Padang.Lintas Media News.
Adanya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang  pembatalan kenaikan iuran BPJS disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar).

Walaupun pembatalan tersebut menimbulkan pro kontra, setidaknya putusan itu telah meringankan kembali beban peserta untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih terjangkau.Kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Donizar pada Lintas Media (LM) di ruangannya Komisi V DPRD Sumbar.Selasa (10/3), sehubungan adanya putusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS.

Menurut Donizar,kalau iuran BPJS ini batal dinaikan,itu akan berdampak baik pada APBD Provinsi maupun Kota/Kabupaten karena,20 s/d 30 % anggaran APBD yang diperuntukan untuk membantu BPJS bisa dialihkan pada keperluan lainnya yang lebih mendesak.

"Karena kebijakannya ada di pusat,kita di DPRD Sumbar hanya bisa mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi  putusan MA tersebut",jelas Donizar.

Walau iuran BPJS batal dinaikan,Donizar selaku anggota DPRD berharap,pelayanan dari BPJS tetap ditingkatkan dan berikanlah pelayanan yang prima untuk masyarakat peserta BPJS.

Menyangkut dengan pelayanan BPJS ,menurut Donizar,dalam waktu dekat ini,komisi V akan hearing dengan pihak BPJS dan rumah sakit.

Hal yang sama juga disampaikan anggota komisi V lainnya Novrizon,mengucapkan terimakasih kepada MA yang telah mengambil keputusan pro-rakyat.

Dengan naiknya iuran BPJS,menurut Novrizon banyak masyarakat yang tidak mau lagi membayar iurannya dan tidak mau ikut lagi program bpjs,terutama peserta BPJS mandiri,ditambah lagi dengan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan BPJS dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita bersyukur,mudah-mudahan dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS ini oleh MA,kepercayaan masyarakat akan timbul kembali,  mau membayar dan ikut program BPJS lagi",tutup Novrizon.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
SMA/SMK yang telah menjadi kewenangan provinsi, jangan hanya mengandalkan APBD saja,diharapkan sekolah bisa berinovasi untuk mendapatkan pemasukan untuk keperluan sendiri.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Donizar pada Lintas Media di ruangan kerjanya Komisi V DPRD Sumbar .Selasa (10/3).

"Kita akan mendorong SMA/SMK yang ada di kabupaten/kota berinovasi untuk bisa mendatangkan pemasukan bagi sekolah mereka sendiri",kata Donizar.

Donizar menegaskan.Berinovasi yang dimaksud  di sini, bukan memperjualbelikan pendidikan untuk mendapatkan uang masuk, tetapi, SMA/SMK didorong kreatif memberdayakan aset dan kemampuan dari guru dan siswa didiknya.

Pemberdayaan aset ini menurut Donizar, bisa dalam bentuk aula.Jika sekolah itu punya aula, ketika tak ada kegiatan, sewakan saja aula tersebut untuk umum, bisa juga dengan membentuk kantin sekolah, mini market, dan lain-lain. Kalau sekolah yang ada kreatif mencari pemasukan, kebutuhan mereka yang kurang bisa tertutupi.

Pada kesempatan itu,anggota dewan yang berasal dari Dapil Pasaman-Pasaman Barat ini mengimbau, SMA/SMK yang ada di daerah agar menjalin kordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota. (Sri)

Padang.Lintas Media News.
Untuk meningkatka GANTUNG n  Ukhwah Islamiyah dalam hubungan yang dijalanin oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah merupakan bentuk persahabatan yang di ibaratkan satu bangunan kokoh dalam perujudan kehidupan sehari hari di  daerah Kabupaten Solok maka diselenggarakannya Yasinan oleh seluruh masyarakat Nagari Gantung Ciri dan dukungan oleh forum dakwah yasinan Sumatera Barat serta melibatkan Pemerintah Kabupaten Solok.


Dalam kesempatan tersebut Hendra Yodi menyampaikan dalam kegiatan ini dihadiri oleh jamaah yasinan Kab/Kota se Sumatera Barat kecuali Mentawai dan Solok Selatan yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang mana pada kali ini dilaksanakan di masjid raya Al-Ittihadiyah Nagari Gantung Ciri Kab Solok (08/03/2020)

Dalam kesempatan ini Ketua Dakwah Yasinan Sumbar Drs. Midarlen, S,Pd dalam sambutannya pada kesempatab itu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Solok yang sudah hadir dalam acara Yasinan se Sumatera Barat karena dapat dilaksanakannya juga yasinan di Nagari Gantung Ciri Kab. Solok. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di setiap kab/kota di Sumatera Barat yang sebelumnya dilaksanakan di Pasaman.


