Lubukbasung,Lintas Media News. Ikatan Alumni SMAN 1 (Smansa) Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, angkatan 1998 menggelar sunatan massal bagi lebih dari 80 orang anak bertempat di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Lubukbasung, Sabtu (29/6).

Gani Basya, ketua pelaksana mengatakan. Ini pertama kalinya kami melakukan kegiatan bakti sosial ini dan  seluruh anak itu berasal dari Kecamatan Lubukbasung, Tanjungraya dan lainnya.

"Sunatan massal ini kita gelar untuk umum dan diprioritaskan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu," katanya.

Ia mengatakan sunatan massal itu berkat kerjasama antara Ikatan Alumni Smansa Lubukbasung dengan Pusat Pelatihan Zikir Kalbu Padang, Puskesmas Lubukbasung dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Lubukbasung.

Semua biaya sunatan massal itu gratis, peserta juga mendapatkan kain sarung dan lainnya."Mereka langsung ditangani oleh dokter spesialis urologi," katanya.

Ia menambahkan sunatan massal ini merupakan perdana bakti sosial dari Ikatan Alumni Smansa Lubukbasung dan kegiatan itu sengaja diadakan saat libur sekolah sehingga membantu mereka.

Kedepan sunatan massal ini bakal dijadikan agenda tahunan setiap libur sekolah."Mudah-mudahan sunatan massal yang kita adakan ini dapat membantu mereka," tambahnya.

Sementara itu, Wali Nagari Lubukbasung Ira Darma Putra menambahkan dengan adanya sunatan massal ini sangat membantu pemerintah nagari dan masyarakat setempat.

"Ini bentuk kepedulian dari ikatan alumni dan saya berharap sekolah lain juga dapat mengadakan bakti sosial dalam membantu masyarakat," katanya.

Salah seorang warga Lubukbasung, Linda dari Parit rantang mengucapkan terimakasih kepada Ikatan Alumni Smansa yang telah menggelar sunatan massal ini.

"Kami merasa terbantu dengan program itu dan kita berharap kegiatan ini juga berlanjut tahun depan," katanya.

Leli juga memberikan apresiasi kepada Ikatan Alumni Smansa yang mengadakan program bakti sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ril)

Pontianak,Lintas Media.
Sesuatu yang menarik dalam malam Ta'aruf ini Pemerintah Kalimantan Barat bertekad melahirkan 5000 penghafal Alquran diseluruh Kalbar. Tentunya ini juga akan menjadi penyemangat kita di Sumatera Barat,  bagaimana kegiatan hafiz hendaknya juga berkembang tidak kalah hebatnya dengan semangat yang ada di Kalbar ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Malam Ta'aruf Peserta Seleksi Tilawatil Quran & Hadist (STQH) ke XXV di Pendopo Gubernur Pontianak Kalbar, Jum'at malam (28/6/ 2019).

Wagub Nasrul Abit, Sumatera Barat dengan budaya dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) terus melakukan kegiatan hapal Al-Quran baik tingkat SMA/SMK, juga dibeberapa pondok pendidikan keagamaan.

Bagi kita program para hafiz masuk perguruan tinggi telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang bertujuan memajukan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an,  baik dalam kehidupan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang paling mendasar bagaimana dengan Al Qur'an kita menciptakan generasi Sumatera Barat yang berkrakter, berkepribadian,  cerdas,  beriman dan bertaqwa, ujarnya.
Wagub Nasrul Abit juga mohon doa bagaimana para kafilah kita dapat memberikan karya prestasi yang terbaik untuk nama baik Sumatera Barat secara nasional.

Ajang ini juga sebagai refensi ukur kekuatan para kafilah kita dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat,  ujarnya. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutan mengatakan, tidak berpikir lama dan langsung menyetujui tawaran tuan rumah Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke XXV, oleh kementerian Agama RI karena sebagai upaya mencapai target program dimasa kepemimpinan ia dan Wagub Ria Norsan untuk melahirkan 5000 penghafal Alquran diseluruh Kalbar.

"Ini sebagai upaya penyemangat program pemerintah dimasa jabatan kami untuk melahirkan 5 ribu hafiz. Sekarang sudah ada 2500 hafiz dan kita yakin disisa waktu yang ada target tersebut tercapai," ujarnya

Gubernur yang mengawali sambutanya dengan dua buah pantun berharap agar kedepan para hafiz, jebolan STQ ini dapat diberdayakan menjadi imam di masjid -masjid besar di Kalbar dan Indonesia.

Gubernur juga ingin bagaimana pelaksanaan STQ di Pontianak, Kalimantan Barat memberikan kesan kepada para kafilah peserta.

Oleh karena itu pihaknya menggagas venue pembacaan ayat suci Alquran di antaranya di titik nol derajat lintang selatan dan utara, tepatnya di Tugu Khatulistiwa.

"Ini mungkin menjadi pertama kali bahkan didunia mengaji di titik nol derajat, dimana disana juga menjadi titik kulminasi matahari," ujarnya

Dirjen Bimas Kemenag RI Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin menyampaikan,  pada pelaksanaan STQH kali ini yang akan dilombakan Cabang tilawah, cabang tahfidz, cabang tafsir dan ditambah satu cabang lagi yaitu cabang hadist.

Amin jua menyebutkan bahwa sekarang timbul pertanyaan yang dialamat kepada kami, bagaimana efek MTQ dan STQH dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ini juga menjadi pekerjaan pemerintah daerah bagaimana kesemua ini mampu memberikan kebaikan dalam kemajuan pembangunan daerah.

Disamping itu Dirjen meminta kepada daerah agar dapat memberdayakan putra/ri asli daerahnya dalam pengembangan qori dan qoriah,  hafiz dan hafizah serta cabang lain., tidak usah mencari dan mengambil dari luar daerah lain. Hal ini agar kegiatan pembinaan dan pengembangan Al Qur'an oleh LPTQ masing-masing daerah dapat memasyarakatkan Al Qur'an didaerahnya masing-masing.

Pontianak adalah merupakan provinsi pertama melaksanakan cabang hadist yang merupakan pengembangan dan peningkatan kualitas STQH.

Saat ini kita senang dan bangga untuk pelaksanaan STQH tahun 2021 sudah ada yang mengusul jadi tuan rumah provinsi Maluku Utara.

Hadir dalam kesempatan tersebut,  Menteri Agama RI di wakili Dirjen Bimas Islam Prof.Dr.Muhammadiyah Amin, MA, Kapolda dan Pangdam ,Gubernur, Ketua DPRD Provinsi serta peserta utusan seluruh Indonesia.(rel)

Padang,Lintas Media News. Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah yang cukup aman dari berbagai macam konflik sosial. Walaupun ada semua itu cepat diatasi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meski demikian, potensi konflik tetap ada. Sehingga, masyarakat diminta tidak mengabaikan keamanan.

Hal ini disampaikan  Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc saat membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B04 Tahun 2019, di Hotel Axana Padang, Kamis (27/6/2019).

Rapat tersebut digelar oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di wilayah Sumatera dan Jawa, yang dihadiri oleh Didi Sudiana, SE, MM Sekretaris Dirjen Politik PUM, Asdep Penanganan Konflik Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M.Hum beserta jajarannya, Forkopimda, serta para tim terpadu tingkat provinsi wilayah Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutan gubernur Sumbar, menyampaikan, bahwa Sumatera Barat sangat kondusif dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan selalu meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari tim terpadu, elemen terkait, Forkopimda, Polisi dan TNI, Alhamdulillah, sampai saat ini masih aman dan terkendali, walaupun kita sudah melewati berbagai kegiatan politik seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, ditambah lagi kegiatan Lebaran Idul Fitri yang barusan kita lewati," kata Irwan Prayitno (27/6/).

