Padang,Lintas Media News.
Setelah sukses melahirkan bintang-bintang dangdut yang kini mampu bersaing di industri hiburan tanah air, kini Indosiar kembali bersiap untuk mendulang kesuksesan dengan menggelar kompetisi dangdut terbesar di tanah air, “LIDA (Liga Dangdut Indonesia) 2020”.

"Indosiar akan menggelar audisi langsung di 34 kota besar di Indonesia. Provinsi Lampung, Sumatera Barat, dan Jambi akan menjadi tiga provinsi pertama diselenggarakannya audisi LIDA 2020 secara serentak",jelas VP – PSRD Division Head LIDA 2020,Ekin Gabriel dalam pers tepisnya Jumat (27/9/2019).

Di Sumatera Barat (Sumbar) audisinya akan dilaksanakan di Padang pada Minggu besok Tanggal 29 Setember 2019 di Aula Kantor Gubernur Sumbar Jalan Sudirman Padang.

Menurut Ekin.LIDA Indosiar ini, merupakan ajang pencarian bakat (talent search) yang telah menjadi salah satu signature program televisi swasta nasional tersebut. Sejak digelar pertama kali tahun 2017 lalu, LIDA telah berhasil mengorbitkan bintang – bintang dangdut menuju kompetisi industri hiburan tanah air.

Untuk Warga Sumbar yang berbakat dalam musik dangdut Ekin Gabriel berharap agar bisa mengikuti audisi ini dengan syarat,pria atau wanita, berusia 14 sampai 25 tahun silahkan mendaftar pada panitia dengan cara,datang datang langsung ke lokasi dengan membawa kelengkapan lampiran formulir berupa potokopi KTP/ Kartu Pelajar serta poto terbaru ukuran 3R sebanyak dua lembar. Pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui https://www.kapanlagi.com/dangdut/audisi-liga-dangdut-2020

Tentang nyanyi wajib yang akan dibawakan  peserta dalam audisi ini menurut Ekin masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu; Payung Hitam dan Pesta Panen untuk peserta wanita, dan untuk peserta pria akan membawakan nyanyi Air Mata Perkawinan dan Zubaedah.

Ekin menjelaskan, audisi ini hanya bisa diikuti oleh peserta sesuai dengan provinsi tempat tinggalnya. Untuk audisi Padang, hanya bisa diikuti oleh peserta warga Sumatera Barat.Dan peserta yang lolos audisi ini nantinya,akan di masukan ke tahap seleksi selanjutnya mewakili provinsi asal dan bertemu dengan perwakilan dari provinsi lain.

LIDA 2020 ini akan diawali dengan panggung hiburan Demam LIDA 2020. Pekan pertama Demam LIDA 2020 akan digeber di Ramayana Rajabasa, Lampung, Sabtu (28/9/2019).Tutup Ekin.(St)

Padang,Lintas Media.

Untuk memeriksa kerusakan Fasilitas dan ruangan yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar pasca aksi unjuk rasa brutal mahasiswa kemaren,pihak DPRD  mendatangkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat,Kamis (26/9).

“Kita mengundang pihak BPK melalui Inspektorat untuk melihat langsung kondisi gedung dan fasilitas yang mengalami kerusakan,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis saat menemani BPK melihat kerusakan tersebut.

Dikatakan Raflis, BPK mengirimkan dua orang perwakilan untuk datang ke DPRD Sumbar untuk melakukan pemeriksaan kerusakan di gedung ini.

Raflis berharap, kedatangan BPK Perwakilan Sumbar ini,hendaknya dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di gedung DPRD Sumatera Barat serta banyaknya fasilitas yang mengalami kerusakan.

“Kita berharap BPK tidak terkejut dengan pengusulan belanja barang yang membengkak nantinya karena memang harus ada pembelian,” kata Raflis.

Menurut Raflis,saat ini pihaknya bersama Biro Aset dan Inspektorat Pemprov Sumbar terus menginventarisir barang-barang yang mengalami kerusakan dan kondisi penyekat ruangan dari kaca pecah.Selain itu, sebagian besar gedung l dicoret dengan gambar dan kata-kata tidak pantas yang coba dibersihkan petugas.

“Biaya cat gedung ini juga mahal bahkan nilainya mencapai ratusan juta rupiah, belum lagi fasilitas yang lain namun kita belum dapat menghitung semua,” jelas Raflis.

