Mentawai,Lintas Media News.
Penyakit kurang darah atau yang disebut juga dengan anemia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena menyangkut stamina seseorang dan penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat.

Untuk mencegah hal itu , sejumlah peserta didik dari SMA Setia SP 2 Kecamatan Sipora Utara dibekali tentang penyuluhan dan bahaya penyakit kurang darah tersebut.

"Kami bekerjasama dengan Kodim 0319/Mentawai dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104 untuk memberikan penyuluhan tersebut. Ini penting untuk dilakukan mengingat lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia terkena anemia. Artinya, satu dari lima orang beresiko terkena penyakit tersebut," kata penyuluh dari Puskesmas Mapadegat dr Manimbang Halomoan, Rabu, 27 Februari 2019.

Sambung Manimbang, umumnya penyakit anemia menyerang kaum perempuan yang sudah dewasa. Pasalnya, wanita akan terus mengalami menstruasi dimana cukup banyak darah yang keluar tergantung hormon dari seseorang tersebut.

"Mereka harus bisa mengatur pola makan dengan baik dan rutin berolahraga agar tetap fit meskipun sedang mengalami menstruasi atau pendarah habis melahirkan," imbuhnya.

Selain memberikan penyuluhan, sejumlah pelajar di sekolah tersebut juga diberikan obat-obatan berupa tablet zat besi untuk mereka konsumsi sebagai suplemen penambah darah.(rel)

Painan,Lintas Media News.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, dari hasil pemeriksaan petugas Kapal Pengawasan Dinas Perikanan dan kelautan (DKP) Sumbar, masih banyak nelayan Sumbar yang belum mendaftarkan kapalnya pada DKP Sumbar. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur  Sumatera Barat  Nasrul Abit disela-sela kunjungan kerja mengamati potensi dan pengawasan laut di Perairan Pulau Katang-Katang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (27/2/2019)

Pengawasan kawasan laut diperairan Sumatera Barat terus dilakukan pengawasannya di lapangan oleh DKP,hal ini untuk mengawasi kapal alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat merusak biota  dan kelestarian laut.Kata Wagub.

"Kita berharap para nelayan sebaiknya mengurus segala surat menyurat usaha bidang perikanan, sehingga dapat berusaha lebih nyaman sesuai aturan yang berlaku. DKP selama ini telah selalu menyosialisasikan soal aturan ini, agar nelayan kita terjaga akses usahanya dengan baik", ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menghimbau agar para nelayan ke laut menjauhkan diri dari prilaku yang merusak lingkungan dan biota lain dengan mengunaan bom, racun atau jaring yang begitu kecil.

Mari kita jaga laut untuk kelestarian dan kelangsungan hidup biota laut. Laut yang dengan lingkungan sehat dan baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Semoga dengan pengelolaan laut dan penataan usaha perikanan yang baik,  laut kita lestari rakyatpun sejahtera,  harap Nasrul Abit,

Penyidik Perikanan Yuniwel Hendri, S.Pi. mengatakan, kegiatan operasi tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ayat (1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketiga surat kapal tersebut ditangkap atau ditahan dengan alasan yang sama yaitu suratnya sudah tidak berlaku lagi.

"Kami tangkap karena masa aktifnya sudah mati. Untuk itu surat tersebut di proses di DKP provinsi," ujar Hendri.

Dijelaskannya, ditambah delapan orang kru serta dua personil Angkatan Laut (AL) dari Satrol Lantamal II padang, ia berhasil menangkap. Diantaranya, kapal Tri Jaya yang dimiliki oleh Naik, kapal YBS 01 yang dimiliki oleh Ano Candra, dan Kapal KM. Putri Tari yang dimiliki oleh Narno. Ketiga Kapal tersebut kepunyaan warga Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, Kapten KP. Tenggiri Juli Edison menjelaskan, bahwa semua kapal wajib mempunyai surat-surat yang lengkap. Bahkan dikatakanya, selama surat tersebut belum lengkap tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan.

Dikatakanya, surat yang harus dimiliki setiap kapal diantaranya, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO, Pas tahunan Kapal Penangkapan Ikan, Serifikat Kalaikan Kapal Ikan, (SKKck), SKK Mesin.(rel/st)

Padang,Lintas Media.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  Muzli M Nur yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman dan Pasaman Barat meminta, unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah, banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial.

