Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Direktur Keuangan Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury bersama penasehat, pengurus FKIKSP serta staf pimpinan Semen Padang diabadikan bersama Abah Ihsan di GSG Semen Padang, Selasa (28/1/2020).



PADANG,Lintas Media News.  Forum Komunikasi Istri Karyawan (FKIK) PT Semen Padang menyelenggarakan kegiatan seminar parenting dengan menghadirkan pembicara parenting internasional yakni Abah Ihsan di Gedung Serba Guna (GSG) Semen Padang Selasa (28/1/2020).

Direktur Keuangan PT Semen Padang, Tubagus M. Dharury sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang diadakan oleh FKIK SP, kegiatan ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi orang tua dalam menambah pengetahun dan wawasan mengenai cara membesarkan anaknya dengan baik.

"Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan utama untuk anak-anak generasi kita adalah pendidikan yang melibatkan peran orang tua. Hal ini menjadi sangat kritikal untuk fokus pada bagaimana pola atau cara yang digunakan orang tua dalam mendidik," kata Tubagus dalam sambutannya saat membuka secara resmi seminar parenting.

Dikatakan Tubagus,ada tiga hal penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anak selama masa perkembangan tersebut yakni, ASUH, ASIH, dan ASAH. Adapun ASUH (kebutuhan pemenuhan gizi, kesehatan tubuh, dan kebersihan). ASIH (kebutuhan emosional dan kasih sayang), ASAH (kebutuhan stimulasi mental positif).

Sementara,Ketua FKIK SP Ny. Ampri Satyawan menyampaikan, ucapan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Terima kasih juga kepada sponsor yang ikut serta dalam kegiatan kita ini sehingga dapat menarik lebih banyak peserta," katanya.

Ia mengharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi setiap orang tua dalam membina komunikasi dengan anaknya.

Di sisi lain, Dewan Penasihat FKIK Semen Padang Ny.Yosviandri menyampaikan penghargaan atas diselenggarakannya kegiatan tersebut. Menurutnya, ilmu parenting merupakan hal yang penting bagi orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Salah-salah jika tak pandai mendidik, ditakutkan dapat membentuk karakter yang buruk pada anak selaku penerus bangsa.

"Mari kita jadikan bekal dan penambah wawasan bagi tiap orang tua, terutama mengenai cara berkomunikasi yang baik sehingga orang tua dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualias," katanya.

Pada kesempatan itu, Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari atau dikenal juga sebagai Abah Ihsan menyampaikan materi bertemakan "Menjadi Sahabat Anak, Temat Curhat Terbaik untuk Anak". Ia menjelaskan tentang pentingnya membangun hubungan antara orang tua dan anak. Karena menurutnya, selain memenuhi kebutuhan materi, orang tua juga memiliki banyak peran lainnya dalam masa tumbuh kembang anaknya seperti moral, pendidikan dan lainnya.

"Dalam membesarkan anak, tentu dibutuhkan juga ilmu parenting sehingga tercapai visi dan misi dalam membangun keluarga harmonis yang berkualitas. Untuk membawa mobil saja kita perlu untuk belajar agar tidak celaka, apa lagi menjadi orang tua," kata Abah Ihsan saat ditemui usai menjadi pemateri seminar di hadapan orang tua yang antusias mendengarkan materinya.
Ia berpesan agar orang tua dapat lebih bertanggungjawab pada anak-anaknya dengan menjadikan anak sebagai anugrah dan tidak menjadikannya beban. Ia mengimbau para orang tua untuk lebih banyak mencari tau tentang cara membesarkan anak sehingga terhindarlah penyebab munculnya hal yang disebut orang sebagai "Anak yang Bermasalah".

"Ilmu penting dalam membesarkan anak salah satunya yakni bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Sehingga bertemulah hati orang tua dan anak dalam berkomunikasi dan dapat menjadi lebih mudah diketahui apa masalah yang tengah mereka alami," pesan Abah Ihsan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar Parenting itu Ny. Boy D. Fuldiandri dari Bidang SDM FKIK-SP menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan program kerja Tahun 2019 dari Seksi Pendidikan organisasi tersebut.

Disampaikannya, kegiatan itu diadakan guna memeberi wawasan dan pengetahuan pada setiap orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Dalam seminar parenting tersebut, FKIK fokus pada sisi komunikasi, yakni hal yang cukup penting diperhatikan orang tua pada anaknya.

"Komunikasi orang tua dan anak seringkali luput dari perhatian orang tua. Ada orang tua yang hanya sibuk dalam mencukupkan kebutuhan materi anaknya saja namun lupa untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak, yakni diperhatikan dan didengarkan orang tua mereka," kata Ny. Boy.

Selain itu dijelaskannya, sasaran pada seminar parenting yang disampaikan oleh motivator parenting yang telah menerbitkan 5 buku best seller itu yakni para orang tua yang peduli dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua yang peduli pada pendidikan anak terutama dari sisi komunikasi juga merupakan sasaran dari program FKIK SP ini.