Pada kesempatan itu,Raflis juga bersyukur karena,seluruh mobil dinas DPRD Sumatera Barat tidak mengalami kerusakan sedikitpun dalam aksi tersebut.Total kendaraan yang ada sekarang berjumlah 23 unit  termasuk mobil pimpinan DPRD Sumbar yang terparkir.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Empat dari Delapan jenazah asal Ranah Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin lalu, masing-masing bernama Hendra, Jepriantoni, Linda dan Ibnu, tiba di Sumatera Barat melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau Kamis sore, (26/9).

Selain perwakilan keluarga, ke empat jenazah tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni. Tak lama berada di ruang VIP, ke empat jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kami turut berduka berduka cita. Saat ini baru datang empat jenazah. Kita masih menunggu kedatangan empat jenazah lainnya, pukul 10.00 - 22.00 Wib nanti semua jenazah sudah tiba disini. Seluruh biaya transportasi ditanggung oleh Pemkab Wamena, kita hanya peti jenazah saja. Kalau ambulance ditanggung Bupati Pessel. Nanti, pak Bupati yang akan menyerahkan langsung ke pihak keluarga,"kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Kamis 26 September 2019.

Karena sudah beberapa hari dan dirasa kondisi fisik jenazah sudah mulai kurang baik, Nasrul Abit meminta kepada pihak keluarga untuk segera memakamkan seluruh jenazah. Dan tidak lagi menunda dengan alasan menunggu pihak keluarga yang lain.

"jenazah ini sudah beberapa hari. Tentu secara kondisi fisiknya, saya rasa sudah mulai kurang baik. Jadi saya minta seluruh keluarga agar dikuburkan, jangan lagi menunggu,"ujar Nasrul.

Menurut Nasrul Abit, tercatat ada sebanyak Sembilan orang warga Sumatera Barat yang meninggal dunia akibat meletusnya kerusuhan di Wamena. Namun, hanya delapan korban yang dibawa pulang ke kampung halaman. Sementara, satu korban lagi dimakamkan di Wamena.

"Yang dari Sumatera Barat ada Sembilan. Namun yang dipulangkan hanya Delapan jenazah. Satu lagi, pihak keluarga sepakat untuk dimakamkan di sana. Sampai saat ini, kita masih berkoordinasi dengan pihak terkait, perihal perkembangan situasi disana, terutama yang menyangkutj dengan warga Sumatera barat,"tutup Nasrul Abit.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebutkan, tercatat sebanyak 400 warga asli Sumatera Barat yang berada di Wamena, minta dipulangkan ke kampung halaman. Keinginan mereka pulang, menyusul kondisi di Wamena yang sampai saat ini masih belum kondusif.

"Sampai hari ini yang tercatat di Dandim Pesisir Selatan, yang sudah mendaftar untuk pulang ada sekitar 400 orang,"kata Nasrul Abit, Kamis 26 September 2019.

Menurut Nasrul Abit, memulangkan seluruh warga Sumbar yang ada di Wamena itu, bukanlah perkara mudah. Selain kondisi yang belum kondusif, biaya kepulangan mereka juga terbilang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemkab Pesisir Selatan, tengah berupaya keras mencari jalan agar mereka yang ingin pulang, dapat difasilitasi.

"hari ini, tercatat di Damdim Pessel, mereka sudah mendaftar di Kodim itu sebanyak 400 orang. Mereka ingin pulang. Nah ini tentu tidak mudah bagi kita. Kita perlu komunikasi dulu, nanti saya lapor ke Gubernur, kita rapat dulu, dan juga koordinasikan dengan pemerintah Pesisir Selatan. Yang jelas, nanti kita ambil langkah-langkah untuk memulangkan mereka, jika mereka memang tidak aman disana,"ujar Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit, sampai saat ini Pemerintah Provinsi terus berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk juga dengan Damdim dan Kapolres di Wamena. Saat ini kita masih menunggu. Untuk Pesawat, sampai tanggal 2 Oktober 2019, itu tidak ada pesawat.

"Jadi bersabar dulu, kita akan ambil langkah untuk memulangkan mereka. Mayoritas mereka adalah dagang. Sebagian besar, berasal dari Pesisir Selatan,"tutup Nasrul Abit.

Sebelumnya, Empat dari Delapan jenazah asal Ranah Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin lalu, masing-masing bernama Hendra, Jepriantoni, Linda dan Ibnu, tiba di Sumatera Barat melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau Kamis sore.

