BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertemu dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rangka membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Khususnya Kota Bukittinggi dalam menangani Covid-19 secara merata. di Kantor Walikota Bukittinggi,Rabu (27/5).

 Nasrul Abit mengungkapkan. Kepala Daerah yang pertama meminta keluar dari PSBB adalah Walikota Bukittinggi, karena dalam pertimbangan Covid-19 ini, sudah mulai melandai, kasus-kasus baru tidak ada lagi dan bisa diatasi secara kesehatan terhadap penanggulangan dan epidemiologi. Namun demikian tentu harus ada kajian yang jelas.

"Kita melihat pintu masuk ke Bukittinggi dijaga ketat oleh petugas, akan lebih aman lagi kalau ada bantuan dari TNI, Polri tentu Provinsi juga ikut mengamankan pandemi ini," kata Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, terkait usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB yang akan menerapkan "New Normal" pada daerahnya, disambut baik oleh Wagub Sumbar. Karena menuju new normal harus tercapai syarat yang sudah ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO). Misalnya transmisi atau penularan virus corona bisa dikendalikan, baik transmisi lokal atau penularan dari luar.

"Jika ingin menetapkan new normal pemko Bukittinggi harus siap melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan," ucapnya.

Menurutnya, pemko Bukittinggi keluar dari PSBB telah membudayakan protokol kesehatan covid dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai hal yang biasa. Dan keluar dari PSBB mengingatkan jika dibiarkan terus perekonomian akan hancur, mengakibatkan permasalahan sosial akan timbul. Namun demikian harus ada kajian, supaya perekonomian tetap jalan, pasar akan dibuka mulai bulan Juni, objek wisata dibuka, sekolah-sekolah juga akan dilakukan belajar dan mengajar.

"Namun kita harus tetap lakukan protokol kesehatan Covid-19. Melakukan swab kepada guru, murid termasuk proses belajarnya dibatasi paling lama 3 jam tidak ada keluar main, murid tidak boleh bersalaman dengan guru dan kapasitas siswa dalam kelas dibatasi," harapnya.

Sementara untuk Sekolah mulai dari Paud, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2 itu dirumahkan karena seusia itu masih banyak bermain, hal ini menghindari kontak dari temanya.

Kalau ini sudah ada kajian-kajian tentu provinsi akan mempertimbangkan, semuanya memang tergantung kepada kabupaten dan Kota masing masing.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, Covid-19 ini bisa dikendalikan. Menurutnya Bukittinggi dinilai sudah memenuhi syarat untuk langsung menjalankan fase hidup baru atau new normal. Karena Bukittinggi dalam beberapa hari ini kasus Covid-19 sudah mulai berkurang dan bisa diatasi secara kesehatan.

"Banyak alasan Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi masyarakat, kita jangan hanyut dalam masalah Covid-19 saja," ujarnya

Selanjutnya Pemko Bukittinggi akan memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tidak jauh dari protokol Covid, dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, walaupun kita keluar dari PSBB standard Covid tetap dilaksanakan pada tempat-tempat seperti sekolah, pasar dan tempat pariwisata, .

"Dan Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh pastikan keluar rumah sehat dan sampai di rumah sehat, tidak ada masalah apapun yg kita lakukan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan" ungkap Ramlan. (rel)

 LUBUKLINGGAU, Lintas Media News.
Walikota Lubuklinggau yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memastikan akan ada pembagian sembako tahap III kepada warga yang belum mendapatkan bantuan baik tahap I maupun tahap II. Bahkan saat ini Pemkot Lubuklinggau sedang melakukan verifikasi secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak seperti RT dan Lurah.

Dikatakannya, pendistribusian sembako tahap III ini merupakan langkah kongkret Pemkot Lubuklinggau menyikapi aspirasi masyarakat yang menetap di Kota Lubuklinggau dan memiliki KK tetapi belum mendapatkan bantuan.

“Padahal mereka-mereka ini masuk dalam kategori benar-benar tidak mampu, tidak mampu dan rentan tidak mampu. Untuk itu, bagi yang belum mendapat sembako tahap I dan II harap lapor ke Ketua RT atau Lurah masing-masing agar dimasukkan dalam daftar penerima tahap III,” pintanya.

Dari penyisiran data susulan yang sudah rampung meliputi empat kecamatan masing-masing Lubuklinggau Barat I sebanyak 861 KK, Lubuklinggau Barat II 1.747 KK, Lubuklinggau Utara I, 1.626 KK dan Lubuklinggau Utara II, 1.454 KK.