"Kegiatan ini ramai diikuti peserta dengan jumlah yang mencapai sekitar 400 orang dari berbagai profesi dan kalangan baik itu karyawan/i, umum dan guru-guru yang dikirim oleh sekolah," katanya.

Seminar parenting lanjutnya, merupakan kegiatan yang cukup sering dilaksanakan oleh FKIK SP, hampir setiap tahun diselenggarakan dengan menghadirkan pemateri yang berbeda-beda di tiap kegiatan. Ia berharap kegiatan itu rutin diselenggarakan dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Selain seminar parenting, pada kegiatan itu, FKIK juga menggelar bazaar dengan mendirikan sekitar 10 stand yang berada di sekitar penyelenggaraan kegiatan. Ada juga doorprize dengan berbagai hadiah dari belasan sponsor yang diberikan pada peserta seminar yang beruntung.

Acara yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut juga dihadiri Direktur Keuangan PT Semen Padang, Pembina FKIK Semen Padang, Dewan Penasehat FKIK Semen Padang, Ny. Yosviandri, Ny. Firdaus dan Ny. Tubagus Muhammad Dharury, Karyawan Eselon I PT Semen Padang, Ketua FKIK komisariat Semen Padang, Ketua Umum FKIK Semen Padang Ny. Ampri Satyawan, Pengurus FKIKSP, tamu undangan, peserta dan sponsor kegiatan.(b)






Padang.Lintas Media News.
Waspada dan mawas diri itu perlu, akan tetapi jangan jadi paranoid karena novel corona virus penyakit yang ditimbulkan karena kontak langsung dengan hewan yang mengindap virus tersebut. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah (Mers) dan sindrom pernapasan akut parah (Sars).

Hal ini disampaikan dr.Roby Pattiselanno, MARS, Staf ahli Bidang Desentralisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pemantauan persiapan secara langsung di BIM dan Rumah Sakit M. Djamil Padang terkait isu  corona virus yang menjadi heboh dimedsos, Selasa(28/1/2020).

Roby menjelaskan, terkait kunjungan 150 orang wisatawan dari Kunming Tiongkok ke Sumatera Barat, semua telah dilakukan pemeriksaan dengan thermol scanner yang berlapis-lapis, mulai dari keberangkatan hingga sampai ke Sumatera Barat.

"Alat yang dipergunakan oleh Kantor Kesehatan Padang (KKP), bekerja dengan baik. Dan saat ini yang terindikasi panas suhu diatas 38 celsius adalah saudara kita yang pulang umrah  dari Arab Saudi. Kemaren satu sudah rawat diruangan isolasi RS M. Djamil dan hari ini sudah memperlihatkan kesehatan yang semakin membaik", ujarnya.

Roby juga menambahkan, penerbangan Airasia dari Malaysia - BIM Sumbar ada 120 orang penumpang. Dan pagi ini  terdeteksi thermo scanner satu orang 39 derjat celsius orang Sumbar yang pulang umrah dari Arab Saudi.

"Kita lakukan pengecekan ulang dengan alat thermometer di dapat suhunya 37 derjat celcius. Setiap penumpang yang datang dari luar negeri tim KKP akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang ditandai dengan pemberikan kartu kuning. Jika nanti ada gejala virus flu penumpang tersebut dapat memperlihatkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pukesmas dan rumah sakit tempat berobat ", katanya. 

Roby saat ini pemerintah telah memasang thermo scanner sebanyak 195 buah di 135 titik di Indonesia. Saat ini alat ini masuk yang paling baik mendeteksi kondisi seseorang. 

"Dalam menjaga arus masuk dan mendeteksi virus apapun alat saat thermo scanner merupakan yang cukup ampuh. Jikapun ada peralatan kesehatan yang lain hanyalah sebagai pendukung lebih mastikan penyakit seseorang", ujarnya.

Roby juga menyatakan masyarakat boleh waspada dan mawas diri tapi jangan sampai terlalu berlebihan (Panaroid). Karena bersama petugas kesehatan akan bekerja sebaik mungkin mendeteksi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebaik mungkin disetiap daerah.(rel)


Padang.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Sumbar minta. Gubernur Irwan Prayitno merevisi kembali peraturan gubernur (Pergub) tentang penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar, pada wartawan baru-baru ini,sehubungan banyaknya permintaan bantuan pembangunan jalan lingkung dan betonisasi yang datang dari masyarakat.

Diminta direvisinya Pergub BKK ini,menurut Afrizal, karena dinilai menghambat percepatan pembangunan di kabupaten/kota yang dibantu melalui  dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.

 Dijelaskan Afrizal, setiap tahun masrakarat mengharapkan batuan dari anggota dewan namun, karena terikat oleh Pergub BKK yang didalamnya tertulis, syarat dari infrastruktur yang akan dibantu melalui BKK wajib memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah (sertifikat, red), karena itu lah anggota DPRD Sumbar  tidak bisa membantu masyarakat memenuhi kekurangan infrastruktur melalui Pokir mereka.

