersama Satgas TMMD, di sasaran fisik pembukaan ruas jalan baru, meski dalam cuaca yang sangat panas terik, namun tak menyurutkan semangat dirinya untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan TMMD 108 Tanah Datar.

“Ini menjadi penyemangat dan motivasi yang tinggi didasari jiwa gotong royong tanpa ragu, mendukung program TMMD ke 108 Tanah Datar,” katanya.

Pelaksanaan TMMD 108 Tanah Datar yang dipusatkan di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Tanah Datar ini terlihat ada sinergitas antara Satgas TMMD dan masyarakat setempat.

“Saya merasa senang dan bahagia karena akses jalan yang selama ini kami dambakan dapat terwujud dengan adanya TMMD 108 ini. Semoga dengan sedikit bantuan tenaga bersama TNI yang tergabung di Satgas TMMD, mempercepat impian warga di jorong kami,” tutup Nengsih.(Penrem/St )

KPU Sumbar Gelar Rapat Pleno,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020.Kamis (23/7/2020).

Rapat pleno yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Kota Padang tersebut  dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen, dihadiri bakal calon wakil gubernur perseorangan Genius Umar.

Pada rapat pleno tersebut,KPU Sumbar menyatakan. Pasangan Bakal calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur Fakhrizal-Genius Umar tidak lolos verifikasi faktual dukungan.Karena,jumlah dikungannya kurang dari minimal yang ditetapkan KPU Sumbar, yaitu 316.051 dukungan. Kekurangan dukungan mencapai 185.793 orang.

Komisioner KPU Sumbar Izwaryani pada kesempatan itu menyebutkan.Total dukungan pasangan calon Fakhrizal-Genius Umar dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat sebesar 130.256 dukungan,dengan rincian;

Kabupaten Pesisir Selatan  5.065 dukungan, Kabupaten Solok 13.273 dukungan, Sijunjung 13.645 dukungan, Tanah Datar 9.102 dukungan, Padang Pariaman 4.648 dukungan, Agam 8.933 dukungan, Limapuluh Kota sebanyak 9.619 dukungan.Kabupaten Pasaman 7.588 dukungan, Kepulauan Mentawai 1.642 dukungan,Dharmasraya 11.651 dukungan, Solok Selatan 6. 830

Kabupaten Pasaman Barat 7.584 dukungan, Kota Padang 19.773, Kota Solok 1.486, Kota Sawahlunto 612 dukungan, Padang Panjang 420 dukungan.Kota Bukittinggi 2.219,Payakumbuh 1.219 dan Pariaman 4.948 dukungan.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota dan Kabupaten yang baru saja dibacakan komisioner Iswaryani itu mendapat protes keras dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar Fakhrizal-Genius Umar.Dimana,Genius Umar menilai, jumlah rekapitulasi tersebut ada kejanggalan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Ada beberapa poin yang disampaikan Tim Fakhrizal-Genius Umar Haris menyebutkan,dalam verifikasi faktual ada form lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan yakni surat pernyataan mendukung.

Menurut Haris, lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan tersebut membuat pendukung bapaslon Fakhrizal-Genius Umar bingung dan itu merugikan bapaslon.

"Kami tidak menerima hasil verifikasi dukungan karena seharusnya lebih besar dari jumlah itu,dan angka tersebut sangat jauh dari jumlah dukungan yang diajukan tim kami yaitu sekitar 336 ribu lebih pendukung",jelasHaris.

Menurutnya, Jika angka 336 ribu itu yang akan ditetapkan oleh KPU Sumbar, pihaknya tidak akan menerima."Kami akan menempuh jalur hukum untuk memprotes keputusan KPU sesuai mekanisme yang ada seperti ke Bawaslu, DKPP, atau upaya hukum lainnya karena kami sudah menolak mayoritas rekapitulasi yang telah selesai di kabupaten kota tersebut,"tambah Haris. 

Pada kesempatan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar juga menginterupsi.Bawaslu menilai, rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan penghitungannya.

Hasil rekapitulasi KPU 19 kabupaten dan kota tersebut mencatat rekapitulasi sebesar 130.256 pendukung, jumlah tersebut jauh dari target minimal yang ditetapkan KPU Sumbar yaitu 316.051 dukungan.

Sementara,Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan pihaknya telah melakukan penghitungan sesuai mekanisme yang ada dan rekapitulasi untuk memperbaiki setelah dikoreksi dan adanya bukti pendukung.

Sampai berita ini diturumkan,rapat pleno masih berlangsung,dan belum mendapatkan kesepakatan untuk ditetapkan.(ST)

Padang.Lintas Media News.

