Padang Panjang.Lintas Media News.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Izwaryani mengingatkan seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk memastikan, jangan sampai warga yang sudah meninggal masih terdata sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020 mendatang. Selain itu, harus patuh protokol kesehatan.
Penegasan itu disampaikan Izwaryani dalam sambutannya saat Apel Gerakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Serentak (GCS)  di halaman Kantor Lurah Silaing Atas, Kota Padang Panjang, Sabtu (18/7/2020).

Selain dihadiri Izwaryani dan Agustian (Kasubag Program dan data) serta Neng Salmida (Staf KPU sumbar), juga turut hadir Wakil Walikota Padang Asrul, yang hadir sebagai warga Kelurahan Silaing Atas, Ketua KPU Padang Panjang Okta Novisah dan para komisioner KPU Padang panjang, Lurah Silaing Atas serta anggota PPK, PPS dan PPDP kelurahan Silaing Atas.
Disampaikan Izwaryani, penyusunan data pemilih, sangat menentukan kualitas Pilkada 2020. Karena itu, Apel Gerakan Coklit Serentak di seluruh Indonwsia ini, dimaksudkan untuk memberi jaminan terhadap hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Jaminan yang kita berikan adalah dalam bentuk memastikan hak masyarakat terpenuhi. artinya, semua rumah wajib dikunjungi, lalu petugas mencoklit. Kalau belum terdaftar dimasukkan daftar," jelas Izwaryani.

Bagi warga yang tidak memiliki KTP di tempat tinggalnya sekarang, lanjut Izwaryani, jangan dimasukkan daftar tapi dicatat untuk dilaporkan. Lalu disarankan agar dia melaporkan ke kelurahan sesuai identitas kependudukannya.
"Petugas harus memberi kode yang tepat di daftar pemilih itu, sehingga tidak ada lagi warga yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Ini pentingnya coklit ini untuk merapikan data pemilih," tegas Pak Adiak, sapaan komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu ini.

Guna menjaga protokol kesehatan, tambah Pak Adiak, maka kepada petugas coklit, selain diwajibkan memakai APD lengkap, juga tidak dibolehkan masuk ke dalam rumah. Cukup sampai di teras rumah saja.
"Petugas wajib pakai APD lengkap sesuai standar protokol kesehatan," ungkap Pak Adiak.

Ketua KPU Pasang Panjang Okta Novisah meminta semua PPDP  agar jangan bekerja sekedar saja, tapi harus melayani hak pemilih sebagai warga negara dan pemilih itu harus di datangi.

"PPDP harus bekerja sungguh sungguh dalam melaksanakan pendataan. datangi pemilih ke rumahnya. Coklit tidak bisa dituntaskan di bawah pohon saja atau dari rumah Ketua RT saja," tegas Okta Novisyah.

Begitu juga dengan standar protokol.l kesehatan. Jangan sampai ada PPDP yang mengunjungi pemilih tanpa memakai Alat pelindung Diri (APD) agar masyarakat yang dikunjungi tidak takut atau ragu-ragu akan terpapar Covid-19.

"Semua petugas wajib memakai tanda pengenal dan informasikan juga secara langsung pada masyarakat bahwa Pillada Serentak 9 Desember 2020 dan diminta pemilih untuk mendatangi TPS yang telah disediakan," jelas Okta yang menambahkan bahwa memgingat masih situasi Covid-19, maka apel GCS disebar ke setiap kelurahan, karena tidak mungkin dilaksanakan di satu tempat.

Untuk Kota Padang Panjang, ujar Okta, jumlah pemilih yang terdata saat ini sebanyak 40.524 pemilih yang tersebar di dua kecamatan dengan 16 kelurahan.

"Para pemilih ini kita bagi untuk 123 Tempat pemungutan Suara (TPS). Semoga, Target 77,5 persen pemilih dalam Pilkada 2020 ini bisa tercapai. Tapi kita mengharapkan pemilih yang mendatangi TPS nantinya dapat melebihi target itu," harap Okta.

