July 2019

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang.Lintas Media.
Ikatan trail Adventure (ITA) Sumatera Barat (Sumbar) sebagai organisasi yang bergerak di hobbies trail menggelar iven Minang Trail Advetenture (MTA) dengan melibatkan peserta dari berbagai negara di Asia.

Ketua ITA Sumbar, Risnaldi mengatakan. MTA yang digelar selama tiga hari yaitu dari 19-21 Juli 2019 lalu merupakan iven internasional yang pertama kalinya diselenggarakan oleh ITA.

"Tujuan kegiatan ini adalah, memperkenalkan ke mancanegara keindahan alam Sumbar serta potensi pariwasata yang kita punya. Dengan ini, hobi trail tidak hanya sekedar main motor saja, namun bisa menjadi ajang promosi wisata di daerah," ujar Risnaldi saat jumpa pers dengan awak media kemaren.

Risnaldi memaparkan, peserta yang  mendaftar untuk mengikuti MTA 2019 mencapai 1.000 orang lebih, 32 orang diantaranya berasal dari mancanegara, yakni dari Malaysia, Cina, Thailand dan Vietnam. Untuk peserta lain, mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia diantaranya dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan lain-lain.

Mengenai rute yang dilalui, lanjutnya, MTA 2019 melewati tiga etape. Etape I dimulai dari Padang Panjang - ke Tanah Datar, Etape II Kota Solok - Kabupaten Solok, Etape III Kabupaten Solok - Pesisir Selatan.

"Kita star di Padang Panjang, finish di Pesisir Selatan. Dalam kegiatan ini kita turut bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Pemda, serta dinas pariwisata pada setiap rute yang dilalui. Semoga ke depan kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan di Sumbar. Melalui MTA akan bisa diperkenalkan pariwisata, adat serta budaya minangkabau ke tingkat nasional hingga mancanegara," tutup Risnaldi yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut.

Sementara itu salah seorang peserta asal China, Luo mengatakan, senang bisa ambil bagian dalam MTA. Sebab, dengan mejelajahi alam Sumbar peserta bisa melihat pemandangan indah yang belum tentu dimiliki oleh negara lain.

“Pertama kali datang, saya melihat alam Sumbar memang indah, sehingga peserta tidak sabar untuk menjelajah ,” katanya. (Sri)


Padang.Lintas Media.
Kondisi asrama atlit Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumbar sangat memprihatinkan alias tidak layak huni.Tidak itu saja, peralatan yang menjadi pendukung sudah jauh ketinggalan jika dibandingan dengan sarana dan prasarana PPLP provinsi lain. Bahkan, ibaratnya keberadaan PPLP yang berada di Sungai Sapih Kuranji Padang Sumbar itu jauh panggang dari api.
Hal itu terungkap saat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan kunjungan kerja ke PPLP tersebut baru-baru ini.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan.Keberadaan asrama ini tidak berbanding lurus dengan prestasi anak-anak binaannya.Dengan kondisi asrama yang cukup miris, tetap menyumbangkan medali di arena Kejurnas PPLP.
Namun demikian, politisi Partai Gerindra ini tetap mengapresiasi Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Sumbar melalui UPTD Kebakatan Olahraga (KBOR) bisa mengelola sarana dan prasarana ini walaupun dengan anggaran yang terbatas.
Di samping peralatan dan fasilitas pendukung yang masih minim, keberadaan salah satu Asrama di PPLP tersebut diakui Hidayat  kondisinya memang cukup memiriskan.
Hidayat menyayangkan, dengan keberadaan sarana dan prasarana PPLP cukup minim ini,apabila  dikelola dengan maksimal dengan dukungan anggaran yang memadai, tidak menutup kemungkinan prestasi olahraga Sumbar lebih mengkilap lagi jika dibandingkan dengan sekarang.
"Sekarang walaupun, tidak mendapatkan suntikan anggaran yang memadai, tapi prestasi PPLP Sumbar di ajang Kejurnas PPLP tidak  bisa dipandang sebelah mata oleh provinsi lain",kata Hidayat.
Hidayat setuju kalau keberadaan PPLP ke depan  sarana dan prasarannya dibenahi. Apakah itu di sisi sarana gedung, baik sarana pendukung latihan para atlet, serta pendukung sumber daya manusia (SDM)-nya.
Pada kesempatan itu, Hidayat meminta. SKPD Dispora selaku penanggungjawab pengeolola sarana dan prasarana begerak pro aktif untuk menjemput bola. Apakah untuk mendapatkan dukungan suntikan dana dari APBD, maupun dukungan dari pusat APBN melalui Kemenpora RI.
Kemudian, selaku ketua Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi olahraga, Hidayat akan mempelajari tentang kebutuhan sarana dan prasarana PPLP Sumbar. Tentu dengan lebih mengedepankan skala prioritas terlebih dahulu, kalau menyangkut persoalan pendanaan terhadap pembenahan sarana ini.
Hidayat mengharapkan anak-anak binaan yang digembleng di PPLP, hendaknya digabungkan dengan konsep prestasi olahraga, prestasi akademis (sekolah) dan keimanan (Agama). Tentu, hal ini mendukung program pemerintah yang mewujudkan generasi muda yang berkarakter. Melihat terdegrasinya karakter generasi belakangan ini.
"Dengan PPLP melahirkan generasi berprestasi di sektor olahraga, berprestasi di sektor akademis kemudian dilengkapi dengan nilai agama. Sehingga melahirkan generasi yang berkualitas yang memiliki karakter akhlakulkarimah,” ujar Hidayat.
Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyorot soal kebersihan di asrama PPLP. Dia mengharapkan menyangkut kebersihan juga ditekankan kepada anak-anak binaa , karena mereka yang menikmati sarana asrama tersebut. Kemudian, juga menekankan kepada pelatih mereka masing-masing agar mewanti wanti soal kebersihan ini.
Hidayat menyarankan kalau keberadaan PPLP dikolola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan lebih fleksibel dan tidak akan berbenturan dengan regulasi. Bahkan, tidak akan berbenturan dengan misi dari PPLP sendiri. Seperti contoh, yang diterapkan Pemprov Jatim dengan menerapkan sistem BLUD terhadap sekolah menengah kejurauan (SMK) mereka, sehingga SKPD terkait melalui satuan pendidikan (sekolah) lebih leluasi memenej, tanpa mengabaikan misi dari sekolah tersebut.
Karena, latar belakang diadakan BLUD adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
"BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya," pungkasnya.(Sri)






