Padang,Lintas Media News
Dunia parawisata harus berorientasi kepada pelayanan prima, penerapan hal tersebut akan lebih memajukan parawisata, jika dunia parawisata maju maka banyak manfaat untuk daerah. Tidak hanya permasalahan pelayanan prima, tarif makanan yang tidak berbandrol juga menjadi sorotan, seharusnya pemerintah harus hadir dalam hal pengawasan.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Padang Pariaman Komi Chaniago, saat penutupan pelatihan pengelolaan usaha bagi UKM di objek wisata, kemarin (19/9) yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Sumbar di Daima Hotel Jln Sudirman Padang.
Untuk mendorong pelaku usaha pariwisata untuk terus memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan, maka peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata harus dilakukan. Pengetahuan yang masih kurang, pelaku UKM disekitar lokasi wisata butuh diedukasi.jelas Komi.
Pada kesempatan itu Komi juga berharap, hasil pelatihan ini nantinya dapat diterapkan pada usaha yang dirintis dalam sektor parawisata, dana aspirasi yang dialokasikan merupakan milik negara. Oleh karena itu, setiap ilmu yang didapat pada pelatihan harus disebar luaskan, karena tidak semua pelaku usaha yang mendapatkan ilmu untuk pengembangan usaha sektor parawisata.
"Untuk jangka panjang agar tidak ada lagi tarif yang tidak berbandrol di daerah parawisata, perlu diatur dengan Peraturan Daerah (Perda), "katanya.
Sebelumnya, pada pembukaan pelatihan, Rabu (18/9), Kepala Dinas (Kadis) Pariwasata Sumbar Oni Yulfian menyampaikan, berbicara wisata, tak sekadar berbicara soal objek. Namun masyarakat sekitar objek. Termasuk didalamnya pelaku UKM di sekitar objek.
Oni menyampaikan upaya pengembangan pelaku UKM memang butuh dilakukan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan bagi pelaku usaha. Dia mencontohkan untuk pelaku usaha bidang kuliner. Bukan hanya rasa saja perlu dipertimbangkan. Namun bungkusan makanan tersebut mesti menarik dan memenuhi standar.
"Jangan sampai makanan enak tapi bungkusannya tak menarik. Sehingga tak diminati dan berdampak pada penjualan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa termotivasi," katanya didampingi ketua panitia pelatihan, Anastasya.
Anastasya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Parawisata Sumbar menyebutkan peserta pelatihan ada 100 orang. Terdiri dari berbagai pelaku usaha yang ada di 18 kabupaten/kota. Katanya, perwakilan Mentawai tak hadir.
Anastasya menyampaikan pemateri datang dari berbagai disiplin ilmu. Mulai dari pakar ekonomi, perdagangan, pelaku wisata, dan lainnya. (Sri)