Sementara itu Wakil Walikota Padang Panjang, Asrul menyampaikan bahwa saat ini di Kota Padang Panjang sudah nol kasus Covid-19. Karena itu diharapkan pada masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehari-hari dengan patuh pada protokol kesehatan.

"Dengan gerakan coklit serentak ini, kita berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat  berlangsung dengan sukawa dan lancar," harap Asrul.

Usai apel GSC, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan coklit ke rumah-rumah warga. Izwaryani dan rombongan serta komisioner KPU Padang Panjang turut mendampingi petugas PPDP ke sejumlah rumah pemilih di Kelurahan Silaing Atas dan Silaing Bawah. (Mckpu)

 Simpang Empat.Lintas Media News.
Jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Kabupaten Pasaman Barat bertambah dari 887 TPS menjadi 1.034 TPS, disebabkan adanya Keputusan KPU RI yang baru disebabkan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Pasaman Barat Alharis usai apel Gerakan Coklit Serentak (GCS) dihadiri Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai dan Forkopimda Pasbar di halaman KPU setempat, Sabtu (18/7).

Dikatakan, sebelumnya batas maksimal pemilih di TPS adalah 800 pemilih, maka berdasarkan keputusan KPU RI yang baru dikurangi menjadi maksimal 500 pemilih.

"Makanya jumlah TPS jadi bertambah," katanya.

Usai melaksanakan apel, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bersama komisioner KPU Pasbar didampingi komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai langsung menuju rumah pribadi Bupati Pasaman Yulianto di Bandarejo untuk melakukan Coklit data pemilih.

Dikatakan Alharis, Bupati Pasbar itu dicoklit di kediaman pribadinya disebabkan masih terdaftar di Bandarejo dan bukan di rumah dinas bupati.

"Karena masih terdaftar di Bandarejo, makanya kita mencoklit di daerah pemilih itu terdaftar," katanya.

Pencoklitan data keluarga Yulianto berjalan lancar yang diakhiri dengan menempel stiker tanda selesai dicoklit oleh PPDP Bandarejo.(mckpu/St)

 Sawahlunto.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan Gerakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serentak yang dimulai, Sabtu, 18 Juli 2020. Kegiatan berlangsung di sejumlah Kabupaten dan kota di Sumbar.

Salah satu daerah yang dipilih dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah kota Sawahlunto.

Komisioner KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan, daerah Sawahlunto tampaknya sudah siap untuk melakukan klik dan coklit serentak, dibuktikan dengan suksesnya apel yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu ((18/7/2020).

Pernyataan Komisioner Yanuk, diperjelas Kasubag Umum dan Logistik KPU Sumbar Fairuz Hayatus mengatakan, KPU Sumbar melakukan supervisi dan monitoring gerakan coklik serentak pemilihan serantak tahun 2020 di kota Sawahlunto. Menindaklanjuti surat ketua KPU RI pusat untuk pemberitahuan kegiatan gerakan Klik dan Coklik Serentak dan putusan rapat pleno KPU Provinsi Sumbar 13 Juli 2020.

“Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2020 15 Juli 2020 jadwalnya dimulai pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklik),” ujar Fairuz Hayatus Kasubag umum dan Logistik KPU Sumbar didampingi Yuharmafitri staf kasubag umum dan Sherly Wahyudi usai Apel di halaman Kantor Camat Barangin Kota Sawahlunto, Sabtu, 18 Juli 2020.

Menurut Fairuz, KPU Sumbar juga untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan memastikan daftar pemilih tersusun dengan baik, KPU akan melaksanakan kegiatan- kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklik) melalui gerakan coklik serentak (GCS).

“Gerakan coklik serentak (GCS) dilaksanakan 18 Juli 2020 dimana KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP wajib mengikuti apel kesiapan coklik serentak selanjutnya melakukan coklik serentak minimal ke Lima (5) rumah pemilih di wilayah kerja masing- masing,” ujarnya

Lanjut Fairuz Hayatus, Gerakan Coklit Serentak ini dilakukan dapat masuk dengan cara masuk ke laman www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Pleno KPU Sumbar pada 13 Juli lalu menetapkan Gerakan Coklit Serentak di Sumbar dilaksanakan pada 18 Juli.

