Padang.Lintas Media News.
Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Rabu (20/5) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke delapan kalinya dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat,atas keunggulannya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno,didampingi Sekda Alwis dan beberapa SKPD lainnya yang berkaitan dengan keuangan daerah menerima predikat tersebut pada rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib,dan  Indra Dt Rajo Lelo.

Pada kesempatan itu,Supardi memberikan apresiasi pada ketua BPK Sumbar Yusnadewi,SE,M.Si, Ak,CSFA, Ca, atas kehadirannya langsung  bersama para auditor dan staf lainnya, dalam rangka menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya, dalam sidang paripurna.

Pada kesempatan itu,Supardi juga meminta Gubernur agar meningkatkan managemen pengelolaan keuangan daerah yang kredible, agar efektif, efesien, transparan dan akuntable.

"Opini WTP atas LKPD tahun 2019, tidak membuat kita berpuas diri. Opini WTP sebenarnya bukanlah sebuah prestasi, akan tetapi merupakan standar minimum pengelolaan keuangan daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah," ujar Supardi.

Sehubungan dengan opini yang diberikan BPK terhadap LKPD pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2019 adalah WTP, maka dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Sumbar akan menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan oleh komisi-komisi DPRD Sumbar.

"Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sumbar menyampaikan terima kasih, kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik," ucap Ketua DPRD Sumbar.

Dengan adanya pemeriksaan BPK, Supardi  mengatakan, hal yang sangat positif, karena bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, meskipun dari hasil tersebut belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menilai masih adanya kelemahan dalam menyusun APBD dimana, lebih mengutamakan ketepatan waktu dari ketepatan sasaran, selain itu banyak urusan program dan kegiatan yang tidak jelas target kinerjanya serta tidak ada relevansinya RPJMD/RKPD,” ungkap Supardi.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan.Opini yang diberikan BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2019, tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga ini menjadi kado terindah diakhir masa jabatannya.

Pemberian  WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Sumbar ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diberikan BPK RI selama kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Menurut Irwan,seperti biasa capaian yang diperoleh Pemprov Sumbar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Irwan Prayitno mengakui, masih ada sejumlah permasalahan yang masih terjadi dalam persoalan keuangan daerah. Dari data BPK RI, permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan, dimana Provinsi Sumbar merupakan satu-satunya provinsi yang memperoleh opini WTP selama delapan tahun secara berturut-turut," ungkapnya.

Gubernur Sumbar mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan laporan tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006, dan juga menumbuhkan pada tanggal (31/3/2020) paling lambat dan kita telah laksanakan empat hari sebelum (26/2/2020). Sebelumnya kita serahkan ke BPK-RI Lapaoran Keuangan Pemprov. Sumbar telah diriview oleh aparat pemeriksaan internal (Inspektorat).

Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi mengatakan, opini WTP hanya sampai di sana dan belum sampai pada tahap penilaian pada kualitas pengelolaan keuangan, apakah anggaran itu bermanfaat langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah pencapaian yang wah bagi pemerintah daerah namun sistem pengelolaan keuangan memenuhi standar minimal.

Yusnadewi menjelaskan, kesuksesan Pemprov Sumbar meraih WTP delapan kali berturut-turut membuktikan komitmen pemprov dan DPRD Sumbar dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

"Kita memberi apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang meraih WTP delapan kali berturut-turut. Pemprov Sumbar terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik," katanya.

Terlepas dari capaian yang diperoleh Pemprov Sumbar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Menurutnya dalam melakukan penilaian tersebut BPK tidak hanya berpedoman pada dokumen namun melalui petunjuk tenis yang telah ada.(Sri)

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga miskin di Kantor Lurah Limau Manis Selatan, Rabu (20/5/2020)


PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengapresiasi kepedulian PT Semen Padang yang telah menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), khususnya masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tinggal di lingkungan Perusahaan PT Semen Padang.

"Saya mewakili Pemko Padang di tingkat Kecamatan Pauh berterima kasih kepada Semen Padang, karena bantuan sembako sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat RTM yang ada di Nagari Limau Manis," kata Camat Pauh Jasman usai penyerahan simbolis bantuan paket sembako dari CSR Semen Padang di Kantor Lurah Limau Manis Selatan, Rabu (20/5/2020)

Bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, tepung dan telur dari Semen Padang itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar kepada salah seorang penerima bantuan.