Selain itu gubernur juga memberikan apresiasi kepada Direktorat Kewaspadaan Nasional Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri yang telah melaksanakan kegiatan ini empat kali dalam setahun diberbagai wilayah Sumatera dan Jawa, Ia berharap acara serupa juga bisa diselenggarakan oleh Kesbangpol tiap bulannya.

"Karena setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dan tiap saat bisa berupa-rubah, apalagi ada provokasi yang memiliki kepentingan, ini harus kita sikapi, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perkuat tim terpadu dalam penanganan konflik sosial di daerah," jelasnya.

"Secara keseluruhan konflik sosial di Sumbar bisa dikatakan jarang terjadi, jika ada, lebih pada kepentingan, seperti permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, semata-mata hanya kepentingan ekonomi," tutur gubernur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, Sumbar termasuk daerah yang jarang terjadi konflik, terutama yang melibatkan banyak masyarakat.

Sementara itu Didi Sudiana dalam materinya menyampaikan, bahwa secara khusus konflik sosial memiliki banyak pemicu, mulai dari berbeda golongan etnis, suku, agama dan ras, jarang terdengar informasi atau laporan tentang kasus tersebut.

"Hal ini, menjadi acuan di daerah lain yang mengalami konflik tersebut, karena Sumbar selain kuat adat istiadatnya yang juga dapat menghindari konflik dengan cara bermusyawarah menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Didi.

Menurut Didi, sebagai anak bangsa sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri adalah kewajiban seluruh komponen bangsa utamanya merupakan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

"Kesbangpol Sumbar harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum maupun tim yang telah dibentuk berdasarkan regulasi yang ada, agar pemeliharaan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan dengan optimal," ujarnya.

"Seperti Pemerintah daerah melibatkan seperti niniak mamak, alim ulama, adiak pandai dan bundo kanduang sebagai musyawarah penyelesaian konflik sosial di daerah," ungkapnya.

Sebagai penutup Didi Sudiana meminta pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, merupakan kegiatan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota tim terpadu baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota.(b)

Padangpanjang, Lintas Media News
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Padang Panjang periode  2019 - 2022 dikukuhkan. H. Jasriman S.Ag dipercaya menjadi ketua cabang organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1946 silam, di Hall Lantai III Balaikota Padang Panjang, Rabu (26/6/2019).

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, mengatakan, pemerintah dan wartawan merupakan mitra. Melalui kemitraan itulah ada ikatan untuk saling mengisi.

"Kami mempunyai kekurangan maka wartawan bisa mengisi, bisa mengkritik dan bisa memberikan masukan, begitu pun kami  bisa memberikan masukan kepada organisasi wartawan, khususnya PWI," ungkapnya.

Dalam pembangunan, kata Wako Fadly, perlu adanya keikut sertaan masyarakat melalui masukan dan kritikan. Wartawan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat menjadi perantara yang dapat memunculkan ide, sehingga masyarakat itu kritis kepada pemerintah.

Wako Fadly menilai salah satu parameter majunya suatu daerah terletak dari masyarakatnya yang kritis. "Kami ingin adanya sinerji tanpa batas," kata Wako Fadly.

Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, H. Heranof Firdaus mengatakan, Kota Padang Panjang memiliki riwayat kewartawanan yang cukup lama. " Riwayat kewartawanannya tidak bisa dipisahkan dari sosok Buya Hamka dan orang tua Buya Hamka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Heranof Firdaus menghimbau wartawan di Kota Padang Panjang dapat memberikan masukan kepada Pemko setempat. " Tidak hanya sekedar mengkritik saja, tapi juga bisa memberikan solusi. " ungkap Heranof.

Ketua PWI Kota Padang Panjang H. Jasriman, mengatakan, tugas wartawan sesungguhnya merupakan tugas yang mulia, karena tugasnya mengajak mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

" Kami wartawan Padang Panjang Insya Allah akan bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, bagaimana Kota Padang Panjang ke depan mencapai kejayaannya," tegas Jasriman.

Acara pengukuhan pengurus baru PWI Padang Panjang ini dihadiri secara langsung oleh Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, H. Heranof Firdaus, segenap pengurus PWI provinsi, jajaran pejabat Pemko Padang Panjang, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.(b)

Agam,Lintas Media News.
Sekretaris Daerah Kab. Agam, Martias Wanto mengatakan.Persoalan antara Ninik mamak di Tiku V Jorong dan Bawan dengan PT. AMP Plantion (Wilmar Group) tentang HGU No.11 Tahun 2004 akan kami sikapi dan ditindaklanjuti,sesuai surat masuk dari pihak Ninik mamak Tiku V Jorong dan Bawan pada tanggal 25 Mei 2019 Dengan Nomor Surat 03/GG/TVJ-BWN/V-2019 prihal Mohon Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Tiku V Jorong dan Bawan di lokasi HGU No.11 Tahun 2004 atas nama PT.AMP Plantion

 Hal itu disampaikan Sekda  di salah satu Hotel  Lubuk basung, Selasa (25/06).

Sehubungan dengan hal itu,Sekda menjelaskan. Sebenarnya dahulu sudah dibahas dalam rapat terakhir di Hotel Balairung Jakarta dengan Muspida, Pimpinan PT.AMP Plantion (Wilmar Group) dan Pihak Ninik Mamak Bawan, pada saat itu telah dapat kesimpulan yang disepakati oleh semua pihak dan sudah oke, kemudian ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh Ninik Mamak Bawan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka penuhi dan lengkapi.

Dengan masuknya surat dari ninik Mamak Tiku V Jorong dan Bawan maka diperkirakan mereka telah melengkapi dan memenuhi hasil rapat di Jakarta dulu, ujarnya menambahkan

Sebelumnya Ninik Mamak Tiku V Jorong dan Bawan mengajukan tuntutan kepada PT.AMP Plantion prihal HGU No.11 Tahun 2004.

Ketua KAN Bawan Andrian Agus Dt. kando Marajo mengatakan, kita telah sepakat antara Ninik mamak Tiku V Jorong dan Bawan akan menuntut hak  secara bersama-sama tentang HGU No.11 Tahun 2004.

" Kami akan menuntut hak kami yang telah disepakati dengan pihak terkait diantaranya kompensasi sebesar 30% dari HGU seluas 4.360 ha atau 1.308 ha yang belum pernah kami terima dari pihak PT.AMP semenjak tahun 2004 sampai saat sekarang" ungkapnya.

Kita mengharapkan Pemerintah daerah kabupaten Agam bisa memfasilitasi dengan pihak terkait supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Harapnya (b/Ril)

Padang,Lintas Media.
Setelah sukses pada tahun 2018 yang lalu,
Silek Arts Festival 2019 akan kembali diselenggarakan di Kota Padadang 19 hingga 31 Agustus mendatang,di dukung beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat.

 Hal ini membuktikan antusias pemerintah dan animo masyarakat pada acara tersebut, mendorong Dinas Kebudayaan Sumbar kembali mengelar SAF pada tahun ini dengan tujuan Silek sebagai suatu fenomena khas Minangkabau.

Menurut Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Silek Arts Festival (SAF) 2019 merupakan agenda tahunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dengan program Indonesiana.

“Sapakaik Mangko Balega (Sepakat dengan bergotong royong untuk bisa berkreasi melalui budaya silek), kita harapkan dengan acara ini tradisi silek di Sumatera Barat bisa terjaga, sebagai upaya mendorong para pelaku seni pertunjukan, agar terus menggali budaya silek” kata Irwan Prayitno saat konferensi pers, di Istana Gubernuran, Rabu, 26 Juni 2019.

"Ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada warisan budaya yang ada di Sumatera Barat (Sumbar). Apalagi silek ini merupakan budaya yang lahir turun temurun sejak dahulu hingga saat ini," ucapnya.

Agendanya akan digilir dari satu daerah ke daerah lainnya hingga 31 Agustus mendatang di beberapa dd daerah seperti  Kota Padang, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Agam dan Sijunjung.

