Padang.Lintas Media
Proyeksi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun 2020  sebesar Rp.6.412.097.806.438,- yang terdiri dari Endapan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.487.413.822.228,- Dana perimbangan Rp.3.897.187.414.90,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.27.496.569.310,-

Proyeksi pendapatan daerah tersebut jauh jauh lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu,Rp.7.859.224,- kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna Penyampaian pandagan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 di ruangan sidang utama DPRD sumbar.Rabu (30/10).

Agar kebutuhan anggaran untuk terwujudnya target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan RPJMD,Supardi minta,pendapatan daerah harus ditingkatkan.

Potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut cukup banyak,baik dari dana transfer pusat ke daerah, maupun dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.Kata Supardi.

Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk belanja daerah,menurut Supardi,juga perlu ditingkatkan,dan proporsionalitas alokasi belanja yang masih belum seimbang perlu diperhatikan.

Supardi menilai.Alokasi untuk belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dari alokasi belanja langsung,yaitu Rp.4.353.333.178.438,- berbanding Rp.2.288.764.628.000,-

Untuk itu,selaku Ketua DPRD Sumbar,Supardi minta.DPRD dan Pemerintah Daerah,harus meningkatkan alokasi belanja langsung yang berdampak kepada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara,juru bicara Fraksi Partai PPP-Nasdem Bakri Bakar mengatakan.Dalam meningkatkan PAD,harus ada upaya kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengawal harga hasil pertanian masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan sampai kepada posisi 4,8 % - 5,8%  pada  tahun 2019,dan pada tahun 2020 diperkirakan berada pada rentang 4,7% - 5,7%. Ini harus disikapi oleh pemerintah provinsi dengan mengambil langkah antisipasi agar pertumbuhan bisa bertahan dan kalau bisa meningkat,” kata Bakri Bakar.

Pada kesempatan itu,Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, H. M. Nurnas menyorot Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bahkan, permintaan penambahan modal justru lebih besar dari deviden yang diberikan.

“Salah satu sumber pendapatan mestinya dari BUMD, namun kenyataannya belum memberikan kontribusi bahkan permintaan penambahan modal lebih besar dari deviden yang diberikan,” kata Nurnas.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akhirnya setuju mengalokasikan anggaran sebesar Rp 131 miliar.

Dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Gubernur Irwan Prayitno dengan Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang dilakukan di rumah dinas gubernur Sumbar, Selasa (29/10/2019).

Turut hadir dalam kegiatan penandatanganan NPHD itu diantaranya Asisten I bidang Pemerintahan Devi Kurnia, Kepada Bakeuda Zainuddin, Kepala Kesbangpol Naswir, Kepala Biro Perekonomian, Bappeda Sumbar Komisioner Bawaslu Sumbar, serta beberapa staf pemprov dan anggota KPU lainnya.

Setelah melakukan tanda tangan, gubernur Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah Sumbar sangat mendukung proses NPHD sebagai tahapan pelaksanaan pilkada di Sumbar pada tahun 2020 mendatang.

"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, tentunya kita harus mendukungnya, sehingga penyelenggaraan pilkada tahun 2020 dapat berjalan sukses," ucap Irwan Prayitno.

Selanjutnya gubernur juga berpesan, agar anggaran yang telah disiapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurut dia kecermatan dan kehati-kehatian dalam penggunaan anggaran sangat penting dan setiap capaian harus terukur.

"Oleh karena itu apa yang sudah kita tandatangani ini dikelola dengan baik agar apa yang diharapkan dapat capai hendaknya," katanya.

Sementara itu Amnasmen menjelaskan bagaimana NPHD perlu melalui proses yang penjang, mulai dari pembahasan anggaran antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun pemda menurut dia juga tetap memenuhi kebutuhan anggaran yang diajukan.

"Semula kami telah mengusulkan anggaran senilai Rp137 miliar, namun direalisasikan untuk Pilkada Sumbar sebesar Rp 131 miliar. Mudah-mudahan ini cukup, sesuai dengan komitmen kami, seluruh realisasi anggaran ini akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya secara transparan, efektif, dan efisien," ungkap Amnasmen.(rel)

Padang. Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dari Pemerintah Provinsi,yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit pada rapat paripurna dewan.Selasa (29/10) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan. Pemerintah provinsi harus mensinergikan usulan program kegiatan dan distribusi anggaran dengan target kinerja pembangunan daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah harus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Dalam pembahasan RAPBD tahun 2020, DPRD dan pemerintah daerah perlu mensinergikan program kegiatan dan distribusi anggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2020 dan RPJMD,” kata Supardi.

