January 2019

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok








Padang,Lintas Media News.

Diplomacy Festival (Diplofest) akan diselenggarakan 1-2 Februari 2019 di Padang, Sumatera Barat. Diplofest diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk membumikan diplomasi Indonesia agar lebih dekat dengan masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa, pelajar dan pemuda pemudi di Padang.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov. Sumbar Irsyad, SE. MM. disela-sela Rapat Koordinasi dengan Tim advan dari kemenlu di ruang Rapat kantor Gubernur, Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut Irsyad menyampaikan, pembukaan DiploFest 2019 di Padang ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republika Indonesia (RI) Retno Marsudi, yang juga akan didampingi Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Diplofest juga memiliki banyak kegiatan di beberapa univesitas di Sumatera Barat, melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum,  untuk membangun diplomasi dalam berbagai bidang di dunia internasional, ujarnya.

Berdasarkan pres release humas Kemenlu,  Kegiatan Diplofest 2019 Diplofest menghadirkan dua kegiatan yaitu public lecture dan Festival Diplomasi. Dalam public lecture, para pelajar dan mahasiswa dapat langsung berdiskusi dengan pelaku garis depan diplomasi Indonesia termasuk langsung dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi. Public Lecture dengan Menlu RI akan diselenggarakan di Universitas Andalas tanggal 2 Februari 2019 pukul 9.00 – 11.00 pagi yang akan membahas mengenai kiprah Diplomasi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Multilateral, Febrian A. Ruddyard akan membahas mengenai kreatif ekonomi di Universitas Negeri Padang tanggal 1 Februari 2019 pukul 14.00 – 16.00.

Sementara itu, Festival Diplomasi akan diselenggarakan di Lapangan Imam Bonjol tanggal 2 Februari 2019 mulai jam 12.00 siang. Dalam festival ini, para pengujung bisa menyelami diplomasi Indonesia secara langsung. Mereka dapat terjun merasakan mewakili Indonesia  berkontribusi untuk perdamaian dunia dalam sidang Dewan Keamanan PBB, bernegosiasi  dengan wakil negara lain dalam sidang bilateral, berlatih berbicara di depan publik, simulasi TOEFL/IELTS dan banyak lagi.

Festival Diplomasi juga menghadirkan area Edu Fairs, dimana pelajar dapat mengujungi berbagai booth dari berbagai program beasiswa, bagaimana menjadi Diplomat, hingga lowongan kerja di Organisasi Internasional seperti PBB. Di area ini, Pengunjung juga dapat langsung berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan para diplomat Indonesia.  Selain itu, Festival akan menampilkan berbagai artis Nasional seperti RAN, Payung Teduh dan Yura Yunita untuk meramaikan suasana DiploFest.

Pendaftaran untuk Public Lecture dan Festival Diplomasi telah dibuka sejak 27 Januari 2019. Pendaftaran dapat dilihat melalui Instagram dan twitter Kemlu RI di @Kemlu_RI.

Diplofest Padang adalah kegiatan Diplomacy Festival keempat yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya pada tahun 2018, Diplofest telah diselenggarakan di Yogyakarta, Surabaya dan Bandung yang telah menarik sekitar 15.000 peserta secara total. Diplofest diharapkan dapat mendorong masyarakat khususnya Generasi Muda, mahasiswa dan pelajar untuk dapat lebih memahami dan menjadi bagian dari Diplomasi Indonesia. Karena Diplomasi Indonesia adalah milik Bersama.(rel)




Padang,Lintas Media News.

Guna meningkatkan kulitas belajar siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dibidang Teknik Informasi Komputer (TIK),SMA Adabiah  Padang akan membangun labor komputer, pembangunan tersebut diharapkan selesai pada tahun 2019 ini.

Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Adabiah Hj.Siti Bahari Spd.MM pada Lintas Media di ruangan kerjanya SMA Adabiah Padang,sehubungan adanya rencana pembangunan labor komputer di pelataran parkir samping Labor yang ada sekarang.

 Adanya rencana pembangunan labor tersebut menurut Siti Bahari karena,Labor yang ada sekarang dipakai untuk semua siswa Adabiah,dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai SMA secara bergantian.Pemakaian secara bergantian tersebut,tentu hasilnya tidak maksimal.

"Pembagunan labor tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 1 miliar, kita berharap adanya alokasi anggaran untuk melancarkan pembagunan labor.
Salah satu sumber dana yang diharapkan oleh pihak sekolah adalah dana aspirasi dewan (pokir), namun saat ini masih memenunggu"jelas Siti.

Gedung labor komputer tersebut direncanakan akan dibangun dua lantai dengan 10 ruangan, dilengkapi komputer sebanyak 360 unit, untuk satu ruangan ada 36 unit sesuai dengan banyak murid pada satu lokal.Kata Siti.

Siti Bahari menambahkan, kegunaan labor komputer itu,tidak hanya untuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun  juga untuk ruang belajar komputer bagi siswa, seperti diketahui TIK merupakan unsur penting dalam era globalisasi, oleh sebab itu para siswa butuh dipersiapkan.

"Selama ini SMA swasta sulit mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintahan daerah, untuk itu,saya selaku Kepala Sekolah sangat berharap adanya dana bantuan khusus dari pokok_pokok pikiran (pokir) anggota dewan untuk pembangunan Labor ini, " harap Siti Bahari.

Sementara, Wakil Ketua prasarana  Masril mengatakan, sekarang memang ada labor komputer namun keadaanya telah tidak sanggup menampung para siswa sehingga, butuh ruang tambahan untuk belajar dan dipakai untuk ujian. Sekarang duduk para siswa sudah bersempit sempitan,  jika dipakai untuk ujian tidak layak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Amora Lubis , mengungkapkan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas sekarang akan mengakomodir kebutuhan SMA/SMK swasta yang ada di Sumbar.

 “ Sekolah swasta juga memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan, jika SMA/SMK negeri tidak mampu menampung siswa maka lembaga swasta merupakan alternatif untuk menerima pelajar,” jelas Amora.

Ketika Ranperda ini telah disahkan maka kebutuhan SMA swasta seperti buku-buku dan mobilier sekolah dapat dianggarkan oleh pihak Provinsi. Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas guru juga akan diakomodir, hal ini  sesuai dengan kekuatan keungan  daerah. Hal yang paling penting, ungkapnya, revitalisasi gedung juga dapat diakomodir dengan mekanisme yang berlaku.

“ Banyak juga SMA swasta membutuhkan revitalisasi namun mereka seolah berusaha sendiri, dengan adanya Perda ini akan meringankan beban sekolah tersebut,” kata Amora.(Sri)





Padang,Lintas Media.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan makan bajamba di Padang dengan masyarakat ranah minang pada acara puncak hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) tingkat nasional ke 47 tahun 2019.

“Presiden Jokowi dijadwalkan akan hadir untuk membuka pada puncak HKG-PKK  pada 25 Juli 2019, dan makan bajamba  di lapangan RTH Imam Bonjol yang akan didampingi Kemendagri, Gubernur dan DPRD provinsi, TP PKK pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) se Indonesia juga akan hadir,” sebut Ketua Umum Penyelengga HKG-PKK tingkat Nasional 2019, Alwis, Rabu (30/1/2019).

Alwis juga menyampaikan kegiatan HKG-PKK ini akan diawali dengan pameran produk UP2k PKK pada Rabu 24 Juli . Lomba simulasi 10 program PKK, gala dinner dan penyerahan hadiah kepada pemedang lomba. Kemudian pada Kamis 25 Juli dilaksanakan puncak peringatan HKG-PKK ke 47, jamuan makan bajamba, lomba bermain peran 10 program PKK dan fashion show baju adat dari seluruh daerah di Indonesia.

“Kemudian pada Jumat 26 Juli 2019 diadakan seminar nasional PKK, dan festival memasak rendang. Pada Sabtu 27 Juli usai penutupan HKG-PKK akan dilanjutkan dengan kegiatan widyawisata. Para tamu dan undangan akan diajak untuk berwisata ke Mandeh, di Pesisir Selatan dan ke Bukittinggi,” jelas Sekrerataris Daerah Provinsi Sumbar tersebut.

Dijelaskannya,  pada HKG-PKK tingkat nasional  tahun 2019 pada 24 Juli sampai 27 Juli 2019  yang dipusatkan di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol tersebut , tak hanya sejumlah pejabat penting dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional yang hadir di Sumbar, diperkirakan undangan yang datang sekitar 5000 pengurus PKK se Indonesia ikut hadir.

“Kegiatan merupakan event nasional dari Ketua Tim Penggerak PKK, Buk Nevi Zuairina Irwan Prayitno, Karena ini iven nasional, tentunya akan banyak orang yang hadir ke Sumbar. Dan kegiatan ini tentunya akan berdampak terhadap promosi wisata dan  perekonomian UKM masyarakat kita dari ribuan peserta yang hadir,” ungkapnya.

Sementara itu, terpisah Ketua I HKG-PKK nasional 2019, Ny Nevi Zuairina menyebutkan  dalam persiapan kegiatan berskala nasional ini berbagai rapat persiapan telah dilakukan. Diantaranya pada 22 Januari dan 29 Januari lalu di Jakarta yang  juga dihadiri Ketua PKK pusat, Istri Mendagri, dan Kepala Dinas PMD Sumbar .