“Meski begitu, sejak 15 Juli lalu kita sudah memulai tahapan Klik dan Coklit data pemilih ini di semua kabupaten dan kota.Semoga dengan berbagai program dan kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini, bisa memenuhi target yang ditetapkan. Karena, partisipasi pemilih, sangat menentukan kualitas Pilkada serentak 2020 ini dan juga mengunjungi wakil wali Kota Sawahlunto, tokoh masyatakat, unsur Muspida,” ujarnya

Sementara itu ditempat yang sama Ketua KPU Sawahlunto Fadhlan Armey mengatakan, terkait jumlah PPDP yang ditetapkan sebanyak 146 orang tersebar di 4 Kecamatan dan 37 Desa/Kelurahan.

“PPDP nantinya yang akan mendatangi rumah-rumah menduduk yang sudah memiliki hak pilih untuk memuktahirkan data pemilih,” ujarnya

Dikatakan Fadhlan, KPU Kota Sawahlunto melakukan pemutakhiran data pemilih dan pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

“Semoga gerakan coklik serentak di Kota Sawahlunto berjalan aman dan lancar, maka sebab itu mohon dukungan masyarakat agar semua tujuan dapat tercapai dan target minimal 77,50 persen pemilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang bisa tercapai,” ujar Fadhlan. (Mdckpu/St)

Padang Panjang.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan Gerakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serentak yang dimulai, Sabtu, 18 Juli 2020. Kegiatan berlangsung di sejumlah Kabupaten dan kota di Sumbar.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani saat melakukan supervisi dan monitoring kesiapan Apel Gerakan Coklit Serentak di Kantor KPU kota Padang Panjang, Jumat (17/7/2020) malam, mengatakan Gerakan Coklit Serentak itu dilakukan sesuai Surat Ketua KPU RI No. 552/PL.02.1-SD/KPU/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020, perihal Pemberitahuan Kegiatan Gerakan Klik dan Coklit Serentak.

"Pleno KPU Sumbar pada 13 Juli lalu menetapkan Gerakan Coklit Serentak di Sumbar dilaksanakan pada 18 Juli. Meski begitu, sejak 15 Juli lalu kita sudah memulai tahapan Klik dan Coklit data pemilih ini di semua kabupaten dan kota," jelas Izwaryani yang akrab disapa Pak Adiak.

Dilanjutkan Adiak, Gerakan Coklit Serentak ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih serta memastikan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak Desember 2020 tersusun dengan baik.

"Sabtu pagi besok, pukul 08.00 Wib, dilaksanakan Apel Kesiapan Coklit Serentak wajib diikuti oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP. Usai apel, dilanjutkan dengan mendatangi rumah pemilih guna melakukan coklit," ungkap Pak Adiak yang didampingi Agustian (Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Sumbar), dan Neng Salmida (Staf KPU Sumbar) serta Awalius Agus.

Izwaryani berharap, apel Gerakan Coklit Serentak Sabtu besok berjalan dengan baik dan lancar, sehingga target minimal 77,50 persen pemilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang bisa tercapai.

"Semoga dengan berbagai program dan kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini, bisa memenuhi target yang ditetapkan. Karena, partisipasi pemilih, sangat menentukan kualitas Pilkada serentak 2020 ini," pungkas Izwaryani yang juga Kepala Devisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (rel/St)

Padang.Lintas Media News.
Dalam meningkatkan kemampuan menyusun pembukuan keuangan dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Tamansiswa Padang, memberikan penyuluhan di kelurahan Barung Taba, kecamatan Lubug Begalung, kota Padang, Kamis (16/7/2020).

Penyuluhan dengan Thema "pentingnya literasi keuangan untuk kepentingan UMKM di masa pandemi Covid-19" tersebut dihadiri warga setempat, beserta perangkat kelurahan serta kelompok masyarakat, khususnya yang memiliki usaha industri rumah tangga.

KKN yang dipimpin Dosen Pembibing Lapangan Liza Zulbahri SE,MMM dan Dr. Zahanis M.P, dengan Ketua kelompok:Ibnu Jamarisa, memberikan beberapa masukan pada masyarakat, dan melakukan tanya jawab secara interaktif, sehingga bisa dipahami semua yang hadir.