Jadi total sembako yang disalurkan tahap I dan tahap II (baru tiga kecamatan) sebanyak 26 ribu paket sembako, bahkan diperkirakan akan bertambah sekitar 11 ribu KK lagi sehingga mencapai 37 ribu KK.

Dijadwalkan pada Selasa, (5/5/2020) kembali akan dilakukan distribusi sembako lanjutan tahap II untuk Kecamatan Lubuklinggau Utara Il yang meliputi Kelurahan Batu Urip (752 KK), Senalang (292 KK), Kenanga (593 KK) dengan jumlah 1.637 KK.

Selain Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dihari yang sama juga didistribusikan untuk Kecamatan Lubuklinggau Timur ll dengan rincian Kelurahan Cereme Taba 435 (KK), Dempo (159 KK), Jawa Kanan (47 KK), Jawa Kanan SS (362 KK), Jawa Kiri (111 KK) dan Kelurahan Wirakarya (212 KK) dengan total 1.326 paket sembako.

Sama seperti sebelumnya paket sembako ini berisi 20 kg beras, satu dus mie instan, satu karpet telur, minyak sayur ukuran 3 kg, satu kg gula, ikan asin satu kilogram, vitamin dan masker. (ADV)

Musi Rawas- Lintas Media News, Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan di dampingi wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwarti dan Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy melepas bantuan beras dari mabes Polri untuk masyarakat terdampak Covid -19 yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, pelepasan bantuan di laksanakan di halaman Kantor Polres Muara Beliti Sumatera selatan Selasa ( 26/5).

Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy dalam sambutannya mengatakan, Pihaknya sengaja melepaskan bantuan ini setelah lebaran, mengingat sebelum lebaran pemerintah daerah dan pusat sedang gencar-gencarnya  memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Lanjut Efrannedy mengatakan, bantuan beras yang kita lepas sebanyak 10 ton dan untuk setok ada 5 ton lagi, bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan, untuk pendistribusian nantinya akan dikawal langsung oleh Waka Polres, Kabag dan Kasat agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan cek betul betul jangan asal salur jelas Efrannedy.

Di kesempatan yang sama Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan meyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh jajaran Polres Mura yang telah bekerjasama dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid19 di Kabupaten Musi Rawas.

kita berharap bantuan beras ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan jangan sampai ada yang benar - benar berhak mendapatkan tidak sampai Jelas Bupati Mura.(rel)

BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meninjau kesiapan penambahan fasilitas ruangan di Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi dalam Penanganan Covid-19, Rabu (27/05/2020).

Wakil Gubernur Sumbar mengatakan, RSAM sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan dalam penanganan pasien Corona Virus Disease (Covid-19),  RSAM Bukittinggi saat ini tersedia 26 tempat tidur.

"Untuk itu kita perlu persiapan tambahan tempat tidur 76 lagi, jadi diperkirakan akan disediakan 104 tempat tidur termasuk persediaan peralatannya di RSAM yang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah, harapan kedepan kita saling melengkapi dalam pelayanan Pasien Dalam Perawatan (PDP)," terangnya.

Wagub menyebutkan, Bukittinggi ini salah satu wilayah II di Sumatera Barat, jadi pemerintah perlu juga tambahan peralatan dan melengkapi kebutuhan supaya ready (siap) dalam pelayanan Covid-19 ini.

Mengingat Sumbar masih terus ada penambahan kasus-kasus baru, dimana RSAM Bukittinggi masih harus menyiapkan diri agar penanganan Covid-19 cepat sekagus mempercepat memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar.

Selanjutnya Wagub Sumbar Nasrul Abit juga menyebutkan setelah berdiskusi dengan dr. Khairul untuk segera mengajukan perencanaan permintaan dengan segera ke Badan Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat untuk melakukan evaluasi pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Sumbar terkait pengadaan sarana dan prasarana di RSAM Bukittinggi.

"Nanti akan kami bicarakan dengan provinsi. Kami sangat mendukung tim medis dan upaya dari RSAM dalam penanganan Covid-19," ucap Nasrul Abit.