"Syarat yang tertuang dalam Pergub BKK ini aneh-aneh saja, wajib memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah. Jalan kampung, jalan usaha tani, mana ada sertifikatnya. Karena Pergubnya berbunyi seperti itu, sudah dua tahun belakangan DPRD provinsi terkendala menyalurkan Pokir melalui program BKK guna memenuhi kebutuhan infrastruktur di Dapil masing-masing" ucap Afrizal.

Dijelaskannya.Seharusnya, anggota DPRD wajib memperjuangkan aspirasi yang datang dari masyarakat daerah pemilihan (Dapil) melalui pokir masing-masing. Karena Pergub yang ada sekarang tak kunjung direvisi, pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang dianggarkan melalui program BKK sudah dua tahun belakangan jadi terhambat.

"Sudah dua tahun pokir yang saya peruntukkan bagi kebutuhan infrastruktur tidak jalan. Dianggarkan miliaran rupiah, tapi tidak terlaksana. Agar masyarakat tak dirugikan mestinya gubernur legowo merevisi Pergub itu, kenapa tidak direvisi, yang tak bisa diubah di dunia ini kan hanya alquran dan hadis," sebut Afrizal.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi III Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, jika tak segera direvisi Pergub BKK yang ada saat ini sangat merugikan Dapil. Karena banyak sekali usulan masyarakat di 19 kabupaten/kota yang minta dibantu dari segi infrastruktur. Namun karena rata-rata lokasi lahan yang akan dibangun baik itu untuk jalan lingkung, betonisasi, drainase, jalan usaha tani dan yang lainnya belum memiliki sertifikat, bantuan jadi terkendala disalurkan.

"Saya melihat Pergub ini sangat bertele-tele dan menyulitkan kabupaten/kota. Mana ada drainase atau jalan lingkung yang punya sertifikat, sementara itu dibutuhkan oleh masyarakat. Selama tahun 2018 dan 2019 saya sendiri sudah miliaran mengusulkan pembangunan untuk betonisasi, tapi tidak bisa terealisasi, bayangkan betapa kecewanya masyarakat. Gubernur harus respon ini," tegas Hidayat.(Sri)


Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Suwirpen Suib berharap.Dukungan untuk Palang Merah Indonesi (PMI) cabang Sumbar hendaknya terus berkembang dalam membantu kesehatan masyarakat.

Kalau dulu,PMI hanya terbatas pada membantu ketersedian darah, namun sekarang berkembang pada tanggap bencana.Kata Suwirpen.

Menurut Suwirpen, DPRD juga hanya menjalankan amanat undang-undang untuk membantu PMI dalam anggaran.Untuk itu,diharapkan koordinasi PMI dengan DPRD terus dijalin sehingga bisa memberikan dampak lebih besar lagi.

Apalagi adanya klinik PMI yang membantu masyarakat dalam peningkatan kesehatan. ”Upaya seperti ini tentunya mendapatkan dukungan kita di dewan. Hibah juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan PMI. Apalagi PMI juga membutuhkan penambahan sarana dan prasarana lainnya,” kata Suwirpen.

Klinik PMI Sumbar terus dikembangkan dengan harapan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun upaya itu masih terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasana.

Hal terungkap saat  pertemuan pengurus PMI Sumbar dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, baru-baru ini di DPRD Sumbar.

Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar ada kesempatan itu menyampaikan. Kalau pertemuan ini hanya untuk menyamakan persepsi tentang keberadaan PMI. Karena,PMI mulai berkembang dengan adanya aturan dari pemerintah.

”PMI tak hanya organisasi membantu ketersedian darah. Namun juga berkembang menjadi organisasi tanggap bencana. Misalnya jika terjadi bencana, organisasi ini bisa dilibatkan ke daerah bencana,” katanya.

Mantan anggota DPRD Sumbar ini menyampaikan, kalau PMI untuk keseharian telah membuka klinik kesehatan untuk masyarakat. Bahkan klinik yang berada di markas PMI Sumbar di Jalan Sisingamaharaja, Padang ini juga telah bekerjasama dengan BPJS. Ke depannya klinik ini terus dikembangkan agar bisa melayani lebih baik lagi.

”Statusnya klinik pratama. Kita ingin tingkatkan karena masyarakat ramai berkunjung ke klinik PMI. Salah satu kendalanya adalah sarana dan prasarana,” katanya.

Mantan Bupati Agam ini menyebutkan kalau perhatian pemerintah daerah selama ini sudah ada. Namun perlu ditingkatkan lagi. ”Kita juga mendapatkan hibah APBD, dan laporan penggunaannya kita sampaikan juga ke DPRD,” katanya.
(Sri)



Padang.Lintas Media.
Takut akan terserang wabah virus Corona,Forum Masyarakat Minang (FMM) datangi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar,untuk menolak kedatangan turis Cina ke Sumbar Senin (27/1).

Kedatangan FMM tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial dan Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal di ruang khusus 1 frd Sumbar .

Ketua FMM Irfianda Abidin menyebutkan.Kedatangan FMM ke DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap turis asal Cina yang sedang berada di Sumatera Barat sejak tanggal 26 Januari 2020.  kedatangan ratusan wisatawan asal Cina itu telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Sumatera Barat.