Penyerahan bantuan sembako itu juga turut dihadiri oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis Syarifuddin Dt Bungsu.

Sejauh ini, kata Jasman Pemerintah memang telah mengakomodir masyarakat terdampak Covid-19 melalui berbagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Provinsi Sumbar dan BLT Kota Padang. Tapi realitanya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Covid-19 dari Pemerintah.

"Sebagaian besar masyarakat banyak yang belum diakomodir oleh bantuan Coviod-19 dari Pemerintah. Jadi dengan kehadiran PT Semen Padang menyalurkan bantuan sembako untuk warga terdampak, tentunya ini sekaligus menjadi jawaban bagi kami untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Covid-19 dari Pemerintah," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua KAN Limau Manis Syarifuddin Dt Bungsu. Kata dia, penyaluran bantuan paket sembako dari Semen Padang ini juga bagian dari sinergi antara pihak CSR Semen Padang dengan KAN Limau Manis, Forum Pemberdayaan Masyarakat dan juga pihak Pemerintah Kecamatan Pauh dalam menghadapi wabah Covid-19.

"Kepada masyarakat penerima bantuan, jangan lihat nilai bantuan ini, tapi lihat bagaimana upaya Semen Padang untuk ikut berkontribusi membantu kita dalam meringankan beban kita menghadapi wabah Covid-19. Jadi, mohon disyukuri bantuan yang diberikan ini," katanya.

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar mengatakan, bantuan sembako ini merupakan bagian dari program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) yang direalisasikan melalui sinergi dengan Forum Pemberdayaan masyarakat dan Forum Nagari.

"Total bantuan sembako yang kami salurkan berjumlah 5205 KK dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,1 miliar," kata Ikrar.

Ribuan paket itu, kata Ikrar melanjutkan, selain disebar untuk masyarakat Nagari Limau Manis, Kecamatan Pauh, juga disalurkan untuk masyarakat lingungan perusahaan lainnya seperti Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh, dan masyarakat di tujuh kelurahan yang ada di kecamatan Lubuk Kilangan, serta masyarakat di Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubeg.

"Pendistribusian ribuan paket sembako ini dilakukan melalui standar protokol Covid-19, yaitu door to door dari rumah ke rumah masyarakat penerima bantuan. Jadi, masyarakat tetap di rumah menunggu bantuan yang nantinya diantar langsung oleh pihak Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan," ujarnya.

M. Ikrar juga mengajak masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19, seperti melakukan social distancing, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tetap di rumah, serta gunakan masker jika harus berpergian ke luar rumah.

"Mari bersama-sama kita ikuti anjuran Pemerintah, karena anjuran tersebut bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita dalam memutus rantai penularan wabah Covid-19," pungkas M.Ikrar.(*)

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhammad Ikrar menyerahkan bantuan tali asih untuk anak panti asuhan Lubuk Kilangan, Rabu (20/5).

PADANG.Lintas Media News.
Untuk meringankan beban anak panti dalam menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, PT Semen Padang anjangsana ke Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk menyalurkan bantuan tali asih.Rabu, (20/5/2020)

Bantuan tali asih berupa uang tunai itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit Corporate Social Responsibility (CSR) Semen Padang Muhamad Ikrar kepada Bendahara Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan
Suci Junalis Rahmah.

"Mudah-mudahan, bantuan ini dapat meringankan beban adik-adik kita di panti ini," kata Muhamad Ikrar.

Selain itu, Semen Padang juga rutin menyalurkan bantuan operasional untuk Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan tiap bulannya. Bantuan tersebut diberikan, karena Panti Anak Asuh Lubuk Kilangan yang berada di Kelurahan Batu Gadang ini merupakan binaan CSR Semen Padang dan juga bagian dari lingkungan perusahaan.

"Untuk itu kepada adik-adik yang diasuh di panti ini, kami pun di CSR Semen Padang berharap agar adik-adik tetap terus belajar dan tingkatkan prestasi, supaya kelak jadi orang sukses yang bisa berkontribusi untuk kemajuan panti ini ke depannya," ungkap Ikrar.