Hal itu disampaikan Musli pada wartawan di ruangannya sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar terkait dengan sengketa tanah,baik sesama masyarakat (kaum),dengan  pihak ketiga (perusahaan) bahkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat tanah.

”Baru-baru ini seorang warga Pasaman Barat (Pasbar) menemui saya ke DPRD Sumbar,dia meminta persoalan tanah yang tengah dihadapinya dapat diselesaikan oleh dinas terkait terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Muzli.

Muzli mengatakan, keluhan masyarakat tentang sengketa tanah juga ditemui ketika melakukan kunjungan jemput aspirasi ke beberapa daerah di Pasbar. Hal ini butuh perhatian serius, karena beberapa tanah yang bersengketa merupakan sumber ekonomi oleh masyarakat.

”Setiap permasalahan yang mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat, pemerintah harus hadir guna memberikan rasa aman,” kata Muzli.

Dijelaskan Musli, konflik tanah di daerah penghasil sawit itu cukup kompleks. Antara lain konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Konflik batas wilayah atau ulayat, konflik lahan atas aset Pemkab. Konflik lahan masyarakat dengan kawasan hutan, konflik lahan terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), konflik lahan masyarakat dengan masyarakat dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konflik tanah tersebut terjadi biasanya karena tidak ditemukannya kesepakatan atau adanya perbedaan antara generasi seperti antara mamak dengan kemenakan. Serta adanya berbagai macam kepentingan.Jelas Muzli.

Senada dengan itu.Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, DPRD akan serius menindaklanjuti laporan masyarakat dari masyarakat. Baik itu di bidang pertanahan maupun yang lainnya. DPRD akan meminta dinas terkait memfasilitasi pembentukan tim khusus untuk menginvestigasi laporan dan keluhan masyarakat.

”Pada tim itu harus ada akademisi, ahli di masing-masing bidang sehingga nanti hasil investigasi akan benar-benar sesuai dengan kenyataan dan kajian ilmiah. Hasil kerja tim ini nanti akan ditindaklajuti,” ujar Hendra.

Hendra juga menerima keluhan masyarakat soal tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam. ”Tapal batas ini merupakan hal yang sensitif apalagi setiap daerah memiliki wilayah adat yang jelas, kami mengimbau agar pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut,” katanya.

Hendra mengatakan, perwakilan masyarakat Nagari Pandaisikek, Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanahdatar datang dan mengadukan adanya pemindahan tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam yang berlokasi di puncak Gunung Singgalang yakni Talago Dewi dan Talago Kumbang.
Dirinya akan menindaklanjuti laporan ini melalui Komisi I DPRD Sumbar bidang pemerintah dan mendorong pemerintah provinsi segera mengembalikan tapal batas sesuai dengan bukti sejarah yang ada di kawasan tersebut. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten pesisir Selatang berkunjung ke DPRD Sumbar  terkait mengoptimalisasikan tugas dan fungsi kedewanannya.

Rombongan Bamus yang diketuai o Afrizon,disambut kedatangannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan)  DPRD   Sumbar  H.Raflis,SH,MM di ruangan khusus II DPRD Sumbar Selasa (26/2).

Dalam pertemuan tersebut,Raflis menjelaskan tugas dan fungsi dari Bamus tersebut.Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peran penting, baik di DPRD Kota/Kabupaten maupun di Provinsi. Mengingat, sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh Dewan harus melalui Bamus terlebih dahulu.

 “Kedudukan Bamus sangat strategis dimanapun, karena peran Bamus ini cukup signifikan. Bamus mempunyai kewenangan untuk menugaskan kepada Alat Kelengkapan Dewan serta meminta pertanggungjawaban dari hasil penugasan yang sudah diberikan kepada AKD,” tambah Rafles .

Menurut Rafles,tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPRD Provinsi sumbar dan DPRD Kota/Kabupaten kurang lebih sama, termasuk kewenangan memperpanjang jangka waktu pembahasan rencana program kerja. Namun, terdapat perbedaan kedudukan, Bamus DPR  terdiri dari unsur pimpinan fraksi, sehingga posisi ini lebih strategis secara politis.

