Padang.Lintas Media.
Ketua Badan Kehormatan (BK) Irzal Ilyas Datuak Lawuik Basa meminta. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, untuk menjaga kode etik sebagai dewan karena, akan mempengaruhi optimalisasi fungsi penyelenggara pemerintahan.

Hal itu disampaikan Irzal saat dihubungi wartawan terkait kode etik anggota DPRD Sumbar. Selasa (5/11).

 “ Sebagai perwakilan rakyat, seluruh anggota mesti menjaga marwah DPRD Sumbar. Dengan ditegakannya kode etik, akan berdampak positif terhadap kinerja lembaga,” ujarnya.

 Dikatakannya,struktur pimpinan dan keanggotaan BK DPRD Sumbar baru saja ditetapkan, kedepan fungsi BK akan dijalankan secara optimal.

 Sebelumnya, juga telah dipilih lima orang anggota BK  untuk menentukan posisi pimpinan yang terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil ketua.

 Sementara, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pengumuman penetapan pimpinan BK DPRD Sumbar  disampaikan dalam sidang paripurna yang dilakukan baru-baru ini. Dari hasil yang dihimpun  Irzal Ilyas Dt Lawik Basa terpilih sebagai ketua

"Berdasarkan hasil pemilihan dan kesepakatan yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa ditetapkan sebagai ketua dan Dody Delvi sebagai wakil ketua," terangnya.

 Selah dilakukan pemilihan anggota Badan Kehormatan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tujuh orang utusan fraksi. Dari tujuh orang tersebut, terpilih lima orang yaitu Irzal Ilyas (Demokrat), Dody Delvi (PAN), Hendra Irwan Rahim (Golkar), Firdaus (PDIP-PKB) dan Syafruddin Putra (Gerindra).(Sri)

PADANG.Lintas Media News.
Pebalap atas nama Ismael Grospe. Jr, berhasil menorehkan prestasi pada etape ke III iven sport tourism Tour de Singkarak (TdS) 2019, Senin 4 November 2019. Grospe, berhasil finish terdepan dengan torehan waktu 3 jam 16 menit 14 detik disusul peringkat kedua, pebalap asal Indonesia, Suryadi Bambang dari PGN Road Cycling Team dengan catatan waktu yang sama. Menyusul kemudian, Kurniawan dari Banyuwangi Road Cycling Community diurutan ketiga dengan selisih waktu 4 detik.

Selain finish tercepat, Grospe sekaligus mematahkan rekor Jesse Ewart, pebalap Australia dari Team Sapura Cycling yang mampu menyabet gelar juara berturut-turut di dua etape sebelumnya. Pada etape yang mengambil rute Kabupaten Limapuluh Kota - Kota Padang Panjang ini, Jesse Ewart tumbang. Ia hanya mampu finish pada urutan ke 26 dengan catatan waktu 3 jam 16 menit 56 detik.

Meski finish diurutan belakang, namun Jesse Ewart masih berhak mengenakan Yellow Jersy dan memimpin klasemen sementara dengan total catatan waktu 8 jam 42 menit 29 detik, selisih 1 menit 9 detik dari Raileanu Cristian, pebalap dari Team Sapura Cycling dan tetap menjaga jarak dari pebalap asal tim Go For Gold Philippines, Grospe.

Walau harus rela melepaskan podium pertama pada etape ke III ini, namun Jesse Ewart tetap konsisten mempertahankan gelar juara untuk kategori Best Sprinter Classification dan tetap berhak mengenakan Green Jersey.

Hingga kini, total poin yang dibukukan oleh Jesse Ewart untuk kategori Best Sprinter Classification yakni 36 poin. Disusul oleh Suryadi Bambang dengan total 33 poin diurutan kedua dan Ismael Grospe Jr pada urutan ketiga dengan total 23 poin.

Sementara untuk kategori Best Climber Classification, Grospe Ismael berhasil menyabet Polka Dot Jersey setelah berhasil menempati posisi pertama dengan 44 poin.