Bendahara Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan
Suci Junalis Rahmah berterimakasih kepada Semen Padang yang selalu rutin menyalurkan bantuan operasional tiap bulan, termasuk bantuan tali asih kepada anak-anak panti ini.

 "Alhamdulillah, kami bersyukur sekali atas bantuan ini," kata wanita yang akrab disapa Suci itu.

Suci juga menyebutkan, bantuan tali asih ini sangat bermanfaat bagi anak panti dalam menghadapi wabah Covid-19, karena sejak wabah virus tersebut mulai menular di Kota Padang ini, sumbangan berupa uang tunai dari masjid dan musala menurun drastis.

"Yang ada hanya sumbangan sembako dan alhamdulillah sembako tersebut masih cukup untuk kebutuhan panti. Jadi, bantuan tali asih dari Semen Padang itu tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak panti dalam memenuhui kebutuhan hariannya," kata Suci.

 Salah seorang anak Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan bernama Mia Afridesta, mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan tali asih dari CSR Semen Padang.

"Alhamdulillah, bantuan ini bermanfaat bagi saya, terutama untuk beli paket data internet, karena saat pandemi Covid-19 ini, saya kuliahnya online, jadi butuh data internet," ujarnya.(*)

50 Kota.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memerintahkan enam travel yang ingin masuk ke wilayah Sumbar di Posko Covid-19 Perbatasan Sumbar-Riau Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa dini hari (19/5/2020).

"Travel tidak ada yang boleh lewat sini, harus memutar balik. Kita tidak izinkan travel masuk ke Sumbar, putar balik saja lebih aman. Sopir dan penumpang harus tahu itu, Sumbar masih berlakukan PSBB hingga 29 Mei," tegas Nasrul Abit.

Kehadiran Wagub Sumbar Nasrul Abit bersama Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan dan ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mendadak mengunjungi Posko Covid-19 Perbatasan Sumbar-Riau. Karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait masih ada travel Padang-Pekanbaru mondar mandir masuk wilayah Sumbar.

"Sangat kita sayangkan walau PSBB sudah berlaku, masih saja ada belasan travel tetap beroperasi," kata Wagub Sumbar.

Kedatangan Wagub Sumbar tersebut mengagetkan para petugas di Posko perbatasan tersebut. Pasalnya Nasrul Abit langsung menyetop enam kendaraan travel pelat kuning dan disuruh putar balik. Bahkan tidak itu saja ada lima kendaraan pribadi juga disuruh putar balik karena tidak sesuai Permenhub 25 tahun 2020, karena ingin mudik dengan alasan tidak jelas.

"Kita juga perintahkan kendaraan pribadi untuk putar balik, karena setiap penumpang dan sopir memiliki KTP yang berbeda alamatnya. Jadi tetap tidak boleh masuk Sumbar," jelasnya.

Larangan keras Nasrul Abit menyetop mobilitas orang masuk dan ke luar Sumbar, ternyata belum sepenuhnya membuat pengemudi keder. Buktinya, pengemudi kendaraan masih banyak yang berhenti di salah satu warung menunggu kalau ada kesempatan untuk bisa lewat.

Terbukti belasan kendaraan mini bus yang ditenggarai travel tersebut parkir dengan alasan istirahat dan berbelanja. Untuk menunggu kesempatan. Tentu saja hal ini membuat Wagub Sumbar kembali bertegas - tegas.

"Tidak ada yang tipu-tipu saya, tidak ada satupun kendaraan disini bisa masuk Sumbar. Saya akan catat semua plat nomor yang ada disini. Berani masuk Sumbar, kendaraan ini kita tahan sesuai aturan," tuturnya.

Reaksi Nasrul Abit itu membuat sopir travel langsung memutar balik kendaraannya dan kembali ke daerah asalnya, yaitu Riau. Karena kendaraan tersebut bernomor polisi BM (Provinsi Riau).

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, bahwa masih banyaknya mobil yang lewat dengan bermacam modus, contoh mereka hanya membawa barang saja untuk di bawa ke Bukittinggi.