Dia mengungkapkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2020, diproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp6,412 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp6,642 triliun lebih.

“Proyeksi pendapatan daerah tersebut masih bersifat tentatif, tergantung proyeksi DAU dan DAK dari APBN,” ujarnya.

Menurut Supardi, dalam rangka konsistensi perencanaan penyusunan anggaran, maka program kegiatan dan pagu anggaran harus sesuai dengan KUA PPAS serta Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah (RKBMD) yang telah disusun.

Selain itu, pada saat pembahasan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati untuk mendalami kembali proyeksi penerimaan daerah.

“Oleh sebab itu, dalam pembahasan RAPBD nanti, perlu mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan daerah agar dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tandasnya.

Sementara,Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menyampaikan. Pembahasan nota pengantar RAPBD 2020 diharapkan dapat berjalan opptimal dan tepat waktu. Sehingga, APBD 2020 dapat ditetapkan lebih awal untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. (Sri)

Perwakilan pedagang pasar Aur Kuning Bukittinggi menyerahkan tuntutan mereka secara tertulis kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi.




Padang.Lintas Media.

Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang,H.Boy Lestari Dt.Palindih bersama puluhan pedagang pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar untuk mengadukan nasib mereka terkait pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwako) Bukittinggi nomor 40 dan 41tentang kenaikan tarif retribusi.

Kedatangan Boy Lestari dan puluhan pedagang Bukittinggi tersebut,diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi di ruangannya.Selasa (29/10).

Pada kesempatan itu Boy Lestari mengatakan.Kedatangannya bersama puluhan pedagang ini  mewakili 12 ribu pedagang pasar Aur Kuning Bukittinggi yang saat ini terancam dengan keberadaan Perwako tersebut.

Untuk itu,kepada Ketua DPRD Sumbar Persatuan Pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi ini berharap,untuk dapat merekomendasikan kepada gubernur sumbar,agar dapat mencabut perwako no 40 dan 41 tersebut. Mengembalikan hak penguasa terhadap toko (kartu kuning) seperti semula.Kata Boy Lestari.

Begitu juga dengan surat resmi walikota bukittinggi, kepada pihak-pihak yang terkait tentang pengembalian fungsi kartu kuning (kartu kuning diperlakukan seperti semula).Tinjau ulang kenaikan tarif restribusi yang sudah diberlakukan,penetapan kenaikan restribusi harus mengikut sertakan pedangang dan menghentikan intimidasi yang dilakukan pemko kota bukittinggi kepada pedagang pada pemaksaan pembayaran dengan tarif restribusi baru.Jelas Boy Lestari.

Selaku Ketua Gebu Minang,Boy Lestari sangat berharap,permasalahan ini harus dicarikan solusi yang terbaik.Pemerintah Daerah tidak rugi,pedagang juga tidak rugi,jangan berat sebelah.Walikota Bukittinggi,Gubernur dan DPRD harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.

"Saya selaku Ketua Gebu Minang Sumbar akan mendampingi pedagang-pedagang ini dalam menuntaskan kasus ini,setuntas-tuntasnya karena,  mereka telah berjuang baik melalui lobi kepada wali kota, DPRD Bukittinggi bahkan melakukan judicial review ke MK terkait Perwako tersebut,"jelas Boy Lestari.

Sementara.Penasehat Persatuan pedagang, Aur Kuning Bukittinggi Rinaldo mengatakan. Pihaknya akan terus berjuang agar Perwako Bukittinggi Nomor 40 dan 41 yang diterapkan pada Januari 2019 tersebut dicabut.Karena, Perwako itu meresahkan pedagang selain pemberlakuan kenaikan tarif, Pemerintah mengubah status toko dari hak guna bangunan menjadi hak sewa.

Hal ini menyebabkan kartu kuning sebagai tanda pengguna hak bangunan tidak lagi bernilai karena tidak dapat dijual kepada pihak lain dan dijadikan agunan ke bank juga tidak bisa,sedangkan membeli bangunan ini meminjam ke bank dengan harga yang tidak murah dan sekarang tidak bisa digunakan lagi kata Rinaldo.

"Kami bukannya tidak mau membayar namun kenaikan ini begitu besar dari awalnya Rp10 ribu per meter setiap bulannya naik menjadi Rp60 ribu per meter persegi," katanya.