Terkait fungsi Bamus dalam menentukan pelaksanaan jadwal kegiatan Dewan, menurut Rafles, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien. Rapat konsultasi pengganti Bamus dapat menjadi alternatif untuk menggantikan rapat Bamus yang terkadang sulit mencapai kuorum, karena kesibukan dewan.

Sementara,Ketua Bamus DPRD Kabupatean pesisir Afrizon menilai, banyak hal yang dapat  dan dipelakari dari DPRD Sumbar  Untuk itu, segala masukan dari diskusi ini akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di DPRD. Pesisir natiknaya.

“Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus adalah hal yang baru bagi kami. Kami juga tertarik jika Bamus itu adalah perwakilan setiap fraksi, sehingga tidak semua diputuskan di Pimpinan, sedangkan Pimpinan hanya diwakilkan oleh beberapa fraksi, ini bisa meringankan tugas pimpinan,” ujarnya. (Sri)

Padang,Lintas Media.
Komisa IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kebut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Danau Maninjau sebagai upaya menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib pada wartawan usai menggelar rapat kerja dengan instansi terkait,Senin (25/2) dituangkan rapat Komisi IV DPRD Sumbar.

Suwirpen mengatakan. Pembahasan ini dikebut,agar Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau tersebut bisa terselesaikan segera.Salah satu tahapan yang dilalui adalah, melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya di Pemprov Sumbar.

Suwirpen Suib menyampaikan, tujuan dilahirkannya Perda Zonasi Danau Maninjau adalah, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut, kemudian mendorong perekonomian masyarakat lebih hidup tanpa bergantung dengan Keramba Jaring Apung (KJA) yang selama ini menjadi pemicu pencemaran air danau.

Ke depan, menurut Suwirpen akan diatur maksimal hanya 6000 KJA yang diizinkan beroperasi di danau. Sementara selama ini KJA yang terdapat di Danau Maninjau telah mencapai 21.608.

"Kita tidak mungkin menolkan KJA tersebut karena mata pencaharian masyarakat sekitaran danau juga ada yang bergantung dengan keramba, namun  ke depan akan dibatasi," sebut Suwirpen.

Suwirpen menambahkan, agar masyarakat selingkaran danau tak hanya bergantung dengan keramba, ke depan pemerintah juga akan menetapkan zona untuk pariwisata.

"Untuk kawasan wisata, dalam pengembangannya di lapangan nagari-nagari yang ada di selingkaran Danau Maninjau bisa saling berkordinasi," tutupnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Nanang mengatakan. Kerusakan yang dialami Danau Maninjau dimulai pada tahun 2011, dari hasil penelitan para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau butuh waktu hingga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota yang mati sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

"Di Indonesia sendiri Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata, karena keindahannya sudah banyak diekploitasi dan mengakibatkan danau tercemar,” ucap Nanang.

Tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur menyebut. Selain keramba, persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke Danau Maninjau  juga perlu mendapat perhatian untuk diatur.
"Kami minta pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau, sehingga kebersihan danau bisa terjaga,”katanya. (Sri)

Semakin hari infrastruktur di Kepulauan Mentawai semakin membaik, dari jalan utama masuk kejalan-jalan poros yang mendekatkan dengan pemukiman masyarakat yang ada dipedalaman. Mudah-mudahan harapan kitta dalam waktu yang tidak lama kebupaten Kepulauan Mentawai bisa keluar dari ketegori Kabupaten daerah tertinggal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara pembukaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)  ke 104 tahun 2019 Wilayah Kodim 0319/Mentawai di Sipora Utara, Selasa (26/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan pembangunan Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Upaya bagaimana pembangunan jalan menjadi yang utama saat ini dalam mendorong percepatan pembangunan Mentawai.

Bantuan keuangan pembangunan permukaan jalan-jalan karena jalan poros sudah dibuka, tinggal lagi jalan-jalan yang menuju ke desa dan sentra-sentra ekonomi ini perlu kita percepat.

Mudah-mudahan ini ada terobosan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, karena sekarang pusat sudah membangun jalan poros.