Dalam kegiatan SAF tahun ini tidak hanya menampilkan berbagai atraksi aliran silek yang ada di Tanah Minang, namun juga rangkaian agenda kebudayaan lainnya yang terkait dengan silek.

"Untuk itu, saya berharap agar silek ini dapat dikenal hingga pentas dunia, maka kegiatan SAF ini sangat penting, apalagi tujuan kegiatan ini untuk menjemput atau mengumpulkan aliran-aliran silek yang ada di Sumbar," ujar Gubernur Sumbar

Silek merupakan budaya asli Minangkabau harus dijaga kelestarian sekaligus ajang promosi budaya Minangkabau.

"Kita ingin nantinya dengan kegiatan ini dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi generasi muda untuk lebih menggenal silek yang merupakan warisan budaya. Sehingga, generasi muda ini dapat memahami pengetahuan tentang silek dan tentunya mempelajarinya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti mengungkapkan, setelah tahun lalu SAF dengan tagline “Panjapuik Piutang Lamo”. Tahun ini menggangkat tagline “Sapakaik Mangko Balega”.

"Kita lebih menfokuskan dalam membangkitkan semangat seni dan budaya silek dalam setiap pertunjukan, dan nantinya seluruh rangkaian akan di fokus dalam arsip dan dokumentasi," ujarnya.

Kegiatan ini juga merupakan sebuah upaya dalam mendukung UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menangani kegiatan budaya secara lebih sistematis.

Dijelaskannya, program kali ini akan dihimpun kembali seluruh pengetahuan tentang silek, mengingat silek sebagai kekayaan budaya di Minangkabau telah berkembang ke daerah lain di Indonesia, negara-negara Melayu, juga ke sejumlah negara lain di dunia.

"Perkembangan tersebut merupakan sebuah gambaran bagaimana silek merupakan sebuah hasil kebudayaan dengan basis budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai penting, yang dapat dipergunakan dalam menjalani kehidupan manusia," tuturnya.

Selain itu, silek juga telah diusulkan dan sedang dalam proses penilaian untuk ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia melalui UNESCO.

Ia berharap dalam tahun ini juga proses silek sebagai salah satu warisan dunia UNESCO bisa terwujud.

"Kegiatan SAF 2019 ini juga salah satu dukungan untuk menguatkan pengajuan silek sebagai warisan dunia,” tukasnya.(b)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Solok, Abdul Hadi (58), terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di sekolahnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Selasa (25/6).

 Abdul Hadi tersangkut kasus operasi tangkap tangan (OTT) iuran pendidikan, pada Jumat, 24 Agustus 2018 silam.berdasarkan putusan majelis hakim Tipikor Abdul Hadi sudah dapat menghirup udara bebas berdasarkan Berita acara pengeluaran tahanan bebas dari dakwaan dengan No W.3.PAS.PAS.25.PK.01.01-732 tertanggal 25 Juni 2019.

Hakim ketua Agus Komarudin bersama dua hakim anggota, Perry Desmarera dan Elysiah Plorence, dalam pembacaan vonis menyatakan, tidak ada unsur memaksa orang lain dalam tindakan Abdul Hadi.

Agus Komarudin juga memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan dan memulihkan hak-hak terdakwa.

Tim kuasa hukum terdakwa, DR Aermadepa, SH, MH, Oktavianus Dt Rajo Alam, SH, dan Ganefri Indriyanti, SH, menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan keputusan ini. Menurutnya, putusan ini membuktikan bahwa tuduhan OTT maupun tindak korupsi yang dituduhkan kepada kliennya tidak terbukti.

"Kita sangat bersyukur dan terharu dengan vonis ini. Mudah-mudahan dengan vonis ini, Pak Abdul Hadi tetap serius dan berbakti dalam pengembangan SMKN 2 Solok. Kita berharap, Pak Abdul Hadi tidak patah semangat membawa SMKN 2 Solok menjadi lebih baik dan lebih maju,” ujar Oktavianus, salah satu tim kuasa hukum yang juga alumni SMKN 2 Kota Solok.

Sementara , JPU pada Kejaksaan Negeri Solok, Teddy Arhan akan mengajukan kasasi atas putusan hakim itu. Usai mendengarkan putusan bebas dari mejelis hakim, terdakwa yang memakai peci warna hitam langsung sujud syukur.

Tak hanya itu, ruang sidang pun dipadati oleh rekan-rekan terdakwa. Suara takbir pun berkumandang di dalam ruang sidang, serta isak tangis pun juga terdengar. Keluarga terdakwa dan rekan-rekannya saling berpelukan.

Sebelumnya, Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus pungutan iuran pendidikan di SMKN 2 Kota Solok ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Solok, Selasa (19/2). Tersangka Abdul Hadi (58) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Aie, By Pass, Kota Padang sejak 19 Februari lalu. Sebelumnya, Abdul Hadi sejak 7 Februari lalu, ditahan di Rutan Polres Solok Kota.

Penahanan tersangka Abdul Hadi ke LP Anak Aie, By Pass Kota Padang, dilakukan setelah berkas perkaranya lengkap. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor : B-103/N.3 15/Ft.1/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana.

Abdul Hadi, sebelumnya tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pungutan iuran pendidikan di SMKN 2 Solok tahun ajaran 2017-2018. Pria kelahiran Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan menetap di Jalan AK Gani Gang Kemiri No.3. RT 01/RW 04 Kelurahan VI Suku, Lubuk Sikarah Kota Solok ini, harus merelakan ujung karirnya sebagai ASN, justru berurusan dengan masalah hukum.

Penahanan tersangka AH dilakukan dengan Sp.Han/08/II/2019/Reskrim, tanggal 7 Februari 2019, berdasarkan LP/191/A/VIII/2018/Polres Solok Kota tanggal 25 Agustus 2018. Abdul Hadi dijerat dengan Pasal 12 huruf 3e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Solok Kota melakukan pengungkapan dugaan pungutan liar (Pungli) di SMKN 2 Kota Solok, Jumat 24 Agustus 2018. Dalam pengungkapan tersebut, Tim Saber Pungli menyita uang tunai senilai Rp 219.338.523.

OTT dilaksanakan atas banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa keberatan atas iuran pendidikan yang ditetapkan kepada siswa di SMKN 2 Solok. Yakni sebesar Rp 1.920.000 pertahun atau Rp 160.000 perbulan kepada siswa yang dianggap mampu, dan sebesar Rp 1.200.000 pertahun atau Rp 100.000 bulan kepada siswa yang dianggap kurang mampu.

OTT dilaksanakan saat ada dua orang siswa yang membayar langsung kepada guru secara tunai. Selain itu, pembayaran juga dilakukan transfer pembayaran ke rekening komite sekolah. Pada pemeriksaan, ditemukan bahwa total pungutan pendidikan yang telah diterima oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp 911.342.279. Dari total pungutan ini, yang sudah digunakan oleh pihak sekolah adalah sebesar  Rp. 692.003.756 dan yang belum digunakan adalah sebesar Rp 219.338.523.

Pungutan tersebut berasal dari total 890 orang siswa kelas X, XI dan XII yang dibagi menjadi kategori mampu sebanyak 660 orang dan yang tidak mampu tapi tetap dikenakan pungutan meski dikurangi jumlahnya yaitu sebanyak 217 orang.

Dari hasil pemeriksaan, bendahara komite, guru, honor dan komite sekolah menyatakan bahwa penetapan pungutan pendidikan tersebut merupakan kebijakan kepala sekolah dan penggunaannya juga harus atas perintah kepala sekolah, sehingga penyidik mentetapkan kepala sekolah SMKN 2 Kota Solok Abdul Hadi sebagai tersangka.(b)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno melepas kafilah Sumbar mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) Nasional ke XXV di Pontianak provinsi Kalimantan Barat di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (26/6/2019).

