PADANG .Lintasmedianews.com
Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra hadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester II 2024 dan Strategi Percepatan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Championship 2025, bertempat di ruang rapat Exellence Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Rabu (12/03/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar, Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram, Direktur Bank Nagari Sumatera Barat Gusti Chandra, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wali Kota se Sumatera Barat, dan Kepala BKD se Sumatera Barat
Turut mendampingi Wako, Asisten II Kota Solok Jefrizal, Kepala BKD Kota Solok Novirna Hendayani, Bagian Perekonomian Setda Kota Solok.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar berkomitmen penuh mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
"Elektronifikasi adalah bagian dari penerapan digitalisasi keuangan daerah. Tahun 2024 lalu, dari 10 provinsi di Sumatera, Sumbar ada di posisi kelima dalam hal penerapan digitalisasi. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat dibutuhkan, agar pemangku kepentingan dan kepala daerah kabupaten/kota bisa saling sharing terkait percepatan digitalisasi keuangan daerah," ucap Gubernur.
Gubernur juga menyebutkan, melalui Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), maka TP2DD diharapkan semakin terintegrasi dalam upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai.
Selain itu, ETPD juga sangat penting diterapkan demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"ETPD akan menopang berbagai kegiatan perekonomian daerah, mulai dari mengoptimalisasikan pendapatan, memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan akses keuangan di daerah, serta memperkuat kontrol keuangan secara sistematis. Oleh karena itu, komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus lebih dipertegas dalam hal ini," ujar Gubernur lagi.
Ada pun dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram menyebutkan, bahwa digitalisasi hari ini menjadi sebuah keharusan, terlebih lagi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, ia meminta seluruh Pemda di Sumbar terus menjadikan upaya ini sebagai salah satu agenda prioritas.
"Selain mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, digitalisasi juga bentuk dukungan terhadap pengimplementasian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat mengapresiasi, karena setiap daerah di Sumbar telah memiliki TP2DD," kata Abdul Majid.(T/K)