"Masak semua travel itu isinya barang semua, itu tidak mungkin. Kita curiga penumpang lewat melalui sungai atau menumpang mobil truck dan menunggu di suatu tempat, dan nantinya dijemput oleh travel," sebut Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar minta pada dinas terkait Satpol PP dan Dishub untuk mempersiapkan blangko untuk diisi oleh orang yang memiliki keperluan yang telah diatur Permenhub 25 tahun 2020 dan aturan PSBB.

"Setelah diizinkan, dia tidak boleh kembali ke Riau dan sebaliknya dia juga tidak boleh lagi kembali ke Sumbar sampai masa PSBB berakhir. Itu akan tercatat dan jelas," ujarnya.

Pemprov Sumbar tidak main-main dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Kita akan tidak tegas, siapa saja yang menyalahi PSBB ini," imbuhnya.

Selain itu Wagub Sumbar mengucapkan terima kasih pada petugas yang ada di perbatasan Sumbar - Riau yang telah bekerja tanpa mengenal lelah dan dedikasinya pada pemerintah Sumbar.

Hadir dalam kunjungan tersebut Asisten II Setda Sumbar Benni Warlis, Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantaulani dan dinas terkait lainnya.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Rayitno dengan tegas menghimbau masyarakat Sumbar untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 H / 2020 M di masjid ataupun dilapangan disemua tingkatan daerah,apa pun alasannya.

Himbauan tersebut disampaikan Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Forkompimda Prov Sumbar usai Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Vidcon dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, BIN dengan thema soal pelaksanaan sholat Idul Fitri di daerah. Senin (18/5) di ruang kerja Gubernur.

Menurut Gubernur.Kalaupun ada masyarakat yang ingin melaksanakan sholat 'Id di lapangan atau mesjid, maka Pemda bersama Forkompimda diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan harus telah memastikan daerah yang minta sholat 'Id tsb telah benar2 aman dari paparan covid-19 dan daerah tersebut tidak ada wargannya yang pernah terinfeksi covid-19.

Artinya, yang dipertimbangkan diberikan izin tersebut adalah daerah yang masuk zona hijau atau tidak ada kasus warganya positif terinfeksi covid-19.Jelas Gubernur.

Untuk itu, Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) bersama Forkompimda jika harus mengizinkan sholat 'Id, haruslah memperhatikan,;Jumlah jamaah jangan terlalu banyak.Luas tempat sholat harus luas, jarak antar warga minimal 1 meter.Panitia harus mensosialisasi protokol kesehatan kepada jamaah sholat Id, antara lain menyiapkan cuci tangan / penyediaan sanitizer, pakai masker, bawa sajadah sendiri, khotbah tidak panjang, sholatnya cukup ayat-ayat pendek, tidak ada kotak sumbangan yang jalan, tidak boleh salaman dan peluk-pelukan serta cipika cipiki, jaga jarak dan harus  diawasi oleh aparat keamanan, Polri, TNI, Pol PP dan yang terkait lainnya.Kata Gubernur.

Sejalan dengan makin dekatnya Lebaran 2020, Gubernur minta,pengawasan di check point harus semakin ditingkatkan dan diperketat, terutama di malam hari. Alasannya nggak lain karena adanya kemungkinan kenaikan jumlah pemudik yang melintas pada malam hari.

"Makin ketat banyak dilakukan pembatasan, maka dapat menahan puncak dari pandemi Covid-19",tutup Gubernur.(rel/St))

PADANG.Lintas Media News.
Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.mendukung Pengurus Masjid Babussalam Komplek Wisma Indah I, Wisma Warta dan Bunda Ulak Karang Padang tetap berupaya menyantuni para yatim dan dhuafa di lingkungan sekitar masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Kita melihat semangat pengurus Masjid Babussalam untuk merealisasikan bantuan rutin tahunan terhadap anak yatim dan dhuafa tetap tinggi di tengah pandemi Covid-19 ini. Sudah sepatutnya kita dukung niat baik dari para pengurus ini,” ujar Leonardy usai memberikan bantuan untuk yatim dan dhuafa kepada ketua masjid dan perwakilan pengurus,Kemaren.

Leonardy mengatakan, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini tentu pemasukan rutin masjid dari infak dan shadaqah jamaahnya nyaris tak ada. Masjid ditutup sementara dari pelaksanaan salat fardhu sehari-hari sebagai upaya menaati aturan pemerintah untuk melakukan penghentian kegiatan di luar rumah termasuk di rumah ibadah dan maklumat MUI Sumbar dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil ketetapan terutama terkait perkara penyelenggaraan ibadah di masa Covid-19, khusus setelah PSBB I.