Pemerintah Provinsi Sumbar melepas peserta STQH sebanyak 16 peserta dan keanggotaan tim sebagai pendamping dan pelatih sebanyak 43 orang peserta yang akan bersaing di sembilan cabang dan delapan golongan perlombaan yang akan berlangsung sejak 27 Juni sampai 6 Juli 2019.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar menyampaikan, Al-qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan kehidupan bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dikatakannya lagi kitab suci Al quran tidak hanya berisi prinsip-prinsip keimanan, tetapi juga sumber nilai-nilai kebersamaan yang pesan moral yang luhur dan agung.

Gubernur Irwan Prayitno berpesan kepeda peserta, pembina, pendamping dan official bisa mengembalikan kejayaan Sumbar dalam ajang Tilawatil Qur'an di tingkat nasional tahun 2020.

“Saya berharap Sumbar bisa mencapai lima besar atau paling tidak enam besar seperti tahun sebelumnya," harap Irwan Prayitno. Rabu (26/6).

"Apalagi saat ini kita sudah berjuang dengan mendatangkan pelatih-pelatih hebat. Karena kita banyak memiliki bibit-bibit yang unggul dan potensial dalam seni membaca, hafihz dan cabang lain Alqur'an," jelasnya 

Lebih lanjut gubernur juga berpesan, agar kafilah selalu menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, menjaga pola makan, minum, dan istirahat.

"Yang terpenting jaga kesehatan, jangan sampai sampai terkena flu atau batuk, karena itu mengganggu pita suaranya, apalagi daerah Pontianak terkenal dengan cuaca panas," ingatnya.

"Kalau sudah terkena pilek, batuk sedikit saja, semua persiapan akan sia-sia, istirahat cukup, selalu fokus, Insya Allah akan berjalan dengan sukses," tambahnya.

Irwan juga mengingatkan kepada official selalu mendampingi agar terus mengawasi kondisi kesehatan peserta dan pikiran peserta tetap dalam kondisi prima, supaya ketika tampil peserta tidak grogi. Selain itu official dapat memberikan semangat dan tetap menjaga nama baik Ranah Minang yang memiliki filosofi "Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah".

"Untuk para peserta sekalian raihlah prestasi dan harumkan nama Sumbar, selamat jalan semoga sukses dan kembali dengan selamat," tutupnya.

Acara tersebut dihadiri kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar Syaifullah, Kabag Bina Mental Karimis, dan para official serta kafilah STQH Nasional ke XXV yang akan dilepas ke Pontianak.

Sebelumnya kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar Syaifullah melaporkan, bahwa STQH ke XXV tahun ini dilaksanakan di Kota Pontianak yang rencananya dibuka pada tanggal 29 Juni.

Selain itu, Syaifullah juga meyakini bahwa para kafilah Sumbar, Insya Allah mampu bersaing dengan peserta dari 33 provinsi lainnya se-Indonesia. Untuk itu, kepada official diminta untuk mempersiapkan dan mematangkan seluruh peserta. Selama di Pontianak, akan dilatih kembali selama kurang lebih 10 hari.

Dari Kafilah 16 orang peserta diantaranya adalah akan ikut bertanding, yakni cabang Tilawah anak-anak putra dan putri, Tilawah Dewasa putra putri, Hafizd 1 Juz, dan Hafizd 5 Juz, Hafizd 10 Juz, Hafizd 10 Juz, Hafizd 20 Juz, dan Hafizd 30 Juz putra putri serta Tafsir Bahasa Arab putra.

“Tetap semangat dan junjung tinggi sportivitas, dan saya berpesan agar menjaga diri masing masing, selamat jalan, selamat berjuang, dengan niat yang tulus, Insya Allah, Allah selalu menyertai kita semua, Aamiin YRA,” sebut Syaifullah. (Rel)

Padang,lintas Media News.
Kehadiran UPTD Laboratorium Kesehatan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan laboratorium dengan keuangan yang fleksibel dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu, Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD), perlu memiliki akses yang kuat dengan lokasi strategis, mudah dijangkau dengan peralatan yang mutakhir, sehingga mampu bersaing dengan pelayanan laboratorium swasta.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc. dalam sambutan pada acara peresmian pola pengelolaan keuangan badan pelayanan umum daerah (PPK-BLUD) di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumbar di Gunung Panggilun Padang, Rabu (26/6/2019).

Hadir dalam peresmian PPK-BLUD tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, Kabid Perbendaharaan Bakeuda) Sumbar Refdiamond, Kepala BPKP perwakilan Sumbar, Direktur Bank Nagari dan direktur rumah sakit pemerintah dan swasta.

Gubernur mengingatkan, kebijakan pemerintah mengenai BLU/BLUD bagi rumah sakit pemerintah dalam hal ini UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan tonggak baru dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk sisi pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.

“Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang mampu menghasilkan ide, kreatif dan inovasi dalam mendorong peningkatan PAD Sumbar yang dilakukan berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan dapat diaudit,” terang Gubernur.

Dengan diterapkannya PPK-BLUD akan memberikan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan adanya peningkatan kemampuan secara teknis Sumber Daya Manusia pada Labkes dalam mengimplementasikan PPK-BLUD dan berdampak secara langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Oleh sebab itu, sangat diharapkan berbagai kreatifitas dan inovasi tercipta dengan baik dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dan merasa terbantu," ucap Irwan Prayitno.

Gubernur berharap UPTD Laboratorium Kesehatan dapat mengatasi permasalahan yang ada demi terlaksananya pelayanan laboratorium yang optimal, mulai dari pemenuhan kebutuhan bahan kimia atau reagen, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan penyediaan pelayanan peralatan yang canggih yang memenuhi standar pelayanan laboratorium.

"Secara standar peralatan laboratorium di UPTD ini sudah mulai lengkap, walaupun masih ada kekurangan, dalam waktu dekat ini Insya Allah laboratorium akan dilengkapi," jelasnya.

Pada kesempatan lain Kepala Dinas Kesehatan Merry Yuliesday membenarkan bahwa saat ini memang peralatan laboratorium belum lengkap. Dan akan melengkapi dan dengan mengajukan anggaran, salah satu bentuk pembangunan pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung kesehatan masyarakat," katanya.

"Untuk saat ini UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar sebagai pelayanan pemeriksaan laboratorium telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 sebagai penguji," tutur Merry.

Adapun jenis pemeriksaan unggulan pada laboratorium klinik adalah pemeriksaan CD4 (untuk follow up terapi HIV), Tumor Marker (untuk follow up terapi tumor) dan pemeriksaan hormon seperti TORCH (Toxoplasma, Rubella, Citomegalo, Virus, Herpes) dan jenis Pemeriksaan unggulan pada laboratorium Kesmas yaitu pemeriksaan Napza Konfirmasi dengan metoda GCMS.

"Selain itu kami juga bekerjasama dengan RS pemerintah dan swasta, instansi pemerintah, BPJS, PLN, PT. Tirta Investama (Aqua) dan PT. Incasi Raya dalam bentuk pelayanan laboratorium," tambahnya.

Dengan telah ditetapkan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai PPK BLUD dapat mengelola keuangan yang fleksibel dan responsive untuk lebih bergerak aktif menjangkau keleluasan dalam peningkatan pelayanan laboratorium.(rel)

Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan.Untuk perlindungan dan perkembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari ketatnya persaingan usaha pada era perdagangan bebas saat ini, DPRD menerima usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberlakuan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Sumatera Barat (Sumbar).

Nota penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberlakuan dan perlindungan Koperasi dan UKM tersebut diterima DPRD bersamaan dengan dua Ranperda lainnya yaitu,Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah pada rapat paripurna dewan Senin (24/6) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketiga Ranperda yang disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tersebut menurut Hendra,merupakan ranperda yang strategis untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar kedepan dan ketiga Ranperda itu telah masuk dalam rencana pembentukan Perda tahun 2019 yang ditetapkan dalam propemperda tahun 2019.