Kemudian meminta pemerintah mengembalikan penguasaan toko ke kondisi semula dan meminta agar kartu kuning milik pedagang dapat difungsikan seperti semula yakni untuk agunan pinjaman ke bank.

Menanggapi hal tersebut,Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi sangat mengapresiasi langkah pedagang yang terus berjuang.

"Kami akan pelajari dulu dan meminta agar dokumen yang ada ditinggalkan untuk ditindaklanjuti," kata Supardi.

Menurut Supardi,DPRD Sumbar akan serius membahas persoalan ini, melakukan evaluasi dan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno P.Si, M.Sc Datuak Rajo Bandaro Basa Tuanku Paduko Marahi Basa dianugerahkan Academic Award Sastra "Pin Emas" dari Fakultas Adab dan Humaniora yang diserahkan dan disematkan langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Dr. Eka Putra Wirman Lc, MA.

Pin Emas tersebut diterima Gubernur pada seminar Internasional Pantun, Syair, Tambo dan Tarombo Dalam Pemajuan Kebudayaan di Aula Kampus UIN Imam Bonjol, Senin (28/10/2019).

Diberikannya pin Emas tersebut kepada Gubernur karena,Irwan Prayitno dinilai sebagai sastrawan yang kreatif dan produktif, piawai berpantun spontan mentradisikannya dalam berbagai orasi, pidato, amanat dan sambutannya pada masa jabatannya sebagai gubernur Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan, semoga ini semua menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda. Karena pantun masuk dalam kategori budaya yang dideskripsikan berada dalam situasi hampir punah.

Generasi milenial saat ini banyak yang tidak akrab dengan pantun. Dikarenakan kalangan sesepuh yang pandai berpantun pun jumlahnya sudah berkurang. Akhirnya pantun yang beredar di masyarakat pun juga semakin berkurang.

"Kita berharap generasi penerus Sumatera Barat dapat melestarikan budaya pantun, bersyair,  tambo dan tarombo dalam perkembangan kemajuan budaya Minangkabau, jangan sampai budaya kita menjadi asing di rumahnya sendiri, masyarakat Melayu," jelas Irwan.

Sejarah Melayu banyak menceritakan tentang pantun dan juga karya pantun. Ini bisa dilihat dari buku atau tulisan serta peninggalan lama dalam kehidupan adat sehari-hari. Selain itu pantun masih dipakai pada saat acara adat dan sekali-kali di berbagai acara kemasyarakatan.

Namun secara umum, kini pantun tidak banyak dipakai dan tidak banyak karya pantun yang tersebar. Kalaupun ada pantun, biasanya pantun yang berulang, yang sudah sering dibacakan di tengah masyarakat.

“Maka dari itu saya sangat mendukung adanya seminar ini, dan juga tentunya kita berharap agar seminar ini menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran, konsep yang bisa diterapkan untuk memperkuat pemajuan budaya Minangkabau,” kata gubernur Sumbar.

Dulu, pantun punya peran sosial sebagai alat penyampai pesan sehingga kita mengenal bahwa pantun itu seringkali digunakan dengan cara berbalas-balasan.

"Saat ini pantun masuk dalam usulan sebagai sebuah budaya yang unik, kini Indonesia tengah berjuang mendaftarkan pantun sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia ke UNESCO," ungkapnya.

Kalau nanti sudah ditetapkan oleh UNESCO, maka akan menambah jumlah warisan budaya Indonesia namun menjadi tantangan juga bagi generasi muda semua untuk menjaga dan melestarikan pantun.

"Karena kalau sudah ditetapkan oleh UNESCO, mereka akan melakukan pemantauan empat tahun sekali. Hal itu akan mendorong kita semua menjaga dan melestarikan pantun," pintanya.

Pada kesempatan itu Rektor UIN Imam Bonjol Padang Eka Putra Wirman juga menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan pada Irwan Prayitno bukan suatu kebetulan, tetapi dia berhasil memecahkan rekor sebagai kepala daerah yang menciptakan pantun terbanyak di Indonesia versi Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

"Rekor ini bukan nasional saja, tetapi sudah masuk rekor dunia. Sebagai profesor psikologi menjadikannya kepala daerah pencipta pantun terbanyak di dunia," ucap Eka Putra.

"Menciptakan pantun sebegitu banyak lebih dari puluhan ribu pantun kami anggap sebagai kreativitas luar biasa dari seorang kepala daerah di tengah kesibukan yang seabrek," tuturnya.