Dikatakanya, dalam jangka pendek ada pembukaan jalan di seberut Utara sepanjang 3 kilo dan akan berlanjut ke Siberut barat.

Jadi dari Siberut Selatan Peipei, Siberut Utara labuhan Bajau, turun ke Siberut barat daya, dan akan ada lagi pembangunan jalan 187 kilo yang sekarang diusulkan.

Mudah-mudahan dengan terbukanya lintas timur di seberut, lintas barat di siberut nanti masyarakat ini semua perkampungan yang ada di pulau itu bisa menyambung kejalan yang sudah diporos yang sudah dibuat.

Tentu ini akan mobilitas segala lancar, ekonomi berjalan baik, sektor pendidikan Dan kesehatan membaik dengan sendirinya.

Bupati Mentawai disisi lain juga memberikan apresiasi peran TNI sangat penting dalam pembukaan jalan baru dan penambahan prasarana MCK perumahan masyarakat.

Pemkab Kepulauan Mentawai akan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Mentawai.

Saat ini masih banyak desa yang terkepung hutam belantara. Setiap tahun kegiatan pembanguan jalan dengan kerja bakti TNI selalu dilakukan di Mentawai

Dandim Mentawai, dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan TMMD dibuka tanggal, 26 Februari - 27 Maret 2019.

Pembukaan jalan baru panjang 5 km,  Lebar 10 meter,  parit kanan dan kiri 1 meter kedalaman 1 meter, di Desa Bukit Pamewa Sipora Jaya dan Desa Goisooinan Kecamatan Sipora utara Mentawai.

Anggaran dari APBD kepulauan Mentawai 1,9 Miliar dan dari Mabes TNI 360,5 juta. Jumlah satgas yang diturunkan 150 orang. Saat pembukaan pembangunan jalan terbut badan jalan sudah mencapai 50 persen, ujaranya.

Hadir dalam kesempatan itu Danrem 032 Wirabraja,  Bupati Mentawai,  Forkopimda, Ketua Persit, Kepala OPD dilingkungan Pemkab serta tokoh masyarakat.(rel)

Padangpariaman,Lintas Media News.
 Orang minang itu identik dengan umat Islam karena filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Maka pendidikan karakter, seperti yang dilakukan pada Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin mendidik kepribadian yang baik, beriman dan bertaqwa.

Hal ini disanpaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat peresmian Surau Rimbo Tualang Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin pimpinan Tuanku Sidi Anwar,  di Toboh Gadang,  Kecamatan Sintuak Padang Pariaman,  Senin (25/2/2018).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas keberadaan pondok pesantren ini telah melahirkan generasi Qur'ani, berprilaku santun dalam kepribadian islami.

Ini merupakan misi pertama IP-NA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS SBK.

Kenapa tata kehidupan yang harmonis,  beradat dan berbudaya karena ini persoalan moral,  jika seseorang memiliki moral yang baik,  tentu akan baik pula hasil pekerjaannya. Etika moral merupakan sesuatu yang utama dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat,  ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan dalam rangka menyukseskan pemilihan umum, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Sumatera Barat mestilah dengan semangat pemiku badunsanak.

Jangan ada kita serumah berbeda pilihan menjadi sesuatu pertengkaran yang tidak sehat dalam keluarga. Dalam pemilu kita memilih calon anggota DPRD kabupatem / kota,  DPRD provinsi,  DPR RI,  DPD RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada lima kota suara nantijya.

Dan paling  rumit adalah pemilihan calon legislatif yang tidak fotonya,  hanya nama, nomor urut dan gambar partai. Masyarakat mesti menghafal nama,  nomor urut dan partai untuk pilihan hatinya.

Menurut data semetara  hasil survei 60 persen masyarakat belum tahu kita akan menyelenggarakan pemilihan umum.  Hari semakin dekat mari kit sosialisasikan dengan dan cermat,  ajak Nasrul Abit.

Bupati Ali Mukni dalam kesempatan itu juga menyampaikan , di Padang Pariaman target partsipasi masyarakat ikut Pemilu 2019 sebesar 85 persen. Padang Pariaman budaya berdemonstrasi telah tinggi, dan diyakini masyarakat ke TPS akan leboh banyak.