Dalam balapan yang memiliki panjang lintasan 129.9 kilometer ini, Suryadi Bambang berhasil menggeser posisi Firdaus Ahmad Yoga Ilham yang tak lain merupakan rekan setimnya dan mengunci gelar juara untuk kategori Best Indonesia Rider, yang pada etape ke II Minggu kemarin diraih oleh Firdaus.

Hingga etape ke III ini, Go For Gold Philippines bertengger diposisi pertama pada kategori Stage Team Classification dengan total catatan waktu 9 jam 49 menit 50 detik, selisih 16 detik dari PGN Road Cycling Team dan selisih 20 detik dari Banyuwangi Road Cycling Community.

Sementara untuk kategori Team general Classification by time, Team Sapura Cycling diurutan pertama dengan catatan waktu 26 jam 19 menit 36 detik. Disusul Go For Gold Philippines diurutan kedua dengan total wakti 26 jam 20 menit 5 detik dan selisih 54 detik dari PGN Road Cycling Team diurutan ketiga.

Sebelumnya, 94 pebalap yang tersisa pada etape ke III ini, dihadapi dengan medan lintasan yang cukup berat. Karakteristik lintasan yang didominasi pendakian dan tikungan yang cukup tajam, membuat para pebalap sedikit kewalahan.

Meski harus menghadapi rintangan medan lintasan yang lebih berat, namun pada etape ke III ini, para pebalap mendapatkan bonus untuk sejenak menyegarkan mata tanpa mengurangi konsentrasi saat balapan.

Sejumlah spot destinasi wisata unggulan Sumatera Barat siap menyambut kedatangan pebalap dan tim official TdS 2019. Kawasan objek wisata geopark Lembah Harau, keindahan jembatan Kelok Sembilan yang mendunia, dan Mifan, beberapa dari sekian banyak spot destinasi alam yang akan memanjakan mata pebalap.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, memang sengaja merekomendasikan lintasan etape per etape Tour de Singkarak dari tahun ke tahun penyelenggaraan, melewati banyak tempat objek wisata. Agar potensi kepariwisataan Ranah Minang dapat lebih terekspos dengan baik lagi. (rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Jika anggota DPR, DPD dan DPRD hanya perlu cuti, maka dipastikan bursa calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang akan ramai. Kesempatan itu akan membuka peluang bagi banyak kader terutama dari kalangan politisi untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori memandang ketentuan cuti tersebut sebagai hal yang positif. Kalau konsep tersebut terealisasi, akan membuka peluang bagi kader-kader terbaik daerah untuk berkompetisi.

"Ini sangat positif dan akan membuka kesempatan secara luas kepada kader-kader terbaik di daerah dari berbagai profesi untuk ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi secara terbuka dan demokratis," kata Alirman Sori, Senin (4/11/2019).

Alirman Sori menambahkan, ketentuan cuti tersebut juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk memilih pimpinan sesuai yang diinginkan. Tidak ada istilah "membeli kucing dalam karung" karena semua tokoh potensial memiliki kesempatan yang sama.

"Konsep ketentuan cuti ini diusulkan oleh Asosiasi DPRD Kabupatan dan DPRD Kota se Indonesia (ADKASI dan ADEKSI) untuk revisi UU Nomor 10 tahun 2016.Informasi yang saya terima, sudah disepakati oleh DPR dan Presiden. Kalau konsep ini terealisasi, tidak boleh muncul istilah "membeli kucing dalam karung" karena semua punya kesempatan yang sama, memilih dengan hati nurani, bukan faktor uang," ulasnya.

Meski demikian, Alirman Sori menekankan kepada tingkat pengawasan. Hal ini perlu menjadi fokus bagi pemangku kepentingan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

"Yang perlu diperkuat adalah pengawasan dan sanksi bagi pelaku kejahatan demokrasi, baik calon, masyarakat ataupun penyelenggara Pilkada," tegasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada di Sumatera Barat, Alirman Sori berharap dapat berjalan lancar dan aman. Dia berharap, Sumatera Barat dan kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 mendapat pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih maju lagi.