“Penetapan Sumbar sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan HKG-PKK nasional ke 47 tahun 2019 telah ditetapkan  sejak 13 Juli 2017 berdasarkan surat Kemendagri nomor : 411.4/3169/SJ ,” terangnya.

Ditambahkannya,  pada rapat di Ditjen Bina Pemdes bersama TP-PKK pusat yang dilaksanakan pada 22 Januari kemarin, berbagai rangkaian kegiatan untuk dilaksanakan sejak tanggal 24 sampai 27 Juli tersebut. Diharapkan kegiatan peringatan HKG-PKK nasional bertujuan untuk semakin memasyarakatkan gerakan PKK ini dapat berjalan dengan lancar.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk  memperkenalkan dan mempromosikan berbagai seni kerajinan PKK, makanan khas Sumbar, sehingga ikut berdampak terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan tim penggerak PKK dan kader PKK dapat aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” pungkas Nevi Zuairina Ketua TP PPK Sumbar.(rel/st)







Solok ,Lintas Media News.

Perlu ada sosialisasi terpadu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilingkungan masyarakat kita. Ada permasalahan sosial kemasyarakatan yang saat ini  perlu perhatikan serius, seperti narkoba, LGBT dan kebiasaan merokok yang saat ini sudah pada titik mengkawatirkan di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka Rakor Kesehatan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di ruang rapat BAPPEDA kota Solok, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, hal yang kecil saja, kita bisa hidup sehat di mulai dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR),  sudah hampir daerah memiliki Perda tentang Rokok, tentunya saya berharap kota solok segera memiliki Perda Rokok, sekurang-kurangnya peraturan Walikota.

Dan seharus sosialiasasi rokok ini bagaimana jumlah perokok dapat berkurang, sekarang jumlah perokok di Sumbar ada 38 persen. Ini jumlah yang cukup besar, dari 10 orang ada  4 yang perokok. Dan dari data nasional Sumbar menempati rangking ketiga nasiinal jumlah perestase masyarakat perokok.

Untuk itu mesti ada upaya nyata menguranginya dengan mengadakan tempat-tempat yang dilarang merokok seperti, Sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja, himbau Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, guna menumbuhkan sinegritas pembangunan sektor pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas kesehatan (Dinkes) Sumatera Barat dirasa perlu mengelar Rapat koordinasi pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota sebagai upaya evaluasi dan mencari solusi dari persoalan yang ada dimasing-masing daerah.

Rakor ini amat penting, karena saat ini masalah sosial kemasyarakatan yaitu masyarakat kita tengah mengalami perubahan pola penyakit transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Ada tiga hal yang perlu kita benahi dalam pembangunan kesehatan yaitu, masalah pemerintahan, masalah ekonomi dan pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan, kata wagub.

Nasrul Abit juga menyampaikan, masih rendah terhadap pemahaman imunisasi untuk mencegah Measless Rubella (MR) di Sumbar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Namun kita tetap menegaskan bahwa imunisasi untuk mencegah MR tetap dilanjutkan, namun tidak ada paksaan bagi orang tua untuk melakukan imunisasi, menurut MUI secara islam hukumnya mubah, namun dibolehkan karena alasan sebab kedaruratan, ujarnya.

Walikota Solok yang diwakili Sekda Kota Solok juga menyampaika, kegiatan Rakor Pembangunan Kesehatan ini baru yang pertama diadakan di Sumbar, dan ditempatkan di Kota Solok, ini adalah perubahan yang sangat bagus untuk mensosialisasikan kegiatan kesehatan ini.

Kita sependapat dengan saran dari Wakil Gubernur, agar setiap Rakor dapat diadakan bergiliran disetiap daerah. Yang pada intinya ini bagian dari kebersamaan memajukan pelayanan kesehatan masyarakt di Sumatera Barat, ujarnya

Sekda Solok juga mengatakan, program Germas harus dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait. Ini adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Karena menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, terangnya.

Hadir dalam kesempatan itu Walikota Solok Zul Alfian, Sekdako, Kadis Kesehatan Sumbar, Kepala RSUD Moh. Natsir Solok, Kadis Kesehatan kabupaten / kota  serta jajaran oejabat Dinak Kesehatan Sumbar. Dalam catatan panitia hanya dua Kabupaten yang tidak hadir Mentawaii dan Pasmaan Barat karena ada kegiatan lain di daerah. (rel)









Padang,Lintas Media News.

 Sumatera Barat sudah empat kali mendapatkan penghargaan berturut-turut se Indonesia dari Pemerintah pusat urutan kedua dalam bidang Kehutanan dan Lingkungan, di bawah provinsi Jawa Timur. Ini membuktikan Sumbar terbaik dalam menjaga hutan konservasi, menjaga ekosistem, habitatnya terjaga dan pengembangan hutan lebih dari 52 persen dari lahan yang ada.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutan sekaligus penutupan KPPBI kelima, di Convention Halo Universitas Andalas Padang, Selasa (29/1/2019).

Lebih lanjut Irwan Prayitno mengatakan.Peneliti dan pencinta burung banyak manfaatnya untuk kita melestarikan alam.

Konferensi ini dilaksanakan sebagai ajang tukar menukar informasi terkini tentang perburungan di Indonesia, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang burung di Indonesia, serta memperluas jejaring guna menyelamatkan keberadaan burung di Indonesia.

"Saya bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada peneliti dan pemerhati burung yang selalu berkumpul setahun sekali untuk terus berupaya menjaga pelestarian alam khususnya habitat burung," ujarnya.

Gubernur menyampaikan, bahwa dengan hadirnya para ahli dan praktisi burung di seluruh Indonesia, dan beberapa dari luar negeri juga hadir, serta akademisi juga peneliti burung dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ani Mardiastuti di konferensi ini, berharap dapat memberikan pembelajaran penting bagaimana cara pelestarian habitat burung.

Hadir dalam acara tersebut Presiden Perhimpunan Ornotolog Indonesia, Dr. Ignatius Pramana Yuda, dan undangan sebagai peneliti dari negara Australia, Amerika, Belanda, dan Jerman. Mereka berdiskusi dan memperluas jejaring guna menyelamatkan keberadaan burung di Indonesia, selain itu ada juga peneliti burung dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ani Mardiastuti, Institut Pertanian Bogor, LIPI, Universitas Padjajaran, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan undangan lainnya dengan jumlah peserta sekitar 200 orang yang hadir.(rel)