Dalam penghargaan itu, Irwan Prayitno memiliki gaya tersendiri dalam menciptakan pantunnya secara spontan, tak dapat dipungkiri ia telah menyambung mata rantai adat tadisi Minangkabau - Sumatera Barat bersyukur dan berpantun yang sudah terputus selama kupang lebih dua abad lamanya.

Kini terasa tradisi berpantun bernapas kembali dan menginspirasi generasi hari ini mencermati nilai Minang genius dalam mengolah kata berbentuk seni.(rel)

Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi menjelaskan.Kericuhan yang terjadi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Sumbar, pada malam pelepasan atlet di Auditorium Gubernuran  Jumat malam (25/10) itu,hanya karena komunikasi yang kurang lancar.

Supardi menjelaskan hal itu pada wartawan usai pertemuannya dengan kedua bela pihak yaitu Dispora dan KONI di ruangan kerjanya Kantor DPRD Sumbar Senin (28/10).

Dikatakan Supardi.Memang, dalam rencana anggaran KONI Sumbar tertulis bahwa honorarium atlet Porwil sebesar Rp1,5 juta dan pelatih Rp2,5 juta. Kemudian Panitia Rp4,8 juta, Ketua Kontingen Rp20 juta, Wakil Ketua Kontingen Rp15 juta dan bendahara Rp15 juta dan lainnya.

Menurut Supardi,honor atlit sebesar Rp.1,5 juta itu hanya masuk kantong atlit saja,semua pembiayaannya ditanggung panitia,sedangkan honor yang diterima panitia tersebut belum bias masuk kantongnya semua karena,pembiayaan selama pertandingan harus dikeluarkannya dari honor tersebut.

"Untuk atlet itu merupakan uang saku mereka sebesar Rp1,5 juta diluar makan dan kebutuhan lainnya. Sementara untuk pendamping Rp4,8 juta terdiri dari uang saku, makan, dan kebutuhan lainnya",jelas Supardi.

Terkait rencana anggaran belanja yang menyebutkan honor atlet Rp1,5 juta dab pendamping Rp4,8 juta,jika honor atlet tersebut masih kecil,nanti pada pembahasan anggaran selanjutnya akan diminta Komisi V untuk melakukan pembahasannya. Kalau sudah tidak pas tentu akan dinaikkan jumlahnya, yang penting keduanya tetap bersinergi untuk Sumbar. Imbuh Supardi.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Bustavidia mengatakan. Honor atlet yang bertanding di ajang Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) 2019 hendaknya harus sesuai dengan kewajaran.

"Honor yang mereka terima harus sesuai karena mereka berdarah-darah mengangkat nama Sumbar namun orang lain yang berladang di punggung mereka," kata Bustavidia.

Bustavidia menjelaskan.Pihaknya   tidak mengatakan bahwa honor atlet yang diberikan KONI Sumbar tidak wajar namun harus dikembalikan para perasaan masing-masing, atlet yang bekerja keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan keringat  mereka yang keluar.

Menurut Bustavidia,hingga saat ini pencairan anggaran tersebut terkendala karena ada nomenklatur yang tidak jelas dan harus diperbaiki,Dispora dan KONI sudah sepakat, apabila nomenklatur itu selesai maka anggaran akan segerah dicairkan.

"Hari ini,persoalan yang terjadi antara Dispora dan KONI sudah q diselesaikan dan kami dipanggil oleh Ketua DPRD Sumbar untuk mencari solusi," tutup Bustavidia.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Era Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang dan tantangan yang berbeda masa depan generasi muda dengan ditandai penggunaan teknologi internet secara pasif dalam semua dimensi kehidupan, termasuk dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno P.Si, M.Sc dalam Seminar Parenting "Memperkuat Karakter Anak Didik Menuju Generasi Milenial 4.0" sebagai pembicara yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Senin (28/10/2019).

Gubernur Sumbar mengatakan bahwa, setiap orangtua pasti menginginkan anak-anaknya memiliki kelebihan dan kualitas yang terbaik yang bisa dibanggakan dan bermanfaat untuk orang banyak yaitu anak-anak yang pintar, cerdas, berperilaku baik, sopan dan santun.

"Inilah betapa pentingnya pendidikan karakter bagi anak didik ketika memasuki era revolusi industri 4.0, yang harus dipahami teknologi bukan merobotkan manusia, tetapi justru yang diharapkan teknologi untuk mensejahterahkan manusia," ungkap gubernur Sumbar.

Posisi teknologi hanya instrumen bagi manusia. Dengan demikian, kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 bertujuan untuk menyiapkan generasi yang akan menyejahterakan kehidupan berbasis teknologi.