Menyinggung apakah dia juga akan berniat maju di Pilkada di Sumatera Barat, Alirman Sori menyatakan belum ada niat sejauh ini. Sementara ini dia ingin fokus kepada bidang tugasnya sebagai Ketua Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) di DPD RI.

Meskipun jika usulan revisi itu direalisasi akan membuka peluang untuknya (berkompetisi), namun Alirman Sori menyatakan DPD juga tengah berbenah memperkuat kelembagaan.

"Kalau (usulan) itu terealisasi, tentu ada peluang. Namun sejauh ini saya ingin fokus dulu kepada bidang tugas di DPD, karena DPD juga tengah berbenah memperkuat kelembagaan sesuai dengan aturan perundang-undangan," timpalnya.

Undang - Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 mewajibkan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota wajib mundur sebagai anggota legislatif ketika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Aturan ini membuat sejumlah anggota DPR/ DPD/ DPRD yang bermaksud maju di Pilkada mengurungkan niatnya ikut berkompetisi. (Rel)

Padang.Lintas Media News.
Sebanyak 94 pebalap yang tersisa, bakal menjajal lintasan sepanjang 129.9 kilometer pada etape ketiga iven sport tourism Tour de Singkarak (TdS) yang ke-11, Senin 4 November 2019.

Selain  jalur lintasan yang lebih panjang yakni 129.9 kilometer, rute pada etape ke III yang mengambil titik star di kawasan Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan finish di Kota Padang Panjang ini, memiliki karakteristik medan lintasan yang lebih berat dari dua etape sebelumnya.

Tak tanggung-tanggung, tim Race Director Tour de Singkarak 2019, menentukan sebanyak Tiga titik Sprint dan Tiga Titik King Of Mountain (KOM) yang harus ditaklukkan oleh para pebalap.

Meski harus menghadapi rintangan medan dengan lintasan yang lebih berat, namun pada etape ke III ini, para pebalap mendapatkan bonus untuk sejenak menyegarkan mata tanpa mengurangi konsentrasi saat balapan.

Sejumlah spot destinasi wisata unggulan Sumatera Barat siap menyambut kedatangan pebalap dan tim official TdS 2019. Kawasan objek wisata geopark Lembah Harau, keindahan jembatan Kelok Sembilan yang mendunia, Pariangan yang diberi predikat Desa Terindah Dunia dan Mifan, beberapa dari sekian banyak spot destinasi alam yang akan memanjakan mata pebalap.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, memang sengaja merekomendasikan lintasan etape per etape Tour de Singkarak dari tahun ke tahun penyelenggaraan, melewati banyak tempat objek wisata. Agar potensi kepariwisataan Ranah Minang dapat lebih terekspouse dengan baik lagi.

Rekaman visual yang dihasilkan para pewarta foto dan videografer, termasuk juga komunitas yang ada, diharapkan mampu membuka mata dunia kalau Ranah Minang memiliki kekayaan alam panorama yang sangat indah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan, kalau iven Tour de Singkarak, telah membuat Ranah Minang tidak saja dikenal ditingkat nasional, namun juga mancanegara karena sudah masuk pada agenda tahunan UCI.

Model penyelenggaraan seperti Tour de Singkarak ini kata Nasrul, memberikan estafet pemahaman bagaimana sebuah iven tersebut dikelola dengan berorientasi kepada kenyamanan pengunjung sebagai upaya pencitraan sebuah destinasi wisata.

“TdS tahun ini akan dilaksanakan sembilan etape dengan melewati berbagai macam daya tarik wisata. Jambi tahun ini masuk (ikut serta). Dan ini yang pertama, etape VIII ada di Kerinci. Ada tawaran dari provinsi lain. Mungkin tahun mendatang bisa saja kita melintasi wilayah Sumatera. Tapi ikonnya tetap TdS. Ikutnya Jambi menjadi tuan rumah penyelenggaraan, membuktikan kalau iven ini memang tepat sasaran untuk mempromosikan potensi kepariwisataan di masing-masin daerah,” kata Nasrul Abit, Senin 4 November 2019.