"Mengingat hal tersebut,kami dari FMM menyampaikan ke DPRD Sumbar agar wisatawan asal Cina yang sedang berkunjung segera meninggalkan Sumatera Barat.Dan  rencana kedatangan rombongan kedua wisawatan asal Cina tersebut pada tanggal 31 Januari 2020 mendatang dibatalkan",sebut Irfianda.

FMM juga meminta pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak menerima wisatawan asal Cina. Sampai wabah virus korona dinyatakan tidak ada lagi oleh badan kesehatan dunia (World Healt Organization/ WHO). Dalam kesempatan itu, FMM juga mempertanyakan kepedulian pemerintah provinsi kepada masyarakat, terkait kedatangan wisatawan dari Cina tersebut.Tukuknya.

Menanggapi hal yang disampaikan FMM tersebut,Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menjelaskan. Beberapa diantara yang telah disampai itu bisa disikapi. Namun untuk menolak kedatangan wisatawan luar negeri bukan kewenangan pemerintah provinsi.

Irsyad menambahkan, penyambutan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) oleh gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak dijadwalkan,hanya kebetul satu pesawat dengan Gubernur dari Jakarta diketahui setelah wisatawan tersebut berkomunikasi  dengan gubernur.

“Jadi pada saat itu, kedatangan wisatawan yang terbang langsung dari Cina bertepatan dengan kedatangan gubernur dari Jakarta. Sehingga sebagai penghormatan tidak ada salahnya ikut menyambut,” jelas Irsyad.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial menambahkan.Untuk menolak kedatangan wisatawan luar negeri, kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Jika pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota menolak, itu melanggar undang – undang. Meskipun demikian, saat ini pemprov Sumatera Barat tengah berkoordinasi terkait wisatawan tersebut.Dan kedatangan wisatawan dari Cina tersebut sudah terjadwal sejak September 2019, sebelum kasus viros corona mewabah.

“Rencananya bulan ini ada dua rombongan yang akan berkunjung, satu lagi akan datang pada 31 Januari 2019 nanti. Kedatangan ini sudah dijadwalkan oleh salah satu biro travel perjalanan wisata sebelum kasus virus corona mewabah,” paparnya.

Dia menambahkan, rombongan wisatawan datang dengan pesawat yang dicarter langsung dari Bandara Kunming, Cina. Wisatawan berasal dari daerah yang jauh dari Wuhan, tempat dimana wabah virus corona sedang bejangkit. Sebelum keberangkatan, pemerintah Cina telah memastikan bahwa wisatawan tersebut dalam kondisi steril, tidak terjangkit virus corona.

“Pengawasan di bandara pemberangkatan di Kunming dan bandara kedatangan di BIM pun sangat ketat dan dipastikan wisatawan ini seluruhnya steril,” ulasnya.
Sedangkan menurut Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal, pemprov Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan pihak travel perjalanan wisata yang membawa rombongan wisatawan asal Cina tersebut. Dari koordinasi itu, Jasman menyatakan, pihak travel menghormati aspirasi masyarakat dan memaklumi situasi yang terjadi.

“Pihak travel menyatakan sedang mengurus tiket dan visa seluruh wisatawan untuk mempercepat kepulangan. Memang tidak mudah, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada aspirasi masyarakat, pihak travel telah mengurus segala sesuatu untuk mempercepat kepulangan,” terangnya. (Sri)



Padang.Lintas Media.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar akan selalu memantau kesiapan Provinsi Sumatera Barat (Pemprov) untuk melaksanakan Pekan Nasional Tani
Dan Nelayan (Penas Tani) Ke- XVI, tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman.

Pemantauan tersebut dilakukan Komisi II dengan meninjau dan memastikan lokasi utama pelaksanaan Penas Tani ini di kawasan asrama haji Kabupaten Padang Pariaman kemaren.

Dengan menyediakan lahan lebih kurang 3 hektare.Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Kota Padang untuk event yang akan dihadiri puluhan ribu petani dari seluruh Indonesia pada Juni mendatang 2020 ini.Kata Ketua Komisi II DPRD Sumbar Ir.H. Arkadius Datuak Intan Bano.MM.MBA.

Dijelaskan Arkadius.Peninjauan hari ini merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya untuk melihat perkembangan dari persiapan yang telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait.

“Setelah mendapat kepastian mengenai pemindahan sebagian lokasi penyelenggaraan Penas Tani ke Padang Pariaman, Komisi II ingin memastikan kesiapan. Pada kunjungan hari ini, sudah terlihat perkembangan dimana lokasi penyelenggaraan sudah dibersihkan,” kata Arkadius.

Menurut Arkadius, lahan di depan komplek asrama haji seluas lebih kurang tiga hektare sudah dibersihkan. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk gelar penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan. Demikian juga lahan di belakang asrama untuk stand pameran dan dagangan. Masalah teknis yang masih harus diperhatikan adalah pasokan air untuk lahan.