Penyuluhan yang merupakan bagian pengabdian masyarakat dari mahasiswa tersebut, selain dihadiri dosen pembimbing juga diikuti majsiswa  merupakan anggota KKN dikecamatan Lubeg, disambut positif dan mendapat dukungan penuh.

"KKN merupakan salah satu cara pengabdian yang dilakukan mahasiswa, dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di kampus pada masyarakat, sehingga mahasiswa bisa menjadi pionir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat," ulas Zaharnis yang merupakan dosen Pertanian Unitas.

Pernyataan Zaharnis ditambahkan Liza, dimana selama ini mahasiswa hanya berfikir mencari kerja,dengan KKN mereka bisa berfikir membuka peluang kerja, sehingga bisa mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan untuk mengakomodir kebutuhan kerja masyarakat, salah satunya menggerakkan usaha UMKM.

"Kita berharap, lulusan Unitas Padang tidak mencari peluang kerja, tapi membuka peluang kerja dan bisa merekrut masyarakat untuk bekerja, meskipun dalam skala kecil, salah satunya dengan menggerakkan UMKM," ulas Liza.

Apa yang diinginkan kedua dosen pembimbing lapangan tersebut, tampaknya mendapat respon positif dari mahasiswa, terbukti dengan semangat keilmuan mereka memberikan penyuluhan dan dapat diterima masyarakat.

Ketua kelompok KKN Ibnu Jamarisa dengan anggotanya, selalu turun kelapangan, memberikan masukan langsung pada masyarakat, sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka miliki.

"Kami sangat memahami tujuan dilepas kelapangan dalam bentuk KKN, karena ini menguji sampai sejauh mana kami mampu mengabdi pada masyarakat sesuai ilmu yang kami dapat di kampus," kata Ibnu didampingi mahasiswa lainnya.

Ditambahkannya, mereka merasa bahagia karena mendapat sambutan positif dari masyarakat Barung Taba serta pihak aparatur kelurahan, terbukti setiap pertemuan selalu ramai dikunjungi dan tanpa ada kendala berarti.

"Kami berterimakasih pada masyarakat dan pihak pemerintah kelurahan, yang sudah menerima kami dengan tangan terbuka, sehingga kami bisa mengaplikasikan ilmu sambil belajar dilapangan," tutur  Ibnu mengakhiri.(*)

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai melakukan kegiatan penyebaran benih ikan nila, dan ikan puyu (ikan betok) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar di saluran irigasi Musholla Nurul Hadi Bawah Bungo di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Pang Utara, Kota Padang, Jum'at (17/7/2020).

Nasrul Abit menyerahkan bantuan bibit ikan sebanyak 12 ribu ekor. Menurut Nasrul Abit, penyebaran benih bibit ikan ini untuk menjaga kelestarian agar tidak punah, sekaligus mengajak masyarakat Alai Parak Kopi untuk mengkonsumsi ikan, karena ikan memiliki protein dan mengandung gizi tinggi.

"Apalagi ikan puyu dan nila salah satu makanan kuliner khas enak dan gurih di Padang. Agar terpenuhinya konsumsi ikan masyarakat harus bisa menjaga populasi ikan tersebut dengan cara menjaga kebersihan aliran irigasi ini dari sampah dan racun. Peduli lingkungan asri akan membawa kebaikan kehidupan kita bersama," himbau Nasrul Abit.

 Wagub Sumbar berharap dengan melakukan restocking atau penebaran bibit ikan di irigasi itu dapat menambah populasi ikan di Alai Parak Kopi, sekaligus upaya melestarikan jenis ikan puyu dan nila ini sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat sepanjang waktu.