Padang,Lintas Media.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis mengatakan.Dalam
mensinergikan kegiatan kedewanan dengan pemerintah daerah peran bamus di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sangat penting.  Sebab, keberadaan bamus sangat menentukan tingkat keberhasilan kinerja dewan tersebut.

Hal itu menjadi perbincangan hangat Sekwan  saat menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Pasaman Barat (Pasbar) ke DPRD Sumbar  kemarin di ruangan khusus 1 DPRD Sumbar.

Pemimpinan rombongan  DPRD Pasbar Endra Yama Putra menyampaikan, kedatangan mereka ingin melihat bagaimana kinerja Bamus di DPRD Sumbar.
”Kita di Pasbar dalam menentukan rapat Bamus, dilakukan sebulan sekali. Tentunya menyusun jadwal kerja dewan,” katanya.

Sekretariat DPRD Sumbar Raflis pada kesempatan itu menjelaskan.Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peran penting. Mengingat sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh dewan harus melalui Bamus terlebih dahulu.

Menurut Raflis.Bamus memiliki tugas untuk menetapkan acara untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah.

 ”Jadi, Bamus memiliki pengaruh dalam menentukan arah dan kinerja dewan, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan,” jelas Raflis.

Raflis memaparkan langkah-langkah dalam mengatur acara dalam satu masa persidangan. Pertama menghitung jumlah hari kerja untuk rapat-rapat seluruh AKD. Kedua inventarisasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dewan dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta tugas-tugas lainnya yang mendesak.

Ketiga membagi hari kerja yang tersedia, berdasarkan urgensi tugas yang harus diselesaikan. Namun tidak dipungkiri pada praktiknya jadwal yang telah dibuat tidak selalu berjalan sesuai teknis. Sehingga perlu dilakukan revisi dan disepakati di paripurna. “Apabila ada perkembangan, dapat dilakukan revisi dan diparipurnakan,” imbuhnya. (Sri)







Padang,Lintas Media News.
Saat ini dari seluruh koperasi yang ada di Sumbar hanya 10-20 persen saja yang eksis, dan data tersebut benar adanya yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan inilah yang sebenarnya yang perlu kita evaluasi dan intropeksi pada saat memperingati HUT Koperasi apa yang terjadi selama ini.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya pada peresmian gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang beralamat di Jl. Hiu No 3, Transito Ulak Karang Padang dan diresmikan diresmikan Sabtu (27/9/2019) di Padang.

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno mengharapkan, kedepan tidak ada kata terlambat, mari kita tingkatkan terus koperasi kita agar semakin maju, jaya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

Koperasi harus membuka diri untuk kemajuan nya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT, kalau tidak koperasi akan tenggelam apalagi di era seperti ini.

Dan kepada Kementerian Koperasi dan UKM mengucapkan terimakasih atas bantuan pembangunan  PLUT KUMKM ini akan sangat membantu, terutama koperasi dan UKM di Sumbar untuk bisa lebih sukses kedapannya, ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga menanggapi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi, Gubernur memastikan hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Kami rasa untuk dijadikan sebagai UPTD tidak masalah dengan cukup dibuatkan saja aturannya, sedangkan untuk penambahan konsultan pendamping akan kami laksanakan, karena sudah saya tanyakan dan tidak melanggar aturan. Insyaalah dengan ada nya PLUT KUMKM ini semakin berkualitas koperasi dan UKM kita Sumbar” tekadnya.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam kesempatan itu juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ada di Sumbar perlu adanya Program PLUT-KUMKM memiliki tujuan sebagai lembaga bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

“PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan program tahun 2018. Dana yang dialokasikan Kementerian melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2,6 miliar dan sebesar Rp. 2,3 miliar diantaranya untuk pembangunan fisik” jelasny

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Abdul Kadir mengatakan realisasi pembangunan fisik gedung senilai Rp. 1,8 miliaran, dimana terjadi penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas bangunan.

Abdul Kadir mengatakan, PLUT- KUMKM lebih dikenal dan menjadi rumah bersama di kalangan para konsultan, pendamping dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh Dinas yang membidangi KUKM, namun juga oleh  instansi terkait lainnya.