Menurut Nasrul, selain di sektor kepariwisataan, juga ada banyak nilai-nilai strategis yang hendak dicapai terutama dari sisi tourism, olah raga hingga ekonomi, melalui ive Tour de Singkarak ini.

"Banyak nilai strategis yang ingin kita capai. Jadi bukan sekedar ajang balap sepeda semata. Kita juga ingin meningkatkan potensi dan mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman potensi wisata alam, budaya dan minat khusus di Sumbar," terang Nasrul Abit, Rabu 23 Oktober 2019.

Dari sisi olah raga, sambung Nasrul Abit, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin memantapkan posisi Tour de Singkarak dalam kalender UCI sebagai iven balap sepeda unggulan berkelas dunia, menyajikan perlombaan balap sepeda profesional sehingga dapat mendorong berkembangnya industri wisata berbasis olah raga terutama balap sepeda.

"Juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan kualitas pembalap nasional dan penyelenggaraan iven olahraga yang lebih profesional. Iven TDS juga kita harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lintas sektor dan peningkatan Infrastruktur khususnya di area yang dilewati Tour de Singkarak,” tutup Nasrul Abit.

Diketahui, Pebalap Australia, Jesse Ewart dari tim Sapura Cycling Team (Malaysia), hingga kini masih tampil konsisten dan mempertahankan posisi klasemen sementara. Ia bertengger diurutan pertama dengan torehan total waktu 5 jam 25 menit 53 detik. (rel)

Pariaman.Lintas Media News.
Pembukaan Tour de Singkarak tahun 2019 berlangsung meriah. Pantai Gondariah Pariaman pengunjung membludak ramai di malam hari yang sejuk. Dentuman kembang api semarakan suasana pembukaan pekatnya malam. 

Wakil Gubenur Sumatera Barat dalam sambutan menyampaikan, kita bangga Kota Pariaman yang aman dan nyaman ini siap sedia selalu menjadi tuan rumah pembukaan TdS 2019.

" Walikota Pariaman sosok yang energik, berpikir terbuka dalam memajukan kesejahteraan warganya.  Event besar TdS ini dengan penonton lima besar di dunia ini menjadi menjadi moment bagaimana mendatang banyak orang datang ke Kota Unik budaya Tabuik Pariaman yang menimbulkan mutliyear efek meningkatkan penjualan masyarakat", ujarnya dalam kemeriahan pembukaan TdS tahun 2019 di Pariaman, Jum'at malam (1/11/2019).

Wagub Sumbar juga menyampaikan TdS yang telah berusia 11 tahun penyelenggaraan ini,  telah memberikan dampak yang luar biasa kemajuan dunia pariwisata di Sumatera Barat dari tahun ke tahun. 

" TdS ke 11 ini untuk pertama kalinya melibat dua provinsi, tentu tidak akan sampai disini saja melainkan suatu waktu akan kita tingkatkan terus koordinasi melibatkan banyak provinsi di pulau Sumatera. Kita suatu saat berharap Tour de Singkarak akan menjadi kebanggaan Indonesia di pulau Sumatera", ujar Nasrul Abit bersemangat.

Atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat Nasrul Abit juga menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif  Republik Indonesian yang telah memberi dukungan suport selama ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Gubernur Jambi, bupati dan walikota dua provinsi yang ikut terlibat dalam event TdS tahun 2019, para sponsor, para pihak yang telah bekerja dengan baik, para peserta tim dari 24 negara sahabat dan masyarakat umum Sumbar - Jambi.

Staf Ahli Kementrian Pariwisata RI Bidang Multikultural sekaligus Ketua pelaksana CEO Calender Of Event 2018, Esthy Reko Astuti menegaskan, kalau iven sport tourism Tour de Singkarak yang tahun ini masuk penyelenggaraan yang ke-11, harus berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat luas.