Salat Jumat yang hanya sekali seminggu pun diganti dengan melaksanakan Salat Zuhur di rumah. Bahkan pada Ramadhan 1441 H ini pun masjid masih tutup dari kegiatan ibadah sebab di Sumbar ada perpanjangan PSBB hingga 29 Mei 2020. Maka praktis masjid tidak mendapat pemasukan yang signifikan dari jamaah. Biasanya pada Ramadhan pemasukan masjid lebih besar dari hari-hari di luar Ramadhan.

“Masjid telah mematuhi aturan pemerintah. Maka sepatutnya kita sebagai jamaah turut memikirkan bagaimana masjid dapat menyantuni para yatim dan dhuafa, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Menurut Leonardy, upaya kecil dan sederhana yang dilakukan kelompok masyarakat sangat berarti dalam membantu sesama, juga pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebagai Senator Sumbar saat ini, Leonardy ditugasi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.

Ketua Pengurus Masjid Babussalam, Amril Baharuddin menyatakan masjid yang dipimpinnya menyantuni 114 orang anak yatim dan dhuafa pada hari Sabtu 16 Mei 2020. Bantuan itu terdiri dari 10 kilogram beras, minyak makan dua liter, gula satu kilogram, mie instan 10 bungkus dan satu lapiak (30 butir) telur.

Menurut Amril, anak yatim dan dhuafa yang disantuni itu hanya 34 orang yang binaan masjid. Selebihnya adalah anak yatim dan dhuafa yang bukan binaan masjid. Anak binaan ini diupayakan selalu menerima 10 kilogram beras setiap bulannya dan mereka menerima uang santuan setiap minggu.

Untuk keperluan tersebut, pengurus menyurati jamaah perihal ditutupnya masjid buat beribadah sementara waktu sejak 27 Maret 2020. Hal ini menyikapi surat Gubernur Sumbar, Walikota Padang dan maklumat MUI.

“Alhamdulillah terkumpul juga dana lebih kurang Rp35.800.000. Inilah yang kami bagikan pada Sabtu, 16 Mei ini. Terimakasih atas dukungan para jamaah sekalian,” ujarnya.

Amril juga menegaskan bahwa pemberian bantuan tetap mengacu pada protokol Covid-19. Bantuan dibagikan per RW. Pelaksanaannya pun dibedakan waktunya. “Pokoknya kita sedapat mungkin menghindari orang-orang berkerumun,” tegasnya. (Rel/st)

Pasbar.Lintas Media News.
Sebanyak 9.398 Kepala Keluarga (KK) miskin dan mereka yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat, mulai hari Senin (18/5) menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp.600 ribu sebulan untuk jangka waktu tiga bulan.

Peluncuran BLT Dana Desa di Pasaman Barat dilakukan langsung oleh Bupati Yulianto, SH.,MM dengan penyerahan uang tunai dan buku tabungan Bank Nagari. Bulan selanjutnya uang BLT akan langsung ditransfer ke rekening penerima. "Kita harapkan dana BLT ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sembako keluarga, bukan untuk membeli baju lebaran," kata Yulianto di Kantor Wali Nagari Kinali.

Bupati Yulianto mengatakan, bahwa selain BLT Dana Desa, kepada masyarakat miskin dan mereka terdampak Covid-19 juga dibagikan Bansos Kemensos, BLT Provinsi dan BLT Kabupaten. "Kalau namanya sudah terdaftar pasti dapat Bansos, harap bersabar karena pencairan Bansos dan BLT ini tidak serentak waktunya," kata Bupati yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Pasaman Barat ini.

Acara peluncuran BLT Dana Desa Pasaman Barat ini menjadi istimewa karena dihadiri Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dengan Ketua Syamsul Bahri (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman (Fraksi Gerindra), Sekretaris Komisi I HM. Nurnas (Fraksi Demokrat), Anggota Komisi I Jempol (Fraksi Gerindra), Muzli M. Nur (Fraksi PAN), Zarfi Deson (Fraksi Golkar) dan Drs. Bakri Bakar, MM (Fraksi Nasdem).