“Dengan hal tersebut kami telah menyiapkan 7 orang konsultan pada setiap PLUT termasuk di Sumbar, dan 5 orang konsultan pendamping pada PLUT Kabupaten/ Kota” terangnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, bahwa persemian PLUT KUMKM di Provinsi Sumbar ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang diresmikan dari 5 PLUT KUMKM program tahun 2018.

Kepada Gubernur, Deputi Bidang Restrukturisasi tersebut berharap beberapa hal agar PLUT KUMKM dapat berjalan dengan maksimal, diantaranya Gedung PLUT KUMKM ini tidak dialih fungsikan penggunaan untuk kepentingan yang lain termasuk digunakan sebagai kantor pemerintahan.

Pengeloalan PLUT KUMKM yang saat ini masih bersifat penugasan pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar agar dapat diformalkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bahkan ke depan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha  Daerah (BLU-D), PLUT KUMKM dapat  digunakan semua pihak sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan KUMKM, penambahan jumlah Konsultan Pendamping maupun serta  peningkatan kompetensinya.

Mengingat luasnya jangkauan layanan pendampingan PLUT KUMKM baik ditinjau dari sisi jarak, jumlah KUMKM dan juga kompleksitas pelayanannya, dan Mohon aktivitas dan kegiatan PLUT KUMKM terus dipantau agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan bersama, himbau Abdul Kadir

Sementara itu Pengurus Dekopin Wilayah Sumbar, Mirwan Pulungan mengatakan, jumlah koperasi di Sumbar per Desember 2018 sebanyak 3624 , dengan jumlah anggota sekitar 600 ribu orang dan telah mampu menciptakan 8.000 lapangan kerja, dan hal itu sangat membantu pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja usia produktif dan mengurangi pengangguran.

“12,33 persen dari keseluruhan koperasi yang ada, volume usahanya sudah diatas 2 miliar, ini menunjukkan bahwa koperasi mampu mengembangan bisnis yang berbasis kepada masyrarakat dengan telah membangun ekonomi masyarakat ditingkat akar rumput” sebutnya.

Namun pada era industri  4.0. tantangan semakin rumit, perubahan teknologi informasi robotik yang pesat, menuntut insan koperasi untuk kreatif dan inovatif guna menata koperasi.(rel)








Padang,Lintas Media News.
Pembangunan kabupaten Mentawai terus dikebut. Salah satunya, sektor kelistrikan. Akan ada pemasangan 1.233 sambungan listrik baru pada tiga desa di pulau Siberut, Mentawai.

Hal itu terungkap usai pertemuan antara tim dari PLN Wilayah Sumatera Barat dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit diruang kerja. Pada pertemuan tentang pasokan listrik di Kabupaten Mentawai di ruang kerja Wagub,Kamis (25/7/2019)

Hadir dalam kesempatan tersebut manager komunikasi PLN Wilayah Sumbar, Jimmy Remialis dan rombongan. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Nasrul Abit, pulang dari Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Mentawai.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,Kita mesti fokus terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan, bersama pemerintah Kabupaten, salah satunya tentang listrik ini.

"Tahun ini jumlah daerah yang telah dialiri listrik telah mencapai 53,40%. Jumlah itu meningkat tajam dari tahun Tahun 2017, data yang direlis di media elektrifikasi di Kepulauan Mentawai mencapai 27,43 persen sedangkan rasio desa berlistrik baru mencapai 36,69 persen. Salah satu kendala untuk meningkatkan tersebut, adalah kesulitan biaya pasang baru"  ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan,  dalam diskusi ditemukan solusi, biaya pasang baru gratis. "Pihak PLN mengalokasikan biaya dari dana CSR.

" Selain listrik, beberapa sektor lain akan menjadi perhatian. Seperti sektor transportasi, kesehatan dan pendidikan. "Perlu dukungan dari pusat untuk membantu Mentawai. Kita akan komunikasikan ke Jakarta," katanya

Nasrul  sebutkan, sejak tahun 2006 silam, tiga daerah tertinggal menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Dua diantaranya diperkirakan berpeluang melepas status ketertinggalannya. "Target kita tahun ini tiga daerah itu tidak lagi menjadi daerah tertinggal," tegas Nasrul Abit.  (rel)







Padang,Lintas Media News.
 Forum Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji merupakan salah wadah bagi Anak Nagari untuk melakukan terobosan dan inovasi guna mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah mereka dalam ikut mensukseskan program pemerintah. Peresmian Pasar Kuliner Pasar Nagari Pauh IX sebuah bukti yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga akan mampu mendorong pertumbuhan kunjungan wisata lokal dan mancanegara di daerah ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Drs.H.Nasrul Abit Dt. Malintang Panai meresmikan Pusat Kuliner Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Selasa, 23 Juli 2019.

Hadir dalam peresmian tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, Ketua KAN Pauh IX Suardi Datuak Rajo Bujang, Ketua FKAN Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Forum LPM se Kec Kuranji Irwan Basyir, SH, MH Datuak Rajo Alam dan para tokoh adat, serta masyarakat Pauh IX Kec Kuranji.

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, selama ini kita mengangap budaya itu identik dengan tradisional terbelakang akan tetapi di nagari Pauh IX begitu baik dan dinamis.