Wisata religi adalah wisata yang bertujuan untuk memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual. Ini kesimpulan yang bisa disepakatai terkait pengertian wisata religi.
Adapun asal usul dari wisata religi, entah siapa yang membuat dan  mempopulerkan. Namun yang jelas, belakangan ini wisata religi menjadi tren baru yang digandrungi banyak orang.
Secara tiba-tiba istilah “wisata religi” menjadi semacam kesepakatan yang tak terkatakan. Namun diakui berbagai kalangan, mulai dari para penyedia armada wisata, pengelola kawasan ziarah wali, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, baik pedesaan maupun perkotaan, mengakui bahwa wisata religi itu punya daya tarik tersendiri.
Potensi Wisata Religi Darul Ulum.
Ponpes Darul Ulum Padang Magek memiliki sejumlah situs ziarah, yang mampu memperkuat wisata religi di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Hal ini bisa dilihat melalui sejumlah agenda peribadatan rutin tahunan maupun yang bersifat khusus, memiliki nilai  tersendiri, yang mungkin tidak dijumpai di tempat lain.
Seperti terlihat di sekitar pondok ini, ada makam para wali atau orang keramat: makam Ungku Alirumin di tampat koto, makam Ungku Ibrahim di tampat ateh duyan, makam Ungku Angin di tampat surau baru, makam Ungku Nuwar di tampat ateh duyan yang belakangan ramai dikunjungi peziarah. Semua tempat ini bisa ditempuh dalam waktu 15 menit jalan kaki.
Sementara itu, dalam pengembangan konsep wisata religi Pondok Pesantren Darul Ulum, nantinya akan melibatkan  para kiai dan santri yang siap membantu masyarakat mendalami ilmu Al-Qur'an, hadits, tafsir, filsafat, dan lain sebagainya.
Kini Pesantren Darul Ulum telah mempersiapkan takhasus atau kelas-kelas khusus untuk belajar agama. Dalam hal ini  pelajaran dan kedisiplinan pesantren pun turut diperketat. Semua itu dipersiapkan untuk melayani wisatawan religi yang akan berkunjung.
Wisata religi di Ponpes Darul Ulum ini  juga memiliki beberapa alternatif waktu kunjungan, antara lain malam Rabu berbentuk zikir bersama, malam Jum'at wirid yasinan dan malam Ahad muhadarah santri.
Bagi masyarakat yang ingin belajar lebih dalam tentang ilmu keagamaan  bisa mondok (bermukim) di pesantren. Termasuk yang mendalami ilmu tasauf (tarekat syatariah) ditentukan saatnya dengan kesepakatan.
Berkunjunglah ke Darul Ulum.
Sebagai lokasi wisata religi di Tanah Datar, untuk mengunjungi  Ponpes Darul Ulum, Padang Magek, tidaklah sulit. Jalanan pun bagus dan mulus.  Jika kita dari Padang Panjang ambil jalan arah ke Batusangkar. Nanti sampai di Simpang Manunggal Lima Kaum, ambil jalur kanan.
Setelah itu ada simpang empat, ambil lagi ke kanan. Terus saja. Nanti tiba di Pasar Rambatan ada simpang tiga. Ambil lagi ke kanan menuju Guguk Gadang, Padang Magek. Jumpa simpang empat, ambil kanan lagi. Di sinilah Darul Ulum berada.
Sepanjang jalan tadi pengunjung akan menikmati pemandangan alam yang indah. Mulai dari penurunan  Batipuh ke Kubu Kerambil. Pendakian ke Nagari Sabu, Sikaladi sampai Pariangan desa terindah di dunia. Turun lagi ke Simabur, Sawah Tangah hingga Cubadak, Supanjang.
Sepanjang jalan pemandangan menyejukan mata. Mata pengunjung akan dimanjakan lagi dengan pemandangan sawah yang luas bertumpak tumpak ketika melintas Lima Kaum ke Rambatan terus ke Padang Magek.
Jika pengunjung datang dari arah Solok atau pun dari Padang Panjang memilih jalan Ombilin, maka terus saja jalan arah ke Batusangkar. Nanti di puncak pendakian ada simpang empat, yang disebut Simpang Gobah, Padang Magek, ambil jalan ke kiri, terus saja sampai ke Guguk Gadang Padang Magek.
Sampai di Darul Ulum, wisatawan bisa beruduk dan shalat. Bisa juga ikut mendengarkan,  melihat kegiatan anak santri yang sedang mengaji. Semua ini dilalui sambil menjalin silaturrahmi, dengan niat ibadah. Jadilah liburan sambil beribadah. Dunia dapat, akhirat diraih.
Ditopang Kawasan Agro.
Pada lokasi Ponpes Darul Ulum, Padang Magek, ada pemandangan alam yang menarik. Petak petak sawah berjenjang hingga ke pinggang Gunung Marapi.
Terlihat juga tali temali bukit yang berjajar, yang disebut bukit panjang.  Udara di sini terasa sejuk dari angin lepas di pelataran sawah yang luas.
Selain itu, pengunjung  juga bisa mendengar gemercik air dari tali bandar tepi sawah. Seirama dengan alunan tafsir kitab kuning yang dibaca santri setiap pagi dan petang.
Bila berkunjung ke sini  inshaa Allah hati akan tentram. Sembari berziarah ke makam tampat koto, dan tampat ateh duyan.
Sarana pendukung lainnya.
Ada Surau Lawik. Sebenarnya bangunan ini bukan surau. Melainkan lokal belajar santri yang terdiri dua lokal. Tersebab lokal ini juga digunakan untuk tempat tidur  santri (asrama), maka para santri menyebutnya surau.
Letaknya arah ke barat di pinggiran sawah, para santri menyebutnya surau lawik. Surau arah ke laut. Meskipun laut sangat jauh dari situ.
Di halaman surau lawik,  ada lapangan bola kaki mini. Santri tiap sore main bola di sini dengan riang gembira.
Surau Belok. Menuju ke surau yang satu ini, berbelok ke kanan sebelum  sampai di halaman Gedung Utama Ponpes Darul Ulum. Karena itu sejak dahulu surau ini disebut surau belok.
Terbuat dari tiang kayu, lantai papan, dinding papan. Surau ini didirikan oleh kaum keluarga H. Marjohan Sutan Mantari, kira kira tahun 1960-an. Hingga kini masih berdiri kokoh.
Santri laki laki Darul Ulum menghuni surau ini sekitar dua puluh orang. Mereka bersempit sempit. Malah ada satu ruangan, yang atapnya dilapisi terpal, agar hujan tidak masuk. Namun para santri tetap semangat.
Mereka anggap, itulah salah satu perjuangan menuntut ilmu. Rela bersusah susah. Demi berharap ilmu yang berkah.
Surau  Peto. Dalam komplek Pesantren Darul Ulum, Padang Magek,  ada satu surau bernama surau murai. Dahulunya surau ini dibuat oleh Gaek Malin Saidi. Ketika membuat surau ini Malin Saidi masih muda di tahun 1950-an.
Masa itu surau murai terbuat dari tiang kayu, lantai papan, dinding anyaman bambu berupa sasak dan tadir. Setelah Malin Saidi meninggal, surau ini diwarisi adiknya Peto Kamat.
Tahun 2018, surau murai dibuat baru oleh kemanakan Malin Saidi. Ukurannya sama: besar, tingginya persis sama. Hanya bentuk atapnya berbeda. Dahulu itu gonjong dua. Kini pakai kubah petak. Kini santri menyebutnya surau peto.
Surau peto  ini dipersembahkan oleh kemanakan Malin Saidi untuk asrama Santri Pria Ponpes Darul Ulum.
Surau Baru. Surau baru ada dua buah. Kedua surau ini namanya surau baru sejak dibuat oleh pemiliknya. Dibuat sekitar tahun 1940. Surau baru ateh (kini catnya merah jambu) didirikan kaum H.Jakfa dan H. Mustafa. Keduanya kakak adik. Surau baru bawah (kini cat hijau), didirikan kaum Datuk Cumano.
Surau baru bawah tempat pertama kali, Tk.Salim Malin Kuning mulai mengajar kitab kuning dengan empat orang muridnya di tahun 1942.
Kedua surau ini masih berdiri kokoh. Tiangnya masih tangguh. Kayunya kayu pilihan. Hingga kini menjadi asrama santri laki laki Ponpes Darul Ulum Padang Magek.
Bisa tidur dan mengaji di surau ini, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi santri. Ungku Jakfar memilih tempat mengajar di surau baru bawah. Sebab, di situ dulu Tk. Salim Malin Kuning mulai mengajar 1942 dan sampai akhir hayatnya 1987.
Tampat Koto. Tampat koto merupakan tempat berkuburnya, Buya Alirumin. Konon beliau berasal dari daerah Siak Sri Indrapura, Riau. Bersama pengikutnya, beliau datang ke Nagari Padang Magek, mengembangkan agama Islam sekitar tahun 1700-an.
Beliau mengajar, mendidik anak anak Nagari Padang  Magek supaya pandai ilmu agama. Terutama membaca kitab suci Al-Qur'an.
Tampat beliau ini, silih berganti dikunjungi anak nagari, untuk melepas hajat, berdo'a dan memperingati hari besar Islam sejak dahulu.
Ini semua dilakukan mengingat jasa beliau yang telah menghabiskan hari hari kehidupannya mengajarkan ilmu Agama Islam kepada anak nagari.
Tersebut masyarakat Padang Magek, teguh memegang  Islam, semua ini berhulu dari jasa beliau mengajari anak nagari seperti itu.
Tampat ateh duyan. Pada lokasi ini Ungku Ibrahin yang dulu tahun 1800-an, pernah tinggal berdiam di suraunya yang sudah tidak ada lagi.  Beliau masa itu kabarnya juga mengajar murid murid mengaji kitab kuning. Santrinya berasal dari berbagai daerah, bahkan  ada yang dari Teluk Kuantan, Riau. Suraunya disebut Surau Lurah. Kini yang tinggal hanya jejak dari perguruannya itu. Makam Ungku Ibrahim masih terawat hingga kini. Santri Darul Ulum sering juga berkunjung ke makam itu pada waktu waktu tertntu. Santri merasakan ada kesejukan bila berada di sekitar makam yang ditumbuhi rimbunnya dedaunan.
Makan Ungku Nuar. Tidak jauh dari makam Ungku Ibrahim, ada juga Makam Ungku Nuwar. Nama lengkap beliau adalah Tuanku Anwar Sutan Marajo. Akrab dipanggil Ungku Nuar. Beliau lahir 1967 dan meninggal dunia 20014. Semasa hidupnya beliau kecil hingga tamat Skolah Dasar di Padang Sago, Padang Pariaman. Sekitar umur 13 tahun berguru kepada Tuangku Salim Malin Kuning yang akrab dipanggil Ungku Malin Kuniang. Ungku Nuar mengaji dengan Ungku Malin Kuning di Surau Baru (Ponpes Darul Ulum sekarang), tahun 1981 sampai 1987. Menjelang Ungku Malin Kuning meninggal kelanjutan belajar dan mengajar di surau baru, beliau percayakan kepada Ungku Nuar.
Pada tahun 1994 Ungku Nuar diperkuat oleh Ungku Jakfar Malin Mudo bersama istri beliau Ummi Ar. Mulai dari murid puluhan orang masa itu. Alhamdulillah berkembang terus. Sampai sekarang Ponpes Darul Ulum Padang Magek disertai  murid lebih kuran 300 orang.
Tampat Ungku Angin. Makam Ungku Angin, tidak jauh dari Makam Ungku Alirumin di Tampat Koto. Ungku Angin bernama Dura. Masyarakat memanggil beliau Ungku Angin karena jalannya sangat cepat. Seakan terbang bersama angin. Beliau diperkirakan lahir 1910 dan meninggal 1999. Selama hidupnya beliau banyak mendalami ilmu agama tasauf. Tarekat Syatariyah digelutinya hingga mendalam. Murid muridnya berkembang ke Padang Pariaman dan Aripan Solok.
Lapau makanan dan minuman. Sekitar Pesantren Darul Ulum ada beberapa warung makanan. Seperti warung si Las, warung Nua Manjang, warung Suweh, warung si Cen dan warung si Yul. Semua warung menyediakan makanan nasi, ketupat, mie instan dan kue kue. Begitu juga minuman teh mais, kopi dan lain lain.
Kesimpulan.
Kawasan wisata religi Pondok Pesantren Darul Ulum, ini masih asli. Belum ada sentuhan modernisasi. Tidak ada restoran ataupun tempat foto selfi. Di sini  juga tidak ada buah segar yang bisa dipetik. Tapi bila  berkunjung ke Ponpes Darul Ulum Padang Magek, pengunjung akan merasakan sesuatu yang beda.
Pengunjung bisa lihat sekitar 300 orang berkelompok kelompok dari anak anak santri yang duduk melingkar, mereka membaca kitab bersama guru mereka di suraunya masing masing. Pengunjung  bisa dengar dan menyaksikan bahkan mengukuti, mendengar, mereka dari dekat pada jam belajar di suraunya masing masing itu. Tentu pula akan merasakan kesejukan di hati.
Pengunjung  tidak sedang mendengar tausiah ustadz di mimbar. Tidak sedang mendengar ahli pidato di panggung. Tapi terbawa dalam suasana menuntut ilmu.
Pengunjung bakal merasakan sejuknya batin ketika pahala mengalir ke relung kehidupan. Inilah salah satu penawar gelisah jiwa yang juga akan  menguatkan raga.
Berkunjunglah ke Ponpes Darul Ulum di Jorong Guguak Gadang, Padang Magek, Rambatan, Tanahdatar, Sumbar. Nikmatilah wisata religius ini bersama keluarga. Bila waktu shalat tiba kita semua berjamaah menunaikannya. Selamat menikmati. (A.S)







