Sawahlunto,Lintas Media.
Agar konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan, komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kemaren,meninjau ke lapangan lokasih tambang batubara milik CV. Tahiti Coal di Dusun Bukik Sibanta, Desa Sikalang tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Muhammad Ikhbal mengatakan. Peninjauan ini dilakukan karena terjadinya konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat soal jarak lubang tambang dan pemukiman mereka.
"Konflik tambang ini harus ditindaklanjuti agar tidak berlarutlarut ," kata Ikhbal.
Dijelaskan Ikbal,Sebelumnya, terkait permasalahan ini, pada tanggal 30 Oktober lalu sudah ada audiensi antara DPRD Sumbar dengan masyarakat Desa Sikalang.
Setelah dilakukan pengecekan ditemukan ada kerancuan data, dan hal ini harus dipastikan dan data-data lain harus dilengkapi juga agar tidak menyulut konflik yang lebih besar.Kata Ikbal.
Sementara, anggota Komisi IV lainnya Riko yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan rapat dengan perangkat daerah, disepakati pengukuran ulang tapal batas tambang serta pembuatan berita acara dilakukan pada Kamis ini.
"Jika tidak selesai Kamis ini, kami dari DPRD Sumbar akan menyampaikan rekomendasi ke Dinas ESDM Sumbar untuk menutup sementara aktifitas tambang di Desa Sikalang ini," tegasnya.
Edi Rahmat, masyarakat setempat dalam pertemuan itu menyebutkan, ada beberapa efek yang dirasakan masyarakat yang diduga akibat aktifitas tambang, seperti rumah rusak, tanah amblas, sumber mata air tercemar hingga suara mesin tambang yang mengganggu.
Pada kesempatan yang sama,Komisaris CV. Tahiti Coal Ismet mengatakan.Kalau tuntutan masyarakat terkait aktifitas tambang perusahaannya, tidaklah benar. Ia mengaku bekerja sesuai aturan. Setelah dicek ke lapangan pun juga tidak terbukti.
"Tidak sekali ini masyarakat beraksi. Lingkungan Hidup Pusat pun sudah pernah mencek ke sini, dan tidak ada temuan pelanggaran," katanya.
Soal izin, Ismet menjelaskan.Semuanya sudah dilengkapi, tinggal menunggu hasil untuk izin limbah B3.dan produksi batubara CV. Tahiti Coal setiap bulannya mencapai 6 ribu ton.
Direktur Walhi Sumbar, Uslaini yang juga hadir mewakili masyarakat setempat pada saat itu mengatakan,kalau pihaknya menerima laporan tentang adanya konflik tambang antara mereka dan pihak CV. Tahiti Coal.
"Laporan ini kami terima, bermula dari kerusakan rumah masyarakat Bukik Sibanta diduga karena aktifitas tambang bawah tanah CV. Tahiti Coal keluar dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengarah ke pemukiman masayarakat," tutupnya.(Sri)