Untuk kesediaan air tersebut, Arkadius Datuak Intan Bano, meminta dinas pengelolaan sumber daya air (PSDA) segera membangun instalasi air yang bersumber dari pengeboran tanah.Karena,untuk saat ini, hanya tersedia satu waduk yang diyakini tidak mampu menampung kebutuhan air pada area gelar teknologi nanti.

Dikatakanya ketersedian air itu hanya mampu bertahan selama 17 hari. Dan itu tidak akan cukup mengaokomodir berbagai kegiatan pada area yang tersedia seluas 33,2 hektare. 

Penastani sendiri, akan dilaksanakan pada bulan Juni seluruh persiapan harus dirampungkan, sehingga para peserta yang hadir termasuk para petinggi negara bisa menikmati perhelatan tahunan itu.

“ Sektor pengairan harus tuntas dalam minggu ini. Jika tidak, akan berdapak buruk terhadap persiapan penanaman,karena  progress persiapan sudah cukup bagus, sudah dilakukan pembersihan lahan. Dalam kunjungan ini kami mengajak seluruh instansi terkait"kata Arkadius.

Arkadius menyebutkan, untuk penyelenggaraan Penas Tani 2020, pembukaan dan kegiatan utama dipusatkan di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara, untuk kegiatan rapat – rapat dan seminar nantinya akan digelar di Kota Padang, termasuk juga penutupan.

“Jadi kita tidak lagi mempersoalkan polemik tuan rumah ini, yang pasti bagaimana kegiatan ini sukses,” tambahnya.

Arkadius melihat, kegiatan Penas Tani nantinya akan memberikan keuntungan bagi petani dan nelayan di Sumatera Barat. Selain berbagi informasi dan inovasi dengan petani dari daerah lain, juga akan ada gelaran teknologi menuju era pertanian 4.0.

“Petani kita bisa belajar, berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan bertransformasi ke era pertanian 4.0 melalui alih teknologi yang akan didemonstrasikan selama Penas Tani berlangsung,” ulasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Arkadius Datuak Intan Bano didampingi beberapa anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat. Antara lain sekretaris komisi, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, Leli Arni, Yunisra Syahiran, Nurfirmanwansyah, Tri Suryadi, Budiman Datuak Malano Garang dan Safarudin Datuak Bandaro. (Sri)













Padang.Lentas Media News.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar) H.Heranof Firdaus,S.Sos mengatakan.Anggota PWI harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), agar Wartawan Anggota PWI lebih profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Hal itu ditegaskan Heranof dalam sambutannya di hadapan 24 peserta UKW angkatan ke-14 yang dilaksanakan PWI Sumbar di aula kantor gubernur, Sabtu (25/1).
“Kalau ingin bergabung dengan PWI Sumbar wajib lulus UKW. Mereka yang telah memegang kartu UKW, baru bisa diuruskan kartu keanggotaan PWI-nya,” jelas Heranof.
Menurut Heranov, dalam tahun 2020 ini,PWI Sumbar akan mengadakan beberapa kali UKW, baik yang dibiayai secara mandiri oleh peserta maupun kerjasama dengan Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota.Dan sampai hari ini,PWI Sumbar telah melaksanakan UKW sebanyak 14 angkatan.
PWI mewajibkan seluruh anggotanya mengikuti UKW. Ini merupakan komitmen PWI dalam mewujudkan wartawan yang profesional. “Kita terus merangkul wartawan untuk bergabung dengan PWI, mari kita besarkan organisasi profesi ini,” kata Heranof Firdaus.
Sementara, Gubernur Sumbar yang diwakili Kabag Humasnya Drs.H.Jasman Rizal,MM.saat membuka UKW menyebutkan, Pemprov sangat mendukung dan memfasilitasi wartawan agar mengikuti UKW. Sebab mereka yang lulus UKW sudah dipastikan wartawan yang profesional.
Sebelumnya ketua pelaksana UKW, Sawir Pribadi menyebutkan
UKW hari diikuti 24 peserta dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun media online. Kegiatan itu dilaksanakan di aula kantor Gubernur Sumbar selama dua hari, Sabtu-Minggu (25-26/1/2020) dengan tim penguji  empat orang  diantaranya, Prof. Dr. Rajab Ritonga, M.Si, Muhammad Iqbal Irsyad, Djunaedi Tjunti Agus, Dra. Fitri Adona, M.Si.
Menurut Sawir,PWI telah melaksanakan UKW sebanyak 14  hari iniangkatan dan adalah UKW angkatan ke-14,hal ini tidak lepas dari mendorong wartawan agar bersertifikat. 
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang telah memfasilitasi terlaksananya UKW ini,” ujar Sawir yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Harian Singgalang tersebut. 
Ketua tim penguji, Rajab Ritonga menyebutkan.Peserta harus disiplin waktu, berpakaian rapi selama UKW dan ada 10 materi uji, ke sepuluh materi tersebut peserta wajib lulus, dengan nilai paling rendah harus 70. Jika di antaranya yang tidak lulus dari angka 70 tersebut maka dianggap tidak kompeten.
Ke 10 materi uji tersebut,menurut Rajab adalah, pemahaman peserta terhadap Undang Undang (UD) Kode Etik Jurnalistik, UU IT, dan liputan ramah anak.
UKW ini dihadiri juga oleh Kabag Humas Pemko Padang Drs. Amrizal Rengganis, MM. “Insya Allah kita anggarkan pula untuk melaksanakan UKW di Pemko Padang,” kata Amrizal Rengganis. (rel)



Padang.Lintas Media
Setelah sukses membuka gerai pertamanya di Jalan Ayani Kota Padang pada tahun 2012 lalu,kini McDonald's kembali membuka gerai untuk yang keduanya di Jln.Khatib Sulaiman Kota Padang besok Jumat (24/1).