Selain perwakilan keluarga, ke empat jenazah tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni. Tak lama berada di ruang VIP, ke empat jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat kondisi jenazah yang sudah tertahan beberapa hari, Pemerintah Provinsi Sumatera barat meminta kepada pihak keluarga untuk segera memakamkan seluruh korban. Dan tidak lagi menunda proses pemakaman.(rel)

Padang,Lintas Media.
Aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat lumpuh akibat aksi brutal para pendemo yang merusak ruangan dan fasilitas yang ada di DPRD Sumbar kemaren Rabu (25/9) kemaren.

Menurut pantauan Lintas Media News.com pada pagi hingga sore hari. Kamis (26/9),Fasilitas gedung anggota dewan tersebut rusak parah.Staf dan Cleanning Service (CS) terpaksa gotong royong berkeringat membersihkan puing-puing sisa demonstrasi brutal mahasiswa tersebut.

Fokus pembersihan yang utama dilakukan di ruangan paripurna.Karena,besok dalam rencana ada agenda rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbar. Selain itu, beberapa ruangan lain, tampak juga sudah mulai dibersihkan. Kursi-kursi di keluarkan dari ruangan dan di susun di suatu tempat.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, untuk fasilitas seperti meja dan kursi masih bisa digunakan. Namun, banyak kaca di setiap ruangan yang pecah. Termasuk untuk sound system hancur.

“Sampai sore ini kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Rencananya Jumat besok rencana akan diaadakan sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif,” ujar Irsyad kepada wartawan di DPRD Sumbar, Kamis (26/9).

Apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan hingga SK pelantikan keluar, Isyad mengatakan, pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar.

"Dulu hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan Gubernur pasca gempa 2009.Kita punya pengalaman, bapak Gubernur dilantik di garasi mobil DPRD pasca gempa",jelasnya.

Irsyad memastikan, untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi kantor DPRD lumpuh akibat kerusakan. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset.

“Itu masih dihitung, (tapi) perkiraaan kerugian kerusakan DRPD Sumbar sekitar Rp3 miliar. Kami juga telah ambil langkah hukum, kerusakan aset-aset dan kantor DPRD ini telah kita laporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara,Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis, SH, mengatakan. Kerusakan yang disebabkan oleh pengunjuk rasa tersebut harus segera dibersihkan dan diperbaiki.

“Kita bersihkan semua sisa-sisa kerusuhan kemarin, agar aktifitas bisa berjalan baik kembali,”ujar Raflis,di sela-sela gotong royong pembersihan puing-puing akibat aksi brutal demonstrasi kemaren.

Dari pembersihan tersebut, juga dilakukan sortir terhadap asset DPRD Sumbar. “Jika ada yang masih bisa dipakai akan dipergunakan, jika tidak tentu harus diganti baru,”ujar Rafkis.

Dan untuk penggantian baru tentunya akan memakan anggaran cukup besar, dan akan menyedot anggaran yang semestinya bisa dipergunakan untuk yang lainnya.Tutup Raflis.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengadakan Rapat Koordinasi Kehumasan   dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, di Hotel Mercure, Kamis (26/9/2019).

Rapat ini digelar untuk mensosialisasikan dan pemahaman, mengenai isu-isu terkini dalam industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemprov Sumbar di wilayah operasi Sumbagut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyam­paikan, kegiatan ini diharapkannya  eksplorasi maupun produksi yang telah direncanakan oleh SKK Migas bersama KKKS dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Dan komitmen selalu memberikan keuntungan ke masyarakat.

“Semua punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, saya berharap perusahaan Migas yang ada di Sumbar ini terus memberikan keuntungan bagi masyarakat,” kata Irwan Prayitno.

“Kita juga inginkan kerjasama antara instansi dan perusahaan ada timbal baliknya, sehingga perusahaan bisa pro aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi yang ujungnya menimbulkan efek di masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan SKK Migas memastikan Sumatera Barat akan menjadi penghasil minyak dan gas bumi (migas) dalam dua tahun mendatang, setelah ditemukan cadangan migas di Kabupaten Sijunjung.

Sumber cadangan migas yang berada di cekungan Ombilin tersebut akan menghasilkan gas kondesat. Sampai saat ini baru ditemukan satu titik sumber cadangan migas di Sumbar.