Lanjut Wagub Sumbar memberikan apresiasi terhadap pegawai rumah sakit yang bertugas dengan didikasi tinggi. Ia juga mengharapkan RSAM bisa menjalankan tugas dapat menyesuaikan dengan konsep dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diatas umur 50 tahun tidak boleh bekerja malam, untuk itu perlu tenaga muda yang bertugas untuk shift malam,

"Kita harus menyesuaikan diri agar pelayanan disini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," jelas wagub.(rel)

Padang .Lintas Media News.
Guna mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan Penanganan Covid-19, Korem 032/Wbr kerahkan personel ditempat-tempat keramaian. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat dalam persiapan tatanan kehidupan baru atau New Normal selama pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Komandan Korem 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada menggelar Video Conference (Vicon) dengan para Komandan Satuan Jajaran Korem 032/Wbr, yang berlangsung di Ruang Puskodal Korem bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No.29 Padang, Sumbar. Kemaren.

Dalam kegiatan Vicon yang digelar, Danrem 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah tindak lanjut menyikapi keputusan pemerintah, sehubungan dengan penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19 yang akan dilaksanakan di empat provinsi dan salah satunya Provinsi Sumatera Barat, ujar Danrem 032.

Selanjutnya, kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan ini akan menerjunkan personel TNI-Polri, dimana keberadaan TNI nantinya difokuskan di tempat fasilitas umum dan keramaian seperti Mall, Pasar Raya, Pasar Tradisional, Stasiun, Bandara,  dan tempat Ibadah dan juga tempat wisata.

Selain Polri, TNI juga akan dibantu oleh kelompok pelaku ekonomi perdagangan & Dinas instansi terkait beserta tenaga pengamanan setempat juga akan turut membantu melaksanakan protokol kesehatan terhadap pengunjung, ungkap Danrem 032.

Briefing sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu harus dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas untuk mengetahui tugas masing masing personel dilapangan.

Laksanakan tugas secara persuasif dan humanis ajak masyarakat dengan baik serta hindari terjadinya gesekan dengan pihak manapun. 

Disamping itu, Danrem 032/Wbr menegaskan selama pelaksanaan kegiatan protokol kesehatan agar di dokumentasikan  serta laksanakan koordinasi yang baik dengan Kepolisian dan Instansi lainnya diwilayah masing masing.

“Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah  kepada TNI dalam penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19, diharapkan setiap menjalankan tugas yang diberikan laksanakanlah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab,  berikan edukasi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dengan cara persuasif dan humanis kepada masyarakat”, tutur Danrem 032 mengakhiri.

Turut mengikuti Vicon yang digelar, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad dan para Kasi Korem 032/Wbr.(Pen 032/St)

Sosialisasi The New Normal yang disampaikan tim CSR Semen Padang di Kantor KAN Limau Manih, Rabu, 27 Mei 2020



Padang.Lintas Media News.
Setelah menyampaikan sosialisasi di lingkungan internal perusahaannya, PT Semen Padang mulai melakukan sosialisasi  protokol The New Normal atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).Rabu (27/5/2020).

Sasaran sosialisasi tersebut adalah perangkat KAN, Kecamatan,  Local Comunity Organizer (LCO) dan Forum Nagari sekitaran perusahaan.Kepala Seksi Bina Lingkungan Unit CSR PT Semen Padang, Masykur Rauf mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

 Menurutnya, penerapan protokol  The New Normal tersebut mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Juni 2020 di PT Semen Padang.
"Kita berharap, dengan dilakukannya sosialisasi ini, semua pihak dapat memahami dengan aturan yang diterapkan oleh perusahaan.

 Dengan demikian, tidak ada kesalahpahaman lagi, jika nantinya masyarakat yang hendak memasuki lingkungan perusahaan harus mengikuti aturan yang sudah dibuat dan dijalankan," sebutnya saat menyampaikan sosialisasi di kantor KAN Luki.

Ketua KAN Lubuk Kilangan, Basri Dt. Rajo Usali menyampaikan terimakasih atas sosialisasi yang disampaikan PT Semen Padang sebelum menerapkannya.

 Menurutnya, setelah mendapatkan sosialisasi ini, diharapkan seluruh masyarakat beserta ninik mamak yang hendak berurusan dengan pihak PT Semen Padang, dapat mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

"Kami mewakili Ninik Mamak beserta seluruh masyarakat menyampaikan terimakasih, atas sosialisasi yang sudah kami dapatkan. Ditengah kondisi saat ini, sudah selayaknya kita mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat dengan kesadaran sendiri, karena bahaya COVID-19 ini kita tidak pernah tau kapan dan dimana akan menyebabkan penularannya," ungkapnya.

Staff Unit CSR PT Semen Padang, Edi Fahrizal mengatakan, sejumlah aturan yang disosialisasikan kepada masyarakat tersebut, adalah aturan yang juga diberlakukan kepada karyawan dan orang yang bekerja di PT Semen Padang.