Gusmal berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Kabupaten Solok pada umumnya beliau sangat mendukung kegiatan ini dapat dikembangkan lagi di masa yang akan datang untuk kedepannya kegiatan ini dapat dilaksanakan sekali 3 bulan.


Kegiatan yasinan ini dilaksananan Masjid Raya Al-Ittihadiyah Gantung Ciri pada tanggal dihadiri Bupati Solok Ketua Yasinan Sumbar Camat Kubung Kepala Kesbang Pol Kabag Kesra Kabag Humas Anggota DPRD Kab Solok Dendi,S,ag(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit DT. Malintang Panai
mengharapkan. Jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Barat bahkan tak
terkecuali pengusaha yang ada di daerah ini untuk bersama-sama memikirkan dan turut serta guna
membantu memasarkan produk seni dan industri kreatif hasil karya siswa SMK kelompok Seni
Budaya di daerah ini.

Mengingat secara kualitas karya-karya seni dan industri kreatif SMK kelompok seni budaya di
Sumatera Barat saat ini ternyata sangat layak untuk dipasarkan ke publik bahkan tidak kalah
bersaing dengan produk yang sama di tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar H. Nasrul Abit saat mengunjungi sejumlah studio seni
dan produk industri kreatif SMKN 8 Padang usai menjadi inspektur upacara bendera di lapangan
upacara SMKN 8 Padang, Cangkeh, Lubuk Begalung, Padang, Senin (9/3).

Menurut Nasrul Abit, untuk memajukan produk seni dan industri kreatif karya siswa dan guru dalam
pengamatan saya saat ini yang dihasilkan siswa dan guru dapat dipasarkan dengan dua pola, yakni
pertama dengan harga terjangkau oleh masyarakat yang dapat dibuat massal, misalnya seperti batik
cetak dengan motif atau desain yang menarik perhatian konsumen, kedua batik tulis dengan harga
kelas menengah atau orang-orang berduit, mengingat apa yang dihasilkan siswa maupun guru SMK
Seni Budaya sudah layak jual yang pada gilirannya juga dapat memperkuat sekolah secara ekomonis.

Melalui pertemuan dengan para siswa dan guru SMKN 8 Padang, bahkan juga SMKN 4 (SMSR)
Padang yang lokasinya berdekatan dengan kedua sekolah, Nasrul Abit berharap agar setiap saat SMK
Seni Budaya dapat melakukan kolaborasi dan inovasi-inovasi baru, seperti menciptakan motif dan
desain-desain baru atau ornamen-ornamen yang tidak mengenyampingkan budaya lokal sebagai
bentuk produk seni dan industri kreatif yang dapat membedakan produk Sumatera Barat dengan
produk dari daerah lain yang diciptakan siswa maupun guru SMK Seni Budaya.

Kepada OPD terkait diantaranya Dinas Koparasi dan UMKM, Deperindag dan OPD terkait lainnya
bahkan para pengusaha relevan.Nasrul A
bit, mengharapkan dapat memikirkan bahkan turut
membantu guna memasarkan produk seni dan industri kreatif hasil kreasi siswa dan guru SMK seni
budaya di daerah ini.

"Kepada konsumen maupun publik melalui kerjasama yang di suatu sisi dapat
memperkuat basis sekolah secara ekonomis dan pada sisi lain juga turut memperkuat Sumatera
Barat dalam bidang seni dan industri kreatif ditingkat nasional bahkan internasional, ujar Nasrul Abit.

Di tempat yang sama kepala SMKN 8 Padang, Sahfalefi, M.Pd kepada Semangatnews,com,
menyebutkan karya seni dan industri kreatif unggulan di sekolahnya saat ini terdiri dari kriya tekstil
dan batik, karya logam dan perhiasan serta sejumlah produk unggul lainnya yang setiap ruang dan
waktu tetap menemukan ide-ide baru hasil kreasi para siswa dan guru yang menangangi kompetensi
masing-masing produk unggulan, ujarnya seraya memperlihatkan sejumlah batik cap dan batik tulis
kepada Semangatnews.com yang sangat indah dan kaya dengan nilai-nilai lokal dengan pola dan
motif hasil kolaborasi yang digarap guru dan siswa.

