Pasbar,Lintas Media News Com.
Ratusan perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau P3K PW mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Senin sore,tgl 23/4.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait besaran gaji yang dinilai sangat rendah, serta kondisi BPJS Kesehatan yang saat ini tidak aktif.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan P3K PW dari berbagai instansi mengungkapkan bahwa gaji yang mereka terima berkisar antara seratus ribu hingga dua juta rupiah per bulan. Bahkan, sebagian pegawai hanya menerima sekitar seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah, yang dinilai jauh dari kata layak.
Selain persoalan gaji, mereka juga mengeluhkan BPJS Kesehatan yang saat ini tidak aktif, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan. Para pegawai berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian status serta meningkatkan kesejahteraan mereka, mengingat sebagian besar sudah memiliki tanggungan keluarga.
Perwakilan P3K PW, Dilvan Andeski, menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan dan perlu perhatian serius dari pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Pasaman Barat bersama pemerintah daerah sepakat akan melakukan pengkajian ulang terkait besaran gaji melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Saat ini, tercatat sebanyak dua ribu enam ratus lima puluh delapan pegawai P3K paruh waktu tersebar di berbagai dinas, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka berharap hasil kajian nantinya dapat membawa perubahan, setidaknya menyamai besaran gaji yang pernah diterima sebelumnya.