Hendra menjelaskan.Dengan masuknya ketiga Ranperda tersebut dalam proses pembahasan,maka capaian target kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan Perda Anggota DPRD periode tahun 2014-2019,akan lebih meningkat.

Namun demikian,masih ada beberapa Ranperda yang telah dibahas,belum dilanjutkan pada tahap penetapan kesepakatan bersama."komisi-komisi,Bapemperda dan Pemerintah Daerah,hendaknya  dapat mengidentifikasi dan melakukan upaya-upaya untuk percepatan penetapan Ranperda tersebut",kata Hendra.(Sri)

Padang,Lintas Media.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Guspari Gaus mengatakan.DPRD sangat mendukung  diaktifannya kembali jalur rel kereta api di Sumbar karena, akan berdampak pada banyak sektor. Mulai dari pariwisata hingga ekonomi.

Hal itu disampaikan Guspardi pada sejumlah wartawan, kemarin. Kader PAN ini melihat kalau potensi pengembangan wisata dengan aktifnya rel kereta api di SUmbar sangat tinggi. Seperti jalur rel kereta api Padang-Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Jalur ini terdapat sejumlah objek wisata.
Selain menuju objek wisata, di sepanjang jalur ini juga banyak titik-titik indah. Sehingga masyarakat yang naik kereta api juga bisa menikmati keindahan alam tersebut.

”Tak sedikit objek wisata di jalur itu. Ini tentu akan meningkatkan kembali gelat wisata di jalur tersebut,” kata Guspa.
.
Tak hanya itu, dari segi ekonomi menurut Guspa, kereta api ini juga bisa membantu membawa barang-barang yang selama ini menggunakan mobil barang. Diperkirakan biaya angkut barang akan lebih murah dan lebih cepat. Di sisi lain, kondisi jalan juga bisa lebih terawan karena tak banyak lagi kendaraan barang melewati jalur tersebut.

“Kemacetan akibat kendaraan barang yang melaju lambat juga akan teratasi. Kita mengapresiasi jika pemerintah pusat yakni PT Kereta Api ini mengakifkan jalur tersebut,” katanya.

Gusprdi menyebutkan jalur kereta api itu sudah ada. Jadi tak terlalu besar biaya untuk melaksanakannya.

“Berbeda jika jalur kereta api itu yang tak ada. Ini kita mengaktifkan jalur yang ada. Artinya biaya perawatan lagi yang mesti dikeluarkan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbar Catur Wicaksono di Padang,  menjelaskan.Tahun ini akses kereta api stasiun Simpang Haru, Padang menuju Pulau Aia diaktifkan kembali. Jalur ini bisa memberi akses wisata kota tua bagi penumpang.

Pernyataan itu disampaikan terkait upaya pengaktifan kembali sejumlah ruas rel kereta api di Sumbar secara bertahap hingga 2024. Nantinya penumpang dari Pariaman tidak hanya berhenti di Stasiun Simpang Haru. Akan tetapi penumpang bisa lanjut berwisata ke kota tua di pinggiran Batang Arau dengan berhenti di Stasiun Pulau Aia.

Jadi akses wisatanya jadi timbal balik. Penumpang dari Padang bisa berwisata di Pariaman, orang dari Pariaman bisa pula berwisata di Kota Tua, Padang," ujar Catur.

Sebelum ini, rata-rata penumpang yang ingin berwisata dari Padang ke Pariaman karena Stasiun di Pariaman memang berada tepat di lokasi pantai yang menarik. Sore hari mereka kembali ke Padang dengan kereta api juga.

Di sisi lain, arus dari Pariaman ke Padang biasanya didominasi pekerja dan mahasiswa yang butuh akses cepat dan murah. Sebagai kereta api perintis, harga tiket Pariaman-Padang sangat murah karena mendapatkan subsidi. Waktu tempuh juga cepat sekitar 45 menit untuk panjang lintasan 70 kilometer. Waktu tempuh itu lebih efektif dibandingkan transportasi darat lainnya yang memakan waktu 1,5 hingga dua jam tergantung kondisi arus lalu lintas.

 Menurut Catur, Balai Perkeretaapian menggelontorkan anggaran sekitar Rp 40 miliar tahun ini untuk mengaktifkan jalar Simpang Haru-Pulau Aia.
Ke depan untuk meningkatkan akses pariwisata itu, jalur kereta api dari Pulau Aia itu akan diteruskan hingga stasiun di Muaro Pantai Padang. Lokasi tersebut merupakan salah satu destinasi favorit di ibu kota provinsi Sumbar. (Sri)

Padang Lintas Media.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Sabar mengatakan.DPRD bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar sedang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar program pembentukan perda (Propemperda) yang direncanakan tahun 2019.Ranperda tersebut adalah tentang pendirian BUMD atau PT Sumbar Energi.

"Ranperda ini mendesak untuk dibahas, yakninya dalam rangka meninjaklanjuti Permen ESDM. Dimana  dalam Permen ESDM yang ada disebutkan, ketika ada kegiatan eksplorasi energi, daerah bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 10 persen dengan syarat harus ada BUMD yang menerima dan mengelola," ujar Sabar pada wartawan kemaren.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pembahasan terhadap Ranperda tentang pendirian PT Sumbar Energi telah mulai berjalan antara DPRD dan Pemprov, naskah dari Ranperda ini sendiri diusulkan oleh pihak Pemprov.

"Sejumlah tahapan juga telah berjalan terkait pembahasan Ranperda ini, mulai dari rapat antara DPRD dan dinas terkait di Pemprov, konsultasi ke Kementerian ESDM dan bebeberapa yang lain," katanya.

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, sesuai arahan Kementerian ESDM, BUMD yang akan didirikan ini harus ada paling lambat 26 Agustus 2018.
Mengingat jabatan DPRD periode sekarang juga akan berakhir pada Agustus mendatang, imbuh dia, Ranperda ini akan dikejar untuk bisa disahkan segera. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Tugas TNI bukan hanya perang,sesuai amanat undang2 no 34 tahun 2004,juga membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.Kata Panglima Koopsau 1 Fadjar Prasetyo ,SE, MP P .Marsekal Muda TNI, saat memberi sambutan kepada peserta apel   dalam gelar pasukan Prajurit TNI ,Polri ,Pelajar  SMK  serta instansi pemerintah daerah Sumatera Barat  dalam  kegiatan  Latihan Kesiapan Operasional  Koopsau 1 Tahun 2019 , Kamis (20/6) di Lanud Sutan Sjahrir Padang .

Dijelaskan Fadjar, kegiatan ini dilaksanakan  dengan tujuan untuk mewujudkan profesional prajurit dan satuan jajaran Koopsau 1 yang mampu mengantisipasi segala bentuk kontinjensi di wilayah Koopsau 1 khususnya dalam pencegahan bencana alam, gempa dan tsunami.

Latihan ini  diselegarakan dalam dua metode, yakni Gladi Posko dan Gladi Lapangan , untuk gladi posko kita telah laksanakan di Makoopsau 1 Jakarta , sementara gladi lapangan di Lanud Sutan Syaril  Padang ini,ucap Fadjar .

"Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan latihan ini, tentunya perlu kerja sama kita semua , dan kita selaku manusia di wajibkan untuk selalu waspada, berusaha dan mengantisipasi dampak dan  bencana alam yang terjadi"tambahnya.

Disaping itu , karena kita telah banyak belajar dari bencana alam yang pernah terjadi di tanah air untuk itu lah kita latihan kesiapsiagaan operasional Koopsau 1 kita lakukan dengan tema " Koopsau 1 Peserta Jajarannya Melaksanakan Operasi Penanggulangan Akibat Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Tanggung jawabnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Tutup nya.

