Jakarta, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI), Dedi Sofhan, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif intelektual yang digagas oleh Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU) melalui Forum BAKAR (Bahas Aksi, Kritik, dan Realita) yang digelar di Wisma Kementerian Agama, Jakarta.

Dalam forum bertema “Anarkisme dalam Demonstrasi: Energi Perlawanan atau Ancaman Gerakan”, Dedi tampil sebagai pembicara utama dan memaparkan materi bertajuk “Aksi Demonstrasi dan Potensi Anarkisme: Perspektif Hukum dan Keamanan.” Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang, namun tidak dengan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

Kita sebagai mahasiswa juga harus memperhatikan aturan aturan yang ada dalam bernegara sebagaimana dalam UU No. 9 Tahun 1998 merupakan aturan pelaksana dari konstitusi yang memberikan panduan bagaimana warga dapat menyampaikan pendapat di ruang publik secara legal. Namun pihak aparat juga selaku perwakilan pemerintah harus menaati Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 yang mana memberikan kerangka teknis kepada aparat dalam menjalankan perannya - ini penting agar petugas bertindak sesuai prosedur, bukan sewenang-wenang.

“Demonstrasi adalah hak yang sah dalam negara demokrasi. Tapi ketika aksi itu berubah menjadi anarkis—merusak fasilitas umum, melukai aparat, atau menebar ketakutan di ruang publik—maka ia tidak lagi berada dalam koridor hukum. Ini bukan hanya pelanggaran pidana, tapi juga mencoreng wajah perjuangan sipil yang beradab,” tegas Dedi dalam paparannya.

Menurutnya, tindakan anarkis dapat menjadi preseden buruk yang melemahkan gerakan mahasiswa dan mengaburkan pesan-pesan substantif yang ingin disampaikan. Ia pun mengajak seluruh elemen gerakan untuk memperkuat narasi perjuangan melalui pendekatan yang legal, cerdas, dan strategis.

Dedi juga menyampaikan apresiasinya kepada PB IMSU atas penyelenggaraan forum ini. Menurutnya, Forum BAKAR merupakan wujud nyata tanggung jawab intelektual organisasi mahasiswa dalam merawat nalar kritis dan menjaga marwah gerakan di tengah tantangan zaman.

“Saya mendukung penuh ruang-ruang diskusi seperti ini. Forum seperti Forum BAKAR perlu diperluas agar gerakan mahasiswa tetap menjadi entitas moral dan intelektual, bukan alat destruksi, terkhusus untuk kampus kampus yang ada di luar jawa seperti sumatra, sulawesi papua dan lainnya sangat perlu diadakan hal hal seperti ini.” ujarnya.

Forum BAKAR dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB IMSU, Lingga Pangayumi Nasution, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya membangun dialektika sehat dan reflektif di tengah dinamika gerakan mahasiswa. Diskusi dimoderatori oleh Emon Wirawan Harefa, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM PB IMSU.

Turut hadir sebagai pemateri lain, Muhammad Arya Pradana dari Tim Kajian dan Gerakan DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya demonstrasi damai sebagai strategi yang lebih efektif dalam menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan.

Melalui forum ini, Dedi Sofhan kembali menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika perjuangan. “Kita bisa marah, kita bisa lantang. Tapi jangan kehilangan arah,” pungkasnya.

Jakarta, Lintasmedianews.com

 Banyaknya pemberitaan yang menyudutkan dan merugikan salah seorang anggota DPR RI dari Sumbar Rico Alviano, ST Rajo Nan Sati membuat dirinya angkat bicara. Melalui siaran persnya, Rico Alviano membeberkan pokok permasalahan dan kronologis serta penyebab laporan yang dibuat Hendra Idris di Polda Sumbar pada Jumat (16/5) lalu. 

Melalui Pers rilis tersebut Rico menyampaikan beberapa hal terkait pemberitaan yang menurutnya menyudutkan dan serta menjustice dirinya. Pemberitaan itu terkait adanya pernyataan Hendra Idris dibeberapa media. Bahkan yang paling  disayangkan adanya laporan Hendra Idris yang selama ini ikut mendampingi dirinya dalam banyak kegiatan politik dan keseharian. Namun tiba-tiba melapor ke Polda Sumbar, Jumat (16/5/2025) lalu, ujar Rico Alviano. 

"Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis baik Televisi, Radio, Media Cetak dan Online, bahwa Hendra Idris itu biasa bersama saya. Kami bukan hanya sering kontak telepone, tetapi juga sering bersama-sama dalam banyak kesempatan. Jadi, saya tidak menyangka dia merekam telepone saya dan itu menurut saya perbincangan biasa yang kami lakukan", ungkapnya. 

Masih menurut Rico, rekaman telepon WhatsApp dirinya dengan Hendra Idris yang direkam itu menjadi objek laporan. Padahal, sebelumnya Hendra Idris mau minta jadi TA (Tenaga Ahli) dirinya di DPR RI. "Nah, bukan saya tidak mau, kan mesti ada persyaratan dari Sekretariat DPR RI, setidaknya untuk TA berpendidikan jenjang S1. Dia tidak memenuhi persyaratan itu", kata Rico. 

Rico menduga mungkin Hendra Idris kesal dengan hal itu. Lalu, seolah-olah dengan menaikkan persoalan Labuan Bajo dan mengaitkan dengan dirinya. Padahal mengenai kegiatan itu, Rico tidak tahu persis bagaimana pengaturannya. Itu urusannya di dinas terkait. Hendra Idris mengangkatnya seperti ada temuan atau apa lah namanya. Jadi, Rico sedikit berbicara tegas, dan memang ada kata resiko yang disampaikan pada Hendra Idris. Akan tetapi maksud dari kata Resiko itu bukanlah sebuah ancaman. Melainkan hanya ungkapan yang bisa membuat dia tidak lagi bersamanya, terang Rico.  