Dalam pemantauan ini Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengingatkan Wali Nagari di Pasaman Barat untuk teliti dan berhati-hati dalam pendataan penduduk miskin untuk BLT Dana Desa. Jangan sampai ada yang terlupakan.

Tim Komisi I DPRD Sumbar berkunjung ke Pasaman Barat dalam rangka Monitoring LKPJ Gubernur dan pemantauan pelaksanaan Dana Desa.dan sekaligus Pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB   Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., bersama Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan Tan Ganto, M.Si., dan Khairul Anwar Tan Rajo, SH.,MH.

Menurut Syafrizal Ucok, Pemprov Sumbar sengaja mendesak kabupaten/kota untuk segera mencairkan BLT Dana Desa, karena sangat ditunggu oleh masyarakat miskin di nagari, masyarakat yang sakit menahun dan warga yang miskin karena terdampak Covid-19.

Diingatkan Syafrizal Ucok, karena bersamaan dengan Idul Fitri tentu BLT Dana Desa ini akan menjadi sangat berarti untuk masyarakat. "Pemerintah menginginkan menjelang lebaran ini seluruh BLT Dana Desa bisa dikucurkan," harap Syafrizal Ucok, mantan Pj Bupati Kabupaten Dharmasraya ini. (st/rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Tolak permintaan Tunjangan Hari Raya (THR),Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 672 perusahaan media siber mendukung  sepenuhnya imbauan Dewan Pers yang melarang pers meminta-minta THR pada instansi di luar kantornya sendiri.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, hari Minggu (17/5) menanggapi imbauan Ketua Dewan Pers soal THR.  “Kami sependapat dengan Dewan Pers,” kata Firdaus.

Dewan Pers menjelang  perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 24-25 Mei 2020, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

“Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional,” kata Ketua  Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima oleh Sekretariat SMSI di Jakarta, Minggu (17/5).

Imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Muhammad Nuh itu telah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia.

Imbauan ini  untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Menurut Nuh, Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.
“Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya,”kata  Nuh.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi.  Bagi yang ingin menghubungi Dewan Pers bisa melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

Lebih lanjut dijelaskan dalam imbauan tersebut, bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi siapa pun wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Setelah hampir sebulan penuh pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Barat (Sumbar) tidak pernah   bersilaturahmi secara langsung, karena ramadhan dan distancing social, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,  pada Sabtu (16/5) para pengurus bisa berkumpul dan bercengkrama sambil berbuka puasa bersama.

Meskipun berkumpul dan berdiskusi membahas perkembangan situasi daerah dan nasional, para pengurus IWO Sumbar tersebut tetap menerapkan aturan duduk dengan jarak yang disesuaikan tata cara protokoler Covid-19.

Dalam kesempatan  buka puasa bersama dengan kesederhanaan, namun penuh kekeluargaan tersebut, ketua IWO Sumbar Khadafi Azwar mengatakan, agar dalam melakukan peliputan harus tetap berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan kesehatan, ditengah semakin merebaknya penyebaran virus corona.

Khadafi Azwar juga berharap, jangan gegabah dan menganggap sepele dengan situasi saat ini, dimana tidak ada orang yang bisa memprediksi penularannya.

"Saya berharap, agar rekan-rekan semua tetap waspada dalam melakukan aktifitas peliputan, ditengah merebaknya pandemi saat ini, jaga kesehatan dan keselamatan, serta tetaplah menjadi pemutus mata rantai penyebaran," ulas Khadafi.

Ditambahkannya, memang tidak mudah melakukan aktifitas peliputan dalam bayangan penyebaran corona, namun dengan keikhlasan dalam memberikan informasi pada masyarakat, Tuhan akan melindungi.

Dalam kesenpatan tersebut, para pengurus dan dewan etik saling sharing, sehingga bisa meminimalisir pelanggaran dalam pembuatan berita.

Salah seorang Dewan Etik, yang juga wakil ketja KI Sumbar, Adrian Tuswandi, SH, mengatakan, para peliput harus tetap menjaga etika profesi dan taat dengan aturan yang memayungi profesi.