Sebagaian besar karakter anak bisa terbentuk oleh orangtua karena orangtua adalah orang yang pertama kali memperngaruhi keadaan anak sehingga membuat kepribadian sang anak mengikuti pola dan tingkah laku orangtua.

"Jangan menilai anak seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tentu orangtua menginginkan anak-anaknya yang cerdas dan pintar dengan memiliki kepribadian yang baik," kata Irwan Prayitno.

Untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perlu menguasai teknologi digital. Salah satu cara yang dipilih adalah program vokasi SMK dan industri, serta memacu politeknik melalui program skill for competitiveness. Akan menjadi sangat ideal jika program peningkatan kompetensi SDM itu bisa masuk dalam kurikulum pendidikan sejak pendidikan dasar untuk menyiapkan generasi milenial yang kompetitif dan produktif.

"Mai tidak mau Kita harus siap menghadapi revolusi Industri 4.0. Saat ini, sekolah sudah seharusnya menyiapkan kedatangan era digital itu," ucap gubernur.

"Untuk itu kita jangan sampai tertinggal oleh zaman, generasi milenial dituntut untuk meningkatkan kapasitas. Perlu diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi untuk menghadapi era Industri 4.0 ini," tutup gubernur.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Merasa sukses dengan pencapaian di 2018, Sumatera Cup Prix (SCP) 2019 kembali digelar putaran 4 di Sirkuit Non Permanen Lanud Sutan Sjahrir Padang, Minggu (27/10/2019). Sebanyak 560 peserta hadir di Padang.

Tidak hanya dari pebalap Sumatera Barat atau Sumatera saja, tetapi lebih hebatnya lagi hadir juga pebalap top datang dari penjuru negri ini untuk panaskan persaingan.

Hal ini membuat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bangga dengan event ini. Semoga ajang ini menjadi kegiatan positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakatnya dan berprestasi di tingkat Nasional.

"Apalagi saya lihat banyaknya penonton yang antusias menyaksikan perlombaan ini. Ajang ini bisa juga memberikan pandangan bagi para pengguna lalu lintas, terutama para generasi muda bagaimana mengendarai kendaraan dengan aman dan disiplin di jalan raya," ujar Wagub Sumbar.

Disampaikan Wagub, pemerintah sumbar sangat mendukung sekali acara semacam ini, apalagi di dalamnya banyak diikuti para generasi muda harapan bangsa.

"Semoga acara seperti ini memberikan manfaat bagi kemajuan olahraga otomotif di Indonesia khususnya di Sumbar. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat, mari bertanding dengan sportifitas yang tinggi," ucapnya.

Menurut panitia penyelenggara Arissandro, Sumatera Cup Prix (SCP) round 4 dilaksanakan selama dua hari yaitu pada 26-27 Oktober 2019. Acara ini bisa menjadi ajang untuk menyalurkan hobi balap, asah kemampuan dan mengukir prestasi bagi anak muda di Sumbar khususnya Padang.

"Acara Sumatera Cup Prix putaran 4 sudah berlangsung mulai dari kemaren tanggal 26 Oktober, untuk saat ini sedang berlangsung grand final untuk mencari siapa yang tercepat, itulah pemenangnya," ungkap Arissandro.

Tampak hadir dalam acara Danlanud Tabing Padang Kolonel Pnb I Putu Gede S, Pengurus IMI Pusat, Pengurus DPD IMI Sumbar dan para sponsor yang mendukung pelaksanaan kegiatan otomotif ini.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Wagub Sumbar Nasrul Abit harapkan.Sebagai Pengusaha,Anggota Bintang Sport Comunity (BSC) hendaknya dapat mengembangkan usahanya untuk kemajuan Sumbar dengan meningkatkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wagub mengatakan hal itu,saat melepas Ratusan komunitas BSC melakukan gerak jalan santai menelisuri jalanan Diponegoro dan sepanjang jalan pantai Padang,Dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT  ke-3 BSC di Museum Adityawarman Padang.Minggu Pagi (27/10) .

Pada kesempatan itu, Nasrul Abit yang didampingi oleh istri tercinta Ny. Wartawati Nasrul Abit menjelaskan.Jalan santai ini merupakan olahraga yang baik  untuk menjaga kebugaran tubuh kesehatan. Mari kita berolahraga dengan baik agar menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

"Dengan jalan sehat bisa memperkuat silaturahmi antar anggota BSC dengan berbagai kalangan masyarakat, saling kenal silaturrahmi  dan saling tukar informasi," ujar Nasrul Abit.