 Menurutnya, sosialisasi tersebut meliputi dari penerapan protokol covid-19 dan melengkapi personal safety kit saat hendak memasuki area PT Semen Padang. Aturan yang akan diberlakukan tersebut, juga disertai dengan sanksi.

Sebelumnya, Ketua Tim COVID-19 PT Semen Padang Oktoweri menyatakan kesiapan PT Semen Padang dalam melaksanakan protokol The New Normal.  Protokol 'The New Normal' telah mulai disosialisasikan kepada insan PT Semen Padang. Selanjutnya, disosialisasikan kepada seluruh stakeholders lainnya.

"Protokol ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), namun juga berkaitan dengan  pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity)," terang Oktoweri.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati merinci ada 12 modul yang disiapkan dalam Protokol The New Normal PT Semen Padang.

Modul tersebut adalah, bagaimana panduan dalam Work From Office (WFO), modul Work From Home, modul menerima tamu dokumen dan paket, modul rapat, modul perjalanan dinas, modul makan (katering/minum), modul beribadah salat, modul mengenakan masker, modul berkendaraan, modul pemakaian fasilitas umum perusahaan, modul petugas kebersihan dan modul pengamanan.

Pada protokol itu ditegaskan bahwa semua karyawan wajib menggunakan aplikasi khusus untuk kehadiran dan pelaporan kondisi kesehatan karyawan, baik yang Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH). Membatasi aktivitas di luar rumah dan pusat keramaian di luar jam kerja. Juga ada anjuran bagi karyawan Semen Padang untuk rutin berolah raga, makan makanan sehat dan bergizi, cukup istirahat, berpikiran positif dan beribadah.

"Intinya ini merupakan perubahan budaya yang mesti ditaati oleh seluruh karyawan PT Semen Padang/ SIG/ APLP/Distributor/Pemasok/ Stakeholders yang akan masuk/ melintas/ bekerja pada area PT Semen Padang," kata Anita seraya mengatakan bahwa protokol itu dapat dibaca/diunduh di website resmi perusahaan, semenpadang.co.id.

Ditegaskannya, bagi tamu atau stakeholder yang memasuki area PT Semen Padang diwajibkan memakai masker, menjalani sejumlah proses pemeriksaan dari pos pengamanan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh, kapasitas penumpang 50 %, mencuci tangan, mengisi formulir self assessment, mengisi formulir tamu, menyerahkan identitas diri, mencuci tangan, mengembalikan formulir tamu, dan menerima kembali identitas diri.

Anita berharap kepada seluruh insan perusahaan dan stakeholders terkait agar mendukung protokol The New Normal yang akan diterapkan perusahaan Semen Padang.(*)

Padang.Lintas Media News
 Kita akan minta konsep perencanaan dan langlah-langkah strategis kesiapan dalam menjalankan era New Normal dari tiga daerah, Pemko Bukittinggi, Pemko Padang Panjang dan Pemkab Pesisir Selatan yang akan diprestasikan pada Video Confrence (Vicon) pemprov dengan pemkab/ko pada tanggal 28 Mei nanti yang akan dihadiri oleh Forkopimda dan segenap OPD terkait.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat seusai acara Vicon pemprov Sumbar dengan Pemkab/ko se Sumatera Barat di kantor gubernur, Selasa (26/5/2020).

Gubernur katakan, dari 19 kabupaten dan kota, tiga daerah ini menyatakan secara tegas siap mengikuti pelaksanaan New Normal setelah penetapan Pembantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat ini yang akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020.

“ Pemprov Sumbar mulai dari kemaren telah memulai menyiapkan rencana dan langkah-langkah pasca pelaksanaan PSBB tahap II, Kemaren kita rapat dengan OPD dilingkungan pemprov Sumbar dan hari ini dengan pemkab/ko se Sumatera Barat menghimpun masukan dan hal-hal penting dalam tindak lanjut, apakah kita melanjutkan PSBB atau memulai memasuki New Normal serta juga melihat perkembangan kebijakan dari pemerintahan pusat”, ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menegaskan, pemprov Sumbar mulai membahas rumusan pelaksanaan new normal seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Sumbar termasuk daerah yang menerapkan PSBB bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

"Daerah yang menerapkan PSBB kan ada empat. Ada Sumbar, DKI, Jabar, dan Gorontalo. Jadi nantinya PSBB-nya dikuatkan dengan dukungan TNI dan Polri. Jadi daerah PSBB siap menghadapi new normal," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Kantornya, Selasa (26/5).