Pengamat dan kurator seni rupa yang juga guru senior di SMKN 4 Padang, Muharyadi, ketika diminta
pandangannya terhadap hasil-hasil karya yang diciptakan siswa dan guru SMK Seni Budaya di tiga
sekolah menyebutkan seni rupa dan Industri Kreatif mempunyai peranan penting dalam
meningkatkan perekonomian secara global.
Bahkan dalam ekonom dunia telah memprediksi bahwa ke depan ekonomi global akan semakin
bergantung pada sektor seni dan industri kreatif. Ketergantungan masyarakat global terhadap
teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari telah menyebabkan pertumbuhan eksponensial
kepada seni dan industri kreatif yang mencakup di antaranya industri seni rupa, film, musik,
publikasi, hiburan, dan fashion, kerajinan kriya tekstil dan lainnya secara nasional telah mengalami
pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, ujar Muharyadi memberi ilustrasi
ringan.
Tinggal sekarang bagaimana semua pihak, seperti pencipta, pengusaha, pemerintah dan OPD terkait
dapat melakukan kerjasama yang saling bersinergi didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal dapat melakukan terobosan-terbosan baru agar seni dan industri kreatif di daerah ini benar-
benar menjadi kekuatan baru pembangunan bidang seni dan industri kreatif, tidak hanya dalam teori
di atas kertas semata tetapi juga diikuti implementasi yang realistik di lapangan, ujar Muharyadi
penuh harap.
Dalam kesempatan itu Wagub, Nasrul Abit, juga berkesempatan mengunjungi SMKN 7 Padang
dengan kekuatan seni pertunjukkannya yang diterima langsung kepala SMKN 7 Padang, Ir. Herawati
beserta guru, karyawan dan siswa kemudian Wagub juga mengunjungi galeri seni rupa "RUAS"
SMKN 4 (SSRI/SMSR) Padang dengan karya-karya seni rupa yang diterima langsung kepala Sekolah,
Taharuddin, S.Pd, MM didampingi keluarga besar sekolah guru, siswa, karyawan dan alumni serta
pengawas pembina ketiga sekolah.(rel)

Padang.Lintas Media News.
SMKN 8 Padang yang dulu bernama SMIK (Sekolah Menengah IndustriKerajinan) Negeri Padang saat ini sangat berbahagia, pasalnya sejak awal tahun 2020 ini sekolah yang berada dalam kelompok seni budaya ini telah memiliki bis sekolah bantuan komite sekolah yang dapat dipergunakan untuk keperluan operasional sekolah di lapangan.

Bis baru roda empat bermerek dinding "Komite SMKN 8 Padang" diserahkan langsung Ketua Komite
SMKN 8 Padang, Rika Maidi kepada Wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit untuk kemudian diserahkan kepada SMKN 8 Padang yang diterima langsung kepala SMKN 8 Padang, Shafalevi, M.Pd dalam suatu kegiatan usai upacara bendera di lapangan upacara SMKN 8 Padang dengan inspektur upacara Wagub Sumbar, H. Nasrul Abit DT. Malintang Panai, Senin (9/3).

Wagub H. Nasrul Abit, mengapresiasi langkah dan upaya Komite SMKN 8 Padang untuk memberi bantuan bantuan berupa satu Unit bis yang sangat diperlukan sekolah guna percepatan kegiatan operasional di lapangan dalam proses pembalajaran maupun studi lapangan yang sangat identik dengan pendidikan SMK saat ini, terlebih dalam kelompok SMK seni budaya.

Ketua Komite SMKN 8 Padang, Rika Maidi dalam kesempatan penyerahan bantuan berupa satu unit bis sekolah itu dihadapan Wagub H. Nasrul Abit, menyebutkan, selaku komite sekolah ia menyadari kebutuhan vital sekolah diantaranya kebutuhan memperkuatn proses belajar mengajar, kebutuhan
alat dan bahan praktek siswa dan yang tak kalah pentinya adalah kebutuhan alat transportasi berupa bis sekolah untuk percepatan kegiatan opreasional di lapangan.

Untuk itu, ujar Rika Maidi, diharapkan pihak sekolah beserta keluarga besar di dalamnya dapat mempergunakan bis ini secara efektif dan efesien serta benar-benar digunakan untuk percepatan kegiatan pendidikan di lapangan nantinya dengan dengan tidak mengabaikan aspek perawatan kelak
dikemudian hari.

Kepala SMKN 8 Padang, Sahfalefi, M.Pd atas nama keluarga besar sekolah mengucapkan terima kasih kepada Komite sekolah yang telah bersusah payah menghimpun dana dengan banyak pertimbangan termasuk kemampuan dari pada komite dalam hal menghimpun dana yang bersumber dari orang tua siswa secara sukarela.

Dengan adanya bis sekolah ini, diharapkan menjadi salah satu solusi percepatan aksebelitas waktu keperluan sekolah di lapangan sekaitan dengan kegiatan proses pembelajaran peserta didik maupun guru, ujar Sahfalevi memberi penjelasan.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, resmikan SMK Negeri 8 Padang di Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Senin (9/3/2020).

Pada kesempatan itu Wagub Sumbar sebagai pembina Upacar menyebutkan, kesiapan SMK Negeri 8 Padang kelas XII dalam menghadapi ujian akhir yang tinggal beberapa hari lagi. Pergunakan hari untuk belajar, jangan sampai nilai asal lulus saja.