Sementara,Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kolonel Penerbang Purwanto Adi Nugroho pada kesempatan berbeda mengatakan. kegiatan dipusatkan di Lanud Sutan Sjahrir Padang, dan beberapa lokasi lainnya di Kota Padang.

Menurutnya, latihan kebencanaan ini, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan kepada instansi terkait yang berhubungan dengan kesiapsiagaan, baik personel maupun materil.

Pada kesempatan itu, Purwanto berharap, kegiatan yang juga terbuka untuk umum tersebut dapat berjalan dengan sukses. Sehingga seluruh perangkat ataupun instansi terkait dapat memahami langkah kesiapsiagaan bencana, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban.(St)

Padang,Lintas Media News.
Memberantas maksiat Di Sumatera Barat (sumbar) perlu komitmen bersama dengan tekad yang kuat dan kemauan yang keras karena,saat ini terjadi perubahan sosial yang ditandai dengan terjadinya pengeseran struktur sosial, sistem nilai dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengakibatkan perkembangan paham sekuralisme, hedonisme, individualisme dan dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan melanda seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat, di hotel Grand Sari Padang, Rabu (19/6/2019).

 Dikatakan Wagub,Berbagai masalah sosial muncul dalam bentuk perbuatan yang jauh melenceng dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta nilai sosial kemasyarakatan, seperti narkoba, maksiat, minuman keras, sex menyimpang, judi dan tauran.

"Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi dalam berbagai persoalan budaya dan agama yang dihadapi dan perlu tekad yang kuat dan kemauan yang keras untuk memberantas maksiat di Sumbar," kata Nasrul Abit yang juga seorang Datuak Malintang Panai.

Sumbar tidak lepas dari maksiat, kalau tidak ada aturan yang memberikan sanksi bagi pelaku maksiat. Nasrul Abit menilai, untuk memberikan efek jera kepada pelaku maksiat harus diberlakukan sanksi adat.

Sejauh pengetahuannya, praktek asusila tersebut tidak kunjung usai, malah semakin hari semakin meningkat di Sumbar. " Saya berharap Kesbangpol dan Satpol PP dapat bekerjasama dalam membuat aturan untuk pemberantasan maksiat di Sumbar ini dalam ketahanan keluarga," ucapnya.

Menurut Nasrul Abit,  upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen, sehingga nilai-nilai agama, adat dan budaya betul-betul tercermin dalam kehidupan "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah".

Dalam tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau, memiliki struktur sosial yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang, keberadaannya sangat berpengaruh dalam kehidupan nasyarakat.Jelasnya.

Nasrul Abit juga menekankan, pada generasi muda untuk menjauhi narkoba untuk meraih kesempatan dan prestasi. Termasuk menjauhi perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) karena begitu dahsyat ancamannya. Perilaku LGBT, kata Wagub, bisa menginfeksi penyakit HIV yang merusak kekebalan tubuh dan  hanya bisa bertahan paling lama selama satu tahun.

"Bagi pelaku maksiat harus berikan hukuman seberat-beratnya agar mereka kapok, yakni dengan menegakan sanksi adat,” tegas Nasrul Abit.

Kegiatan tersebut dihadiri  Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M.Hum, Kepala Satpol PP Sumbar Dedi Prima Taulani, Ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar dan para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta sebanyak 60 orang.(b)

Bukittinggi,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik dengan tujuan utama bagaimana Sumatera Barat menjadi provinsi informatif dimana pada tahun 2018 Sumatera Barat baru pada predikat provinsi yang cukup Informatif.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Drs. Alwis pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 bagi OPD, instansi vertikal,  BUMN/BUMD, dilingkungan pemprov Sumbar di Aula Balaikota Bukittinggi, Kamis (20/6/2019).

Sekdaprov lebih lanjut menyampaikan, kemaren kami menyempatkan diri kunjungan mendadak ke kantor Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PIPD) Utama untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

 Hal ini juga berkaitan dengan laporan ketua Komisi Informasi yang akan mengadakan pemeringkatan badan publik  oleh Komisi Informasi. Tentu sebagai penanggungjawab utama PPID Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian khusus bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik  dapat berjalan dengan baik di Sumatera Barat.

Dan disisi lain pelayanan informasi publik, sebagai hak publik dapat terselenggaranya dengan baik, harapnya

Alwis juga sampaikan,  saat ini kita bersama DPRD Sumbar membahas soal anggaran kegiatan PPID mesti ada, sehingga penyelenggara pelayan infornasi publik dapat dilaksanakan.

Jikapun ada sengketa informasi publik, OPD mesti melayani dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

" Kenapa Sumatera Barat belum menjadi provinsi informatif, karena tatacara pelayan informasi PPID, baik di OPD utama dan OPD lainnya belum sesuai dengan standarnya Informatif tersebut.  Oleh karena itu diharapakan OPD melakukan perbaikan secepatnya bagaimama tahun 2019 ini Sumatera Barat menjadi provinsi informatif", harap Sekdaprov.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyampaikan, ada beberapa peringkat penilaian, dimana nilai informatif antara 90-100, nilai menuju Informatif 80-90 dan nilai cukup Informatif 70-80.

Dan Sumatera Barat tahun 2018 mendapat penilaian cukup informatif. Untuk bisa menjadi provinsi informatif, Pemprov Sumbar mesti setiap PPID OPD memiliki standar yang selama. Soal web, penataan pelayanan  permintaan informasi publik.

"Kita berharap setelah bimbingan teknis ini semua standar ketentuan dapat dipersiapkan oleh PPID OPD dilingkup Sumbar sebelum masuk tim pemeringkatan pelayanan informasi publik", ujar Adrian.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah, adanya pengunduran diri yang diajukan oleh Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar, Hariadi kepada pengurus pusat.

Hal itu disampaikan langsung oleh, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono saat di hubungi lewat sambungan telfon selulernya Selasa (18/6).

Dijelaskan Margiono,dalam organisasi ada Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADR)nya, ada dasar-dasar konstitusinya,tidak semudah itu untuk mengundurkan diri.Sejauh ini, belum ada surat pengunduran diri Pak Hariadi secara resmi masuk ke DPP.

Andai kata surat pengunduran diri dari Hariadi secara resmi memang ada,DPP tidak bisa serta merta langsung menerima, pengurus pusat harus melakukan investigasi dulu, alasan pengunduran diri apa, dan kenapa tugasnya tidak dijalankan.Kata Margiono.

"Jadi, kembali saya tegaskan, tidak ada pengunduran diri Pak Hariadi sebagai Ketua Wilayah PPP Sumbar yang disampaikan ke DPP. Kalau disebut-sebut pengunduran diri disampaikan melalui pesan WA, tak bisa dijadikan pegangan, orang di medsos kan bisa saja bercanda, tidak seperti itu lah, tidak segampang itu," jelas Margiono. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat Hariadi menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua PPP Sumbar sejak tanggal 8 Mei 2019 lalu.Penhunduran diri tersebut  disampaikannya kepada Ketum dan Sekjen DPP melalui WA grup DPW dan DPC kabupaten dan kota.

Demikian, disampaikan Sekretaris DPW PPP Sumbar  Syafril Huda pada wartawan dalam konferensi persnya di ruangan fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (17/6/2019).

Dijelaskan Syafril Huda,mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, pengunduran diri tersebut disikapi dengan menggelar rapat untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua.

Menurut Syafril,dalam mengambil langkah itu, pihak DPW sedang berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Koorwil) PPP Muhammad Iqbal.

“Sesuai AD/ART maka dipilih wakil ketua dan sesuai dengan waktu maka pemilihan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan,”  kata Syafril yang yang didampinggi beberapa orang wakil ketua DPW PPP Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu,Syafril Huda tidak menerangkan secara rinci terkait alasan Hariadi mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PPP Sumatera Barat karena,mengundurkan diri merupakan hak seseorang.