“Baru ada satu titik sumber cadangan migas di Sumbar, tapi dengan ada pengembangan di lapangan. Nanti akan dicari pada titik lain, sebenarnya sudah lama ditemukan oleh Caltek pada tahun 1980-an," ungkap gubernur Sumbar.

"Tentunya membutuhkan dana yang besar, disebakan transportasi produksi sangat jauh sampai ke Teluk Bayur dan tidak ekonomis sehingga cadangan migas tersebut belum dikembangkan," jelasnya.

Pemerintah akan terus berupaya dengan perkembangan teknologi akhirnya sumber cadangan migas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Ia yakin kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi  akan menghasilkan banyak dampak positif bagi masyarakat.

"Insya Allah dalam waktu dekat, itu akan menghasilkan untuk pendapatan Sumbar dan bisa mensejahterakan masyarakat," imbuhnya

Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Avicenia Darwis membenarkan, ditemukanya cadangan migas di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung.

"Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait seperti KKKS di Provinsi Sumbar," katanya.

Selain menjadi pondasi ekonomi negara di sektor APBN, dampaknya juga dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah. Ia berharap agar KKKS memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola isu-isu dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan SKK Migas sebagai pengatur dan pengawas industri Hulu Migas di Indonesia.

Kemudian pada Rapat Koordinasi Kehumasan SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut, Avicenia Darwis minta agar dapat menghasilkan mensejahterakan rakyat Indonesia.(rel)

PADANG,Lintas Media.
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar) menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (25/9).

Kedatangan mahasiswa tersebuy adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menyuarakan sejumlah tuntutan.

Mahasiswa memadati gedung wakil rakyat mulai dari pukul 10.00 pagi. Sejumlah tuntutan mereka sampaikan, diantaranya menolak revisi Undang-undang (UU) KPK, menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan menuntut adanya solusi untuk persoalan kabut asap yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu belakangan.

Kedatangan mahasiswa, diterima oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Isryad Safar, Wakil Ketua DPRD Defenitif usulan Partai Demokrat, Suwirpen Suib, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat, Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Maigus Nasir, dan beberapa yang lain.

Wakil Ketua DPRD Sementara Provinsi Sumbar, Irsyad Safar mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa diterima dan dicatat oleh DPRD Provinsi Sumbar. Selanjutnya akan diteruskan ke pusat sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD

Hingga pukul 14.00 WIB siang ini, ribuan mahasiswa masih tidak mau beranjak dan  terus melakukan orasi di halaman gedung DPRD Sumbar. (Sri)

JAKARTA.Lintas Media News. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS/ sebelumnya IKPS) Alirman Sori meminta aparat keamanan mengusut tuntas kematian warganya dalam kerusuhan di Papua.

Seperti diketahui, sembilan diantara korban tewas dalam aksi kerusuhan di Wamena, Papua adalah warga asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alirman Sori menyatakan mengutuk tindakan keji yang sampai menewaskan anak - anak tersebut.

"Kami meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menindak pelaku kejahatan yang merenggut korban ini. Bahkan, anak-anak juga ikut menjadi korban tewas," kata Alirman Sori, Selasa (24/9/2019).

Atas nama PKPS, ia menyampaikan dukacita yang mendalam atas peristiwa yang menewaskan warga asal Pesisir Selatan dalam kerusuhan di Papua tersebut. Dia berharap agar kondisi kembali kondusif agar masyarakat dapat tenang dan aktifitas berjalan normal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih daerah pemilihan Sumatera Barat ini menyatakan mengutuk semua tindakan yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok (SARA).

Dia meminta aparat keamanan dapat mengendalikan situasi dan menindak pelaku kejahatan dalam peristiwa tersebut. Dia juga meminta agar aparat keamanan dapat memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tegak di seluruh wilayah tanah air. (rel)

Padang.Lintas Media.

Prihatin kabut asap yang akan menimbulkan berbagai penyakit,terutama penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA),Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus, SHI,yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman,bersama puluhan relawannya yang sering disebut PANGLIMA01 membagikan masker untuk masyarakat, terutama pengguna jalan di daerah pemilihannya.

Menurut Firdaus,ribuan masker tersebut dibagikan dibeberapa titik Diantaranya, Tugu Tabuik Kota Pariaman, Simpang Lintas Tugu Lauak Lubuk Alung, Simpang empat Lubuk Alung, Sintoga, Tandikek, dan lain-lain.