Menyatakan pilihan tanpa datang ke TPS itu sama saja tidak ada artinya karena tidak akan memberikan andil dalam pembangunan . Sadarilah kita pilih wakil kita mereka nantinya yang akan membantu kita dalam memajukan pembangunan daerah, ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat Ny. Nevi Zuairina Irwan Prayitno disela - sela kegiatan menyampaikan, aspirasi masyarakat merupakan semangat pembangunan kemajuan daerah karena itu,  diharapkan masyarakat datangi TPS untuk memberikan suaranya dengan baik.

Untuk keterwakilan bundo kandung diharapkan masyarakat, juga memilih yang terbaik dengan  benar dan tepat, jangan sampai salah pilih,  ajaknya.

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Ali Mukni, Forkopimda, tokoh masyarakat, Ketua Penggerak PKK Sumbar Ny. Nevi Zuarina Irwan Prayitno.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Besok Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2019 Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Hadi Prabowo bertempat di Grand Inna Muara, Padang, Senin (25/2/2019) besok.

Kepala Bappeda Sumbar Hansasri yang didampingi Youlius Honesti, Kabid Renmakro dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Prov. Sumbar yang  menyampaikan,  Penyelenggaraan Kortekrenbang ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kemendagri berfungsi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pembinaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sementara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki fungsi untuk perencanaan prioritas pembangunan nasional.
Kolaborasi kedua institusi ini diharapkan menghasilkan suatu keselarasan dalam perencanaan pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas dan bersinergi, ujarnya disela-sela kesibukan hari ini, Minggu (28/2/2019).

Hansastri juga menambahkan,
Kortekrenbang   tahun 2019 ini dilaksanakan sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah tahun 2020. Penyelarasan program kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota di masing-masing bidang urusan di tahun 2020.

Mekanisme pelaksanaan Kortekrenbang tahun ini terdapat 34 desk berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah serta desk Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dari Kemendagri dalam memfasilitasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ujarnya

Youlius Honesti dalam kesempatan itu juga menambahkan saat ini beberapa peserta sudah berada di Padang. Dan juga panitia dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Mudah-mudah sesuai jadwal acara pembukaan Kotekrenbang Regional I di Padang dapat berjalan lancar. Kita terima kasih suport kawan-kawan OPD Sumbar sangat antusias menyukseskan acara ini, ujarnya.(rel)

PadangLintas Media News.
Mari kita sukseskan penyelenggaraan acara Rakor Pengawasan Arsip Nasional di Padang Sumatera Barat.  Ini juga keberhasilan pada tahun 2018 Arsip Nasional RI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota Se-Indonesia.

Sumatera Barat telah mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan
Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Nasional tahun 2019.
Sekaligus penyampaian penghargaan kepada Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah memperoleh penilaian hasil pengawasan dalam kategori”sangat baik” dan “baik”, serta penyerahan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 terhadap pemerintah daerah provinsi.Kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis
kemaren.

Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d  1 Maret 2019 di hotel pangeran beach padang Sumatera Barat. Peserta rapat berasal dari kementerian/ lembaga dan lembaga kearsipan daerah provinsi/ kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan jumlah diperkirakan sebanyak 746 orang.Sebut Alwis.

"Tentunya acara sebesar ini akan manpu meningkatkan kunjungan wisata ke Sumatera Barat, walau masih dalam kondisi tiket pesawat yang masih tinggi",sebut Alwis.

Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada para panitia penyelenggaraan diharapkan melayani tamu dengan sebaik mungkin dan ini untuk kebaikan nama Sumatera Barat, ajaknya.

Sekretrlaris Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumbar Drs. Alfindri MSi juga menambahkan,  Sumatera Barat dalam kegiatan kali akan mendapat Penghargaan Penyelenggaraaan Kearsipan dengan kategori “baik” berdasarkan hasil pengawasan tahun 2018.

Akan hadir nantinya Kementerian / lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Serta lokasi acara di Pangeran Beach Hotel, Padang .Kata Alfindri.

,Adapun maksud dan tujuan dari Acara Rakor ini Menurut Alfindri adalah, untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/ kota seluruh Indonesia.