Lebih lanjut Rico menjelaskan, bahwa Hendra Idris tidak lagi bersama dirinya, adalah resiko terbesar. Jika Hendra Idris bersikap seolah-olah menaikkan bergeining agar maksudnya tercapai untuk memaksakan menjadi Tenaga Ahli, dengan seolah-olah pula kegiatan Labuan Bajo saat Rico menjabat Anggota DPRD Sumatera Barat, ada masalah. Hal ini sangatlah tidak baik dilakukannya. 

" Sebaiknya pihak kepolisian mendalami kata resiko tersebut, karena multi tafsir. Tidak pernah saya mengancam nyawa dia atau apalagi secara fisik. Tidak mungkin sekali, sementara amanah saya di Senayan (DPR RI) lebih besar dari apa yang dia permasalahkan hanya soal TA begitu", ujar Rico. 

Menurut Rico, hal ini perlu disampaikan kepada rekan rekan media, bahwa ini terkesan sedari awal nampaknya Hendra Idris mencoba memancing dirinya agar meledakkan emosi dengan apa yang ia coba persoalkan. Dan, sewaktu-waktu dikeluarkan sebagai senjata, yang sebagaimana saat ini Hendra Idris gunakan sebagai barang bukti laporan ke Polda Sumbar.  

Saat kontak telepon dengan Hendra Idris itu, Rico sudah menjabat Anggota DPR RI. Ada imunitas, bahwa seorang anggota DPR RI tidak dapat dipidana dalam sidang, maupun diluar sidang. Karena, yang dipersoalkan Hendra Idris itu kan masalah DPRD, dia mengomentari itu dengan maksud Hendra Idris dapat beresiko tidak bersama dia lagi. Dan pengajuan selain menjadi Tenaga Ahli, tidak bisa dikabulkan juga. Itulah resikonya. 

Lebih lanjut Rico sampaikan, sebagaimana aturannya, menyoal imunitas yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 6 Ayat 224 mengenai hak imunitas. 

Disebutkan dalam aturan itu, bahwa: Pertama, Anggota DPR (DPR RI hingga DPRD), tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/ atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

 Dan, Kedua, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau Anggota DPR. 

Selain itu, untuk diketahui juga, sebagaimana yang dilansir Kompas.Com, Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Pujiyono Suwadi mengatakan, merekam seseorang tanpa izin bisa dijerat dengan pidana. Menurutnya, hal itu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 

Pasal 32 ayat (2) UU ITE mengatur tentang pidana: “..bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.

Sebab, Hendra Idris saat kontak telepon dengan dirinya, bukan dalam melakukan konfirmasi pemberitaan, sebagaimana yang dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Hal itu diakui Hendra Idris, bahwa dirinya lah yang saya telpon dan bukan dia sengaja melakukan kontak telepon sebagai kegiatan jurnalistik, untuk meminta tanggapan/ konfirmasi, terkait masalah Labuan Bajo, perihal yang sedang dipersoalkan", ujar Rico.

Terakhir Rico Alviano mengungkapkan bahwa pers rilis yang disampaikannya kepada rekan-rekan jurnalis agar tidak menjadi blunder dan menimbulkan image negatif ditengah-tengah masyarakat. Baik bagi dirinya, keluarganya maupun bagi anggota DPR RI lainnya. 

Rico Alviano juga mengucapkan terima kasih atas konfirmasi beberapa rekan-rekan jurnalis dan Pers rilis ini juga dijadikan sebagai bahan Hak Jawab bagi Rico Alviano terhadap beberapa pemberitaan di media elektronik dan cetak. (Rel)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang meraih penghargaan kategori Gold dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Award (IRCA) 2025 yang diselenggarakan Hukumonline. Penghargaan diterima Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, pada malam penganugerahan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

PT Semen Padang dinobatkan sebagai Notable Enterprise in Regulatory Compliance dengan peringkat A untuk kategori perusahaan highly/moderately regulated. IRCA merupakan ajang tahunan yang mengapresiasi perusahaan dan pemimpin yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan hukum serta tata kelola yang etis dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas konsistensi PT Semen Padang menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian dari DNA perusahaan. Regulasi tidak kami anggap sebagai batasan, melainkan panduan strategis dalam setiap proses bisnis,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, komitmen terhadap kepatuhan hukum telah menjadi prioritas perusahaan bahkan sebelum isu hukum menjadi perhatian utama dunia usaha. “Kami terus memperkuat sistem dan budaya hukum, mulai dari pembaruan regulasi internal, sosialisasi rutin, hingga pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan,” kata Iskandar.

Menurutnya, penghargaan ini menegaskan posisi PT Semen Padang sebagai perusahaan yang tak hanya unggul secara operasional, tetapi juga kuat dalam integritas dan tata kelola. “Kami berkomitmen terus memperkuat budaya kepatuhan dan menjadi panutan dalam penerapan prinsip good corporate governance di industri semen nasional,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menjaga perusahaan tetap berada pada jalur hukum yang benar.

Partisipasi PT Semen Padang dalam IRCA 2025 diawali dari proses seleksi melalui pengisian dokumen self-assessment dan kuesioner yang mencakup strategi kepatuhan, struktur organisasi hukum, pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi, serta kebijakan internal terkait kepatuhan terhadap regulasi pusat dan daerah.