Sejak tahun pertama penyelenggaraan kata Esthy, mulai dari proses persiapan hingga tahapan penyelenggaraan terus berkembang dan semakin matang. Maka dari itu, apa yang sudah dicapai patut didukung dan dipertahankan.

“TdS ini cukup lama. Dulu diadakan pasca bencana (gempa 2009) untuk memulihkan kondisi. Tahun ini berbeda, berkembang menjadi Sembilan etape. Ada Dua Provinsi yang ikut (Sumbar dan Jambi). Etapenya lebih panjang dan juga hadiahnya cukup besar. Dampaknya tidak saja untuk promosi wisata, namun juga berdampak kepada masyarakat,”kata Esthy Reko Astuti

Menurut Esthy Reko Astuti, penyelenggaraan iven sport tourism Tour de Singkarak, tidak hanya terus berkembang dan berdampak terhadap kemajuan pariwisata Sumbar. Namun juga sudah menjadi pionirnya Tour de yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni Tour de Ijen di Banyuwangi.

“TdS sudah berkembang. Banyuwangi itu belajar dari TdS. TdS pionirnya Tour de. Tour de Ijen tingkatnya sudah exelent. TdS sejak awal sudah masuk kalender of event. Perlu dipertahankan mulai dari teknis maupun penyelenggaraan. Harus kita dukung kegiatan ini supaa bisa berdampak ke masyarakat. Bukan hanya saja infrastruktur,”ujar Esthy Reko Astuti.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Wakil Asisten Oprasi (Waasops) Kasad Brigjen TNI Rifki ,S.E. kunjungi Yonif 133/YS, untuk melihat dari dekat kesiapan Satgas Pamtas RI-MLY,yang akan berangkat melaksanakan tugas pengamanan kedaerah atau wilayah perbatasan Kalimantan bagian Barat.Jumat (1/11).

Sebelum memberikan pengarahan kepada prajurit satgas ini,Kasat Rifki memeriksa terlebih dahulu perlengkapan yang akan di bawa anggota satgas untuk bertugas.Mulai dari perlengkapan untuk pengamanan,sampai ke alat-alat kesehatan.

Kasad Rifki mengatakan.Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan operasi dari Bataliyon Yonif 133 ini untuk diberangkatkan tugas pengamanan kedaerah atau wilayah Kalimantan Barat,dan setelah dicek,100% sudah siap,baik personilnya maupun tugas-tugas yang akan mereka laksanakan sudah dikuasai semuanya dan siap untuk diberangkatkan.

Menurut Rifki,menjaga kedaulatan Negara adalah tugas pokok anggota TNI tetapi,untuk menjaga perbatasan wilayah Republik Indonesi (RI) adalah harga diri bagi kita,untuk itu,harus dijaga dengan kekuatan angkatan bersenjata.

Sebagai seorang TNI dalam menjalankan tugas menghadapi sebuah ancaman,  tindakan yang dilakukan harus benar dan tepat karena, tugas yang di laksanakan tersebut adalah mengeliminir ancaman , menjaga patok negara agar tidak bergeser atau berpindah dan mengawasi militer asing merupakan tugas utama anggota TNI.Jelas Kasat Rifki.

Dan tugas yang akan mereka dijalanin ini, merupakan tugas mulia dari negara, selain menjaga perbatasan negara, juga menjaga masuknya barang-barang haram,dari Narkoba sampai penjualan manusia dan merebut hati rakyat daerah perbatasan RI-MLY.Imbuh Rifki

Kepada anggota satgas yang akan diberangkatkan tugas untuk penjagaan perbatasan ini,Waasops Kasad Brigjen TNI Rifki berpesan.Lakukanlah tindakan pencegahan dengan pendekatan kepada masyarakat dan tindakan persuasif terhadap setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

Tentang lamanya anggota satgas ini bertugas di sana,Rifki menjelaskan.Dalam penugasannya,satgas batalyon 133  yang berjumlah 450 orang ini akan bertugas selama 9 bulan sampai 1 tahun,sesuai dengan kepentingan Negara.(Sri)

Yogyakarta,Lintas Media News.
Humas pemerintah itu bukan sekedar menyebarluaskan informasi pelaksanaan pembangunan, melalui media ataupun menghimpun dokumentasi daerah semata,  namun peran humas pemerintah itu lebih besar pada peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah,  sebagai motivator penggerak,  pengayom kepentingan daerah dan menjaga dinamika keharmonisan hubungan antar lembaga dalam kontek kemajuan daerah melalui kegiatan kehumasan daerah.