Padang,Lintas Media.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hidayat mengatakan.Pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan memasuki tahap finishing di tingkat Komisi,ditargetkan semester pertama 2019 Ranperda ini telah rampung dan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Penyempurnaan masih terus dilakukan. Sejumlah masukan telah diterima baik dari praktisi pendidikan, Dinas Pendidikan sekabupaten/kota, pengamat pendidikan dan yang lainnya," jelas Hidayat pada wartawan DI DPRD Sumbar. Selasa (29/1).

Menurut Hidayat, masukan-masukan yang diterima dan dipakai sebagai penyempurnaan Ranperda ini bertujuan agar produk hukum yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan iyu sendiri diusulkan untuk menindaklanjuti peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang mulai diberlakukan tahun 2017 lalu.

Dengan adanya Perda Penyelengggaraan Pendidikan, diharapkan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi bisa berjalan dengan baik.
Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh tim, sejumlah subtansi diusulkan diakomodir melalui Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini.
Subtansi tersebut diantaranya berkaitan dengan ketercukupan sarana prasarana pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kemampuan SDM pengajar.Jelas Hidayat.

Terkait ketercukupan sarana prasarana, sejak peralihan SMA/SMK ke provinsi, dinas pendidikan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap persoalan ini. Tahun 2019 ini misalnya, sejumlah anggaran telah disiapkan untuk revitalisasi SMK/SMK yang ada di kabupaten/kota, dana tersebut diletakkan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.Sebut Hidayat.

Dengan adanya Perda penyelenggaraan Pendidikan, pembenahan terhadap SMA/SMK ke depan akan memiliki payung hukum, bagaimana langkah terbaik yang harus dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang ada di bawah binaan provinsi akan diakomodir oleh regulasi ini. Sementara berkaitan dengan kurikulum pendidikan, Hidayat mengatakan, ada keinginan sejumlah pihak agar muatan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dimplementasikan dalam kurikulum.

"Filosofinya adalah tak ada jalan membumikan nilai-nilai adat dan syarak selain memasukkannya ke institusi pendidikan. Pada gilirannya adalah kita ingin terciptanya kesolehan sosial dari generasi penerus kita,sementara,untuk tenaga pendidik menurut Hidayat, melalui Perda ini akan didorong agar kapasitas setiap pendidik terus meningkat.katanya Hidayat.(Sri)







Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri sekaligus menerima penghargaan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Adhi Purna Karya Award dibidang ekonomi  yang diserahkan Senin (28/1) malam di Hotel Shangrila Surabaya, Jawa Timur.

Ada beberapa nama gubernur yang berhasil masuk dalam 19 peraih APPSI Gubernur Awards, yaitu 6 gubernur yang akan mendapatkan Adhi Purna Karya Award dan 13 gubernur yang akan menerima Adhi Purna Prima Award yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Untuk gubernur kategori Adhi Purna Karya adalah :
1. Bidang Pemerintahan, Provinsi Jawa Timur (Inovasi berkelanjutan di segala sektor).
2. Bidang Ekonomi, Provinsi Sumatera Barat (Minang Mart dan Generasi Pertanian).
3. Bidang Sosial, Provinsi Papua (Membangun masyarakat, dan memberantas miras).
4. Bidang Budaya, Provinsi Kepulauan Riau (Penjagaan histori dan tradisi, dan pulau penyengat).
5. Bidang Ketahanan Pangan, Provinsi Gorontalo (Optimalisasi produksi jagung)
6. Bidang UMKM, Provinsi Jawa Tengah (Ekonomi wong cilik)

Sedangkan untuk gubernur kategori Adhi Purna Prima adalah :
1. Bidang Industri Kreatif, Provinsi Jawa Barat (Bandung Silicon Valley, pusat ekonomi kreatif di 27 Kota/ Kabupaten).
2. Bidang Pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Wisata Halal dan Kawasan Mandalika).
3. Pembangunan Manusia, Provinsi Kalimantan Timur (Beasiswa hingga cita -cita tuntas).
4. Bidang Pendidikan, Provinsi Kalimantan Barat (Sekolah Gratis 12 tahun, mencerdaskan bangsa di Perbatasan)
5. Bidang Kesehatan, Provinsi Maluku (Pelayanan Kesehatan berbasis gugusan kepulauan).
6. Bidang Perdagangan, Provinsi Sulawesi Selatan (Hubungan Indonesia Wilayah Timur).
7. Bidang Pertanian, Provinsi Sulawesi Barat (Integrasi komoditas Jagung, Kakao, Sawit).
8. Bidang Perikanan dan Kelautan, Provinsi Lampung (Kontribusi Budi Daya Udang Terbesar).
9. Bidang Lingkungan, Provinsi Papua Barat (Semangat Kosentrasi Berkelanjutan).
10. Bidang Pelayanan Publik, Provinsi Kalimantan Utara (Spirit Layanan Prima Provinsi Termuda)
11. Bidang Pengentasan Kemiskinan, Provinsi Sulawesi Utara (Terus Melejit di level satu digit).
12. Bidang Inklusifitas, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Mantap Roadmap Inklusivitas).
13. Bidang Partisipasi Masyarakat, Provinsi DKI Jakarta (Indeks demokrasi tertinggi).

Untuk Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Adhi Purna Karya di bidang ekonomi, dengan penilaian keberadaan Minang Mart dan generasi pertanian yang memanfaatkan potensi lokal mampu menghidupkan skala provinsi.

Irwan Prayitno mengatakan selesai pembukaan HISSI di Kantor DPRD Sumbar (29/1/2019), penghargaan ini diterimanya karena menjadi Gubernur Sumatera Barat yang ikut berpartisipasi membantu kepengurusan APPSI dan berkontribusi aktif untuk membangun provinsi dan pemerintahan daerah, baik melalui pemikiran, ide-ide, inovasi dan kreatif yang didukung dari berbagai pihak dalam membangun daerah yang dipimpinnya.

Menurutnya, penghargaan ini tidak luput bantuan dan dukungan dari masyarakat Sumbar dalam partisipasi untuk memajukan daerah masing-masing dengan masing-masing dengan mengerahkan semua potensi yang ada.

Selanjutnya gubernur Sumbar menjelaskan, penghargaan kepada gubernur ini, sekaligus memberikan apresiasi yang berhasil dan mempunyai prestasi unggul dan ikonik hingga akhir masa jabatannya/konsisten berprestasi hingga purna tugas di beberapa sektor pembangunan di daerahnya.

Gubernur Irwan Prayitno, merasa terharu, karena dimasa purna tugas ini, akan terus
berkarya sebagai kepala daerah, bekerja maksimal untuk pembangunan dan memajukan daerah ini.(rel)







Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi dan berterima Kasih, atas respon upaya percepatan pembangunan Mentawai dengan program Telkom launching penarikan kabel optik Telkom dari Padang ke Tua Pejat tahun 2019, dalam memajukan jaringan telekomunikasi di Kepulauan Mentawai.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat acara Cornenstone Ceremony of telkom subcrin cable system, Padang - Mentawai, di pantai Lolong Padang,kemaren.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga pimpinan Telkom Padang,  Wabup Mentawai Kortanius Sabaleake, utusan Pemko Padang serta jajaran Telkom Padang.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi lewat kabel optik lewat jalur laut merupakan salah satu teknologi modren dan ini pertama dilakukan di Sumatera Barat.

Ini karena kondisi kabupaten kepulauan Mentawai yang saat ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi lewat satelit dirasakan belum memadai untuk mendongkrak kemajuan pembangunan di Kabupaten Mentawai.

Dengan lancarnya jaringan komunikasi antara Kepulauan dengan daratan tentu akan memudahkan komunikasi dan informasi baik pemerintah dan masyarakat. Dan tentunya dengan ada pembangunan ini, percepatan kemajuan pembangunan Mentawai akan lebih mudah diwujudkan, ujar Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan program ini bagian dari pembahasan program dari upaya percepatan pelaksanakan pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Kita berharap pembangunan kabel optik PT. Telkom ini tidak sebatas jaringan Padang ke Tua Pejat semata,  melainkan berlanjut kedaerahan kepulauan lain, Siberut, Sipora,  Pagai Selatan dan Utara. 