Ketua Pengurus Provinsi Sumatera Barat Wushu Indonesia (WI), Kompol Yan Isman,SH, mengutus 2 pengurus untuk ikut rapat kordinasi tekhnis se-Indonesia dengan pengurus besar PB WI, Kamis (23/7/2020).

Dua utusan WI Sumbar  tersebut Yohan dan Novrianto,SP (administrator), disipakan untuk bisa memahami pengisian database keanggotaan WI, baik kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai pada tingkat sasana, agar bisa diketahui keaktifan kepengurusan dalam meningkatkan prestasi atlet, yang dipersiapkan untuk memenuhi standar nasional serta internasional.

Rakornis melalui zoom meeting atau website tersebut langsung Sekjend PB WI Bambang, dan diikuti seluruh pengurus  provinsi se-Indonesia, dengan mengangkat thema 'Rakornis Web Database Keanggotaan Wushu" berlangsung cukup baik tanpa gangguan.

Sekjend PB WI mengatakan, gunanya database untuk lebih menertibkan administrasi, sehingga dalam pembinaan atlet lebih terukur dan jelas bahwa yang bersangkutan adalah anggota Wushu.

Selain Tekhnis pengisisan database, Sekjend WI juga mengatakan, dalam ikan Desember PB akan mengadakan kejuaraan nasional melalu mebsite kelas Taiko, dimana pesertanya wajib terdaftar sebagai anggota Wushu dengan cara mengisi website database yang sudah disediakan dan diisi kabupaten atau kota.

"Syarat untuk mengikuti kejuaraan adalah terdaftar dalam wibsite Wushu, dan provinsi sebagai perpanjangan tangan PB wajib memonitoring Pengkab dan Pengkot WI, sehingga pengisian data base bisa segera mungkin dilakukan," ulas Sekjend WI.

Ditambahkannya, jika ada kendala dalam Tekhnis pengisian dan lainnya, PB siap menerima masukan serta memberi petunjuk sehingga Wushu menjadi organisasi besar dan contoh dari organisasi lain.

Dalam rakernis tersebut, utusan Sumbar Novrianto sempat menanyakan batas waktu yang diberikan untuk pengisian database, sehingga bisa secepatnya Pengprov melakukan kordinasi dengan Pengkab dan Pengkot.

Ternyata, pengisian tersebut tidak memiliki batas waktu, namun karena kejurnas sudah didepan mata, maka database harus sudah ada, sehingga atlet utusan dari masing-masing daerah bisa diakui untuk bertanding.

"Kami segera kan melakukan kordinasi dengan Pengkab dan Pengkot yang merupakan pemilik dan penanggung jawab sasana, sehingga database segera kami isi," ucap Novrianto.

Setelah mengikuti Rakornis Nasional WI, utusan Sumbar Novrianto,segera melaporkan pada ketua Pengprov WI Sumbar Yan Isman, untuk selanjutnya akan mengadakan koordinasi dengan pengurus kabupaten dan kota.(nov/St)

Menciptakan ranting kesejahteraan masyarakat serta kearifan lokal kami bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) organisasi-organisasi masyarakat serta organisasi lainya akan dilibatkan dalam hal tersebut. Termasuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Provinsi Sumatera Barat maupun di kabupaten kota Kesbangpol selaku mata dan telinga untuk mendukung tugas kepala daerah dalam memilihara Kamtibmas serta mendukung ketertiban masyarakat ini adalah salah satu bentuk paparan secara undang-undang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai menjadi Narasumber dalam acara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian masalah dengan mengedepankan kearifan Lokal melalui forum rembuk guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh Pokdar Kamtibmas, di Mercure Hotel, Rabu (22/7/2020).

Hadir dalam acara ini Irjen. Pol Toni Hermanto, Kapolda Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Datuak Malintang Panai dan Anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Datuak Bandaro Basa, Ketua MUI Sumbar, Ketua Kopdar Kamtibmas, Perwakilan Tokoh Agama, Perwakilan Tokoh Adat, para Alim Ulama serta para undangan lainnya.

Lebih lanjut Nasrul Abit juga mengatakan  dengan kondisi masyarakat di Sumatera Barat kita kenal dengan "Adat Nan Basandi Syaraka, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK). Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majlis musyawarah yang memiliki peran masing-masing dimasyarakat adat. 

"Untuk kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan "Tungku Tigo Sajarangan" (TTS) diantaranya Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, TTS itu sangat bermanfaat ditokoh-tokoh masyarakat, yang berperan untuk kearifan lokal selama ini denga secara turun temurun adat Sumatera Barat seperti itu." Ucap Nasrul.