Hal ini disampaikan Kabag Analisa Kebijakan dan Media Biro Humas Setdaprov Sumatera Barat, Zardi Syahtir, SH.MM pada pertemuan pembahasan pemanfaatan sistem aplikasi Inteligent Management Media (IMM) di Kantor Indonesia Indikator bidang analis kinerja pemerintah daerah Yogyakarta, Selasa,(29/10/2019).

Lebih lanjut Zardi sampaikan,  seperti halnya kewajiban kepala daerah berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah antara lain. 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan, 4.mengembangkan kehidupan demokrasi, 5. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 6. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, 7. melaksanakan program strategis nasional, 8 dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

"Semua kewajiban kepala daerah ini menjadi referensi dalam penyebarluasan informasi pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terangkum dalam etika kegiatan kehumasan daerah. Kepala daerah menjadi simbol panutan, kebijakan yang dilahirkan menjadi inspirasi penerapan kegiatan sesaui ketentuan yang berlaku ", ujarnya.

Zardi juga menambahkan kerja humas bukan semata sebatas liputan berita,  dokumentasi yang tampil dimedia massa,  akan tetapi jauh lebih komleks terhadap sesuatu manajemen kehumasan pemerintah daerah,  menghimpun aspirasi, memantau dinamika pemberitaan juga perlu memperhatikan dampak dan pengaruh sebuah pemberitaan media apakah berpengaruh positif, negatif atau hanya hambar tidak mendapat respon baik dari masyarakat.

" Oleh karena itu produksi kehumasan, apakah relis, berita publikasi, informasi media luar ruang baliho, media humas pemerintah lainnya dan sebagainya mesti menjadi pemersatu dan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Humas yang pandai tentu akan mampu memberi kondisi hidupnya penyelenggara pemerintah daerah" secara dinamis" ungkapnya.

Nur Imroatus. S, M.Hum, Research and Training Manager Indonesia Indikator menyampaikan, kami sebagai mitra humas pemerintah mampu menyediakan data-data informasi yang ada di media massa sebagai referensi dalam mendorong kemajuan kinerja humas.

" Kami memiliki para analis media yang handal dapat menilai dan membaca isu pemberitaan yang berkembang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Data dan isu selalu kami arahkan pada pencapaian sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD), sehingga kinerja pemerintah terukur dan dapat dimaksimalkan hasil kerja yang hendak dicapai", ungkapnya.

Nur Imroatus panggilan Iim,  juga menambahkan saat ini,  program IMM yang dikerjakan dengan berbagai provinsi dan kabupaten kota se Indonesia, belum ada yang seragam dalam melihat kinerja humas pemerintah dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

" Seharus alat aplikasi IMM ini dapat memberikan pembaharuan dan kemajuan kinerja humas, analis media yang cepat guna mendorong mempopulerkan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran utama bergerakkan roda pemerintahan secara baik dan bersih, dinamis, taat hukum dan maju. Masyarakat termotivasi ikut serta menyukseskan pelaksanaan pembangunan, sehingga penyelenggara pemerintahan itu menjadi kebanggaan bersama masyarakat", ajaknya.(rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan audiensi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Menteri Engela Tanoesoedibjo, dalam rangka pembukaan acara Tour de Singkarak (TdS) 2019 yang akan berlangsung di Kota Pariaman pada Jumat (1/11/2019) malam.