"Untuk menghormati keputusan Ketua DPW tersebut,pihak DPW PPP Sumbar mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pengabdian Pak Hariadi selama menakhodai PPP di Sumatera Barat"ucap Syafril.

Untuk pemilihan Ketua DPW PPP Sumbar yang akan menggantikan Hariadi,DPW akan mengadakan  rapat untuk memilih nama yang akan diajukan ke DPP untuk di-SK-kan. Selanjutnya baru disampaikan ke lembaga terkait seperti Pemerintah Provinsi melalui Kesbangpol, KPU dan Bawaslu.Jelas Safril.

Ketua DPW terpilih tersebut akan melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatan kepengurusan DPW periode 2015-2021. Periode selanjutnya akan dipilih melalui Muktamar wilayah.Tukuk Syafril.(Sri)

 Solok,Lintas Media News. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) merupakan gema syiar kemuliaan kitab suci Al-quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Pelaksanaan MTQ juga bagian dari syiar budaya Islam yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional.

Melalui MTQ syiar Islam keagamaan diharapkan dapat menjadi penguatan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai pada pembukaan acara MTQ Nasional ke XXXVIII tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2019 di Lapangan Merdeka Kota Solok, Sabtu (15/6/2019).

Hadir dalam acara pembukaan MTQ tersebut Menteri Agama RI yang diwakili oleh Dirjen Bina Masyarakat Kementerian Agama RI, Prof. DR. H Muhammadiyah Amin, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Fakhrizal, Rektor UIN Imam Bonjol Padang DR. EkaPutra Wirman, Kakanwil Kemenag Sumbar H. Hendri, Walikota Solok Zul Efian, Wawako Solok Rainer, Dewan Hakim, para Bupati Walikota se Sumbar dan kepala SKPD, Badan/instansi pimpinan kafilah se Sumbar dan tamu undangan lainnya.

Wagub lebih lanjut MTQ ke XXXVIII di Kota Solok ini merupakan suatu barometer persiapan untuk MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 dimana Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melihat begitu tingginya animo masyarakat Sumbar untuk berinteraksi dengan Al-quran, baik dalam bentuk membaca Al-quran, menghafal dan memahami Al-quran, maupun mempraktekan nilai-nilai Al-quran dalam kehidupan sehari-hari,” kata Nasrul Abit yang juga sebagai Ketua LPTQ Sumbar.

Menurut Nasrul Abit, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) memiliki tugas memasyarakatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini tugas yang tidak ringan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengembangan, pembinaan dan penghayatan nilai-nilai Al Quran, LPTQ mesti realistis mampu melahirkan qori dan qoriah, hafiedz dan hafiedzah yang terbaik untuk daerah ini,” tambahnya.

Nasrul Abit juga katakan, selain itu LPTQ juga sebagai pembina, pengembangan dan juga mengawasi penyelenggaraan MTQ, dengan penggunaan aplikasi e-MTQ agar lebih transparan dan memudahkan pendaftaran calon peserta terhadap menyeleksi dokumen peserta yang tidak valid, baik sengaja maupun tidak.

” Pemakaian aplikasi e-MTQ digunakan untuk mendukung sistem penjurian yang dilakukan oleh Dewan Hakim agar penilaian peserta dapat berjalan dengan bersih, jujur, tertib, sehingga dapat menghasilkan qori qoriah yang terbaik”, ungkap Nasrul Abit.

Wagub juga berberharap Dewan juri harus betul-betul adil dan jujur dalam penilaian, karena sudah disumpah, selain itu kita juga menggunakan aplikasi e-MTQ, agar dalam penilaian MTQ yang langsung penilaiannya bisa dilihat oleh publik yang menyaksikan semua jenis perlombaan, transparan dan akuntabilitas MTQ bisa terwujud.

“Para qori qoriah yang berprestasi dalam MTQ tingkat provinsi dapat mewakili Sumbar di tingkat Nasional.Kita dulu pernah menjadi salah tuan rumah yang tersukses ditingkat nasional pada tahun 1983, kita berharap pada MTQ ke-XXVIII tahun 2020 nanti bisa mengulang kesuksesan dari segi penyelenggaraan dan prestasi,” harapnya Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit berharap para kafilah masing-masing daerah dengan para qori qoriah , agar benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik untuk prestasi terbaik pula.

Sementara pembukaan MTQ Nasional ke XXXVIII tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2019 dilakukan oleh Dirjen Bina Masyarakat Kementerian Agama RI, Prof. DR. H Muhammadiyah Amin yang mewakili Menteri Agama.

Muhammadiyah Amin selaku ketua Umum LPTQ Nasional mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang secara aktif saling bahu membahu dalam rangka menjalankan MTQ ke XXXVIII tingkat provinsi Sumbar ini.

“Saya berharap pada acara MTQ ini bisa menghasilkan Qori dan Qoriah di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasiona.(rel)

Solok,Lintas Media News.
Untuk menjadi anggota 'Dewan Hakim' tidaklah mudah, mereka yang dilantik merupakan hasil seleksi ketat oleh tim rekrutmen Kementerian Agama (Kemenag). Usulan calon dewan hakim dari setiap daerah tidak begitu saja diterima oleh panitia tapi dianalisa, dipertimbangkan dan dinilai kemampuan dirinya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit pada acara pelantikan Dewan Hakim penilaian untuk MTQ Nasional ke-XXXVIII tingkat Sumbar dari tanggal 14-22 Juni 2019 di Kota Solok sebanyak 224 orang, di gedung Kubuang 13 Solok, Jumat (14/6/2019).

Hadir dalam pelantikan tersebut Walikota Solok Zul Elfian Datuak Tianso, Rektor UIN Imam Bonjol Padang DR. Eka Putra Wirman, Kakanwil Kemenag Sumbar (diwakili), Kepala Biro Bintal Sumbar Syaifullah, Ketua Harian LPTQ Sumbar Damri Tanjung, Kakanwil Kemenag Kabupaten Kota se Sumbar dan undangan lainnya.

Lebih lanjut Nasrul Abit katakan, Selain diuji dan dinilai kemampuannya Dewan Hakim merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

"Dewan hakim atau juri diharapkan agar objektif dan profesional dalam memberikan penilaian, jangan ada kepentingan berdasarkan kedaerahan, kedekatan, dan lain sebagainya", tegas Wagub

Wagub Sumbar juga ajak, dewan juri betul-betul adil dan jujur dalam penilaian, karena sudah disumpah, selain itu kita juga menggunakan digitalisasi dalam penilaian MTQ yang langsung penilaiannya bisa dilihat oleh publik yang menyaksikan semua jenis perlombaan, transparan dan akuntabilitas MTQ bisa terwujud.

"Memanfaatkan Teknologi Informasi, diharapkan semakin tranparan, terbuka dan dapat dilihat publik agar tidak terjadilah kecurangan dan didugaan adanya permainan dewan hakim dalam menetapkan pemenang disetiap cabang lomba MTQ. Siapapun yang menjadi pemenang nantinya akan menjadi bahagian kontingen kafilah Sumatera Barat pada MTQ tingkat Nasional ke XXVIII tahun 2020 Sumatera Barat", harap Nasrul Abit.

Lanjut Wagub Nasrul Abit mengucapkan selamat kepada Dewan Hakim, semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan Dewan Hakim bisa memiliki integritas dan profesional dalam memberikan penilaian.

Walikota Solok Zul Elfian pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, bahwa selain pelantikan Dewan Hakim juga melantik Panitera dan Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXXVIII. Mereka yang dilantik itu disumpah agar profesional dalam menjalankan tugasnya.