Kepala Cabang McDonald's Khatib Sulaiman Padang Fuad mengatakan.Pembukaan kembali gerai McDonald's di Kota Padang ini atas dasar pemahaman PT.Rekso Nasional Food (RNF) sebagai pemilik merek McDonald's di Indonesia terhadap kebutuhan masyarakat akan keragaman tempat bersantap.

Potensi yang dimiliki Kota Padang telah memberikan RNF kepercayaan diri untuk mengembangkan brand McDonald's di kota ini.Dan setiap pembukaan gerai,NRF telah berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada kota tempat McDonald's berdiri dan siapapun yang terlibat didalamnya.Kata Fuad pada awal media saat Press Conference
New Store Opening McDonalds Khatib Sulaiman Padang.Kamis (23/1).

"Tidak hanya akan menambah pendapatan daerah dari pajak,kehadiran McDonald's di Kota Padang juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi putra-putri daerah ini karena,96 karyawan untuk gerai Khatib Sulaiman ini adalah tenaga lokal",jelas Fuad.

Tentang fasilitas yang diberikan kepada setiap karyawan,menurut Fuad gaji berdasarkan UMR Kota Padang dan jaminan kesehatannya adalah BPJS tenaga kerja.

Ditambahkan Fuad,untuk kenyamanan digerai baru McDonald's ini,disediakan Drive Thru,Party Room,Play Land,McCafe dan akses Wi-Fi bebas biaya.Selain itu,sama dengan gerai-gerai di daerah lainnya,gerai McDonald's Khatib Sulaiman ini juga menyediakan mushola yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh konsumen McDonald's saja,tapi juga masyarakat umum.

Untuk pemesanan menu di McDonald's Khatib ini,Fuad menjelaskan.Konsumen bisa langsung memesan menu sendiri lewat mesin dan memilih untuk membayarnya langsung di mesin tersebut.(Sri)

Wakil Ketua Komisi III DPRD SUMBAR Eviyandri Rajo Budiman menerima berkas pengaduan dari Ketua KAN Nisdarman



Padang.Lintas Media.
Merasa hak kepemilikan lahannya dirampas pemerinta daerah,aliansi Ninik mamak pemangku adat salingka nagari Kecamatan Tanjung Gadang,Kamang Baru dan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Kamis (23/1).

Kedatangan masyarakat yang tergabung pada aliansi Ninik mamak itu diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar  Eviyandri Rajo Budiman dan beberapa anggota komisi I lainnya di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Kepada DPRD, Ketua Kerapatan Adat Nagari {KAN) dari tiga nagari tersebut mengatakan Nisdarman mengatakan.Lebih dari 70 % masyarakat hukum adat di Kecamatan Lubuak Tarok,Tanjung Gadang,dan Kecamatan Kamang Baru menggantungkan kehidupannya di Tanah Ulayat (Hutan Adat) milik mereka masing-masing.

Dijelaskan Nisdarman,akhir Desember lalu,pihak kepolisian Polda Sumbar dan jajarannya mencanangkan Zero Ilegal Logging dan pihak kepolisian melakukan penangkapan hasil hutan kayu di jalan dan di lokasi pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dan berada di tanah Ulayat milik masyarakat dengan alasannya karena hasil hutan kayu dan tempat pemungutan hasil hutan kayu tersebut tidak memiliki perizinan yang sah menurut negara.

Sejak kejadian itu,menurut Nisdarman tidak ada lagi mata pencarian masyaraka tigo nagari tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dan biaya pendidikan anak-anak mereka.Semakin tingginya tingkat pengangguran dan tingginya tingkat kriminalitas seperti,pencurian dan perampasan yang terjadi.

Sementara Dr. Mursal Rajo Mudo,selaku niniak mamak masyarakat dari tiga nagari tersebut meminta kepada DPRD dapat memfasilitasi agar masyarakat di tiga Kecamatan ini dapat beraktifitas seperti semula di tanah Ulayat mereka.Karena,saat ini  masyarakat merasa dijadikan objek oleh pemerintah daerah dan oknumnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan aliansi Ninik mamak tersebut.Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Eviyandri mengatakan.Komisi I akan  merekomendasikan ke ketua DPRD untuk membawa permasalahan ini ke rapat pimpinan.

‘Aspirasi yang disampaikan pada kami, akan segera kami tindak lanjuti, sehingga masyarakat tidak lagi terombang-ambing dalam mendapatkan hak-masyarakat,” ungkap Eviyandri.