Wagub Nasrul Abit ungkap dari audiensi dengan buk Wamen Kementerian Pariwisata dan Ekraf Mbak Engela Tanoesoedibjo, baru terungkap mau hadir pada saat acara penutupan TdS di Danau Cimpago Kota Padang.

" Buk Wamen Menparekraf RI Mbak Engela Tanoesoedibio saat kami temui,  berkenan hadir pada acara penutupan TdS 2019 di Kota Padang pada tanggal 10 November 2019.  Kehadiran buk Wamen tentu akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi Sumatera Barat bagaimana mempromosikan dan mempopulerkan wisata Sumbar lebih mendunia", ujar Wagub Nasrul Abit didampingi pejabat kementerian Ir. Oni Yulian. plt. Kadis Pariwisata Sumbar Taufik dan staf disela-sela kunjungan di Kemenparekraf Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Nasrul Abit juga mengatakan, sementara untuk acara pembukaan di Pariaman Kementerian akan menunjuk pejabat mewakili Menteri. Kota Pariaman akan menjadi tempat Grand Opening dan Grand Start TdS 2019.

"Tanggal 2 November siang, TdS akan start di Pariaman dan finish di Tanah Datar. Rangkaian jalur etape yang dilalui para pembalap dunia itu,  kira berharap sembilan etape itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," harap Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media.
Menelusuri laporan yang masuk ke DPRD Sumbar,tentang adanya tunggakan pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman oleh BPJS,komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dan rombongan melakukan peninjauan ke rumah sakit tersebut kemaren.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muklis Yusuf Abit usai pertemuan menjelaskan.Pembayaran biaya berobat peserta BPJS di RSUD Pariaman masih mengalami penunggakan. Pihak BPJS belum membayarkanya dari bulan Mei hingga Oktober ini,BPJS masih berhutang ke RSUD Pariaman. Selain itu, juga terdapat hutang pembelian obat.

“BPJS memang menciptakan kendala di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Kita akan mencarikan jalan keluarnya untuk permasalahan ini,” kata Muklis.

Selain masalah BPJS,pada kesempatan itu anggota komisi V juga mencatat beberapa permasalah dan kekurangan yang terjadi di rumah sakit tersebut.Jelas Muklis.

Sebelum ke RSUD Pariaman, anggota komisi V Syahrul Furqan, Khairunas Gustami Hidayat dan  Hamdanus juga mengunjungi Rumah Sakit Paru di Lubuk Alung. 

Dalam kesempatan itu diterima laporan dari pihak rumah sakit tersebut tentang regulasi kepemimpinan rumah sakit yang belum jelas karena adanya perubahan status seperti yang ditetapkan Pergub, yang sebelumnya diatur peraturan pemerintah no.72.

“Masalah regulasi dan status kepemimpinan di RS Paru ini harus cepat dibereskan, sehingga tidak menganggu penyaluran DAK untuk pembangunan rumah sakit sebesar Rp.38 miliar,” kata Muklis.

Direktur RS Paru, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Achmad Mardanus pada kesempatan itu menyebutkan Selain belum jelasnya status kepemimpinan di rumah sakit ini, pembangunan masih tetap berjalan untuk proses pengobatan yang lebih baik.

“Saat ini sedang diselesaikan pembangunan ruang rawat inap,” katanya.

Usai mengunjungi RSUD dan Rumah Sakit Paru,komisi V DPRD Sumbar ini melanjutkan kunjungannya ke SMA 1 Tanjung Mutiara di Kabupaten Agam. Selain melihat perkembangan pembangunan infrastruktur sekolah, anggota dewan tersebut juga berdiskusi dengan pihak sekolah serta dinas terkait yang hadir pada kesempatan itu.

“Infrastruktur dan juga penguatan sistem belajar mengajar untuk sekolah-sekolah di Sumbar harus lebih diperhatikan. Kita melihat untuk pembangunan di SMA 1 Tanjung Mutiara ini sudah dilakukan, kedepannya akan diupayakan untuk lebih baik lagi,” kata Muklis.