Keberhasilan Sumatera Barat
dalam penyelenggaraan kearsipan yang mendapatkan penilaian hasil pengawasan kearsipan dengan kategori “ baik “.  Karena diketahui sementara itu masih banyak provinsi lainnya dengan kategori nilai “Kurang” bahkan “Buruk". Jelasnya.

Penghargaan ini tidak terlepas dari dukungan kerjasama yanga kawan-kawan di Badan Arsip serta para peneliti, dari berbagai pergurian tinggi di Sumatera Barat, pungkas Alfindri.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Indonesia (APPSI) 2019, Sumatera Barat kembali dipercaya sebagai tuan rumah yang dilaksanakan di Hotel Grand Inna Padang mulai dari tanggal 20-22 Februari 2019.

Serahterima jabatan Ketua Umum APPSI dari Soekarwo gubernur Jawa Timur diberikan kepada Longki Djanggola gubernur Sulawesi Tenggara.

Longki Djanggola resmi menjabat sebagai ketua umum APPSI dengan ditandai penyerahan bendera APPSI dari ketua lama dengan yang baru dan sekaligus membuka acara Rakernas ini dengan pemukulan gendang oleh Ketua APPSI lama dan baru, Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menjabat APPSI ini selama lebih kurang 10 bulan ke depan, karena mengantikan Soekarwo habis masa jabatan gubernurnya pada 12 Februari lalu.

Longki sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APPSI. Namun sesuai AD/ART, langsung menjadi Ketua Umum ketika ketua sebelumnya berakhir masa jabatan sebagai gubernur.

Rakernas kali ini mengangkat tema "Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daerah" yang dihadiri oleh 21 gubernur se Indonesia, sementara 10 provinsi lagi diwakili oleh wakil gubernur dan Asisten Pemerintahan, Rabu 20 Februari 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, permasalahan mahalnya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar sangat mengakibatkan penurunan jumlah wisata atau pengunjung ke Sumbar, ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian sumbar, mayoritas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merugi besar.

"Bahkan, dampak kenaikan harga tiket menurunkan pendapatan UMKM di Sumbar hingga 40 persen," kata Irwan Prayitno.

Terkait persoalan itu, Gubernur Sumbar ini dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk mencari solusi. Terutama menurunkan harga tiket pesawat dan menghilangkan bagasi berbayar.

“Kita sudah membicarakan persoalan tiket pesawat ini hingga ke kementerian, sudah ada harga yang turun, tapi tetap saja belum memuaskan semua pihak,” ucapnya

Lebih lanjut gubernur Sumbar menyampaikan pada Rakerna ini telah menyediakan 30 stan yang menyuguhkan produk-produk unggulan dari UMKM di Sumbar yang bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan, dengan harapan bisa lebih dikenal oleh provinsi lain.

”Kita memamerkan produk-produk unggulan kita agar undangan yang datang bisa melihat langsung produk tersebut, termasuk makanan khas dari Sumbar,” jelasnya.

"Saya berharap para tamu undangan untuk bisa lebih lama lagi di Sumbar, karena di Sumbar kaya akan desinasi wisata, seperti Kelok sembilan merupakan jembatan playover yang paling tinggi dan terpanjang di Indonesia, rumah adat ada di Pagaruyung, seribu rumah adat di Solok Selatan, Bukittinggi dengan Jam Gadangnya, Pulau Mandeh raja ampat sumbar dan banyak lagi yang lain," jelas Irwan.

Pada kesempatan Rakernas ini gubernur sumbar berharap ada tindaklanjut dengan kesepakatan seluruh pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik, agar kunjungan wisatawan kembali banyak dan UMKM yang ada kembali bangkit dengan persoalan tiket mahal dan bagasi berbayar, serta menjalin kerjasama terkait produk unggulan di masing-masing daerah dan bidang Pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya.