Penilaian dilakukan dewan juri independen dengan menitikberatkan pada tiga aspek: strategi dan sistem kepatuhan, kepemimpinan dalam pengelolaan regulasi, serta pengawasan hingga level anak perusahaan. Dokumen pendukung seperti prosedur identifikasi perundangan, laporan evaluasi regulasi, dan sertifikasi turut menjadi bahan penilaian.

Tahun ini, IRCA diikuti 107 perusahaan dari 21 sektor industri strategis, termasuk energi, keuangan, pertambangan, dan teknologi. Penghargaan kategori perusahaan yang diraih PT Semen Padang menekankan kekuatan kolektif dalam membangun sistem kepatuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menyita uang Judi Online (Judol) yang diparkir di rekening bank-bank pemerintah yang nilainya trilyunan rupiah.

"Dari hasil laporan Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Ormas Madas Nusantara diperoleh informasi banyak bank-bank pemerintah diduga menjadi tempat penampungan hasil Judi Online. Dana-dana tersebut menggunakan kode-kode tertentu," tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal,SH di Jakarta.

Kepada media, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu, menyebutkan, setelah terbongkar mafia judi online yang juga disebut melibatkan oknum-oknum di Kementerian Informasi (Kominfo), pemilik dana Judi Online, kini kocar-kacir, apalagi diduga melibatkan ekit politik dan strategis.

"Baiknya Presiden Prabowo mengerakkan mesin Satgas Pemberantaran Judi Online untuk menelusuri aliran dananya yang disimpan diberbagai Bank. Dana itu diduga ratusan trilyun, yang dapat digunakan untuk menambal keuangan negara," ujar Jusuf Rizal yang juga aktivis pekerja dan buruh itu.

Jusuf Rizal menyebutkan Ormas Madas Nusantara selaku ormas mitra TNI Polri belum dapat memberikan kontribusi banyak bagi pembangunan bangsa. Namun demikian warga Madura memiliki komitmen kuat untuk turut serta membangun Indonesia, Menjaga Negeri.

Lebih lanjut pria berdarah biru keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu, mengatakan bila dibutuhkan Ormas Madas Nusantara dengan senang hati menyampaikan informasi yang diperoleh terkait dana judi online diberbagai bank.

"Presiden Prabowo juga bisa memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Direktur Utama Bank-Bank Pemerintah, PPATK, Kejaksaan, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), Menkopolhukam, Budi Gunawan, dll, guna mentrace dan menyita dana Judi Online itu," tegas Jusuf Rizal 

Pada kesempatan yang sama Jusuf Rizal juga berharap melalui operasi sita dana Judi Online itu, dapat dibongkar dan dipenjara aktor intelektual Judi Online yang menurutnya punya irisan dengan peredaran Narkoba yang marak di Indonesia.

Berdasarkan catatan redaksi, Ormas Madas Nusantara merupakan ormas ke-Maduraan yang memiliki cabang se-Nusantara dan Luar Negeri. Organisasi yang dipimpin HM.Jusuf Rizal,SH itu dibentuk sebagai sarana komunikasi, koordinasi, informasi, silaturahmi dan jaringan pengembangan usaha, serta membangun Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas guna mempersiapkan Madura sebagai Proponsi dan Generasi Emas 2045

Lintasmedianews.com, Jakarta, 

Senin (17/03/2025) – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN di Jakarta untuk mengusulkan percepatan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Senin (17/03/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Annisa didampingi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa menyampaikan bahwa masih terdapat satu nagari di Dharmasraya yang belum tersentuh jaringan listrik, yaitu Nagari Panyubarangan, yang dihuni oleh sekitar 157 Kepala Keluarga (KK). 

“Kami berharap PLN dapat segera merealisasikan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan. Akses listrik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Annisa.

Kemudian atas fasilitasi Andre Rosiade, sekali lagi Annisa mengucapkat terima kasih atas perhatian perwakilan masyarakat Sumbar di Gedung rakyat itu. 

Dirinya berharap dengan fasilitasi yang diberikan Andre Rosiade, keinginan masyarakat Nagari Panyubarangan untuk memperoleh penerangan di malam hari dapat segera terealisasi.

“Setelah Jum’at lalu di PT. Telkomsel, hari ini Bang Andre sekali lagi menemani kami dalam rangka mengantarkan aspirasi masyarakat ke PLN Pusat,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumbar itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut. 

“Kami akan segera melakukan survei lokasi untuk menilai kebutuhan dan kelayakan infrastruktur kelistrikan di Nagari Panyubarangan. Setelah survei selesai, kami akan berupaya mempercepat pelaksanaan program Listrik Masuk Desa di wilayah tersebut,” kata Adi Priyanto.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Dharmasraya. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan adanya respons positif dari PLN, masyarakat Nagari Panyubarangan diharapkan segera mendapatkan akses listrik yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(elda)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. 

Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. 

Untuk Kota Lubuk Linggau ini sendiri yakni Pasangan H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau periode 2025-2030, yang telah sah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. 

H Rachmat Hidayat Wali Kota Lubuk Linggau bersama H Rustam Effendi dari sumber yang didapat oleh media ini pihaknya usai pelantikan tentu akan bergerak cepat melaksanakan janji-janjinya yang disampaikan selama Pilkada lalu. 

Berikut visi misi dan program yang dijanjikan oleh Wali Kota Lubuklinggau dan Wakil Walikota Lubuklinggau Bapak Yoppy Karim dan Rustam Effendi. 

Visi, Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera 

Misi : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Dalam misi pertama ini, pasangan Yoppy - Rustam menjanjikan bakal melakukan pemberian insentif bagi guru Non ASN Berprestasi dan Peningkatan TPP bagi ASN. Selain itu, pasangan ini juga bakal meningkatkan insentif RT, LPM, PKH, TKSK serta PSM dan bantuan program RT sebesar Rp. 20 juta per tahun. 