" Kita prihatin dan miris melihat aliran irigasi banyak sampah berserakan dan membuat air tercemar karena ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab.Terlihat berbagai macam sampah rumah tangga yang berserakan dialirkan irigasi ini. Kita kwatir ini dapat menyebabkan bencana banjir yang selalu menjadi persoalan besar yang kini dirasakan masyarakat di perkotaan. Banyak sampah yang menjadikan aliran sungai tertutup, tersumbat dan bahkan menjadikan irigasi dan sungai kotor, berbau dan beracun. Ekosistem didalamnya pun bisa jadi punah," ungkapnya.

Untuk itu Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap irigasi, perlu dilakukan upaya penyelamatan. Salah satunya dengan jangan buang sampah di saluran air, kalau aliran air bersih, maka ekosistem akan hidup disini.

"Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemprov Sumbar dan upaya untuk memenuhi konsumsi ikan. Kalau sudah besar nanti masyarakat silahkan ambil ikannya, tapi ingat jangan menggunakan racun ataupun disentrum," sebutnya.

"Semoga dalam bantuan ini bisa menjadi motivasi kita bersama menjaga lingkungan irigasi lebih bersih untuk lebih bermanfaat bagi warga disini," tambahnya.(rel)

Padang, Lintas Media News
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Nasril Ahmad, M.Sc mewakili Gubernur untuk melantik sejumlah pejabat pengawas Fungsional dan pejabat eselon IV dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jumat (17/7/2020) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

Pejabat yang dilantik sebanyak 7 (tujuh) orang, dan dibagian Unit Kerja Administrasi Pengelolaan Barang Miilik Daerah Setda Prov. Sumbar kedalam jabatan Fungsional sebanyak 5 (lima) orang diantaranya, Septianda, ST, Widia Kasuma, ST, M.T, Irla Edina Sari, ST, Roni Yohandi, ST dan Deni Febriansyah P, SE, M.Si.

Untuk eselon IV ada dua orang yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi (Ekselon IV.a) Nurmala A.H. Rahmola, S.STP., M.Si serta Kepala Bagian Sub Tata Usaha, Perencanaan dan Program Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat (Ekselon IV.a) Bobi Suhendra, S.E.

Dalam sambutannya, Asisten III Setda Sumbar, Nasir Ahmad mengingatkan kepada Pejabat yang baru dilantik bahwa Jabatan yang diberikan bukan merupakan sebuah pemberian, tapi adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan.

"Untuk di pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kita memahami bahwa mutasi, rotasi, promosi dan termasuk juga peralihan jabatan dari struktural ke fungsional itu adalah hal yang biasa," ucap Nasir.

Pergantian ataupun pengangkatan harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi dalam pelayanan publik maupun pembangunan. Maka dari itu Nasir mengharap sebagai ASN harus bisa meningkatkan kompetensi, dengan meningkatkan nilai kinerja sebagi sebuah tanggung jawab ASN.

Asisten III Nasir Ahmad mengakui, pelantikan ini sudah benar-benar memiliki kompetensi, komitmen pengabdian kepada institusi, lembaga dimana mereka bekerja. Hingga pimpinan memberikan penilaian serta perhatian pada saat memang sudah waktunya, berdasarkan kepangkatannya.

"Seperti saat ini, dilantiknya Nurmala A.H. Rahmola sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan di Biro Humas Setda Sumbar, bisa membangun komunikasi dengan siapa pun, sebab kita butuh kebersamaan untuk membangun Sumbar. Dan saya minta pejabat harus bekerja dengan jujur dan cerdas," harapnya.

Dirinya mendesak agar OPD dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik guna mensuport Humas dalam menyebarluaskan informasi yang perlu untuk dipublikasikan. "Saya minta OPD itu dapat mensupport, termasuk soal informasi terhadap virus corona di Sumbar," terangnya.

Maka dari itu, dengan tegas Asisten III menegaskan agar ASN bekerja dengan tanggung jawab, sungguh-sungguh, bekerja yang baik agar dapat memberikan contoh tauladan ditengah lingkungan pekerjaan. Menjaga nama baik ASN jangan sampai terperangkap kepada hal-hal yang memang tidak pantas menjadi larangan bagi seorang ASN. (b/hms)

Padang.Lintas Media News.
Mencari masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam masa pandemi covid-19,Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Riau belajar ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar).Jumat (17/7/2020) di ruangan khusus I DPRD Subar.