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Wagub Nasrul Abit terus mendorong dinas pendidikan agar setiap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) sebelum kelulusan agar kelak tamatan SMK tidak semakin menambah jumlah pengangguran.

"Jangan sampai lulusan SMK selama ini, banyak yang tidak punya keahlian. Untuk itu kami berharap SMK bisa dipersiapkan untuk masuk pasaran kerja yang menguasai tehnologi," ujar Nasrul Abit.

Kemajuan teknologi informasi perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Berkaitan hal penggunaan teknologi agar dapat menjadikan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana dalam pemacu peningkatkan SDM dan digunakan untuk hal positif yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan.

Wagub Nasrul Abit juga mengajak siswa SMK, dalam era globalisasi dan menyosong era revolusi industri 4.0, bisa menguasai bahasa Internasional untuk memacu tingkat daya saing SDM yang berkualitas.

"Kita minta agar siswa SMK Negeri 8 dapat menguasai bahasa internasional (Inggris) untuk menunjang anak-anak kita bisa lebih unggul  dan berkualitas, agar mudah mendapat pekerjaan. SDM Unggul, Indonesia pasti Maju," ungkap Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit mengatakan, pemprov Sumbar memberi apresiasi dan mendukung kegiatan pembangunan ini untuk melahirkan generasi unggul di Sumatera Barat.

"Kita mengharapkan agar jebolan SMK Negeri 8 berpengetahuan yang luas kemajuan teknologi memiliki daya saing menjawab tantangan revolusi industri four point zero (4.0) di era globalisasi pasar bebas dunia hari ini dan masa datang," ujar Nasrul Abit.

Kemudian acara dilanjutkan dengan menyerahan kendaraan operasional berupa bus sekolah dari oleh ketua komite SMK N 8 Rika Medi kepada Wagub Sumbar dan kemudian diserahkan Wagub pada kepala sekolah Sahfalefi M.Pd. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (DPMPTSP) melaksanakan kegiatan  Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan yang telah banyak melakukan terobosan penting dalam memberikan kebijakan pelayanan perizinan untuk lebih efisien, mudah, murah dan terintegrasi sesuai dengan standar pelayanan.

Acara Sosialisasi ini dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Zafri Deson dan 124 peserta yang terdiri dari Aparatur DPM PTSP, OPD teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh masyarakat serta Pelaku Usaha se Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) di Premier Basko Hotel Padang,kemaren Senin.

Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan melalui penerapan system perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) melayani 247 jenis perizinan dan non perizinan dari 19 sektor dan aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik diberi nama Sistem Informasi Perizinan Sakato (SIP Sakato).

"Aplikasi banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat, mulai dari pendaftaran, tracking perizinan, laporan pengaduan dan fitur Geografic Information System (GIS), dimana kita bisa mengecek lokasi perizinan," kata Wagub Sumbar.

Pelayanan PTSP terhadap perizinan telah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke dinas PMPTSP untuk mengurus izin usahanya.

"Cukup dirumah saja, izin usaha sudah bisa diterbitkan, terutama usaha mikro," ucap Nasrul Abit.

Selain itu, Nasrul Abit Datuak Malintang Panai yang juga berasal dari Pesisir Selatan mengajak masyarakat tidak lagi alergi dengan investor atau menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di Pessel.

"Dulunya masyarakat Pessel terkenal dengan adat budaya yang sangat kuat, sehingga ada investor datang selalu di tolak. Kalau begitu kapan daerah kita akan maju. Padahal Pessel memiliki desinasi wisata yang eksotis," ucap Wagub Nasrul Abit.

"Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Pessel," tuturnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya investor dan lancarnya pengurusan ini akan mampu  membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat," sebutnya.

Untuk kemajuan Kabupaten Pessisir Selatan membutuhkan kepedulian semua elemen masyarakat. Selain itu, dorongan investor juga dibutuhkan untuk menjalankan investasi dalam berbagai usaha yang mampu menghidupkan perekonomian masyarakat di daerah ini.

Pada kesempatan yang sama Kepala DPM PTSP Provinsi Sumbar, Maswar Dedi, AP, M.Si menyampaikan, Program OSS ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan yang cepat dan murah serta memberi kepastian bagi investasi yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan.

"Semoga terobosan ini dapat menjadi nilai lebih dan daya tarik untuk Kabupaten Pessel untuk mendatangan investor," harap Dedi.

Jika selama ini pemerintah terkesan menutup diri, saat ini tidak lagi. Pengurusan perizinan sudah dipermudah, untuk itu, masyarakat jangan merasa alergi lagi mengurus perizinan. Pengusaha dan masyarakat Pessel mengurus izin saat ini sudah gampang.