"Selama ini kita hanya mengangap budaya itu identik dengan tradisional, ternyata hari ini Pauh IX adat budaya tetap dipertahankan dengan menampilkan kesenian-kesenian dan silat, ini suatu karakter kearifan lokal yang kuat," tuturnya.

Wagub Nasrul Abit mengharapkan pusat kawasan wisata budaya dan kuliner ini bisa menjadi bangkitan ekonomi masyarakat Pauh IX Kuranji yang baru dengan dukungan segala unsur dalam Nagari Pauh IX Kuranji.

"Konsep ini layak kita jadikan percontohan dalam pengembangan ekonomi UMKM di Sumbar," ucap Nasrul Abit Datuak Malintang Panai.

"Harapan kami kedepan, tempat ini dapat semakin berkembang, jaga kualitas layanan dan kebersihan yang terpenting pertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi semangat awal saat mendirikan pusat kawasan wisata budaya dan kuliner ini," sambungnya.

Nasrul Abit juga menilai permasalahan sosial yang belakang ini kerap terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian serius adalah masalah narkoba yang harus disikapi seluruh pemangku kepentingan di provinsi itu.

"Dengan adanya kegiatan ini, anak nagari diharapkan bisa terhindar dari berbagai perbuatan tercela dan penyakit masyarakat, seperti narkoba, judi dan minuman keras, yang jelas-jelas merusak mental, moral dan kecerdasan inteletual generasi muda kita" ingatnya.

Lanjut Wagub Sumbar memberikan apresiasi kepada FKAN dengan berbagai ide yang dilahirkan untuk pembangunan di Nagari kita. Keberadaan FKAN saat ini betul-betul terasa oleh Anak Nagari, apalagi adanya pusat wisata budaya dan kuliner ini, dengan pola bagi hasil nagari Pauh IX bisa membangun nagarinya.

Pusat wisata budaya dan kuliner nagari Pauh IX menerapkan sistem dengan para pelaku usaha, yaitu penjual hanya menyediakan barang dagangan, sementara anak nagari menyediakan fasilitas mulai dari jasa pramusaji sampai dengan pembayaran listrik dan air.

"Ini merupakan wujud nyata dari penerapan konsep ekonomi kreatif, karena dari sini kita bisa melihat adanya pemberdayaan masyarakat, pertunjukan seni budaya tradisi dan ada penerapan sistem ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman yang juga caleg terpilih DPRD Sumbar dari Partai Gerindra ini mengatakan, Pusat Kuliner Nagari Pauh IX ini merupakan ide dari anak nagari yang tergabung ke dalam FKAN.

Pembangunan pusat wisata budaya dan kuliner ini memang diperuntukan bagi warga Pauh IX, dengan mengumpulkan warga asli Pauh IX yang berjualan pakai gerobak ataupun berjualan dipinggir jalan, untuk bisa berjualan disini dengan cara bagi hasil.

"Alhamdulillah, banyak warga kami yang berminat, semoga sarana wisata budaya dan kuliner ini akan membawa keberkahan bagi anak Nagari Pauh IX," ungkap Evi Yandri.(rel)




Padang,Lintas Media.
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi demontrasi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Selasa (23/7).

Ada tiga tuntutan yang disampaikan koordinator aksi Ismail Zainuddin kepada wakil rakyat Sumbar untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Pertama, mahasiswa menolak pasal ‘karet” RUU-PKS yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan adat di Ranah Minang. Lalu, menuntut dirubahnya diksi kata-kata multitafsir, seperti pemaksaan dan sebagainya.

Terakhir, mahasiwa mendesak pemerintah mengembalikan fungsi dan peran keluarga terhadap penyelesaian tingkat awal kejahatan seksual. “Itu tiga poin tuntutan kami. Tolong sampaikan ke pusat. Kami tidak menolak RUU secara keseluruhan. Kami ingin beberapa poinnya direvisi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakik Ketua DPRD Sumbar Akardius Dt Intan Bano mengatakan. Sepakat dengan tuntutan para demonstrasi.Karena,memang perlu ada perubahan terhadap pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan agama dan adat di Sumbar khususnya.

“Kalau untuk poin pertama, tolong adik-adik perjelas mana pasal-pasal yang dimaksud. Kalau tuntutan kedua, saya kurang paham. Sedangkan di tuntutan ketiga, saya rasa Sumbar sudah melangkah lebih jauh,” pinta Arkafius.

Menurut Arkadius.Sumbar telah lebih jauh mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan membuat berbagai Perda. Seperti Perda anti maksiat, ketahanan keluarga. Lalu ada perda kepemudaan dan keolahragaan agar para pemuda bisa diberdayakan.

DPRD juga menyiapkan Perda kesejahteraan sosial untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. “Sudah lengkap semuanya. Kemudian perda menyangkut baca tulis alquran juga tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Arkadius berjanji pihaknya  akan membawa aspirasi mahasiswa ini ke tingkat pusat. Ia juga berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat merivisi hal-hal yang dianggap bertentangan dengan agama dan norma adat di Sumbar.

“Kita akan minta pusat mempertimbangkan tuntutan tersebut. Kami mendukung tuntutan mahasiswa ini, dan berharap pemerintah pusat mendengarkannya,” katanya. (Sri)





Padang,Lintas Media News.
Komandan Korem (Danrem) 032/Wbr, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. mengatakan.Sepajang 29 Kilometer  lahan yang masih hutan belantara akan dibuka oleh TNI untuk dijadikan jalan  Trans Mentawai di Pulau Siberut,  Kabupaten  Kepulauan Mentawai .