Padang-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat Sumbar, Jumat (17/7).
Maksud dari kedatangan tersebut, untuk mempelajari pola kerja legislatif terkait penganggaran dan penyusunan peraturan daerah (Perda), selama masa Pandemi Corona (Covid-19).

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat   pertemuan itu mengatakan. Dalam pola pengalihan anggaran gubernur diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat, pelaksanaan pengalihan telah dilakukan dua kali.

Untuk penanganan Covid-19 Sumbar fokus mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

" Dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar, PAD tahun 2020 sebesar 2,9 triliun. Sejumlah dana alokasi khusus dan umum terpotong, " katanya.

Dia mengatakan dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat selama pandemi, pemerintah daerah membantu 25 ribu lebih masyarakat sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan.

Pada tahap pertama diberikan Rp 1,2 juta tahap berikutnya Rp 800. Pengalihan anggaran memang besar,  bahkan 70 persen dana pokok pikiran (pokir) disisir.

" Kita berharap pendemi, segera berlalu agar seluruhnya pulih seperti biasa, " harapnya.

Terlepas dari pendemi, DPRD Sumbar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memikirkan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Selama pengalihan anggaran dilakukan selalu dilaporkan kepada DPRD.

Terkait program legislasi daerah (Prolegda)  tahun 2020, Sumbar membahas 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) 10 dari pemerintah daerah, lima inisiatif dan tiga merupakan kumulatif terbuka.

" Dari ketersediaan waktu dan pertimbagan anggaran, target itu sulit tercapai," katanya

Dia mengatakan dari beberapa tahun terakhir DPRD Sumbar hasilkan 120 produk hukum daerah (Perda). Semoga setelah pandemi berlalu kembali lebih produktif.

Kedatangan Komisi V DPRD Riau juga disertai sejumlah anggota yang tergabung dalam badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Dalam kesempatan itu,  turut hadir ketua Bapemperda DPRD Sumbar Hidayat dan Wakilnya Rafdinal.

Hidayat mengatakan,  setiap tahun seluruh komisi ditargetkan memiliki Ranperda inisiatif. Pada tahun ini,  pembahasan Ranperda mempertimbangkan kualitas. Keterbatasan waktu mempengaruhi pola pembahasan, sehingga DPRD Sumbar produktivitas menurun.

Terkait ini, katanya,  DPRD tetap akan menyelesaikan setengah dari Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2020.

" Jika tidak diselesaikan akan mempengaruhi Silpa juga nantinya, " tukas Hidayat.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Yatim mengatakan tujuan utama ke Sumbar untuk mempelajari pola kerja dewan selama pandemi.  Untuk Provinsi Riau anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19, kondisi itu mempengaruhi pola penyusunan anggaran pada APBD Perubahan.

" DPRD Riau perlu mengetahui bagaimana konsep Sumbar sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana sistem pengawasan DPRD ketika kewenangan diberikan seluasnya pada gubernur, " katanya. (Nov/St)

Padang.Lintas Media News
 Upaya meningkatkan pemahaman politik bagi pemilih pemula dan generasi muda yang masih tergolong bari, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menerima perwakilan Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang menggelar Dialog Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jum'at (17/7/2020) pagi diruang kerjannya.

" Pemilihan Umum (Pemilu) 2020 diharapkan berlangsung bermartabat dan menjadikan rujukan bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda. Para pemuda muslim harus lebih mempunyai wawasan atau pengetahuan kebangsaan dan memiliki akhlakul karimah. Pemuda yang telah memiliki hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya pada pelaksanaan pemilu serentak nanti. Ia juga berharap para pemuda berintegritas tinggi tidak tergoda dengan praktik money politik yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia," ajak Wagub Sumbar.

Nasrul Abit mengapresiasi positif adanya inisiatif pemuda muslim Indonesia melakukan pendidikan politik sejak dini sangat baik, agar generasi muda lebih memahami siapa yang akan dipilihnya nanti.