"Dengan adanya izin usaha dari pemerintah, maka semua usaha akan terdata dan mendapatkan binaan dari dinas teknis. Sehingga usaha semakin lancar dan berkembang," harapnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Tingginya kasus penyebaran Virus Corona masuk ke wilayah Indonesia berasal dari Wuhan China. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) perlu mewaspadai tersebarnya virus corona atau Covid-19 di wilayahnya. Apalagi, wisata yang dimiliki Sumbar sangat berpotensi dimasuki oleh turis mancanegara, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada rapat kesiapsiagaan terhadap Kasus Covid-19 di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan Kepulauan Mentawai dikuatirkan paling rawan masuknya Covid-19, karena paling sering dikunjungan wisata asing.

"Kita perketat pengawasan baik dari penerbangan langsung dari luar negeri baik dari darat, laut, maupun udara yang akan berkunjung ke Sumbar," kata Wagub Sumbar

Terkait dalam pengawasan tersebut pemprov Sumbar melibatkan stakeholder terkait termasuk Pemkab Kepulauan Mentawai untuk menangkal masuknya virus corona.

"Makanya pintu-pintu masuk ke Sumbar harus kita jaga ketat, jangan sampai Covid-19 masuk ke Sumbar. Baik itu melalui Bandara Intenasional Minangkabau (BIM) maupun pelabuhan perairan lainnya," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit menegaskan, jika ada masyarakat didaerah yang dicurigai terkena virus corona, segera dibawa ke rumah sakit setempat. Dan untuk penanganan selanjutnya langsung  dibawa ke RSUP M Djamil yang telah ditunjuk langsung khusus menangani kasus Covid-19.

"Sementara untuk penanganan pemeriksaan di Pelabuhan, kita serahkan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II, apabila ada indikasi terkena virus corona baru dibawa ke RSUP M. Djamil Padang," sebutnya. 

Selain itu, Wagub Sumbar juga meminta kepada otoritas Keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan. Karena, ada beberapa Negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia.

"Karena sudah ada larangan dari Pemerintah Pusat, tentunya Sumbar juga melarang warga negara asing yang masuk daftar larangan oleh Pemerintah RI untuk masuk ke Sumbar," tuturnya.

Tekait dengan Kepulauan Mentawai, Wagub juga menegaskan agar pintu masuk ke Mentawai betul-betul diwaspadai, banyak pintu-pintu masuk kesana. Apalagi Mentawai paling banyak dikunjungi turis asing. Sebab bisa saja orang asing masuk melalui jalur laut.

"Karena Mentawai banyak resort dan tamu asing. Maka kita minta Dinas Pariwisata untuk segera rapat koordinasi dengan pengelola resort. Tamu-tamu dari beberapa negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia, Jangan diterima dulu. Terus, juga mengawasi bagian perairan di Samudera Hindia.

Dengan demikian, petugas KKP diminta untuk mewaspadai adanya gejala atau ciri-ciri seseorang yang terkena virus tersebut langsung laporkan, agar penanganan cepat dan tidak menular kemana-mana, pihak dinas kesehatan Sumbar akan menyurati Kementerian Kesehatan untuk bantuan Alat Pelindung Diri (APD).

"Sementara tamu-tamu dari beberapa negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia, jangan diterima dulu. Terus, juga mengawasi bagian perairan di Samudera Hindia. Tadi, saya juga minta ke Dinkes Mentawai untuk cek (jika ada), dimana dan berapa orang yang masuk ke Mentawai melalui Samudera Hindia. Yang jelas, kita antisipasi corona ini sebaik mungkin," ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menegaskan, Pemprov Sumbar juga meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan asosiasi resort yang ada Disana untuk, lebih waspada.

Wakil gubernur juga meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan asosiasi resort yang ada disana untuk, lebih waspada. Bahkan, untuk sementara waktu, tidak menerima dulu tamu-tamu dari negara yang sudah dilarang terbang ke Indonesia.

“Khusus untuk Mentawai, Karena Disana banyak resort dan tamu asing. Maka kita minta Dinas Pariwisata untuk segera rapat koordinasi dengan pengelola resort," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday mengatakan, meskipun belum ada ditemukan kasus virus corona di Sumbar. Namun, Dinkes Sumbar tetap melakukan pengawasan bersama stakeholder terkait dipintu masuk kedatangan.

"Kita perlu antisipasi ini lebih cepat dengan pengawasan dipintu masuk kedatangan sehingga virus ini tidak masuk ke Sumbar dan ini merupakan langkah kita menangkal penyebaran virus ini," katanya.

Dinas Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait pencegahan dan penanganan jika ada yang terjangkit virus corona.