Untuk pelaksanaan  pembukaan lahan yang masih hutan belantara tersebut, sebanyak  8 ( Delapan) unit alat berat dikirim ke  Pulau Siberut,  Kabupaten Kepulauan  Mentawai ," ungkap Danrem pada media saat sarapan pagi bersama di Cafe Cokro  , Selasa (23/7) di Padang.

Leibh lanjut  Kunto Arief Wibowo menjelaskan. Guna mempercepat pembangunan pembukaan jalan trans Mentawai (trans Pulau Siberut) sejauh 29 KM, dan mengingat resiko  pengerjaan yang sangat tinggi, maka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang, Ditjen Kementrian PUPR mengadakan  kontrak kerjasama dengan Korem 032/Wbr.Dimana,kontrak tersebut sudah ditandatangani pada Rabu 17 Juli 2019 lalu di kantor BPJN III, Padang.

Kunto mengatakan, untuk mendukung kelancaran proyek tersebut, Korem 032/Wbr telah menyiapkan peralatan dan personel sebanyak 1 SSK Komposit.

“Kita telah siapkan 1 SSK Komposit sekaligus peralatan pendukung dan tenaga ahli serta tenaga pelaksananya,” kata Kunto.

Kunto menyebutkan, pihaknya akan menjaga dan bekerja maksimal dengan tenaga dan peralatan yang ada. “Secara teknis kita akan berkordinasi dan bersinergi dengan Kementrian PUPR. Baik tenaga ahli dan tenaga pekerja yang ready di lapangan.

Pada kesempatan itu Kunto Atief mengajak semua unsur yang terlibat, dimulai dari perencanaan hingga sampai ke pelaksanaan untuk sama-sama bersinergi, sehingga menghasilkan output sesuai aturan dan membanggakan bagi negara.

“Jika ditemui kendala di lapangan, mari kita sinergikan, agar bisa selesai,” tegasnya.

“Kendala kita tentu ada, tidak hanya cuaca saja. Karena Siberut masih awam, maka ada aspek pertimbangan diluar manusia yang kita hadapi, seperti hewan liar dan juga lahan masyarakat,” tambah Brigjen Kunto.

Kunto Arief berharap,  kedepan kerjasama dalam pembangunan Trans Mentawai bisa berlanjut dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan yang telah diamanahkan.

"Untuk pengerjaan jalan Trans Mentawai sepanjang 29 kilometer tersebut, ditargetkan rampung dalam tahun ini. Dengan begitu, masyarakat di daerah akan terbantu,  mobilitas barang dan jasa berjalan lancar,  sejalan dengan laju percepatan pembangunan ekonomi daerah,"sebut Kunto.

Jalan poros yang membelah empat pulau utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu akan menjadi jalan nasional  sehingga untuk  beberapa tahun ke depan, seluruh gugus pulau di Mentawai sudah terkoneksi,'' terangnya.

Disisi lain, untuk pembukaan jalan ini kita juga mengerahkan satu kompi pesonil TNI, dan juga  dibantu peralatan dari Batalyon Zeni Tempur." Ungkap Kunto Arief Wibowo

Namun demikian,Kunto berharap ,seluruh komponen bersinergi mendukung pembangunan Trans  Mentawai   yang biayanya dianggarkan dari pusat itu.

Dalam  pengerjaan lahan nantinya,menurut Kunto pihaknya akan berupaya meminimalisir kekurangan dan kendala lainnya di lapangan,disamping akan ada pembagian tugas dengan melibatkan tim teknis yang telah ditunjuk.

Diharapkan, personil yang dikerahkan bekerja secara maksimal sehingga keinginan  memajukan  masyarakat di pulau-pulau terluar dapat terealisasi dalam rentang waktu tidak lama lagi. ujar Kunto Arief Wibowo.

'Dengan ada nya jalan Trans  Mentawai itu nantinya,diharapkan masyarakat mendapatkan fasilitas kehidupan  dengan taraf kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya." Harap Kunto.(Sri)





Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan 1 Oktober 1945  sebagai Hari Jadi Sumatera Barat. Penetapan tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPRD dengan cara pengambilan keputusan terhadap Ranperda Tentang Hari Jadi Sumatera Barat di ruangan sidang utama DPRD Sumbar (22/7).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahman selaku pimpinan rapat mengatakan.Usul prakarsa tentang hari jadi Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor: 17/SB/2018 yang mana,sesuai dengan tahapan pembahasannya,ranperda tersebut telah dibahas oleh Komisi I sebagai komisi terkait dengan pemerintah.

Dari proses pembahasan yang panjang,komisi I bersama pemerintah daerah telah dapat merampungkan pembahasan ranperda tersebut dan hari ini ditetapkan,. 1 Oktober 1945 dipilih sebagai hari jadi karena dinilai paling relevan dengan perjalanan penting sejarah Sumatera Barat.Jelas Hendra.

Menurut Hendra,1 Oktober 1945 adalah momen saat pembentukan keresidenan Sumatera Barat. Pada saat itu digelar rapat KNID-SB (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipimpin oleh Moh, Syafei, DR. Moh Jamil dan Rasuna Said.