Dengan jarak tempuh lebih kurang 5 kilometer,kehadiran Wagub Sumbar beserta Istri, memberi semangat bagi peserta jalan sehat BSC bersama masyarakat.

"Inovasi dari kawan kawan BSC diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya perekonomian Sumbar sebagai startup di Indonesia lebih baik," ucapnya.

Sepanjang jalan, Wagub Nasrul Abit berbincang santai dengan siapa saja yang berbarengan sekaligus menyapa warga, sekaligus kampanyekan "Sumbar Bebas Penggunaan Plastik".

"Guna meningkatkan kesehatan dan menjaga lingkungan dihimbau masyarakat Sumbar meminimalisir penggunaan kantong plastik atau yang sejenisnya.  Karena hasil riset banyak kandungan didalamnya yang dapat memberi dampak tidak sehat bagi tubuh manusia, terutama untuk bungkus makanan", ujarnya.

Dari Pusat Penelitian Kimia (LIPI) yaitu Dr. Agus Haryono mengatakan bahwa setiap hari orang kerergantungan terhadap plastik semakin tinggi, namun bahaya yang timbulkannya kurang di sadari oleh masyarakat. Penggunaan bahan plastik dalam kehidupan sehari - hari tidak perlu di khawatirkan jika kita tau cara penggunannya. Plastik yang aman untuk di pakai pada suhu tertentu dan minyak/lemak untuk kemasan makanan adalah plastik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Namun, tidak semua produk kemasan plastic memenuhi standar SNI. Maka dari itu kita harus lebih teliti untuk memasukan makanan atau minuman panas kedalam plastik. Dampak plastik bagi kesehatan manusia memicu penyakit kanker, radang hati, dll.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melepas duta olahraga terbaik menuju medan laga Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) ke X tahun 2019 di Provinsi Bengkulu dengan memberangkatkan 169 atlet serta 42 pelatih yang terbagi pada 11 cabor. Sebanyak 7 bus dipersiapkan panitia Kontingen Porwil membawa mereka ke Bengkulu melalui jalan darat.

Acara pelepasan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur, Jumat (25/10/2019) dengan dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar Syaiful,  Sekretaris KONI Sumbar Irnaldi Samin, Kemenpora Sumbar, pimpinan KONI se Sumbar, para Pelatih dan atlet Sumbar.

Wagub Sumbar Nasrul Abit memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah terpilih mewakili Sumbar untuk mengikuti PORWIL ini.

"Saudara-saudara harus berbangga diri karena terpilih mewakili ajang olahraga regional, dengan terpilihnya saudara berarti anda adalah putra-putri terbaik di Sumbar," ucap Wagub Sumbar.

Ia mengingatkan agar para atlet dapat  memegang teguh sportifitas, kejujuran dan kemampuan sebagai peserta, sehingga dengan demikian setiap konsekuensi dari setiap perlombaan, baik menang atau kalah diperoleh dengan penuh kehormatan.

"Persiapkan diri dan mental jaga nama baik Sumbar dengan semangat juang yang pantang menyerah, karena itulah modal dasar bagi seorang pemenang," tuturnya.

Selanjutnya Wagub juga berharap para atlet Sumbar dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Sumbar, dengan mendapatkan mendali emas dipastikan Sumbar memiliki tiket menuju PON Papua nanti.

“Kami yakin para atlet Sumbar mampu memberikan yang terbaik, dengan perolehan mendali terbanyak, kita berharap target tiga besar, InsyaAllah tercapai," terannya.

Pada kesempatan sama, ketua KONI Sumbar juga membenarkan, bahwa saat ini atlet Sumbar dalam kondisi prima. "Secara kondisi anak-anak sudah siap 100 persen, tidak ada masalah  satupun. Jadi mohon doa restu masyarakat Sumbar, agar tim ini dapat lolos ke PON nanti, dan bisa mencapai target tiga besar di kejuaraan PORWIL ini," ujarnya.

Saiful juga menjelaskan, sudah ada dua cabor terlebih dahulu di berangkatkan yaitu cabang Atletik dan Sepakbola. Karena sepakbola lebih dahulu melakukan pertandingan pada 22 Oktober. Sedangkan untuk Atletik perlu pengenalan medan pertandingan.

Kemudian tahap kedua kontingen Sumbar juga diberangkatkan besar pada 29 Oktober mendatang, rencananya juga menggunakan bus, yaitu sebanyak 7 unit.(rel)