"Ingat teman-teman, kita harus tetap menjaga etika profesi, serta taat pada aturan yang memayungi prifesi jurnalis, karena itu merupakan panduan penting, demi mejaga marwah dan kehormatan profesi," tegas Adrian Tuswandi yang kerap dipanggil Toaix.

Pernyataan Toaix juga disepakati para pengurus, kalaupun ada sedikit kelalaian nantinya, organisasi akan melakukan advokasoli dalam penyelesaiannya.

"Inshaa Allah dengan rasa kekeluargaan, kita bisa bersama-sama membesarkan organisasi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam menjalankan profesi mulia ini," tukuk Toaix.

Buka bersama diakhiri dengan saling melambaikan tangan, sebagai tanda salam kekompakan, sesuai standarisasi protokoler covid-19. (Rel/st)

Pessel.Lintas Media News.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan untuk 14 ABK warga Air Haji korban kapal tenggelam pada bulan Februari yang lalu, yang setiap korbannya Rp. 5 juta, dengan total bantuan sebesar Rp. 70 juta.

Pelaksanaan pemberian bantuan ini dilakukan secara langsung diberikan pada keluarga korban oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai dengan didampingi oleh Ketua Baznas Sumbar Prof. Syamsul Bahri Chatib, Kepala Dinas Perikanan Yosmeri dan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Syaifullah, di Air Haji, Sabtu (16/5/2020).

Sebagaimana diketahui, Kapal Bagan Mitra Utama merupakan satu kapal yang tenggelam di laut Pessel, tenggelam sejak Rabu, 29 Januari 2020 lalu, ada 3 orang korban kapal tenggelam ditemukan, namun 11 lagi sampai saat ini korban belum ditemukan.

Nasrul Abit mengatakan ini adalah musibah yang tidak bisa ditolak, kedatangan ronbongan ini untuk memberikan bantuan mengurangi beban para keluarga korban kapal tenggelam.

"Kedatangan kami kasiko manjapuik yang ta tingga, bahwa telah terjadi musibah kapal tenggelam yang menimpa saudara kita yang sampai saat ini belum ditemukan, mudah- mudahan dengan bantuan ini bisa mengurangi beban pada keluarga korban," ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit berharap bahwa bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dan almarhum segera ditemukan. Ia juga mengajak para yang hadir untuk berdo'a bersama untuk kesematan keluarga korban dan diberikan tempat yang indah nantinya yaitu Sorga Allah SWT.

"Mari kita bersama-sama berdo'akan Almarhum, ini adalah musibah. Semoga Allah berikan tempat yang Indah Sorga Allah," katanya.

Wagub Sumbar menyampaikan saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda wabah Virus Corona, untuk itu mari kita lawan bersama dengan cara semua masyarakat harus kompak menggalakkan cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Benar-benar kompak, tanpa terkecuali.

"Menjaga kondisi sekarang ini, tentu jangan lagi salah menyalahkan, wabah virus corona Covid-19 ini adalah tangung jawab kita, musuh kita bersama," tuturnya.

Pihak keluarga korban mengungkapkan sangat terharu atas kepedulian Baznas Sumbar dan Nasrul Abit terhadap warga Air Haji, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19, yang permasalahan ekonomi sangat dirasakan sekali oleh masyarakat.

Nasrul Abit adalah sosok yang tak asing lagi bagi warga Air Haji. Selain seorang Wakil gubernur Sumbar, Ia juga pemangku adat yang bergelar Datuak  Malintang Panai dan sekaligus orangtua yang selalu memperhatikan masyarakat Sumbar.

"Apalagi saat ini beliau sangat peduli terhadap masyarakat Sumbar untuk melawan wabah virus Corona atau Covid-19," kata salah satu keluarga korban Gusman.

Sementara itu Ketua Baznas Sumbar Prof. Syamsul Bahri Chatib menjelaskan, bahwa bantuan ini harus diserahkan langsung pada pihak keluarga korban, untuk menghindari kerumunan dan bisa tepat sasaran.

Kemudian Syamsul Bahri membeberkan nama -nama 14 orang keluarga ABK yang menerima bantuan dari Baznas Sumbar, yaitu Rahidil Shidiq, Muharuddin (jangguik), Aldi, Hengki Harianto, Gandi Putra, Naswil, Nofrianto, Armadiyon, M. Nasril, Hemdrizal, Zainul Syahri, Idit , Mulyadi dan yang terakhir Gusman.