"Kegiatan bagi-bagi masker ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bencana kabut asap yang melanda Sumatera Barat akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah Riau dan Jambi," kata Firdaus, Selasa (24/9).

Agenda yang  merupakan bentuk kepedulian terhadap bencana kabut asap ini, mengusung tema "Sedikit Kepedulian Memberi Manfaat bagi Masyarakat",jelas Firdaus.

Pada kesempatan itu,Firdaus berharap, aksi peduli ini hendaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk waspada terhadap kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan.

Menurut Firdaus,Pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya tengah melakukan upaya penanggulan bencana kabut asap ini dengan memadamkan titik-titik api, serta upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan.

"Mudah-mudahan tindakan kecil yang telah kami lakukan ini, bisa bermanfaat bagi masyarakat.Dan bapak/ibu/kawan2/sahabat2/Anggota Dewan yang terhormat juga ikut turun serentak melaksanakan aksi peduli terhadap bencana asap ini terutama di Dapil kita masing-masing. Kita abdikan diri dengan segenap jiwa dan raga demi negri tercinta",tutup Firdaus Politisi PKB yang juga mantan wartawan ini.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Untuk menghindari berjangkitnya Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) di wilayah Sumatera Barat.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Firdaus Wiros meminta. Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota terus memantau perkembangan kabut asap.

"Kalau kondisi tidak memungkinkan, Diknas harus segera menyurati kepala sekolah untuk meliburkan siswa, ini untuk selamatkan generasi penurus bangsa,”ujar Firdaus kepada media, Senin (23/9) di DPRD Sumbar.

Menurut Firdaus keputusan Bupati dna Walikota di 14 daerah di Sumbar yang memindahkan siswa dari PAUD hingga SMA sederajat ke rumah adalah tepat.

“Saya pantau kabut asap terus menebal serbu Sumbar, dan saya minta kalau kualitas udara sudah berbahaya, Dinas Pendidikan harus proaktif surati Kepala Daerah yang belum meliburkan siswa/winya untuk segera meliburkan sekolah,”ujar Firdaus.

Menurut Firdaus,kebijakan meliburkan siswa karena,   Anak-anak rentan terkena penyakit ISPA akibat terlalu banyak menghirup udara tidak segar ini,anak-anak harus dilindungi dari gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pemerintah harus tanggap terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kondisi seperti ini.

Disamping itu,Firdaus Anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini, juga meminta agar pelayanan medis di rumah-rumah sakit yang ada di wilayah Sumbar, untuk siaga selama 24 jam.

“Apabila ada masyarakat yang terjangkit gejala penyakit akibat kabut asap, harus segera mendapat penanganan intensif dari pihak rumah sakit,pihak rumah sakit jangan kemungkakan dulu pembayarannya tetapi,dulukan penanganannya",pinta Firdaus.

Dijelaskan Firdaus.Dari informasi yang dikumpulkan, sampai hari ini, telah 14 kota dan kabupaten di Sumbar meliburkan siswanya. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerahnya masing-masing yaitu: Agam, Bukittinggi,Payakumbuh, Sawahlunto, Kab Solok, Dharmasraya, Solsel,Tanah Datar, Padang Panjang, Limapuluh Kota 11. Pariaman 12. Sijunjung, Kota Solok, dan Pasaman. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Menolak pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) KUHP yang tengah dibahas DPR RI,
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Senin (23/9) siang.

Randi Pangeran, salah seorang perwakilan mahasiswa tersebut dalam aksinya menyatakan. RUU KUHP terlalu tergesa-gesa dan tidak patut disahkan. Banyak pasal – pasal dalam RUU KUHP yang dinilai tidak relevan.

" Kami berharap, DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat meneruskan aspirasi penolakan kami ini kepada pemerintah pusat",harap Randi.

Sambil membawa spanduk dan poster, aksi mahasiswa tersebut mengkritisi draft RUU KUHP dan meminta DPR RI menghentikan pembahasan. Mahasiswa juga mengkritisi beberapa RUU lainnya, termasuk revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwakilan mahasiswa tersebut diterima wakil ketua sementara DPRD  Irsyad Syafar dan berjanji akan melanjutkannya kepada pemerintah pusat secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan DPRD.

“Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan akan meneruskannya secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Aspirasi ini merupakan bagian dari suara masyarakat di daerah dan kewajiban DPRD menampung dan meneruskannya,” kata Irsyad.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian  Polresta Padang. Setelah berorasi dan beraudiensi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertibnya.(Sri)