Tapi melihat perkembangan saat ini perlu ada turun tangan yang lain lagi, fenomena peran Ninik mamak sudah berfungsi, Alim Ulama sudah, serta Cadiak Pandai juga sudah namun belum seperti yang diharapkan.

"Untuk itu perlu ditambah lagi sebagai fungsi pengembangan kearifan lokal lain yaitu Bundo kanduang, karena selain berperan pemegang ulayat adat minangkabau, harta-harta, dan penanggungjawab pendidikan generasi penerus masyarakat adat maupun pengamanan masyarakat termasuk juga pemuda dan perantau" Lanjut Nasrul.

Nasrul Abit juga mengatakan, dengan bersinergi dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat ini, agar pembangunan bisa jalan dengan lancar supaya kesejahteraan juga meningkat dan dimata Nasional Sumbar yang kita harapkan adalah termasuk salah satu provinsi yang aman, termasuk juga yang berprestasi.

"Dari semua komponen yang dimaksud oleh Nasrul Abit, sebaiknya ini menjadi satu kesatuan dalam rangka menolong, membantu pihak keamanan jangan semua persoalan kita serahkan kepada pihak kepolisian, kalau memang bisa diselesaikan secara adat, sebaiknya selesaikan saja secara adat melalui Ninik Mamak, Alim Ulama serta Cadiak Pandai," kata Nasrul Abit.

Dengan penuh harapan semua komponen ditokoh masyarakat dapat bersatu padu, dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta ketriban di Sumatera Barat ini.

Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto menambahkan untuk mengikuti kegiatan ini Fokus bertujuan untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan konsep pencegahan tentunya masalah masyarakat yang ada diprovinsi Sumatera barat.

"Dengan kearifan lokal dengan adanya kegiatan ini nantinya terkait dengan peran serta pemerintah daerah, tokoh masyarakat tokoh adat, tokoh agama serta Cadiak Pandai dalam menciptakan keamanan masyarakat," ucapnya

Selanjutnya Kearifan lokal diperlukan menjaga keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat sehingga tentunya potensi konflik dapat dicegah dan konflik yang muncul dapat dikelola dengan baik agar tercipta situasi Kamtibmas yang terus kondusif.(rel)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mendesak Gubernur segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), untuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2019 tentang  pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil.

"Kita sengaja mendesak Gubernur untuk mengeluarkan Pergub tersebut, karena Perda ini tidak dapat berjalan kalau tidak ada Pergub, karena sebagaimana diketahui nanti Pergub yang mengatur yang lebih teknisnya," ujar Supardi kepada wartawan di Sari Kayo Cafe Payakumbuh, Rabu, 22 Juli 2020. 

Menurut Supardi, pemerintah tampil memberi jaminan legalitas koperasi dan produk UKM, selama ini pelaku UKM kewalahan mendapat akses kesana, maka sebab itu pemerintah wajib mendorong produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Semoga menjadi angin segar bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, agar pemerintah dapat memberikan pemberdayaan serta melindungi hak-hak mereka agar dapat melebarkan sayap sehingga meningkatkan lapangan usaha dan wirausaha baru," ujar Supardi yang merupakan politisi Gerindra ini.

Lanjut Supardi, dengan adanya Perda Nomor 16 Tahun 2019 ini, bahkan koperasi nantinya berhak mendapat modal dari pemerintah melalui APBD.

"Sehingga modalnya tidak hanya dari sumbangan anggota, tapi ada pernyataan modal dari daerah, sehingga koperasi bisa menggulirkan dana dengan jelas, bunga lebih jelas dan murah, dan menjangkau masyarakat," ujar Supardi yang disebut- sebut bakal calon kuat Wali Kota Payakumbuh masa depan ini. (Nov/St )

TANAH DATAR,Lintas Media News.

Untuk mencegah kerusakan ekosistem hutan dan mengembalikan fungsi alam, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 Kodim 0307/Tanah Datar menyerahkan bantuan 200 bibit sukun.

Pasiter Kodim 0307/Tanah Datar Letda Inf. Rusiyadi lansung menyerahkan bantuan bibit sukun ke pengurus Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Panyalaian Sejahtera, Rabu (22/07/2020) di Posko Utama TMMD 108.

Rusiyadi menyampaikan pemilihan bibit sukun, pasalnya bibit itu diyakini efektif untuk menahan longsor dan juga bernilai ekonomis.

Topografi Nagari Panyalaian yang berada di pengunungan tentunya sangat rawan longsor, sehingga dibutuhkan tanaman yang dapat mencegah kerusakan hutan.

Sementara Yopy Datuak Saidi  Ketua Bumnag Panyalaian Sejahtera mengatakan, Nagari Payalaian memiliki badan usaha yang juga bergerak disektor pertanian.