2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 

Dalam misi kedua ini, pasangan ini merencanakan akan melakukan pembangunan rumah susun layak huni bagi masyarakat, lalu pembangunan jalan, jembatan dan transportasi terintergrasi, serta pengembangan Bandara Silampari. Termasuk juga, pembangunan pusat bisnis PKL (Malioboronya Lubuk Linggau). 

3. Membangun Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 

Dalam misi ketiga ini, pasangan Yoppy Karim - Rustam Effendi bakal memfasilitasi akses perizinan dan bantuan modal bagi UMKM senilai Rp. 2 juta hingga Rp. 5 juta. Lalu, bakal merevitalisasi Pasar Inpres(Linggau Grosir Modern) dan Pembangunan Wisata Alam Terpadu (Linggau Ecopark), serta bakal melakukan pengembangan Terminal Agrobisnis di Terminal Watas. 

4. Mewujudkan SDM yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius 

Dalam misi keempat pasangan ini, Linggau Juara akan memberikan layanan Berobat Gratis untuk masyarakat miskin yang belum ditanggung BPJS dan Penyediaan Rumah Singgah di Palembang. Termasuk, biaya pendidikan dan seragam sekolah gratis, santunan amal kematian sebesar Rp. 2 juta, termasuk insentif bagi guru ngaji, pengurus masjid, pengurus jenazah dan penggali kubur. 

Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", kemudian berlanjut ke pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Adapun pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti. 

Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Ini merupakan kali pertama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilantik secara bersamaan oleh presiden sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan, karena para kepala daerah telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, kemudian turun ke rakyat, serta telah meminta kepercayaan rakyat, sehingga sudah berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. 

Maka atas nama negara dan bangsa Indonesia, dirinya meminta pengabdian penuh terhadap rakyat. 

"Karena kalian pelayan rakyat atau abdi rakyat, maka wajib membela kepentingan rakya serta harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka," tegas Prabowo. 

Acara pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden,  Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, serta menteri Kabinet Merah Putih.(Adv)

Jakarta || Lintas Media News. Com

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik kepala daerah se-Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030 di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 10.14 WIB, pada Kamis (20/2/2025).

Dalam pelantikan serentak ini, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, turut dilantik untuk memimpin wilayah mereka.

Pelantikan diawali dengan prosesi Barisan Kirab, di mana seluruh kepala daerah yang akan dilantik berjalan beriringan menuju Istana Kepresidenan.

Kegiatan ini, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Acara pelantikan, dimulai dengan Pembacaan Keputusan Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur, serta Pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota oleh Mendagri Tito Karnavian.

Setelah itu, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah/janji jabatan, serta melakukan penandatanganan berita acara dan pemasangan tanda pangkat jabatan.

Setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung selama delapan hari mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, yang didampingi istri tercinta selaku Ketua TP PKK Padang Pariaman, dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, juga didampingi istri selaku Ketua GOW, hadir dalam pelantikan bersama dengan Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.

Pelantikan ini, menjadi momen penting bagi para kepala daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dalam memulai tugas mereka untuk periode 2025-2030.

(R, A/rels)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharudin SM MM, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2025-2030.

Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan seluruh pejabat negara di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Rangkaian prosesi pelantikan kepala daerah serentak yang diikuti sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 363 wakil bupati, 85 walikota dan 85 wakil walikota, itu dimulai dari Monas. Kemudian para kepala daerah bergerak menuju Istana Negara untuk mengikuti upacara pelantikan.

Sesampainya di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pelantikan. Prabowo juga menyampaikan amanat secara langsung dalam upacara pelantikan tersebut.

Usai dilantik, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati, Muzamil Baharudin SM MM, memanjatkan syukur atas terlaksananya pelantikan ini.

Asmar-Muzamil menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Meranti atas kepercayaan yang diamanahkan kepadanya, seraya mengajak semua pihak bersatu membangun dan memajukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan yang maha esa. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi kita semua, pertama kalinya Presiden melantik langsung Kepala Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti atas do'a, dukungan, dan harapannya. Kedepan, mari kita bersatu, bersama-sama mewujudkan Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera," ucap Bupati Asmar.

Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak. Momen ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Setelah upacara pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, seluruh kepala daerah akan mengikuti rangkaian Retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ratusan kepala daerah akan mulai berangkat ke Akmil pada Kamis, (20/2/2025) siang. Retret kepala daerah ini dijadwalkan akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Februari 2025. (Nina/rls).

Jakarta -Lintasmedianews.com 

Dr.H.Ramadhani Kirana Putra dan H.Suryadi Nurdal Resmi Dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Solok Periode 2025-2030 bertempat di halaman tengah antara Istana Kepresidenan,Jakarta Pusat.Kamis (20/02/2025).

Turut hadir pada acara ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta segenap Menteri Kabinet Merah Putih.

Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

Prabowo dalam pidatonya,mengucapkan selamat atas kepala daerah yang terpilih. Menurutnya, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah di Indonesia.

Sebab, untuk pertama kali Kepala Negara melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

"Saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin sampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing," kata Prabowo

Presiden Prabowo juga mengingatkan agar setiap kepala daerah berkomitmen menjaga kepercayaan rakyat dengan membela dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.(T/K)

Jakarta, Lintas Media News, com

Bupati terpilih Padang Pariaman, Jhon Kenedy Azis, dan Wakil Bupati Rahmad Hidayat turut hadir di Monumen Nasional (Monas) Jakarta dalam rangka persiapan pelantikan kepala daerah (KDH) yang akan digelar pada 20 Februari 2025 mendatang di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Pariaman, Zahirman, melaporkan bahwa sejak pagi, para kepala daerah yang akan dilantik telah mengikuti gladi kotor di kawasan Monas.