Rapat  memutuskan untuk membentuk kembali dan mengambil alih kekuasaan Keresidenan Sumatera Barat dari penjajah Jepang. Selain itu juga memilih dan menetapkan Moh. Syafei sebagai residen Sumatera Barat.

“Pada momen ini ada nilai-nilai dan semangat yang dapat menjadi sumber motivasi dan kebanggaan masyarakat, yaitu pengambilan kekuasaan pemerintahan keresidenan dari Jepang oleh pemuda dan pemudi Sumatera Barat,” ujar Hendra.

Hendra menegasakan adanya Hari Jadi Sumatera Barat perlu ada. Tujuan bukan hanya selain untuk ada momen yang bisa diperingati setiap tahunnya. Namun terpenting adalah untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap daerah.

“Adanya hari jadi juga merupakan penegasan marwah Sumatera Barat sebagai provinsi di NKRI,” Tukuk Hendra.(Sri)





Padang,Lintas Media News. Pemekaran desa di kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sebuah keharusan dalam percepatan pembangunan daerah, agar keluar dari kategori daerah tertinggal. Dari tiga kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat, diyakini kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten Solok Selatan telah berhasil keluar dari daerah tertinggal hasil dari penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tahun 2019.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam Rapat Pembahasan Kajian Universitas Andalas tentang Rencana Penataan Desa di Kabupaten Mentawai, bersama Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, Universitas Andalas, dan beberapa utusan kementerian terkait lainnya,  bersama beberapa OPD dilingkungan Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (8/7/2019).

Wagub Sumbar juga menyatakan, pemekaran merupakan salah satu cara tepat dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain kondisi geografi daerah yang sulit, juga kehidupan masyarakat yang berkelompok berjauh-jauhan masih belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan, pendidikan.

Selain itu juga infrastruktur jalan yang masih belum terbangun juga kondisi masyarakat yang belum terjangkau dalam pelayanan pembangunan daerah karena luas wilayah. Dengan perlakuan khusus terpemekaran wilayah dapat memudahkan percepatan pembangunan Mentawai sejajar dengan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia, ujar Nasrul Abit.

Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan (PMK) menyampaikan
pada dasarnya kita bisa memahmi apa yang diajukan oleh kabupaten kepulauan Memtawai dan provinsi Sumbar, kami mohon di dukung dipusat ,dan sebenarnya ini keputusan politis saja. Sekecil Singapur saja bisa jadi negara,  kalau persyaratan pembentukan desa maka kita cari jalan untuk memenuhinya,  yang pertama dibuat skala prioriats desanya.

Jelaskan nama desa induknya apa, usulan desanya dan aspek pertimbngnnya, seperti gerografisnya , pelayanan publicnya, sosiologis, demografi, serta antropologi, harapan saya pda saat dimekarkan jangan sampai persoalan-persoalan  pelayanan public tidak terlaksana artinya permasalahan pelayanan bisa maksimal.

Kemudian untuk pelaksanaan pemekarannya berikan argumen yang kuat,  alasan dan kondisi realita yang memungkinkan setiap orang perlu dan pentingan pemekaran Desa di Kepulauan Mentawai, ujarnya.

Sementara itu Prof Helmi dari Universitas Andalas dalam kajiannya menyampaikan,  sebenarnya tahun 2012, secara sustantib kepulauan mentawai cukup luas dan areal, akan tetapi penduduk relatif masih sedikit.

Akibat dari luas wilayahnya pelayanan public tidak maksimal, oleh sebab itu penataan desa ini bukan hanya dilihat dari pembentukan saja tapi adalah salah satu paket kebijkan public.

Kenapa pembentukan desa ini penting juga bahwa pasca gempa kemaren terjadi perpecahan masyarakat, seperti di pindah dari satu tempat ke tempat lain ini yang mengkibatkan akses pelayanan jauh.

Ada 16 Desa yang prioritas saat ini perlu dilakukan pemekaran 7 di Desa Sikakap, 9 di Desa persiapan Polaga, ungkapnya.(rel)







Padang,Lintas Media News.
Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat kehilangan dan turut berduka atas mendengar kabar duka Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia dini hari ini di Guangzhou, China.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melalui Whastaapnya saat dapat kabar, Sutopo meninggal pukul 02.00 waktu setempat. Kabar meninggalnya Sutopo itu disampaikan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB melalui Twitter resminya, Minggu (7/7/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Sutopo Nugroho
adalah seorang profesional di bidang tugasnya selaku Kapala Humas & pusat data BNPB yang sangat populer dikalangan BNPB, respon yang cerdas dan informatif selalu di tunggu pemerintah maupun masyarakat, jika terjadi bencana dimanapun termasuk di Sumatera Barat.

Sosok Sutopo Purwo Nugroho selalu memberikan informasi lengkap tentang bencana yang terjadi di tanah air, sekaligus memberikan informasi, peringatan terhadap kondisi bencana yang terjadi disuatu tempat dengan tenang dan sejuk, sehingga ketakutan/kecemasan dan kepanikan yang terjadi di masyarakat bisa mereda.

Setiap ada bencana terjadi kehadiran sosok Sutopo yang memberikan info sehingga kemunculan beliau di media Televisi sangat dinantikan masyarakat sebagai referensi yang akurat, ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan rasa duka yang mendalam, kepada keluarga agar dapat sabar dan tabah,  kita semua juga merasa kehilangan sosok Sutopo yang arif dan bijaksana dalam penyampai pesan kepada siapa saja baik di media maupun di mesia sosialnya.