Ketua APPSI dari  Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, bahwa kita hadir pada acara Rakernas ini merupakan salah satu wadah silahturahmi dan tempat komunikasi yang tepat untuk membangun pemahaman sama bagaimana pemerintah provinsi mengelola potensi daerahnya yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam APPSI kita bersama-sama membuat program untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui tiga upaya, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat lewat kelembagaan, pelayanan publik, serta mengajak masyarakat secara bersama-sama atau partisipatoris guna menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengharapkan.Semua Kepala daerah yang ada di Sumbar,harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ( pemilu) Tahun 2019 yang jati pada tanggal 17 April yang akan datang.

Beberapa tahap sudah berjalan mulai dari penganggarannya sampai dalam program pelaksanaan Pemilu tersebut, kita berharap Bupati dan Walikota dapat mengawasi OPD yang terlibat dalam kegiatan pemilu 2019.

Hal itu disampaikan  Gubernur  pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubenuran, Rabu 20 Februari 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pemerintah harus mempersiapkan diri yang tinggi untuk pemahaman situasi dan kondisi, memantau dari hari perhari tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Serentak tahun 2019.

Beberapa tahap yang telah berjalan mulai dari pencalonan hingga saat ini tahap kampanye terbatas. Selain itu tahap perbaikan data pemilih juga masih terus dilakukan agar seluruh masyarakat pemilik hak suara terdata dan tidak kehilangan hak pilih.

"Pendataan nama-nama calon hingga masa kampanye, kalau ada masalah harus segera diperbaiki, termasuk juga pengadaan logistik KPU seperti kertas suara dan kota suara harus sudah terkirim kesemua daerah di Sumbar ini, jangan sampai ada yang ketinggalan," ingat Irwan.

Gubenur juga menyampaikan,  termasuk kesiapan petugas dalam pengamanan logistik KPU, dalam hal ini secara teknis Satpol PP dapat mempersiapkan anggotanya dan siap dengan kondisi apapun, juga saya minta agar Satpol PP menseleksi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan ditempatkan disetiap TPS-TPS.

"Kita juga berharap KPU dan Panwaslu OPD terkait siap menghadapi persoalan dalam penyelesaian sengketa Pemilu serta banyaknya isu-isu beredar terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang membuat masyarakat resah, untuk itu pemerintah berharap agar pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cepat bertindak dan jangan terlalu lunak dalam penegakan hukum dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu", ajak Irwan.

Kembali gubernur menekankan, kita harus menyiapkan segala sesuatu hal untuk suksesnya pesta demokrasi. Persiapan itu tidak hanya persiapan Logistik, petugas, sosialisasi, tapi juga persiapan-persiapan kalau terjadi kecurangan dan lainya termasuk ekses seperti demo polisi yang menertibkan dan termasuk ekses, diantaranya caleg yang gagal.

Jumlah Calon Legislatif (Caleg) di Sumbar  ada 7.000 se-Indonesia luar biasa banyaknya, dari 7.000 itu apakah tidak mungkin ada satu atau dua diantaranya gagal, akhirnya ia kecewa, sehingga bisa menimbulkan stress dan sakit jiwanya.

"Tentu ini akan kita siapkan juga rumah sakit yang menangani kasus ini. Jadi apapun akses yang akan terjadi kita perlu siapkan. Mengenai rumah sakit jiwa sudah dikoordinasikan, cuman nanti perlu ada penanganan khusus," tambah Gubernur sumbar.

Kemudian gubernur juga menyampaikan, mengenai para kepala daerah yang ikut kampanye, sesuai aturannya. Dalam lima hari kerja satu hari yang boleh melakukan kampaye, kalau ingin melanjutkannya harus pada Sabtu dan Minggu diluar jam kerja, dengan konteks izin dulu.

Dalam laporan singkat panitia Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, MH menyampaikan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yang bertujuan untuk mencari masukan demi perbaikan, serta menyamakan presepsi strategis dalam keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu ke depan.

Semua bertujuan agar Pemilu tahun 2019 berjalan lancar, aman, dan dapat sebagai sarana masyarakat menentukan hak pilihnya demi kelangsungan penyelenggaraan Indonesia yang lebih baik, ujarnya.

Hadir dalam rapat evaluasi ini, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat (Sumbar), Forkopimda se Sumbar, Kepala Kesbangpol se Sumbar, dan kepala Satpol PP se Sumbar, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan OPD yang terkait sebanyak 150 orang.(rel/st)