Eviyandri menilai, ada oknum mafia bermain dalam hal ini, dengan tersetruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga membuat masyarakat semakin sulit dalam mendapatkan kepastian atas hak kepemililikan tanah Ulayat masyarakat.

“Saya menilai, semua menjadi lebih rumit karena ada oknum mafia tanah yang bermain dalam hal ini, permainan tersebut sudah tersetruktur, sistematis dan masif sehingga sulit untuk memperbaikinya, namun itu bisa dihapuskan karena apa yang dilakukan oknum mafia tersebut sudah melanggar UUD 45 dan undang-undang lainnya,” tambah Eviyandri.

Dalam.pertemuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bersama untuk melanjutkan aspirasi pada pertemuan dengan stakeholder, apa bila dirasa perlu akan membawa permasalah masyarakat sampai kepada pengambil kebijakan di pemerintah pusat.(Sri)



Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) minta.Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk sementara tidak lagi mengeluarkan izin untuk aktivitas Pertambangan dan Perkebunan,baik untuk izin baru maupun perpanjangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi pada awal media saat jumpa pers di ruang rapat Pimpinan DPRD Sumbar.Rabu (22/1).Berhubung banyaknya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sumatera Barat, beraktifitas tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang dikantonginya.

Ditegaskan Supardi, DPRD mengambil langkah ini,bukan tidak mendukung investasi yang ada. Namun,langkah ini merupakan upaya penertiban agar seluruh usaha pertambangan yang berlangsung di Sumbar melakukan aktifitas sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku.

“Agar tidak terjadi aktifitas pertambangan berizin tapi melakukan penambangan ke luar dari area yang diberikan izin. Atau adanya aktifitas penambangan ilegal, termasuk juga kegiatan penambangan yang sudah dilakukan meskipun dokumen perizinannya belum lengkap. Persoalan seperti ini yang harus diperjelas,” ulasnya.

Menurut Supardi, DPRD melalui komisi terkait suda melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pertambangan. Dari kunjungan tersebut, DPRD berkesimpulan bahwa masih banyak yang tidak sesuai ketentuan. Baik dari segi administrasi perizinan maupun dalam operasional penambangan.

Temuan tersebut antara lain ada perusahaan pertambangan yang belum lengkap dokumen perizinan. Ada aktifitas penambangan yang tidak sesuai dengan areal Izin Usaha Penambangan (IUP). Bahkan ada izin lahan penambangan yang di tengahnya terdapat permukiman penduduk dan berbagai persoalan lainnya.

“Persoalan – persoalan seperti ini yang harus kita dalami dulu di DPRD, baik untuk perusahaan pertambangan yang sudah lama beroperasi, maupun yang baru,” ujarnya.

Terkait perkebunan, Supardi menjelaskan juga akan didalami apakah lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan. Apakah lahan yang digarap tidak sampai ke kawasan hutan lindung, serta apakah porsi pembagian lahan inti dan plasma sesuai dengan aturan.

Dalam waktu dekat,DPRD akan memanggil stakeholder terkait di pemerintah provinsi untuk meminta penjelasan. Selain itu, dalam pendalaman nanti, juga akan merangkul elemen masyarakat seperti aktifis lingkungan dan pihak – pihak yang berkompeten terkait persoalan tersebut.

“Semua ini harus jelas sehingga ke depan, tercipta iklim investasi yang sehat, tertib adminstrasi serta patuh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini akan dibahas oleh DPRD secara efektif dan tidak memakan waktu lama agar tidak mengganggu investasi,” jelas Supardi.

Menurut Supardi,80 persen musibah yang terjadi di Sumbar, baik itu banjir bandang, longsor dan sejumlah bencana lainnya disinyalir terjadi karena aktivitas tambang yang tidak terkendalikan atau menyalahi aturan.

Menindaklanjuti hal ini, Supardi menegaskan, di tahun 2020 ini,  DPRD  meminta Pemprov melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang yang ada di kabupaten/kota.

Disamping itu,DPRD juga minta Pemprov  segera menerbitkan regulasi tentang sistem pengawasan terpadu, sehingga perusahaan tambang tidak melanggar aturan dalam melakukan eksplorasi. Seluruh stekholder akan dilibatkan dalam pengawasan ini. Kata Supardi.

"Dari data Walhi kondisi Sumbar eksplorasi tambang di daerah ini memang sudah sangat memprihatinkan. Hampir tiap tahun terjadi bencana, kerusakan akibat bencana ini terindikasi karena adanya aktivitas tambang yang salah urus. Ke depan kita minta Pemprov tidak bermain-main terkait masalah ini," ujar Supardi.

Begitu juga dalam menerbitkan analisis dampak lingkungan (Amdal) Pemprov harus  melakukan kajian mendalam. Jika dampak kerugian lebih besar dari pada keuntungan, maka jangan dikeluarkan Amdalnya.Imbuh Supardi.