"Kecerdasan politik memang penting, terutama bagi pemuda muslim, tapi keteguhan hanya milik kita pemuda muslim. Karena generasi muda dan generasi milenial adalah generasi yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Pemuda harus turut terlibat dalam setiap pesta demokrasi yang akan menentukan nasib kita 5 tahun mendatang," ucapnya.

Nasrul Abit juga menjelaskan bahwa, Pemilu merupakan momen paling berharga karena akan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin masa depan agar membawa perubahan Sumbar yang lebih unggul, sehingga dapat memenangkan bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Menurut Nasrul Abit, kalangan pemuda seharusnya bisa bersikap kritis setiap menerima informasi apapun melalui media sosial. Karena saat ini, media sosial sering disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian.

"Ketek taraja-aja, gadang tabao-bao, gaek taubah tido (pepatah Minangkabau pentingnya membiasakan diri dengan kebiasaan baik sedari dini" ucapnya.

Nasrul Abit berharap sebagai generasi membawa perubahan dan agen kontrol sosial media dan pemuda harus jernih untuk menangkal hoaks, menangkalnya harus kroscek.

“Sudah bukan zamannya lagi berbuat curang, bohong, dan fitnah karena masyarakat selalu mengawasi. Jangan ada lagi mempengaruhi penyelenggara untuk berbuat curang, jangan kita menjual integritas, melanggar sumpah janji sebagai penyelanggara," jelasnya.

Nasrul Abit mengajak masyarakat Sumbar terkhusus pemuda untuk tidak asal pilih, akan tapi pilihlah pemimpin yang lebih mengenal daerahnya, peduli serta diyakini mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerahnya.

Kemajuan daerah sangat tergantung kepada kualitas dan integritas pemimpinnya, oleh karena itu memilih pemimpin daerah mesti selektif. Sehingga nantinya  akan lahir para kepala daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.

"Marilah kita gunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah ke TPS nantinya, pilih pemimpin yang cerdas berkualitas pada pilkada Serentak tahun 2020 di Sumatera Barat," ajaknya.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat akan mendukung Alde Maulana Penyandang Disabilitas dalam menyelesaikan kasusnya, yang diberhentikan dengan hormat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal itu diungkapkan oleh anggota komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis setelah menerima hearing Alde dengan LBH Padang.Kamis (16/7/2020) di DPRD Sumbar .

"Kita perlu mendukung Alde. Karena dari segi prajabatan, ia hanya kena dari segi fungsional. Dia sebagai pemeriksa ahli pertama atau calon auditor di BPK RI. Dia tidak lulus karena kesehatan sehingga tidak boleh kelelahan, artinya fungsionalnya tidak lulus, jadi ini masalah penempatan. Kita akan memberikan pengawasan dan minta aspek hukum dari LBH, dari sisi mana yang bisa didorong yang tidak dilanggar. Tadi kita minta kronologis riwayat pekerjaan sampai diberhentikan sebagai CPNS," katanya.

Ia mengatakan langkah kedepan DPRD akan meminta kajian LBH Padang dan mendorong kasus ini dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Artinya rekomendasi itu akan kita pelajari dan akan meneruskannya ke BKD, dan akan meneruskannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Wakil Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengatakan hearing yang dilakukan dengan DPRD Sumbar (Komisi I dan Komisi V) serta jaringan peduli difabel akan mensupport kasus ini hingga ke tingkat nasional, dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Sedangkan kita dari LBH masih konsen advokasi di luar pengadilan, seperti melakukan laporan ke ombudsman dan dan mendorong banyak instansi, bahkan pemerintah provinsi mendukung Alde. Kenapa kami meminta dukungan kepada DPRD? Karena kami merasa DPRD Sumbar dan pemprov cukup mendukung, makanya kami menggunakan aspirasi kami menyonding DPRD dan kementerian agar permasalahan ini dan dipulihkan," jelasnya.

LBH Padang juga menyerahkan satu bundel kasus Alde dan Senin (20/7) akan berikan pendapat hukum. " Alde tadi juga hadir dan memohon dukungan atas kasus ini," jelasnya.