"Jadi jika masyarakat memang memiliki gejala-gejala seperti sesak nafas, demam, dan batuk pilek dihimbau untuk merujuk ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan. Namun bukan semua orang demam dan batuk pilek terkena virus corona," katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Mentawai, Lahmuddin Siregar, mengungkapkan pihaknya akan berkordinasi dengan rumah sakit yang menjadi rujukan Pemprov jika ada ditemukan kasus corona virus.

"Kita akan segera lakukan rawatan ke Padang jika ditemukan kasus corona virus ini. Namun karena Mentawai bukan daratan, tetapi kepulauan memerlukan kapal khusus untuk mengangkut pasien yang diduga terjangkit virus tersebut dan pihak RSUP M Djamil sudah siap membantu," ulasnya.

Lanjutnya, karena Mentawai ini merupakan daerah wisata dan ada puluhan resort disini yang menjadi tujuan wisata terutama wisatawan mancanegara maka pihaknya akan mensosialisasikan terkait virus ini dan penganganan dininya jika dicurigai terkena virus.

"Kami akan sosialisasidan berikan pemahaman kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Mentawai,"ujarnya.
Kemudian pihaknya juga meminta bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas rumah sakit yang ada di Mentawai dalam hal penanganan pasien yang diduga terpapar virus corona. Sebab, APD disini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai.

Kemudian pihaknya juga meminta bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas rumah sakit yang ada di Mentawai dalam hal penanganan pasien yang diduga terpapar virus corona. Sebab, APD disini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai.

"Kita kekurangan APD, maka kita mesti persiapkan ini untuk antisipasi jika virus itu masuk ke Mentawai. Saat ini kita hanya miliki Masker saja. Jikapun ada APD yang dimiliki sekarang sudah tidak layak pakai, sehingga kita sangat butuh APD ini karena untuk kasus ini petugas yang menangangi harus lengkap semua perlindungan diri tidak cukup hanya masker," pintanya.

Sementara itu Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Padang, Ildamsyah menjelaskan, pihaknya memiliki pendeteksi tubuh atau thermoscanner sebanyak empat unit di Bandara, namun yang difungsikan hanya dua di pintu kedatangan luar negeri saja.

"Jadi alat itu nantinya petugas dapat mengetahui tingkat suhu tubuh mereka. Kalau ada orang dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka posturnya terlihat berwarna merah pada thermoscanner," jelasnya.

Kemudian terkait dengan Mentawai, pihaknya sudah melapis pengawasan di BIM. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan di pelabuhan perairan, apalagi di Mentawai pihaknya juga memiliki perwakilan KKP di Sikakap.

Sedangkan kata Ildamsyah, belum memasang pendeteksi tubuh atau thermoscanner di pintu kedatangan domestik dikarenakan belum adanya pemerintah pusat menginformasikan adanya daerah gang terkangkit virus corona.
"Namun jika ada daerah yang dikatakan terjangkit virus corona. Maka kita akan pasang alat pemantauan suhu tubuh ini dipintu kedatangan domestik, kita tunggu intruksi pemerintah pusat saja," jelasnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan usulan hak interpelasi DPRD menjadi hak interpelasi DPRD atas pengelolaan BUMD dan aset daerah,pada rapat paripurna dewan di ruangan sidang utama  DPRD Sumbar, Senin (9/3).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi yang didamping ketiga Wakilnya,Irsyad Syafar,Suwirpen Suib dan Indar Dt.Rajo Lelo diwarnai dengan interupsi anggota dewan,sehingga satu dari tujuh Fraksi yang ada di DPRD Sumbar tidak menyetujuik usulan hak interpelasi tersebut ditetapkan menjadi hak interpelasi DPRD yaitu,Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara keenam Fraksi DPRD Sumbar yang resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi atas kebijakan gubernur terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Aset daerah tersebut adalah,Fraksi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, dan PDIP-PKB.

Ketua DPRD Sumbar Supardi usai rapat paripurna mengatakan.Selain interpelasi BUMD dan Aset Daerah, Interpelasi atas perjalanan luar negeri gubernur yang wacana awalnya digulirkan oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar batal dilanjutkan karena, tidak satupun fraksi sepakat untuk diangkat menjadi hak interpelasi DPRD.

Supardi menambahkan, meski hak interpelasi atas perjalanan luar negeri tidak jadi berlanjut, fraksi-fraksi di DPRD Sumbar tetap mengingatkan,Gubernur dalam melakukan kunjungan luar negerinya harus benar-benar efektif dan bermanfaat bagi pengembangan daerah.

 Menggunakan hak interpelasi atas pengelolaan BUMD dan Aset daerah, menurut Supardi, karena fraksi-fraksi melihat secara keseluruhan BUMD yang ada bermasalah, tidak mampu bersaing dengan swasta, serta tidak mampu memberikan defiden yang telah ditetapkan.