Supardi menambahkan.Dari reses yang dilakukan di daerah Pemilihannya, diterima laporan beberapa aktivitas tambang yang menyalahi aturan yang mesti segera mendapat perhatian. Diantaranya, di Simpang Tonang Kabupaten Pasaman.Di daerah tersebut ada IUP yang dikeluarkan berada pada pemukiman penduduk, sementara di PLTU Ombilin Kota Sawalunto, dan PLTU Teluk Sirih, Kota Padang kerusakan mesin yang terjadi menyebabkan tercemarnya udara.

"Beberapa waktu lalu saya juga telah meninjau aktivitas tambang di Limapuluhkota, pada daerah itu ada IUP yang dikeluarkan lebih besar dari  wilayah nagari tersebut.Tutup Supardi. (Sri)


Padang.Lintas Media News.
Sebagai bantuan kemanusiaan,PT.Semen Padang mengirimkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung
Sehari pasca-bencana.

PT Semen Padang sebagai perusahaan semen yang peduli terhadap bencana di Sumatera Barat, langsung turun tangan dengan mengirim relawan TRC ke lokasi bencana yang dilepas langsung oleh Direktur Utama PT.Semen Padang Yosviandri.Rabu. (22/1).

Pelepasan relawan TRC Semen Padang yang terdiri dari tim advance itu, juga dihadiri Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri.

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri mengatakan, perusahaan mengirim TRC ke lokasi bencana di Sijunjung, karena merupakan bentuk kepedulian terhadap musibah banjir dan longsor yang melanda Sijunjung. Apalagi, Semen Padang punya TRC yang dilengkapi dengan SDM dan peralatan yang cukup.

"Bagi perusahaan, pengiriman tim TRC ke Sijunjung itu merupakan bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan. Satu sakit semua merasa sakit," kata Yosviandri usai melepas relawan TRC Semen Padang ke lokasi bencana Sijunjung di lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Rabu siang.

Disebutkannya, selain bentuk kepedulian, perusahaan mengirim relawan TRC ke lokasi bencana Sijunjung, juga didasari oleh kemampuan dan perlengkapan yang cukup dimiliki TRC Semen Padang untuk membantu penanggulangan bencana, apalagi selama relawan TRC Semen Padang juga telah dibekali berbagai pengetahuan.

"Selama ini kawan-kawan TRC dibekali berbagai pelatihan kebencanaan. Dan tentunya ketika ada situasi atau musibah bencana seperti di Sijunjung, maka jadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sijunjung," katanya.

"Kami bangga dengan TRC Semen Padang, karena kesiapsiagaan yang mereka miliki didasari atas kemampuan dan disiplin yang terlatih. Mudah-mudahan, tim TRC yang diberangkatkan hari ini dapat bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana Sinunjung," imbuhnya.

Selama di lokasi bencana, tambah Yosviandri, tim advance TRC Semen Padang nantinya selain ikut membantu penanggulangan bencana, juga akan melakukan assessment terhadap kerusakan dan mendata apa yang menjadi kebutuhan korban bencana. "Selanjutnya akan dievaluasi program bantuan apa yang akan diberikan," ujarnya.

Kepada tim advance TRC Semen Padang, Yosviandri berpesan untuk menjaga keselamatan diri sendiri selama berada di lokasi bencana Sijunjung, termasuk menjaga nama baik perusahaan. "Relawan TRC membawa nama baik Semen Padang. Untuk itu, jaga nama baik perusahaa selama di lokasi bencana," katanya.

Koordinator TRC Semen Padang untuk bencana banjir dan longsor di Sijunjung, Sapar, mengatakan bahwa pihaknya sesampai di Sijunjung, nantinya akan berkoordinasi dengan pihak BPBD Sijunjung terkait kerusakan akibat banjir dan longsor. "Kami akan berkoordinasi dengan BPBD setempat, karena daerah yang terdampak cukup luas. Jadi, kami akan mengikuti arahan dari pihak BPBD," katanya.(b)


Padang.lintas Media News.
Kobarkan terus kegigihan berjuang untuk sebuah kreatifitas dan ketrampilan kaum perempuan minang untuk ikut serta berpartisipasi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan nilai-nilai harkat dan martabat perempuan Indonesia.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara melepas gerak jalan santai dalam rangka HUT Perkumpulan Rohana Koedoes ke-4 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (19/1/2020).

Nasrul Abit katakan, berolah raga teratur setiap minggu sesuatu yang baik dalam menjaga kebugaran kesehatan tubuh.

"Kita bangga dan senang kaum perempuan minang berkumpul bersama manfaatkan momen HUT Rohana Koedoes untuk menjaga kesehatan dan silaturrahmi. Kebersamaan dan silaturrahmi sesuatu yang indah, semoga kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah",ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit tambahkan, semangat berkarya dan kegigihan bekerja sosok pahlawan nasional Rohana Koedoes tentu menjadi inspirasi kaum perempuan Indonesia.

"Rohana Koedoes selain trampil dalam produktifitas kerajian kaum perempuan, juga merupakan wartawati perempuan pertama Indonesia. Beliau inspiratif menyuarakan nilai-nilai kepribadian luhur kaum perempuan Indonesia. Semoga semangat ini terus berkobar di jiwa perempuan Indonesia", harap Nasrul Abit.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.