Jika semua jaringan telekomunikasi di Kepulauan Mentawai tumbuh merata disetiap wilayah, tentu kemajuan pembangunan Mentawai semakin hebat.

Mentawai menjadi daerah terbuka bagi siapa saja, investor akan mudah masuk dan diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin lebih baik.

Serta juga akan berdampak juga dalam pengembangan kemajun dunia Pendidikan, pariwisata, pelayanan pemerintah dan sektor-sektor pembangunan lainnya di kepulauan Mentawai, harapnya.

Wakil Bupati Kortanius Sabaleake juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Telkom Indonesia dalam memdorong memajukan Pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Sentuhan program pembangunan Telkom tentu akan berdampak luas dalam peningkatan pembangunan berbagai sektor lainnya bagi pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Mentawai, ungkapnya.(rel)






Padang,Lintas Media News.
Kampus Goes To Kampuang 16 (KGTK 16) Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia (IMAMI UI), untuk saat ini diselenggarakan di Kampus Universitas Negeri Padang, Minggu (27/1/2019) yang bertema "Turn Your Dreams Into Goal" (Ubah Mimpi Anda Menjadi Tujuan).

Kegiatan serupa sudah yang ke 16 kali diselenggarakan dengan rangkaian acara tahunan yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perguruan tinggi dan kiat-kiat untuk dapat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya Universitas Indonesia.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan motivasi, informasi, dan inspirasi bagi siswa SMA/sederajat di Sumatera Barat, agar bisa masuk ke PTN Universitas Indonesia dan bisa meneruskan cita-cita dan penjuangan dari saudaranya di UI.

"Saya menberikan Apresiasi kepada IMAMI UI yang masih muda berkorban dengan biaya sendiri bolak-balik Jakarta-Padang, berkorban uang dan waktu hanya tujuan membatu adik-adiknya di sekolah kampung halaman, agar bisa masuk ke PTN," kata Irwan Prayitno.

"Masih muda sudah memikirkan kampung halamannya dengan berorganisasi dan prestasi di kampus, saya yakin nantinya akan menjadi orang yang sukses, 'Insya Allah', apalagi dengan tujuan membaktikan diri terhadap nagari," ujarnya.

Harapan gubernur, agar IMAMI dapat menjadi tongkat estafet kedepan menjadi pemimpin bangsa dengan membangun nagari kampung halaman.

Selanjutnya Ketua Panitia IMAMI UI, Muhammad Q Abdan Syakuro mengucapakan terima kasih atas bantuan gubernur yang ikut membantu kegiatan IMAMI UI, Alhamdulillah acara Kampus Goes To Kampuang 16 (KGTK 16) IMAMI-UI diadakan, ada empat kegiatan pada acara ini, yaitu Roadshow, Ekspedisi Sosial Masyarakat, Simulasi SBMPTN dan acara puncaknya yaitu Bedah Kampus UI.

Menurut penjelasan Abdan, kegiatan Roadshow adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi SMA/sederajat yang ada di Sumatera Barat untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan perguruan tinggi khususnya Universitas Indonesia. Kegiatan ini Roadshow dilaksanakan pada 3-18 Januari 2019, di lebih dari 150 SMA/sederajat di seluruh Sumatera Barat.

Selanjutnya ia menjelaskan Ekspedisi Sosial Masyarakat KGTK 16 dilakukan sebagai realisasi tanggung jawab mahasiswa pada masyarakat yang dilakukan di Tanjuang Barulak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 12-15 Januari 2019. Dengan memberian bantuan secara materil dan memberikan penyuluhan yang berguna bagi masyarakat.

Kemudian untuk kegiatan Triout SBMPTN dilakukan tanggal 20 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 2600 siswa/i SMA/sederajat se Sumatera Barat, dan terakhir kegiatan Bedah Kampus di Universitas Negeri Padang (27/1/2019), tambahnya.

Kegiatan KGTK 16 Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia (IMAMI UI) ini dihadiri 200 pelajar SMA/sederajat yang diadakan di auditoriun Universitas Negeri Padang.(rel)








Padang,Lintas Media News.

Energi Hijau merupakan energi kearifan lokal dalam pengembangan energi nagari di Sumatera Barat (Sumbar),Karena energi hijau tersebut banyak terdapat di Sumbar,maka Sumbar disebut dengan Lumbung Energi Hijau.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan hal itu pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta, Kamis (24/1/2019), menghadirkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dengan tema "Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Energi Nagari".

Menurut Irwan,energi hijau tersebut mudah didapatkan dan paling sederhana, sekaligus ramah lingkungan dan mencakup semua sumber energi terbarukan (surya, angin, panas bumi, biofuel, tenaga air), dibandingkan dengan bahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas alam).

"Energi hijau energi terbarukan merupakan energi yang berkelanjutan, mencakup teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi," kata Irwan Prayitno.

"Di daerah kita banyak yang bisa kita kelola sebagai energi kearifan lokal, seperti kita mempunyai banyak sungai mengalir, danau yang luas, dan ada panas bumi di Solok Selatan, yang tidak akan habis dan bisa diperbaharui terus - menerus, tidak sama dengan energi bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak akan habis bila diambil terus - menerus" ujarnya.

Gubernur mengajak kepada mahasiswa Bung Hatta untuk dapat berinovasi dalam teknologi memfaatkan apa yang kita miliki sebagai kearifan lokal dan berguna bagi masyarakat banyak.

Dalam kuliah umum tersebut Wamen ESDM Arcandra Tahar memaparkan pengelolaan dan pemanfaatan geotermal atau energi panas bumi tidak merusak lingkungan, geotermal adalah energi yang ramah lingkungan, jika pun ada risiko amat kecil dibandingkan yang sudah berhasil dikelola di dunia ini.

Kemudian Arcandra mengatakan jika memang geotermal merusak lingkungan dipastikan lembaga-lembaga dunia sudah ribut mempersoalkan. Sebaliknya, lanjut dia pemanfaatan geotermal memiliki banyak keuntungan yang diperoleh.

"Pada saat ini di Indonesia memiliki hampir 2.000 MW tersebar di 300 titik dan merupakan yang terbesar kedua di dunia, ini butuh investasi dibidang energi, ini juga termasuk kearifan lokal, dengan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, " kata Arcandra.

Kuliah umum ini dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wali Kota Padang Mahyeldi dan undangan lainnya, serta mahasiswa Bung Hatta yang jumlahnya diperkirakan 200 orang di aula Universitas Bung Hatta.(st/rel)






Payakumbuh,Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan.Dalam era globalisasi sekarang, peran niniak mamak sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat dan bisa menjalankan fungsi dan peran ninik mamak dengan baik dan bijaksana serta dapat mengayomi sanak kemenakan. Terutama dalam membina generasi muda untuk tidak salah jalan dan tahu dengan filosofi Minangkabau ” Adat Basandi Syara’, syara’ basandi kitabullah”.

Hal itu disampaikan Irwan pada pegelaran alek Nagari Batagak Panghulu atau malewakan gala 17 orang Masyarakat Nagari Nan Godang kota Payakumbuh  kemaren.

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan, Alek  Batagak Pangulu ini bisa melestarikan adat Minankabau, dengan menjadi pucuk pimpinan Nagari kaumnya, penghulu harus mampu mendidik anak dan kemenakan di kaumnya dan bisa meneruskannya nanti sebagai panghulu, sehingga tidak hilang di makan zaman adat kita.

”Saya memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh ninik mamak dan masyarakat nagari Nan Godang yang begitu antusiasnya datang pada acara batagak pangulu kali ini. Ini luar biasa dengan batagak panghulu empat nagari, begitu kompak dan bersahabat dan dihadiri begitu ramainya” ujar Irwan Prayitno.

Batagak Panghulu berarti meresmikan seseorang menjadi penghulu. Peresmian haruslah berpedoman kepada petitih adat “maangkek rajo, sakato alam, maangkek penghulu sakato kaum”, dengan artinya pengangkatan penghulu harus dimulai dari rapat atau musfakat kaum, kemudian dibawa kehalaman, artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung, lalu diangkat ke tingkat suku dan akhirnya di bawa dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).Jelas Irwan.

 Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan ucapan selamat kepada pangulu yang akan dilewakan untuk memakai adat di masing-masing Nagarinya.

"Selama menjabat,saya belum pernah di undang secara adat Minang kabau, di datangi oleh para datuak dan Bundokanduang pakai carano, biasanya saya di undang pakai undangan atau berbentuk surat," kata gubernur.

"Untuk itu saya berusaha hadir dalam acara ini, walau ada beberapa kegiatan hari ini," ucapnya.

"Ada 17 penghulu yang berasal dari empat suku besar di Nagari yang dilewakan (dikukuhkan) gelar adatnya, dengan kepedulian terhadap Nagari, bisa membantu program pemerintah dalam pembangunan, maka pemerintah provinsi (gubernur) bisa tidur enak dan walikota bisa makan enak, polisi bisa bekerja nyaman dan masyarakat tentram," tambah gubernur.

Sementara,Ketua KAN Datuak patiah baringin dalam pidatonya menyampaikan , menjadi seorang penghulu tidaklah mudah, harus amanah dan loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kemenakan dan nagari, berilmu pengetahuan tentang adat dan agama dan lain lain. Adil dalam memimpin anak kemenakan dan keluarga, berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan, dan taat menjalankan ajaran agama dan adat, serta bisa menegakkan adat di nagarinya.

