50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Ketua DPRD Supardi: Rampungkan Segera Validasi DTKS,Agar Bantua Tepat Sasaran


Padang.Lintas Media News.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumbar Supardi minta.Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi maupun  kabupaten/kota,harus harus segera merampungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

"Ferifikasi dan validasi data ini, selambat-lambatnya Tahun 2023 mendatang sudah rampung, hal ini bertujuan, agar bantuan-bantuan yang diberikan ke tengah masyarakat, bisa tersalurkan dengan tepat sasaran",kata Supardi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penerima bantuan PBI-JK yang dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel, Rabu (16/3). 

Supardi mengatakan,berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, hampir 11 juta DTKS tidak akurat, termasuk di Sumbar. Ketidakakuratan data tersebut, tentu sangat merugikan keuangan negara, karena banyak terjadi, bantuan diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. 

“Persoalan akurasi DTKS sampai 2022 ini masih bermasalah.  Banyak ditemukan orang yang tidak layak masuk, ada dalam DTKS, sementara yang seharusnya masuk ke DTKS, tidak masuk,” ujar Supardi.

Ia menambahkan, validasi DTKS ini mesti disegerakan, hal ini juga mengingat  kondisi Sumatra Barat sebagai daerah rawan bencana, terutama gempa. Dalam hal ini, kata dia, pemerintah daerah tidak hanya disibukkan dengan pandemi Covid, tetapi juga  dengan persoalan bencana. Sumatra Barat berada dalam kondisi rawan bencana disebabkan berada di kawasan patahan semangko.

“Tidak hanya Pasaman, Solok Raya, Singkarak, Danau Atas, Danau Bawah, Kerinci, hingga ke lampung, itu semua bahagian dari patahan semangko. Artinya  apa, Sumatera Barat ini merupakan daerah rawan bencana. Bicara tentang bencana, kita harus menyiapkan segala bentuk antisipasi awal. Salah satunya kita tidak bisa terlepas dari tupoksi dinas sosial terkait DTKS ini. Dalam setiap penanganan bencana, ujung-ujungnya pasti akan berhubungan dengan DTKS,” ucapnya.

Jika verifikasi dan validasi DTKS tidak segera dituntaskan, jelas dia, persoalan akan terus muncul. Tidak validnya DTKS juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. 
Permasalahan akurasi DTKS, imbuhnya, terlihat jelas saat penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pada beberapa waktu lalu, banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ataupun daerah yang berjalan tidak tepat sasaran. Ada penerima bantuan yang tidak berhak, namun mendapatkan  bantuan. Sebaliknya, ada yang berhak menerima, tapi tidak mendapatkan bantuan. 

Supardi berkeyakinan, dengan kebersamaan dan saling mendukung dari dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan basis data terpadu kesejahteraan sosial ini, verifikasi dan validasi DTKS di Sumbar  akan bisa diselesaikan tahun 2023 mendatang, meskipun pusat menargetkan penuntasan pada Tahun 2024. 

“Menurut saya DTKS kita ini bisa dipercepat penyelesaiannya tahun 2023, karena wilayah kita tidak sebesar wilayah Jawa. Kalau Jawa itu, satu provinsi saja mereka punya kabupaten/kota itu lebih dari 20, bahkan ada yang 34. Sementara kita hanya 19 kabupaten/kota dengan dengan jumlah penduduk 5,5 juta,” ucapnya. 

Untuk mendukung percepatan validasi DTKS ini, kata dia, jika dibutuhkan dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM atau yang lainnya, DPRD siap memberikan dukungan. 
“Kalau bisa Sumatera Barat menjadi provinsi yang tercepat dalam menyelesaikan persoalan DTKS ini, jika memang dibutuhkan peran DPRD, misalnya untuk dukungan anggaran, kita siap hadir di situ. Karena ini menyangkut tentang masalah data jutaan penduduk Sumbar yang setiap tahun selalu bermasalah,” ujarnya menutup. (Sri)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.