Peserta MTQ XXXVIII diikuti oleh 1.066 peserta dari 19 kabupaten kota se Sumbar. Semua telah berada di Kota Solok untuk mengikuti lomba yang akan dimulai besok, Sabtu (15/6/2019).

"Kami telah menyediakan sebanyak 11 masjid, 3 gedung, 2 sekolah dan satu lapangan sepakbola akan menjadi tempat pelaksanaan seluruh cabang," jelas Zul Elfian.

Selain itu salah satu dewan juri yang berasal dari dosen UIN Imam Bonjol Padang DR. H. Zaim Rais menjelaskan, bahwa dewan juri yang baru dilantik tersebut berasal dari berbagai latar belakang di antaranya ulama, dosen UIN Imam Bonjol, qori, hafidz serta kalangan ahli di bidangnya masing-masing.

Ada 15 perlombaan yang digelar dalam MTQ kali ini. Yakni golongan Tilawah remaja dan anak-anak, Tartil dasar tuna netra, Tartil menengah umum dan tilawah TK, Hifzhil 1-5 juz tilawah, Hifzhil 10-20 juz, Hifzhil 30 juz dan tafsir bahasa Arab, Tafsir bahasa Inggris dan Indonesia, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, Khat naskah dan hiasan mushaf, Khat dekorasi dan kontemporer, MMIQ, Qiraat tartil remaja dan dewasa, Bintang qasidah, serta Kitab standar dan khutbah Jum'at.

Zaim Rais salah satu dewan juri mengatakan,  dalam memberikan penilaian kita menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam menetapan penilaian disetiap lomba dan hasil nilai dapat langsung dilihat oleh peserta dan masyarakat hadir.

"Kami akan bekerja sesuai hasil prestasi peserta, tidak zamannya lagi ada curang, karena Dewan hakim dan juri sudah disumpah tentunya bertanggungjawab langsung kepada Allah SWT," jawabnya.(rel)

Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kecolongan lagi,setelah beasiswa PT.Rajawali yang sudah disepakati untuk dicairkan tidak direaliasasikan,kini pemerintah Daerah kembali mempermainkan DPRD Sumbar dengan tidak merealisasikan membayarkan tambahan honor guru honorer SMA dan SMK. Padahal, tambahan tersebut sudah disepakati dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Ketua Komisi V Dewan DPRD Sumbar H. Hidayat, SS, MH yang didampingi anggota Komisi V Drs. H. Achiar, S.Pd, MM mengaku kecolongan. Karena, tambahan pembayaran untuk guru honorer tersebut tidak dibayarkan,yang seharusnya pada Januari 2019 lalu tambahan tersebut sudah diterima para guru honorer itu.Jelas Hidayat pada wartawan kemaren di pers room DPRD Simbar.

"Dengan kenyataan ini,  kami menegaskan, bahwa DPRD Sumatera Barat kecolongan lagi. Anggaran itu sudah tersedia di dalam APBD sesuai kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," tegas Hidayat.                 
Hidayat menilai pihak eksekutif tidak komitmen dengan apa yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam APBD. Badan Anggaran mewakili DPRD sementara TAPD dari pemerintah provinsi dan apa yang disepakati merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah sehingga tertuang di dalam APBD.

Menurut Hidayat, dari 16 ribu tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat SMA dan SMK negeri di Sumatera Barat, 5.251 orang merupakan tenaga honorer. Sebelumnya, tenaga honorer ini dibayar Rp35 ribu per jam pelajaran. Untuk tahun 2019 disepakati untuk menaikkan menjadi Rp50 ribu per jam pelajaran, dananya sudah disediakan di dalam APBD. Namun, sampai akhir Mei 2019, guru honorer tersebut masih menerima bayaran Rp35 ribu per jam pelajaran seperti sebelumnya, bukan Rp50 ribu seperti yang sudah disepakati.

Untuk itu, Hidayat minta, pemerintah provinsi Sumatera Barat harus merapatkan tambahan itu pada masing-masing guru honorer tersebut,pemerintah provinsi  harus komitmen dengan apa yang telah dituangkan di dalam APBD.

Diakui Hidayat,meskipun sudah dinaikkan Rp15 ribu, namun itu belum memadai bagi guru honorer dibanding dengan beban tugas dan tanggungjawab yang mereka emban.

"Mustahil kita berbicara peningkatan kualitas pendidikan kalau persoalan seperti ini saja tidak komitmen. Peran guru honorer di sekolah saat ini masih sangat dibutuhkan karena kita masih terjadi kekurangan tenaga pendidik," tegas Hidayat.

Senada dengan itu,Achiar mengatakan. Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak membayarkan tambahan anggaran tersebut.Karena,sudah dibahas bersama antara Banggar dengan TAPD,dan sudah dimasukkan ke dalam APBD.

Achiar juga meminta, tambahan sebesar Rp15 ribu per jam pelajaran dari semula Rp35 ribu menjadi Rp50 ribu tersebut tetap harus dibayarkan sejak Januari 2019. Alasannya, anggaran disepakati dan disediakan untuk satu tahun.

Seperti diketahui, jenjang pendidikan menengah atas (SMA dan SMK) terhitung Januari 2017 menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014. Sedikitnya 600 lebih jenjang pendidikan SMA dan SMK di Sumatera Barat diantaranya 375 merupakan sekolah negeri. Dengan 16 ribu lebih tenaga pendidik dan kependidikan, sebanyak 11 ribu lebih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 5 ribuan lainnya adalah guru berstatus honorer.Jelas Achiar.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Setelah beberapa kali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menuntut agar DPRD Sumbar mengusut kematian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu,Puluhan orang yang mewakili Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat (Sumbar) kembali mendatangi DPRD Sumbar.

Kedatangan mereka di sambut oleh ketua komisi lima H.Hidayat S,Sos,MM dan beberapa orang anggota komosi V  di rungan khusus II DPRD sumbar.Tuntutan mereka masih sama dengan aksi demo yang mereka lakukan sebelumnya yaitu menuntut diusutnya kematian ratusan anggota KPPS saat Pemilu 2019 lalu, dan keadilan terkait penghitungan suara yang salah input oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Banyaknya pejuang demokrasi yang meninggal dan sakit saat pelaksanaan Pemilu, dan pemerintah diminta tidak mendiamkan hal ini begitu saja,” ungkap Koordinator Aksi, Indra dalam  pertemuan tersebut. Lebih Lima ratus rakyat yang jadi petugas KPPS telah menjadi korban."600 itu adalah manusia semua, kita ingin korban, terutama yang ada di Sumatera Barat menerima santunan,” ucapnya.

Menangapi Aspirasi perwakilan BEM tersebut , Hidayat mengatakan ,” Saya paham betul apa yang adek- adek rasakan , karean saya juga pernah menjadi ketua BEM waktu kuliah dulu ,Oleh karena itu saya berjanji akan sampaikan apirasirasi adek- adek ini ke pusat,,”ujarnya.

Pemilu sekarang memang pemilu yang terburuk sepanjang pengetahuhan saya, Kerusuhan terjadi di mana mana samapi anak anak yang ngak tahu apa apa juga jadi sararan , pemenbakan yang terjadi di Jakarta  terhdap anak umur 17 tahun yang  menunggu temannya  mau berbuka itu di dekat saya , ucap  Hidayat miris memang , tapi itulah penomenanya yang terjadi .

Terkait hal itu Hidayat selaku ketua komisi V akam menyampaikan Aspirasi perwakilan BEM ke  Ketua DPRD Sumbar, dan Kepusat .

Hidayat  yang menerima perwakilan mahasiswa menegaskan, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa ke gedung DPRD Sumbar akan disampaikan kepimpinan DPRD dan akan di teruskan ke Pusat,” ujarnya. Dan akhirnya Hidayat selaku ketua komisi V menandatangani surat perjajian denga perwakilan BEN bahawasanya dia selaku ketua komisi v berjaji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat sesegra mungkin. (Sri)