“Tadi Tim Kemendagri, sudah mengumpulkan para KDH, termasuk Bapak Jhon Kenedy Azis dan Bapak Rahmad Hidayat di Kawasan Monumen Nasional untuk mengikuti persiapan pelantikan,” tulis Zahirman dalam keterangannya.

Dalam kegiatan tersebut, para KDH mendapatkan arahan terkait mekanisme pelantikan agar prosesi dapat berjalan khidmat dan teratur. Mereka terlihat, mengenakan seragam olahraga dan menjalani pelatihan intensif.

“Untuk menampung, para KDH dan tim pendamping, panitia telah menyediakan tenda berkapasitas besar,” jelas Zahirman.

Rencananya, gladi bersih akan dilaksanakan kembali pada Rabu (19/2), di mana para KDH akan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Kegiatan ini bertujuan, untuk memastikan seluruh persiapan pelantikan berjalan dengan baik dan lebih lancar.

(Len /Diskominfo)

Jakarta, Lintasmedianews.com. 

Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih, Jon Firman Pandu dan H. Candra, berkumpul di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Selasa 18/1 2025  untuk mengikuti gladi kotor menjelang pelantikan resmi pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan aparat kepolisian guna memastikan prosesi pelantikan berjalan lancar dan tertib.

Gladi kotor yang dipimpin oleh Staf Khusus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan ini melibatkan pelatihan baris-berbaris, mulai dari sikap sempurna, jalan di tempat, hingga berjalan dengan tangan mengepal sebagai simbol kesiapan memimpin daerah masing-masing. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali diadakan secara nasional, mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan keseragaman dalam proses transisi kepemimpinan daerah.

Dalam wawancara usai mengikuti gladi, Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu, yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Candra, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan kegiatan ini. “Ini merupakan pengalaman pertama bagi kami, dan sangat luar biasa karena sebelumnya pelantikan kepala daerah tidak pernah dilakukan secara serentak seperti ini. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa dirinya bersama H. Candra siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari aspek fisik, mental, maupun spiritual. Ia menambahkan bahwa setelah resmi dilantik, pihaknya berkomitmen untuk membangun Kabupaten Solok dengan semangat kebersamaan sesuai dengan tagline mereka, Sejuk dan Damai. “Kami ingin memastikan program-program nasional, khususnya Asta cita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dapat diimplementasikan di Kabupaten Solok,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok terpilih, H. Candra, menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Kami berencana mengadakan retreat khusus untuk kepala OPD agar dapat membangun kekompakan dan sinergi dalam menjalankan program-program strategis bagi masyarakat Kabupaten Solok,” jelasnya.

Setelah dilantik pada 20 Februari 2025, para kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.(Karta)

Jakarta. Lintasmedianews.com. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok terpilih Chandra melaksanakan kegiatan registrasi dan pemeriksaan kesehatan bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya hasil Pilkada 2024. 

Kegiatan medical chek up atau cek kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus dilalui menjelang pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/02/2025) mendatang di Istana Negara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu beserta Wakil Bupati Solok terpilih Candra datang mengenakan kemeja bewarna putih dan celana hitam dengan penuh keakraban ke lokasi pada Minggu (16/02/2025) pukul 08.00 WIB. Sesampainya di lokasi  langsung melakukan registrasi di tempat yang telah disediakan.

Terdapat enam meja registrasi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah. Pemeriksaan hari ini digelar dalam tiga sesi untuk 239 kepala daerah terpilih.

Sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, sementara sesi kedua dimulai pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikutnya, sesi ketiga atau terakhir dimulai pukul 13.00-15.00 WIB.

Hingga hari ini terdata sekitar 239 orang kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. 

Pada kesempatan tersebut, Jon Firman Pandu - Chandra menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih tahun 2025. 

"Kegiatan medical check up ini merupakan rangkaian yang harus dijalani sebelum dilaksanakan pelantikan secara serentak nantinya, Insya Allah kami siap," ungkap Jon Firman Pandu di sela-sela kegiatan.

Pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan pada Senin (17/02/2025). Masih terdapat sebanyak 242 orang kepala daerah beserta wakilnya yang akan menjalankan proses cek kesehatannya besok.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti kegiatan gladi kotor pelantikan pada  tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan gladi bersih pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara Jakarta (karta).

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pada Jumat (7/2) meminta Gusmen, sapaan akrabnya Menteri sosial Syaifullah Yusuf, untuk menjadi narasumber peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari mendatang.  

Firdaus mengungkapkan bahwa peringatan HPN SMSI akan dipusatkan di Jurnalistik Boarding School, Kota Cilegon. Sementara itu, seluruh anggota SMSI di provinsi, kota, dan kabupaten akan mengikuti peringatan secara daring, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng secara serentak di masing-masing daerah.  

"SMSI akan menperingati HPN tahun ini secara sederhana dan  akan berlangsung secara nasional dengan simbolisasi pemotongan tumpeng, yang akan diikuti oleh provinsi, kota, dan kabupaten yang menjadi bagian dari SMSI," ujar Firdaus.   

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas undangan SMSI untuk hadir dalam peringatan HPN. Namun, karena agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, ia mendelegasikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk hadir mewakili Kemensos dalam acara tersebut.  

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.  

"Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.  

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos), Mira Riyati Kurniasih, turut menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif SMSI.  

"SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan upaya ini akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjuangan bersama," ujar Agus Jabo Priyono. ***

Lintasmedianews.com

Ustat Ahmad Atopotan,S.Ag dalam ceramahnya menuturkan sekaitan dengan perjalan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah Sholat dengan perjalanan dari Masjidilharom (Makkah) ke Masjidil Agzo di Pelestina, begitu juga dengan kejujuran Nabi dan para Sahabatnya untuk berdakwah dalam rangka siarnya Agama Islam.

Disisi lain Ia berharap kepada para Siswa dapat memahami Sejarah Islam ,termasuk tentang kelahiran para Nabi,memahami peristiwa yang indikatornya adalah Sholat,karena kewajiban,kalau ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala .

Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal hal yang tidak baik atau Membuly kepada orang lain,akan tetapi perlunya saling hargai menghargai terang pendidik Matrasyah Muallimin Ujunggading ini,sambil membacakan Solawat secara bersama- sama dengan ditutup Doa ,yang seterusnya pengumuman pemenang lomba Sholat Jenazah yang diraih oleh Jurusan Agribisnis Ternak Unggas dengan Nilai 95 .dengan Tema semoga syafaat Rasulullah selalu menyertai perjalanan hidup kita baik di Dunia mau pun di akhirat kelak.(parsela)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi awal ke Direktur Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri guna menyakinkan tata tertib kegiatan Dewan ini dapat sesuai dengan arahan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini disampaikan pimpinan rombongan Pansus Tatib DPRD Sumbar Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, disela-sela kegiatannya kunjungan konsultasi awal ke kemendagri, Jakarta, Kamis (23 Januari 2025). 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengungkapkan ada 9 poin yang menjadi bagian penting dalam perubahan Tatib DPRD Sumbar tahun 2025 yang menjadi bahan dialog konsultasi. 

"2 poin diantaranya, fasilitasi suport staf administrasi kegiatan masing masing anggota dewan dan fasilitasi pakaian daerah dalam kegiatan rapat paripurna istimewa hari Jadi Daerah yang berhubungan langsung dengan dengan fasilitasi keuangan daerah. Tentu ini menjadi catatan tim Pansus untuk menindaklanutinya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya," ujar Evi Yandri. 

Evi Yandri menambahkan, kita melakukan pansus pembahasan Tatib DPRD Sumbar ini sebagai upaya mengikuti dinamika yang aktifitas berkembang dalam kegiatan kedewanan dan menyakinkan kembali hal-hal yang diatur sesuai undang-undang dan peraturan lainnya. 

"Apakah peraturan tatib ini diganti baru atau revisi perubahan dari kondisi tatib saat ini kita serahkan kepada mekanisme aturan yang berlaku. Tatib pada dasarnya adalah untuk pedoman dan aturan Tata Tertib kerja anggota dewan, sehingga menjadi referensi pelaksanaan aktifitas kedewanan di DPRD Provinsi Sumbar", katanya. 

Kasubdit Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahli Mud Perundangan Yuniar,SP. MAP dalam kesempatan tersebut menyampaikan setiap perubahan, pergantian dan revisi Tata tertib DPRD wajib difasilitasi kemendagri, sebelum ditetapkan DPRD dalam rapat paripurna. 

"Tatib DPRD merupakan aturan daerah yang mengacu pada aturan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota", kata Yuniar. 

Yuniar juga tambahkan Peraturan Tatib DPRD ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apakah Tatib DPRD ini istilah diganti, direvisi tentu dilihat dari presentase penambahan, perubahan penyusunannya, jika hanya dibawah 50 persen cukup direvisi saja, namun jika melewati 50 persen  barulah dicabut dan diganti, " ujarnya. 

Yuniar juga menyampaikan, dalam penyusunan kegiatan jangan terlalu rinci pengaturannya, takutnya nanti akan mengikat sehingga keluwesan aktifitas kedewanan tidak berjalan sebagaimana baiknya. 

"Kemendagri akan melakukan koreksi terhadap pengaturan tatib yang tidak sesuai dengan undang-undangan terutama pp 12 tahun 2018 pada saat diajukan fasilitasi. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi keuangan DPRD, sebaiknya tim pansus berkonsultasi juga dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri karena ada hal prinsip dalam pengaturannya." Sarannya. 

Hadir juga dalam kegiatan kunjungan tersebut konsultasi Tim Pansu Tatib DPRD Sumbar, Wakil Ketua Muhammad Iqra Chisa, Nanda Satria, Wakil Ketua Tim Pansus Ronny Mulyadi, Dt Bungsu, Anggota Pansus M. Yasin, Lazuadi Erman, Muclis Yusuf Abit, Andarmy, Yodi Pratama, Indra Dt RajoLelo, Jefri Masrul, Selamat Simamora, Sri Kumala Dewi, Kabag Persidangan Zardi Syahrir,SH.MM. 

Humas DPRD Sumbar

Jakarta. Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Gedung Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (08/01/25).

Turut mendampingi, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kepala OPD terkait lingkup Pemko Solok.

Adapun audiensi itu membahas tentang tambahan penghasilan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Implementasi kesepakatan 3 lembaga (Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian) terhadap perlakuan tindakan hukum bagi penyelenggara pemerintah daerah yang diawali melalui APIP sebelum APH karena terlalu mudah ASN dipanggil dan diperiksa walau hanya sebatas surat kaleng.

Selanjutnya, efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah serta pokok pikiran (Pokir) DPRD telah menjadi media transaksional dikarenakan Pokir menjadi kegiatan yang sampai pelaksanaan diintervensi DPRD sehingga kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan dari pokir jadi kegiatan balas jasa dan relatif bermasalah.(T/K)

(Jakarta).Lintasmedianews.com.