Dikatakannya, adat di Minangkabau melekat pada syariat Islam, yakni dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang kental bagi masyarakat Minangkabau. Namun apabila adat yang bertentangan dengan syariat Islam, pasti berangsur akan hilang, ini yang harus kita pertahankan.

"Segala adat yang tidak bertentangan dengan Islam, apalagi yang positif tentu perlu dijaga, selanjutnya kami laporkan kepada gubernur ada 17 penghulu yang akan dinobatkan dari empat suku di daerah tersebut, yaitu Suku Limo Nan Tujuah, Suku Bodi Chaniago, Suku Ompek Niniek, dan Suku Sambilan Ompek per Ompek," kata ketua KAN.

Batagak penghulu ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bundo Kanduang Nevi Zuairina, Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Payakumbuh, Forkopinda Payakumbuh, Niniakmamak, Alim Ulama, Candiakpadai Payakumbuh serta undangan lainnya di Nagari Koto Nan Godang Kota Payakumbuh.(st/rel)




Padang,Lintas Media.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang boleh berlega hati karena, masing-masingnya lembaga tersebut mendapat anggaran di APBD 2019 sekitar Rp500 juta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Hidayat pada wartawan DI DPRD Sumbar kemaren.

Hidayat mengatakan,pada  saat pembahasan APBD, anggaran MUI,  LKAAM dan Bundo Kanduang masuk dalam perencanaan pengusulan anggaran pos hibah. 

"Nilainya sekitar Rp500 juta untuk masing-masing lembaga tersebut. Tapi pencairannya harus melihat kelengkapan persyaratan dahulu, salah satunya harus ada pengajuan dari lembaga yang dibantu. Jika surat pengajuan tak ada kemungkinan bisa hangus," kata Hidayat.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, lembaga yang dibantu melalui pos belanja hibah memiliki persyaratan yang lengkap untuk mencairkan dana. Sehingga melalui bantuan anggaran yang ada, kinerja masing-masing lembaga bisa lebih maksimal.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano juga mengatakan, DPRD tengah memperjuangkan lembaga yang mendukung pembangunan mental di daerah namun tidak diatur dalam Undang-undang bisa mendapat penganggaran tiap tahunnya.

Untuk itu DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemberdayaan masyarakat. Ranperda terkait masuk dalam daftar program legislasi daerah (prolegda) yang dibahas tahun 2019 sekarang.
Ia menjelaskan, lembaga-lembaga yang tak diatur Undang-undang itu diantaranya termasuk LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang.Kata Arkadius.

"Beberapa tahun belakangan sejumlah lembaga yang ada itu tak bisa  dianggarkan tiap tahun, ini karena sesuai arahan Kemendagri tentang Hibah Bansos, selain empat lembaga yang diatur Undang-Undang mulai dari KONI, Pramuka, PMI, dan Kopri, hibah bansos untuk badan atau lembaga lain memang tak bisa dianggarkan secara berturut-turut," papar Arkadius.

Untuk LKAAM, MUI dan Bundo Kanduang, lanjut dia, karena memiliki punya peran penting di tengah masyarakat DPRD mendukung agar bisa dibantu anggaran tiap tahunnya. Namun karena tidak dibolehkan tadi, usulan anggaran yang disetujui DPRD kerap dicoret di tingkat Kemendagri.

"Melalui adanya Perda Pemberdayaan masyarakat, kami harap ke depan tidak terevaluasi lagi oleh Kemendagri, sebab sudah ada payung hukumnya," ucap Arkadius.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana mengatakan, melihat pentingnya peran MUI, LKAAM dan Bundo Kanduang di tengah masyarakat, diantaranya untuk mencegah penyakit masyarakat, lembaga-lembaga tadi ia lihat memang harus didukung dengan anggaran APBD. (Sri)




Padang,Lintas Media.

Sebagai  salah satu provinsi yang terdiri dari 19 kabupaten/kota.Sumatera Barat sampai saat ini masih terselimuti persoalan persoalan kesejehteraan sosial.Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut tidak akan seluruhnya dapat diatasi, namum harus dapat ditekan serendah mungkin dan ditangani dengan serius untuk mewujudkan pembangunan yang merata kesegala lapaisan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hidayat pada penyampaian  Nota penjelasan Usul Prakarsa  terhadap Rancana Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam Rapat Paripurna, Rabu (9/1) di ruangan utama DPRD Sumbar.

Menurut Hidayat, Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi No  126 Tahun 2017 tentang penetapan Desa Perioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi ,terdapat 11 kabupaten yang tergolong kedalam daerah tertinggal di Sumbar.

Daerah tersebut berada di Kab Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluhkota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman.Jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan.Persoalan kesejahteraan sosial masyarakat juga terlihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Tahun 2017 periode Maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 364,51. Sementara pada September 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 359,99 atau 6,87 % dari total jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Selain  itu,menurut Hidayat,masih banyak persoalan sosial lainya yang masih menaungi masyarakat Sumatera Barat. Seperti maraknya kasus LGBT, penyandang disabilitas, kurangnya sarana dan prasarana bagi daerah daerah tertingggal, tergerusnya nilai nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya didaerah daerah tertinggal .

Meski telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulanagan dan pencegahan persoalan kesejahteraan sosial, namun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang ada, persoalan kesejahteraan sosialpun juga terus berkembang. Sementara provinsi Sumatera Barat belum memiliki payung hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.Kata Hidayat.

Ketiadaan payung hukum (Perda) yang mengatur perihal Kesejahteraan Sosial, merupakan salah satu kendala yuridis yang wajib diselasaikan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan sosial menjadi sangat urgen, mengingat semakin banyaknya persoalan kesejahteraan sosial serta perbedaan kultur masyarakat khususnya di Minangkabau Sumbar dengan daereah daerah lainnya di Indonesia.

Melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mermberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan rumahtangganya, Pememrintah Provinsi Sumatera Barat mengambail langkah inisiatif untuk membentuk payung hukum bagi terselanggaranya kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, ujar Hidayat.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim selaku pimpinan rapat paripurna menjelaskan.Ranperda Kesejahteraan Sosial ini,masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2018.Namun, karena keterbasan waktu maka dialihkan dan dimasukkan ke dalam Propem Perda tahun 2019.

Hendra menambahkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Urusan bidang sosial ini merupakan urusan wajib bagi pemerintah di seluruh tingkatan.

Menurut Hendra,kewajiban pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas alokasi anggaran. Penyelenggaraannya juga harus diatur dengan sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda).(Sri)








Padang,Lintas Media News.

Pemerintah Provinsi akan memberi peluang bagi semua guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil untuk menjadi kepala sekolah atau pejabat lainnya, dalam pengabdiannya selama 2 (dua) tahun akan diberikan reword untuk dipindahkan ke daerah kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memberikan arahan pada acara melantik pejabat administrasi (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) pada cabang dinas serta kepala sekolah SMAN/SMKN Se-Sumatera Barat sebanyak 30 orang, Selasa (22/1/2019) di auditorium Gubernuran Sumatera Barat.

Gubernur lebih lanjut menjelaskan, penghargaan reword ini dilakukan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat di daerah-daerah terpencil.

Tentunya kemampuan dan standar yang dimiliki sesuai standar ketentuan yang berlaku. Pengabdian guru terbaik bagaimana mengangkat SDM daerah terpencil mampu juga memiliki daya saing yang sama dengan pusat kota kabupaten dan kota, semua itu akan menjadi amalan dalam pengabdian sebagai guru, ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, bahwa hari ini ada pejabat eselon III dan IV ikut dilantik sebagai kepala cabang yang baru serta kepala sekolah SMA yang semua merupakan pilihan yang terbaik dan mempunyai kompetensi serta rekam jejak dalam berprestasi.

"Untuk Kepada Cabang Dinas di daerah ada 8, baru 7 cabang dilantik, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum ada calonnya, sementara untuk kepala sekolah sudah tuntas pada tahan IV ini," kata Gubernur.

Kemudian gubernur menambahkan, dalam pelantikan kepala sekolah ini sudah memasuki tahap ke 4, ini berarti sudah tuntas semua, untuk kepala sekolah (kepsek) yang baru harus bisa untuk memimpin sekolah agar tercipta pendidikan yang berkualitas dan bermutu untuk anak didik agar berprestasi.

"Kepsek dituntut harus bekerja maksimal dan sepenuh hati sekaligus bisa memiliki kemampuan teknis agar para guru dan tenaga kependidikan memiliki kedisiplinan yang tinggi,” ujar gubernur.

Pada pelantikan ini gubernur menekankan, apabila ada kepsek yang kinerja buruk yang menyalahi wewenang dan berkasus, apalagi korupsi, pemerintah akan langsung memberhentikan oknum kepala sekolah tersebut.

Selanjutnya gubernur Sumbar mengajak agar kepsek dapat meningkatkan mutu pendidikannya,  agar anak-anak didik bisa berprestasi dan juga bisa menaikan menjadi sekolah unggulan. Tentu tidak tutup kemungkinan bagi kepsek untuk bisa menjabat menjadi kepala sekolah unggul, tentu harus memiliki kompetensi dan berprestasi.

“Para Kepala Sekolah harus sadar orang tua metitipkan putranya  di sekolah untuk merajut masa depannya, untuk itu harus istiqomah dalam mendidik,” harapnya.