Irwan menjelaskan, hari ini Pemprov Sumbar melakukan rapat bersama semua bupati dan wali kota yang ada di Sumbar. Beberapa agenda yang dibahas di antaranya mengevaluasi PSBB yang sudah berjalan dua tahap. Kemudian, membicarakan penerapan new normal.

Irwan menjelaskan, new normal seperti yang dimaksudkan pemerintah pusat adalah daerah yang menetapkan PSBB. Namun, aturan dalam lingkup provinsi terus dikuatkan dengan dukungan TNI Polri.

Supaya PSBB lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengubah perilaku dan cara hidup masyarakat dengan mengikuti protokol covid. Setelah PSBB ini berjalan maksimal, nantinya menurut Irwan akan terbentuk pola hidup baru masyarakat. Pola hidup itulah yang dimaksudkan pemerintah pusat sebagai pola normal baru.

Irwan menambahkan, ada sejumlah syarat bagi daerah yang akan menerapkan new normal. Di antaranya nilai effective reproduction number kasus covid di daerah tersebut di bawah 1 persen selama minimal dua pekan.

Hingga akhir pekan lalu effective reproduction number covid-19 di Sumbar berada di angka 0,8 persen. Nantinya, angka pasti effective reproduction number akan dipastikan lagi oleh Pemprov Sumbar bersama pakar kesehatan hingga tanggal 28 Mei.
Rata-rata daerah di Sumbar menurut Irwan sudah ada kecenderungan penurunan angka penambahan kasus covid-19. Kecuali Kota Padang yang memang masih ada pengkatan cukup tinggi, terutama yang berasal dari klaster Pasar Raya Padang.

Syarat lain sebuah daerah menerapkan new normal lanjut Irwan adalah kesiapan tim kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan. Kemudian, tak ada lagi penambahan kasus dari transmisi import baru.
Hingga 28 Mei nanti, Pemprov Sumbar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati-wali kota masih akan melakukan rapat untuk mematangkan persiapan new normal. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen persiapan berakhirnya PSBB jilid 2 pada 29 Mei.

"Nanti kita lihat bersama keputusan bagaimana ke dalam rapat koordinasi Pemprov bersama Forkopimda dan Pemkab/ko se Sumbar pada 28 Mei," kata Irwan.
( rel )

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyatakan.Sejauh ini pengawasan dan pengamanan laut kapal-kapal dan nelayan dalam mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol covid berjalan baik

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan monitoring posko Satgas Covid Matra Laut bersama koordinator Satgas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Yosmeri, Selasa (26/5/2020).

Wagub Sumbar katakan, kita melihat pengawasan dilakukan para satgas covid matra laut terhadap kapal-kapal yang masuk dan aktifitas nelayan di perairan laut Sumatera Barat.

“ Hal ini dilakukan dalam penerapan PSBB bagaimana kapal-kapal dan nelayan mesti menjalankan protokol covid, sehingga tidak terjadi penyebaran wabah corona dikalangan nelayan. Jikapun ada yang terpapas covid satgas tentu dapat menindaklanjutinya dalam pelayanan kesehatan covid yang ada,” ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengatakan, kita melihat aktifitas posko covid Mantra Laut telah menjalankan fungsinya dan tentunya ini dapat menjadi bagian sosialisasi bagaimana masyarakat mampu menjalankan protokol covid karena PSBB akan berakhir.

 Ketika Wagub Sumbar sempat menyinggahi Pulau Pagang salah satu posko pemantauan laut yang juga berkembang menjadi aktifitas pariwisata hampir tidak lagi.

“ Setelah PSBB berakhir kita berharap aktifitas kepariwisataan dapat tumbuh kembali, karena pariwisata merupakan salah satu program memajukan perekonomian Sumatera Barat. Jika kegiatan pariwisata dapat beraktivitas kembali tentunya kehidupan masyarakat pesisir akan dapat kembali bangkit memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Nasrul Abit.

Koordinator Satgas Covid Mantra Laut Ir Yosmeri juga menyampaikan, keberadaan satgas covid mantra laut merupakan bagian dalam mendukung pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat hingga sampai 29 Mai 2020.

“Dari laporan petugas satgas covid mantra laut yang melihatkan angkatan laut, juga telah menemukan beberapa kasus, ada kapal yang tidak memiliki dokumen lengkap kita tahan. Ada nelayan yang terpapar covid kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Serta juga mengawasi dan memperingati para nelayan yang tidak menjalankan protokol covid dengan baik,” katanya.