Tak tanggung-tanggung, selain mengunjungi Kementerian Perhubungan, Wakil Bupati Solok,  Jon Firman Pandu,  bersama Kepala  Dinas Pariwisata, Armen A.P, dan sejumlah Kepala OPD  juga mendatangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (07/01/2025).

Selain Kepala Dinas Pariwisata, Wabup Solok Jon Firman Pandu juga didampingi oleh Kadishub Muhammad Djoni, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH, Asnur, Kadis PU PR, Efia Vivi Fortuna, Kepala Barenlitbang, Desmalia Rahmadhanur, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Syoufitri, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya. 

Di Kemenparekraf, Wabup Jon Firman Pandu disambut oleh Direktur Manajemen Investasi, Zulkifli Harahap, dan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasihnya atas sambutan dari pihak Kemenparekraf.

“Ini kesempatan terbaik, dimana diawal tahun 2025 kita ingin persiapan-persiapan di bidang pariwisata ini dimatangkan. Kabupaten Solok memiliki potensi wisata yang cukup besar dan tentunya ini betul-betul dikelola secara maksimal,” kata Jon Firman Pandu.

Selanjutnya dikatakan Jon Firman Pandu bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, sangat butuh kolaborasi dan kerjasama dengan Kemenparekraf. Diakui Jon Firman Pandu, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan banyak hal dalam pengembangan dan memajukan pariwisata di Kabupaten Solok.

“Seperti pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan potensi-potensi lainnya. Tentunya kita butuh petunjuk pihak Kemenparekraf bagaimana persiapan Kabupaten Solok kedepannya,” paparnya.

Lebih lanjut menurut Jon Firman Pandu  pariwisata Kabupaten Solok harus terkoneksi dengan sapta pesona, karena pariwisata tidak hanya tentang banyaknya wisatawan (pengunjung) saja, namun juga lingkungan, tentunya juga menjadi prioritas agar kenyamanan berwisata bisa terjaga di Kabupaten Solok.

“Pengelolaan sampah dan infrastruktur sebagai penunjang kemajuan pariwisata, tentunya juga menjadi perhatian yang harus didiskusikan dengan Kemenparekraf. Sehingga semua unsur terkoneksi dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Menurutnya, banyak hal-hal besar yang harus dibicarakan bersama Kemenparekraf untuk kedepannya. Pemerintah Kabupaten Solok siap membuka ruang seluas-luasnya terkait investasi, serta pengelolaan pariwisata agar lebih maksimal lagi.

“Mudah-mudahan pada pertemuan bersama Kemenparekraf ini, Pemerintah Kabupaten Solok mendapat petunjuk agar pariwisata Kabupaten Solok masuk dalam rencana induk, dan bidang pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Menanggapi paparan Wakil Bupati Solok,  Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengatakan bahwa wisata bersih juga menjadi target dari Pemkab Solok dan itu tentunya sejalan dengan program berkelanjutan dari Kemenparekraf.

“Program tersebut terkait dengan peningkatan daya saing destinasi, dimana tentunya jika kita punya pemikiran daya saing maka kita harus memikirkan kualiti,” ujar Titik Lestari.

Dikatakan Titik Lestari lagi,  untuk program ini Kemenparekraf telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Wisata Bersih. Hal itu juga untuk diimplementasikan, tempat wisata bersih, toilet bersih dan sebagainya.

“Program tersebut bisa diselaraskan dengan program wisata Kabupaten Solok dan itu saat ini menjadi fokus kami,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf, Zulkifli Harahap menyebutkan, kemajuan pariwisata Kabupaten Solok tak lepas dari komitmen Kepala Daerah.

“Ini tentunya harus diapresiasi, jika Kabupaten Solok ingin memiliki peluang dan potensi wisata yang besar tentunya harus didukung oleh seluruh pihak,” kata Zulkifli Harahap.

Ditegaskannya, Kemenparekraf selalu mendukung dan mendorong destinasi skala prioritas. 

"Selain itu, kita juga ingin yang diluar skala prioritas menjadi primadona dan menjadi dorongan ekonomi untuk Indonesia.

Silahkan teman-teman dari Kabupaten Solok untuk hadir ke Kemenparekraf, agar Kabupaten Solok ini menjadi destinasi investasi baik itu dari ‘Foreign investment’ ataupun Domestik investment,” paparnya.

Dikatakannya, kunjungan ke Sumbar cukup tinggi dan bidang pariwisata ini tentunya perlu kita dorong yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Solok. 

“Terkait investasi wisata kita bukan hanya bicara tentang investasi hotel, restoran sedangkan di Kabupaten Solok didominasi oleh agri kultur, sehingga investor bisa kita tarik untuk agro wisata,” pungkasnya. (Karta)

(Jakarta). Lintasmedianews.com.

Guna memajukan pariwisata dan daerah Kabupaten Solok, serta memajukan transportasi Kereta Api (KA), serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Solok, Wakil Bupati Solok,  Jon Firman Pandu bersama Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni dan beberapa Kepala OPD terkait mendatangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, Selasa  (07/01/2025).

Kedatangan Wabup Solok Jon Firman Pandu bersama rombongan disambut oleh Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Risal Wasal beserta jajaran. 

Pada kesempatan itu, Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan  proposal usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perairan, untuk revitalisasi dermaga dan pengadaan kapal angkutan orang dan barang kepada Dirjen Kereta Api, Risal Wasal.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Kabupaten Solok sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian Perhubungan. 

“Tentunya Kabupaten Solok butuh dukungan dari Kemenhub,  sekaitan pembangunan perhubungan di Kabupaten Solok. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik di Kemenhub,” kata Jon Firman Pandu.