"Kepala sekolah harus menyadari setiap orang tua yang menitipkan lulus ke sekolah untuk merajut masa depan, maka pihak sekolah semestinya harus istiqomah dalam mendidik generasi bangsa," ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan kepada para pejabat dan kepsek yang baru dilantik, gubernur berpesan agar bekerja dengan penuh semangat, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pendidikan di sekolah masing-masing, apalagi dizaman milinial ini sekolah ditantang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi dewasa ini.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Drs. Burhasman Bur, MM juga menyampaikan pelantikan ini telah melalui proses yang sesuai dengan standar dan telah memenuhi syarat melalui ujian kompentensi.

Dalam usulan kami telah menyampaikan ke BKD sebanyak 372 kepala sekolah SMAN/SMKN, tahap 1 dilantik 103 orang hari ini tahap 2 sebanyak 156 orang,  tahap 3 sebanyak 86 orang dan untuk tahap ke 4 ini ada 13 orang, ditambah 1 orang tidak hadir pada tahap ke 3 yang lalu, karena melaksanakan umbroh, jadi masih tersisa sebanyak 14 orang kepala sekolah lagi SLB, semoga ini akan segera dilaktik.

Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman Bur dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar.(rel)









Agam,Lintas Media News.

Untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai solusi penyubur tanah bekas tambang atau bekas kebakaran hutan, formula BIOS 44  mulai disosialisasikan Prajurit Kodim 0304/Agam di wilayah Kabupaten Agam, Selasa (22/1)

Para Komandan Koramil dan Babinsa jajaran Kodim 0304/Agam mulai memperkenalkan dan mensosialisasikan BiOS 44 diantaranya di wilayah Kecamatan Tilantang Kamang kepada kelompok tani (Keltan) Sepakat di Nagari Gadut, Nagari Biaro pada kelompok tani Iklas, Kecamatan Baso Nagarai Simarasok pada kelompok tani Sabar,Palambayan pada masyarakat perkebunan setempat, Matur kepada Keltan batu Basurek Buayan Nagari Lawang, Nagari Koto Gadang, serta di wilayah Lubuk Basung.
 
Sosialisasi ini akan terus dilaksanakan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat, termasuk di wilayah Kodim 0404/Agam. Program pengenalan Bios 44 ini sebelumnya di peruntukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kini berkembang pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang sedang  dilakukan sosialisasi di Wilayah Kodim 0304/Agam secara bertahap.

Danramil 06/ Baso Kapten Inf Rudi Candra  didampingi  anggota Koramil 06/Baso melaksanakan sosialisasi Bios 44 di Kecamatan Baso Nagari Simarasok Jorong Sungai Agek kepada  kelompok Tani Sabar menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah selain untuk memperkenalkan Bios 44 kepada masyarakat, juga sebagai upaya memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara TNI khususnya Koramil 06/Baso dengan masyarakat sekitar, sehingga akan terwujud kemanunggalan yang kokoh kuat antara TNI dengan Rakyat.

“BIOS 44 adalah gabungan simbiosis mutualisma dalam bentuk larutan yang sudah diformulasi yang terbukti selama ini efektif, bisa menyuburkan tanah sehingga lahan yang tadinya kurang produktif bisa diberdayakan kembali”, ucapnya.

Pada tempat yang berbeda, Ketua Keltan Dt. Ay Mangkuto Basa di Kelurahan Campago Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, berharap dengan lahan sawah yang digarapnya sekarang yang maksimal karena kurang pupuk akibat tingginya harga pupuk, dengan nanti adanya Bios 44 dari Kodim 0304/Agam,  dapat membantu sebagai solusi alternatif pemberian pupuk, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dari bersawah. “Mudah-mudahan adanya bantuan Bios 44 dan semoga hasil tanaman padi dapat meningkat,” ungkapnya.

Masyarakat yang diberikan sosialisasi  sangat antusias mengikuti karena Bios 44 dianggap sebagai formula yang multifungsi dan multimanfaat, sehingga masyarakat berkeinginan untuk menggunakannya sebagai pengganti pupuk anorganik. Masyarakat berharap dengan BIOS 44 ini hasil pertanian bisa jadi lebih produktif lagi dan bisa menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang.(rel)





Padang,Lintas Media

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar minta.Rencana Pemerintah Provinsi  (Pemprov) untuk menjadikan Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang sebagai kawasan Car Free Day (CFD) harus ditinjau ulang kembali karena,butuh kajian yang lebih dalam.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir.H Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA pada wartawan di DPRD Sumbar kemaren, sehubungan adanya rencana pemprov untuk menjadikan Jalan Khatib Sulaiman menjadi kawasan CFD.1

"Upaya menjadikan Jalan Khatib Sulaiman sebagai kawasan CFD sama sekali belum di konsultasikan pihak Pemprov ke DPRD, seharusnya untuk menjadikan kawasan Khatib menjadi daerah CFD harus dengan kajian yang mendalam",kata Arkadius.

Menurut Arkadius,CFD memang baik untuk masyarakat namun, jagan sampai menggangu kepentingan umum karena, Jalan Khatib Sulaiman merupakan kawasan yang ditempati beberapa perusahaan besar yang menjalankan operasional di Sumbar, salah satunya adalah pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

"Agar tidak mengganggu aktifitas sejumlah perusahaan tersebut, Pemprov mesti memastikan jalur yang ada terkoneksi menuju tempat-tempat krusial tersebut,
tidak hanya keberadaan fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat pelayanan kendaraan seperti SPBU yang ada di Khatib Sulaiman juga mesti jadi pertimbangan untuk
menjadikan jalan tersebut sebagai kawasan CFD",tegas Arkadius.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pihak Pemprov mesti di konsultasikan terlebih dahulu ke DPRD, begitu juga dengan kebijakan CFD ini, seharusnya memperhatikan sejumlah aspek. Kata Arkadius.
 
Senada dengan Arkadius, Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, Apris Yaman juga menuturkan, Jalan Khatib Sulaiman merupakan akses utama untuk menjalankan aktifitas, jika ingin membuat CFD jangan sampai menghambat mobilisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan lain.

"Kita menghimbau ketika akan diadakan pusat keramaian jangan dilaksanakan pada jalan raya, biarkan jalan mejadi infrastukstur penunjang mobilisasi masyarakat,” katanya.

Apris menambahkan, Kota Padang, telah memiliki beberapa kawasan untuk untuk CFD seperti GOR H. Agus Salim dan Kawasan Sepanjang Danau Chimpago. Kawasan itu tidak jalan utama dan dapat ditata sebagai daerah CFD.

"CFD memang aktifitas yang positif, dimana memberikan ruang bagi masyakat untuk menikmati udara pagi dan menghabiskan waktu bersama keluarga, idealnya kegiatan ini jangan pada jalan utama,” tegas dewan Fraksi Nasdem tersebut.(Sri)









Padang Panjang,Lintas Media News.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA, Selasa, (22/1), tampil sebagai pembicara dalam ajang GovPay - GovNext Internasional Summit 2019  di Jakarta. Acara ini yang mengadakan GovInsider  berbasis di Singapura.

Hadir sebagai pembicara pada kesempatan ini Gubernur Kalimantan Barat  Sutarmidji, CEO Caybersecurity Malaysia Dato' Haji Amiruddin bin Abdul Wahab. Sementara sebagai peserta dari  unsur pemerintahan, mahasiswa dan peneliti serta  konsultan  jaringan teknologi informatika dari Maysia, Singapura dan Indobesia.

Fadly menyebutkan berbicara tentang kota cerdas ataupun smart city tidak selalu berkaitan dengan IT ataupun teknologi. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan, kota cerdas atau smart city dalam artian sederhana, adalah kota yang bisa menyelesaikan persoalan utama kota,  melalui pemanfaatan beragam resources yang tersedia pada kota itu melalui pendekatan inovatif.

Dikatakan, Padang Panjang memang belum merupakan kota cerdas atau smart city secara paripurna, namun Padang Panjang telah memulai upaya perubahan itu dalam beberapa tahun terakhir secara komprehensif.

"Terakhir Padang Panjang di bawah pendampingan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru menyelesaikan Masterplan Smart City yang diharapkan akan menjadi panduan langkah pengembangan Padang Panjang Smart City kedepan," katanya.

Menurutnya, kota cerdas ini dibangun dari berbagai aspek yang dikelompokkan menjadi enam pilar, yakni pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, masyarakat, dan kualitas hidup, dimana kualitas hidup dan masyarakat menjadi pilar yang memiliki bobot tertinggi.

Dari penyampaian Fadly yang lugas dan jelas, tentang Kota Padang Panjang,   memberikan kesan positif kepada  peserta, "Saya tadinya tidak kenal dengan Padang Panjang, kini jadi tahu dengan Padang Panjang," ujar Abdullah seorang peserta.(rel)







Padang,Lintas Media News.

Segala bentuk data dan perencanaan persiapan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat amat perlu kita disiapkan sedini mungkin untuk memudahkan Kemenko Maritim membaca potensi yang ada atau menyakinkan orang mau berinvestasi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat Rapat pembahasan KEK Mandeh ini dilaksanakan di ruang rapat Wakil Gubernur Kantor Gubernur Sumbar, Senin (21/1/2019)

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  pembahasan kawasaan Mandeh dengan agenda mempercepat pembangunan infrastruktur Mandeh. Pembangunan KEK ini  harus dipersiapkan secara matang, mulai dari proses perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) dan analisis dampak lingkungan (Amdal) selesai dikerjakan.