Hasil dari Bumnag tersebut Sebut Y Datuak Saidi seutuhnya untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Sementara itu itu Bendahara Bumnag Datuak Majo Basa Nan Nguguak menyampaian bantuan bibit sukun tersebut lansung ditaman bersama warga.

“Kita akan melakukan gotong royong untuk menanam bibit sukun,” katanya.

Hasil panen buah sukun ini nantinya diserahkan kemasyarakat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga. (Penrem 032/St)

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi PT Semen Padang yang telah menggelar donor darah di tengah pandemi COVID-19. Karena menurutnya, sejak terjadinya pandemi, jumlah pendonor berkurang, sementara kebutuhan darah di PMI Kota Padang terus bertambah. 

"Saya bangga dengan semen Padang yang telah menggelar donor darah. Mudah-mudahan ini dapat menjadi ladang amal, khususnya bagi karyawan Semen Padang Group yang telah mendonorkan darahnya," kata Mahyeldi usai meninjau donor darah yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Semen Padang, Rabu (22/7/2020).

Saat ini, katanya, kebutuhan darah di PMI Kota Padang 150 kantong sehari. Sejak pandemi, PMI kewalahan untuk memenuhi kebutuhan darah, karena masyarakat dibatasi untuk kegiatan di luar rumah. Oleh sebab itu, ia berterimakasih kepada manajemen PT Semen Padang yang telah menggelar donor darah. 

Sebagai Walikota Padang yang juga menjabat Ketua PMI Cabang Kota Padang, Mahyeldi pun berharap agar BUMN, BUMD dan juga instansi lainnya yang ada di Kota Padang, juga dapat menggelar donor darah secara rutin seperti yang telah dilakukan oleh Semen Padang. "Setitik darah itu bermanfaat bagi orang banyak. Semakin banyak yang mendonorkan darahnya, tentu akan semakin banyak orang yang terselematkan. Untuk itu, saya berharap agar BUMN, BUMD dan instansi lainnya di Kota Padang, juga rutin menggelar donor darah," ungkap orang nomor satu di Kota Padang itu.

Kepala Unit Corporate Social responsibility (CSR) PT semen Padang Muhamad Ikrar menyampaikan 

terimakasih kepada PMI Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada manajemen Semen Padang dalam menggelar donor darah. "Agenda donor darah ini merupakan wujud dari komitmen PT Semen Padang yang selama ini selalu menjadi agenda rutin mengadakan donor darah tiga kali setahun dengan jumlah kantong darah yang terkumpul rata-rata mencapai 1000 kantong darah," katanya.

Selain menjadi agenda rutin PT Semen Padang, lanjutnya, donor darah ini digelar karena stok darah di PMI Kota Padang sudah menipis. "Mudah-mudahan, donor darah ini dapat mengatasi kebutuhan darah di PMI Kota Padang yang sudah mulai kritis," ujar M.Ikrar yang didampingi panitia donor darah, Masykur Rauf, Delvi Adri serta Staf CSR dan Humas Semen Padang.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengungkapkan, donor darah kali ini merupakan yang pertama kali diadakan PT Semen Padang sejak tahun 2020 dan itu disebabkan pandemi COVID-19. "Biasanya donor darah dilaksanakan di bulan Maret atau dalam rangka HUT PT Semen Padang. Namun karena pandemi COVID-19, makanya diundur dan baru bisa digelar pada era new normal ini. Namun begitu, pelaksanaan donor darah hari ini tetap mengacu kepada protokol kesehatan new normal," 

katanya.

Setelah ini, tambah Anita, PT Semen Padang kembali akan menggelar donor darah. "Kemungkinan dua bulan ke depan akan kembali kita gelar donor darah. Kalau sekarang ini hanya karyawan/ti Semen Padang Group, untuk yang ke depan masyarakat umum diharapkan juga ikut mendonorkan darahnya," pungkas Anita.

Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Padang dr.Widyawarman. Kata dia, di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir untuk mendonorkan darahnya.  "Justru saat ini bantuan darah lebih penting dibanding hari sebelumnya," katanya seraya menyampaikan terimakasih dengan kegiatan donor darah yang dilaksana Semen Padang bekerjasama dengan PMI.

Masyarakat, sebutnya, memiliki peran penting untuk kegiatan donor darah yang berkesinambungan agar persediaan darah di PMI Kota Padang tetap terjaga. Bahkan di masa pandemi ini, pihaknya menerapkan standar protokol kesehatan. "Donor darah di masa pandemi berdasarkan protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk menghindari penularan virus," ujar pria yang akrab disapa dokter Wide itu. (*/b/hms)