Ia juga berharap koordinasi dengan pusat terus terjalin dengan baik.

“Kami akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Kemenhub, sehingga Kabupaten Solok itu maju dan berkembang seperti daerah lainnya. Kabupaten Solok harus bangkit, tentunya kita butuh langkah-langkah strategis,” ujar Jon Firman Pandu menambahkan.

Selain itu, Jon Firman Pandu menyampaikan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Solok, berupa  5 danau, yang juga sangat butuh dermaga yang memadai, serta kapal untuk berkeliling sehingga bisa memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Solok.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Risal Wasal meminta  Wabup Solok agar menyiapkan tata ruang terkait transportasi.

Risal Wasal juga mengingatkan agar konsep-konsep kreatif finansial harus dipikirkan oleh Kabupaten Solok.

“Kalau memang Kabupaten Solok itu memiliki potensi wisata, tentunya harus dimanfaatkan untuk kemajuan daerah,” sebut Risal Wasal.

Dia juga mengatakan bahwa Kemenhub tentunya juga akan menyiapkan transportasi sesuai kebutuhan, apakah itu darat, laut, danau atau sungai untuk penyeberangan.  

"Insyaallah, Kemenhub siap untuk membantu kemajuan daerah Kabupaten Solok. Tentunya ini butuh komitmen Kepala Daerah beserta jajaran terhadap keinginan kemajuan daerah itu sendiri." Pungkas Risal Wasal. 

Adapun Kepala OPD terkait yang juga ikut mendampingi Wakil Bupati Solok pada kesempatan tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Armen, AP, Kadis PUPR Evia Vivi Fortuna, Kepala Bapelitbang Desmalia Ramadhanur, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH Asnur, Kepala DPP Syoufitri, dan beberapa Kabid OPD terkait. ( Karta)

Jakarta Timur . Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar beraudiensi dengan Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Dr. Liferdi Lukman di Kantor Dirjen Hortikultura, Pasar Minggu Jakarta Timur, Selasa (07/01/25)

Turut mendampingi, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Zulkifli, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim.

Kunjungan Wako dalam rangka keinginan Pemerintah Kota Solok untuk membuat Bumi Perkemahan Pramuka di lahan Balitro KP Laing. 

"Disamping bertujuan lahan itu dapat terkelola dengan baik dan juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat terutama generasi muda, bersama Kwarcab kami berencana akan memanfaatkan untuk Bumi perkemahan," ucap wako.

Banyak hal yang bisa dilakukan dengan lahan yang cukup luas ini tanpa meninggalkan yang selama ini telah ada, bahkan yang ada sekarang malah menjadi sebuah potensi untuk dikembangkan.

Direktur yang merupakan putra Solok ini cukup memahami terkait aset karena pernah menjadi pejabat pemegang kuasa aset Kementerian Pertanian (Kementan)  menyampaikan bahwa sekarang ini Kementan hanya sebagai pemakai aset dan semua aset menjadi milik negara yang tercatat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.

"Pak Wali dapat bersurat ke Menteri Pertanian dan tembuskan ke KPKNL, kalau Balitro Laing berarti Kantor yang di Padang. Nanti menjadi kewenangan Sekjend untuk menindaklanjuti bagaimana kedepannya. Pada dasarnya dapat saja sesama penyelenggara negara memanfaatkan aset negara," terang Liferdi.

Lebih lanjut Liferdi mengatakan, saat ini restrukturisasi kembali dilakukan di Kementan RI, Balitro selama ini berada dibawah Balitbangtan, yang telah berubah menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) namun sekarang juga kembali mengalami perubahan.(T/K)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Upaya pemerintah  untuk mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, diperlukan berbagai langkah startegis oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. 

Menyangkut hal tersebut, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman selaku Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional mengatakan, sangat perlu untuk menerapkan Sentralistik Demokratik (Sendem) untuk mencapai kearah pertumbuhan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Dudung yang didampingi Kolonel Czi Asep Sugiharto Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Khalid Zabidi anggota tim ahli, saat menerima kunjungan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, di ruang kerjanya, Senin 6 januari 2025. 

“Dengan sistem pemerintah yang menggabungkan unsur-unsur sentralisasi dan demokrasi sehingga pengambilan keputusan dan pengawasan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga tercipta stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil,” paparnya.

Lebih lanjut Dudung  menerangkan, dengan sentralistik demokratik juga akan terwujud pembangunan yang merata di seluruh wilayah, karena meskipun kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat namun dalam pengambilan keputusan sesui dengan azaz demokrasi akan melibatkan perwakilan rakyat.

“Pada prinsipnya sistem sentralistik demokratik bertujuan mencapai keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan partisipasi rakyat,” ungkapnya.

Dudung mengungkapkan,  efisiensi pemerintahan yang artinya proses pengambilan keputusan yang efektif dan efesien, penggunaan sumberdaya secara efektif, pelayanan yang cepat transparan dan berkualitas serta pengurangan prosedur yang tidak perlu sehingga memperlambat proses.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menyebut di bidang politik, sentralistik demokratik akan membawa stabilitas poitik, koordinasi yang efektif antara intansi pemerintah dan akan lebih terintegrasi sehingga lebih efesien dalam mengambil keputusan.

“Secara administratif dengan pengawasan dan kontrol dari pusat akan lebih efektif, sehingga akan timbul efisiensi birokrasi yang bisa memangkas prosedur yang tidak diperlukan, hal tersebut juga berpengaruh pada pengoptimalan sumberdaya sehingga terjadi efesiensi anggaran dan SDM,” pungkas  Firdaus. (Iwan)