"Sesuai yang disepakati, seluruh BUMD masuk dalam ranah yang dibahas interpelasi. Yaitu, Bank Nagari, Balairung, Grafika, dan dua BUMD lain yang sebelumnya telah diliquidasi, yaitunya ATS dan Dinamika yang persoalan asetnya masih belum tuntas hingga sekarang,"  tambah Supardi.

Supardi menegaskan.Kehadiran gubernur pada rapat paripurna lanjutan interpelasi BUMD dan aset daerah ini sangat diharapkan  karena, semua berhubungan dengan kebijakan yang telah diambil gubernur.

 "Walaupun itu bisa diwakilkan kepada wakil gubernur dan sekretaris daerah karena keduanya sepaket, akan lebih baik untuk penjelasan mengenai BUMD dihadiri langsung oleh gubernur, sebab masalah BUMD ranah kebijakan banyak diambil oleh gubernur," tutup Supardi.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok,Yutris Can,SE bersama Anggota DPRD DR.Ramadhani Kirana Putra,SE,MM menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dihadiri oleh H.Darul Siska, di Aula Pertemuan Kantor Camat Lubuk Sikarah,Senin (9/3).

Acara tersebut diikuti oleh BPJS Solok, Dinas Kesehatan,Tokoh Masyarakat,Unsur Pemuda serta Organisasi Masyarakat lainnya.kegiatan ini merupakan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara; UUD Tahun 1945; Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR; NKRI Sebagai Bentuk Negara; Dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara, dibahas secara jelas dalam sosialisasi ini.

Ketua DPRD Kota Solok,Yutris Can,SE dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya acara sosialisasi empat pilar ini,dimana sosialisasi empat pilar Kebangsaan merupakan sesuatu yang sangat essential dalam rangka memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa.generasi muda merupakan elemen penting di dalam menumbuh suburkan semangat tersebut.

 Tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lagi satu arah, melainkan banyak arah termasuk melalui media sosial karenanya hal itu harus segera diimbangi dengan berbagai pendidikan karakter dan saya berharap hendaknya para generasi muda dapat memanfaatkan Media sosial dengan baik.

Diharapkan generasi muda tidak menjadi konsumen dan produsen berita berita HOAX, apalagi ujaran kebencian dan perilaku perilaku dan ujaran yang mengarahkan kepada budaya intoleransi.

Menurut Yutris Can, acara yang melibatkan generasi muda dan tokoh masyarakat diharapkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah – tengah masyarakat.Sebagaimana yang kita dengar di media beberapa waktu ini adalah seorang peserta pada ajang pemilihan putri indonesia yang tidak begitu hafal mengucapkan isi dari Pancasila dengan baik dan benar.maka untuk itu marilah kita  secara bersama - sama untuk terus menggali serta mengamalkannya tentang sejarah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

 Memahami Pancasila tidak hanya sekedar sila-silanya saja, tapi juga sejarahnya yang diamanahkan oleh pendiri bangsa terdahulu. Generasi muda merupakan salah satu kunci penggerak informasi, sehingga dalam penyampaian empat pilar kebangsaan harus mampu dibangun secara struktural untuk membangun sikap dan mental generasi muda.

Anggota DPR RI,H,Darul Siska mengatakan, acara ini bertujuan agar masyarakat terkhusus kepada generasi muda untuk lebih  memahami nilai-nilai jati diri bangsa.

 Dia mengungkapkan, MPR sangat menaruh harapan yang besar terhadap para peserta agar memahami secara utuh nilai-nilai empat pilar yang disosialisaikan oleh MPR tersebut. Kegiatan ini menjadi penting agar masyarakat dan generasi muda  lebih  mantap memahami nilai-nilai jati diri bangsa yang terangkum dalam empat pilar MPR RI.

Kegiatan memasyarakatkan atau lebih dikenal dengan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga akan terwujud masyarakat yang sadar konstitusi.

Selain itu, tugas ini merupakan salah satu tugas Pimpinan MPR sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa tugas Pimpinan MPR adalah mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maksud dari mengkoordinasikan adalah mempersiapkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya pada lembaga masing-masing. Ketentuan ini tidak menutup kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, SE.,M.Si menutup Astindo Travel Fair 2020 di Plaza Andalas Padang, Minggu (8/3) malam. ATF yang berlangsung tiga hari itu diikuti 27 travel agen dari Malaysia dan Indonesia.

Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba. Selain Kadis Pariwisata Sumbar Novrial, tampak hadir Kadis Perhubungan Kota Padang Ir. Dian Fakhri, Pengurus PWI Sumbar Gusfen Khairul dan Zulnadi, SH., Ketua P3I Deni Masriyaldi, Ketua Astindo Sumbar Ir. Nasirman Chan beserta pengurus.