Sementara Pengelola Pulau Pagang Dahler juga mengatakan, aktifitas pariwisata pulau pagang ditutup selama pelaksanaan PSBB.

“ Kita selama penerapan PSBB menutup aktifitas wisata pulau pagang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita akan membuka kembali bila sudah dibolehkan,” ujarnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H. M. Nurnas menyayangkan.Masih adanya Nagari/Desa di Sumbar yang belum mencairkan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Sumbar.

Hal itu terungkap dalam wawancara Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar H.M.Nurnad dengan Wartawan di DPRD Sumbar, Selasa sore (26/5).

Nurnas mengaku, tidak habis pikir kenapa di Sumbar ini dari 14 Kab/Kota terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota masih lambat mencairkannya, dimana pihak Pemerintah Nagari/Pemerintah Desa yang masuk program Kemendes itu masih ada juga yang belum mencairkan BLT Dana Desa (DD) tersebut.

"Untuk diketahui, per tanggal 26 Mei ini (Selasa, red) hingga pukul 11.00 wib dari laporan Progres, yang baru melakukan pendataan keluarga penerima BLT DD 804 Nagari/Desa dari 928 Nagari/Desa. Sedang yang sudah menyalurkan BLT DD itu 748 Nagari/Desa atau sekitar 79 persen dari 928 Nagari/Desa di Sumbar," ungkap Nurnas.

Pencairan Dana Desa Tahap III Terancam Dihentikan

Dia menyebutkan jumlah Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat di 748 Nagari/Desa itu mencapai Rp77 miliar, sedangkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan Kemendes untuk 928 Nagari/Desa di Sumbar itu cukup besar sebesar.

"Ini artinya, masih banyak lagi BLT DD itu yang belum dicairkan. Dan saya tidak tahu persis apa penyebabnya," sebut Nurnas.

Nurnas menambahkan, hingga Selasa ini daerah yang sudah mencairkan BLT DD 100 % yaitu Kota Pariaman, Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Dharmasraya untuk Kab. Pesisir Selatan dari 182 Nagari/Desa masih tersisa 7 lagi dan yang masih rendah mencairkan BLT DD ini adalah Kab. Solok Selatan dari 39 Nagari baru siap menyalurkan 21 Nagari dan Kab. Padang Pariaman dari 103 Nagari/Desa baru 12 Nagari/Desa selesai disalurkan, Kabupaten Agam baru 12 Nagari dari 82 Nagari dan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru satu desa dari 43 desa yang ada.

"Pada hal Kemendes PDTT sudah bertegas-tegas BLT DD itu sudah harus bisa dicairkan paling lambat sebelum tanggal 24 Mei kemarin," tegas Nurnas.

Berdasarkan Instruksi Kemendes PDTT yang instruksi itu ditujukan langsung kepada Kepala Desa/Nagari, menurut Nurnas,bagi yang tidak juga mencairkan BLT DD sebelum sehari jelang lebaran, Minggu (24/5), maka ada konsekuensi yang diterima pihak Desa atau Nagari tersebut.

"Sanksinya bagi Desa/ Nagari reguler akan dihentikan pengucuran Dana Desa tahap berikut. Sedangkan Desa/Nagari kategori mandiri, dipangkas Dana Desa nya 50 persen untuk pencairan tahap II," terang Nurnas.

Semestinya, sebut politisi Demokrat Sumbar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar yang sudah Priode ke tiga ini, peran Kepala Daerah justru harus lebih besar mendorong pihak Nagari/Desa melakukan pendataan dan pencairan BLT DD itu pada masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19.

Nyatanya apa yang dia dapati masih banyak Nagari/Desa di Sumbar yang masuk program Kemendes PDTT belum lakukan pendataan dan juga pencairan BLT DD sebesar Rp.600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.
"Pada hal BLT DD itu sangat dibutuhkan warga penerima saat menyambut lebaran ini," jelas Nurnas.

Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT DD Kemendes pasca Lebaran ini untuk Sumbar.

"Apakah program pencairan BLT DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Jelasnya ya kita tunggu instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT itu," kata Nurnas.(nov/st)

Padang.Lintas Media News.
Beredarnya isu DPRD Sumbar mengadakan halal bi halal ditengah pandemi covid-19, membuat terkejut banyak kalangan, termasuk sekretaris Dewan H.Raflis,SH.

Ketika dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/5) dengan tegas dia mengatakan kalau belum ada rencana untuk mengadakan kegiatan acara halal bi halal di DPRD Sumbar.