Pak Sutopo juga dikenal tidak kenal lelah dan terus bekerja baik walaupun waktu sedang sakitpun beliau tetap memberikan informadi tentang kebencanaan, sebuah kemulian diri dalam pengabdian total untuk bangsa dan negara.

"Bagi kami masyarakat Sumatera Barat amat mengapresiasi kinerja beliau, Sutopo Purwo Nugroho yang bersahabat dan familiar dikalangan wartawan dan media Sumbar. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan Almarhum ditempat Allah SWT disurga, Aamiin.!", ujar Nasrul Abit haru.(rel)








Padang,Lintas Media News.
Imbal jasa lingkungan Upper Kampar Watershed akan difasilitasi World Wide Fund (WWF) for Nature Central Sumatera. WWF merupakan organisasi non pemerintah yang menangani tentang konservasi / penelitian dan restorasi lingkungan. Bagaimana memulihkan kembali keseimbangan ekosistem di  Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar yang merupakan satu dari 13 DAS Kritis Prioritas Nasional demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah menerima audiensi kunjungan Tim WWF dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi di rumah dinas Raden Saleh,  Kamis,(4/7/2019)

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, tim WWF, beberapa tahun ini sudah menginiasiasi Program Imbal Jasa Lingkungan terkait dengan pemulihan  DAS Batang Kampar.

"Seperti diketahui bahwa DAS Batang Kampar hulunya berada di Provinsi Sumbar dan Hilirnya di Pekanbaru. Beberapa tahun ini frekwensi banjir besar terjadi di daerah pangkalan Kab.50 Kota hingga ke Riau semakin sering. Dari hasil pantau tim ini menunjukkan bahwa kerusakan DAS batang kampar sudah cukup kritis, dan perlu segera dibenahi kembali", ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga sampaikan untuk tindak lanjut ini kita akan lakukan rapat khusus dengan daerah yang berpengaruh terhadap Batang Kampar ini.

"Tindak lanjut dari pertemuan ini,  kita akan lakukan rapat koordinasi bersama Tim WWF dengan Pemerintah Pasaman,  Limapuluh kota, bagaimana pelaksanaan merumuskan program pembenahan kembali DAS untuk mengembalikan kondisi tutupan hutan di Hulu agar mengurangi dampak banjir juga agar supply listrik dari PLTA Koto Panjang bisa maksimal. Kita akan pikirkan juga adanya kegiatan yang dapat mensejahteraan masyarakat", tambah Nasrul Abit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat katakan, WWF wilayah kerja Sumatera yang berkedudukan di Pekanbaru melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur dalam hal berkaitan kegiatan dalam upaya perbaikan DAS Batang Kampar.

"Saat ini WWf sudah mengkaji dan berkoodinasi dengan berbagai pihak pengguna jasa air mengenai Willingness to pay (kemauan untuk membayar). Apabila DAS ini dijaga dan dipulihkan dengan program yang jelas dan akurat", ujarnya.

Siti Aisyah juga menambahkan, dengan kompensasi imbal jasa ini maka akan ada sumber dana lain utk pemulihan lingkungan dan pengembangan teknologi dan ekonomi masyarakat di DAS Batang Kampar.

" Untuk itu direncanakan tanggal 23 Juli 2019,  akan dilakukan rapat koordinasi OPD terkait Prov Sumbar dengan kab.50 kota dan Pasaman yang akan dipimpin langsung pak Wakil gubernur. Dan rapat ini diharapkan dapat merumuskan program tersebut secara baik", ujar icha.

Ratna Dewi dari WWF mengatakan sangat mengapresiasi respon baik Pemprov Sumbar.

 "Terimakasih atas antusiasme Pak Wagub Sumbar yang bersedia mengawal Inisiasi program PES (Payment For Environmental Services) ini. Memulihkan DAS Kampar butuh upaya bersama, gotong royong antara dua provinsi Sumbar dan Riau, private sector dan masyarakat. Kalau bersama, tak ada yg tak bisa, apalagi untuk bangsa", pungkas Ratna.(rel)



Lubuk Basung,Lintas Media News.
 Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah resmikan Kantor Wali Nagari Lubuk Basung. Rabu (03/07) di Lubuk Basung. Lebih dari 100 jamba dihidangkan warga dalam acara makan bersama dalam acara tersebut.

Wali Nagari Lubukbasung Darma Ira Putra mengatakan 100 jamba itu merupakan partisipasi dari ninik mamak atau tokoh adat dan masyarakat setempat.

"Ini merupakan wujud kebersamaan masyarakat Lubukbasung karena sebelumnya saya hanya menargetkan 50 jamba dan saat acara jumlahnya ternyata lebih dari 100 jamba yang tersedia," ujarnya

Beliau menambahkan, jamba ini merupakan tradisi dari masyarakat Lubukbasung yang masih dilestarikan saat ada pertemuan, atau acara adat.

Jamba merupakan sebuah wadah yang berisi berbagai menu makanan antara lain ada nasi putih, rendang, ayam gulai, telur goreng, ikan bakar, gulai ikan dan berbagai makanan khas daerah itu yang disajikan untuk disantap secara bersama-sama oleh tamu undangan yang hadir saat acara.

