50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Syamsul Bahri Nilai: Pelaksanaan Progul Gubernur Hanya Janji Politik Semata



Padang,Lintas Media News
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul Bahri menilai, pelaksanaan program unggulan (Progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar hingga sekarang masih kental atas janji politik semata.

Hal tersebut dibuktikan atas hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar yang menemukan belum adanya target dan arah yang jelas terkait pelaksanaan Progul.

" Progul Gubernur merupakan kepentingan rakyat Sumbar, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi sasarannya harus jelas dan realisasinya harus optimal, " katanya saat diwawancarai, Rabu (17/5).

Dia mengatakan, Gubernur Sumbar adalah pemimpin daerah untuk mengayomi masyarakat dari seluruh sektor, Progul hendaknya benar-benar berdampak pada pembangunan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada mereka yang lemah secara ekonomi.

Jadi kita berharap Progul yang telah tercamtum dalam muatan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus fokus, jangan hanya terlihat bagus di luar namun tidak maksimal di dalam.

"Optimalnya pelaksanaan Progul nantinya akan berdampak pada pemerataan pembangunan, kita berharap itu bisa terjadi," katanya.

Sebelumnya Pansus LKPJ DPRD Sumbar memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan Progul Gubernur.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumbar Desrio mengatakan, dalam RPJMD Sumbar tahun 2021-2026, terdapat empat progul, yaitu Sumbar Sehat dan Sumbar Cerdas, Sumbar Religius dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

dengan program-program Strategis Pemprov  mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari APBD Provinsi untuk sektor pertanian termasuk pembentukan BUMD Agro yang akan mendukung pemasaran produk pertanian masyarakat.

Tidak hanya fokus terhadap pertanian Pemprov juga akan  mencetak 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneurship

Dari pelaksanaan program-program strategis tersebut pada tahun 2022, terdapat catatan-catatan sebagai berikut,

Program unggulan belum mempunyai arah dan target sasaran yang jelas serta kelompok sasaran yang akan dituju dari pelaksanaan program unggulan tersebut.

Dalam penyelenggaraan program sektor pertanian dialokasikan anggaran sebesar 10 persen perlu penetapan prioritas dan fokus program unggulan serta pendistribusian alokasi anggaran secara proporsional pada OPD terkait.

Dalam penyelenggaraan program mencetak 100.000 milenial entrepreneurship dan women entrepreneur, baru berbentuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan belum ada program tindak lanjut dari pelatihan yang diberikan tersebut sehingga yang terbentuk itu baru calon-calon entrepreneur.

Pelaksanaan kegiatan baru pada aspek kuantitas dan belum sampai kepada kualitas serta belum jelas target kelompok sasaran serta pemenuhan target per kabupaten/ kota.(*)

Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.