"Kalau ada berita yang mengatakan DPRD Sumbar mengadakan halal bi halal itu bohong besar, karena sampai saat ini kita belum ada rencana sama sekali, untuk buka puasa bersama saja kita tiadakan," tegas Raflis.

Ditambahkannya, kalau personal anggota DPRD berhalal bi halal atau bersilaturahmi  dikediamannya, dengan standard yang ada, maka itu hak personal.

Raflis berkeyakinan, masing-masing anggota DPRD Sumbar, pasti tau untuk menjaga kesehatan dan tata cara menerima tamu disaat pandemi.

"Pasti kita dan anggota DPRD tau cara mengatur silaturahmi atau alal bi hala dikediaman masing-masing, disesuaikan dengan ruangan yang mereka miliki dikediamannya," terang Raflis lagi.

Dia juga mengatakan, jangan mengartikan halal  bi halal itu bukan harus kumpul ramai- ramai, bisa saja antara dua keluarga bertemu dirumah salah satunya, namanya juga halal bi halal.

"Halal bi halal itu setau saya artinya halal bertemu dengan halal, dimana pada hari kemenangan setelah sebulan berpuasa menyambut kemenangan,' tuturnya lagi.

Dia juga berharap, semoga masyarakat tidak mempercayai begitu saja dengan berita hoax, karena sampai saat ini tidak ada agenda halal bi halal di DPRD Sumbar.(nov/St)

Padang.Lintas Media News.
Skeretaris komisi 1 DPRD Sumbar yang juga sekretaris partai Demokrat HM. Nurnas menilai PSBB di Sumatera Barat gagal.

Hal itu dibuktikan dengan semakin melonjaknya kasus positif meningkat, dan masih banyak yang melakukan kegiatan diluar standarisasi, karena pemerintah tidak pernah melakukan monitoring langsung.

Ada juga yang berlaku kaku menerapkan PSBB, seolah-olah tidak boleh tatap muka dan hanya boleh 5 orang, tidak boleh lebih dari itu, padahal bukan seperti itu standarisasi PSBB.

"Jika ruangan dengan kapasitas ruangan 100 orang, lalu diadakan pertemuan dengan 20 orang, dengan pengaturan jarak, sebelumnya dilakukan cek point', sterilisasi dan cuci tangan, dengan budaya hidup bersih, maka bisa saja untuk bertatap muka," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, kalau ada yang mengatakan PSBB hanya boleh pertemuan atau tatap muka cuma dengan 5 orang, merupakan sesuatu ketegasan yang salah kaprah.

Berkaitan dengan new normal, harus dimulai dengan pola kehidupan baru, dengan cara berdamai dengan Corona, salah satunya memahami pola penyebaran atau terjangkit dari Corona.

"Untuk kembali normal tidak bisa serta merta, maka harus dimulai dengan menata kembali pola kesehatan dan usaha, dengan kehidupan baru dan selalu melakukan kebiasaan yang selama ini tidak pernah kita lakukan, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan jika sakit menghindar dari orang lain, baru bisa kembali normal," ulasnya lagi.

Nurnas juga mengatakan, Pemprov semeamstinya juga harus terbuka, apa lagi Sumbar merupakan provinsi informatif, namun kenyataannya sangat belum nampak.

Terbukti sampai saat ini, belum ada keterbukaan tentang penyaluran bantuan, dan masyarakat tidak tau pada siapa harus mengadu, jika mereka tidak mendapatkan bantuan.

"Sampai saat ini DPRD tidak pernah tau sudah berapa banyak anggaran yang tersalurkan, karena tidak pernah diajak untuk bicara oleh gubernur, padahal pimpinan DPRD merupakan bagian dari forum komunikasi pimpinan daerah, dan juga sebagai bagian dari pemerintahan daerah," tegasnya lagi.

Semestinya jangan ada lagi kelalaian dalam mengartikan sesuatu, dan amat perlu keterbukaan dalam mengantisipasi covid-19 serta penggunaan anggaran.(Nov/St)

PT Semen Padang tengah menyiapkan menghadapi kondisi The New Normal, sebagai pola baru dalam beroperasi menghadapi COVID-19. Gambar di atas, foto Kantor Pusat Semen Padang


PADANG,Lintas Media News.
PT Semen Padang menyatakan telah mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi "The New Normal" atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kita siap melaksanakan kondisi 'The New Normal'. Sejak Maret lalu, Semen Padang telah membentuk Tim Penanganan COVID-19. Kemudian tim ini telah berhasil menyiapkan protokol atau Panduan Kerja Kondisi 'The New Normal'," kata Ketua Tim COVID-19 Semen Padang yang juga Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, di Padang, Senin (25/5/2020).