Pada kesempatan itu, Muklis beserta rombongan menyempatkan diri melihat kondisi SMA 1 Tanjung Muara, dari fasilitas di kelas, hingga pembangunan masjid di lingkungan sekolah itu. Selain itu, rombongan juga menyempatkan menyaksikan pemilihan Ketua OSIS di SMA 1 ini.

“Kita akan mengecek, apa saja yang perlu ditambah dalam hal fasilitas dan segala hal dalam menunjang proses belajar mengajar,” katanya.

Dari kunjungan kerja ini, Muklis juga melihat sejumlah lahan di kawasan sekolah yang bisa digunakan untuk membangun gedung untuk kebutuhan belajar mengajar. Ia meminta pihak sekolah untuk dapat merangkum apa saja kekurangan dari sekolah untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.

Muklis juga berpesan, agar pendidikan akhlak juga harus diutamakan oleh pihak sekolah. Ia pun mengapresiasi kegiatan baca Al-Quran yang rutin digelar diu sekolah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri yang juga hadir pada kesempatan itu menyambut baik kedatangan rombongan dari Komisi V DPRD Sumbar ke SMA 1 Tanjung Mutiara. Menurutnya, sejumlah sekolah di Sumbar memang butuh perhatian khusus dalam hal penambahan infrastruktur.

Selain itu, ia juga berharap pihak sekolah juga dapat mengedepankan pengembangan potensi siswa, baik akademik maupun non akademik. Pihaknya pun saat ini berupaya untuk mendorong pihak sekolah untuk bisa lebih giat dalam pengembangan sistem belajar mengajar pada siswa.

“Ada sekitar 400 sekolah di Sumbar yang mendapat anggaran setiap tahunnya, sekitar Rp.100 juta sampai Rp.200 juta. Kita harap bantuan ini bisa dipergunakan untuk peningkatan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut,” katanya.(Sri)

Padang.Lintas Media
Proyeksi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun 2020  sebesar Rp.6.412.097.806.438,- yang terdiri dari Endapan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.487.413.822.228,- Dana perimbangan Rp.3.897.187.414.90,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.27.496.569.310,-

Proyeksi pendapatan daerah tersebut jauh jauh lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu,Rp.7.859.224,- kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna Penyampaian pandagan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 di ruangan sidang utama DPRD sumbar.Rabu (30/10).

Agar kebutuhan anggaran untuk terwujudnya target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan RPJMD,Supardi minta,pendapatan daerah harus ditingkatkan.

Potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut cukup banyak,baik dari dana transfer pusat ke daerah, maupun dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.Kata Supardi.

Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk belanja daerah,menurut Supardi,juga perlu ditingkatkan,dan proporsionalitas alokasi belanja yang masih belum seimbang perlu diperhatikan.

Supardi menilai.Alokasi untuk belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dari alokasi belanja langsung,yaitu Rp.4.353.333.178.438,- berbanding Rp.2.288.764.628.000,-

Untuk itu,selaku Ketua DPRD Sumbar,Supardi minta.DPRD dan Pemerintah Daerah,harus meningkatkan alokasi belanja langsung yang berdampak kepada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara,juru bicara Fraksi Partai PPP-Nasdem Bakri Bakar mengatakan.Dalam meningkatkan PAD,harus ada upaya kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengawal harga hasil pertanian masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan sampai kepada posisi 4,8 % - 5,8%  pada  tahun 2019,dan pada tahun 2020 diperkirakan berada pada rentang 4,7% - 5,7%. Ini harus disikapi oleh pemerintah provinsi dengan mengambil langkah antisipasi agar pertumbuhan bisa bertahan dan kalau bisa meningkat,” kata Bakri Bakar.

Pada kesempatan itu,Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, H. M. Nurnas menyorot Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bahkan, permintaan penambahan modal justru lebih besar dari deviden yang diberikan.

“Salah satu sumber pendapatan mestinya dari BUMD, namun kenyataannya belum memberikan kontribusi bahkan permintaan penambahan modal lebih besar dari deviden yang diberikan,” kata Nurnas.(Sri)