Sebelumnya, Alde Maulana (37), merupakan penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang karena diberhentikan dengan hormat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Alde menceritakan, ia mengikuti tes CPNS di tahun 2018 di portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SCCN), dengan mengikuti seluruh tahapan dan menerima Surat Keputusan (SK) CPNS Terhitung Masa Tanggal (TMT) 1 Maret 2019.

"Saya kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum Unand dengan mengambil formasi disabilitas sebagai pemeriksa ahli pertama atau calon auditor di BPK RI," katanya, Senin (1/6/2020).

Alde menambahkan, setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti Diklatsar Prajabatan selama 4 bulan di Medan, kemudian melakukan habituasi ke tugas masing-masing sesuai apa yang telah diajarkan selama Diklatsar. (*/St)

 Padang.Lintas Media News.
Karya-karya seni rupa Sumatera Barat yang telah lama dikenal di tanah air bahkan hingga ke mancanegara baik tokoh-tokoh maupun karya-karyanya sudah saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, salah satunya seni lukis sebagai karya bernilai estetis tinggi dengan seperangkat nilai-nilai di dalamnya yang  senantiasa terus hadir dan lahir kepermukaan setiap ruang dan waktu.

Selain diperlukannya museum seni rupa refresentatif yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai wahana  edukasi dan sejarah perihal pergulatan panjang  seni lukis  dengan banyaknya tokoh-tokoh pelukis nasional berasal dari Sumatera Barat dengan karya-karya terbaik yang pernah dilahirkan para pelukis, maka sudah saatnya banyak gedung-gedung mewah milik pemerintah, BUMN, perkantoran pemerintah dan swasta untuk turut memajang karya-karya seni lukis sebagai koleksi dan aset berharga.

 Hal itu disampaikan anggota yang juga sekretaris komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar), Ir.H.M. Nurnas saat menerima berapa orang anggota panitia HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang yang didampingi sejumlah seniman di ruang kerjanya, Jalan Khatib Sulaiman, Kamis (16/07).

Bahkan kini salah satunya upaya untuk menghidupkan dunia seni lukis di daerah ini dengan menampilkan sosok pejuang, tokoh publik dalam bentuk "lukisan potret diri" bernilai estetika tinggi merupakan hal yang perlu kita apresisasi bersama demi kesinambungan seni lukis itu sendiri dan sekaligus penghargaan kepada saudara-saudara kita seniman seni lukis juga kepada para pejuang negara ini dan tokoh publik yang dilukis selain seni lukis yang menampilkan budaya alam Minangkabau, ujar Nurnas.

Karena itu sudah saatnya Pemprov Sumbar, pemko/pemkab di daerah ini mengambil peran dengan memanfaatkan karya-karya seni rupa terutama seni lukis sebagai  salah satu aset berharga  sebagai benda pajangan bernilai tinggi di banyak tempat dan lokasi dengan menyisihkan anggaran yang relevan sebagai suatu kebutuhan demi kehidupan seni lukis itu sendiri.

Pada akhirnya karya-karya berharga seni lukis dan senimannya dapat hidup dengan karya-karya yang dihasilkan hasil perjuangan dan kreatiitas seniman, ujar Nurnas lagi.
Kurator seni rupa Muharyadi dan Yasrul Sami dihadapan Nurnas dan sejumlah seniman muda, memaparkan perkembangan seni lukis di Sumatera Barat sejak era pra kemerdekaan bahkan hingga kini  sangat menggembirakan ditandai bermunculannya karya-karya terbaik hasil penjelajahan kreativitas para seniman secara periodik setiap ruang dan waktu.

Kemudian tingginya frekswensi pameran seni rupa di berbagai tempat dan lokasi diantaranya di galeri Taman Budaya Sumatera Barat dan tempat-tempat strategis lainnya dapat dijadikan simbol hidup dan berkembangnya seni lukis di daerah ini dan juga di luar daerah yang dihasilkan urang awak seperti pulau Jawa diantaranya Yogyakarta, Jakarta, Bandung. Riau dan lainnya yang eksistensi dan kehadirannyanya perlu kita apresiasi bersama serta semua pihak, ujar Muharyadi dan Yasrul Sami memberi ilustrasi. (Rel/St)