Oktoweri yang didampingi Wakil Ketua Tim COVID-19 R.Trisandi Hendrawan, dan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati memaparkan protokol 'The New Normal' telah mulai disosialisasikan kepada insan PT Semen Padang. Selanjutnya, juga akan disosialisasikan kepada seluruh stakeholders lainnya.

"Protokol ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), namun juga berkaitan dengan  pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity)," terang Oktoweri.

Sebagai salah satu anak usaha BUMN yang memiliki peran strategis, kata Oktoweri, PT Semen Padang selama ini telah berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

Semen Padang telah melaksanakan berbagai program untuk membantu masyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19, seperti mempersiapkan Semen Padang Hospital sebagai RS rujukan COVID-19 untuk membantu pemerintah mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Juga, pemberian bantuan paket sembako bagi 5205 rumah tangga miskin, bantuan ribuan masker untuk masyarakat, bantuan fasilitas cuci tangan untuk Posko Cek Point, Puskesmas, Pasar, Mako Pol PP, dan Balai Kota Padang. Bantuan bilik sterilisasi untuk rumah sakit-rumah sakit di Sumbar.


Semen Padang juga memberikan bantuan penyemprotan disinfektan di 145 titik fasilitas umum yang ada di Ring I PT Semen Padang, yaitu di Kecamatan Lubuk Kilangan, dan pemberian vaksin influenza gratis untuk karyawan/wati Semen Padang Group, dan pemberian bantuan hand sanitizer.

 Juga menggelar seminar tentang COVID-19 dan melakukan imbauan membangun optimisme kepada masyarakat, mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak 1, 5 meter serta di rumah saja.

Protokol The New Normal

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati merinci ada 12 modul yang disiapkan dalam Protokol The New Normal PT Semen Padang.

Modul tersebut adalah, bagaimana panduan dalam Work From Office (WFO), modul Work From Home, modul menerima tamu dokumen dan paket, modul rapat, modul perjalanan dinas, modul makan (katering/minum), modul beribadah salat, modul mengenakan masker, modul berkendaraan, modul pemakaian fasilitas umum perusahaan, modul petugas kebersihan dan modul pengamanan.

Pada protokol itu ditegaskan bahwa semua karyawan wajib menggunakan aplikasi khusus untuk kehadiran dan pelaporan kondisi kesehatan karyawan, baik yang Work From Office (WFO)
maupun Work From Home (WFH). Membatasi aktivitas di luar rumah dan pusat keramaian di luar jam kerja. Juga ada anjuran bagi karyawan Semen Padang untuk rutin berolah raga, makan makanan sehat dan bergizi, cukup istirahat, berpikiran positif dan beribadah.

"Intinya ini merupakan perubahan budaya yang mesti ditaati oleh seluruh karyawan PT Semen Padang/ SIG/ APLP/Distributor/Pemasok/ Stakeholders yang
akan masuk/ melintas/ bekerja pada area PT Semen Padang," kata Anita seraya mengatakan bahwa protokol itu dapat dibaca/diunduh di website resmi perusahaan, semenpadang.co.id

Juga ditegaskan, bagi tamu atau stakeholder yang memasuki area PT Semen Padang diwajibkan memakai masker, menjalani sejumlah proses pemeriksaan dari pos pengamanan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh, kapasitas penumpang 50 %, mencuci tangan, mengisi formulir self assessment, mengisi formulir tamu, menyerahkan identitas diri, mencuci tangan, mengembalikan formulir tamu, dan menerima kembali identitas diri.

Anita berharap kepada seluruh insan perusahaan dan stakeholders terkait agar mendukung protokol The New Normal yang akan diterapkan perusahaan Semen Padang.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir telah mengeluarkan surat edaran  nomor S-336/MBU/05/2020 untuk meminta seluruh Direktur Utama BUMN guna menyiapkan antisipasi skenario 'The New Normal' mulai 25 Mei 2020 mendatang. Dalam surat edaran itu, Menteri BUMN mewajibkan setiap BUMN wajib membentuk Task Force Penanganan COVID-19, wajib menyusun Protokol Penanganan COVID-19, kewajiban Task Force Penanganan COVID-19 menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dan kewajiban BUMN agar mengampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi The New Normal.(*)