50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Singgung Progul Walikota, Faisal Nasir Sorot Subsidi Rp27 M ke Trans Padang dan Pelayanan ke Masyarakat

PADANG,Lintas Media News
Salah satu program unggulan Walikota Padang di bidang angkutan masal adalah Trans Padang. Namun ironisnya, keberadaan Trans Padang tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Trans Padang itu memang bentuk layanan pemerintah ke masyarakat. Angkutan masal. Tetapi keberadaan Trans Padang itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap anggota Pansus III DPRD Kota Padang, Faisal Nasir.

Faisal Nasir mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, misalnya di Bypass, yang naik Trans Padang itu hanya sekitar 30 persen. 

Padahal, jelas Faisal Nasir, subsidi yang diberikan Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Padang itu jumlahnya sangat besar.

"Yang naik ke Trans Padang itu tidak begitu (banyak, red). Sementara subsudi luar biasa besarnya, Rp27 miliar. Kalau Rp27 miliar itu diberikan ke masyarakat, kan luar biasa itu," cakapnya. 

Menurut Faisal Nasir penyebabnya adalah akses Trans Padang ke penghubung tidak terkoneksi. Sebab, jalur-jalur koridor Trans Padang tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kini akses Trans Padang itu, akses Trans Padang ke penghubung itu kan tidak terkoneksi. Jalur-jalur Koridor Trans Padang yang ada saat ini tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat. Itu salah satu penyebab," terang Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Kedua, kata Faisal Nasir, fasilitas halte. Halte yang ada belum memadai, karena kalau hari hujan masyarakat tidak bisa menunggu di halte.

"Yang kedua Trans Padang, tidak mau orang naik Trans Padang, karena tampat orang naik itu tidak ada disipkan pemerintah. Karena halte itu, janjang (tangga) saja. Kalau hari hujan, apa mungkin orang naik ke sana?" pungkasnya.

Untuk itu, Faisal Nasir berpandangan, yang harus dipersiapkan Pemko Padang adalah fasilitas Trans Padang, seperti halte, bukan malah memperbanyak koridor.

"Artinya apa? Seharusnya Trans Padang itu disipkan fasilitasnya, tidak perlu menambah koridor banyak-banya dulu. Artinya, di mana koridor yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, disiapkan sarana prasarananya," tegasnya.

"Siapkan haltenya yang bagus, yang memang orang bisa menunggu kendaraan di situ. Kini orang di halte, orang tidak bisa menunggu. Hujan hari, orang tidak bisa berteduh," ungkapnya.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Faisal Nasir beranggapan tidak ada kajian yang matang, terutama jumlah masyarakat Kota Padang yang menggunakan Trans Padang.

"Itulah yang menjadi kita beranggapan tidak ada kajian. Seharusnya kan ada kajian. Berapa sih masyarakat yang naik ke Trans Padang itu dalam sehari?" tanyanya.

Meski demikian, Faisal Nasir setuju dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Namun ironisnya, subsidi dengan pelayanan yang ada tidak sebanding.

"Kita setuju dengan prinsip pelayanan. Tapi anggaran yang diberikan dengan pelayanan yang ada tidak dirasakan masyarakat. Sementara subsidi luar biasa, sudah dikeloka Perumda juga tidak ada peningkatan daripada pelayanan itu," tukuknya.

"Ini amat kita sayangkan, padahal menjadi progul Walikota," kata Faisal Nasir, anggota DPRD Kota Padang dari daerah Pemilihan Padang Barat Nanggalo ini. (*)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.