Sementara itu Bupati Agam Indra Catri mengharapkan agar kantor ini dipergunakan sebaik mungkin seperti untuk musyawarah, pembinaan masyarakat dan lain-lain.

 "Pergunakanlah kantor ini sebaik mungkin dan untuk kepentingan masyarakat seperti musyawarah, pembinaan dan pelatihan dan lainnya" ujarnya

Ditambahkannya, hidangan yang disediakan enak terutama rendang karena kelapa yang digunakan sangat bagus.

Asril Hamid sebagai ketua pembangunan kantor wali nagari mengatakan kantor wali nagari itu dibangun di atas lahan seluas 715 meter bujur sangkar dan lahan itu merupakan wakaf dari warga setempat.

Pembangunan kantor ini menghabiskan dana sebesar Rp1,53 miliar yang berasal dari masyarakat Rp60 juta dan pemerintah nagari Rp1,47 miliar. (Ril)








Jakarta,Lintas Media News.
Untuk  menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVIII di Sumatera Barat diharapkan para pengusaha minang yang ada di Jakarta dan daerah lainnya turut berpasitifasi menjadi donasi dan sponsor untuk menggagalang dana penyelenggaraan helat besar keagamaan itu.

Kesuksesan MTQ ke XXVII  tahun 2020 merupakan kebanggaan masyarakat minang dan selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai upaya menjalin kebersamaan untuk memajukan Sumbar kedepannya. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada acara Halal Bi Halal yang dirangakai dengan acara sosialisasi program pembangunan daerah dengan masyarakat minang se Jabodetabek dengan tema persiapan  pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVII di Sumatera Barat, Hotel Balairuang Jakarta, Minggu (30/6/2019 ).

Lebih lanjut Gubernur Sumatera menyampai ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tokoh masyarakat minang atas dukungan dan partisifasinya dalam persiapan pelaksanaan MTQ ke XXVIII tahun 2020 nanti.

" Acara Halal Bi Halal dengan masyarakat perantau minang ini merupakan kegiatan tahunan dari Badan Penghubung Provinsi Sumbar dalam menguatkan hubungan silaturrahmi antara pemerintah Sumatera Barat, ranah dan rantau", ungkap Irwan Prayitno.

Gubernur juga menyatakan, pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 di Sumbar berdasarkan, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 596 tahun 2018 yang mana Provinsi Sumbar terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 yang ditetapkan pada MTQ Nasional ke XXVII di Sumatera Utara.

"Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyatakat Sumatera Barat mengucapkan terimakasih kepada Bapak Azwar Anas yang sukses besar menjadi penyelenggaraan MTQ Nasional ke XIII tahun 1983  dan menjadi penyelenggaraan terbaik dalam penyelenggaraan MTQ Nasional. Tentunya hal ini menjadi motivasi besar pula bagi kita untuk membuktikannya kembali setelah 37 tahun silam", harapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur  Nasrul Abit selaku  Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumatera Barat menyampaikan,  pelaksanaan sudah banyak yang  dipersiapkan mulai dari masjid raya Sumbar, gedung Rohana Kudus, Masjid Pantai Muaro Padang, Masjid Nurul Iman, Auditorium Universitas Baiturahmah, GOR UNP, Auditorium UNP, Gedung UPI Sport and Exhibition hall, Gedung UPI Convention Center, aula Mansur Datuk Basa UIN Imam Bonjol , Gedung Serbanguna UIN Iman Bonjol dan auditorium Unand semua sudah rampung siap digunakan untuk  fasilitas MTQ 2020 nanti.

"Sedang Main Stadion yang terletak di Kubu Kab. Padang Pariaman dimana nanti sebagai tempat acara pembukaan berlangsungnya, pembangunannya sedang berlangsung untuk infrastruktur jalan dan infrastruktur gedung dan akan dipercepat penyelesaianya. Pelaksanaan  MTQ ke XXVII tahun 2020 akan dimusbaqahkan sebanyak 26 cabang dan golongan", tuturnya.

Wakil Gubernur Nasrul Abit juga menyampaikan perkiraan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan acara sebesar 300 mjliar semua ini mungkin tidak tertampung dalam APBD maupun bantuan dari pemerintah pusat.

" Untuk kita juga berharap bantuan dana maupun sponsor dari para pengusaha minang dan panitia akan segera menyiapkan proposalnya, terangnya.

Uni Eli Kasim selaku EO pelaksana acara pembukan dan penutupan menceritakan skenario rangkaian acara yang akan menampilkan pertunjukan dalam bentuk tarian dan opera yang bernuansa adat, budaya minang dan agama.

"Tampilan opera itu adalah sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah sholat serta sejarah filosofi terbentuknya adat basandi syara, syara basandi kitabullah (ABS-SBK) dan bagaimana prinsip berbangsa dan bernegara dengan tekad NKRI harga mati", ulasnya.

Acara halal bi halal ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Minang yaitu Bapak Azwar Anas Mantan Gubernur Sumatera Barat, Reydonnyzar Moenek selaku Sekretaris DPD RI yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sumatera Barat, anggota DPR RI dan DPRD , kepala OPD Provinsi Sumatera Barat serta seluruh  perantau, bundo kanduang dan tamu undangan lainnya.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.