Menurut Novrial, penyelenggaraan ATF 2020 di tengah isu Corona Virus adalah sesuatu yang patut diapresiasi dan disokong bersama. Apalagi pula, ATF berlangsung dengan sukses. "Ini adalah optimisme,  semangat yang sangat kita perlukan dalam membangun pariwisata Sumbar," kata Novrial.

Karena itu Novrial membagi resep memajukan pariwisata, yaitu dengan sinergitas. Mari saling membesarkan, saling memajukan dan saling mempromosikan. "Teman-teman travel Malaysia menjual destinasi Indonesia, begitu juga sebaliknya," jelas Novrial.

Penyelenggaraan ATF 2020 ini didukung penuh oleh Malaysia Tourism, Pemprov Sumbar, Pemko Padang, PWI Sumbar dan seluruh elemen pariwisata di Sumbar. "Semua ikut serta memeriahkan ATF 2020, ini yang mengharukan di tengah isu Corona Virus melanda negara kita. Basamo mangko manjadi," kata Ketua Astindo Sumbar Ir. Nusirman Chan, M.Eng ASEAN.

Penyelenggaraan ATF 2020 digabung dengan sejumlah lomba fashion dan kesenian tradisional seperti Lomba Gandang Gandang. Tidak lupa dilaksanakan Lomba Menulis Jurnalistik tentang Pariwisata bekerjasama dengan PWI Sumbar.

Pemenang Lomba Menulis Astindo ini adalah "Pesona Linggai Park di Maninjau" (Rina, Tagar.Id), "Air Terjun Dua Bidadari Padang Pariaman" (Sri Dani, RRI Padang) dan "Camintoran, Surga di Kaki Kerinci" (Putra Sutanto, Harian Padang Ekspres). Hadiah berupa piala bergilir, uang tunai, voucher wisata dan piagam. (*)

Padang.Lintas Media News.
Bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Fauzi Bahar bercerita panjang lebar tentang program wajib zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ia terapkan ketika menjadi Wali Kota Padang selama dua periode, sejak 2004 sampai 2014.

Pada waktu itu, Fauzi Bahar mengharuskan ASN membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda). Nanti, Bazda yang membagikan kepada penerima zakat.

"Tetap ada penolakan, bahkan dari beberapa orang Kepala Sekolah. Alasan mereka, mereka telah membayarkan zakat kepada karib karabatnya," ujar Fauzi Bahar ketika bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi Media Online di kediaman pribadinya di kawasan Gunung Pangilun Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 7 Maret 2020.

Bagi Fauzi Bahar, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak membayar zakat melalui Bazda. Sebab, jika dikumpulkan dan disalurkan melalui Bazda, akan lebih berdayaguna, ketimbang zakat itu diberikan kepada karib kerabat atau orang yang berhak menerimanya secara langsung.

"Tapi setelah saya beri pemahaman, akhirnya mereka memahami dan mau membayarkan melalui Bazda. Sebab, kalau mereka langsung membayarkan zakat kepada kerabatnya, mereka hanya membayarkan Rp20 ribu. Tapi ketika Bazda yang memberikan, maka kerabatnya menerima Rp250 per penerima zakat," ungkapnya.

Bagi Fauzi, zakat harus diberikan secara mudah, tanpa mempersulit kepada orang miskin. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai menzalimi orang miskin dengan memperumit syarat administrasi penerima zakat.

"Misalnya, pembagian zakat melalui voucher. Bahkan ada voucher itu yang dibagikan ke masyarakat miskin hanya melalui kelompok tertentu dan anggota DPRD, ini kan sudah bersifat politis. Jangan zalim kepada masyarakat miskin dengan mempolitisasi pembagian zakat," ungkapnya.

Zalim kepada masyarakat miskin, kata Fauzi Bahar lagi, merupakan perbuatan terkutuk yang dikecam Allah SWT. Zalim kepada orang miskin merupakan dosa besar yang pelakunya disebut mendustakan agama Allah.

"Ingat surah Al Ma'un kan? Apa kata Allah dalam surah itu? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mau memberi makan orang miskin," ungkap Fauzi sembari menjelaskan panjang lebar maksud surah itu.

Bahkan, kata Fauzi Bahar menguraikan, Allah menyebut celaka orang-orang yang salat. Mereka disebut lalai dalam salatnya ketika mereka suka pamer dan tidak mau memberi barang yang berguna bagi orang miskin.

"Maka dari itu, tugas kitalah sebagai pemimpin memungut zakat itu dan membagikannya kepada orang miskin secara mudah tanpa memandang kelompok dan kepentingan politik tertentu. Permudah akses orang miskin untuk mendapatkan zakat, jangan tunggu mereka mati kelaparan dulu, baru zakat diberikan kepada mereka," tegas Fauzi Bahar.(rel)