"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka semua, apalagi sebentar lagi kita umat Islam akan lebaran,"  ujarnya.(rel)

Padang Pariaman,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman Ir. Arwinsyah MT sangat menyesalkan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak lagi mengaktif Posko Cek Poin covid 19.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Arwinsyah ketika ditemui diruang kejanya Rabu (13/5/2020). Ini yang sangat kita sesalkan kebapa semua tenda ini tidak adalagi petugas padahal kita telah menyetujui PSBB ini di perpanjang sampai tgl 29 nanti.

Saya juga baru tau bahwa semua tenda ini ditutup karena beberapa hari yang lalu saya sengaja mendatangi semua tenda posko ini rencana akan membagikan baju ADP kepada petugas yang ada di setiap tenda posko tersebut sampai saat ini baju itu masih ada diatas mobil saya, aku Arwinsyah.

Mengetahui kejadian seperti itu saya lansung telpon Bupati dan Bupati mengalihkan kepada Sekda karena masaalah tekhnis dan sekda bisa menjawab secara tegas dan saya telpon Kepala BNPB Budi dan budi menjawab tidak adalagi anggaran yang bisa digunakan untuk ini, kami sudah ajukan dana untuk penambahan ini tapi dicoret oleh Sekda.

Pada hal kami di DPRD Padang Pariaman telah membuka kran anggaran ini seluas luasnya dan untuk 4 bulan kedepan kami telah menyetujui anggaran  dana Rp 80 milyar termasuk bantuan sosial, namun secara tekhnis kami kurang tahu dimana masaalahnya.

Disisi lain hal ini akan membuat daerah kita menjadi jelek karena telah keluar dari apa yang telah disepakati untuk pelaksanaan PSBB ini.

Saat ini Kami di DPRD seolah di pojokan dibilang tidak koperatif dalam persetujuan penggunaan Anggaran pada hal untuk anggaran covid 19 ini kami telah membuka kran selebar- lebarnya. Tegas Arwinsyah

Kita sebenarnya sudah kasihan sama semua OPD yang Ibaratnya seorang laki - laki sudah 3 kali disunat.  Namun dibalik itu sangat kita sayangkan beberapa bangunan pisik tetap dilanjutkan pada hal seharusnya tidak termasuk skala prioritas seperti lanjutan penbangunan Masjid Raya samping Kantor Bupati itu juga menggunakan APBD kita, keluh Arwinsyah  mengakhiri.
(Nurdin Tanjung)

Padang Pariaman.Lintas Media News.
Disaat daerah lain di Sumatera Barat (Sumbar), sangat mengkhawatirkan akan penyebaran virus covid -19, kenapa di Kabuaten Padang Pariaman semua tenda cek poin sudah tidak ada lagi petugas,alias gulung tikar.

Demikian disampaikan Iptu Indra Kusuma SH Kasat Lantas Padang Pariaman ketika ditemui dikantornya Kamis ( 13/5/2020). Kami dari Kepolisian khususnya di Lantas selalu mematuhi perintah atasan dan dalam hal untuk memutus rantai penyebaran virus cirona ini kami telah diperintahkan Dirlantas dan Kapolres untuk menghentikan semua kendaraan yang masuk di perbatasan, namun hal ini tentu tidak bisa kami laksanakan sendiri tanpa ikut serta pemerintah setempat/ Pemkab Padang Pariaman. Tegas Indra.

Semua tenda cek poin sudah tidak di operasikan lagi sejak Kamis (7/5/2020 lalu. Kondisi seperti ini yang membuat kita sedikit bingung antara kesepakatan PSBB dan perintah tidak singkron dengan kenyataan di lapangan dan kenapa Padang Pariaman tidak sanggup ? Ucap Kasat Lantas asli putra Sungai Limau ini.

Kondisi seperti kami sudah laporkan kepada Kapolres dan Polda Sumbar persoalan ini sesuai apa yang disampaikan oleh pihak BNPB hal ini di hentikan karena anggaran yang diajukan tidak diterima oleh Sekda. Tutup Indra. ( Nurdin Tanjung).