Padang,Lintas Media News
Konsultasi tentang perubahan Peraturan Presiden ( Perpres )
dan Perizinan Usaha,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sijunjung dan Pasaman Barat (Pasbar) berkunjung ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar).Kamis (11/1/2024).
Kedatangan DPRD Dari dua daerah yaitu, Komisi II DPRD Sijunjung dan Komisi I DPRD Pasaman Barat
tersebut disambut oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir, dan Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Sumbar, Dahrul Idris di ruangan khusus I DPRD Sumbar .
Sekwan Raflis menyambut baik kedatangan rombongan ke dua DPRD tersebut. Ia juga ucapkan terima kasih telah berkunjung dan mencari masukan untuk kemajuan daerah masing-masing.
Raflis berharap, hasil diskusi hari ini dapat membantu DPRD Sijunjung dan Pasbar dalam memperbaiki kinerjanya.
“Kami berharap hasil sharing atau diskusi ini dapat menjadi masukan dan membantu DPRD Sijunjung dan DPRD Pasbar dalam menyusun kebijakan,” harap Raflis
Kunjungan yang dilaksanakan DPRD Sijunjung dalam rangka konsultasi dan implementasi pelaksanaan perpres tahun 53 tahun 2023 tentang perubahan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
Sementara kunjungan DPRD Pasaman Barat dilaksanakan untuk konsultasi terkait pedoman tata cara perizinan berusaha.
Ketua DPRD Sijunjung Bambang Surya Irwan mengatakan, DPRD Sumbar dijadikan sebagai tujuan kunjungan karena pihaknya melihat DPRD Provinsi Sumbar adalah lembaga legislatif yang memiliki banyak inovasi yang bisa dicontoh.
“Karena itulah kami melakukan konsultasi ke sini, untuk menyamakan persepsi dan mengambil hal-hal baik dari apa yang sudah diterapkan oleh DPRD Sumbar,” kata Bambang.
Bambang mengatakan hasil diskusi yang dilaksanakan saat itu akan dijadikan perbandingan untuk diterapkan oleh DPRD Sijunjung.
Sementara, Ketua DPRD Pasaman Barat, Rosdi menyampaikan maksud kunjungan yang dilakukan ke DPRD Sumbar adalah, DPRD Pasaman Barat ingin mendapat masukan dan informasi tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.
“Informasi terkait ini sangat kami butuhkan di Pasaman Barat karena daerah kami termasuk daerah investasi, dan kami baru saja mengeluarkan peraturan daerah tentang kemudahan investasi,” ucapnya.(st)