"Pembangunan KEK ini jangan sampai ada kendala, secara prosedur kita bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, DED dan Amdal, dengan biaya daerah. Apabila masih ada juga kendala, harus cepat kita koordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman," kata wagub.

Nasrul Abit Guna menunjang perkembangan kemajuan pariwisata Sumatera Barat pengembangan KEK Mandeh sesuai yang bermanfaat dalam menumbuhkan pembamgunan daerah.

"Saya sangat mendukung sekali dengan pembangunan KEK Mandeh ini, karena difokuskan pada bidang pariwisata, dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Wagub menyampaikan, dalam pembangunan KEK, selain Amdal kita juga harus memperhatikan potensi gangguan dari kawasan marga satwa serta hutan lindung, mudah-mudahan  tahun dan 2019 bisa terselesaikan semua.

"Program pembangunan KEK harus digenjot melalui kebijakan dan dukungan pemerintah pusat dengan pengerjaannya antara lain pembangunan infrastruktur untuk pendukung KEK pariwisata Mandeh, ujarnya.(rel)





Padang,Lintas Media.

Lima nama anggota Komisi Informasi yang dinyatakan lulus pada fit and propertest tiga Minggu lalu oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar,
telah diteruskan ke Gubernur Sumbar untuk di SK kan dan dilantik untuk priode 2019-2023.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim didampingi Sekwan Raflis,Kabag Persidangan Dion Lizar dan anggota Komisi I DPRD Sumbar H.M.Nurnas pada wartawan di gedung DPRD Senin (21/1).

Dijelaskan Hendra.Seleksi tersebut dilakukan Komisi 1 DPRD Sumbar dan disempurnakan melalui rapat bersama unsur pimpinan pada hari Jumat 18/1.

Kelima nama yang lulus tersebut menurut Hendra telah sesuai dengan mekanisme seleksi  aturan yang berlaku yaitu. Adrian, Tuswandi, Arfitriati, Arif Yumardi, Noval Wiska, Tanti Endang Lestari.

SK DPRD Sumbar terhadap kelima Komisioner KI tersebut  sudah ditanda tangani,sampai saat ini tidak ada laporan dari pihak manapun, sehingga sudah wajib diumumkan,”ujar Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.

Dihadapan wartawan Hendra menegaskan, seleksi yang dilakukan DPRD  tidak ada tendensi dan intervensi,semuanya berjalan secara objectif.Dan setelah semua selesai, kedepan anggarannya akan segera distabilkan oleh Komisi 1 DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu Hendra mengharapkan, semua pihak agar bisa mengetahui dan menerima keputusan akhir seleksi KI, dan aturan mengatakan tidak akan ada lagi perubahan

Sementara,anggota komisi I H.M.Nurnas mengatakan.Dalam pelaksanaa fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sumbar, semuanya berlaku sama, sehingga hasilnya objektif."Kita berharap kinerja KI kedepan lebih baik dan bisa mengawal keterbukaan, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,”ujar HM Nurnas.(Sri)






.



Padang,Lintas Media News.

Minggu ini, 20 Januari 2019 Car Free Day (CFD) digelar di sepanjang Jalan Chatib Sulaiman mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Pada peresmian tersebut Gubernur Sumbar didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Kapolda Sumbar Ir. Fakhrizal, Walikota Padang Mahyeldi, Dispora Sumbar Adib Alfikri, dan beberapa pejabat lainnya serta keluarga dari Chatib Sulaiman.

Dalam sambutan gubernur mengatakan, kegiatan ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat perkotaan terhadap olahraga, sekaligus memperingati 70 tahun gugurnya Khatib Sulaiman dengan menggelar acara jalan santai oleh IMA (Indonesia Marketing Association) Chapter Padang.

"Seperti dengan kota metropolitan lainnya CFD ini di lengkapi fasilitas umum, pelayanan publik, seperti donor darah, cek kesehatan gratis, mengurus perpanjangan SIM dan lainnya, kata gubernur Sumbar.

"Saya senang, ribuan warga memadati jalan Chatib Sulaiman, dengan  membawa teman, anak dan keluarga untuk berolah raga kita bisa kuat dan bisa bersilahturahmi dengan yang lainnya,” katanya.

"Ini membuktikan, bagaimana masyarakat Kota Padang betul-betul membutuhkan suasana seperti CFD ini, saya berharap kegiatan ini tidak hanya hari Minggu ini, tetapi bisa berkelanjutan setiap hari Minggu," tambahnya.

Dalam kesepatan ini kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Adib Alfikri juga menyampaikan jalan Chatib Sulaiman disediakan untuk masyarakat, dengan menyediakan tempat olah raga disepanjang jalan, ada yang menggunakan sepeda, senam aerobik, atau karate dan silat dan lainnya serta memberi peluang usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam memasarkan pruduknya.

Adib mengatakan, pihaknya juga bekerja dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dengan harapan bisa menjaring pelaku UMKM lainnya, yang terlebih dahulu mendaftar secara dalam jaringan (daring/online) dan ditempatkan sesuai lokasi yang ditentukan. Selain itu juga ada posko kesehatan untuk masyarakat yang ingin berdonor darah atau ingin periksa kesehatan secara gratis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar.

"Untuk jalan santai kami sudah membagikan 50.000 kupon undian berhadiah, hadiahnya cukup menarik, tetapi jalan santai harus dimulai dari depan Masjid Raya Sumbar sampai di depan Rumah Makan Lamun Ombak, kemudian berputar arah kembali ke titik awal (depan Transmart)," tambah Adib.

"Kedepan kami akan membagi jalan Chatib Sulaiman ini untuk jalur bagi pejalan santai dan jalur sepeda, sekaligus untuk kegiatan-kegiatan cabang olahraga lainnya seperti  seperti, futsal, basket, panahan, tenis meja, dan sebagainya," ucapnya.(rel)










Padang,Lintas Media News

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mebgatakan.Wartawati  pertama Sumatera Barat ( Sumbar) Rohana Kudus layak untuk mendapatkan gelar pahlawan Nasional karena,beliau adalah seorang tokoh perempuan pelopor pers Nasional dari Sumbar. Pergerakannya melalui dunia jurnalistik melawan penjajahan Belanda dianggap sebuah modal layak menyandang predikat Pahlawan Nasional.


Hal itu disampaikan Nasrul Abit saat menghadiri perayaa Ulang Tahun (HUT) organisasi Rohana Kudus (RK)   di Auditorium Gubernuran, Sabtu (19/1/2019) yang dimeriahkan berbagai kegiatan hiburan.

 Nasrul Abit menyampaikan, kegiatan Organisasi Rohana Kudus diakui telah banyak ikut serta dalam menggerakan potensi pembangunan Sumatera Barat. Dengan mengedepankan kebersamaan, dan menjaga kekompakan organisasi ini telah menghimpun berbagai elemen serta tokoh masyarakat untuk memacu percepatan pembangunan daerah. 

Kemudian ia juga mengatakan, sebagai pemerintah mengajak RK agar terus jaga kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Sumatera Barat yang mandiri dan Sejahtera.

Selanjutnya ia menambahkan, Organisasi Rohana Kudus bersama Pemerintah Sumbar dapat mengusulkan Rohana Kudus untuk menjadi Pahlawan Nasional, RK

"Apalagi RK adalah wartawati pertama di Indonesia dan juga pemimpin redaksi berbagai surat kabar dan juga pendiri surat kabar Soenting Melayu, ditambah lagi RK juga pendiri sekolah untuk perempuan," ulas Wagub.

"Saya berharap agar kembali upaya untuk pengusulan dengan menggelar seminar nasional tentang kiprah dan peran Rohana Kudus," jawabnya.

Selanjutnya Pembina Organisasi Rohana Kudus Nevi Zuairina menyatakan peran tokoh perempuan sangatlah besar dalam perjuangan bangsa.

"Dengan dibentuknya Organisasi Rohana Kudus ini sejak tahun 2016, Organisasi Rohana Kudus telah banyak berkiprah dalam pembangunan di daerah dan membantu program-program pemerintah daerah Sumbar, seperti bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau pelajar yang membutuhkan biaya, serta bantuan ke pondok-pondok pesantren di Sumbar," kata Nevi.

"Selain bantuan beasiswa ada juga memberikan bantuan atau santunan untuk kaum Dhuafa, bakti sosial meliputi renovasi masjid, memberikan pelatihan kepemimpinan dan etika organisasi untuk wanita di Sumbar, yang selama 3 tahun ini RK sudah menyalurkan bantuan sebanyak Rp. 1.776.000.000, biaya ini murni dari iuran anggota Organisasi RK," tambahnya.

Nevi Zuairina berharap organisasi RK ini bisa menujukkan solidaritas membantu program-program pemerintah yang berkelanjutan dan bisa lebih baik lagi, untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Sumatera Barat.

Sebagai penutup Nevi menyampaikan, semoga pada tahun 2019 ini, kita bisa memperjuangkan kembali Rohana Kudus untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena RK layak mendapatkannya, kalau perlu kita kawal sampai ke pusat pengusulan ini.

Hadir dalam perayaan HUT organisasi RK ke 3 ini Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, beberapa Kepala OPD terkait organisasi wanita lain yang ada di Sumatera Barat dengan dimeriahkan berbagai acara hiburan, salah satunya peragaan busana pakaian khas Minangkabau dan penampilan penyanyi dari ibu-ibu anggota RK.(rel/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.